·
, ,..
~
.
PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG OPERASI
NOMOR
-1
TAHUN 2011
TENTANG
HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DI L1NGKUNGAN
STAF OPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPlIBLIK INDONESIA BIDANG OPERASI
lVIenimbang
a.
bahwa Stat Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pelaksanaan kerja sarna kementerian lembaga serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.
bahwa dalam rangka mewujudkan tugas fungsi dan peranan Stat Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat dilaksanakan secara etektit, efisien, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur hubungan dan tala cara kerja antar pejabat di Iingkungan Stat Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara vertikal, horizontal, dan diagonal;
c.
bahwa hubungan dan tata cara kerja Stat Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan dan memperlancar kinerja masing-masing pejabat di Iingkungan Staf Operasi Kepoftsian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan hastl yang optimal;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurut b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepofisictn Republik Indonesia Bidang Operasi tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja di Lingkungan Staf Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat.....
2
Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG OPERASI TENTANG HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA 01 L1NGKUNGAN STAF OPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Staf Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Sops Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian yang berada di bawah Kapolri.
2.
Hubungan dan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar komponen dari/unsur-unsur pengemban fungsi di Iingkungan Sops Polri yang dilaksanakan secara vertikal, horizontal dan diagonal.
3.
Hubungan Vertikal adalah hubungan. kerja antara pimpinan dengan pejabat, anggota/staf dari atas ke bawah atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi.
4.
Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja antar satuan fungsi/biro/bagian di Iingkungan Mabes Polri dan polda yang bersifat koordinasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5.
Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja birolbagian dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja yang bersifat sejajarlsetingkat dan dapat meliputi antar fungsi.
Pasal2 Tujuan HTCK Sops Polri: a.
sebagai pedoman bagi para pejabat dan personel di lingkungan Sops Polri dalam pelaksanaan tugasnya; b. agar.....
3
b.
agar seluruh pejabat dan personel di lingkungan Sops Polri dapat memahami dan melaksanakan koordinasi antar komponen dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
c.
agar para pejabat dan personel di lingkungan Sops Polri mampu melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga mencapai hasil yang optimal. BAB II TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT SOPS POLRI
Pasal3 Sops Polri bertugas membantu Kapolri dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pelaksanaan kerjasama kementerian lembaga serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri.
Pasal4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sops Polri menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan dan perumusan kebijakan Kapolri dalam bidang operasi, termasuk pengkajian dan penyusunan strategi bidang operasi;
b.
perumusan dan pengembangan sistem dan metode operasi kepolisian sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri serta penqawasan dan pengarahan atas pelaksanaannya;
c.
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasi Kepolisian serta pemberian arahan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasi kepolisian tingkat kewilayahan;
d.
perencanaan dan pengendalian operasi Kepolisian terpusat termasuk pengawasan, koordinasi dan pembinaan atas pelaksanaan operasi dan pelatihan operasi Kepolisian tingkat kewilayahan serta dukunqan administrasi operas; Kepolisian;
e.
penyusunan rencana dan dUkungan administrasi operasi kepolisian, pelatihan pra operasi dan melaksanakan anev atas penyelenggaraan operasi Kepolisian;
f.
pengendalian operasi Kepolisian, pemantauan perkembangan situasi kamtibmas, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data operasional dan pengelolaan video conference (Vicon) serta pemeliharaan kesiapsiagaan operasi;
g.
perencanaan, administrasi personel dan logistik, ketatausahaandan urusan dalam serta pelayanan keuangan dalam Iingkungan Sops Polri;
h. pelaksanaan.....
4
h.
pelaksanaan kerja sarna dan koordinasi dengan kementerian lembaga serta pengawasan kerja sarna yang dijalin antara Polri dan mitranya baik dalam maupun luar negeri dalam rangka mewujudkan sinergitas antara kementerian lembaga dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi tugas dan fungsi Polri serta pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pasal5
(1)
Sops Polri dipimpin oleh Asops Kapolri yang bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam Iingkungan Sops Polri serta memberikan saran pertimbangan di bidang manajemen operasi Kepolisian dan melaksanakan tugas lain sesuai arahan Kapolri.
(2)
Asops Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pimpinan pada Sops Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri. Pasal6
Asops Kapolri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh: a.
Kepala Biro Pengkajian dan Strategi (Karojianstra), dengan 3 (tiga) Kabag dan 1 (satu) Kaurtu, yaitu: 1.
2.
3.
4.
Kepala Bagian Pengkajian Sistem (Kabagjiansis), yang dibantu oleh : a)
Kepala SUbbagian Pengkajian Sistem Operasi (Kasubbagjiansisops);
b)
Kepala Subbagian Pengembangan (Kasubbagbangsisops); dan
c)
Kaurmin;
Sistem
Operasi
Kepala Bagian Pengkajian Lingkungan (Kabagjianling), yang dibantu oleh : a)
Kepala Subbagian Pengkajian (Kasubbagjianrenstra);
dan
b)
Kepala Subbagian . Pengkajian (Kasubbagjianlingstra); dan
c)
Kaurmin;
Perencanaan
Strategis
Lingkungan
Strategis
Kepala Bagian Program dan Anggaran (Kabagprogar), yang dibantu oleh: a)
Kepala Subbagian (Kasubbagsunprogar);
Penyusunan
Program
dan
Anggaran
bl
Pengendalian Kepala Subbagian (Kasubbagdalprogar); dan
Program
dan
Anggaran
c)
Kaurmin;
Kaurtu;
b. Kepala.....
5
b.
Kepala Biro Pembinaan Operasi (Karobinops), dengan 4 (empat) Kabag dan 1 (satu) Kaurtu, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5. c.
Kepala Bagian Perencanaan Operasi (Bagrenops), yang dibantu oleh : a)
Kepala Subbagian (Kasubbagrenopswil);
b)
Kepala Subbagian (Kasubbagrenopspus);dan
c)
Kaurmin;
Perencanaan
Operasi
Perencanaan
Kewilayahan
Operasi
Terpusat
Kepala Bagian Pembinaan Latihan Operasi (Kabagbinlatops), yang dibantu oleh: a)
Kepala Subbagian Pelatihan Satuan Operasi (Kasubbaglatsatops);
b)
Kepala Subbagian Pelatihan Pra Operasi (Kasubbaglatpraops);dan
c)
Kaurmin;
Kepala Bagian Dukungan Administrasi Operasi (Kabagdukminops), yang dibantu oleh: a)
Kepala Subbagian (Kasubbagdukminpers);
b)
Kepala Subbagian (Kasubbagdukminmat) ;dan
c)
Kaurmin;
Dukunqan
Personel
Administrasi
Dukungan
Materiil
Administrasi
Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi (Kabaganev), yang dibantu oleh: a)
Kepala SUbbagian Analisis (Kasubbaganevopspus);
b)
Kepala Subbagian Analisa (Kasubbaganevopswil); dan
c)
Kaurmin;
dan
Evaluasi
dan
Operasi
Evaluasi
Terpusat
Kewilayahan
Kaurtu;
Kepala Biro Kerja sama Kementerian lembaga (Karokerma KL), dengan 3 (tiga) Kabag dan 1 (satu) Kaurtu, yaitu: 1.
Kepala Bagian Kesepakatan Kerja sama (Kabagpakatkerma), yang dibantu oleh: a)
Kepala Subbagian Kementerian (Kasubbagkemen);
b) Kepala.....
6
2.
3.
4. d.
b}
Kepala Subbagian Kelembagaan (Kasubbagkelem};dan
c)
Kaurmin;
Kepala Bagian Koordinasi Program (Kabagkoorprog), yang dibantu oleh: a}
Kepala Subbaqian Program Prioritas (Kasubbagprogtas);
b}
Kepala Subbagian Program Khusus (Kasubbagprogsus};dan
c)
Kaurmin;
Kepala Bagian Minitoring dan evaluasi (Kabagmonev), yang dibantu oleh : a}
Kepala Subbagian Monitoring (Kasubbagmon);
b}
Kepala Subbagian Analisis dan evaluasi (Kasubbaganev};dan
c)
Kaurmin;
Kaurtu;
Kepala Biro Pengendalian Operasi (Karodalops), dengan 2 (dua) Kabag, 3 (tiga) Kasiaga dan 1 (satu) Kaurtu, yaitu: 1.
2.
Kepala Bagian pengumpulan, peng (Kabagpullahjianta), yang dibantu oleh:
penyajian
Kepala Subbagian Data dan Statistik (Kasubbagdastik);
b}
Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi (Kasubbaganev};dan
c)
Kaurmin;
data
Kepala Bagian Fasilitas dan Pengendalian (Kabagfasdal), yang dibantu oleh:
. b} c)
4.
dan
a}
a}
3.
olahan
Kepala Subbagian Fasilitas Informasi (Kasubbagfasinfo); Kepala Subbagian Penqendalian Operasi (Kasubbagdalops);dan Kaurmin;
Kepala Siaga Operasi (Kasiagaops), meliputi:
a}
Kepala Siaga Ops A (Kasiagaops A);
b}
Kepala Siaga Ops B (Kasiagaops B};dan
c)
Kepala Siaga Ops C (Kasiagaops C);
Kaurtu
e. Kepala.....
7
e.
Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabagrenmin), dengan 2 (dua) Kasubbag dan 1 (satu) Kataud, yaitu : 1.
Kepala Subbaqian Perencanaan (Kasubbagren);
2.
Kepala Subbagian Sumber Daya (Kasubbagsumda);dan
3.
Kataud.
Kepala urusan Keuangan (Kaurkeu), dengan 4 (empat) Pamin.
f.
BAB III HTCK ANTAR PEJABAT SOPS POLRI Bagian Kesatu Asops Kapolri Dengan Para Karo Pasal7 HTCK Asops Kapolri dengan Para Karo bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Asops Kapolri memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan para Karo dalam Iingkungan Sops Polri;
b.
Asops Kapolri memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan sistem dan metode, pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan fungsi di Iingkungan Sops Polri;
c.
Asops Kapolri melanjutkan dan menjabarkan arah kebijakan Kapolri kepada para Karo dalam hal pembinaan kemampuan dan penyelenggaraan operasional Polri;
d.
dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, Asops Kapolri diwakili oleh salah satu Karo Sops Polri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri atau Asops Kapolri.dan
e.
para Karo diminta ataupun tidak, dapat mengajukan saran/pertimbangan atau telaahan kepada Asops Kapolri. Bagian Kedua
Asops Kapolri dengan Kabagrenmin
Pasal8
HTCK Asops Kapolri dengan Kabag Renmin bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Asops Kapolri menetapkan kebijakan, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Kabagrenmin dan Kaurkeu dalam bidang administrasi keuangan, personel, logistik, ketatausahaan dan urusan dalam;
b. Asops.....
8
b.
Asops Kapolri memerintahkan Kabagrenmin sesuai bidang tugasnya menyusun program kerja dan anggaran rutin Sops Polri melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi kegiatan masing-masing sub satker di Iingkungan Sops Polri;
c.
Asops Kapolri memerintahkan dan mengarahkan Kabagrenmin menyelenggarakan fungsi ketatausahaan, urusan dalam dan pelayanan keuangan dalam lingkungan Sops Polri serta melaporkan pelaksanaannya kepada Asops Kapolri;
d.
Asops Kapolri memerintahkan kepada Kabagrenmin untuk mengkompulir usulan promosi jabatan, UKP, pendidikan, mengusulkan tanda jasa dari Biro-biro untuk dibahas dalam Wanjak di hadapan Asops Kapolri;
e.
Asops Kapolri dapat meminta saran, pemikiran dan pertimbangan kepada Kabagrenmin sesuai dengan Iingkup tugasnya. Bagian Ketiga
Asops Kapolri dengan Para Kabag Oi Lingkungan Biro
Pasal9
HTCK antara Asops Kapolri dengan Para Kabag di lingkungan Biro bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Asops Kapolri dapat memberikan arahan/petunjuk kebijakan kepada para Kabag dalam hal penyelenggaraan tugas sesuai bidang masing-masing;
b.
Para Kabag apabila menerima perintah langsung dari Asops Kapolri dalam bidang tugasnya, dalam waktu 1x24 jam/pada kesempatan pertama agar melaporkan perkembangannya kepada Kepala Bironya;
c.
Para Kabag melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya maupun saran staf sesuai bidangnya kepada Karo masing-masing untuk diteruskan kepada Asops Kapolri;
d.
Para Kabag dapat menerima perintah langsung dari Asops Kapolri dalam bidang tugas Biro lain dengan Surat Perintah (Sprin) Asops Kapolri. Bagian Keempat Asops Kapolri dengan Kaurkeu Pasal10
HTCK Asops Kapolri dengan Kaurkeu bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:
a
Asops Kapolri memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Sops Polri berupa: 1.
program kegiatan yang didukung anggaran;
2.
laporan pelaksanaan urusan penghasilan, penggajian, Kas dan pembukuan; 3. menatausahakan.....
9
b.
3.
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan (Perwabku) Sops Polri; dan
4.
melaporkan penyerapan anggaran DIPA Sops Polri;
dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kaurkeu bertanggung jawab langsung kepada Asops Kapolri. Bagian Kelima
Karo dengan Para Kabag
Pasal 11
HTCK Karo dengan para Kabag bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut :
a.
Karo memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum perumusan/pengembangan sistem dan metode mengkoordinasikan/mengendalikan penyelenggaraan tugas para di Iingkungannya;
b.
Karo melanjutkan arahan Asops Kapolri, menjabarkan kebijakan Kapolri kepada para Kabag dalam hal penyelenggaraan pembinaan kemampuan operasional Polri sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
C.
Karo memberikan arahan tindak lanjut kepada para Kabag dan staf untuk dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolri melalui Asops Kapolri berkenaan dengan perkembangan pelaksanaan kebijakan yang bersifat khusus dan prinsip;
d.
Karo selaku Ketua Wanjak di lingkungannya membuat rencana promosi jabatan, UKP, pendidikan, pemberian tanda jasa dan tindakan disiplin atas usul para Kabag;
e.
para Kabag diminta ataupun tidak diminta dapat mengajukan saranlpertimbangan atau telaahan kepada Karo;
f.
para Kabagapabila menerima perintah langsung dan KapolrilWakapolri ataupun Asops Kapolri dalam bidang tugasnya, dalam waktu 1x24 jam pada kesempatan pertama agar melaporkan kepada Karo masing-masing sesuai jenjang hierarki.
tentang serta Kabag
Bagian Keenam
Kabagrenmin Dengan Para Karo
Pasal12
HTCK Kabagrenmin dengan para Karo bersifat vertikal dalam bentuk dilaksanakan sebagai berikut: a.
koordinasi,
Kabagrenmin melakukan koordinasi dengan para Karo dalam hal: 1.
pembinaan personel, meliputi mutasi internal Sops Polri, pelatihan dan pembinaan karier; 2. rencana.....
10
2.
rencana pelaksanaan serta hasil pengawasan dan pemeriksaan (wasrik);
3.
menerima dan menindaklanjuti usulan para Karo baik berupa pertimbangan, pendapat, dan saran yang berkaitan bidang pembinaan dan perawatan personel, materiil, fasilitas-jasa;
4.
melaporkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 kepada Asops Kapolri guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut; dan
5.
usulan dan pendistribusian dukungan materiil dan logistik;
b.
Kabagrenmin wajib meneruskan arahan dan kebijakan Asops Kapolri kepada Para Karo mengenai penegakan tata tertib dan disiplin serta urusan dalam.
c.
para Karo melaksanakan koordinasi dengan Kabagrenmin dalam hal:
d.
1.
penyiapan dan penyusunan rencana kerja (renja) Sops Polri sesuai bidang tugasnya;
2.
penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Sops Polri sesuai bidang tugasnya;
3.
memberikan tembusan surat/laporan yang dikirim kepada Asops Kapolri khusus terkait bidang pembinaan; dan
4.
revisi . kebutuhan dan penyerapan anggaran serta analisa dan evaluasi penyerapan anggaran.
Kabagrenmin dapat menandatangani surat atas nama Asops Kapolri kepada para Karo sesuai tugas dan fungsinya atau kebijakan-kebijakan di Sops Polri. Bagian Ketujuh Kabag dengan para Kasubbag pada Sops Polri Pasal13
HTCK Kabag dengan para Kasubbag bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut : 1.
Kabag memberikan arahan/petunjuk tentang kebijakan Karo dalam perumusan/pengembangan sistem dan metode serta mengkoordinasikan/mengendalikan penyelenggaraan tugas para Kasubbbag masing-masing;
2.
Kabag melanjutkan arahan Karo dan menjabarkan kebijakan Karo kepada para Kasubbag dalam hal penyelenggaraan pembinaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
3.
dalam hal berhalangan melaksanakan tugas, Kabag olW8kili oleh salah satu Kasubbbag atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Karo atau Kabag; .
4.
para Kasubbag menyusun rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya untuk diajukan kepada Kabag masing-masing; 5. para.....
11
5.
para Kasubbag memberikan saran/masukan rencana promosi jabatan, UKP, pendidikan, pemberian tanda jasa dan tindakan disiplin para stafnya;
6.
para Kasubbag apabila menerima perintah langsung dari Asops Kapolri ataupun Karo dalam bidang tugasnya, dalam waktu 1 x 24 jam atau pada kesempatan pertama agar melaporkan kepada Kabag masing-masing;
7.
para Kasubbag melaporkan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan fungsinya kepada Kabag masing-masing;
8.
para Kasubbag dalam melaksanakan tugas atas perintah pimpinan dan didukung anggaran, wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang digunakan;
9.
para Kasubbag apabila berhalangan menjalankan tugasnya wajib melaporkan kepada Kabagnya;
10.
para Kasubbag diminta ataupun tidak diminta saran/pertimbangan atau telaahan kepada Kabag.
dapat
mengajukan
Bagian Kedelapan
Kabagrenmin dengan Pejabat di Lingkungan Renmin
Pasal14
(1)
HTCK dengan para Kasubbag dan Kataud bersifat vertikal dilaksanakan sebagai berikut: a.
b.
Kabagrenmin dengan Kasubbagren dalam hal: 1.
penyiapan dan penyusunan Renja;
2.
rincian kegiatan anggaran Sops Polri;
3.
penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan RKA-KL;
4.
menyiapkan data yang setiap saat diminta pimpinan;
5.
merencanakan dan melaporkan kegiatan logistik; dan
6.
menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Iingkungan Sops Polri;
Kabagrenmin dengan Kasubbagsumda dalam hal: 1.
pelaksanaan teknis administrasi personel berupa upaya peningkatan kemampuan dan karier personel; dan
2.
pelaksanaan teknis administrasi logistik, meliputi pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan barang;
c. Kabagrenmin.....
12
c.
Kabagrenmin dengan Kataud dalam hal: 1.
ketatausahaan, berupa pencatatan terhadap naskah dinas baik yang masuk maupun keluar, penelitian terhadap naskah dinas keluar dan pelaksanaan system penomoran, pengkodean serta pendistribusian naskah dinas;
2.
kegiatan urusan dalam, berupa penyiapan dan penyediaan sarana, prasarana, akomodasi, dan fasilitas lainnya untuk menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas, rapat, apel yang diselenggarakan Sops Polri;
3.
kepustakaan berupa penyiapan dan penyediaan sarana dan prasarana kepustakaan, melakukan pengklasifikasian buku-buku yang diterima maupun yang dipinjam pakaikan.
(2)
dalam melaksanakan tugas, para Kasubbag dan Kataud wajib memperhatikan arahan dan petunjuk Kabagrenmin.
(3)
para Kasubbag dan Kataud melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin. Bagian Kesembilan
Antar Karo
Pasal15
(1)
(2)
HTCK antar Karo bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.
melakukan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan fungsi staf dalam rangka membantu Asops Kapolri sesuai bidang tugasnya masing-masing;
b.
saling berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
C.
saling berkoordinasi dalam menerima perintah dalam linqkup tugas Biro lain untuk melaksanakan tugas sesuai dengan OTK yang ada;
d.
agar memberikan tembusan kepada Karo apabila membuat, merencanakan, melaksanakan dan melaporkan jawaban atas perintah Asops Kapohi dalam bentuk suatu produk tertulis.
dalam hal Asops Kapolri tidak ada ditempat pejabat Karo yang ditunjuk sebagai pengganti sementara berkoordinasi dengan Karo yang lain. Bagian Kesepuluh
Kabagrenmin dengan Para Kaurtu di Lingkungan Sops Polri
Pasal16
HTCK Kabagrenmin dengan para Kaurtu di Lingkungan Sops Polri bersifat diagonal, dilaksanakan sebagai berikut: a. Kabagrenmin.....
13
a.
Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang penyelenggaraan fungsi perencanaan, administrasi, personel dan sarana prasarana, ketatausahaan dan urusan dalam serta pelayanan keuangan di lingkungan Sops Polri;
b.
Kaurtu mengajukan dan menyiapkan kebutuhan ATK Biro, berkoordinasi dengan Kabagrenmin;
c.
Kaurtu menyiapkan seluruh administrasi surat menyurat dalam lingkungan Biro dan meneruskannya sepanjang masih dalam lingkup Sops Polri;
d.
penomoran dan ekspedisi surat-surat keluar Iingkungan Sops Polri diselenggarakan oleh Bagrenmin c.q. Taud Bagrenmin Sops Polri. Bagian Kesebelas
Para Karo dan Kaurkeu
Pasal17
HTCK para Karo dengan Kaurkeu bersifat diagonal, dilaksanakan dalam hal: a.
mencocokkan dan meneliti pengajuan anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKA-KL;
b.
mencocokkan dan meneliti pengajuan anggaran kegiatan dart surnber anggaran bersyarat Polri;
c.
melaksanakan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan;
d.
membuat laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
e.
penyiapan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan (Perwabku) masing masing Biro; Bagian Keduabelas Karo dengan Kaurtu . Pasal18
HTCK Karo dengan Kaurtu dalam satu biro bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Kaurtu wajib melaksanakan perintah Karo baik lisan maupun tertulis;
b.
Karo memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ketatausehsan dan urusan dalam serta perencanaan kebutuhan dSI1 administrasi personel dan materiil; dan
c.
Kaurtu mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar serta melaporkan kepada Karo.
Bagian.....
14
Bagian Katigabelas Para Kabag di Lingkungan Sops Polri Pasal 19 HTCK para Kabag pada Sops Polri bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
koordinasi dan kerja sarna dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
b.
saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah pimpinan. Bagian keempatbelas Para Kasubbag di Lingkungan Sops Polri Pasal20
HTCK para Kasubbag pada Sops Polri bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut : a.
koordinasi dan kerja sarna dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;dan
b.
saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah pimpinan. Bagian Kelimabelas Kabag dengan Kaunnin Pasal21
HTCK Kabag dengan Kaurmin dalam satu bagian bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
masing-masing Kabag memberikan arahan, pengawasan, pengendalian kepada Kaurmin dalam penyelenggaraan administrasi umum untuk lingkungan internal masing-masing bagian dan penyusunan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
b.
. Kaurmin sesuai arahan Kabag wajib membuat perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran serta melakukan pengarsipan surat masuk dan keluar serta produk administrasi hasil kerja dengan rnempematikan ketelitian, kecerrnatan, ketepatan waktu; dan
c.
Kaurmin bertanggung jawab dan di bawah kendali Kabag. Bagian Keenambelas Kaurtu dengan para Kaunnin Pasal22
HTCK Kaurtu dan para Kaurmin dalam satu Biro maupun antar Biro bersifat horizontal, dalam bentuk koordinasi dilaksanakan sebagai berikut a.
saling berkoordinasi mengenai produk administrasi dan surat menyurat yang berasal dari bagian lain dalam satu Biro atau antar Biro maupun yang berasal dari Satker lain; dan b. menyampaikan.....
15
b.o
menyampaikan disposisi Asops Kapolri atau Karo kepada I
BABIV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal23 (1)
Pengawasan dan pengendalian terhadap HTCK Sops Polri dilakukan oleh atasan secara berjenjang.
(2)
. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan: a. administrasi; b. pelaporan c. supervisi; dan d. analisa dan evaluasi (Anev).
(3)
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
Pasal24 (1)
Asops Kapolri dan Para Karo berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan bawahannya, agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tuqas Sops Polri;
(2)
Asops Kapolri mengadakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan operasional Sops Polri;
(3)
Asops Kapolri atas nama Kapolri mengadakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penyampaian direktif dan perintah kepada satuan kewilayahan dalam hal penyelenggaraan operasional baik kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian agar berjalan dengan lancar dan terkendali.
dalam rangka
Bab VI.. ...
16
BABVI PENUTUP Pasal25 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Deputi Kapolri Bidang Operasi No. Pol. : Skep/4211X12008/Sdeops tanggal 3 September 2008 tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja Staf Deputi Operasi Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Peraturan Asisten Kapolri Bidang Operasi ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3/ Mei
2011
ASISTEN KAPOLRI BIDANS; OPERASI,
•
••
Drs. SUNARKO D.A. INSPEKTUR ..IENDERAL POLISI Disahkan di Jakarta • pada tanggal /, Jon~
2011
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPLlBLIK INDONESIA,
~
Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI
REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR
8
TAHUN 2011
