PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5
TAHUN 2011
TENTANG TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PEMELIHARAKEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah melindungi dan melayani masyarakat, wujud dari melayani masyarakat yaitu mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara sebelum fungsi lain mendatangi dan melakukan olah TKP; b. bahwa tindakan pertama di tempat kejadian perkara merupakan kegiatan kepolisian dalam rangka mengamankan tempat kejadian perkara agar tetap dalam keadaan status quo yang nantinya akan digunakan sebagai dasar tindakan kepolisian lebih lanjut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kabaharkam Polri tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).
Mengingat
: Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
Menetapkan....
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI TENTANG TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.
Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
3.
Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat terjadinya gangguan Kamtibmas baik karena pelanggaran maupun tindak pidana.
4.
Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TPTKP adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri yang pertama kali melihat/secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti, dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya.
5.
Status Quo adalah suatu keadaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang belum berubah, masih dalam kondisi utuh seperti keadaan asli /awal.
6.
Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah kondisi/situasi yang merupakan faktor stimulan/pencetus/embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi gangguan nyata keamanan. 7. Ambang.......
3
7.
Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG atau Police Hazard adalah kondisi gangguan Kamtibmas skala menengah yang jika dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi Gangguan Nyata.
8.
Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN atau Ancaman Faktual adalah gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa kerugian harta benda ataupun jiwa raga.
9.
Acara Arahan Pimpinan yang selanjutnya disingkat AAP atau Acara Pimpinan Pasukan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kesatuan Polri berupa pemberian arahan kepada seluruh anggota Polri sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melaksanakan tugas. Pasal 2
(1)
TPTKP bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi TKP untuk melakukan pertolongan korban dan pengamanan TKP agar tetap dalam keadaan status quo, penangkapan pelaku, penemuan saksi, barang bukti dan pencarian petunjuk lainnya, serta sebagai dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
(2)
TPTKP dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dengan fungsifungsi lain, selektif prioritas, tindakan represif tahap awal dan ketanggapsegeraan.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup TPTKP meliputi : a.
TPTKP Laka Lantas;
b.
TPTKP kriminal;
c.
TPTKP bencana alam; dan
d.
TPTKP bom.
Pasal 4.........
4
Pasal 4 Sasaran TPTKP meliputi: a.
korban;
b.
TKP;
c.
pelaku;
d.
saksi; dan
e.
barang bukti. Pasal 5
Persyaratan petugas TPTKP harus memiliki: a.
kemampuan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);
b.
kemampuan pengaturan lalulintas dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat;
c.
kemampuan membuat laporan tertulis (verbal);
d.
kemampuan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket);
e.
kemampuan memproses Tipiring;
f.
kemampuan melakukan tindakan represif tahap awal;
g.
kemampuan penguasaan hukum dan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya;
h.
kemampuan pertolongan dan penyelamatan; dan
i.
kemampuan patroli. Pasal 6
Petugas TPTKP dilarang: a.
menyimpang dari rute saat menuju TKP yang sudah ditentukan kecuali dalam keadaan mendesak/darurat;
b.
rnenerima segala bentuk imbalan/pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan tugas TPTKP;
c.
melepaskan salah satu kelengkapan perorangan penanganan TKP pada saat melakukan TPTKP; d. melakukan.......
5
d.
melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan diri, orang lain, dan kesatuan;
e.
melakukan perbuatan yang dapat mengurangi sikap kewaspadaan;dan
f.
melakukan perbuatan lainnya yang melanggar perundang-undangan.
Pasal 7 Petugas TPTKP wajib : a.
berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, korek, dan tidak sewenang-wenang;
b.
bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya;
c.
penguasaan daerah, rute, dan medan yang dilakukan TPTKP;
d.
senantiasa menjaga keamanan diri pada saat penanganan TKP;
e.
melakukan pengecekan sarana dan prasarana perorangan maupun satuan sebelum berangkat tugas TPTKP; dan
f.
mematuhi rambu-rambu lalulintas dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
BAB III PERSIAPAN Pasal 8 Persiapan yang dilakukan petugas yang akan mekukan TPTKP meliputi : a.
menyiapkan surat perintah;
b.
menyiapkan personil Polri;
c.
kendaraan dan alat komunikasi;
d.
menyiapkan dan melakukan pemeriksaan terhadap peralatan; e. pimpinan.......
6
e.
pimpinan lapangan memberikan AAP kepada anggota meliputi pembagian tugas, cara bertindak di TKP, sesuai jenis TKP yang di hadapi, penentuan rute terpendek dan koordinasi dengan fungsi-fungsi teknis dan fungsi pendukung lainnya; dan
f.
terhadap TKP yang ditemukan langsung oleh petugas Polri dalam pelaksanaan Patroli, maka petugas tersebut harus menjaga Status Quo.
BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu TPTKP Laka Lantas Pasal 9
Penanganan Tindakan Pertama di TKP Laka Lantas adalah : a.
melakukan pertolongan terhadap korban sesuai dengan ketentuan PPPK serta segera kirim ke rumah sakit terdekat;
b.
mengamankan TKP dan mempertahankan dalam keadaan status quo;
c.
mengatur arus lalu lintas di sekitar TKP;
d.
memberi tanda posisi korban dan kendaraan di TKP;
e.
mengamankan pengemudi dan awak kendaraan;
f.
memeriksa dan mengamankan surat-surat kendaraan berupa SIM, STNK, dan surat-surat lainnya;
g.
mencatat secara lengkap identitas korban dan saksi yang melihat kejadian tersebut;
h.
membuat sketsa gambar TKP laka lantas;
i.
segera menghubungi kantor polisi terdekat;
j.
membuat Berita Acara Penanganan TKP; dan
k.
bila petugas telah datang, segera berikan keterangan sejelas-jelasnya dan serahkan kepada petugas penyidik dalam rangka penyidikan selanjutnya. Bagian......
7
Bagian Kedua TPTKP Kriminal Pasal 10 Penanganan tindakan pertama di TKP kriminalitas adalah : a.
melakukan pertolongan terhadap korban sesuai dengan ketentuan PPPK serta segera dikirim ke Rumah Sakit terdekat;
b.
memasang garis polisi (police line) atau peralatan tali lainnya;
c.
mengamati secara umum tentang situasi, baik orang maupun barang atau benda-benda;
d.
mencatat tempat, waktu kejadian dan keadaan cuaca;
e.
mendata dan mencatat orang-orang yang berada di TKP terutama yang mengetahui tentang kejadian dan diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat;
f.
menangkap pelaku apabila masih berada di sekitar TKP;
g.
mengamankan barang bukti dengan memberikan tanda-tanda;
h.
membuat gambar/sketsa TKP;
i.
membuat Berita Acara Penanganan TKP;
j.
menyiapkan permintaan visum et repertum;
k.
meminta bantuan anjing pelacak; dan
l.
menyerahkan hasil penanganan TKP kepada petugas penyidik beserta tersangka, barang bukti dan saksi yang ditemukan. Bagian Ketiga TPTKP Bencana Alam Pasal 11
Penanganan tindakan pertama di TKP bencana alam adalah : a.
melakukan pertolongan terhadap korban sesuai dengan ketentuan PPPK serta segera dikirim ke Rumah Sakit terdekat;
b.
memasang garis polisi (police line) atau peralatan tali lainnya; c. mengamati........
8
c.
mengamati secara umum tentang situasi, baik orang maupun barang atau benda-benda;
d.
mencatat tempat, waktu kejadian dan keadaan cuaca;
e.
mendata dan mencatat orang-orang yang berada di TKP terutama yang mengetahui tentang kejadian dan diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat;
f.
ikut serta pencarian korban bencana;
g.
ikut serta mengevakuasi korban yang selamat dan luka – luka;
h.
mengamankan harta benda memberikan tanda-tanda;
i.
mengamankan tempat penampungan pengungsian, dapur umum, posko kesehatan dan posko peralatan–peralatan yang digunakan untuk bantuan pertolongan dan penyelamatan;
j.
membuat gambar/sketsa TKP;
k.
membuat Berita Acara Penanganan TKP;
l.
menyiapkan permintaan Visum et Repertum;
m.
meminta bantuan anjing pelacak; dan
n.
menyerahkan hasil penanganan TKP kepada petugas yang berwenang menangani pertolongan dan penyelamatan korban bencana.
yang
masih
bisa
diselamatkan
dengan
Bagian Keempat TPTKP Bom Pasal 12 (1)
Penanganan TPTKP pra bom / ancaman bom meliputi: a.
mendatangi TKP;
b.
memasang Police Line atau peralatan tali lainnya;
c.
mengamati secara umum tentang situasi, baik orang maupun barang atau benda-benda; d. mencatat......
9
(2)
d.
mencatat tempat dan waktu kejadian;
e.
mendata dan mencatat orang-orang yang berada di TKP terutama yang mengetahui tentang kejadian dan diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat;
f.
menangkap pelaku apabila masih berada di sekitar TKP;
g.
menghubungi Tim Jihandak dan anjing pelacak;
h.
membuat gambar/sketsa TKP;
i.
membuat Berita Acara Penanganan TKP;
j.
menyerahkan hasil penanganan TKP kepada petugas Jihandak dan anjing pelacak; dan
k.
melanjutkan pengamanan TKP.
Penanganan TKP pasca ledakan bom meliputi: a.
mendatangi TKP;
b.
petugas pemadam kebekaran masuk dan melakukan pemadaman, petugas TPTKP mengatur Lalulintas kendaraan, orang dan mengamankan lingkungan sekitar TKP;
c.
tim Jihandak dan anjing pelacak untuk menetralisir TKP;
d.
setelah TKP dinyatakan steril dari adanya Bom oleh tim Jihandak dan anjing pelacak petugas TPTKP memasang Police Line dan melakukan pengamanan TKP agar tetap Status Quo;
e.
tim olah TKP melakukan kegiatan olah TKP;
f.
melakukan pertolongan dan penyelamatan korban ledakan Bom;
g.
melakukan evakuasi korban;
h.
membuat Berita Acara Penanganan TKP; dan
i.
melanjutkan pengamanan TKP.
BAB V .......
10
BAB V TAHAP PENGAKHIRAN Pasal 13 Konsolidasi (1)
Konsolidasi dilakukan oleh para petugas pelaksana penanganan TPTKP dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan.
(2)
Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apel konsolidasi dilakukan oleh petugas yang paling tinggi pangkatnya dalam suatu kelompok/unit penanganan/pimpinan lapangan.
(3)
Melaporkan kepada kantor pengendali tentang semua yang dilihat, didengar, dan didapat selama kegiatan TPTKP serta kondisi petugas.
BAB VI ANALISA DAN EVALUASI Pasal 14 Setiap mengakhiri kegiatan TPTKP, pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan wajib melakukan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 (1)
Susunan mengenai kekuatan petugas TPTKP, perlengkapan/peralatan satuan TPTKP, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2)
Untuk mendapatkan nilai aplikatif yang optimal tidak menutup kemungkinan Kasatwil menjabarkan dalam bentuk “Urut-urutan Tindakan” sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing.
BAB VIII .....
11
BAB VIII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN Pasal 16 (1)
Pimpinan kesatuan/pimpinan lapangan dalam pelaksanaan tugas TPTKP dapat melakukan koordinasi dengan satuan fungsi kepolisian maupun instansi terkait lainnya.
(2)
Dalam pelaksanaan TPTKP, masing-masing pimpinan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Pasal 17
(1)
Dalam tugas TPTKP, kendali taktis dan kendali teknis berada pada pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan.
(2)
Setiap perkembangan eskalasi selama kegiatan TPTKP, wajib dilaporkan secara lisan dari petugas TPTKP kepada atasannya.
(3)
Pimpinan tertinggi dari para petugas TPTKP membuat laporan tertulis secara berjenjang tentang pelaksanaan tugas TPTKP yang menyangkut semua kegiatan yang dilakuakan dilapangan. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 18
Pembiayaan dalam kegiatan TPTKP dibebankan pada anggaran Polri. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat peraturan ini mulai berlaku semua peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan TPTKP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Pasal......
12
Pasal 20 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember
2011
KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI Ttd Drs. IMAM SUDJARW0, M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI
13
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP)
PERATURAN KABAHARKAM POLRI NOMOR 5 TAHUN 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2011
