PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4 TAHUN 2011 TENTANG PATROLI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa patroli kepolisian merupakan kegiatan kepolisian yang diarahkan untuk menghilangkan bertemunya faktor niat dan kesempatan dari orang atau sekelompok orang yang akan melakukan kejahatan maupun gangguan Kamtibmas pada umumnya; b. bahwa rasa aman merupakan kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang dalam menyelenggarakan aktifitas sehari-hari dan berinteraksi satu sama lainnya terlepas dari segala kekhawatiran, ancaman, dan gangguan Kamtibmas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri tentang Patroli.
Mengingat
: Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN POLRI TENTANG PATROLI.
PEMELIHARA
KEAMANAN
BAB I . . . . .
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.
Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
3.
Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/ mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan–tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.
4.
Patroli Dialogis adalah kegiatan Patroli yang dilakukan oleh anggota Polri didalam kegiatannya melakukan kegiatan dialog antara petugas dengan komunitas masyarakat sebagai sasaran Patroli dengan materi dialog yang berupa pesan kamtibmas .
5.
Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah kondisi/situasi yang merupakan faktor stimulan/pencetus/embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi gangguan nyata keamanan.
6.
Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG atau Police Hazard adalah kondisi gangguan Kamtibmas skala menengah yang jika dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi Gangguan Nyata.
7.
Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN atau Ancaman Faktual adalah gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa kerugian harta benda ataupun jiwa raga. 8. Acara . . . . .
3
8.
Acara Arahan Pimpinan yang selanjutnya disingkat AAP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kesatuan Polri berupa pemberian arahan kepada seluruh anggota Polri sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melaksanakan tugas.
9.
Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat terjadinya gangguan Kamtibmas baik karena pelanggaran maupun tindak pidana.
10.
Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TPTKP adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri yang pertama kali melihat/secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti, dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya.
11.
Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah suatu tindak pidana yang dilakukan sebagai akibat dari pelanggaran dengan ancaman hukuman maksimal tiga bulan. Pasal 2
(1)
Patroli bertujuan untuk mencegah kejahatan ditengah masyarakat untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntut kehadiaran anggoata Polisi , yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tentram kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.
(2)
Patroli berfungsi untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan dalam hal tertangkap tangan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan.
(3)
Patroli berperan sebagai tulang punggung (backbone) Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/gangguan Kamtibmas, sebagai sumber informasi, mata dan telinga bagi kesatuan, sebagai perwujudan kehadiran Polri di tengah masyarakat dan mitra masyarakat, sebagai sarana penyampaian pesan Kamtibmas terhadap masyarakat, sebagai cerminan kesiapsiagaan Polri setiap saat dan setiap waktu dalam upaya pemeliharaan dan menjamin Kamtibmas, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, sebagai petugas pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam dan kecelakaan.
(4) Prinsip . . . . .
4
(4)
Prinsip-prinsip patroli merupakan keterpaduan tugas yang dilakukan dan dikoordinasikan dengan kegiatan operasional untuk saling tukar menukar informasi pada titik temu sesuai dengan sasaran kerawanan daerah, selektif prioritas dengan banyaknya objek dan keterbatasan kekuatan maka perlu menentukan objek yang paling rawan sebagai sasaran patroli, tindakan represif terbatas dalam hal menentukan gangguan Kamtibmas (tindak pidana) petugas patroli berhak untuk melakukan penindakan (represif terbatas) dan merupakan ketanggap-segeraan bagi petugas patroli.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup patroli meliputi : a.
metode patroli;
b.
jenis patroli;
c.
sasaran patroli ;dan
d.
sifat patroli ;
Pasal 4 (1)
(2)
Yang dimaksud metode patroli dalam pasal 3 huruf a meliputi: a.
patroli dengan jalan kaki;
b.
patroli dengan menggunakan sepeda;
c.
patroli dengan menggunakan kendaraan R2;
d.
patroli dengan menggunakan kendaraan R4; dan
e.
patroli dengan menggunakan speed boat.
Yang dimaksud jenis patroli dalam pasal 3 huruf b meliputi: a.
patroli dialogis;
b.
patroli hot spot;
c.
patroli lingkungan; dan
d.
patroli kota. (3) Yang . . . . .
5
(3)
(4)
Yang dimaksud sasaran patroli dalam pasal 3 huruf c meliputi: a.
dalam kota;
b.
antar wilayah/kota;
c.
wilayah perairan;
d.
wilayah konflik;
e.
wilayah bencana; dan
f.
wilayah perbatasan darat.
Yang dimaksud sifat patroli dalam pasal 3 huruf d meliputi: a.
patroli rutin;
b.
patroli khusus; dan
c.
patroli insidentil. Pasal 5
(1)
Bentuk-bentuk sasaran patroli dapat berupa Ambang Gangguan (AG) statis maupun temporer, Gangguan Nyata (GN) dan Pos-pos pengamanan.
(2)
AG statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan/blok/ area/sektor/cluster dari pemukiman, perindustrian, kampus, sekolah, pertokoan, perkantoran, objek-objek vital, pergudangan, tempat-tempat hiburan, pusat-pusat perbelanjaan, dan lain-!ain.
(3)
AG temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan, lingkungan pedagang kaki lima, kegiatan masyarakat/pemerintah yang temporer, lokasi wisata.
(4)
GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kasus tertangkap tangan melaiui TPTKP dan Tipiring.
(5)
Pos-pos pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pos keamanan lingkungan, pos satuan pengamanan, pos polisi khusus. BAB III TAHAP PERSIAPAN Pasal 6
(1)
Setiap melaksanakan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melakukan kegiatan persiapan. (2) Kegiatan . . . . .
6
(2)
Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a.
menyiapkan surat perintah;
b.
menyiapkan kekuatan petugas patroli sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c.
melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli;
d.
menentukan rute berangkat dan rute kembali;
e.
menentukan titik temu atau titik kumpul dengan petugas patroli lainnya;dan
f.
menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit-unit patroli.
Pasal 7 Sebelum pelaksanaan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melaksanakan Acara Arahan Pimpinan (AAP) kepada seluruh anggota Polri yang ditugaskan dalam patroli dengan menyampaikan : a.
gambaran/karakteristik daerah sasaran, bentuk-bentuk sasaran/objek yang akan dilakukan patroli;
b.
rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas patroli;
c.
batasan waktu pelaksanaan patroli; dan
d.
larangan dan kewajiban petugas patroli.
Pasal 8 (1)
(2)
Gambaran/karakteristik daerah sasaran, bentuk–bentuk sasaran/objek yang akan dilakukan patroli sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah: a.
situasi daerah;
b.
jenis kerawanan; dan
c.
budaya/adat istiadat masyarakat;
Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas patroli sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah: a.
sasaran patroli;
b.
target patroli; dan
c.
cara bertindak. (3) Batasan . . . . .
7
(3)
(4)
(5)
Batasan waktu pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c adalah: a.
waktu berangkat;
b.
waktu kembali; dan
c.
lamanya waktu patroli disesuaikan dengan penanganan kasus.
Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d adalah : a.
menyimpang dari rute patroli yang sudah ditentukan kecuali dalam keadaan mendesak/darurat;
b.
menerima segala bentuk imbalan/pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan tugas patroli atau pungutan liar;
c.
melepaskan salah satu kelengkapan perorangan patroli pada saat melakukan tugas patroli;
d.
melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan diri, orang lain, dan kesatuan;
e.
melakukan perbuatan yang dapat mengurangi sikap kewaspadaan; dan
f.
melakukan perbuatan lainnya yang melanggar perundang-undangan.
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d adalah : a.
berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, peduli, etis, korek, dan tidak sewenang-wenang;
b.
bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya;
c.
penguasaan daerah, rute, dan wilayah yang dilalui petugas patroli;
d.
menjaga keamanan diri pada saat patroli;
e.
mematuhi rambu-rambu lalulintas undangan yang berlaku; dan
f.
mencatat hasil pelaksanaan tugas patroli.
dan
peraturan
perundangan-
8
BAB IV . . . . . BAB IV TAHAP PELAKSANAAN Bagian Kesatu Cara Bertindak Umum Pasal 9 Cara bertindak secara umum, bagi setiap petugas yang melaksanakan patroli adalah : a.
menjelajahi daerah, rute, dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat kemungkinan adanya kerawanan;
b.
mendatangi tempat-tempat penyelenggaraan pengamanan swakarsa seperti pos keamanan lingkungan, pos satuan pengamanan, dan pos-pos pengamanan lainnya untuk melakukan tukar-menukar informasi;
c.
mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat/pemerintah yang bersifat sementara/situasional;
d.
melakukan komunikasi terhadap masyarakat dengan maksud memperoleh informasi-informasi penting bagi tugas kepolisian;
e.
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
f.
mewaspadai kemungkinan berubahnya PG, AG menjadi GN;
g.
memberikan peringatan kepada warga masyarakat yang lalai mengamankan diri dan harta bendanya;
h.
memberikan peringatan kepada masyarakat yang karena ketidaktahuannya melakukan pelanggaran;
i.
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
j.
melakukan tindakan terhadap pelanggaran Tindak Pidana Ringan;
k.
melakukan tindakan represif terbatas;
l.
mencatat segala informasi yang didapat dari masyarakat maupun yang ditemukan sendiri ke dalam buku catatan (blanko patroli); dan
m.
melaporkan perkembangan situasi selama melakukan kegiatan patroli terutama apabila dipandang perlu meminta bantuan lebih lanjut.
9
Bagian . . . . . Bagian Kedua Cara Bertindak Khusus Paragraf Pertama Patroli jalan kaki Pasal 10 (1)
(2)
Sikap petugas dalam melaksanakan patroli jalan kaki adalah : a.
berjalan dengan bersikap tegap, berwibawa, ramah, sopan dan humanis dengan mengutamakan senyum, sapa, dan salam;
b.
pandangan mata ke depan, sewaktu-waktu menoleh dan menggunakan panca inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada di sekelilingnya; dan
c.
berjalan dengan cara sebelah-menyebelah yaitu petugas yang satu berada di sebelah kiri dan petugas yang lainnya berada di sebelah kanan agar dapat bergerak secara leluasa.
Apabila membawa senjata api dalam melakukan patroli, ketentuannya adalah : a.
senjata api laras panjang, peluru dimasukkan ke dalam magazen kemudian dimasukkan ke dalam senjata dan dikunci;
b.
senjata api genggam dimasukkan dalam sarung pistol (holster) yang tertutup;
c.
dalam situasi aman, senjata api laras panjang disandang di pundak sebelah kanan dan apabila hujan posisi moncong laras senjata menghadap ke bawah; dan
d.
dalam situasi bahaya, petugas patroli yang dibonceng mengambil sikap depan senjata.
(3)
Demi keselamatan petugas Patroli jalan kaki, petugas berjalan ditepi jalan berlawanan arah dengan arus kendaraan.
(4)
Mengikuti rute yang telah ditetapkan.
(5)
Berhenti di tempat tertentu dan apabila bertemu orang sesekali diajak bicara untuk mendapatkan informasi yang penting, terutama di daerah yang rawan.
(6)
Sesekali berjalan ke arah semula.
(7)
Berhenti dan melihat ke belakang, di mana petugas yang satu berhenti dan melihat kebelakang sementara petugas yang lain berjalan terus, demikian secara bergantian, terutama pada waktu malam hari dan berada di tempat yang sunyi.
10
(8) Berhenti . . . . . (8)
Berhenti sebentar di persimpangan dan di tempat yang terlindung untuk melihat ke segala arah.
(9)
Kenali rute wilayah patroli untuk mengetahui situasi atau keadaan yang ganjil dan mencurigakan.
(10)
Mengenali segala hal-ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang dilakukan patroli yaitu :
(11)
a.
semua objek benda yang bergerak maupun tidak bergerak dengan segala sesuatu yang melingkupinya;
b.
kondisi infrastruktur jalan dengan seluk-beluknya; dan
c.
karakteristik penduduk/masyarakat setempat.
Segera melaporkan ke pusat pengendali apabila ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut. Paragraf Kedua Patroli dengan menggunakan sepeda Pasal 11
(1)
(2)
(3)
Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan sepeda adalah : a.
mengendarai dengan sikap tegap, berwibawa, ramah, sopan, tanggap, dan peduli;
b.
pandangan mata bebas dan menggunakan panca inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar, dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada di sekelilingnya.
Apabila membawa senjata memperlakukannya adalah :
api
dalam
melakukan
patroli,
ketentuan
a.
peluru ditempatkan di magazen kemudian dimasukkan ke senjata dan dikunci;
b.
senjata api genggam dimasukkan dalam sarung pistol (holster) yang tertutup;
c.
dalam situasi aman, senjata api laras panjang disandang di pundak sebelah kanan dan apabila hujan posisi moncong laras senjata menghadap ke bawah; dan
d.
dalam situasi bahaya, petugas mengambil sikap kalungkan senjata.
Berjalan mengendarai sepeda dengan cara berbanjar berada di sebelah kiri jalan dengan kecepatan sedang/tidak terlalu cepat dan tidak melampaui kecepatan sepeda lainnya.
11
(4) Mengikuti . . . . . (4)
Mengikuti rute yang telah ditetapkan.
(5)
Berhenti di tempat tertentu dan apabila bertemu orang sesekali diajak bicara untuk mendapatkan informasi yang penting, terutama di daerah yang rawan.
(6)
Menyalakan lampu sepeda pada waktu patroli di malam hari.
(7)
Berhenti sebentar di suatu tempat tertentu yang terlindung untuk melihat ke segala arah.
(8)
Kenali rute wilayah patroli untuk mengetahui situasi atau keadaan yang ganjil dan mencurigakan.
(9)
Mengenali segala hal-ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang dilakukan patroli yaitu : a.
semua objek benda yang bergerak maupun tidak bergerak dengan segala sesuatu yang melingkupinya;
b.
kondisi infrastruktur jalan dengan seluk-beluknya; dan
c.
karakteristik penduduk/masyarakat setempat.
(10)
Pada tempat-tempat/lokasi-lokasi yang dianggap rawan dapat berjalan kaki dengan menuntun sepeda.
(11)
Memberikan bantuan kepada petugas patroli jalan kaki apabila diperlukan dan melaksanakan koordinasi pada titik singgung yang telah ditentukan. Segera melakukan tindakan awal apabila menemukan kasus tertangkap tangan, kebakaran, kecelakaan maupun pemberian bantuan pelayanan kepada masyarakat.
(12)
(13)
Segera melaporkan ke pusat pengendali apabila ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut. Paragraf Ketiga Patroli dengan menggunakan kendaraan R2 Pasal 12
(1)
Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan kendaraan R2 adalah : a.
dan peduli; dan
b.
pandangan mata bebas dan menggunakan panca inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar, dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada di sekelilingnya. (2) Apabila . . . . .
12
(2)
Apabila membawa senjata memperlakukannya adalah :
api
dalam
melakukan
patroli,
ketentuan
a.
peluru ditempatkan di magazen kemudian dimasukkan ke senjata dan dikunci;
b.
senjata api genggam agar dimasukkan dalam sarung pistol (holster) yang tertutup;
c.
dalam situasi aman, senjata api laras panjang disandang di pundak sebelah kanan dan apabila hujan posisi moncong laras senjata menghadap ke bawah; dan
d.
dalam situasi bahaya, petugas mengambil sikap depan senjata.
(3)
Bertindak sebagai penghubung dan memberikan bantuan kepada petugas patroli sepeda dan patroli jalan kaki apabila diperlukan.
(4)
Berjalan mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan sedang/tidak terlalu cepat dan tidak melampaui kecepatan kendaraan lainnya untuk dapat melakukan pengamatan.
(5)
Mengikuti rute yang telah ditetapkan.
(6)
Mengamati dan memperhatikan tempat-tempat yang rawan.
(7)
Memperhatikan berbagai ketidak-wajaran kendaraan seperti laju yang tidak wajar, sengaja menghindari petugas, parkir tidak wajar, melanggar peraturan lalu lintas.
(8)
Berhenti di tempat tertentu dan melakukan komunikasi apabila bertemu orang/masyarakat untuk mendapatkan informasi penting, terutama di daerah rawan.
(9)
Mengenali segala hal-ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang dilakukan patroli yaitu : a.
semua objek benda yang bergerak maupun tidak bergerak dengan segala sesuatu yang melingkupinya;
b.
kondisi infrastruktur jalan dengan seluk-beluknya;
c.
kondisi wilayah yang meliputi kondisi geografi, iklim, tempat-tempat berbahaya; dan
d.
karakteristik penduduk/masyarakat setempat.
(10)
Segera melakukan tindakan awal apabila menemukan kasus tertangkap tangan, kebakaran, kecelakaan maupun pemberian bantuan pelayanan kepada masyarakat.
(11)
Segera melaporkan ke pusat pengendali apabila ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut. Paragraf . . . . .
13
Paragraf Keempat Patroli dengan menggunakan kendaraan R4 Pasal 13 (1)
Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan kendaraan R4 adalah : a.
mengendarai dengan sikap berwibawa, ramah, sopan, tanggap dan peduli; dan
b.
pandangan mata bebas dan menggunakan panca inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar, dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada di sekelilingnya.
(2)
Bertindak sebagai penghubung dan memberikan bantuan kepada petugas patroli sepeda, patroli kendaraan sepeda motor dan patroli jalan kaki apabila diperlukan.
(3)
Berjalan mengendarai kendaraan mobil dengan kecepatan sedang/tidak terlalu cepat dan tidak melampaui kendaraan lainnya untuk dapat melakukan pengamatan.
(4)
Mengikuti rute yang telah ditetapkan.
(5)
Mengamati dan memperhatikan tempat-tempat yang rawan.
(6)
Memperhatikan berbagai ketidak-wajaran kendaraan seperti: laju kendaraan, sengaja menghindari petugas, parkir tidak wajar, melanggar peraturan lalu lintas.
(7)
Berhenti di tempat tertentu dan melakukan komunikasi apabila bertemu orang/masyarakat untuk mendapatkan informasi penting, terutama di daerah rawan.
(8)
Mengenali segala hal-ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang dilakukan patroli yaitu : a.
semua objek benda yang bergerak maupun tidak bergerak dengan segala sesuatu yang melingkupinya;
b.
kondisi infrastruktur jalan dengan seluk-beluknya;
c.
kondisi wilayah yang meliputi kondisi geografi, iklim, tempat-tempat berbahaya; dan
d.
karakteristik penduduk/masyarakat setempat.
(9)
Segera melakukan tindakan awal apabila menemukan kasus tertangkap tangan, kebakaran, kecelakaan maupun pemberian bantuan pelayanan kepada masyarakat.
(10)
Segera melaporkan ke pusat pengendali apabila ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut. Paragraf . . . . .
14
Paragraf kelima Patroli dengan menggunakan speed boat Pasal 14 (1)
Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan speed boat adalah : a.
mengemudi dengan sikap berwibawa, ramah, sopan, tanggap dan peduli; dan
b.
pandangan mata bebas dan menggunakan panca inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar, dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada di sekelilingnya.
(2)
Bertindak sebagai penghubung dan memberikan infomasi kepada petugas patroli didaratan.
(3)
Mengemudi speed boat dengan kecepatan sedang/tidak terlalu cepat untuk dapat melakukan pengamatan.
(4)
Mengikuti rute yang telah ditetapkan.
(5)
Mengamati dan memperhatikan tempat-tempat yang rawan.
(6)
Memperhatikan berbagai ketidak-wajaran kegiatan di perairan.
(7)
Berhenti di tempat tertentu dan melakukan komunikasi apabila bertemu orang/masyarakat untuk mendapatkan informasi penting, terutama di daerah rawan.
(8)
Mengenali segala hal-ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang dilakukan patroli yaitu : a.
semua objek benda yang bergerak maupun tidak bergerak dengan segala sesuatu yang melingkupinya;
b.
kondisi infrastruktur perairan dengan seluk-beluknya;
c.
kondisi wilayah yang meliputi kondisi geografi, iklim, tempat-tempat berbahaya; dan
d.
karakteristik penduduk/masyarakat setempat.
(9)
Segera melakukan tindakan awal apabila menemukan kasus tertangkap tangan, kebakaran, kecelakaan maupun pemberian bantuan pelayanan kepada masyarakat.
(10)
Segera melaporkan ke pusat pengendali apabila ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut.
BAB V . . . . .
15
BAB V TAHAP PENGAKHIRAN Pasal 15 Konsolidasi (1)
Konsolidasi dilakukan oleh para petugas pelaksana patroli dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan.
(2)
Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apel konsolidasi dilakukan oleh petugas yang paling tinggi pangkatnya dalam suatu kelompok/unit patroli/pimpinan lapangan.
(3)
Melaporkan kepada pusat pengendali tentang semua yang dilihat, didengar, dan didapat selama patroli serta kondisi petugas. BAB VI PERSYARATAN PETUGAS PATROLI Pasal 16
Persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas patroli adalah : a.
kemampuan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP);
b.
kemampuan pengaturan lalulintas;
c.
kemampuan pengaturan pengamanan kegiatan masyarakat;
d.
kemampuan membuat laporan tertulis (verbal);
e.
kemampuan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket);
f.
kemampuan memproses Tipiring;
g.
kemampuan melakukan tindakan represif tahap awal;
h.
kemampuan penguasaan hukum dan perundang-undangan berkaitan dengan tugas patroli; dan
i.
menguasai wilayah tugasnya.
BAB VII . . . . .
16
BAB VII ANALISA DAN EVALUASI Pasal 17 Setiap mengakhiri kegiatan patroli, pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan wajib melakukan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 (1)
Susunan mengenai kekuatan patroli, perlengkapan/peralatan satuan patroli, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2)
Untuk mendapatkan nilai aplikatif yang optimal tidak menutup kemungkinan Kasatwil menjabarkan dalam bentuk “Urut-urutan Tindakan” sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing. BAB IX KOORDINASI DAN PENGENDALIAN Pasal 19
(1)
Pimpinan kesatuan/pimpinan lapangan dalam pelaksanaan tugas patroli dapat melakukan koordinasi dengan satuan fungsi kepolisian maupun instansi terkait lainnya.
(2)
Dalam pelaksanaan patroli, masing-masing pimpinan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Pasal 20
(1)
Dalam tugas patroli, kendali taktis dan kendali teknis berada pada pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan.
(2)
Setiap perkembangan eskalasi selama patroli, wajib dilaporkan secara lisan dari petugas patroli kepada operator pengendali/atasannya. (3) Ketua . . . . .
17
(3)
Ketua tim patroli membuat laporan tertulis secara berjenjang tentang pelaksanaan tugas patroli. BAB X PEMBIAYAAN Pasal 21
Pembiayaan dalam kegiatan patroli dibebankan pada anggaran Polri. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat peraturan ini mulai berlaku semua peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan patroli dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Pasal 23 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember
2011
KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI Ttd Drs. IMAM SUDJARWO, M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI
18
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
PATROLI
PERATURAN KABAHARKAM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2011
