PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELETON PENGURAI MASSA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa peleton pengurai massa merupakan salah satu pelaksana tugas fungsi Samapta Bhayangkara dalam rangka meLakukan kegiatan mengurai massa terhadap segala bentuk rusuh massa yang bersifat anarki; b. bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan peleton pengurai massa menggunakan sarana pendukung operasional berupa kendaraan pengurai massa dan kelengkapannya sehingga personel yang mengawaki dapat bertindak secara cepat dengan hasil yang maksimal; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Peleton Pengurai Massa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
3. Peraturan .....
2 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELETON PENGURAI MASSA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman,
dan
pelayanan
kepada
masyarakat
dalam
rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2.
Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Sabhara adalah salah satu fungsi yang merupakan bagian dari fungsi-fungsi yang ada di Polri.
3.
Kepala Kesatuan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat Kasatwil adalah pelaksana
tugas
dan
wewenang
Polri
di
wilayah
Kecamatan,
Kabupaten/Kota dan Provinsi. 4.
Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat. 5. Keamanan .....
3 5.
Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandunng kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapap meresahkan masyarakat.
6.
Peleton Pengurai Massa yang selanjutnya disingkat Tonraimas adalah Peleton Sabhara yang bertugas mengurai/membubarkan/mencerai beraikan dan
melokalisir
massa
yang
melakukan
tindakan
anarki
sehingga
mengganggu Kamtibmas berfungsi sebagai kekuatan penindak tahap awal dan berperan sebagai stabilisator anarki. 7.
Anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.
8.
Kendaraan Pengurai Massa yang selanjutnya disingkat Ranraimas adalah kendaraan roda dua (sepeda motor) yang digunakan sebagai sarana pendukung operasional untuk melaksanakan tugas mengurai / membubarkan / mencerai beraikan dan melokalisir kekuatan massa yang mengganggu Kamtibmas.
9.
Mengurai
massa
adalah
tindakan
kepolisian
untuk
memecah
dan
melemahkan konsentrasi serta kekuatan massa menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. 10. Kewajiban umum adalah kewajiban yang diberikan kepada anggota Polri sesuai kewenangannya untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum. 11. Diskresi
kepolisian
mengambil
adalah
keputusan
tindakan
dalam
situasi
anggota tertentu
kepolisian yang
berwenang
membutuhkan
pertimbangan sendiri demi kepentingan umum. 12. Kendali ....
4 12. Kendali taktis adalah pengendalian oleh Kepala Kesatuan Kewilayahan yang berwenang mengatur segala tindakan Tonraimas di lokasi. 13. Kendali teknis adalah pengendalian oleh pejabat Pembina fungsi atau pimpinan Tonraimas yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan tugas di lokasi. 14. Acara Arahan Pimpinan yang selanjutnya disingkat AAP adalah kegiatan yang dilakukan oleh kendali taktis dan teknis berupa pemberian arahan kepada seluruh anggota Polri sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melaksanakan tugas.
Pasal 2 Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada personel Polri dalam melaksanakan tugas penanganan kerusuhan massa dan/atau anarki guna mengantisipasi dan mengurangi dan/atau menghilangkan dampak yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas.
Pasal 3 Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi: a.
Legalitas; semua tindakan Kepolisian harus sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;
b.
Nessesitas; penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
c.
Proporsionalitas;
penggunaan
kekuatan
harus
dilaksanakan
secara
seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; d.
Preventif, tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
e.
Reasonable; tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.
BAB II ....
5
BAB II PELAKSANAAN
Bagian Pertama Bentuk, sifat, pelaku dan akibat anarki
Pasal 4
(1)
Bentuk Ancaman Gangguan (AG) yang dapat menjadi perbuatan anarki berupa:
(2)
a.
membawa senjata (api, tajam);
b.
membawa bahan berbahaya (padat, cair dan gas);
c.
membawa senjata/bahan berbahaya lainnya (ketapel, kejut); dan/atau
d.
melakukan tindakan provokatif (menghasut).
Bentuk Gangguan Nyata (GN) yang dapat menjadi perbuatan anarki berupa: a.
perkelahian massal;
b.
pembakaran;
c.
perusakan;
d.
pengancaman;
e.
penganiayaan;
f.
pemerkosaan;
g.
penghilangan nyawa orang;
h.
penyanderaan;
i.
penculikan;
j.
pengeroyokan;
k.
sabotase;
I.
penjarahan;
m.
perampasan;
n.
pencurian; dan/atau
o.
melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/atau senjata.
Pasal .....
6 Pasal 5 Sifat anarki antara lain : a.
agresif;
b.
spontan;
c.
sporadis;
d.
sadis;
e.
menimbulkan ketakutan;
f.
brutal;
g.
berdampak luas; dan
h.
pada umumnya dilakukan secara massal.
Pasal 6
Pelaku anarki berupa: a.
perorangan, dengan mengabaikan peraturan yang ada, dan berdampak luas terhadap stabilitas Kamtibmas; dan/atau
b.
kelompok atau kolektif, baik yang dikendalikan/digerakkan oleh seseorang maupun tidak dikendalikan oleh seseorang namun dilakukan secara bersama sama, dan berdampak luas terhadap stabilitas Kamtibmas.
Pasal 7
Akibat dari anarki dapat menyebabkan terjadinya: a.
kerugian jiwa dan harta benda yang berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas
atau
meresahkan
masyarakat
luas
atau
keselamatan
masyarakat; b.
gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas yang menyebabkan fungsi pemerintahan maupun aktivitas keseharian masyarakat tidak dapa berlangsung dengan lancar; dan
c.
gangguan terhadap operasionalisasi dan fungsi suatu institusi tertentu, baik swasta maupun pemerintah.
Bagian .....
7 Bagian Kedua Pelaksana, konfigurasi, persyaratan Tonraimas dan bentuk-bentuk sasaran Pasal 8 (1)
Pelaksana kegiatan Tonraimas beserta konfigurasinya adalah personel Sabhara yang ada di satuan Dalmas Polda dan Polres.
(2)
Tonraimas merupakan peleton khusus yang dapat bertugas secara mandiri dengan atas perintah atau menjadi bagian dari satuan Dalmas. Pasal 9
(1)
(2)
Konfigurasi Tonraimas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a.
konfigurasi Personel; dan
b.
konfigurasi peralatan.
Konfigurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 10
Persyaratan Personel Tonraimas meliputi: a.
memiliki kualifikasi kemampuan sesuai persyaratan personel Dalmas;
b.
mahir mengemudikan kendaraan bermotor roda dua;
c.
memiliki Surat Izin Mengemudi Golongan C;
d.
mampu menggunakan peralatan perorangan;
e.
mampu mengoperasionalkan peralatan Flash Ball; dan
f.
mampu menembak dengan sasaran statis maupun sasaran berjalan. Pasal 11
Bentuk-bentuk sasaran yang menjadi objek penugasan Tonraimas meliputi: a.
kelompok massa yang melakukan tindakan mengarah anarki dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
b.
benda dan/atau peralatan yang digunakan oleh massa untuk melakukan anarki; dan
c.
lokasi dan/atau tempat terjadinya anarki.
Bagian ....
8 Bagian Ketiga Cara Bertindak Paragraf Satu Pasal 12 Tindakan yang dilakukan oleh Ton Raimas berdasarkan: a.
pertimbangan manfaat dan resiko dari tindakannya;
b.
kepentingan organisasi Polri;
c.
kepentingan umum. Paragraf Kedua Tahap Persiapan Pasal 13
(1)
setelah menerima pemberitahuan adanya rusuh massa, maka kendali taktik maupun teknis segera melakukan kegiatan persiapan dan memberikan AAP.
(2)
kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.
menyiapkan surat perintah;
b.
menyiapkan kekuatan personel yang mengawaki Ranraimas;
c.
melakukan pengecekan jumlah personel, kendaraan, perlengkapan dan peralatan perorangan;
d.
menyiapkan/menentukan rute menuju objek/TKP;
e.
menentukan sistem komunikasi Tonraimas secara berjenjang; dan
f.
menentukan formasi peleton pada saat akan berangkat menuju ke sasaran yaitu membentuk formasi berbanjar dua atau membentuk formasi situasional dengan satu unit menjadi ujung tombak (cucuk).
(3)
AAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
memberikan gambaran situasi tentang kondisi akhir yang terjadi di objek/TKP kerusuhan;
b.
menentukan pola tindak/urutan tindakan yang akan dilakukan dalam mengurai massa;
c.
menentukan formasi yang akan dilakukan dalam menghadapi dan melakukan tindakan mengurai/memecah belah konsentrasi massa; d. mematuhi ….
9 d.
mematuhi larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh anggota Raimas; dan
e.
setelah AAP Tonraimas menuju sasaran. Pasal 14
Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d adalah: a.
bersikap arogan dan mudah terpancing emosi oleh perilaku massa;
b.
melakukan tindakan kekerasan;
c.
membawa peralatan selain peralatan dan kelengkapan Raimas;
d.
melakukan pengejaran secara perorangan tanpa ada perintah dari pimpinannya;
e.
mengeluarkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila dan mencaci maki massa;
f.
melakukan
perbuatan
lainnya
yang
melanggar
peraturan
perundang-undangan; dan g.
menggunakan Ranraimas untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 15
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d adalah : a.
senantiasa menggunakan perlengkapan perorangan yang ditentukan;
b.
bergerak dalam ikatan peleton;
c.
melakukan
pemeliharaan
dan
perawatan
kendaraan
Raimas
yang
digunakan; d.
menjunjung tinggi hak asasi manusia;
e.
melaksanakan
penguraian/pencerai
beraian
massa
sesuai
dengan
ketentuan; f.
setiap pergerakan dan tindakan Tonraimas harus atas dasar perintah pimpinan lapangan (Dantonraimas);
g.
melindungi jiwa raga dan harta benda;
h.
tetap menjaga dan mengembalikan situasi menjadi kondusif;
i.
patuh dan taat kepada perintah pimpinan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya; dan
j.
menaati peraturan lalu lintas dan perundang-undangan lainnya. Paragraf ….
10 Paragraf Ketiga Tahap Pelaksanaan Pasal 16 Tindakan yang dilakukan Tonraimas di lokasi/sasaran adalah sebagai berikut: a.
memakai masker gas sebelum masuk ke dalam lokasi anarki;
b.
membentuk formasi bersaf menghadap ke arah massa yang sedang melakukan aksi anarki;
c.
membagi
Tonraimas
menjadi
dua
kelompok
dan
masing-masing
membentuk formasi bersaf menghadap ke arah massa; d.
memberikan himbauan kepada massa untuk menghentikan tindakannya dan membubarkan diri,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
tidak terpisahkan dari peraturan ini; e.
melakukan tembakan gas air mata, apabila massa tidak mengindahkan himbauan;
f.
mendorong massa ke arah yang menurut penilaian petugas merupakan daerah aman sambil menunggu datangnya pasukan bantuan;
g.
melakukan penangkapan terhadap pelaku apabila memungkinkan;
h.
meninggalkan sasaran untuk melakukan konsolidasi apabila situasi telah terkendali; dan
i.
melaporkan semua rangkaian kegiatan kepada Kasatwil.
Paragraf Keempat Tahap Pengakhiran
Pasal 17 Tahap pengakhiran yang dilakukan adalah sebagai berikut: a.
kendali taktis dan
teknis melakukan konsolidasi
dengan kegiatan
pengecekan terhadap kekuatan personel dan kondisi akhir peralatan yang digunakan; b.
setelah selesai melaksanakan tugas maka Tonraimas segera kembali ke induk satuan dengan tertib.
Bagian ....
11
Bagian Kelima Koordinasi dan pengendalian
Pasal 18 (1)
Dalam pelaksanaan kegiatan penguraian massa, Dantonraimas dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Fungsi Kepolisian lainnya guna mendukung pelaksanaan tugasnya; dan
(2)
Kasatwil dapat melakukan koordinasi dengan Satuan kewilayahan terdekat dan instansi terkait lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal.
Pasal 19
(1)
(2)
Pejabat yang berwenang dalam pengendalian adalah: a.
Tingkat Provinsi berada pada Kapolda;
b.
Tingkat Kabupaten/Kota berada pada Kapolres; dan
c.
Tingkat Kecamatan berada pada Kapolsek.
Dirsabhara Polda/Kasatsabhara Polres bertanggung jawab secara teknis penggunaan Tonraimas yang berada di wilayahnya; dan
(3)
Dantonraimas bertanggung jawab secara teknis pada saat dan setelah kekuatan digunakan.
Bagian Keenam Ketentuan Lain Pasal 20 (1)
Susunan kekuatan personel yang mengawaki kendaraan pengurai massa terdiri dari tingkat peleton;
(2)
Susunan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB III ....
12
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
LAMPIRAN PERTURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELETON PENGURAI MASSA
DAFTAR ISI
A.
KONFIGURASI PERSONEL DAN PERALATAN PELETON PENGURAI MASSA
B.
HIMBAUAN PELETON PENGURAI MASSA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 15 HURUF d
2
A. KONFIGURASI PERSONEL DAN PERALATAN PELETON PENGURAI MASSA
1.
2.
konfigurasi personel Tonraimas berjumlah tiga puluh orang terdiri dari: a.
Danton berpangkat Inspektur;
b.
pengemudi kendaraan Raimas: lima belas orang;
c.
operator/penembak: empat belas orang.
konfigurasi peralatan Tonraimas terdiri dari: a.
b.
peralatan satuan: 1.
Ranmor roda dua lima belas unit;
2.
helm tiga puluh buah;
3.
rompi pelindung badan tiga puluh set;
4.
sarung tangan kulit tiga puluh pasang;
5.
pengeras suara (Megaphone) satu unit;
6.
flash ball empat belas pucuk dan munisinya;
7.
pesawat Handy Talky (HT) satu unit; dan
8.
masker gas tiga puluh buah;
perlengkapan perorangan: 1.
pakaian PDL 1A;
2.
tongkat "T"; dan
3.
borgol.
3
B. HIMBAUAN PELETON PENGURAI MASSA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 15 HURUF d
PERHATIAN-PERHATIAN
ATAS NAMA UNDANG-UNDANG KAMI SELAKU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA
MENGHIMBAU
KEPADA
SAUDARA-
SAUDARA SEKALIAN: 1.
HENTIKAN KEGIATAN SAUDARA-SAUDARA;
2.
SAYA ULANGI HENTIKAN KEGIATAN SAUDARA-SAUDARA;
3.
APABILA
SAUDARA-SAUDARA
TIDAK
MAU
MENGHENTIKAN
KEGIATAN YANG SAUDARA-SAUDARA LAKUKAN MAKA KAMI AKAN MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS; 4.
KAMI AKAN MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS SETELAH HITUNGAN MUNDUR MULA! DARI: LIMA, EMPAT, TIGA, DUA, SATU.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PELETON PENGURAI MASSA
JAKARTA,
JANUARI 2012
URUTAN PELATIHAN PRAKTEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PENGENALAN PERALATAN TEHNIK PEMAKAIAN PERLENGKAPAN TEHNIK NAIK RANMOR TEHNIK MENGENDARAI RANMOR TEHNIK FORMASI TEHNIK SOMASI TEHNIK PENEMBAKAN
ASUMSI KASUS DAN FORMASI SERTA PENEMBAKAN 1. LAWAN SATU ARAH 2. LAWAN DUA ARAH ADA JALAN MASUK 3. LAWAN DUA ARAH TIDAK ADA JALAN MASUK TEHNIK PENEMBAKAN DALAM SITUASI 1. DARURAT ( SNIPER BERDIRI DI ATAS KENDARAAN ) 2. BIASA ( SNIPER BERDIRI DI SAMPING KENDARAAN )
1
2
3
