PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PERSEROAN TERBATAS AGRO KALTIM UTAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang
:
a. bahwa Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah, merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi antara lain sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah; b. bahwa untuk mengantisipasi era perdagangan global dan turut serta membantu Pemerintah dalam menggerakan ekonomi kerakyatan, dipandang perlu meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sehingga mampu meningkatkan kekuatan dan posisi tawarmenawar dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan, serta menarik minat investor untuk turut serta dalam penyertaan modal; c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dipandang kurang sesuai dengan perkembangan dunia usaha sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Perseroan Terbatas Agro Kaltim Utama.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008-2013; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PERSEROAN TERBATAS AGRO KALTIM UTAMA
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Perusahaan Daerah adalah yang selanjutnya disebut perusahaan adalah Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; 6. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas (PT) Agro Kaltim Utama Provinsi Kalimantan Timur dengan sebutan PT. AKU. 8. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan; 9. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; 10. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan terbatas (PT); 11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan terbatas (PT); 12. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroan terbatas (PT); 13. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya; 14. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
3
BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM Pasal 2 (1)
Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2000 berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) AKU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Dengan berubahnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka, seluruh kekayaan dan hutang, kewajiban dan hak, usaha-usaha perusahaan dan pegawai Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Surat perijinan operasional dan status Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dialihkan ke PT. AKU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)
Seluruh kekayaan dan hutang, kewajiban, ekuitas, dan hak Perusahaan Daerah pada saat berubah bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penilaian kembali oleh lembaga appraisal independent sebagai dasar untuk melakukan pencatatan pembukuan PT. AKU pertama kali.
(4)
Seluruh kekayaan PT. AKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pasal 3
(1)
Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Gubernur diberikan kewenangan untuk memproses perubahan bentuk badan hukum perusahaan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku semua ketentuan hukum yang menyangkut Perseroan Terbatas dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional perusahaan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4
(1)
Maksud perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam operasional perusahaan dan untuk memberikan keleluasaan bertindak dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
(2)
Tujuan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut : a. Meningkatkan modal perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk membangun perkebunan dan usaha yang sejalan dengannya. b. Memberikan kepastian hukum dalam melakukan usaha yang bersifat internasional. c. Meningkatkan daya saing perusahaan untuk mengantisipasi perkembangan dunia usaha nasional maupun global. d. Memperluas wilayah dan produk usaha. e. Meningkatkan peran perusahaan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam era globalisasi.
4
f. Memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. BAB IV NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 5 (1)
Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, nama Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berubah menjadi PT. AKU.
(2)
PT. AKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan Direksi. BAB V JENIS USAHA Pasal 6
(1)
PT. AKU melakukan usaha di bidang jasa, perdagangan, produksi, perkebunan dan pertanian dan produk turunannya dalam arti yang seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut dan lazim dilakukan dalam dunia usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian. BAB VI MODAL DAN PENYERTAAN Pasal 7
(1)
Modal dasar perusahaan pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000.000,(satu trilyun lima ratus milyard rupiah) terdiri dari saham biasa nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembar sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar saham.
(2)
Komposisi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Pemerintah Provinsi 95% saham biasa sebanyak 142.500.000 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham. b. Koperasi KORPRI ”Abdi Bangsa” Provinsi Kalimantan Timur 3 % saham biasa sebanyak 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) lembar saham. c. Koperasi karyawan PT. AKU 2 % saham biasa sebanyak 3.000.000 (tiga juta) lembar saham. d. Pihak ketiga dimungkinkan untuk turut menyertakan modal apabila Pemerintah Provinsi menilai perlu untuk menunjang permodalan dan perkembangan usaha PT. AKU. e. Penyertaan modal pihak ketiga dimungkinkan sebanyak-banyaknya 40 % saham biasa apabila pihak ketiga tersebut adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim dan sebanyak-banyaknya 20 % saham biasa apabila pihak ketiga tersebut adalah swasta baik pribadi maupun perusahaan dan sebanyaknya banyaknya 40% saham biasa apabila pihak ketiga tersebut adalah gabungan dari pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak swasta dengan harga diatas nilai buku atau harga pasar yang mana yang lebih tinggi.
5
f. Jumlah pengeluaran saham untuk dimiliki oleh pihak ketiga harus berdasarkan komposisi 55% Pemerintah Provinsi dari jumlah saham yang dikeluarkan. g. Pemerintah Provinsi wajib menyertakan modal minimal 25% dari modal dasar yaitu sebesar Rp.375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah) atau sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dalam jangka waktu lima tahun. h. Saham Biasa yang menjadi milik Koperasi KORPRI ”Abdi Bangsa” Provinsi Kalimantan Timur dan Koperasi Karyawan PT. AKU tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan, kecuali setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian. (3)
Untuk keperluan memenuhi ketentuan operasional perusahaan menurut UndangUndang, maka jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah modal disetor mengacu ketentuan perundangundangan yang berlaku.
(4)
Perubahan komposisi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur setelah mendapat rekomendasi dari Komisi yang membidangi Perusahaan milik daerah.
(5)
Saham yang dikeluarkan perusahaan adalah saham atas nama.
(6)
Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. Pasal 8
(1)
Penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi dapat berupa dana cash atau asset daerah lainnya.
(2)
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme APBD dan mendapat rekomendasi dari Komisi DPRD Provinsi yang membidangi Perusahaan milik daerah.
(3)
Penyertaan modal sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk asset daerah lainnya harus melalui penilaian terhadap asset tersebut oleh lembaga apraisal resmi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 9 Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, prosentase deviden saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
BAB VII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10 (1)
RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan.
(2)
RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(3)
RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(4)
RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
(5)
RUPS tahunan diselenggarakan oleh direksi.
(6)
RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
(7)
Hasil keputusan RUPS dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan diteruskan ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan RUPS dibuat. Pasal 11
Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan.
BAB VIII DEWAN KOMISARIS Pasal 12 (1)
Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan sebanyakbanyaknya 4 (empat) orang Anggota Komisaris.
(2)
Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas untuk diangkat dalam RUPS.
(3)
Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham dan dapat diangkat kembali maksimal 3 (tiga) kali RUPS. Pasal 13
Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 14 Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara otomatis menjadi Dewan Komisaris PT. AKU pertama kali sampai ditetapkannya Dewan Komisaris baru oleh RUPS.
7
BAB IX DIREKSI Pasal 15 (1)
Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1(satu) orang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
(2)
Direksi diangkat oleh RUPS untuk 1 (satu) periode dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling lama sampai direksi tersebut berusia 55 (lima puluh lima) tahun.
(3)
Direksi harus berasal dari karyawan yang mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah RUPS pertama dilakukan dan tidak berlaku bagi Direksi yang telah ada.
(5)
Antar semua Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua baik garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, demikian pula antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
(6)
Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah harus diadakan RUPS untuk penggantian Direksi.
Pasal 16 Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan untuk pengangkatan harus melalui fit dan propert test yang dilakukan oleh minimal konsultan psikologi dan konsultan manajemen independent.
Pasal 17 Direksi Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara otomatis menjadi Direksi PT. AKU pertama kali sampai ditetapkannya Direksi baru oleh RUPS.
BAB X KEPEGAWAIAN Pasal 18 (1)
Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan PT. AKU.
(3)
Pegawai yang memegang jabatan setingkat manajer tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar dengan Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris.
8
Pasal 19 Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT. AKU, seluruh pegawai Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur beralih secara otomatis menjadi pegawai PT. AKU tanpa menunggu RUPS. BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 20 (1)
Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.
(2)
Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
(3)
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun buku berakhir. Pasal 21
(1)
Laporan keuangan Perusahaan yang mengacu kepada ketentuan Prinsip Akuntansi Indonesia dibuat pada setiap akhir tahun buku.
(2)
Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan dalam RUPS paling lama dalam jangka waktu lima bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
(3)
Laporan Keuangan Perusahaan harus diaudit sesuai ketentuan berlaku.
(4)
Laporan Keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
(5)
Direksi juga berkewajiban membuat laporan keuangan triwulan yang disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan diteruskan ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk Komisi yang membidangi Perusahaan milik daerah.
BAB XII PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 22 (1)
Laba bersih setelah dipotong pajak dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan kemudian disahkan oleh RUPS batasan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: a. Deviden untuk Pemegang saham maksimal 50%. b. Jasa Produksi maksimal 12,5%. c. Laba yang ditahan adalah semua sisa laba bersih yang telah dibagikan.
(2)
Penentuan besarnya pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam RUPS dengan memperhatikan kondisi dan rencana kerja perusahaan.
9
BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL ALIHAN Pasal 23 Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. AKU ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 24 Pembubaran dan likuidasi PT. AKU dapat dilakukan dengan : a. Keputusan RUPS dengan terlebihdahulu mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur setelah mendapat rekomendasi Komisi terkait. b. Penetapan Pengadilan mengacu pada Undang-undang yang berlaku.
Pasal 25 Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. AKU sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dituangkan dalam Anggaran Dasar.
BAB XV LOGO Pasal 26 (1)
Untuk penegasan identitas Perusahaan, ditetapkan suatu logo.
(2)
Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan logo dari Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XVI PERATURAN PERALIHAN Pasal 27 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru.
10
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Akta Pendirian dan keputusan RUPS. Pasal 29 Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 September 2009 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd
H. AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 8 September 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd H. IRIANTO LAMBRIE LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,
H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si Pembina Tingkat I Nip. 19560628 198602 1 004
11
