SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang
:
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
-28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 13. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Sdr. H. Awang Faroek Ishak sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, MPd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008 – 2013; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 16. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 17. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.
Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
3.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat SEKDA;
4.
Staf Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Jabatan struktural eselon II. A yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas diluar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya.
5.
Perangkat Daerah Provinsi kalimantan Timur yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis daerah, SATPOL PP dan lembaga lain daerah.
-36.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7.
Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab,wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
8.
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9.
Uraian tugas adalah uraian semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memperoses bahan kerja menjadi hasil kerja.
BAB II URAIAN TUGAS Bagian Kedua SEKRETARIS DEWAN Pasal 2 SEKRETARIS DEWAN mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan masing-masing Bagian dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan ketepatan rencana sasaran program kerja. 2. Merumuskan dan menetapkan rencana strategi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rencana strategi Pemerintah Daerah dan usulan Program, permasalahaan dan skala Prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja Sekretariat. 3. Menetapkan rencana kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan sasaran dan target sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 4. Mendistribusikan tugas kepada Kepala-Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka optimalisasi tugas. 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bagian umum, bagian keuangan, bagian persidangan dan bagian hubungan masyarakat Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan cara mengarahkan dan mengawasi dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas. 6. Mengkoordinasikan penyediaan tenaga ahli DPRD dengan sistem kontrak dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 7. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk keabsahan dan tertib adminitrasi naskah dinas. 8. Mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait, kabupaten/kota, atau mitra kerja untuk keberhasilan program. 9. Melaksanakan pembinaan kelompok jabatan fungsional untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas di sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 10. Mengevaluasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya. 11. Merumuskan upaya peningkatan pengembangan kebijaksanaan berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan pengambilan kebijaksanaan. 12. Melakukan Pembinaan dan penilaian kepala kepala bagian/bidang dengan cara mengarahkan dan membimbing dalam rangka peningkatan kinerja. 13. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
-4KEPALA BAGIAN UMUM Pasal 3 KEPALA BAGIAN UMUM mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja Bagian Umum berdasarkan usulan Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Urusan dalam & Rumah tangga dan subbagian penyusunan program dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra. 2. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan sub bagian berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada untuk kejelasan arah penyusunan rencana kegiatan. 3. Menyusun rencana pelaksanaan program kegiatan berdasarkan renstra untuk ketepatan rencana sasaran program. 4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja.
kegiatan
bagian
umum
untuk
5. Mendistribusikan tugas kepada Kasubag Umum & Kepegawaian, Kasubag Urusan dalam dan Rumah Tangga dan Kasubag Penyusunan program sesuai tugas pokok dan fungsinya agar semua pekerjaan dapat terlaksana. 6. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian, urusan dalam dan rumah tangga dan penyusunan program dengan cara membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas. 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan bagian-bagian lain untuk tercapainya program kegiatan. 8. Mengendalikan pelaksanaan pengadaan pegawai agar sesuai dengan rencana. 9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian, subbagian urusan dalam dan subbagian penyusunan program untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya. 10. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program kegiatan bagian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan. 11. Menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan pegawai 12. Membina bawahan dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sangsi dan penghargaan untuk meningkatkan kinerja pegawai. 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14. Melporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Pasal 4 1. Menyiapkan rencana kegiatan subbagian penyusunan Program berdasarkan kebijaksanaan dan skala prioritas sebagai bahan penyusunan rencana program Bagian Umum seluruh bagian. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Penyusunan Program berdasarkan program kerja Bagian Umum seluruh Bagian agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 4. Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar sesuai dengan rencana. 5. Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar sesuai dengan rencana kegiatan. 6. Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan laporan kegiatan Sekretariat dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur secara berkala/periodik agar sesuai dengan rencana.
-57. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui tingkat penyelesaian tugas, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Merumuskan upaya peningkatan pengembangan rencana kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas. 9. Menilai bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan pegawai. 10. Membina bawahan dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi dan pemberian penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 11. Melaksanakan tugas lain yang diberukan atasan sesuai bidang tugas. 12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM Pasal 5 1. Menyusun rencana oprasional sub Bagian Urusan Dalam berdasarkan kebijakan dan skala prioritas sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas. 2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar pelaksanaannya tepat waktu. 3. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal 4. Menyelia pelaksanaan tugas pengelola barang di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, baik berupa tugas mengadministrasikan dan menginventarisasi barangbarang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak agar sesuai dengan rrencana. 5. Melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap Gedung Dewan dan rumah-rumah Dinas Pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 6. Mengkoordinasikan rencana pengadaan/pembelian ATK dan peralatan kantor. 7. Mengatur Administrasi perbaikan,pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas Oprasional di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 8. Melakukan pengaturan pengelolaan BBM, oli dan pengurusan perpanjangan STNK/BPKB dan mebuat adminsitrasi surat perintah tugas sopir. 9. Mengatur mekanisme dan mengelola ruang-ruang rapat di lingkungan Sekreatriat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 10. Memberikan penilaian terhadap bawahan untuk mempertimbangkan pengembangan pegawai 11. Menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Pasal 6 1. Menyiapkan rencana kegiatan subbagian umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijaksanaan dan skala prioritas sebagai bahan penyusunan program bagian umum. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja Bagian Umum agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan diselesaikan dengan baik.
tupoksi agar semua pekerjaan dapat
4. Menyelia pelaksanaan tugas analisis beban kerja pegawai agar sesuai dengan rencana. 5. Menyelia pelaksanaan administrasi tata usaha agar sesuai dengan rencana kegiatan. 6. Menyelia pelaksanaan administrasi Perjalan Dinas Sekretariat dan DPRD Prov. Kaltim agar sesuai dengan rencana.
-67. Menyelia pelaksanaan tugas penyiapan bahan mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan pendidikan dan keterampilan agar penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya. 8. Mengkoordinasikan pengelolaan arsip-arsip surat dinas Sekretariat DPRD Prov. Kaltim agar tertata dengan baik. 9. Menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai pengembangan karir pegawai untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia.
dalam
rangka
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui tingkat penyelesaian tugas, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 11. Menilai bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir pegawai. 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.
KEPALA BAGIAN KEUANGAN Pasal 7 KEPALA BAGIAN KEUANGAN mempunyai tugas : 1. Menyusun program kerja Bagian Keuangan berdasarkan usulan Subbagian penyusunan Anggaran, Subbagian pelaksanaan Anggaran dan Subbagian verifikasi, pembukuan dan laporan Keuangan. 2. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan subbagian berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakaan yang untuk kejelasan arah penyusunan rencana kegiatan. 3. Menyelengarakan koordinasi pelaksanaan program kegiatan Bagian Keuangan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja. 4. Mendistribusikan tugas kepada Kasubag Penyusuanan Program, Kasubag pelaksana Anggaran dan Kasubag verifikasi dan Pembukuan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar semua pekerjaan dapat terlaksana. 5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi Keuangan dengan cara membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas. 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan bagian-bagian lain untuk tercapainya program kegiatan. 7. Mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan. 8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan Anggaran, Subbagian pelaksana Anggaran dan Subbagian Verifikasi dan pembukuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalah yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah. 9. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program kegiatan bagian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan. 10. Membina bawahan dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan fungsinya.
oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan
12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambuilan keputusan.
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN Pasal 8 1. Menyiapkan rencana kegiatan subbagian Penyusunan Anggaran berdasarkan kebijaksanaan dan skala prioritas sebagai bahan penyusunan rencana program bagian keuangan. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Penyusunan Anggaran berdasarkan program kerja Bagian Keuangan agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif.
-73. Membagi tugas kepada bawahan sesuia dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 4. Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Matrik Anggaran agar sesuai dengan rencana kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 5. Mengkoordinir penyusunan RKA dan DPA SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada APBD Murni dan APBD Perubahan. 6. Mengkoordinasikan dengan Subbagian Penyusunan Program tentang Penyusunan Anggaran agar program kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan optimal. 7. Melakukan asistensi RKA dan DPA Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur dan instansi terkait. 8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan utnuk mengetahui tingkat penyelesaian tugas, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 9. Menilai bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. 11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN Pasal 9 1. Menyiapkan rencana kegiatan subbagian Pelaksanaan Anggaran berdasarkan kebijaksanaan dan skala prioritas sebagai bahan penyusunan rencana program bagian Keuangan. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Anggaran berdasarkan program kerja Bagian Keuangan agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 4. Memberikan informasi tentang anggaran belanja langsung dan tidak langsung Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur kepada Pengguna Anggaran agar program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan optimal. 5. Menyelia pelaksanaan tugas penerbitan UP, TU dan GU Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 6. Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan laporan keuangan secara berkala agar menegtahui tingkat pencapaian kegiatan 7. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui tingkat penyelesaian tugas, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 9. Menilai bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan pegawai. 10. Membina bawahan dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. 12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupin tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan. KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN Pasal 10 1. Menyusun rencana kegiatan verifikasi & Pembukuan berdasrakan program kerja Bagian Keuangan agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
-83. Menyelia pelaksanaan tugas meneliti keabsahan pertanggung Administrasi keuangan agar tertib dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Menyelia pelaksanaan tugas meneliti keabsahan kelengkapan UP (uang persediaan) GU (ganti rugi) dan TU (tambah uang) Sekretariat DPRD Prov. Kaltim agar sesuai dengan rencana. 5. Menyelia pelaksanaan tugas meneliti keabsahan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas Sekretariat dan DPRD Prov. Kaltim untuk memperlancar kegiatan program. 6. Menyelia pelaksanaan tugas meneliti keabsahan kelengkapan administrasi pihak ketiga agar sesuai dengan rencana. 7. Menilai bawahan untuk bahan pertimbangan –pengembangan pegawai. 8.
Membina bawahan dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai.
9.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.
10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN Pasal 11 KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Mendistribusikan tugas kepada Kasubag Persidangan dan Risalah, Kasubag Hukum dan Perundang-Undang dan kasubag Protokol sesuai tugas pokok dan fungsinya agar semua pekerjaan dapat terlaksana. 2. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi Persidangan dan Risalah, Hukum dan Perundang-Undangan dan Protokol dengan cara membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas. 3. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. 4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Persidangan dan Risalah, Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan dan Subbagian Protokol untuk mengtahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalah yang dihadapi serta upaya pemecaha masalah. 5.
Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program kegiatan bagian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan.
6. Membina bawahan dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberi sanksi dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan. KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT Pasal 12 1. Menyusun program kerja bagian Hubungan Masyarakat berdasarkan usulan subbagian pelayanan masyarakat, subbagian Publikasi dan Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi dan skala prioritas untuk bahan perumusan renstra. 2. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan sub bagian berdasrkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada untuk kejelasan arah penyusunan rencana kegiatan. 3. Mendistribusikan tugas kepada kasubag pelayanan Masyarakat, Kasubag publikasi dan Kasubag Perpustakaan dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya agar semua pekerjaan dapat terlaksana. 4. Mengevaluasi dan merumuskan pelaksanaan kegiatan Subbagian Pelayanan Masyarakat,Subbagian Publikasi dan Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya.
-95. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program kegiatan Hubungan Masyarakat untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja. 6. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi kehumasan dengan cara membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas. 7. Mengkoordinasi pelaksanaan kerjasama dengan media cetak dan elektronik untuk tercapainya program kegiatan. 8. Merumuskan dalam pelaksanaan peneragan,pemberitaan dan dokumentasi kegiatan Sekretariat dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar masyarakat mengetahui kinerja DPRD. 9. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan menfasilitasi pertemuan Masyarakat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 10. Menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan pegawai. 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai engan bidang tugas dan fungsinya. 12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Bagian Ketiga TENAGA AHLI Pasal 13 TENAGA AHLI mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Membantu Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara Profesional, sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugastugas DPRD. 2. Melaksanakan kegiatan lain yang disesuaikan dengan keahliannya dan dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. 3.
Melaksanakan tugas, fungsi tenaga ahli berdasarkan kebutuhan riil dan fungsi alat-alat kelengkapana DPRD yang dituangkan dalam Surat Kontrak Kerja atau surat perjanjian kerja. Bagian Keempat KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 14
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Uraian tugas jabatan fungsional mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk masing-masing jenis Jabatan Fungsional. BAB III PEMBIAYAAN Pasal 15 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 10 BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. BAB V PENUTUP Pasal 17 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 2 September 2009 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda pada tanggal 2 September 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd H. IRIANTO LAMBRIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 72
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,
H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si Pembina Tingkat I Nip. 19560628 198602 1 004
