SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 17 ayat 1 “ Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu, maka dipandang perlu untuk menetapkan jenis Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas agar semua Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan nomenklatur dan tugas masing-masing;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahdaerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
-28. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 11. Keputusan Presiden Nomor 117/PTahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H Awang Faraouk Ishak, M..M, M.Si. dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd. sebagai Gubernur Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008 – 2013; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31 Tahun 2008 ); 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32 Tahun 2008 ); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33 Tahun 2008 ); 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kejra Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34 Tahun 2008 ); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35 Tahun 2008); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36 Tahun 2008 ); 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD AWS Syahrani Samarinda, Kanudjoso Balikpapapan, Tarakan; 19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur; 20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daetrah Provinsi Kalimantan Timur;
-321. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
2.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat SEKDA;
3.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisas negara, jabatan dilingkungan birokrasi penerintahan terdiri dari jabatan Strukural dan Fungsional.
4.
Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang tanggungjawab,wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
menunjukan
tugas,
BAB II JENIS-JENIS JABATAN FUNGSIONAL UMUM Pasal 2
Jenis Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis
Jabatan; Kelembagaan; Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Kendaraan Bermotor; Perimbangan Keuangan; Data Pinjaman dan Pendapatan Lain-lain; Pendapatan Daerah;
-49. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
Analis Data Retribusi; Analis Cagar Budaya; Analis Nilai Budaya; Analis Perlindungan Sejarah dan Purbakala; Analis Data Kesenian Daerah; Analis Koleksi dan Konservasi Benda Museum; Analis Pembinaan dan Pengembangan Permuseuman; Analis Bahasa dan Sastra Daerah; Analis Pengembangan Potensi Pariwisata; Analis Pengembangan SDM Kepariwisataan; Analis Promosi Kepariwisataan; Analis Aneka Usaha; Analis Budidaya Hutan dan Perkebunan; Analis Perlindungan Hutan dan Perkebunan; Analis Kelembagaan Usaha Kehutanan; Analis Kelembagaan Usaha Perkebunan; Analis Kemitraan Usaha Kehutanan; Analis Kemitraan Usaha Perkebunan; Analis Peredaran Hasil Hutan; Analis Konservasi Lahan; Analis Produksi Kehutanan dan Perkebunan; Analis Bantuan Teknis Perkebunan dan Kehutanan; Analis Kualitas air; Analis Mikrobiologi; Analis Kimia; Analis Fisika; Analis Aneka Usaha; Analis Budidaya Hutan dan Perkebunan; Analis Perlindungan Hutan dan Perkebunan; Analis Kelembagaan Usaha Kehutanan; Analis Kelembagaan Usaha Perkebunan; Analis Kemitraan Usaha Kehutanan; Analis Kemitraan Usaha Perkebunan; Analis Peredaran Hasil Hutan; Analis Konservasi Lahan; Analis Produksi Kehutanan dan Perkebunan; Analis Bantuan Teknis Perkebunan dan Kehutanan; Analis Kualitas air; Analis Mikrobiologi; Analis Kimia; Analis Fisika; Bendaharawan; Caraka; Notulis; Operator Komputer; Pakar Hukum; Pakar Klimatologi; Pemegang Buku; Penyunting Berita; Pembayar/Kasir Pengevaluasi Data Monitoring dan Penyusunan Formasi; Pengolah Data Analisa Jabatan; Pengumpul Data Analisa Jabatan; Pengumpul Data AKIP; Pengolah Data AKIP; Pengolah Data Mekanisme dan Prosedur Kerja; Pengolah Data Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik; Pengolah Data Kelembagaan; Pengumpul Data Kelembagaan; Pemroses Arsip Statis;
-569. Penyaji Data Arsip; 70. Penyusun Arsip; 71. Penyaji Teknis Kearsipan; 72. Pengolah Data Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 73. Pengolah Data Kerja Sama Daerah: 74. Pengolah Data Pengembangan Wilayah; 75. Pengolah Data Perbatasan; 76. Pengolah Data Perimbangan Keuangan; 77. Penata Usaha Kelurahan; 78. Pengolah Data Transaksi Penerimaan Daerah; 79. Pengumpul Data Transaksi Penerimaan Daerah; 80. Pengadministrasi Reribusi dan Pendapatan Lain-lain; 81. Pengevaluasi Penerimaan Pajak Daerah; 82. Pengumpul Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah; 83. Pengolah Data Pendapatan Daerah; 84. Pengumpul Data Pendapatan Daerah Dari Satuan Kerja; 85. Pengolah Data Laporan Pajak; 86. Pengolah Data Pendataan Pajak; 87. Pengolah Data Pengenaan Pajak; 88. Pengolah Data Penerimaan Lain-lain; 89. Pengolah Data Penerimaan Pusat; 90. Pengolah Data Penerimaan Retribusi Daerah; 91. Pengolah Data Pendataan Retribusi; 92. Pengolah Data Pengenaan Retribusi; 93. Pengolah Data Perencanaan Pendapatan Daerah; 94. Penghimpun Data Pendapatan Daerah; 95. Pengumpul Data Pajak Kendaraan Bermotor; 96. Pengumpul Data Pajak Bahan Bakar; 97. Pengumpul Data Pembukuan Pajak; 98. Penyiap Data Retribusi; 99. Pengumpul Data; 100. Pengumpul Data Pendapatan Daerah; 101. Pemroses Ijin Membawa Benda Cagar Budaya; 102. Penginventarisasi Bahan dan Materi Kesenian Daerah; 103. Penginventaris Ragam Bahasa dan Satra Daerah; 104. Pengevaluasi Kepariwisataan; 105. Pengadministrasi Kegiatan Budaya; 106. Pendokumentasi Kegiatan Budaya; 107. Penyusun Program Kepariwisataan; 108. Penyusun Program Promosi Kepariwisataan; 109. Penyusun Program SDM Kepariwisataan; 110. Pengevaluasi Nilai Budaya dan Kesenian; 111. Pengevaluasi Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah; 112. Pengumpul Data Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah; 113. Pengolah Data Koleksi Benda Museum dan Konservasi; 114. Pengumpul Data Benda Museum dan Konservasi; 115. Pengolah Data Pemberian Jasa Kepurbakalaan; 116. Penyusun Pedoman Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; 117. Pengolah Bahan Perlindungan Kesejarahan; 118. Penyiap Bahan Kesenian; 119. Pengolah Data Pembinaan dan Pentas Seni; 120. Penyiap Bahan Koleksi dan Konservasi Permuseuman; 121. Penyiap Bahan Pembinaan dan Pengembangan Permuseuman; 122. Penyiap Bahan Publikasi dan Pendidikan Permuseuman; 123. Pengolah Data Nilai Budaya; 124. Pengumpul Data Nilai Budaya; 125. Penyiap Bahan Penggaliaatn Cagar Budaya dan Situs Kepurbakalaan; 126. Penyiap Bahan Kajian Kepurbakalaan; 127. Pengevaluasi Sarana Produksi Kehutanan dan Perkebunan; 128. Pengevaluasi Bantuan Teknis Perkebunan dan Kehutanan;
-6129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188.
Pengevaluasi Pengelolaan Sarana Produksi dan Budidaya; Pengumpul Data Pengelolaan Sarana Produksi dan Budidaya; Penyiap Data Budidaya Hutan; Pengkaji lingkungan; Pengemudi; Penyiap Data Budidaya Perkebunan; Pengumpul Data Kelembagaan Usaha Kehutanan; Pengumpul Data Kemitraan Usaha Perkebunan; Pengadministrasi Umum; Pengadministrasi Keuangan; Pengadministasi Kepegawaian; Pengadministrasi Barang; Pengadminstrasi Teknis jalan; Pengadministrasi Teknis Jembatan; Pengadministrasi Pembongkaran dan Pemuatan Hasil Hutan; Pengadministrasi Gudang; Pengadminstrasi Perlengkapan; Pengadministrasi Perlengkapan Rumah Tangga; Pengadministrasi Umum Obyek dan Daya Tarik Wisata; Pengadministrasi Rehabilitasi dan Penyakitan; Pengadministrasi Teknis Pelelangan Ikan; Pengadministrasi Dokumen Hasil Hutan; Pengadministrasi Rumah Tangga dan Perlengkapan; Pengadministrasi Pelayanan Kesehatan Hewan; Pengadminisrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pengadministrasi Pelaporan; Pengadministrasi Pendidikan dan Pendayagunaan; Pengadministrasi Informasi dan Pemasaran; Pengadministrasi Laboratorium dan Sarana Pengendalian; Pengadministrasi Kebun; Pengadministrasi Bengkel; Pengadministrasi Satuan Keuangan Sub Laboratorium; Pengadministrasi Laboratorium Pestisida dan Nabati; Pengadministrasi Barang; Pengadministrasi Teknis Pengawasan dan Penyuluhan; Pengadministrasi Pemeliharaan dan Perbaikan; Pengadministrasi Pengendalian Lingkungan; Pengadministrasi Data; Pengadministrasi Teknis Bimbingan; Pengadministrasi Pajak Kendaraan Bermotor; Pengadministrasi Penagihan dan Pelaporan; Pengadministrasi Penetapan dan Pengolahan data; Pengadministrasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain; Pengadministrasi Pelatihan; Pengadministrasi Penelitian; Pengadministrasi Pelaporan; Pengadministrasi Monitoring dan Evaluasi; Pengadministrasi Perawatan Koleksi; Pengadministrasi Barang Inventaris dan Penyusunan Laporan; Pengadministrasi Dokumentasi dan Informasi; Pengadministrasi Sarana Perlindungan Tanaman Perkebunan; Pemeroses Ijin Trayek Angkutan; Pemroses Mutasi Kendaraan dan Numpang Uji; Pemelihara Alat Mesin; Petugas Pendaftaran; Petugas Wajib Pungut; Petugas Keamanan; Petugas Urusan Umum; Petugas Pemetaan dan Penelitian Geologi; Petugas Pertambangan;
-7189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248.
Petugas Penelitian Ketenagalistrikan; Petugas Operasional Pendataan dan Penagihan; Petugas Pemetaan dan Penelitian Aneka Bahan Tambang; Petugas Pemetaan dan Penelitian Aneka Migas; Petugas Uji Terap; Petugas Budi Daya; Petugas Pengendali Mutu Induk; Petugas Pembenih; Petugas Pengendali Hama Penyakit; Petugas Pengambil Contoh; Petugas Loket; Petugas Penitipan Barang; Petugas Promosi Museum; Petugas Wajib Pungut Retribusi; Petugas Pembimbing Olah Raga dan Kesenian; Petugas Sosial; Petugas Keagamaan; Petugas Teknis Penangkapan Ikan; Petugas Elektronik; Pembuat Dokumen Penerimaani; Pembuat Dokumen Pengeluaran; Penyiapan Gaji/Pembuat Daftar Gaji; Pramu Taman; Pramu Tamu; Pramu Gudang; Pramu Saji; Pramu Laboratorium; Pramu Pimpinan; Pramu Boga; Pramu Data; Pramu Saji Informasi Teknologi; Pramu Kantor; Pengelola Barang; Pengelola Sarana dan Prasarana Diklat; Pengelola Gudang; Pengolah Data Penangkap Ikan; Pengolah data Pemeriksaan; Pengolah Data Retribusi; Pengolah Data Sistem Mutu; Pengolah Data Evaluasi dan Pelaporan; Pengolah data Raman ( Nilai lelang); Pengarsip; Pengagenda; Penyusun Perencanaan; Penyusun Program Pelatihan; Penyusun Program Layanan Perpustakaan; Penyusun Program Pengembangan Medis; Pengumpul, Pengolah Data dan pelaporan; Pemandu Wisata; Pemeriksa Dokumen; Pengkaji Perijinan Aneka Bahan Bahan Tambang; Pengkaji Perijinan Geologi dan Pertambangan; Pramu Acara; Pramu Tamu; Pematok garis rencana kota; Pemasang rambu-rambu Programer; Pembawa Acara/MC; Pengadministrasi Perpustakaan; Sekretaris Pimpinan;
-8-
BAB III PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL UMUM Pasal 3
(1) Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah diangkat sebagai Pejabat Fungsional Umum sesuai dengan jenis dan kebutuhannya. (2) Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan Fungsional umum harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja, pembinaan dan kemampuan keuangan daerah.
BAB IV TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN Pasal 4
Pemangku Jabatan Fungsional Umum diberikan tambahan perbaikan penghasilan ( TPP ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
-9-
Ditetapkan di Samarinda pada tanggal ………………………………..
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd H. AWANG FAROK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal ………………………… SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd H. IRIANTO LAMBRIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 19 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,
H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si Pembina ……….. Nip………………………
