SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 67 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A.W.SYAHRANI SAMARINDA, KANUDJOSO BALIKPAPAN, TARAKAN DAN RUMAH SAKIT KHUSUS ATMA HUSADA SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
-27. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 13. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Sdr. H. Awang Faroek Ishak sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, MPd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008 – 2013; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A.W.SYAHRANI SAMARINDA, KANUDJOSO BALIKPAPAN, TARAKAN DAN RUMAH SAKIT KHUSUS ATMA HUSADA SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur; 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur; 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat SEKDA;
-34. Staf Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Jabatan struktural eselon II. A yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas diluar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya. 5. Perangkat Daerah Provinsi kalimantan Timur yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis daerah, SATPOL PP dan lembaga lain daerah. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. 8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A.W.SYAHRANI SAMARINDA, KANUDJOSO BALIKPAPAN, TARAKAN DAN RUMAH SAKIT KHUSUS ATMA HUSADA SAMARINDA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Bagian Pertama Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pasal 2 Direktur mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Merumuskan kebijakan perencanaan dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program Rumah Sakit Umum berdasarkan usulan Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan untuk sinkronisasi program. 3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan tugas bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 4. Mendistribusikan dan mendelegasikan tugas kepada Wakil Direktur Umum Dan Keuangan, Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua pekerjaan dapat terlaksana. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Wakil Direktur Umum Dan Keuangan, Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku agar berjalan sesuai Rencana Strategis Rumah Sakit. 6. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Instalasi dilingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar berjalan sesuai Rencana Strategis Rumah Sakit. 7. Mengendalikan pelaksanaan mutu pelayanan rumah sakit berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan mutu pelayanan.
peraturan
8. Mengkoordinasikan kebijakan teknis terhadap Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Intern, Komite Etika dan Hukum, Komite Medik serta Komite Keperawatan untuk kelancaran tugas. 9. Melakukan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen dan Pihak Ketiga berdasarkan tugas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-410. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit untuk mengetahui tingkat pencapaian program, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 12. Merumuskan upaya peningkatan pengembangan kebijakan Rumah Sakit berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang. 13. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 14. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Pasal 3 Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Merumuskan rencana program Umum dan Keuangan berdasarkan usulan Bagian Perencanaan Program, Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Umum untuk bahan perumusan rencana kerja. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program Umum dan Keuangan berdasarkan program dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan Program, Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Umum untuk sinkronisasi tugas. 4. Mendistribusikan dan mendelegasikan tugas kepada Bagian Perencanaan Program, Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi Bagian Perencanaan Program, Bagian Keuangan, dan Bagian Administrasi Umum berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku agar sesuai dengan kegiatan. 6. Mengendalikan pelaksanaan mutu pelayanan administrasi umum dan keuangan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengkoordinasikan bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen, Pihak Ketiga berdasarkan tugas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit. 8. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program Bagian Perencanaan Program, Bagian Keuangan, dan Bagian Administrasi Umum untuk mengetahui tingkat pencapaian program, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja lainnya dilingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 10. Merumuskan upaya peningkatan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program. 11. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 12. Mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
-5Pasal 4 Kepala Bagian Perencanaan Program mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Mengarahkan penyusunan program Bagian Perencanaan Program berdasarkan usulan Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan untuk bahan perumusan rencana kerja unit. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program Bagian Perencanaan Program berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan untuk sinkronisasi tugas. 4. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana. 6. Mengkoordinasikan bahan peningkatan mutu kegiatan Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 8. Mengkoordinasikan bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit. 9. Mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program Bagian Perencanaan Program untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 10. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 11. Mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 5 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Penyusunan Program berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program perencanan program. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan program Bagian Perencanaan Program agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Penyusunan Program berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu kegiatan administrasi penyusunan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja
program
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusunan Program untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya.
-68. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 6 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program perencanan program. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan berdasarkan program Bagian Perencanaan Program agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu kegiatan evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 7 Kepala Bagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Mengarahkan penyusunan program Bagian Keuangan berdasarkan usulan Sub Bagian perbendaharaan, Sub Bagian akuntansi dan verifikasi untuk bahan perumusan rencana kerja unit. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program Bagian Keuangan berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi untuk sinkronisasi tugas. 4. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan verifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan verifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana. 6. Mengkoordinasikan bahan peningkatan mutu kegiatan Bagian Keuangan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja.
-77. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 8. Mengkoordinasikan bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit. 9. Mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program Bagian Keuangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 10. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 11. Mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 8 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Perbendaharaan berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program Keuangan. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan berdasarkan program Bagian Keuangan agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Perbendaharaan meliputi perbendaharaan, pembukuan keuangan, penyusunan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu kegiatan penyusunan program administrasi perbendaharaan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perbendaharaan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 9 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Akuntansi Dan Verifikasi berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program Keuangan. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Akuntansi Dan Verifikasi berdasarkan program Bagian Keuangan agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana.
-84. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Akuntansi dan Verifikasi meliputi akuntansi keuangan, verifikasi pendapatan dan pengeluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu kegiatan administrasi akuntasni dan verifikasi berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 10 Kepala Bagian Administrasi Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Mengarahkan penyusunan program Bagian Administrasi Umum berdasarkan usulan Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Kepegawaian untuk bahan perumusan rencana kerja unit. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program Bagian Administrasi Umum berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Kepegawaian untuk sinkronisasi tugas. 4. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana. 6. Mengkoordinasikan bahan peningkatan mutu kegiatan Bagian Administrasi berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja
Umum
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 8. Mengkoordinasikan bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit. 9. Mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program Bagian Administrasi Umum untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 10. Membina Pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 11. Mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
-9Pasal 11 Kepala Sub Bagian Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Administrasi Umum berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program Administrasi Umum. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan program Bagian Administrasi Umum agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Administrasi Umum meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum, kehumasan, kemitraan dan pemasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu kegiatan administrasi umum berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 12 Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Administrasi Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program Administrasi Umum. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian berdasarkan program Bagian Administrasi Umum agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Administrasi Kepegawaian meliputi rekruitmen, pembinaan, pensiun dan kesejahteraan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu kegiatan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
- 10 Pasal 13 Wakil Direktur Pelayanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Merumuskan rencana program Pelayanan berdasarkan usulan Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan serta Instalasi Rekam Medik, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Anestesi dan Reaminasi, Instalasi Sterilisasi dan Loundry untuk bahan perumusan rencana kerja. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program Pelayanan berdasarkan program dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan serta Instalasi untuk sinkronisasi tugas. 4. Mendistribusikan dan mendelegasikan tugas kepada Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan serta Instalasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan serta Instalasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai dengan kegiatan. 6. Mengendalikan kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS) agar berjalan sesuai rencana. 7. Mengendalikan pelaksanaan mutu pelayanan medik dan keperawatan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja
berdasarkan
8. Mengkoordinasikan bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen, Pihak Ketiga berdasarkan tugas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit. 9. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan serta Instalasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja lainnya dilingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 11. Merumuskan upaya peningkatan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program. 12. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 13. Mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Pasal 14 Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Mengarahkan penyusunan program Bidang Pelayanan Medik berdasarkan usulan Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan, Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap, untuk bahan perumusan rencana kerja unit. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program Bidang Pelayanan Medik berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan, Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap dan Instalasi untuk sinkronisasi tugas. 4. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan, Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana.
- 11 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana. 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan medik pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Anestesi dan Reaminasi serta pencatatan medik pada Instalasi Rekam Medik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana. 7. Mengkoordinasikan kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS) agar berjalan sesuai rencana. 8. Mengkoordinasikan bahan peningkatan mutu pelayanan medik Bidang Pelayanan Medik berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi 10. Mengkoordinasikan bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit. 11. Mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program Bidang Pelayanan Medik untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 12. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 13. Mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Pasal 15 Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Pelayanan Medik Rawat Jalan berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program pelayanan medik. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan berdasarkan program Bidang Pelayanan Medik agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan medik pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Rekam Medik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS) agar sesuai rencana. 6. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 7. Menyiapkan bahan peningkatan mutu pelayanan medik rawat jalan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 9. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 10. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
- 12 Pasal 16 Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Pelayanan Medik Rawat Inap berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program pelayanan medik. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap berdasarkan program Bidang Pelayanan Medik agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan medik pada Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Anestesi dan Reaminasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS) agar sesuai rencana. 6. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 7. Menyiapkan bahan peningkatan mutu pelayanan medik rawat inap berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 9. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 10. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Pasal 17 Kepala Bidang Keperawatan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Mengarahkan penyusunan program Bidang Keperawatan berdasarkan usulan Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Seksi Keperawatan Rawat Inap untuk bahan perumusan rencana kerja unit. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program Bidang Keperawatan berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Keperawatan Rawat Jalan, Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Instalasi untuk sinkronisasi tugas. 4. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Seksi Keperawatan Rawat Inap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana. 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Asuhan Keperawatan diseluruh ruang perawatan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Anestesi dan Reaminasi, Instalasi Sterilisasi Dan Loundry berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana. 7. Mengkoordinasikan bahan peningkatan mutu pelayanan asuhan keperawatan Bidang Keperawatan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja.
- 13 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 9. Mengkoordinasikan bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit. 10. Mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program Bidang Keperawatan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 11. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 12. Mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 18 Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Jalan berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program keperawatan. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Keperawatan Rawat Jalan berdasarkan program Bidang Keperawatan agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Asuhan Keperawatan di seluruh Ruang Perawatan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu pelayanan asuhan keperawatan rawat jalan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Jalan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Pasal 19 Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Inap berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program keperawatan. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Keperawatan Rawat Inap berdasarkan program Bidang Keperawatan agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana.
- 14 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Asuhan Keperawatan di seluruh Ruang Perawatan pada Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Anestesi dan Reaminasi, Instalasi Sterilisasi dan Loundry berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu pelayanan asuhan keperawatan rawat inap berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Inap untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Pasal 20 Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Merumuskan rencana program Penunjang dan Pengembangan berdasarkan usulan Bidang Penunjang dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pendidikan, serta Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Patologi Klinik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Kedokteran Kehakiman, Instalasi Pengolahan Data Elektronik, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah, Instalasi Keselamatan Kerja dan kesehatan untuk bahan perumusan rencana kerja. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program Penunjang dan Pengembangan berdasarkan program dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penunjang dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, serta Instalasi untuk sinkronisasi tugas. 4. Mendistribusikan dan mendelegasikan tugas kepada Bidang Penunjang dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, serta Instalasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masingmasing. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi Bidang Penunjang dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pendidikan, serta Instalasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai dengan kegiatan. 6. Mengendalikan pelaksanaan mutu pelayanan penunjang dan pengembangan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengkoordinasikan bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen, Pihak Ketiga berdasarkan tugas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit. 8. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program Bidang Penunjang dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, serta Instalasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja lainnya dilingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas.
- 15 10. Merumuskan upaya peningkatan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program. 11. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 12. Mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 21 Kepala Bidang Penunjang mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Mengarahkan penyusunan program Bidang Penunjang berdasarkan usulan Seksi Penunjang Medik dan Seksi Penunjang Non Medik untuk bahan perumusan rencana kerja unit. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program Bidang Penunjang berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medik, Seksi Penunjang Non Medik dan Instalasi untuk sinkronisasi tugas. 4. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Kepala Seksi Penunjang Non Medik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penunjang Medik dan Seksi Penunjang Non Medik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana. 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan penunjang pada Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Pathologi Klinik, Instalasi Pathologi Anatomi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Kedokteran Kehakiman, Instalasi Pengolahan Data Elektronik (PDE), Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah serta Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana. 7. Mengkoordinasikan bahan peningkatan mutu pelayanan Bidang Penunjang peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja.
berdasarkan
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 9. Mengkoordinasikan bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit. 10. Mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program Bidang Penunjang untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 11. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 12. Mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Pasal 22 Kepala Seksi Penunjang Medik mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Pelayanan Penunjang Medik berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program Penunjang. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Penunjang Medik berdasarkan program Bidang Penunjang agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif.
- 16 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan penunjang medik pada Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Pathologi Klinik, Instalasi Pathologi Anatomi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Kedokteran Kehakiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu pelayanan penunjang medik berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medik untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Pasal 23 Kepala Seksi Penunjang Non Medik mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Pelayanan Penunjang Non Medik berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program Penunjang. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Penunjang Non Medik berdasarkan program Bidang Penunjang agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan penunjang non medik pada Instalasi Pengolahan Data Elektronik (PDE), Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah serta Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu pelayanan penunjang non medik berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Non Medik untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
- 17 Pasal 24 Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pendidikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Mengarahkan penyusunan program Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan berdasarkan usulan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Seksi Pendidikan, Penelitian, dan Mutu untuk bahan perumusan rencana kerja unit. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Seksi Pendidikan, Penelitian, dan Mutu untuk sinkronisasi tugas. 4. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kepala Seksi Pendidikan, Penelitian, dan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Seksi Pendidikan, Penelitian, dan Mutu berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku agar sesuai rencana. 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 7. Mengkoordinasikan bahan peningkatan mutu pelayanan Bidang Penunjang peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja.
berdasarkan
8. Mengkoordinasikan bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit. 9. Mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 10. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 11. Mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 25 Kepala Seksi Pengembangan SDM mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan program Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, penjenjangan, serta menyusun standar kompetensi pendidikan dan pelatihan yang dibutuhan unit kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana.
- 18 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu pengembangan sumber daya manusia berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
Pasal 26 Kepala Seksi Diklit dan Mutu mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Peningkatan Mutu berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan, Penelitian, dan Mutu berdasarkan program Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pendidikan agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Peningkatan Mutu, meliputi tugas belajar, ijin belajar, praktek, magang, penelitian ilmiah, serta peningkatan mutu sumber daya manusia dilingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu pendidikan dan penelitian berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan, Penelitian, dan Mutu untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
- 19 Bagian Kedua Rumah Sakit Khusus Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pasal 27 Direktur mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Mengarahkan kebijakan perencanaan dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam berdasarkan usulan Ka. Sub Baga Tata Usaha, Kasi Pelayanan Medik, Kasi Penunjang medik dan kasi Perawatan untuk sinkronisasi program. 3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan tugas bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 4. Mendistribusikan dan mendelegasikan tugas kepada Ka. Sub Baga Tata Usaha, Kasi Pelayanan Medik, Kasi Penunjang medik dan kasi Perawatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua pekerjaan dapat terlaksana. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Ka. Sub Baga Tata Usaha, Kasi Pelayanan Medik, Kasi Penunjang medik dan kasi Perawatan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku agar berjalan sesuai Rencana Strategis Rumah Sakit. 6. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Instalasi dilingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar berjalan sesuai Rencana Strategis Rumah Sakit. 7. Mengendalikan pelaksanaan mutu pelayanan rumah sakit berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan mutu pelayanan.
peraturan
8. Mengkoordinasikan kebijakan teknis terhadap Satuan Pengawas Intern, Komite Etika dan Hukum, Komite Medik serta Komite Keperawatan untuk kelancaran tugas. 9. Melakukan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen dan Pihak Ketiga berdasarkan tugas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit untuk mengetahui tingkat pencapaian program, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 12. Merumuskan upaya peningkatan pengembangan kebijakan Rumah Sakit berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang. 13. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 14. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Pasal 28 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Mengarahkan penyusunan program Bagian Administrasi Umum berdasarkan usulan Urusan bagian Umum, Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Perlengkapan untuk bahan perumusan rencana kerja unit. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program Bagian Administrasi Umum berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif.
- 20 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Urusan Umum, urusan Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Perlengkapan untuk sinkronisasi tugas.
urusan
4. Mendistribusikan tugas kepada Urusan Umum, urusan Kepegawaian dan urusan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Umum, urusan Kepegawaian, urusan Keuangan dan Urusan Perlengkapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana. 6. Mengkoordinasikan bahan peningkatan mutu kegiatan Bagian Administrasi berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja
Umum
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 8. Mengkoordinasikan bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit. 9. Mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program Bagian Tata Usaha untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 10. Membina Pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 11. Mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Pasal 29 Kepala Seksi Penunjang Medik mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Pelayanan Penunjang Medik berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program Penunjang. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Penunjang Medik berdasarkan program Bidang Penunjang agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan penunjang medik pada Instalasi yang berada dibawah penunjang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas. 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu pelayanan penunjang medik berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medik untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
- 21 Pasal 30 Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Mengarahkan penyusunan program Pelayanan Medik berdasarkan usulan Instalasi yang ada dibawah Kasi Pelayanan Medik untuk bahan perumusan rencana kerja unit. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program Kasi Pelayanan Medik berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi-instalasi dibawah Kasi Pelayanan Medik untuk sinkronisasi tugas. 4. Mendistribusikan tugas kepada Instalasi-instalasi dibawah Kasi Pelayanan Medik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Instalasi-instalasi dibawah Kasi Pelayanan Medik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana. 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan medik pada Instalasi – instalasi yang berada dibawah Kasi Pelayanan Medik berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku agar sesuai rencana. 7. Mengkoordinasikan kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS) agar berjalan sesuai rencana. 8. Mengkoordinasikan bahan peningkatan mutu pelayanan medik Bidang Pelayanan Medik berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi 10. Mengkoordinasikan bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Departemen, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit. 11. Mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program Bidang Pelayanan Medik untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 12. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 13. Mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi. 14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Pasal 31 Kepala Seksi Perawatan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Pelayanan Asuhan Keperawatan berdasarkan kebijakan dan skala prioritas untuk penyusunan program keperawatan. 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Keperawatan berdasarkan program Bidang Keperawatan agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat terlaksana. 4. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Asuhan Keperawatan di seluruh Ruang Perawatan pada Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat jalan, Instalasi Sterilisasi dan Loundry berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat terlaksana. 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi tugas.
- 22 6. Menyiapkan bahan peningkatan mutu pelayanan asuhan keperawatan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja.
berdasarkan
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Inap untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 8. Menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang. 9. Membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai. 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 32 1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 2. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul SEKDA. 4. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 33 1. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat; 2. Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah; 3. Pejabat Fungsional pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V ESELON ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH Pasal 34 1. Direktur adalah Jabatan Eselon II.a; 2. Wakil Direktur adalah Jabatan Eselon III.a; 3. Kepala Bagian/ Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; 4. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a;
- 23 BAB VI TATA KERJA Pasal 35 1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian/ Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; 3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; 4. Setiap Laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; 5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; 6. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Rumah Sakit Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat. Pasal 36 1. Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, koorperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Instansi terkait lainnya. 2. Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai hubungan jaringan dengan Rumah Sakit Lainnya.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 37 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- 24 BAB IX PENUTUP Pasal 39 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2009 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2009 PLH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd H. SULAIMAN GAFUR
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 67
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,
H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si Pembina Tingkat I Nip. 19560628 198602 1 004
