KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN
PERATURAN DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TAHUN 2012
TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELKAM POLDA KALTIM DAN PENGEMBAN FUNGSI INTELKAM JAJARAN POLDA KALTIM
Balikpapan,
April 2012
PERATURAN DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TAHUN 2012 TENTANG
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELKAM POLDA KALTIM DAN PENGEMBAN FUNGSI INTELKAM JAJARAN POLDA KALTIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, Menimbang : a.
bahwa Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen Kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional dan peringatan dini (early warning), memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api, bahan peledak dan orang asing dan kegiatan sosial politik masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Dit Intelkam;
b.
bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas, fungsi dan peran Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kalimantan Timur khususnya pemberian pelayanan SKCK dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan SKCK dilingkungan Direktorat Intelkam Polda Kaltim dan pengemban fungsi Intelkam jajaran Polda Kaltim;
c.
bahwa Standar Operasional Prosedur pelayanan SKCK di lingkungan Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kaltim dan pengemban fungsi Intelkam jajaran Polda Kaltim diharapkan dapat melancarkan pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pemberian SKCK sehingga terlaksana pelayanan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; d. bahwa berdasarkan . . . . . . .
2
Mengingat
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di lingkungan Direktorat Intelkam Polda Kaltim dan pengemban fungsi Intelkam jajaran Polda Kaltim;
: 1.
Undang - Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara tahun 2002, No.2, tambahan Lembaran Negara No. 4168 );
2
Peraturan Kapolri nomor : 22 tahun 2010 tanggal 28 september 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
3.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan kepolisian;
4.
Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
5.
Skep Kapolri No. Pol : Skep/816/IX/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Naskah Sementara Petunjuk Lapangan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SKCK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN DAN PENGEMBAN FUNGSI INTELKAM JAJARAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Kapolda Kaltim.
2. Direktorat Intelijen . . . . . . . .
3
2.
Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Dit Intelkam Polda Kaltim adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah.
3.
Pengemban fungsi Intelkam jajaran Polda Kaltim adalah Sat Intelkam Polres/Ta dan Unit Intelkam Polsek/Ta jajaran Polda Kaltim.
4.
Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) adalah surat keterangan resmi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang warga masyarakat memenuhi permohonan dari yang bersangkutan untuk suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan berdasarkan hasil penelitian biodata anteseden orang tersebut.
5.
Anteseden adalah data tentang perilaku seseorang dalam kaitannya dengan tindak pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta pelanggaran norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat, termasuk keterkaitanya dengan organisasi terlarang. Pasal 2
Tujuan Peraturan ini : a.
sebagai pedoman kerja bagi pejabat / personel di lingkungan Direktorat Intelijen Keamanan dan pengemban fungsi Intelkam jajaran Polda kaltim dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi khusunya dalam memberikan pelayanan administrasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) / Police Record.
b.
terwujudnya peningkatan kualitas dan keberhasilan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisian, transparan dan akuntabel.
Pasal 3 Prinsip-prinsip peraturan ini : a.
profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Direktorat Intelkam Polda kaltim sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
b.
prosedural, yaitu hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di lingkungan Direktorat Intelkam Polda Kaltim;
c.
akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan penerbitan SKCK dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundang – undangan;
d.
transparan, yaitu proses penerbitan SKCK dilaksanakan secara terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; dan
e. efektif dan efisien . . . . . .
4 e.
efektif dan efisien, yaitu proses penerbitan SKCK dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
BAB II PENGGOLONGAN TINGKAT PELAKSANA DAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PENERBITAN SKCK/POLICE RECORD Bagian Kesatu Penggolongan Tingkat Satuan Wilayah Penerbitan SKCK/Police Record Pasal 4 Direktorat Intelkam adalah pelaksana pada tingkat Polda dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/Police Record untuk keperluan : a. b. c.
sebagai persyaratan / kepentingan pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif) pada daerah Provinsi; sebagai persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan persyaratan lainnya di lingkup wilayah Polda; dan sebagai persyaratan untuk memperoleh Pasport / Exit Permit.
Pasal 5 Satuan Intelkam adalah pelaksana pada tingkat Polres/Ta dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/Police Record untuk keperluan : a.
b. c. d.
sebagai persyaratan menjadi calon pegawai / anggota lembaga-lembaga / Badan – badan / Instansi – instansi / Dinas – dinas Pemerintahan dan Perusahaannya serta perusahaan – perusahaan vital yang ditetapkan oleh Pemerintah; sebagai persyaratan pendaftaran masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi pegawai negeri dan TNI/Polri; sebagai persyaratan nikah dengan anggota TNI/Polri; dan sebagai persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan lainnya di lingkup wilayah Polres. Pasal 6
Unit Intelkam adalah pelaksana pada tingkat Polsek/Ta dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/Police Record untuk keperluan : a. b.
sebagai persyaratan masuk bekerja pada perusahaan / lembaga / badan swasta; dan Sebagai persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam lingkup wilayah Polsek. Bagian Kedua . . . . . .
5
Bagian Kedua Kewenangan Penandatanganan SKCK/Police Record Pasal 7 pejabat yang berwenang menandatangani SKCK yang diterbitkan oleh Dit Intelkam Polda Kaltim sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah Direktur Intelkam atau Wadir Intelkam atas nama Direktur Intelkam atau Kasi Yanmin atas nama Direktur Intelkam. Pasal 8 pejabat yang berwenang menandatangani SKCK yang diterbitkan oleh Polres/Ta sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah Kapolres/Ta atau Waka Polres/Ta atas nama Kapolres/Ta atau Kasat Intelkam atas nama Kapolres/Ta. Pasal 9 pejabat yang berwenang menandatangani SKCK yang diterbitkan oleh Polsek sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah Kapolsek atau Wakapolsek atas nama Kapolsek.
BAB III PROSEDUR DAN TATACARA PENERBITAN SKCK/POLICE RECORD Bagian Kesatu Persiapan Pasal 10 Kesatuan penerbit SKCK/Police Record ( Dit Intelkam Polda Kaltim, Polres/Ta dan Polsek/Ta jajaran Polda kaltim ) dalam persiapan penerbitan SKCK wajib melakukan kegiatan : a.
pengumpulan bahan keterangan dan inventarisasi para pelaku tindak pidana yang bertempat tinggal/berdomisili di wilayahnya dari perkara-perkara pidana yang sedang dalam proses penanganan hukum baik pada tingkat penyelidikan, penuntutan, pengadilan maupun pemasyarakatan; dan
b. pengumpulan . . . . . . .
6
b.
pengumpulan bahan keterangan dan inventarisasi dari orang-orang yang bertempat tinggal/berdomisili di wilayahnya yang pernah dan atau sedang terlibat organisasi terlarang ( daftar OT, G.30.S/PKI dan gerakan terlarang lainnya).
c.
menyiapkan Sarana pendukung antara lain : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
d.
Buku agenda surat permohonan SKCK/Police Record; Buku Agenda penerbitan SKCK; Formulir daftar pertanyaan; Formulir Kartu Induk perorangan / Kartu Tik; Formulir SKCK / Police Record asli; Formulir SKCK / Police Record arsip; Formulir Rekomendasi catatan kriminil; dan Buku SSBP
formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3,4,5,6 dan 7 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Bagian Kedua Permintaan Penerbitan SKCK dan Persyaratan Administrasi Pasal 11
permintaan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) / Police Record dapat diajukan oleh setiap anggota masyarakat. Pasal 12 surat permintaan penerbitan sebagaimana dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f.
pada pasal 11 harus dilampiri
surat keterangan dari Ketua RT yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat; foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP); foto copy Kartu Keluarga ( KK ); hasil rumus sidik jari (setelah dilakukan identifikasi oleh petugas pelayanan); foto berwarna 4 X 6 sebanyak 6 (enam) lembar; mengisi formulir isian permohonan SKCK
Bagian Ketiga . . . . . . . . .
7 Bagian Ketiga Pencatatan dan Identifikasi Pasal 13 untuk kepentingan administrasi dan pendataan, petugas pelayanan wajib melakukan pencatatan pada buku agenda surat permohonan penerbitan SKCK / Police Record yang memuat keterangan-keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h.
nomor urut agenda; nomor dan tanggal surat permohonan; nama (nama kecil/nama keluarga dan atau alias); tempat dan tanggal lahir; alamat (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten, lengkap dengan jalan, gang, nomor rumah dan atau RT/RW); pekerjaan; keperluan permohonan; dan keterangan lain Pasal 14
untuk kepentingan Identifikasi, petugas pelayanan wajib melakukan: a. b.
pengambilan sidik jari; dan membuat kartu Tik perorangan atau mengisi kartu induk perorangan.
Bagian Keempat Penelitian Pasal 15 Petugas pelayanan wajib melakukan penelitian terhadap berkas permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) meliputi : a. b. c. d. e. f.
penelitian terhadap materi surat khususnya mengenai keperluan / penggunaan dari SKCK / Police Record yang dimohonkan; penelitian terhadap keabsahan dan keaslian lampiran persyaratannya (otentikasi); fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Pas foto dicocokan dengan aslinya; dalam hal materi surat lampirannya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi dan atau diperbaiki; penelitian terhadap daftar pertanyaan yang telah diisi oleh pemohon (apakah sudah lengkap dan benar); penelitian terhadap data pendukung yang telah ada, menyangkut : 1) sedang tersangkut atau tidaknya pemohon dalam perkara pidana dan norma sosial yang berlaku; 2) pernah/tidak pernah dan atau sedang/tidak sedang terlibatnya pemohon dalam gerakan terlarang. g. apabila terdapat . . . . .
8
h.
apabila terdapat keragu-raguan dalam penelitian, agar petugas melakukan pengecekan dan atau dikoordinasikan dengan Kesatuan atas, Kesatuan samping dan Instansi yang terkait lainnya.
Bagian Kelima Koordinasi Pasal 16 dalam rangka memperoleh kelengkapan data pendukung satuan wilayah penerbit SKCK / Police Record wajib melaksanakan koordinasi dengan Instansi lain. Pasal 17 pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi: a.
Direktorat Intelkam Polda Kaltim berkoordinasi dengan : 1) 2) 3) 4) 5)
b.
Polres/Ta berkoordinasi dengan : 1) 2) 1) 2) 3)
c.
Kesatuan atasan yaitu Mabes Polri; Korem/Kodam setempat; Kantor Pemerintah Daerah Provinsi setempat; Kejaksanaan Tinggi setempat; dan Pengadilan Tinggi setempat
Kesatuan atas yaitu Polda; Kodim setempat; Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat; Kejaksanaan Negeri setempat; dan Pengadilan Negeri setempat
Polsek/Ta berkoordinasi berkoordinasi dengan : 1) 2) 3) 4) 5)
Kesatuan atas yaitu Polres; Koramil setempat; Kantor Kecamatan setempat; Kejaksanaan Negeri setempat; dan Pengadilan Negeri setempat
Bagian Keenam . . . . . . . .
9
Bagian Keenam Penerbitan, Proses Administrasi dan Pendataan Pasal 18 SKCK/Police Record diterbitkan rangkap 2 (dua) dengan ketentuan : a. b. c. d.
lembar asli untuk pemohon lembar lainnya untuk arsip diperlukan tanda tangan pemohon cap dinas mengenai sebagian daripada pas foto pemohon Pasal 19
materi / isian SKCK/Police Record yang diterbitkan sebagaimana pada pasal 18 meliputi : a. b. c. d.
e.
identitas pemohon; keperluan permohonan; pernyataan / catatan Kepolisian dari hasil penelitian; masa berlaku dan tanggal dikeluarkan SKCK (penentuan masa berlaku SKCK/Police Record didasarkan kepada maksud keperluan pemohon dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lambat selama 6 (enam) bulan); dan pada sudut kiri bawah direkatkan sebuah pas photo pemohon, yang dalam rangka otentikasi dilintasi dan atau tertutup sebagian oleh tanda tangan dan cap dinas. Pasal 20
untuk kepentingan pendataan petugas pelayanan wajib melaksanakan pencatatan dalam buku agenda penerbitan yang memuat keterangan-keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h.
nomor urut agenda nomor dan tanggal SKCK/Police Record diterbitkan nama (nama kecil/nama keluarga dan ataun alias) tempat dan tanggal lahir alamat (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten lengkap dengan jalan, gang, nomor rumah atau Rt/RW) pekerjaan keperluan pemohon pas photo pemohon Pasal 21
petugas pelayanan wajib melaksanakan pengarsipan (filing dan dokumentasi) sesuai dengan ketentuan administrasi produk Intelijen yang berlaku.
Pasal 22 . . . . . . .
10
Pasal 22 pembantu bendahara penerimaan SKCK wajib melaksanaan pungut setor terhadap kegiatan Pelayanan SKCK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB IV PELAPORAN Pasal 23 Kesatuan penerbit SKCK/Police Record wajib melaporkan pelaksanaan penerbitan SKCK/Police Record secara berjenjang kepada Kesatuan Polri atasan setiap bulan yang memuat data/keterangan mengenai : a. b.
jumlah SKCK yang telah diterbitkan; dan permasalahan dan hambatan yang dihadapi BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 24
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan SKCK di tingkat Polda, Polres dan Polsek jajaran Polda Kaltim dilakukan sebagai berikut: a.
Direktur Intelijen Keamanan Polda Kaltim melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Kasi Yanmin dan secara berjenjang Kasi Yanmin mengawasi dan mengendalikan seluruh unsur-unsur pelaksanaan tugas yang berada dibawah tugas dan tanggung jawabnya.
b.
Kapolres/Ta jajaran Polda Kaltim melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Kasat Intelkam dan para Kapolsek dijajarannya dan secara berjenjang Kasat Intekam dan para Kapolsek mengawasi dan mengendalikan seluruh unsurunsur pelaksanaan tugas yang berada dibawah tugas dan tanggung jawabnya.
c.
Direktur Intelkam Polda Kaltim selaku pembina fungsi Intelkam di jajaran Polda Kaltim dapat melakukan supervisi, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan penerbitan SKCK oleh Kapolres dan Kapolsek jajaran Polda Kaltim.
d. pengawasan . . . . . .
11
d.
Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara periodik dan atau insidentil disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing Direktorat , Kesatuan atau komponen organisasi.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Direktur Intelkam Polda Kaltim ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Paraf : 1. Kabidkum 2. Kasetum 3. Wakapolda
: : :
Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal april 2012 DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN POLDA KALTIM,
Drs. JUHARTANA, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62010947
Disahkan di Balikpapan Pada tanggal april 2012 {{{ BERITA, ........ DAERAH KALIMANTAN TIMUR, KEPALA KEPOLISIAN
Drs. BAMBANG WIDARYATMO INSPEKTUR JENDERAL POLISI
REGISTRASI SETUM POLDA KALTIM NOMOR Paraf : 1. Ps. Ksb. Renmin : 2. Direktur Intelkam : 3. Kasetum : 4. Waka Polda Kaltim :
TAHUN 2012
