SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DASAR TAHUN 2017 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar Tahun 2017;
Mengingat
: 1. 2. 3.
4.
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DASAR TAHUN 2017. Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar Tahun 2017 selanjutnya disebut BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini. Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2017 Direktur Jenderal, ttd Harris Iskandar Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
Agus Salim NIP 196308311988121001
SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DASAR TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Pendidikan
Kesetaraan
dalam
Sistem
Pendidikan
Nasional
Indonesia
merupakan bentuk layanan pendidikan akademik pada jalur pendidikan nonformal. Fungsi pendidikan nonformal mencakup tiga hal yaitu sebagai pengganti, pelengkap, dan penambah bagi layanan pendidikan formal. Pendidikan Kesetaraan memiliki fungsi sebagai pengganti, yaitu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warga masyarakat yang tidak dapat mengkases layanan
pendidikan
formal.
Fungsi
pengganti
layanan
pendidikan
kesetaraan meliputi: (i) Program Paket A untuk jenjang sekolah dasar adalah Program Paket A,
(ii) Program Paket B untuk jenjang sekolah menengah
pertama, dan (iii) Program Paket C untuk jenjang sekolah menengah atas. Banyak alasan warga masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan dengan mengakses layanan Pendidikan Kesetaraan, salah satu diantaranya putus sekolah. Tidak seluruh warga masyarakat yang mengalami putus sekolah dapat kembali mengkases layanan pendidikan formal. Oleh karena itu mereka wajib memperoleh layanan pengganti, yaitu layanan pendidikan kesetaraan. Putus sekolah diproyeksikan di empat jenjang pendidikan dengan putus sekolah terkecil pada tingkat SMP sebesar 85.863 atau menurun 6,84% per tahun sedangkan terbesar pada tingkat PT sebesar 310.376 atau menurun 3,98% per tahun, tingkat SM sebesar 162.825 atau menurun 0,92% per tahun, sedangkan tingkat SD sebesar 277.174 atau meningkat 0,95% per tahun. Sementara pendidikan kesetaraan dengan APK 2,00% ternyata meningkat
sebesar
7,59%
per
tahun.
Peningkatan
APK
pendidikan
kesetaraan karena banyaknya putus sekolah dan lulusan tidak melanjutkan yang ditampung di pendidikan kesetaraan.
Pemerintah melalui APBN memberikan fasilitasi penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Dasar (Program Paket A dan Paket B). Bantuan juga untuk mendukung penguatan kelembagaan satuan pendidikan non formal penyelenggara Program Pendidikan Dasar. Petunjuk Teknis
ini secara
terbatas mengatur tentang bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar. B.
Dasar Hukum 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5.
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan kesetaraan paket A, Paket B, dan Program Pendidikan kesetaraan paket C;
7.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9.
Peraturan
Menteri
Mekanisme Kementerian
Keuangan
Pelaksanaan
No.
Anggaran
Negara/Lembaga
168/PMK.05/2015 Bantuan
sebagaimana
Pemerintah
telah
diubah
tentang Pada dengan
Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2016 tentang
Pedoman
Umum
Penyaluran
Bantuan
Pemerintah
di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 74
Tahun 2016. C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar Tahun 2017 bertujuan untuk : 1. Memberikan panduan bagi penyelenggara satuan pendidikan nonformal dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Dasar yang meliputi: a. Ruang lingkup Program Pendidikan Kesetaraan Dasar; b. Prosedur dan tata cara pengajuan proposal untuk memperoleh dana BOP Program Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B. 2. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Program
Pendidikan
Kesetaraan Paket B.
Kesetaraan
Paket
A
dan
Program
Pendidikan
BAB II HAKIKAT PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN DASAR A. Pengertian Program 1. BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar adalah sejumlah dana diterima oleh satuan
pendidikan
non
formal
yang
ditetapkan,
dan
semata-mata
digunakan untuk menjamin terlaksananya layanan pembelajaran peserta didik Program Paket A dan Program Paket B tahun pelajaran 2017/2018. 2. BOP Program Pendidikan Kesetaraan Paket A adalah sejumlah dana yang diberikan kepada lembaga penyelenggara program yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket A. 3. BOP Program Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah sejumlah dana yang diberikan kepada lembaga penyelenggara program yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B. 4. Pemberi BOP adalah pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan kepada lembaga penyelenggara program yang ditetapkan sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Dasar. B. Tujuan Program 1. Tujuan Program Paket A: a. Menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring peserta didik yang putus sekolah setara SD/MI dan masyarakat
yang
telah
mengikuti
pendidikan
keaksaraan
dan
memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA); b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SD/MI; c. Membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri; d. Membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 2. Tujuan Program Paket B: a. Menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring peserta didik yang putus sekolah setara SMP/MTs dan lulusan SD/MI/Paket A; b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SMP/MTs;
c. Membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri; d. Membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. C. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Dasar 1. Pendidikan Kesetaraan Paket A: a. Memberikan
fasilitasi
kepada
lembaga
penyelenggara
Pendidikan
Kesetaraan Paket A dan kepada peserta didik untuk mempermudah proses pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket A; b. Meningkatkan kecakapan personal, akademik, dan sosial peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket A. 2. Pendidikan Kesetaraan Paket B: a. Memberikan
fasilitasi
kepada
lembaga
penyelenggara
Pendidikan
Kesetaraan Paket B dan kepada peserta didik untuk mempermudah proses pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B; b. Meningkatkan kecakapan personal, akademik, dan sosial peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket B. D. Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket A adalah peserta didik yang putus sekolah kelas IV, V, dan VI. Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket B adalah peserta didik yang putus sekolah setara SMP/MTs dan lulusan SD/MI/Paket A. E. Pendidik Pendidikan Kesetaraan Dasar Adapun kriteria Pendidik Program Paket A dan Pendidik Program Paket B adalah: 1. memiliki kualifikasi/kompetensi akademik sesuai bidang studi atau mata pelajaran yang dibelajarkan; 2. memiliki metode pendekatan pembelajaran yang mendukung pembelajaran Paket A dan Paket B; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. memiliki pengalaman dan kompetensi pembelajaran orang dewasa; 5. bersedia membelajarkan Peserta Didik sampai akhir program; 6. diprioritaskan bagi yang telah mengikuti pelatihan tutor pendidikan kesetaraan.
F. Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Dasar 1. Kurikulum a. Paket A
No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Pendidikan Bahasa Indonesia Kewarganegaraan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Pengetahuan Ilmu Seni SosialBudaya Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Keterampilan Muatan Lokal**) Fungsional*) Pengembangan Kepribadian Profesional Jumlah
Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK) Tingkatan 1/ Tingkatan 2/ Drajat Awal Drajat Dasar Jumlah Setara Kelas Setara Kelas I-III IV-VI 9 9 18 9 9 18 15 15 30 15 15 30 12 12 24 9 9 18 6 6 12 6
6
9 6 **)
9 6 **)
6
6
102
102
12 18 12 **) 12 204
Keterangan: *) Pilihan mata pelajaran **) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan.
SKK untuk substansi
muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati. b. Paket B No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial Seni Budaya Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Keterampilan
Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK) Tingkatan 3/ Tingkatan 4/ Jumlah Drajat Drajat Terampil 1 Terampil 2 Setara Kelas Setara Kelas VII-VIII IX 4 2 6 4 2 6 8 8 8 8
4 4 4 4
12 12 12 12
8
4
12
4 4
2 2
6 6
4
2
6
Fungsional*) 11. Muatan Lokal**) 12. Pengembangan Kepribadian Profesional Jumlah
4 **) 4
2 **) 2
6 **) 6
68
34
102
2. Sarana dan Prasarana Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B dan hasil yang ingin dicapai, lembaga penyelenggara program wajib menyediakan sarana dan prasarana, yaitu: a. ruangan
untuk
proses
pembelajaran
dan
pelatihan
beserta
kelengkapannya; b. alat
dan
bahan
pembelajaran
seperti:
whiteboard/papan
tulis,
spidol/kapur, meja dan kursi tutor, meja/kursi warga belajar, lemari buku, buku-buku pelajaran, dan lain-lain; c. media pembelajaran dan pendukung lainnya. 3. Proses Pembelajaran a. Pendidikan Kesetaraan Paket A Lama pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket A untuk setiap tingkatan atau kelas harus kurikulum
di
atas.
Proses
disesuaikan dengan stuktur
pembelajaran
melalui
pembelajaran
akademik, yaitu upaya yang dilakukan tutor untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang difasilitasi oleh tutor. Pembelajaran akademik dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam standar isi dan standar proses, misalnya: 1) pembelajaran dilakukan minimal 2 hari dalam seminggu @ 3 jam pelajaran, atau 3 hari dalam seminggu @ 2 jam pelajaran; 2) pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, tutorial, dan mandiri; Agar proses pembelajaran akademik mengarah kepada tujuan dan hasil yang ingin dicapai, maka tutor wajib melakukan persiapan dengan membuat
rencana
pelaksanaan
pembelajaran
(RPP)
berdasarkan
silabus yang dibuat oleh lembaga penyelenggara program (lihat contoh format Silabus dan RPP dalam lampiran Juknis ini). b. Pendidikan Kesetaraan Paket B Lama pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B untuk setiap tingkatan atau kelas harus kurikulum di atas.
disesuaikan dengan stuktur
Proses pembelajaran melalui pembelajaran akademik, yaitu upaya yang dilakukan tutor untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang difasilitasi oleh tutor. Pembelajaran akademik dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam standar isi dan standar proses, misalnya: 1) pembelajaran dilakukan minimal 2 hari dalam seminggu @ 3 jam pelajaran, atau 3 hari dalam seminggu @ 2 jam pelajaran; 2) pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, tutorial, dan mandiri; Agar proses pembelajaran akademik mengarah kepada tujuan dan hasil yang ingin dicapai, maka tutor wajib melakukan persiapan dengan membuat
rencana
pelaksanaan
pembelajaran
(RPP)
berdasarkan
silabus yang dibuat oleh lembaga penyelenggara program (lihat contoh format Silabus dan RPP dalam lampiran Juknis ini). 4. Evaluasi Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana capaian
mutu
penyelenggaraan
program
dan
tingkat
keberhasilan
pelaksanaan program. a. Evaluasi Penyelenggaraan Evaluasi penyelenggaraan program merupakan sebuah kegiatan untuk mengevaluasi atau mengoreksi hal- hal yang telah terjadi atau dilakukan selama
kegiatan
berlangsung.
penyelenggaraan
Dengan
kata
lain
program
sedang
merupakan
atau
sebuah
telah
kegiatan
“merekaulang” untuk mengetahui hal-hal penting baik yang berupa kelebihan
maupun
kekurangan
yang
terjadi
pada
kegiatan
penyelenggaraan program yang telah berlangsung dengan harapan agar dapat
melakukan
perbaikan
pada
saat
kegiatan
penyelenggaraan
program berikutnya. b. Evaluasi Perkembangan Peserta didik Adapun tujuan evaluasi perkembangan Peserta didik adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui kemajuan hasil belajar peserta didik selama jangka waktu tertentu; 2) untuk mengetahui efektifitas metode dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar yang dilakukan terhadap peserta didik adalah untuk mengetahui seberapa jauh
peserta
dikehendaki.
didik
menampilkan
performa
sebagaimana
yang
Pengetahuan mengenai peserta didik dimaksudkan untuk memperoleh informasi penting mengenai peserta didik apakah perlu dilakukan pengayaan, saran, bimbingan penyuluhan, diskusi dengan peserta didik, dan lain sebagainya. Dengan kata lain dengan diadakannya evaluasi perkembangan peserta didik, diharapkan diperoleh informasi untuk melakukan langkah tindaklanjut yang berkaitan dengan keberadaan peserta didik. Apabila hasil evaluasi peserta didik memperoleh nilai dibawah SKK, maka tutor wajib melakukan remedial. G. Indikator Keberhasilan Program 1. Minimal
penguasaan
pengetahuan
dan
keterampilan
peserta
didik
mencapai 85% 2. Minimal peserta didik 65% dapat melanjukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 3. Kehadiran peserta didik dalam pembelajaran mencapai 75% 4. Lembaga penyelenggara program membuat laporan tepat pada waktunya.
BAB III DANA BANTUAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN PENDIDIKAN KESETARAAN DASAR A. Dana Bantuan Yang Disediakan Oleh Pemerintah 1. BOP
pendidikan
kesetaraan
dasar
untuk
penyelenggaraan
program
pendidikan kesetaraan Paket A per peserta didik sebesar Rp. 970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). 2. BOP
pendidikan
kesetaraan
dasar
untuk
penyelenggaraan
program
Pendidikan Kesetaraan Paket B per peserta didik sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). 3. BOP tahun anggaran 2017 diperuntukkan membiayai pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018. Tabel Komponen Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan Dasar No 1
Nama Program Pendidikan Kesetaraan Paket A
Komponen Manajemen Biaya Pelaksanaan Pembelajaran
2.
Pendidikan Kesetaraan Paket B
Manajemen Biaya Pelaksanaan Pembelajaran
Rincian Penggunaan Dana - Penyusunan Laporan - Rapat/Pertemuan Pengadaan Alat dan Bahan Honor/Transport Tutor Biaya pelaksanaan evaluasi Penyusunan bahan evaluasi Biaya Operasional Pembelajaran lainnya - Penyusunan Laporan - Rapat/Pertemuan Pengadaan Alat dan Bahan Honor/Transport Tutor Biaya pelaksanaan evaluasi Penyusunan bahan evaluasi Biaya Operasional Pembelajaran lainnya
Proporsi Biaya Rp 97.000 (Maks. 10%)
Rp 873.000 (Min. 90%)
Rp 140.000 (Maks. 10%)
Rp 1.260.000 (Min. 90%)
B. Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan 1. Kriteria Lembaga yang Dapat Mengajukan Bantuan Lembaga penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Dasar: 1) Diutamakan PKBM yang sudah terakreditasi; 2) SKB yang sudah menjadi satuan pendidikan; 3) LKP yang sudah terakreditasi; 4) Lembaga pengusul sudah terdaftar dalam Dapodik PAUD dan Dikmas 5) bersedia membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebelum menerima bantuan. 6) bersedia menandatangani Pakta Integritas anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sebelum memperoleh bantuan. 7) bersedia membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah memperoleh dan menggunakan bantuan. 8) bersedia
sewaktu-waktu
menerima
tim
verifikasi/visitasi
dari
Kementerian sesuai kebutuhan. 2. Kriteria Calon Peserta Didik a. Peserta Didik Paket A adalah warga masyarakat putus sekolah kelas IV, V, dan VI; b. Peserta Didik Paket B : 1) Lulusan Paket A; 2) Lulusan SD/MI/ sederajat; 3) putus sekolah kelas VII, VIII, dan IX. 3. Prosedur Penyampaian Proposal a. Lembaga membuat dan mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; b. Dinas
Pendidikan
Kab./Kota
melakukan
seleksi/verifikasi
dan
menetapkan lembaga-lembaga yang layak (memenuhi persyaratan) dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota tentang Calon Penerima Bantuan Pendidikan Kesetaraan Dasar; c. Surat Keputusan Calon Penerima Bantuan Pendidikan Kesetaraan Dasar diajukan ke BP-PAUD dan Dikmas atau Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dengan alamat: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan u.p Kepala Subdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
d. Berdasarkan
Surat
Keputusan
yang
diajukan
Dinas
Pendidikan
Kab./Kota, Direktorat melakukan verifikasi; e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat menetapkan lembagalembaga penerima bantuan pemerintah Program PKKU dengan disahkan Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya membuat penetapan lembaga penerima bantuan Pendidikan Kesetaraan Dasar. f. Setelah lembaga penerima bantuan ditetapkan akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama. g. Berdasarkan perjanjian kerja sama dilakukan penyaluran bantuan ke rekening Penerima Bantuan. C. Perpajakan Penerima Bantuan mengelola dana bantuan dengan menaati ketentuan peraturan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan D. Sanksi Apabila lembaga peneriman dana Bantuan Pemerintah melakukan hal-hal yang melanggar perjanjian kerja sama, petunjuk teknis, dan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi Adminsitrasi (Teguran, Pemutusan Perjanjian Kerja Sama, Penghentian Bantuan), Pengembalian Kerugian Negara Dan /Atau Diproses Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerima bantuan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan, dapat dikenakan sanksi berupa: 1. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara. 2. Tidak
diperkenankan
mengakses
dana
bantuan
dari
Direktorat
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada tahun anggaran berikutnya. 3. Dapat
diteruskan
penyelewengan.
ke
jalur
hukum
karena
disinyalir
melakukan
BAB IV SUPERVISI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Prosedur pelaporan pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, supervisi, pelaporan serta pengawasan pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sesuai skema sebagai berikut: PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN, MONEV DAN PELAPORAN
7 Pengawasan oleh BPK, BPKP, Itjen Kemendikbud, dan Aparat Pengawasan lainnya, serta Masyarakat
1
Dana Bantuan yang disalurkan oleh Bank Penyalur diterima langsung di rekening lembaga
2
Menyampaika nlaporan awal yg berisi jadwal pembelajaran dan dana diterima
Melaksanakan kegiatan sesuai perjanjian kerja sama, Juknis, dan peraturan perundangundangan
3
4
Menyimpan dokumen dan administrasi kegiatan
5
Menyampaikan laporan pertanggungjawa ban pengunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan kekasaraan dan kesetaraan
Monitoring, Evaluasi dan Supervisi oleh Unsur Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Dinas pendidikan Kabupaten/kota 6
A.
Pelaporan pelaksanaan kegiatan 1. Laporan Penerimaan Dana Lembaga penerima bantuan wajib menyerahkan laporan tertulis kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan setelah menerima dana (format terlampir); 2. Laporan Semester I Lembaga
penerima
bantuan
wajib
menyerahkan
laporan
pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan program, sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan program semester I (Juli – Desember) kepada Dinas Pendidikan setempat untuk direkap, kemudian disampaikan rekapitulasinya ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
3. Laporan Semester II Lembaga
penerima
bantuan
wajib
menyerahkan
laporan
pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan program, sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan program II (Januari – Juni) kepada Dinas
Pendidikan
setempat
untuk
direkap,
kemudian
disampaikan
rekapitulasinya ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. B.
Supervisi Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (unit kerja pusat dan UPT Pusat) memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Kadis, Kabid/Kasi dan Penilik memiliki tugas dan tanggung
jawab dalam
melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan tidak boleh dIbebankan dari dana bantuanUntuk menjamin mutu penyelenggaraan program dan hasil pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dasar, perlu dilakukan monitoring dan supervisi secara bersama atau sendiri-sendiri oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan supervisi, antara lain adalah:
C.
1.
kredibilitas lembaga penyelenggara program;
2.
kesesuaian warga belajar atau sasaran program;
3.
materi pembelajaran/pelatihan;
4.
jadwal kegiatan dan alokasi waktu;
5.
kompetensi tutor/narasumber;
6.
proses pembelajaran/pelatihan;
7.
tingkat kehadiran warga belajar;
8.
penggunaan dana bantuan;
9.
dokumen penyelenggaraan program.
Pengawasan Aparat pengawas/auditor,
Badan
Pemeriksa
Keuangan
(BPK),
Badan
Pemeriksa keungan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen) melakukan pengawasan dan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan. Lembaga
swadaya
masyarakat
(LSM)
dan
melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan
masyarakat
umum
boleh
Pelaksanaan
pengawasan
tersebut
tidak
boleh
membebani
anggaran
pelaksanaan kegiatan. D.
Akuntabilitas Pengelolaan 1. Pakta Integritas Pakta integritas adalah pernyataan tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas akan dikenakan sanksi hukum, moral, dan /atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pernyataan Kesanggupan Pernyataan kesanggupan adalah surat pernyataan pimpinan lembaga untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis program. 3. Pertanggungjawaban Mutlak Pertanggungjawaban
mutlak
adalah
tanggung
jawab
lembaga
penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. PENGADUAN DAN INFORMASI Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 5725502 Fax. (021) 5725502
Direktur Jenderal, ttd Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
Agus Salim NIP 196308311988121001
SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DASAR FORMULIR ISIAN Format Program BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar – 01 : Contoh Isi Proposal Logo Lembaga PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A/B* TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Diajukan kepada: Direktur Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dengan alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman–Senayan Jakarta - 10270 Diajukan oleh: Nama SPNF NPSN Alamat Lengkap Nomor Telepon/HP Surat Elektronik (e-mail) Lembaga**
: : : : :
.......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................
*) PERHATIAN: PILIH SESUAI PROGRAM YANG DIUSULKAN (SAMPUL PROPOSAL PAKET A BERWARNA MERAH, PAKET B WARNA KUNING) **) email wajib menggunakan email a.n. lembaga
PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A/B* TAHUN 2017 1. Profil Lembaga a. Identitas Lembaga 1.
Nama Lembaga
2.
NPSN
3.
Alamat Lembaga
4.
No. Telp/HP 1. (minimal dua nomor) 2. Tahun Berdiri
5. 6. 7.
Nomor dan Masa Berlaku Ijin Operasional Lembaga NPWP
8
Status Akreditasi
9.
Surat Elektronik (email) Lembaga
( ) Terakreditasi ( Terakreditasi
) Belum
b. Susunan Pengurus Inti Jabatan Ketua Sekretaris Bendahara
Nama
Pendidikan
HP
c. Sarana dan Prasarana yang dimiliki 1.
Status Lahan/ Bangunan
Luas Tanah Luas Bangunan
2.
Rincian Bangunan
...... m2 ....... m2
Ruang Sekretariat Lembaga Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang TBM .............
a) atas nama Lembaga Personal b) atas nama Pengurus c) Lain-lain sebutkan... .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang
3.
Sarana Sekertariat Lembaga
4
Sarana Pembelajaran
5
Sarana Keterampilan
Kursi Tamu Meja-kursi kerja Lemari arsip/filing kabinet Komputer/laptop Printer Sarana Komunikasi Meja-kursi belajar Papan tulis Buku/modul/bahan ajar Media pembelajaran Alat keterampilan (sebutkan)
............... set ............... set ............. unit ............. unit ............. unit ............. unit ………… set ……..... buah ….….….. set ……….. unit ………… set ……….... set
d. Komposi Ketenagaan (SDM) < SM P
UNSUR SDM
Tingkat Pendidikan < < S1 S2 Jumla SMA Dipl h .
Pimpinan Tenaga Administrasi Tenaga Pembantu Tutor Mata Pelajaran (sesuai mata pelajaran) …………………. …………………. …………………. Narasumber teknis/keterampilan ……… Jumlah e. Kegiatan Pendidikan Kesetaraan (A, B, C) Yang Pernah Dilakukan Lima Tahun Terakhir No.
Nama Kegiatan
Tahun Pelaksanaan
Jumlah Peserta
Sumber Biaya (APBN/APBD)
f. Fasilitasi dan Kemitraan 1) No .
Fasilitasi Bantuan yang pernah diperoleh lima tahun terakhir Nama/Jenis Program
Instansi/ Lembaga Pemberi Dana
Tahun Diterim a
Jumlah Dana Barang/J Dana asa (Rp)
2)
Kemitraan/Lembaga/Organisasi sebagai mitra kerja (Non Instansi Dinas Pendidikan)
No.
Lembaga/ Organisasi
Bidang Kerjasama/Kemitraa n
Bulan & Tahun Pelaksanaan
g. Pengabdian dan Prestasi yang pernah diperoleh 1)
Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan No .
2)
Bentuk Pengabdian
Tujuan
Lama Kegiatan
Lokasi Pelaksana an
Penghargaan a.n. Lembaga yang pernah diperoleh No Bentuk Penghargaan .
Instansi/Lembaga Pemberi
2. Rencana Umum Pelaksanaan Kegiatan a. Lokasi/Locus Pelaksanaan Kegiatan 1. Desa Kelurahan: ……. Rt/Rw …… 2. Kecamatan 3. Kabupaten/Kota b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan ……………/………… (dua semester) 1. Tahun Pelajaran 2. Juli – Desember 3. Semester 4. Semester II Januari Tahun ….
Tahun
c. Peserta Didik (Daftar Peserta Didik dilampirkan) No.
Nama lengkap
NISN
Nomor KIP/KKS/ KPS
L/P Tgl Lahir
Jenjang kelas terakhir *)
Alamat
Nama Ibu Kandung
1 2 3 *) dilampiri foto copy ijazah terakhir/raport terakhir d. Jadwal Kegiatan Pembelajaran/Pelatihan Hari/Tanggal
Pukul
Materi Pembelajaran/Pelatihan
Tutor/NST
Tempat/Lokasi
Alokasi Anggaran
Proporsi (%)
e. Rencanaa Anggaran biaya (Ringkasan) No. 1. 2. 3. 4. 5.
Komponen Biaya Penyediaan Bahan/Alat Operasional Dapodik Honorarium & Transport lokal Penyelenggaraan Penilaian Pembelajaran Pelaporan Kegiatan
1 1 1 1
Volume kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
1 kegiatan
RAB penggunaan BOP Terinci dilampirkan tersendiri
f. Format Silabus Pembelajaran Kompetensi Dasar Pembelajaran
Materi Pembelajaran
Topik Pembelajaran
Metode Pembelajaran
Hasil yang diharapkan
Alokasi Waktu
Sumber Belajar/ Alat
g. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) --------------------------------------------------------------------------------------------------RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PROGRAM PAKET B Nama Lembaga NPSN Mata Pelajaran Topik Bahasan Alokasi waktu Pertemuan ke Kelas Semester Tahun Pelajaran
: : : : : : : : :
………………………… ………………………… ……………………….. ………………………… …………… Jam ………………………… ……………....………… ………………………… …………../……………..
Standar Kompetensi ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................ Kompetensi Dasar ......................................................................................... ................. ......................................................................................... ................. Indikator ......................................................................................... ................. ......................................................................................... ................. Tujuan Pembelajaran ......................................................................................... ................. ......................................................................................... ................. Materi Pembelajaran ......................................................................................... ................. Metode Pembelajaran ......................................................................................... ................ ......................................................................................... ................ Karakter Peserta Didik yang Diharapkan ......................................................................................... ................ ......................................................................................... ................
Langkah-Langkah Pembelajaran: Kegiatan Awal: ............................................................. ............... ................................................................... .............. Kegiatan Inti : Eksplorasi : ............................................................. …………… Elaborasi :
............................................................. ……………
Konfirmasi: ............................................................. …………… Kegiatan akhir .......................................................... ............. Alat dan Sumber Belajar: Buku Sumber: ............................................................................................................ Alat Peraga : ............................................................................................................ Mengesahkan
……. 20…../…..
Ketua Lembaga
Tutor Mata Pelajaran
________________
___________________
NUPTK …………..
NUPTK ……………..
h. Format Evaluasi Proses Pembelajaran INSTRUMEN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B Nama Tutor : ………………………………… NUPTK
: …………………………………
Mata Pelajaran Beri tanda
: ………………………………..
silang (X)
pada huruf a, b, c, d, atau e
sesuai jawaban yang
dimaksud No.
Indikator
1.
Tutor membuat RPP
2.
Tutor membuat bahan pembelajaran Tutor membuat alat peraga/menggunakan media pembelajaran Penguasaan tutor terhadap mata pelajaran Kemampuan tutor menjelaskan pokok bahasan Kemampuan komunikasi tutor
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
Kemampuan tutor menggunakan alat peraga Kemampuan memberi contoh yang relevan dengan topik bahasan Tingkat kehadiran tutor
Kemampuan tutor mendorong peserta didik aktif dalam pembelajaran (participatory learning) 11. Menumbuhkan motivasi belajar peserta didik 12. Ketepatan waktu pelaksanaan proses pembelajaran
Deskripsi hasil Evaluasi a: e: a: e: a: e:
5, 1 5, 1 5, 1
b: 4,
c: 3,
d. 2,
b: 4,
c: 3,
d. 2,
b: 4,
c: 3,
d. 2,
a: e: a: e: a: e: a: e: a: e:
5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1
b: 4,
c: 3,
d. 2,
b: 4,
c: 3,
d. 2,
b: 4,
c: 3,
d. 2,
b: 4,
c: 3,
d. 2,
b: 4,
c: 3,
d. 2,
a: e: a: e:
5, 1 5, 1
b: 4,
c: 3,
d. 2,
b: 4,
c: 3,
d. 2,
a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 1 a: 5, b: 4, c: 3, d. 2, e: 1 …………………………………… 2017 Ketua Lembaga Penyelenggaraan
……………………………………………..
i. Format Evaluasi Perkembangan Peserta Didik EVALUASI PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B Nama Peserta Didik : ……………………………… NISN : ……………………………… Mata Pelajaran : …………………………….. Semester : ……………………………... Tahun Ajaran : ……………………………... Semester : ……………………………… No . 1.
Aspek
Deskripsi Penilaian
2. 3. 4 5 6 7 8
………………,………………., 2017 Tutor Mata Pelajaran …………………………………………….. NUPTK …………………………………. LAMPIRAN dengan urut-urutan: 1. rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat (asli ). 2. fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga. 3. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. fotocopy kartu tanda penduduk ketua lembaga. 5. fotocopy akte notaris pendirian/ pembentukan lembaga dan/ atau ijin pendirian/ operasional lembaga dari instansi berwenang. 6. Fotocopy sertifikat Akreditasi BAN PNF
Format Program BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar – 02: Contoh Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA SURAT REKOMENDASI Nomor: .................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: .......................................................................
Jabatan
: .......................................................................
Alamat
: .......................................................................
dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga
:.......................................................................
Ketua Lembaga
: .......................................................................
Alamat Lembaga
: .......................................................................
No. Tlp/HP
: .......................................................................
Fax
:.......................................................................
adalah benar keberadaannya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan layak
mengajukan
bantuan
operasional
penyelenggaraan
penyelenggaraan
program Pendidikan Kesetaraan Paket A/B* tahun 2017 kepada Direktorat Pembinaan
Pendidikan
Masyarakat
(Direktorat
Pembinaan
Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ......................................... 2017 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) ……….............. Tanda tangan/stempel (..................................................) *) coret yang tidak perlu
Format Program BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar – 03 : Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Sesuai Permenkeu No. 60/PMK./05/2015
KOP LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
1. 2. 3. 4.
Nama Lembaga Penerima NUPTK Alamat Lembaga Nama Bantuan
: ………………………………………………….. : ............................................................. : ............................................................. : .............................................................
Saya yang bertanda tangan di bawah ini Bertindak untuk dan atas nama PKBM/Lembaga……. penerima bantuan Pendidikan Kesetaraan Paket B menyatakan dengan sesungguhnya: 1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima; 2. Sanggup menyimpan dengan sebaik-baiknya sampai waktu yang ditetapkan seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan; 3. Bersedia diperiksan/diaudit bukti-bukti terkait penggunaan BOP terkait oleh aparat pengawas fungsional pemerintah. Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
..............................., 2017 Ketua/Kepala……….. (diisi nama lembaga)
....................................... NUPTK …………………….
Format Program BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar – 04: Format Surat Pernyataan Kesanggupan
KOP LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama Lembaga Penerima : .............................................................. 2. Alamat Lembaga : .............................................................. 3. NUPTK : ………………………………………………….. 4. Nama Bantuan : .............................................................. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Bertindak untuk dan atas nama PKBM/Lembaga……. penerima bantuan Pendidikan Kesetaraan Paket B menyatakan dengan sesungguhnya bersedia menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket B sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
..............................., 2017 Pimpinan/Ketua Lembaga
....................................... NUPTK ……………………..
Format Program BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar – 05: Contoh Laporan Akhir LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B TAHUN PELAJARAN 2017/2018 A. SAMPUL LAPORAN: • Nama Program : …….......................…..... • Nama Lembaga : …….......................…..... • NPSN : …………………………. . Alamat Lengkap : …….......................…..... • Nomor Telp/Fax/HP/Email : …….......................…..... • Tahun Pelajaran Laporan : …….......................…..... B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1) Latar Belakang 2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan 2) Sasaran kegiatan (data dan informasi tentang Peserta Didik sebagai peserta program) 3) Tutor/tenaga ahli/pelatih/nara sumber yang mendukung pelaksanaan program 4) Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan 5) Jadwal pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan 6) Langkah dan proses pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan 7) Rincian penggunaan dana 8) Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan 9) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan 10) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut pembelajaran dan pelatihan pasca kegiatan. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP LAMPIRAN 1. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 2. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan 3. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
Format Program BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar – 06: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA No. 1
Kegiatan
Volume
Identifikasi calon WB dan tutor/NST: a. … b. dst
2
ATK WB dan Penyelenggara: a. … b. dst
3
Pengadaan
alat/bahan
keterampilan: a. … b. dst 4
Pembelajaran
dan
Pelatihan
Keterampilan: a. … b. dst 5
Penyelenggaraan kegiatan: a. … b. dst
6
Transport
tutor/pelatih
keterampilan: a. … b. dst 7
Dokumentasi dan sosialisasi a. … b. dst
8
Penilaian
pembelajaran
pelatihan keterampilan: a. … b. dst Jumlah
dan
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
(Rp)
(3) x (4)
Format Program BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar – 07: Contoh Format Buku Kas Umum FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM No
Tanggal
Nomor
Uraian
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Bukti
Mengetahui
Dibuat oleh:
Ketua Lembaga
Bendahara STEMPEL LEMBAGA
Nama Jelas
Nama Jelas
Direktur Jenderal, ttd Harris Iskandar Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
Agus Salim NIP 196308311988121001
