PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN DAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, penertiban dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan jasa titipan dan telekomunikasi di Kota Tarakan, maka perlu untuk mengatur tata cara penyelenggaraan jasa titipan dan telekomunikasi; a. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penyelenggaraan Jasa Titipan dan Telekomunikasi dalam suatu Peraturan Daerah Kota Tarakan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276); 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 11. Peraturan …..
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri D) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D); 12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 21 Seri D). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN DAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA TARAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tarakan; 6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota; 8. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan; 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan atau tidak melakukan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk lainnya; 10. Izin adalah hak yang diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk penyelenggaraan jasa titipan dan telekomunikasi; 11. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada penyelenggara jasa titipan yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku; 12. Pengusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan suratpos jenis tertentu, paket dan uang dari pengiriman kepada penerima dengan memungut biaya; 13. Suratpos jenis tertentu adalah jenis kiriman berupa barang cetakan, suratkabar, sekogram dan bungkusan kecil; 14. Paketpos adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu; 15. Barang Cetakan adalah hasil penggandaan tulisan dan/atau gambar diatas kertas atau fotografis meliputi penggunaan blok stensil atau negatif dan dikrim terbuka baik dalam sampul atau tidak; 16. Surat …..
16. Surat Kabar adalah barang cetakan berupa warta harian yang memnuhi persyaratan tertentu; 17. Sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman untuk keperluan tunanetra diatas kertas atau bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan tertentu; 18. Bungkusan Kecil adalah suratpos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang dan yang memenuhi persyaratan tertentu 19. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, potik, radio atau sisitem elektromagnetik lainnya; 20. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan dan keamanan; 21. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; 22. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi; 23. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. BAB II PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN Pasal 2 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang mengadakan penyelenggaraan jasa titipan wajib memiliki izin dan atau rekomendasi dari Kepala Daerah; (2) Bentuk penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari : a. Suratpos jenis tertentu; b. Paket; c. Uang. (3) Izin dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari : a. Izin Pengusahaan Jasa Titipan Intra Kabupaten/Kota; b. Izin Cabang; c. Izin Agen; d. Rekomendasi untuk Pendirian Izin Nasional. (4) Permohonan izin dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan dengan melengkapi atau melampirkan persyaratan perizinan yang telah ditetapkan; (5) Setiap izin dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dikenakan biaya perizinan; (6) Persyaratan dan besaran biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB III PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Pasal 3 (1) Setiap penyelenggaraan telekomunikasi berupa penyelenggaraan penggunaan antene parabola sistem distribusi (TV Kabel) wajib memiliki izin dari Kepala Daerah; (2) Permohonan …..
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan dengan melengkapi atau melampirkan persyaratan perizinan yang telah ditetapkan; (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali; (4) Setiap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dikenakan biaya perizinan dan biaya daftar ulang perizinan; (5) Persyaratan dan besaran biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 4 Perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan penggunaan antene parabola sistem distribusi (TV Kabel) wajib memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV LARANGAN Pasal 5 Setiap izin yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilarang dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 (1) Pembinaan dan pengawasan meliputi pengendalian operasional terhadap penyelenggaraan jasa titipan dan telekomunikasi dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan; (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menyangkut aspek administrasi dan operasional. BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 7 (1) Pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran. BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 8 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang …..
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perhubungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perhubungan; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perhubungan; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perhubungan; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perhubungan; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perhubungan; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perhubungan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 27 April 2004 WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF SK Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 17 Seri E-07 Tanggal 30 April 2004 SEKRETARIS DAERAH, ttd Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
