PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN MEMBUAT DAN USAHA TAMBAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG, Menimbang
:
a. Bahwa dalam upaya meningkatkan usaha tambak agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan; b. Bahwa salah satu usaha pembinaan adalah melalui pemberian ijin membuat dan usaha tambak; c. Bahwa atas dasar tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ; 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3818); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomr 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG RETRIBUSI IJIN MEMBUAT DAN USAHA TAMBAK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Subang; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang; c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang; d. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Subang; e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang pada Bank Jabar Cabang Subang;
f.
g. h. i. j.
k.
l.
m. n. o. p. q.
Tambak adalah genangan air payau pada tanah pantai yang dibatasi oleh pematang atau tanggul dan sengaja dibuat untuk pemeliharaan dan pengusahaan ikan dan atau udang serta biodata lainnya; Pembuat tambak adalah perorangan dan badan hukum yang membuat tambak baru dan atau memperluas tambak yang telah ada; Pengusaha tambak adalah perorangan dan badan hukum yang menjalankan usaha tambak; Ijin adalah membuat tambak dan ijin usaha tambak; Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi (W R) baik pokok dan bunga, kekurangan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi; Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang; Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan diwajibkan untuk membayar retribusi termasuk pemungut dan pemotong retribusi; Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah; Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
BAB II PEMBUATAN TAMBAK
(1) (2) 3)
(4) (5)
Pasal 2 Pembuatan tambak dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin membuat tambak dari Bupati. Ijin membuat tambak akan diperoleh apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bupati. Syarat-syarat yang disebut pada ayat (2) pasal ini adalah : a. Gambar situasi tambak; b. Surat keterangan tentang pemilikan/sewa/garap dari Kepala Desa; c. Fotocopy KTP; d. Fotocopy tanda bukti pembayaran ijin membuat tambak; e. Fotocopy akte pendirian bagi perusahaan yang berbentuk Badan Hukum; Ijin membuat tambak dikenakan biaya untuk satu hektar sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah); Biaya tersebut hanya dilakukan sekali kecuali apabila ada perluasan tambak.
BAB III PENGUSAHAAN TAMBAK
(1) (2) (3) (4)
Pasal 3 Pengusahaan tambak yang seluruhnya menggunakan modal dan atau tenaga nasional dapat dilaksanakan setelah mendapat Ijin Usaha dari Kepala Daerah. Ijin Usaha Tambak sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperoleh apabila sudah mendapat Ijin Membuat Tambak. Setiap Ijin Usaha Tambak dikenakan Retribusi Ijin yang dihitung berdasarkan pola dan tingkat teknologi pemeliharaan/pengusahaan yang ditetapkan. Besarnya Retribusi Ijin sebagimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
(5) (6)
(1)
(2)
a. Pemeliharaan/pengusahaan ikan Sebesar …….. Rp. 10.000,-/Ha/th b. Pemeliharaan/pengesahaan ikan dan Udang dengan teknologi sederhana Sebesar …….. Rp. 20.000,-/Ha/th c. Pemeliharaan/pengesahaan ikan dan Udang dengan teknologi madya / Semi insentif Sebesar …….. Rp. 30.000,-/Ha/th d. Pemeliharaan/pengesahaan udang dan biodata lainnya dengan teknologi maju / insentif Sebesar …….. Rp. 40.000,-/Ha/th Penetapan Tingkat Teknologi pemeliharaan/pengesahaan didasarkan pada padat penebaran ikan atau udang sesuai dengan standar yang berlaku. Biaya tersebut dalam ayat (4) pasal ini harus lunas dibayar pada waktu penyerahan surat permohonan ijin dan disetorkan ke kas Daerah. Pasal 4 Surat Ijin Usaha Tambak berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah. Her Registrasi dilakukan setiap tahun dengan biaya Rp. 5.000,-/Ha. Untuk kepentingan penelitian, percobaan dan ilmu pengetahuan dibebaskan dari pembebanan biaya atas persetujuan Kepala Daerah.
BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 5 Pemegang Surat Ijin wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Kepada setiap pemegang ijin apabila diadakan pemeriksaan harus dapat menunjukan surat ijin. Bagi wali/kuasa pemegang surat ijin yang ditunjuk harus dapat memperlihatkan kuasa penunjukan dari pemegang surat ijin. Tanah sempadan yang terletak disebelah kanan dan kiri saluran tidak dibenarkan untuk digarap. Tidak dibenarkan mengubah, membendung, merusak dan melakukan tindakantindakan lainnya yang dapat mengakibatkan rusaknya pematang dari saluran sehingga kelancaran jalannya air tertanggu.
BAB V TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
(1)
(2)
(3)
Pasal 6 Untuk mendapatkan data wajib Retribusi perlu dilaksanakan Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan. Setelah formulir dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
BAB VI TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
(1) (2) (3)
Pasal 7 Penetapan Reribusi berdasarkan SPRD dengan menerbitkan SKRD. Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan. Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 8 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yng menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.
BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
(1)
(2)
(3)
(1) (2)
(3) (4)
(1) (2) (3)
Pasal 9 Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunkan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala daerah. Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanki administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) dnegan menerbitkan STRD. Pasal 10 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 11 Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran. Setiap pembayaran dicatat dalam buku pemerimaan Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN
(1)
(2) (3)
Pasal 12 Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 13 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Kapala Daerah.
BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanaan dan pembebasan Retribusi; (2) Tata Cara Pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN Pasal 15 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yng dalam Penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya; (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar; (4) Permohonan pembentulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya; (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima; (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
BAB XI KEBERATAN Pasal 16 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya; (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membanyar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 17 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan keberatan yang bersangkutan; (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (4) Tata cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XII PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilalui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu) bulan). (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut. (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar (SKRDLB). (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. (7) Tata cara pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB XIII KEDALUARSA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV TATA CARA PENGAHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA Pasal 20 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengn Peraturan Daerah.
BAB XV WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 21 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah. Pasal 22 (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan Ijin Membuat dan Usaha Tambak wajib membayar retribusi. (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus).
BAB XVI INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB Pasal 23 Pemungut, pengelola dan penanggung jawab retribusi Dinas/Unit Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
BAB XVII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 24 (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2,3 dan 6 diancam kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 (1) Pembuatan tambak dan saluran serta pengusahaannya dibina oleh Dinas. (2) Pembuatan saluran induk tambak dan saluran skunder serta rehabilitasinya diusahakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Surat ijin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya surat ijin tersebut kecuali bila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (4) Sebelum ketentuan Kepala Daerah yang dimaksud ayat 3 (tiga) pasal ini ditetapkan pemegang ijin harus senantiasa menyesuikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis Pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 07/DPRD/1974 tentang Tata cara pelaksanaan pengusahaan perempangan/tambak disepanjang dataran pantai dalam wilayah Kabupaten Subang, serta hal-hal yang bersangkutan dengan itu tidak berlaku lagi. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.
Ditetapkan di Subang Pada Tanggal 20 Maret 2002
BUPATI SUBANG
H. R O H I M A T Diundangkan di Subang Pada tanggal : 28 Maret 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, TTD H.N. ARIS SUMARNA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2002 NOMOR 08
