26 APRIL 2005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK SERI C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 06 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN KESENIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,
Menimbang
: bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan kesenian, maka perlu mengatur Retribusi Izin Penyelenggaraan Kesenian dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1.
2. 3.
4.
5. 6.
Undang?Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten? Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)? sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan??? Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
03
7. 8. 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan
BUPATI NGANJUK
M E M U T U S K A N? :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN KESENIAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Nganjuk . 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk . 3. Bupati, adalah Bupati Nganjuk . 4. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah? retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan penyelenggaraan kesenian. 7. Retribusi Izin Penyelenggaraan Kesenian yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Penyelenggaraan Kesenian. 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran. 9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan alamat dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. 11.
12.
13. 14. 15.
16.
17. 18. 19.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan kesenian adalah penyelenggaraan pertunjukan karya seni yang bersifat komersial. Seniman adalah seseorang yang mampu menghasilkan karya seni antara lain pelukis, penyanyi, waranggono pesinden, waranggonolangen tayub, pelatih seni, dalang, pemusik, perias manten, pramugari langentayub, pesulap, pelawak, pranotocoro/MC dan sejenisnya. Organisasi Kesenian adalah organisasi yang beranggotakan para seniman sebagai wadah berkreatifitas antara lain karawitan, jaranan, ketoprak, ludruk, wayang orang, reog, musik bernafaskan islam, campursari, orkes, band, drumband, cokekan/siteran, teater, kentrung, pencak silat, dan sejenisnya. Nomor Induk Kesenian adalah Nomor Induk yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada seniman dan organisasi kesenian. Advis adalah surat izin pentas yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada seniman dan organisasi kesenian sebagai persyaratan pentas di dalam daerah ; Rekomendasi adalah surat izin pentas yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada seniman dan organisasi kesenian sebagai persyaratan pentas ke luar daerah ;
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Kesenian, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya izin penyelenggaraan kesenian.
Pasal 3
Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin penyelenggaraan kesenian, baik di dalam maupun ke luar daerah. ????????????????????????????????????? Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi, Badan dan atau organisasi kesenian yang?? memperoleh jasa penyelenggaraan kesenian. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
Retribusi Izin Penyelenggaraan Kesenian digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV KETENTUAN PERIZINAN Pasal 6
(1) (2)
Setiap seniman, Badan dan atau? organisasi kesenian yang akan menyelenggarakan kesenian wajib memiliki izin dari Bupati. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. b. c.
Kartu Nomor Induk Kesenian ; Advis ; Rekomendasi.
BAB V KARTU NOMOR INDUK KESENIAN Pasal 7
(1)
(2)
Kartu Nomor Induk Kesenian diberikan kepada : a. Seniman ; b. Badan dan atau Organisasi Kesenian. Tata cara pemberian Kartu Nomor Induk Kesenian dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud?? pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 8
Kartu Nomor Induk Kesenian berlaku selama 1 (satu) tahun dalam tahun berjalan dan wajib daftar ulang.
BAB VI
ADVIS DAN REKOMENDASI
Pasal 9
(1) (2)
Setiap seniman, Badan dan atau organisasi kesenian yang akan tampil untuk pentas diwajibkan mendapat? advis atau rekomendasi dari Bupati. Tata cara pemberian Advis atau rekomendasi dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR ?DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 11
(1)
Setiap pemberian Kartu Nomor Induk Kesenian, Advis atau Rekomendasi dan daftar ulang Kartu Nomor Induk Kesenian dikenakan retribusi. (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Kartu Nomor Induk Kesenian : 1. Seniman perorangan sebesar? Rp. 10.000,-? (sepuluh ribu rupiah) ; 2. Badan dan atau Organisasi kesenian? sebesar Rp. 10.000,-? (sepuluh ribu rupiah). Advis : b. 1. Seniman perorangan sebesar? Rp.? 2.000,- (dua ribu rupiah); 2. Badan dan atau Organisasi kesenian? sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). c. Rekomendasi : 1. Seniman? perorangan sebesar? Rp.? 5.000,- (lima ribu rupiah) ; 2. Badan dan atau Organisasi kesenian? sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
d. ??Perpanjangan Kartu Nomor Induk Kesenian 1. Seniman? perorangan sebesar? Rp.? 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; 2. Badan dan atau Organisasi kesenian? sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
BAB? IX LARANGAN DAN MASA BERLAKU
Pasal 12 Pemegang Nomor Induk Kesenian dilarang : a. Pentas/menyelenggarakan kesenian apabila masa berlaku Nomor Induk Kesenian telah habis ; b. Melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam Nomor Induk Kesenian. Pasal 13
(1)
(2)
Nomor Induk Kesenian? perorangan dicabut apabila : a. Pemegangnya meninggal dunia; b. Melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; c. Atas? permohonan? sendiri? dari? pemegang Nomor?? Induk? Kesenian. Nomor Induk Badan dan atau organisasi kesenian dicabut apabila : a. Atas permohonan badan dan atau organisasi kesenian sendiri ; b. Badan dan atau organisasi kesenian dimaksud membubarkan diri ; c. Masa berlaku habis dan tidak memperpanjang lagi.
BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 14
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Izin Penyelenggaraan Kesenian diberikan.
BAB XI SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 15
Saat retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 16
(1) (2) (3)
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah.
BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17
(1)
(2)
(3)
Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari nilai retribusi yang terutang. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18
(1)
(2) (3)
Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat Bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Surat bayar/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19
(1) (2) (3)
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan? wajib retribusi. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 20
(1)
(2)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran atau ; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.?????
BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21
(1) (2)
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan? kesenian dilakukan oleh Bupati. Tata cara pembinaan, pengendalian? dan pengawasan atas penyelenggaraan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVIII KETENTUAN? PENYIDIKAN
Pasal 22
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
(2)
(3)
Daerah ; Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)? adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. Menghentikan penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 23
(1)
(2)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud? dalam Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama? 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.
BAB? XX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Izin Penyelenggaraan Kesenian yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XXI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk . Ditetapkan?????? NGANJUK
:??
pada tanggal ????:?? 25 April 2005
BUPATI NGANJUK, dto. ?SITI NURHAYATI
Diundangkan di Nganjuk pada tanggal
26? April? 2005
SEKRETARIS DAERAH
dto.
SUMARL AN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK? TAHUN 2005? NOMOR 03 SERI C
Disalin sesuai dengan aslinya,
ASISTEN TATA PRAJA
d.t.o
AGUS SUSANTO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP 010 164 752
PENJELASAN? ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR?? 06?? TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN KESENIAN
I.
II.
PENJELASAN UMUM Bahwa? dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana retribusi di bidang kesenian termasuk jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, oleh karena itu perlu adanya pembinaan, pengawasan, penertiban dan pelayanan pemberian izin serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen/surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah? dalam rangka pemungutan retribusi penyelenggaraan kesenian. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
