PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: Bahwa untuk melaksankan ketentuan pasal 64 ayat (1) Keputusan mentewri Dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tetang penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.
Mengingat
: 1 Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang – undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1965 tanggal 6 Pebruari 1965); 3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999, tambahan lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Nomor 72 tahun 1999, tambahan lembaran negara Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran negara Nomor 3038 tahun 1974); 6. Keputrusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan undang – undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan; 9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mengenai Desa; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : a. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik; b. Desa adalah desa – desa di Kabupaten Gresik; c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahanyang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa beserta badan perwakilan Desa; d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa; e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampun dan menyalurkan
aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa; f. Anggaran pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana Operasional tahunan daripada program umumpemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka – angka rupiah, disatu pisak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa; g. Tahun Anggaran desa adalah Anggaran Desa yang bersangkutan berlaku dalam 1 (satu) tahun, Anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember. BAB II TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN Bagian pertama Penetapan Anggaran Desa Pasal 2 Anggaran pendapatan dan belanja Desa ditetapkan dalam peraturan Desa setiap tahun Anggaran oleh kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD selambat – lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD kabupaten. Pasal 3 Bentuk dan susunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 4 (1) Susunan Anggaran pendapatan dan belanja Desa terdiri dari Anggaran penerimaan dan pengeluaran; (2) Anggaran penerimaan terdiri dari; a. Sisa lebih Anggaran tahun lalu;
b. Penerimaan Desa tahun berjalan yang dikelompokkan dalam sumber pendapatan desa yaitu : i. Pendapatan Asli Desa yang meliputi : 1. Hasil Usaha desa; 2. hasil kekayaan desa; 3. hasil swadaya dan partisipasi; 4. hasil gotong royong; 5. lain – lain pendapatan ang sah ii. Bantuan Pemerintah Kabupaten meliputi : 1. Bagian dari perolehan Pajak dan retribusi Daerah; 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten iii. Bantuan Pemerintah dan pemerintah propinsi iv. Sumbangan pihak ketiga v. Pinjaman Desa (3) Anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang meliputi: a. Pengelurana rutin terdiri dari : i. belanja Pegawai ii. Belanja Barang iii. Belanja Pemeliharaan iv. Belanja Perjalanan Dinas v. Belanja lain - lain b. Pengeluaran pembangunan dikelompokkan berdasarkan dengan petunjuk Bupati. Bagian kedua Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Pasal 5 Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa meliputi penyusunan Anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan dan perhitungan anggaran,
Pasal 6 (1) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa dari Unsur Perangkat Desa selain Sekretaris setelah mendapat persetujuan BPD; (2) Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bendahara Desa wajib menyelesaikan administrasi keuangan desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku administrasi keuangan desa setelah mendapatkan pesetujuan dari Kepala Desa. Pasal 7 (1) Pengelurana keuangan desa tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk mengeluarkan tersebut tidak atau tidak cukup dalam Anggaran Desa; (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa. BAB III PEMBAHASAN ANGGARAN Pasal 8 (1) Anggaran Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa; (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan persetujuan BPD; (3) Dalam hal Anggaran Desa pada tahun yang berjalan belum ditetapkan, digunakan Anggaran Desa tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan Desa. Pasal 9 (1) Dalam hal BPD menolak rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Desa, baik sebagian atau seluruhnya harus disertai penjelasan dan petunjuk penyempurnaannya; (2) Berdasarkan petunjuk penyempurnaan, Anggaran desa disusun kembali dan segera disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan
BAB IV PERUBAHAN ANGGARAN Pasal 10 Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Desa yang telah ditetapkan, dilakukan perubahan Anggaran yang dituangkan dalam peraturan Desa. Pasal 11 Peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja desa ditetapkan oleh kepala Desa dan belanja Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD. BAB V PERHITUNGAN ANGGARAN Pasal 12 Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ditetapkan dengan peraturan Desa selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DESA Pasal 13 (1) Pengelolaan Anggaran dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa kepada BPD pada tiap – tiap akhir tahun anggaran; (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini. BAB VII PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 14 Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan anggaran desa dilakukan oleh BPD. Pasal 15 Apabila Kepala Desa melakukan penyelewengan atas keuangan desa, BPD berhak meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada kepala Desa. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Dengan berlakuknya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang angagaran Desa dan ketentuan ;lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Gresik : 8 Juli 2000
BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di Pada tanggal
: :
Gresik 21 Juli 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI C.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAB BELANJA DESA I.
PENJELASAN UMUM sebagai pelaksanaan ketenrtuan dalam undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
pemerintahan daerah dan keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 74 tahun 1999 tentang pedoman umum Pengaturan mengenai Desa, telah dimuat beberapa Materi antara lain atta cara penyusunan anggaran tata Usaha keuangan Pokok yang harus dimuat dalam Pertauran Daerah terhadap Penetapan mengenai Anggaran pendapatan dan belanja Desa, ketentuan – ketentuan tersebut harus menjadi pedoman umum penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan atau menyamakan pengertian terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
: cukup jelas
Pasal 3
: Dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Desa harus sesuai dengan Petunjuk / pedoman yang Dikeluarkan oleh Bupati pada setiap Menjelang tahun Anggaran baru. Hal ini dikandung maksud untuk keseragaman dalam penyusunan APBD (Desa)
Pasal 4
: bagian penerimaan dan bagian pengeluaran dalam peraturan Desa harus dirinci serta harus dipisahkan antara Belanja Rutin dan belanja Pembangunan.
Pasal 5
: Cukup jelas
Pasal 6
: hal ini dikandung maksud untuk memberikan bukti autentik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
Pasal 7 s/d 12
: Cukup jelas
Pasal 13
: Dalam setiap akhir tahun Anggaran kepala Desa wajib melakukan pertanggung jawaban dihadapan BPD selambat – lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran dan harus dilakukan rapt – antara Kepala Desa dengan BPD.
Pasal 14 s/d 16
: Cukup Jelas
