PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proposional kepada Daerah terutama kepada Kabupaten dan Kota; b. bahwa kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut, dipandang perlu ditetapkan secara terperinci dan sistematis, agar dapat diketahui dan dilaksanakan secara optimal, efektif serta efisien, sehingga tujuan pemberian Otonomi Daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan, demokrasi, keadilan serta pemeliharaan hubungan serasi antar Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud; c. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf b tersebut diatas, sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu menyusun kewenangan Daerah secara sistematis yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.
Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5.
Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan.
6.
Pihak lain adalah orang atau Badan Hukum yang berada diluar unsur Aparatur Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2 Kewenangan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III KERJASAMA Pasal 3 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Bupati dapat bekerjasama dengan Pihak lain, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Propinsi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4 Penjabaran kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 5
Selain seperti dimaksud Pasal 2, Kewenangan Pemerintah Daerah juga meliputi kewenangan lainnya sepanjang bukan merupakan kewenangan Pemerintah atau Pemerintah Propinsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 Perizinan dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dengan melakukan penyesuaian kewenangan, seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim. Ditetapkan di Muara Enim Pada tangga 29 September 2000 BUPATI MUARA ENIM,
AHMAD SOFJAN EFFENDIE Diundangkan di Muara Enim Pada tanggal 29 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,
ERMAN ROBAIN SIROD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR 26
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 16 TAHUN 2000 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2000 KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM No. 1 1.
BIDANG 2 PERTANIAN
01. 02. 03. 04.
05.
06.
07. 08. 09.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
KEWENANGAN 3 Perencanaan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan dan pembangunan pertanian. pengujian dan penerapan teknologi pertanian dalam Kabupaten. Pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan pengamanan tehnis sumber daya lahan, air dan hayati dalam Kabupaten. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk, herbisida dan pestisida. Pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap pengadaan, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan obat hewan. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan, penyebaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian serta sarana dan prasarana lainnya. Pemberian izin serta pemantauan dan pengawasan terhadap usaha yang bergerak dibidang pertanian. Pembinaan manajemen usaha tani, panen, pasca panen, pengelolaan hasil dan pemasaran hasil pertanian. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap perlindungan (proteksi) dan pengelolaan lingkungan usaha pertanian. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja di bidang pertanian. Penyediaan, pengumpulan dan analisa data dan statistik pertanian. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan bimbingan massal intensifikasi pertanian. Pengelolaan bali benih, Penangkaran Benih, laboratorium benih dan laboratorium hama/penyakit dibidang pertanian. Penetapan dan pengelolaan Reservaat (Suaka Perikanan) dan Restocking (Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum. Pembinaan teknis pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan. Pembinaan dan bimbingan pelayanan modal kepada petani.
K
17. Penyusunan stategi, program pendekatan dan metodelogi serta pemantapan mekanisme penyuluh pertanian. 18. Penetapan kelas kemampuan kelompok tani. 19. Peningkatan sumber daya manusia pertanian dalam Kabupaten. 20. Pengendalian Hama Terpadu. 21. Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian. 22. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani, kopeerasi, tani dan kelembagaan agribisnis. 23. Pengelolaan Perpustakaan Pertanian. 24. Penyelenggaraan pekan daerah, pameran, sayembara, perlombaan dan penyiaran pertanian. 25. Pengembangan jaringan informasi antar petani di masingmasing lokalita. 26. Pemanfaatan sumber daya lahan dan penyebaran pengembangan pertanian. 27. Pembibitan dan selisih ternak. 28. Pengawasan terhadap pakan ternak/ikan dan padang pengembalaan ternak. 29. Pengaturan peredaran dan mutasi ternak dalam Kabupaten. 30. Pembinaan dan pengawasan Kesehatan hewan. 31. Penyelenggaraan pemberian izin dan pengawasan usaha ternak, RPH/RPU dan Rumah Sakit/Klinik Hewan. 32. Pembinaan dan pengawasan pemasaran hasil pertanian. 33. Penelitian dalam bidang pertanian spesifik daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan komoditi lingkungan khusus suatu daerah. 34. Pembinaan dan pengawasan penyuluh dan veteriner dan lingkungan. 35. Penyelenggaraan dan pengawasan penyuluh dan mutu hasil pertanian. 36. Pembinaan budidaya di bidang pertanian. 37. Pengawasan, pengendalian dan Perlindungan perairan umum. 38. Penataan Lingkungan petani. 39. Pemberian izin Produksi benih dan distribusi benih Pertanian. 40. Pemberian izin alat tangkap dan penangkapan ikan. 41. Pemberian izin pembuatan/pengelolaan tempat pelelangan dan pendaratan ikan serta rekomendasi pembawaan ikan keluar Kabupaten. 42. Penelitian mutu, jumlah obat dan pakan ikan. 43. Pendirian, pengelolaan dan pengawasan tempat pelelangan dan pendaratan ikan.
2.
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
44. Pemberian informasi dan peluang di bidang Pertanian. 45. Penyelenggaraan penangggulangan wabah hama Pertanian jika terjadi eksplosif dan penyakit menular di tingkat lokal. 46. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup Pertanian. 47. Pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura. 48. Penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan. 49. Pelaksanaan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam lingkup Pertanian. 50. Penyelenggaraan penggunaan air irigasi. 51. Penyelenggaraan sertifikasi kesehatan hewan dan pemberian sertifikasi bahan pangan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 01. Penataan batas wilayah Pertambangan umum di Kabupaten. 02. Penetapan wilayah kerja usaha pengeboran air bawah tanah dalam Kabupaten. 03. Penyusunan rencana penyediaan tenaga listrik di K abupaten. 04. Penyusunan rencana jaringan listrik pedesaan di Kabupaten. 05. Pemberian izin usaha inti Pertambangan umum non radio aktif meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan (SIPD, KP, KK, PKP2B dan Pertambangan Rakyat) dalam Kabupaten. 06. Pemberian izin inti listrik, tranmisi dan distribusi dalam Kabupaten. 07. Pemberian izin pengeboran (SIP) dan pengambilan air bawah tanah (SIPA) di dalam Kabupaten. 08. Pemberian izin pengadaan dan pemakaian sarana peralatan usaha Pertambangan umum dan energi non migas di Kabupaten. 09. Pemberian rekomendasi izin pembelian, penimbunan dan pemakaian bahan peledak usaha Pertambangan umum dan enerhi non migas. 10. Pemberian izin Gudang bahan peledak untuk usaha Pertambangan umum dan energi non migas. 11. Pengawasan dan pembinaan usaha Pertambangan umum dan energi non migas. 12. Pengawasan produksi dan penjualan usaha Pertambangan umum dan energi non migas. 13. Pengelolaan reklamasi usaha Pertambangan umum.
KEHUTANAN PERKEBUNAN a. Kehutanan 3.
14. Pemberian rekomendasi pengesahan AMDAL, UKL/UPL usaha Pertambangan. 15. Penetapan nilai dan pungutan iuran Pertambangan umum di Kabupaten. 16. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya non migas dan mineral di luar radio aktif. 17. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya air bawah tanah. 18. Penetapan wilayah kerja usaha Pertambangan umum. 19. Pengembangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pertambangan umum. 20. Penetapan dan Penyelenggaraan serta pengawasan distribusi ketenagalistrikan yang tidak termasuk dalam grid nasional. 21. Penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah. 22. Penyelenggaraan dan penyelidikan bencana alam geologi. DAN 01. Penyusunan rencana makro Kehutanan Kabupaten. 02. Penyusunan rencana teknis lapangan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dalam Kabupaten. 03. Penyusunan rencana teknis penghijauan dan reboisasi dalam Kabupaten. 04. Penyusunan perwilayahan desain pengendalian lahan dalam Kabupaten. 05. pelaksanaan identifikasi Enclape dalam kawasan hutan di dalam Kabupaten. 06. Penyelenggaraan identifikasi lokasi dan populasi satwa buru. 07. Pengelolaan taman hutan raya, hutan lindung dan hutan produksi dalam Kabupaten. 08. Pengaturan, dan pemberian perizinan pemanfaatan dan pemungutan hasil kayu dan bukan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindugi dalam Kabupaten. 09. Pengaturan dan pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dalam Kabupaten. 10. Pengaturan dan pemberian perizinan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam. 11. Pengaturan dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pengesahan pariwisata alam, pengesahan Taman Buru, usaha perburuan, penangkapan Flora dan Fauna, lembaga Konservasi dan usaha Perkebunan.
b. Perkebunan
12. Pemberian izin penggunaan alat dan mesin dibidan Kehutanan. 13. Pengaturan pengelolaan hutan rakyat dan hutan milik. 14. Penyelenggaraan pembinaan hutan kemasyarakatan. 15. Pembinaan dan penyelenggaraan usaha budi daya lebah dan sutra alam. 16. Pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada daerah aliran sungai dalam Kabupaten. 17. Penyelenggaraan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air, reklamasi, system silvikultur, budi daya dan pengolahan, reboisasi dan penghijauan. 18. Perlindungan dan pengamanan hutan, lahan dan hasil hutan dalam Kabupaten. 19. Pengawasan peredaran hasil hutan dalam Kabupaten. 20. Penelitian, pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manuasia bidang Kehutanan. 21. Penyuluhan dibidang Kehutanan. 22. Pembinaan generasi muda pelestari alam. 23. Pembinaan, pengendalian peredaran dan gangguan satwa liar dan habitatnya. 24. Penyelenggaraan Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK – DAS) 25. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan dan kebun. 26. Penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung. 27. Pengesahan rencana tebang tahunan. 28. Pemberian izin dan pengawasan usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan. 29. Pemberian izin usaha dan pengawasan distribusi sarana produksi Kehutanan. 30. Penyelenggaraan dan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung. 31. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan. 01. Pengujian dan penetapan teknologi Perkebunan. 02. Pendataan dan identifikasi sumber daya lahan dan areal Perkebunan. 03. Penyusunan pengelolaan data statistik Perkebunan. 04. Penyusunan rencana operasional pola pengembangan Perkebunan. 05. Penyelenggaraan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi Tanaman Perkebunan.
4.
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN a. Perindustrian
b. Perdagangan
06. Pemberian izin dan pengawasan usaha Perkebunan dan penangkaran benih. 07. Pengawasan operasional pengadaan, peredaran, penggunaan dan pemusnahan sarana produksi. 08. Pengadaan alat dan mesin Perkebunan serta memfasilitasi penggunaannya dalam Kabupaten. 09. Pelaksanaan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan. 10. Pembinaan dan pengawasan operasional pengolahan dan pemasaran hasil tanaman Perkebunan. 11. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi petani Perkebunan. 12. Pendataan dan analisa kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja Perkebunan. 13. Pelaksanaan pengadaan bibit dan sarana pengolahan hasil Perkebunan. 14. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan sesuai dengan Rencana Tata Raung Kabupaten/Kota. 15. Pemberian izin usaha dan pengawasan distribusi sarana produksi Perkebunan. 16. Pengaturan penyuluhan Perkebunan. 17. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan areal Perkebunan. 01. Penerbitan Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri. 02. Pembinaan dan pengembangan industri. 03. Pengawasan terhadap mutu/kualitas produk tertentu yang ada/beredar. 04. Pengendalian dan Pengawasan teknis terhadap industri. 05. Pengawasan dan penyuluhan terhadap pencemaran industri. 06. Pengawasan produk wajib standar Nasional Indonesia. 07. Pengolahan dan publikasi data dan informasi industri. 08. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya. 09. Pemberian izin usaha dan Pengawasan izin kawasan industri sesuai dengan Rencana Tata ruang Kabupaten/Kota. 10. Memfasilitasi pelatihan teknis manejemen untuk pengusaha kecil dan ketrampilan untuk pengrajin. 11. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha. 12. Pengendalian pencemaran dan limbah industri. 01. Pengembangan usaha perdagangan.
5.
PERKOPERASIAN
02. Pembinaan dan Pengawasan usaha perdagangan. 03. Penerbitan Izin Tempat Usaha, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Pasar Modern dan Tanda Daftar Perusahaan. 04. Penerbitan Izin Usaha Perdagangan minuman berakohol, Usaha Penjualan berjenjang (Multi Level Marketing). 05. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran keagenan/distributor, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dan Tanda Daftar Gudang. 06. Pengawasan harga dan aspek non harga bahan pokok dan strategis. 07. Promosi dan pengembangan ekspor daerah. 08. Pengumpulan/pengelolaan dan penyebaran informasi pasar. 09. Penyelenggaraan tera/tera ulang, ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya. 10. Pengawasan pemakaian ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta pengawasan pemakaian barang dalam keadaan terbungkus. 11. Penyelenggaraan dan Pengawasan perlindungan konsumen. 12. Penyelenggaraan dan Pengawasan system pergudangan. 13. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang. 01. Pembinaan Kelembagaan serta usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. 02. Pemberian rekomendasi kepada Koperasi, Pengusaha kecil dan menengah yang mengajukan kredit kepada BUMN yang melaksanakan binaan kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. 03. Pemberian rekomendasi pencairan dana kredit yang disediakan Pemerintah kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (Kredit Program). 04. Pengesahan dan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi serta penyelesaian pembubaran Koperasi. 05. Pengolahan data dan informasi perkoperasian, usaha kecil dan menengah serta fasilitas pembiayaan. 06. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. 07. Pendidikan dan latihan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. 08. Penyelenggaraan penyertaan modal pada Koperasi. 09. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem distribusi bagi koperasi.
6.
PENANAMAN MODAL
7.
KEPARIWISATAAN
10. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain. 11. Memfasilitasi permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan pemasaran untuk tumbuh serta pengembangan koperasi, Pengusaha kecil dan menengah (PKM). 01. Pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha yang tidak berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya dalam lingkup Kabupaten. 02. Perencanaan dan promosi Penanaman modal. 03. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penanaman modal. 04. Fasilitas kerja sama dengan pihak ketiga dalam bidang Penanaman modal di daerah. 05. Penyelenggaraan koordinasi Penanaman modal daerah. 06. Pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan Penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA (Penanaman Modal Baru, Perluasan dan Perubahan). 07. Pemberian Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT). 08. Pemberian fasilitas keringanan bea masuk atas pengimporan mesin/peralatan serta bahan baku dan bahan baku penolong, pemberian fasilitas perpajakan atas perolehan barang modal. 09. Pengesahan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTK). 10. Pemberian Rekomendasi TA.01 bagi Tenaga Kerja Asing. 11. Pemberian Izin Usaha Tetap (IUT). 12. Pengawasan pelaksanaan Penanaman modal. 01. Penyelenggaraan pengelolaan dan Pengawasan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. 02. Pemberian kriteria/golongan kelas Usaha Hotel, Usaha Restoran dan Usaha Perjalanan Wisata. 03. Promosi Pariwisata seni dan budaya. 04. Pemberian Izin Usaha Pariwisata. 05. Pemberian izin penyelenggaraan pameran seni dan budaya. 06. Pemberian izin operasional pemandian alam, Kolam Renang, Padang Golf, Gelanggan Permainan dan Bowling. 07. Pengembangan Wisata Agro. 08. Penetapan, perencanaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan. 09. Penilaian dan persetujuan AMDAL, UKL, dan UPL usaha kepariwisataan. 10. Pengusahaan Objek Wisata Nasional. 11. Penetapan inventarisasi dan pengaturan objek wisata.
8.
KETENAGAKERJAAN
9.
KESEHATAN
01. Pembinaan pelayanan, analisis dan penyuluhan serta informasi Pasar tenaga kerja. 02. Penyelenggaraan dan pemberian izin Bursa kerja dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. 03. Pemberian Surat Permohonan penempatan AKAD. 04. Pemberian izin di bidang ketenagakerjaan. 05. Pemberian rekomendasi rekrut Calon Tenaga Kerja. 06. Perencanaan tenaga kerja dan pogram ketenagakerjaan. 07. Pembinaan usaha mandiri dan teknologi tepat guna serta perluasan kerja. 08. Pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. 09. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan. 10. Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan. 11. Penyelenggaraan Pengawasan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja, hygiene perusahaan lingkungan kerja dan ergonomi. 12. Pembinaan dan penetapan pengupahan dalam Kabupaten. 13. Pembinaan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan purna kerja. 14. Penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktifitas tenaga kerja dan Balai Latihan Kerja. 15. Penetapan kebutuhan fisik minuman. 16. Pemberian izin penempatan dan Pemberian rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan keimigrasian. 01. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah Kabupaten. 02. Pengaturan dan pengorganisasian system Kesehatan. 03. Pengembangan dan pendayagunaan tenga Kesehatan. 04. Penggajian tenaga Kesehatan tidak tetap. 05. Penerbitan Surat Penugasan bagi tenaga Kesehatan. 06. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Kabupaten. 07. Penyelenggaraan pendidikan Tenaga Kesehatan setingkat SLTA dan D3. 08. Penilaian dan penetapan angka kredit bagi tenaga Kesehatan fungsional di Kabupaten. 09. Pemberian izin kerja/praktek tenaga Kesehatan di Kabupaten. 10. Pemberian izin tetap Pelayanan medik dan penunjang Medik di Kabupaten. 11. Pemberian izin pengawasan dan pengendalian distribusi pelayanan obat, alat Kesehatan dan bahan farmasi skala Kabupaten.
10.
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN a. Pendidikan
12. Perizinan, Pembinaan dan pengendalian sarana produksi industri makanan rumah tangga dan industri perorangan obat tradisional di Kabupaten. 13. Pengembangan system pmbiayaan Kesehatan melalui jaminan pemeliharaan Kesehatan masyarakat (JPKM) dan atau system lain. 14. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian upaya Kesehatan dasar dan rujukan dalam Kabupaten. 15. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat Narkotika, Psikotropika, Zat Adikatif, dan Bahan berbahaya dalam Kabupaten. 16. Pengaturan tarif pelayanan Kesehatan lingkup Kabupaten. 17. Penyelenggaraan sistem informasi Kesehatan Kabupaten. 18. Pengadaan dan pengelolaan obat pelayanan Kesehatan esensial, bahan farmasi dan alat Kesehatan non Kesehatan, tidak termasuk alat Kesehatan teknologi tinggi. 19. Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan Tradisional. 20. Penyelenggaraan standar minimal pelayanan Kesehatan. 21. Pemberian izin usaha dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan pelayanan dan sarana Kesehatan. 22. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular lokal. 23. Penetapan rekruitmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia. 24. Penyelenggaraan program Keluarga Berencana. 25. Penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan. 26. Pengawasan jaminan sosial Kesehatan. 27. Penyelenggaraan dan Pengawasan sertifikasi teknologi Kesehatan dan gizi. 28. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana Kesehatan. 29. Pengawasan peredaran bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan. 30. Pengawasan peredaran makanan. 31. Penyelenggaraan dan Pengawasan system jaminan pemeliharaan Kesehatan masyarakat. DAN 01. Penilaian kompetensi siswa, warga belajar dan pelaksanaan kurikulum nasional serta pedoman pelaksanaannya. 02. Pelaksanaan, penyampaian materi pelajaran pokok dan muatan lokal. 03. Pengawasan, penggunaan gelar akademik. 04. Pengaturan penggunaan biaya Penyelenggaraan Pendidikan. 05. Pengaturan, penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa. 06. Pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra daerah.
07. Pelaksanaan penerimaan siswa, mahasiswa dan masyarakat minoritas terbelakang dan tidak mampu. 08. Pendistribusian buku pelajaran pokok/modul Pendidikan untuk TK, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah. 09. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK. 10. Penetapan dan Pelaksanaan kurikulum muatan lokal TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. 11. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan Pendidikan luar sekolah serta penerapan Pelaksanaan kurikulum nasional. 12. Penetapan petunjuk penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. 13. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 14. Pelaksanaan dan pengaturan kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 15. Penyusunan rencana, pelaksanaan , pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana sekolah dan pembangunan infra serta supra struktur TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 16. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 17. Penilaian terhadap pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 18. Penetapan terhadap pelaksanaan penerimaan siswa baru TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas dasar pedoman dari pemerintah. 19. Penyelenggaraan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan program yang ditetapkan pemerintah. 20. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh atas dasar pengaturan dari pemerintah. 21. Penyelenggaraan pembinaan dan peneambangan kareir tenaga pendidikan . 22. Fasilitas peningkatan peranserta masyarakat di bidang pendidikan. 23. Penetapan kebutuhan, dan penempatan/pemindahan tenaga pendidikan. 24. Pemanfaatan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan.
b. Kebudayaan
11.
SOSIAL
25. Pengaturan soal ujian/penilaian hasil belajar sesuai kurikulum muatan lokal di Kabupaten. 26. Penilaian dan penetapan angka kredit guru. 27. Pengumpulan, Pengolahan dan Penganalisisan data pelaksanaan kegiatan pendidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 28. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga pendidik dan pegawai bidang Pendidikan. 29. Pemberian izin usaha pendidikan dan penyelenggaraan kursus-kursus bidang Pendidikan dan Kebudayaan. 30. Pengaturan, pengelolaan dan Pengembangan pendidikan luar sekolah dalam Kabupaten. 31. Pelaksanaan kegiatan pertukaran pemuda dan Pembinaan kepemudaan. 32. Penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan. 33. Penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok. 34. Penyelenggaraan dan Pengawasan pembiayaan pendidikan. 01. Pelaksanaan pemetaan/zoning pencarian pemanfaatan pemindahan penggandaan system dan kepemilikan benda cagar budaya. 02. Pengembangan Kebudayaan dalam Kabupaten. 03. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan memfasilitasi kebutuhan sarana serta prasarana Kebudayaan. 04. Pembinaan dan Pengembangan tenaga teknis Kebudayaan di tingkat TK, SD, SMU, dan SMK dalam Kabupaten. 05. Penginventarisasi benda-benda budaya daerah maupun nasional. 06. Pengembangan dan peningkatan kesenian Daerah. 01. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dibidang Kesejahteraan sosial. 02. Penyelenggaraan usaha dan pengawasan kesejahteraan sosial. 03. Bimbingan Organisasi dan bantuan sosial. 04. Penyelenggaraan system pelayanan sosial termasuk system jaminan Pelayanan dan rehabilitasi sosial. 05. Penyelenggaraan sistem informasi Kesejahteraan sosial. 06. Penyelenggaraan Taman Makam Pahlawan. 07. Penyelenggaraan penyandang cacat. 08. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Karang Taruna. 09. Pemberian izin pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya. 10. Penyelenggaraan Panti Sosial. 11. Pemberdayaan perempuan.
12. Pelaksanaan Pengembangan pelayanan komuditas adat terpencil. 13. Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial anak jalanan. 14. Pelaksanaan Pengembangan pelayanan anak putus sekolah luar negeri. 15. Pelaksanaan Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar dan yatim piatu dalam dan luar negeri. 16. Pelaksanaan pelayanan anak korban diperlakukan salah/eksploitasi. 17. Adopsi (Pengangkatan Anak). 18. Foster Care (Asuhan Anak dalam Keluarga). 19. Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia luar panti. 20. Pelaksanaan Pengembangan Peraba\n Wanita (Wanita Rawan Sosial Ekonomi). 21. Pelaksanaan Pengembangan bantuan kesejehteraan sosial fakir miskin. 22. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak luar panti. 23. Pelaksanaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial Narkoba Luar Panti. 24. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak Negara/Eka Napi Luar Panti. 25. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi Tuna Susila (WTS) Luar Panti dan Waria. 26. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial Gepeng Luar Panti dan Pemulung. 27. Penanggulangan penderita AIDS dan HIV. 28. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak cacat luar panti. 29. Pelaksanaan pelayanan eka penyakit kronis luar panti. 30. Penyelenggaraan Gerakan Kesetiakawanan Sosial. 31. Pelaksanaan Pengembangan penyuluhan sosial. 32. Pelaksanaan Pengembangan relawan sosial/pekerja sosial masyarakat (PSM). 33. Pelaksanaan Pengembangan jaminan sosial. 34. Pelaksanaan Pengembangan kesejahteraan sosial keluarga berumah tak layak huni. 35. Pelaksanaan penanggulangan korban bencana lokal. 36. Pelaksanaan pelayanan musibah berjalan lokal antar kota. 37. Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
12.
PENATAAN RUANG
13.
PERTANAHAN
38. Pelaksanaan Pengembangan pengumpulan dana sosial dan undian lokal. 39. Penyelenggaraan perizinan dan akreditasi lembaga Penyelenggara pelayanan sosial. 40. Pelaksanaan Pengembangan partisipasi sosial masyarakat. 41. Pengembangan organisasi sosial/LSM. 42. Penyelenggaraan bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang masalah sosial. 43. Penyelenggaraan penanugerahan tanda kehormatan/jasa Daerah. 01. Penyusunan rencana umum Tata Runag Kabupaten dan rencana detail kawasan dalam Kabupaten kecuali kawasan yang mempunyai kepentingan nasional. 02. Penyusunan rencana umum tata runag kota dan rencana detail tata ruang kawasan dalam Kabupaten. 03. Penyusunan rencana teknik ruang Kabupaten dan penyiapan ruang serta pengendalian manfaat ruang kawasan dalam Kabupaten. 04. Penyusunan rencana teknik ruang kota dan penyiapan ruang serta pengendalian manfaat ruang kawasan dalam kota. 05. Pengaturan kawasan terhadap pembangunan, permukiman dan pemanfaatan bangunan gedung. 06. Penetapan, penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata runag Kabupaten/Kota. 07. Pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan ruang. 08. Penyelenggaraan promosi tata ruang. 01. Penyelenggaraan dan pengawasan Hak-hak atas Tanah. 02. Pengaturan, Penyelenggaraan dan Pengawasan konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian bangunan bersejarah. 03. Pengelolaan fisik gedung dan rumah negara yang diserahkan kepada Kabupaten. 04. Pengaturan dan Pembinaan pembangunan perumahan beserta sarana dan fasilitas lingkungan perumahan. 05. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman dan perumahan. 06. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan pembuangan sampah, air limbah dan prasarana drainase daerah Permukiman. 07. Pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air bersih dengan sistem perpipaan dan sumur artetis. 08. Penetapan calon lokasi permukiman transmigrasi di wilayah Kabupaten.
14.
PEKERJAAN UMUM a. Cipta Karya
b. Bina Marga
09. Penyelenggaraan penyiapan areal/lokasi permukiman transmigrasi di wilayah Kabupaten. 10. Penyelenggaraan fasilitas dalam pengukuran pengkaplingan dan sertifikasi lahan usaha dan fasilitas umum pada lokasi permukiman transmigrasi. 11. Penataan dan penyediaan bangunan sarana dan prasarana serta lingkungan permukiman transmigrasi. 12. Pemberian izin pengawasan penggunaan daerah milik jalan (DMJ) 01. Perencanaan, (desain) Penyelenggaraan dan pengawasan Pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur. 02. Pengendalian/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik, sarana dan prasarana. 03. Pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan. 04. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 05. Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung. 06. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pelayanan umum, lapangan-lapangan, taman-taman dan perkebunan umum. 07. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran gedung/bangunan. 08. Pembinaan dan pengaturan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung. 09. Pengaturan, pengelolaan kebersihan dan sampah. 10. Pengaturan dan pengelolaan sanitasi. 11. Pengaturan dan pengelolaan air minum. 12. Pengaturan dan pengelolaan pasar. 13. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi. 01. Perencanaan Teknis dan Pembangunan atas jalan Kabupaten dan Jalan Desa. 02. Penyelenggaraan dan pengawasan serta pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa daerah sendiri sertap pemberian izin jalan bebas hambatan dalam Kabupaten. 03. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jalan dan jembatan beserta simpul simpulnya sertapPengembangannya. 04. Pengaturan dan pengelolaan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan Kabupaten. 05. Pembuatan, penyimpangan dan pemeliharaan dokumen Leger jalan Kabupaten dan jalan Desa. 06. Penetapan status, kelas dan fungsi jalan. 07. Pengawasan pemanfaatan jalan Kabupaten dan jalan Desa.
c. Pengairan
15.
PERHUBUNGAN
08. Perizinan penggunaan dan pemanfaatan Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan jalan. 09. Pemberian izin usaha jasa konstruksi (SIUKJK). 10. Penerbitan izin dispensasi kelas jalan Kabupaten. 11. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan, saluran jaringan, sarana dan prsarana jalan Kabupaten. 01. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi untuk memenuhi keperluan daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan air untuk berbagai kepentingan. 02. Pelaksanaan penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. 03. Pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan air irigasi. 04. Penetapan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna. 05. Penetapan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 06. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi beserta bangunan pelengkapnya dalam Kabupaten. 07. Pelaksanaan eksploitasi dn pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya mulai dari bangunan mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 m dari bangunan tetap. 08. Pengaturan dan pengelolaan drainase. 09. Pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi irigasi beserta bangunan pelangkapnya. 10. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapnya serta pendirian bangunan yang melintasi saluran irigasi. 11. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, penggunaan irigasi dan pemakaian air irigasi. 12. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya lingkup Kabupaten. 13. Perencanaan teknis jaringan irigasi/rawa. 14. Dokumentasi perencanaan teknis dan pembangunan jaringan irigasi. 15. Pengujian material dan fisik jaringan irigasi. 16. Pembentukan dan Pembinaan Pemberian P3A. 01. Penetapan Lokasi dan pengelolaan tempat-tempat penyebarangan. 02. Penetapan lokasi pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat Pemberian pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum dalam Kabupaten.
03. Pengaturan tentang kewajiban memberikan bantuan kepada perkumpulan dan atau Badan Hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan ramburambu dan tanda-tanda lalu lintas. 04. Pemberian izin usaha pendirian kursus mengemudi. 05. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di daerah Kabupaten. 06. Penetapan jalan tertentu di Daerah Kabupaten yang melarang pengemudi kendaraan memberikan tanda-tanda suara ditempat-tempat dan waktu tertentu. 07. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan dalam wilayah kota, dalam ibu kota Kabupaten dan jalan Kabupaten. 08. Penetapan, pengadaan, penempatan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan dalam wilayah kota, dalam ibu kota Kabupaten dan pada jalan Kabupaten. 09. Penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas dan manajemen angkutan di jalan dalam wilayah kota, dalam ibu kota Kabupaten dan pada jalan Kabupaten. 10. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Negara dalam wilayah kota dan ibu kota Kabupaten oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. 11. Penetapan larangan penggunaan jalan dalam Kabupaten dan Propinsi bagi macam-macam kendaraan bermotor dan tidak bermotor berhubungan dengan muatan sumbunya, bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu. 12. Pelaksanaan sistem informasi dan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 13. Penyusunan penetapan kelas jalan pada jalan Kabupaten dan Pemberian rekomendasi penetapan kelas jalan untuk jalan Propinsi dan Jalan Negara. 14. Pemberian izin usaha Angkutan kendaraan bermotor dan tidak bermotor. 15. Pemberian rekomendasi penerbitan STNK/BPKB serta pelaksanaan kegiatan/pembangunan yang berdampak luas terhadap lalu lintas.
16. Pemberian izin operasi angkutan penumpang dalam trayek tetap dan teratur maupun dalam trayek yang tetap dan tidak teratur untuk jaringan trayek yang meliputi dalam Kabupaten dan beberapa Kabupaten dalam satu Propinsi. 17. Penetapan tarif angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18. Penetapan, pengawasan dan pengendalian jaringan transportasi jalan dalam Kabupaten. 19. Penetapan tarif angkutan orang kelas ekonomi pada jaringan trayek dalam Kabupaten. 20. Pemberian rekomendasi dispensasi pengangkutan alat berat/angkutan barang khusus/angkutan barang umum dalam Kabupaten. 21. Pemberian izin insedentil untuk angkutan keluar Kabupaten dan Propinsi. 22. Penetapan perencanaan Pembangunan transportasi kota yang seluruhnya berada dalam Kabupaten. 23. Penetapan jaringan trayek dalam Kabupaten. 24. Penetapan pembatasan jumlah kendaraan yang beroperasi pada suatu lintasan trayek dalam Kabupaten. 25. Penetapan tarif bersubsidi untuk jaringan trayek dalam Kabupaten. 26. Pembinaan kepada pengusaha angkutan dalam Kabupaten. 27. Rekomendasi penerbitan izin operasi Angkutan Pariwisata dan sewa. 28. Penetapan tarif perpakiran. 29. Penunjukan Lokasi terminal penumpang/barang kecuali penunjukan lokasi terminal penumpang yang fungsinya melayani angkutan antar kota antar Propinsi, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal. 30. Pemberian izin, sertifikasi peralatan dan tenaga teknis bengkel umum dan pencucian kendaraan bermotor. 31. Penetapkan penentuan tambahan mengenai susunan alatalat tambahan pada mobil Bus dan Mobil Penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur. 32. Penetapan persyaratan umum mengenai Kendaraan umum tidak bermotor. 33. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor oleh swasta. 34. Pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh swasta.
35. Pemberian izin menjalankan kendaraan bermotor dengan pemasangan kereta gandengan/tempelan lebih dari 1 (satu). 36. Penetapan lokasi fasilitas serta pngelolaan parkir kendaraan bermotor. 37. Pemberian izin pembangunan dan pengoperasian fasilitas perpakiran di luar jalan. 38. Pemberian izin rekomendasi penetapan lokasi dan Desaian Terminal Tipe A. 39. Pengesahan desaian dan Lokasi terminal Tipe C. 40. Pengoperasionalan terminal Tipe A, B dan C. 41. Pengelolaan penderekan kendaraan di jalan. 42. Penyelidikan dan penyidikan pelanggar hukum di jalan khususnya tentang laik jalan kendaraan, pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. 43. Pemberian rekomendasi penetuan titik dan pengelolaan alat pengawasan dan pengamanan jalan (jembatan timbang). 44. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam wilayah kota, dalam ibu kota Kabupaten pada jalan Kabupaten dan jalan Propinsi. 45. Pelaksanaan system informasi kecelakaan lalu lintas di tingkat Kabupaten. 46. Pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta penanggulangannya. 47. Penetapan program sasaran penerbitan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan dalam Kabupaten. 48. Penetapan dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. 49. Pemberian bimbingan tehnis tata cara berlalu lintas di jalan, Danau, di Sungai dan penyeberangan. 50. Pemberian Pembinaan tentang isyarat bahaya kapal dan tanda pengesahan kapal perairan daratan. 51. Pemeriksaan kelengkapan dan kelaikan kapal sungai, danau dan penyeberangan. 52. Pengawasan kegiatan kerja, waktu kerja dan istirahat bagi awak kapal sungai. 53. Pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengoperasian sarana SDP (Sungai, Danau dan penyeberangannya). 54. pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh Pembangunan Prasarana sungai, danau dan Penyeberangannya. 55. Pemberian rekomendasi Penerbitan izin penggunaan dataran air di sungai, Danau dan alur penyeberangan.
56. Pemberian rekomendasi izin pembuatan jembatan dan Pemas, tanda lain yang melintasi alur pelayaran sungai, Danau dan Penyeberangan. 57. Pemberian rekomendasi pembersihan dan pengerukan alur sungai, Danau dan penyeberangannya. 58. Pengawasan kinerja Operasional Kereta Api. 59. Pemberian rekomendasi penetapan kecepatan Maksimum pada ruas/jaringan jalur Kereta Api tertentu. 60. Pemberian pelayanan Angkutan pada setiap lintasan Kereta Api. 61. Pengawasan keterpaduan pelayanan angkutan Kereta Api. Dengan Moda lain. 62. Pengawasan tehnis pengelolaan terminal Peti kemas dengan angkutan Kereta Api. 63. Pengawasan rekomendasi izin perlintasan antara jalur Kereta Api dengan jalan. 64. pengawasan dampak lingkungan akibat pengoperasian sarana dan prasarana Kereta Api. 65. Pengaturan dan pengawasan Pelaksanaan Pos. 66. Pemberian Pembinaan, pengawasan dan standarisasi alat/perangkat Pos dan alat Telkom/Radio. 67. Pemberian Pembinaan organisasi/asosiasi bidang Pos. 68. Pemberian izin perusahaan jasa titipan. 69. Pembinaan Filateli. 70. Pemberian izin instalator kable rumah/gedung (IKR/G). 71. Pemberian izin Frekwensi radio. 72. Penerbitan izin amatir radio dan izin penggunaan perangkat radio amatir. 73. Penerbitan izin komunikasi Radio antar penduduk (IKRAP) dan Izin penggunaan perangkat komunikasi radio antar penduduk (IPPKRAP). 74. Penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor. 75. Pengujian kendaraan bermotor. 76. Penyelenggaraan pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor. 77. Penyelenggaraan dan pengelolaan SAR daerah. 78. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota. 79. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muata dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten/Kota. 80. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan transportasi dan kelas jalan. 81. Penyelenggaraan dan pengawasan terminal.
16.
LINGKUNGAN HIDUP
17.
POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK
82. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. 83. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan trayek serta komposisi dan kelas jalan. 84. Pemberian izin dan pengoperasian angkutan. 85. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan prasarana dan sarana perkeretaapian. 86. Penyelenggaraan dan pengawasan pemberian izin penggunaan jaringan lintas sungai. 87. Pengaturan dan Penyelenggaraan perpakiran. 88. Pemberian izin dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi. 89. Pemberian izin dan Pengawasan usaha reklamasi. 90. Pemberian izin dan pengawasan usaha kegiatan selvege. 91. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa titipan. 92. Pemberian izin dan pengawasan Penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi. 93. Pemberian izin Frekwensi radio dan televisi lokal. 01. Pengendalian pencemaran air dan udara dalam Kabupaten. 02. Pengkajian dan pembinaan teknis AMDAl dalam Kabupaten. 03. Pengendalian Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) dalam Kabupaten. 04. Pengendalian pengelolaan dan pengawasan Lingkungan Hidup dalam Kabupaten. 05. Pelaksanaan Pengamanan dan pelestarian sumber daya air dalam Kabupaten. 06. Penyelenggaraan dan Pengawasan atas Pelaksanaan konservasi Sumber Daya Alam dalam Kabupaten. 07. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang berada diwilayah kewenangan Kabupaten/Kota. 08. Pengawasan terhadap Pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan rencana kegiatan pemulihan kualitas lingkungan. 09. Penetapan jalur hijau huta mangrove. 10. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan lokasi permukiman masyarakat. 11. Penyelenggaraan audit lingkungan. 12. Pengawasan terhadap baku mutu lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup. 01. Penyelenggaraan dan Penegakan ketentraman dan ketertiban umum dalam lingkup Kabupaten 02. Membantu Penyelenggaraan pemilihan umum. 03. Penyelenggaraan dan Penegakan Hak Azazi Manusia.
18.
PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH PERIMBANGAN KEUANGAN
04. Pembinaan dan penyelesaian perselisihan antar Kelompok Masyarakat dalam Kabupaten. 05. Fasilitas pelayanan Partai Politik/Organisasi Kemasyarakatan. 06. Fasilitas Penyelenggaraan pendidikan dan Pengembangan system Politik lingkup Kabupaten. 07. Penyelenggaraan Kesatuan Bangsa. 08. Fasilitas hubungan antar Aparatur. 09. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam Kabupaten. 10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana. 11. Pembinaan dan pemeliharaan ketahanan masyarakat. 12. Fasilitasi dalam pembentukan satuan-satuan perlindungan masyarakat. 13. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perjenjangan dan tehnis fungsional pegawai. 14. Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan/Mutasi Pegawai Daerah dalam Kabupaten. 15. Penyelenggaraan administrasi Kepegawaian dan Pengembangan karier pegawai. 16. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan. 17. Penyelenggaraan system sandi negara. 18. Penetapan tanda kehormatan/jasa selain yang telah diatur dan menjadi kewenangan pemerintah dan Propinsi. 19. Penyelenggaraan dan pengawasan kearsipan daerah. 20. Penetapan dan Penyelenggaraan statistik daerah. 21. Penetapan dan Penyelenggaraan pemetaan dasar wilayah. 22. Penyelenggaraan admnistrasi kependudukan. 01. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di wilayah Kabupaten. 02. Ikut serta dalam memilih dan menetapkan utusan daerah dalam keanggotaan DPOD. 03. Pengaturan Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Desa. 04. Penyelesaian perselisihan antar desa. 05. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 06. Penyelenggaraan kerjasama daerah dengan lembaga luar negeri. 07. Penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan. 08. Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja. 09. Penyelenggaraan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
19.
20.
KEPENDUDUKAN
01. Pengaturan realokasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. 02. Pengaturan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bagi kebutuhan belanja daerah. 03. Pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta jenis penerimaan lainnya. 04. Penetapan, pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. 05. Perencanaan, koordinasi dan pengawasan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan serta penyuluhan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya. 06. Pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, sektor Kehutanan, perkebunan dan Pertambangan /Migas. 07. Penyelenggaraan penerimaan dan penyampaian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan PBB. 08. Penyelenggaraan pinjaman dalam negeri. 09. Penyelenggaraan bantuan subsidi kepada desa. 01. Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan. 02. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dan pencatatan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, serta Pengakuan dan pengesahan Anak. 03. Pengelolaan Pengaturan dan pengawasan mobilitas dan mutasi penduduk dalam Kabupaten. 04. Pengawasan orang Asing. 05. Penyelenggaraan penyuluhan penduduk. 06. Penyelenggaraan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak. 07. Penyelenggaraan kesetaraan dan keadilan gender. 08. Penyelenggaraan Pengembangan kualitas keluarga. 09. Penyelenggaraan Perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja. 10. Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. 11. Pemberdayaan pembinaan usia lanjut dalam keluarga dan keluarga rentan melalui pembangunan keluarga sejahtera. 12. Pendataan keluarga sebagai data mikro, untuk pembangunan di Kabupaten.
21.
OLAH RAGA
22.
HUKUM PERUNDANGUNDANGAN
23.
PENERANGAN
13. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan Ekonomi keluarga (Takesra, Kukesra, UPPKS). 14. Pemberdayaan keluarga/anggota keluarga dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia yang potensial. 15. Pembinaan Pemantapan ketahanan keluarga/rermaja. 16. Penyelenggaraan penyuluhan advokasi dan konseling. 17. Penetapan klasifikasi dan profile keluarga. 01. Penyusunan kebijakan pengembangan olah raga. 02. Pembinaan dan pengendalian kelembagaan olah raga. 03. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan olahraga terhadap anak-anak dan remaja. 04. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga. 05. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan prestasi atlit/pemain. 06. Pemberian rekomendasi terhadap atlit yang berprestasi untuk kepentingan tertentu termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi. 07. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat olahraga. 08. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olahraga daerah/nasional/internasional. DAN 01. Perumusan, penyusunan dan Penetapan produk Hukum Daerah dan Produk Hukum lainnya. 02. Pelayanan dan pemberian bantuan Hukum. 03. Penyusunan dan pengelolaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Produk Hukum. 04. Pengkajian dan evaluasi Produk Hukum. 05. Pengesahan Produk Peraturan Daerah. 06. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi Hukum di Daerah. 07. pengawasan Penyelenggaraan di bidang kenotariatan. 01. Pemberian Izin Usaha Media Cetak dan Elektronik Lokal, Pemberian izin reklame dan iklan. 02. Pembinaan, Pengaturan, pengawasan dan Perizinan Radio swasta serta monitoring dan pengamatan berita dan siaran radio swasta yang ada dalam Kabupaten. 03. Pembinaan, Pengaturan, pengawasan dan Perizinan televisi swasta yang ada dalam Kabupaten. 04. Pembinaan dan Pengaturan terhadap kelompok komunikasi sosial, media pertunjukan rakyat, media tradisional dan kesenian daerah. 05. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan penerangan melalui pameran pembangunan, pameran keliling, pameran stasioner, pameran bantuan dan bantuan pameran.
06. Penyelenggaraan Pemberian izin dan atau tanda pendaftaran usaha perfilman dan rekaman Video (Bioskop, Bioskop Keliling dan Toko Penjualan/penyewaan rekaman Vidio/LDN/VCD/DVD), Pameran dan Pemasangan antena. 07. Pembinaan, pengawasan dan Penyelenggaraan penyiaran. 08. Penyelenggaraan pelayanan penerangan melalui penerbitan dan penyiaran Pemerintah maupun media tatap muka. 09. Penyelenggaraan pelayanan penerangan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa memperkukuh persatuan dan kesatuan. 10. Perumusan dan menetapkan kebijaksanaan operasional pelayanan penerangan. 11. Penyelenggaraan pelayanan penerangan dialog interaktif antara pemerintah dan masyarakat serta antar masyarakat. 12. Penyelenggaraan pameran dan promosi pembangunan daerah. 13. Perumusan dan menetapkan pola pelayanan penerangan dengan mendayagunakan kelompok komunikasi sosial. 14. Pembangunan jaringan penerangan daerah. 15. Pemberian izin dan pengawasan penerangan masyarakat. 16. Pemberian dan pengawasan peredaran film dan rekaman video komersial., 17. Pemberian izin dan pengawasan percetakan dan penerbitan publikasi/dokumentasi daerah/pemerintah/negara.
BUPATI MUARA ENIM,
AHMAD SOFJAN EFFENDIE Diundangkan di Muara Enim Pada tanggal 29 September 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,
ERMAN ROBAIN SIROD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR 26
Back
