PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SERANG Menimbang
:
a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Serang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 188.342/Kep.742-Huk/2012 Tahun 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2012; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2012;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan………………….
Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
…13. Peraturan………………….
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ). 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); ……24. Peraturan…………………..
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272). 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). 26. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6); 27. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 15);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 687.078.394.467,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 119.691.505.956,00 sehingga menjadi Rp. 806.769.900.423,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Semula Rp. 687.078.394.467,00 b. Bertambah Rp. 76.069.082.522,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 763.147.476.989,00 2. Belanja a. Semula Rp. 687.078.394.467,00 b. Bertambah Rp. 119.691.505.956,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 806.769.900.423,00 (Defisit) Setelah Perubahan Rp. 43.622.423.434,00 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) RP. 45.307.638.200,00 3) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 45.307.638.200,00
....b. Pengeluaran..............................
b. Pengeluaran Rp. 0,00 1) Semula RP. 1.685.214.766,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.685.214.766,00 3) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp. 43.622.423.434,00 Rp. (0,00)
Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 36.515.746.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.863.466.553,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 45.379.212.553,00 …… b. Dana perimbangan 1) Semula Rp. 524.434.283.624,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.612.925.008,00 Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 534.047.208.632,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 126.128.364.843,00 2) Bertambah Rp. 57.592.690.961,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 183.721.055.804,00 (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak daerah 1) Semula Rp. 22.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.000.000.000,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 31.000.000.000,00 b. Retribusi daerah 1) Semula Rp. 12.809.228.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.127.768.800,00) Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp 7.681.459.200,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.
-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 1.706.518.000,00 2) Bertambah Rp. 4.991.235.353,00 Jumlah lain-lain pendapatan ash daerah setelah Perubahan Rp.
6.697.753.353,00
..(3) Dana…………………….
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 1) Semula Rp 32.421.845.624,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 9.612.925.008,00 Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 42.034.770.632,00 b. Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 442.554.608.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 442.554.608.000,00 c. Dana alokasi khusus 1) Semula Rp. 49.457.830.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 49.457.830.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan
-
b. Dana Darurat 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan
-
Rp.
Rp.
-
-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 42.521.472.803,00 2) Bertambah Rp. 20.067.763.001,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 62.589.235.804,00 d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula Rp. 41.101.892.040,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 27.524.927.960,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 68.626.820.000,00 e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 42.505.000.000,00 2) Bertambah Rp. 10.000.000.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 52.505.000.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 382.674.304.773,00 2) Bertambah Rp. 33.724.463.979,00 Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 416.398.768.752,00 . b. Belanja……………………….
b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 304.404.089.694,00 2) Bertambah Rp. 85.967.041.977,00 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 390.371.131.671,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah 1) Semula Rp. 358.401.727.874,00 2) Bertambah Rp. 27.301.350.878,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 385.703.078.752,00 b. Belanja bunga 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja bunga setelah Perubahan
-
c. Belanja subsidi 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja bunga setelah Perubahan
-
d. Belanja hibah 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
Rp.
-
Rp.
-
6.540.000.000,00 11.945.000.000,00 Rp. 18.485.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 7.970.000.000,00 2) Bertambah Rp. (6.775.000.000,00) Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 1.195.000.000,00 f. Belanja bagi hasil 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan
Rp.
-
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 8.518.086.899,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.253.113.101,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 9.771.200.000,00 h. Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 1.244.490.000,00 2) Bertambah Rp. Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.244.490.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai 1) Semula Rp. 40.143.548.531,00 2) Bertambah Rp 12.373.386.900,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 52.516.935.431,00 b. Belanja belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 128.763.585.923,00 2) Bertambah Rp. 32.977.320.641,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 161.740.906.564,00 ….c. Belanja……………….……
c. Belanja modal 1) Semula Rp. 135.496.955.240,00 2) Bertambah Rp. 40.616.334.436,00 Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 176.113.289.676,00
Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp. 45.307.638.200,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 45.307.638.200,00 Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 45.307.638.200,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.685.214.766,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
1.685.214.766,00 Rp 1.685.214.766,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 45.307.638.200,00 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 45.307.638.200,00 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 45.307.638.200,00 b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan
Rp.
-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
Rp.
-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan
Rp.
-
Rp.
-
Rp.
-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan
-
-
-
…..(3) Pengeluaran…………………………..
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah Rp. 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan
-
Rp.
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan
Rp.
-
Rp.
-
-
-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan
Rp. Rp.
Rp. Rp.
-
-
Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I
Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII
Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII
Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pemerintahan
Daerah,
belum
Pasal 6............................................
Pasal 6 Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Serang Pada tanggal 28 September 2012 WALIKOTA SERANG
TB. HAERUL JAMAN Se Diundangkan di Serang Pada tanggal 28 September 2012. SEKRETARIS DAERAH
S U L H I NIP. 19570415 198603 1 011
LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2012 NOMOR 7
