PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR UNTUK KONSUMSI MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu untuk mengevaluasi peraturanperaturan daerah dan menyesuaikannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; b. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyasrakat perlu meningkatkan kualitas air dengan melaksanakan pengawasan secara intensif dan terus menerus ; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf adan huruf b dipandang perlu meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pengawasan Kualitas Air Untuk Konsumsi Masyarakat yang ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usahausaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475); 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804); 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Hygiene Perusahaan dan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2889); 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8215); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4190) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pencemaran Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ; 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekni Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air ; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum ; 20. Peraturan Daerah Prpinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Prpinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1995 Nomor 50 Seri B Nomor 1 ) ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 7 ) ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pengawasan Kualitas Air Untuk Konsumsi Masyarakat ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2001 Nomor 4 ).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENGAWASAN KULAITAS AIR UNTUK KONSUMSI MASYARAKAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. 3. Bupati adalah Bupati Buleleng. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. 5. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, air pemandian umum, ABT/permukaan dan air minum kemasan. 6. Air Minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum. 7. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. 8. Air kolam renang adalah air dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. 9. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat-tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional. 10. Air Kemasan adalah air minum yang dikemas sedemikian rupa yang langsung dapat diminum. 11. Air isi ulang adalah air yang digunakan untuk air minum yang sebelumnya diproses melalui pengolahankualitas air. 12. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia dan mikrobiologi yang sudah mendapat pengakuan Dinas Kesehatan. 13. Pengelola Air adalah Badan/organisasi /perusahaan atau perorangan yang memproduksi dan atau menyalurkan air atau bergerak pada bidang usaha yang menggunakan air untuk konsumsi masyarakat.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan pengawasan air untuk konsumsi masyarakat adalah ; a. Maksudnya adalah mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; b. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengawasi kualitas air yang di konsumsi masyarakat tetap memenuhi syarat kesehatan. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1) Setiap pengelola air wajib : a. Memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah ; b. Memeriksakan kualitas airnya secara periodic minimal 1 (satu) bulan sekali ; c. Memperbaiki dan menjaga kualitas airnya sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ; d. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan ; e. Melakukan pengamanan air baku dari segala bentuk pencemaran; f. Melakukan pengawasan internal kualitas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Pengelola air berhak mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan. (3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. BAB IV SYARAT - SYARAT Pasal 4 (1) Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisik, kimia dan mikrobiologi. (2) Dalam air minum harus mengandung konsentrasi sisa khlor bebas antara 0,2 mg/lt sampai dengan 0,5 mg/lt. BAB V SASARAN PENGAWASAN Pasal 5 (1) Air yang wajib diawasi adalah: a. Air yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum, Desa dan atau badan lain;
b. Air yangyang digunakan perusahaan, indrustri,Hotel, restoran/ rumah makan,perkantoran dan Pelabuhan; c. Air yang digunakan pada kolam renang; d. Air yang digunakan pada permandian umum; e. Air kemasan dan air isi ulang. (2) Air yang belum tercantum pada ayat (1) pada pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB VI KEGIATAN PENGAWASAN PASAL 6 (1) Pemeriksaan contoh air dilaksanakan di Laboratorium. (2) Selain pengelola dimaksud Pasal 1 angka 11 dapat pula memanfaatkan jasa Laboratorium untuk memeriksakan kualitas airnya. Pasal 7 Kegiatan pengawasan kualitas air dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pasal 8 (1) Kegiatan kualitas air mencakup : a. Pengamatan lapangan danpengambilan contoh air baku termasuk air pada proses produksi dan distribusi; b. Pemeriksaan contoh air; c. Analisa hasil pemeriksaan; d. Perumusan saran dan rekomendasi; e. Pemecahan masalah; (2) Jumlah sample dan parameter pemeriksaan kualitas air ditetapkan dengan keputusan Bupati. (3) Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati. (4) Tata cara penyelenggaraan pengawasan serta kualifikasi tenaga pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 9 (1) Tata cara untuk pemeriksaan kualitas air sebagai dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a diatas diatur sebagai berikut: a. Pengelola air mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kualitas airnya; b. Atas dasar pengajuan permohonan tersebut, Petugas Dinas Kesehatan melaksanakan pengambilan semple dilapangan dan melakukan pemeriksaan di Laboratorim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Hasil pemeriksaan contoh air, disampaikan kepada pengelola air oleh Dinas Kesehatan. (2) Dinas Kesehatan sewaktu waktu dapat memeriksa air bagi pengelola (3) yang belum mengajukan permohonan setelah melewati batas waktu yang ditetapkan BAB VIII BIAYA PEMERIKSAAN Pasal 10 (1) Setiap pemeriksaan kualitas air yang dilakukan di Laboratorium air dikenakan biaya pemeriksaan (2) Besarnya biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati (3) Penerimaan dari hasil biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 11 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 dan 10 Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga ) bulan atau didenda sebanyak banyaknya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah ). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB IX KETENTUAN PENYIDIK Pasal 12 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS ) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, tersangka atau keluarganya; i.
mengadakan tindakan lain dipertanggungjaewabkan.
menurut
hukum
yang
dapat
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1) Peraturan Daerah ini merupakan peninjauan kembali atas Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 13 Tanun 1999 tentang Pengawasan Kualitas Air untuk Konsumsi Masyarakat. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 13 Tahun 1996 dimaksud ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 2 Desember 2002 BUPATI BULELENG, ttd PUTU BAGIADA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 2 Desember 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, Ttd NYOMAN SUKARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2002 NOMOR 26.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN KULAITAS AIR UNTUK KONSUMSI MASYARAKAT I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah, maka sudah sepantasnya untuk mengevaluasi serta menyesuaikan produk-produk hukum daerah dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Disamping penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang diperlukan, tidak kalah pentingnya upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga di masa mendatang bias tersedia sumber daya manusia yang lebih baik. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dimaksud tidak terlepas dari kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam pengawasan kualitas air tersebut pemerintah bekerja sama dengan pengelolapengelola air yang menyediakan air untuk konsumsi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah menyediakan jasa dan atas penggunaan jasa dimaksud pengelola membayar retribusi guna peningkatan PAD yang nantinya dapat menunjang kesinambungan pelaksanaan pengawasan air dimaksud. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 14 : Cukup jelas
