PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU Menimbang
: a. bahwa untuk penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan; b. bahwa berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003; c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang - Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840 ) ; 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
-27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ; 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU DAN BUPATI BERAU MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Berau ; d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau; e. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau; f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Berau; g. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau ; h. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau ; i. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Berau dibawah Kecamatan; j. Lurah adalah Kepala Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
-3BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini . BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ; (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pasal 5 Selain tugas dimaksud dalam pasal 4, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan; Pasal 6 (1) Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan; (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat Pasal 7 Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi memperoleh pelimpahan tugas dari Bupati.
-4Pasal 8 Selain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Lurah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. Pemberdayaan masyarakat; c. Pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9 (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari ; a. Camat; b. Sekretariat Kecamatan; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; Pasal 10 Uraian tugas jabatan Camat dan Perangkat Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 11 (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. Lurah; b. Sekretariat Kelurahan; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; e. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; f. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 12 Uraian tugas jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.
-5BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya; (2) Setiap kelompok petugas fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah; (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan, kemampuan anggaran dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di lingkungan Kelurahan dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok masingmasing; (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk - petunjuk pelaksanaan tugas; (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktunya. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 15 (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-6-
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 16 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau. BAB IX PENUTUP Pasal 17 (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Maret 2006. BUPATI BERAU d.t.t. H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Maret 2006 SEKRETARIS DAERAH, d.t.t. H. IBNU SINA ASYARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2006 NOMOR 1
