PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2000 T E N TAN G KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannnya Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri; b. bahwa berdasarkan pasal 23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 menyebutkan Kedudukan keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950); 2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Bebarapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 1
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang PedomanUmum Pengaturan Mengenai Desa. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Bantul; 2. Kepala
Desa
adalah
Pimpinan
Desa
yang
mempunyai
tugas
dan
fungsi
menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur kepentingannya sendiri; 3. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari atas Sekretaris
Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan; 4. Badan Perwakilan Desa dan selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan terdiri
atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 5. Sekretariat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan pelayanan ketata usahaan dan
administrasi BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD; 6. Tanah Lungguh atau nama lain Tanah bengkok adalah tanah kas desa yang diserahkan
pengelolaannya kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD sebagai upah/penghasilan tetap; 2
7. Pendapatan lain yang sah adalah penghasilan tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa dan Sekretaris BPD, selain dari pengeluarana tanah lungguh yang diberikan kepada Perangkat Desa baik secara tetap/rutin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun penerimaan dari sumber yang sah. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut Anggaran APBDes adalah rencana
operasional tahunan. Program umum Pemerintahan ,Pembangunan Desa, yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka salah satu pihak mengandung penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan besarnya pengeluaran tertinggi keuangan desa. BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN Pasal 2 1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD diberi penghasilan tetap dan
penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2) Pendapatan tetap sebagimana dimaksud ayat (1) berupa tanah lungguh atau tanah
bengkok yang diambilkan dari Tanah Kas Desa. 3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Desa yang tidak memiliki tanah
lungguh/bengkok (Karangkopek) dibebankan APBD Kabupaten. Pasal 3 1) Penggunaan tanah kas desa dialokasikan sebagai berikut : a. 60% (enam puluh perseratus) untuk pemberian penghasilan kepada Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Sekretaris BPD. b. 40% (empat puluh perseratus) untuk anggaran pembangunan dan rutin desa. 2) Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris Desa
diambilkan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan tanah kas desa yang selanjutnya disebut tanah lungguh dengan bagian : a. Kepala Desa
: 6 bagian
b. Sekretaris Desa
: 4 bagian
c. Kepala Seksi masing-masing
: 4 bagian
d. Kepala Dusun masing-masing
: 3 bagian
e. Kepala Urusan masing-masing : 3 bagian f. Sekretaris BPD
: 3 bagian 3
3) Pemberian tanah lungguh kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD
didasarkan atas pertimbangan letak, luas dan tingkat sebaran. 4) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini lebih lanjut diatur
dengan Peraturan Desa. BAB III KLASERING DESA Pasal 4 1) Desa dibagi 4 (empat) kelompok/klasering berdasarkan potensi, kemampuan dan letak
geografisnya: 1. Desa makmur 2. Desa madya 3. Desa miskin 2) Pengelompokan/klasering Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur kemudian
oleh Bupati. BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN Bagian Pertama Tunjangan Kurang Penghasilan dan Desa Miskin Pasal 5 1) Tunjangan kesejahteraan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD untuk
Desa miskin dan Desa Karangkopek dapat diberikan berdasarkan kemampuan Desa. 2) Rincian dan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang penghasilan atau b. Tunjanagn Desa miskin Karangkopek. 3) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dengan
Peraturan Desa. Bagian Kedua Tunjangan Lain-lain Pasal 6 1) Tunjangan lain-lain Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD dapat diberikan
berdasarkan kemampuan Desa. 4
2) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain : a. Tunjangan kematian; b. Tunjangan kecelakaan, sakit; c. Tunjangan akhir masa jabatan. 3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD mengalami kecelakaan dalam
menjalankan tugas sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya atau meninggal dunia maka diberikan tunjangan kecelakaan atau tunjangan kematian. 4) Tunjangan lain-lain sebagaimana dimaksud ayat (1) , (2) dan (3) pasal ini diatur dengan
Peraturan Desa. BAB V PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD Pasal 7 1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD yang diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya diberikan penghargaan berupa pesangon sesuai dengan kemampuan Desa. 2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud
ayat (1) diberikan pada saat
penyampaian SK pemberhentian. 3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dianggarkan melalui
APBDes. Pasal 8 Yang mewakili Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, diberikan penghasilan 1/6 dari hasil tanah lungguh yang diwakili. BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD DAN STAF DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN Pasal 9 1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD dan staf
Desa
Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5
2) Sedangkan sumber atau penghasilan yang sah yang besarananya sama dengan
penghasilan tetap Pegawai Negeri sebagai berikut : a. Kepala Desa disetarakan dengan pangkat Pengatur Muda Golongan II/a, Sekretaris
Desa dan Kepala Seksi disetarakan dengan pangkat juru Muda Golongan I/d; b. Kepala Urusan dan Sekretaris BPD disetarakan dengan Pangkat juru Muda Golongan
I/c; c. Staf /Perangkat Desa disetarakan dengan pangkat Juru muda Golongan I/b. 3) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD dan staf Desa
Jagalan dan Trimurti ditetapkan oleh Bupati. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 1) Tanah kas desa termasuk tanah lungguh/tanah bengkok apabila disewakan
harus
dibuatkan perjanjian tertulis dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun. 2) Surat perjanjian penyewaan yang asli sebagaimana dimaksud ayat (1) disimpan oleh
Pemerintah Desa. 3) Jika tanah kas desa/tanah lungguh yang melebihi waktu 1 (satu) tahun harus mendapatkan
persetujuan BPD. 4) Pengunaan tanah kas desa tidak boleh menyimpang dari peruntukannya. 5) Penggunaan/pemanfaatan tanah kas Desa yang lain dari peruntukannya harus sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 1) Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa penerima penghargaan yang berupa pengarem-
arem, tetap
memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat
pemberhentiannya. 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat sebelum diberlakukannya Undang-
undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tetap mempunyai hak pengarem-arem dengan usia 64 tahun bagi Perangkat Desa.
6
3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat sesudah diberlakukannya Undang-
undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa , tetap mempunyai hak pesangon dengan usia 64 tahun bagi Perangkat Desa. 4) Penerima hak pengarem-arem dan pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) dan atau (2)
tidak dapat diberikan ganda/doubel , harus dipilih salah satu yang dianggap menguntungkan yang bersangkutan. 5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mempunyai hak sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan atau (2) akan ditetapkan kemudian oleh Bupati. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul ini
maka Peraturan Daerah yang
mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak berlaku. Pasal 13 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul .
Di sahkan di Bantul Pada tangggal 29 Februari 2000 BUPATI BANTUL M.IDHAM SAMAWI
Di undangkan di Bantul Pada tanggal 29 Februari 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 05 TAHUN 2000
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000 T E N TAN G KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA ,PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD I.
PENJELASAN UMUM
Bahwa sebagai realisasi pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II dan dalam rangka reformasi di segala bidang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan desa telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pemgaturan Mengenai Desa, Pasal 28 menyebutkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Bahwa penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tanah lungguh/tanah bengkok dan alokasi penggunaan seluruh tanah kas desa adalah bentuk penggajian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Sekretaris BPD dan untuk Anggaran Pembangunan dan Rutin Desa, termasuk uang sidang anggota BPD dan kesekretariatan BPD. Khusus untuk Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan dan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dikarenakan kedua desa tersebut tidak memiliki tanah kas desa maka penggajian Kepala Desa, Perangkat Desa serta Sekretaris BPD dibebankan pada APBD Kabupaten dengan perincian disetarakan dengan PNS golongan II/a bagi Kepala Desa dan Golongan I untuk Perangkat Desa dan Sekretaris BPD. Selama ini penggajian Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan dan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dari anggaran Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dimana otonomi daerah terletak di Kabupaten, maka peran dari Pemerintah Propinsi kemungkinan berkurang. Sedang apabila dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul harus ada anggaran kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setahun. Sehingga apabila benar bantuan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkurang, maka alternatif untuk pemecahannya adalah penggabungan, pemekaran dan pemecahan desa. Bagi kepala desa dan perangkat Desa serta Sekretaris BPD yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan berupa pesangon yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 7 cukup jelas 8
Pasal 8 Yang dimaksud pejabat yang mewakili adalah pejabat sementara, yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dan kewajiban Kepala desa, Perangkat Desa dan sekretaris BPD sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan atau lebih diberikan penghasilan senilai 1/6 dari hasil tanah lungguh setahun. Pasal 9 s/d 13 cukup jelas
9
