PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 T E N TAN G PEMBENTUKAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannnya Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebihb lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah ditetapkan petunjuk pelaksanaan pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri; b. bahwa pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 menyebutkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah; c. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950); 2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Bebarapa Perraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 1
5.Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang PedomanUmum Pengaturan Mengenai Desa.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN
DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 2. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah
Kecamatan; 3. Kepala Desa adalah Pimpinan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. 4. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari atas unsur staf,
unsur pelaksana dan unsur wilayah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Bantul. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten; 7. Badan Perwakilan Desa dan selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan terdiri
atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2
8. Bakal Calon adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan
penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa; 9. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; 10.
Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh
BPD; 11.
Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara sekurang-
kurangnya ½ (separo) lebih dalam pemilihan Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan keputusan BPD. 12.
Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh BPD untuk
melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu; 13.
Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan
hak pilihnya; 14.
Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
15.
Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk
mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa; 16.
Penyaringan
adalah
pemeriksaan
identitas
dan
penelitian
persyaratan
administrasi Bakal Calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan; 17.
Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati
pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih upaya penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa; 18.
Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD yang anggotanya
terdiri dari unsur anggota BPD, unsur perangkat Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan di Desa; 19.
Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasar suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3
20.
Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang
ditentukan untuk pemberian suara; 21.
Kelompok Penyelnggara Pemungutan Suara yang selanjutnya di sebut KPPS
adalah penyelenggara pemunggutan suara di masing-masing TPS. BAB II PERSYARATAN CALON KEPALA DESA Pasal 2 1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. 2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara
republic Indonesia dengan syarat-syarat : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945; c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang
,menghianati Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi yang terlarang lainnya; d. Berpendidikan
sekurang-kurangnya
Sekolah
Lanjutan
Pertama
dan/atau
berpengetahuan yang sederajat; e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 58 (lima
puluh delapan ) tahun pada saat pendaftaran; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; h. Berkelakuan baik, jujur dan adil; i. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana; j. Tidak diacabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap; k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. m. Bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan Surat Lolos Butuh dari instansi
tempat ia bekerja, n. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tingggal di desa sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun terakhir. 4
BAB III MEKANISME PENCALONAN Bagian Pertama Panitia Pemilihan Pasal 3 1) Panitia pemilihan dibentuk oleh BPD, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota,
yang dituangkan dalam Keputusan BPD. 2) Keanggotaan Panitia Pemilih terdiri dari unsur anggota BPD ditambah unsur Perangkat
Desa, dan unsur Lembaga Kemasyarakatan di Desa. 3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilih sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang. 4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas pendaftar pemilih
dan KPPS yang dibentuk oleh panitia pemilihan. Pasal 4 Panitia pemilihan mempunyai tugas : a. Melakukan penjaringan dan menerima pendaftaran serta melaksanakan penyaringan
persyaratan administrasi dan pemeriksaan identitas dan penilaian kemampuan bakal calon; b. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Bakal Calon/Calon
yang ditetapkan BPD sebagai calon yang berhak dipilih. c. Menetapkan
jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah
dikonsultasikan kepada BPD; d. Menyusun rencana biaya pemilihan; e. Melaksanakan pendaftaran pemilih; f. Mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan setelah calon yang
berhak dipilih. g. Membentuk KPPS yang dituangkan dengan Keputusan Ketua Panitia pemilihan; h. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih; i. Membuat Berita Acara Pemilihan j. Membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan pertanggungjawaban Keuangan
kepada BPD. Bagian Kedua 5
Tata Cara Pendaftaran dan Pesyaratan Pemilih Pasal 5 Yang berhak memilih Kepala desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang : a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan terakhir dengan tidak putus-putus; b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan dilakukan atau belum
mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tetapi telah atau pernah kawin. c. Tidak di cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali telah ditetapkan lain berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Tata cara pendaftaran pemilih : a. Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih; b. Yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pasal 5; c. Daftar pemilih sementara disusun menurut abjad dibuat rangkap 4 (empat) oleh Panitia
Pemilihan yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS ditempat yang mudah dibaca oleh umum; d. Penduduk dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilih sementara diumumkan; e. Usul, saran atau perbaikan daftar pemilih yang diajukan setelah lewat batas waktu
sebagaimana dimaksud huruf d tidak bia dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan; f. Panitia mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi
daftar pemilih tetap. Bagian ketiga Penjaringan dan Penyaringan Bakal calon Pasal 7 6
1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa. 2) Bakal Calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, ditetapkan dengan
berita acara dan diumumkan kepada masyarakat. 3) Pengaduan adanya keberatan terhadap Bakal Calon yang ditetapkan disampaikan kepada
Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Penetapan Bakal Calon diumumkan. 4) Apabila sampai batas akhir penjaringan ternyata
Bakal Calon kurang dari 3 (tiga) ,
penjaringan diperpanjang 6 (enam) hari. 5) Apabila ketentuan dalam ayat 4 (empat) tidak dapat dipenuhi maka pemilihan tetap
dilaksanakan. Pasal 8 1) Permohonan/ lamaran Bakal Calon dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada Ketua BPD
melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan tembuasan Camat yang ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermeterai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 2) Permohonan/lamaran bakal calon Kepala Desa hasil penjaringan bersama dengan
kelengkapan persyaratan administrasi disampaikan oleh panitia pemilihan kepaada BPD dilengkapi keterangan-keterangan yang dilampiri : a. Suarat pernyataan betaqwa keapada Tuhan Yang Maha Esa; b. Surat penyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945; c. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisisan; d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir Camat e. Foto copy akte kelahiran/surat kenal lahir yang dilegalisir oleh Kantor Catatan Sipil,
Surat Keterangan Kelahiran yang dilegalisir Kepala Desa dan Camat; f. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; g. Daftar riwayat hidup/riwayat pekerjaan; h. Salinan/foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; i. Bagi Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan surat penyataan kesanggupan
mengundurkan diri apabila terpilih menjadi Kepala Desa; j. Pas foto terakhir yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia pemilihan.
Bagian Keempat Mekanisme Penetapan Calon Yang Berhak dipilh 7
Pasal 9 1) Setelah menerima Berita Acara Penyaringan Bakal Calon, BPD menetapkan nama-nama
calon yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan diumumkan kepada masyarakat. 2) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar setiap calon setelah konsultasi dengan BPD. 3) Penetapan tanda gambar dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon yang berhak
dipilih. 4) Bentuk, wujud tanda gambar adalah buah-buahan dan ukuran tanda gambar ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan. Pasal 10 1) Kampanye dilakukan oleh Calon yang berhak dipilih. 2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang : a. Dalam berntuk pawai atau arak-arakan; b. Mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya. 3) Apabila
terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana ayat
2 (dua) pasal ini
penyelesaiaannya diserahkan pada fihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. 4) Waktu, tempat dan cara pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan. 5) Materi kampanye antaralain bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN Bagian Pertama Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Pasal 11 1) Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksaanaan ( hari “H”) dan mengumumkan
kepada masyarakat. 2) Pengunduran diri bagi calon yang berhak dipilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
sebelum hari “H” pemilihan. Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 12 8
1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Camat dan Unsur
Pemerintahan Daerah. 2) Pemilihan calon yang berhak dipilih dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir
menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Ketua BPD. 3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang
ditentukan, pemilihan calon yang berhak dipilih diundur paling lama 2 (dua) jam, dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih. 4) Apabila sampai batas waktu pengunduran quorum belum juga tercantum, pelaksanaan
pemilihan calon yang berhak dipilih diundurkan lagi selama-lamanya dalam waktu 2 (dua) jam, dengan quorum ½ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih. 5) Pengunduran dimana dimaksud ayat (3 ) dan (4) pasal ini, ditetapkan oleh ketua panitia
pemilihan dan diumumkan di tiap-tiap TPS. 6) Apabula ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini belum terpenuhi maka
pemilihan Kepala Desa ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Pasal 13 1) Calon yang berhak dipilih pada saat pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan
ditempatkan di Balai Desa. 2) Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
Pasal 14 1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur
dan adil. 2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih
dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh panitia Pemilihan. 3) Untuk menentukan sah dan tidaknya pemberian suara pada kartu suara ditentukan oleh
KPPS. 4) Surat suara dinyatakan syah apabila : a. Menggunakan surat suara yang syah; b. Coblosan dapat menunjukan dengan jelas siapa yang dipilih; c. Penggunaan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan;
9
d. Todak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh
Panitia Pemilihan. Bagian Ketiga Penetapan Hasil pemungutan Suara Pasal 15 1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS
dipergunakan untuk kurang lebih 500 (lima ratus) pemilih. 2) Pelaksanaan pemungutan suara pada setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari
Ketua, Sekretaris dan Anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, tidak termasuk petugas keamanan. 3) Petugas KPPS menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS masing-masing
dengan perincian tugas yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Pasal 16 1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan perhitungan suara. 2) Penghitungan suara dilaksankan di hadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing
calon yang berhak dipilih dan/atau masyarakat setempat. 3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah/tidaknya pemungutan dan penghitungan
suara di TPS. 4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil
pemungutan suara dan penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan saat itu juga. Pasal 17 1) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan
membacakan Berita Acara Pemilihan dn meyerahkan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi
Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk
mendapatkan pengesahan. 2) Berita Acara pemilihan diserahkam kepada Ketua BPD pada saat itu juga. 3) Ketua Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada Ketua BPD menyatakan syah
atau tidaknya pelaksanaan pemilihan, dituangkan dalam Keputusan BPD. 4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan.
Bagian Keempat 10
Calon Terpilih Pasal 18 1) Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara ½ (separo) lebih dari seluruh suara
sah. 2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat suara sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan final. Bagian Kelima Mekanisme Pemilihan Final Pasl 19 1) Pemilihan final dilakukan bagi : a. 2 (dua ) orang calon memperoleh suara sah terbanyak kesatu dan kedua; b. Calon yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan satu orang atau lebih yang
memperoleh suara terbanyak kedua. 2) Pemilihan final dilakukan pada hari itu juga.susunan kata-kata sumpoah ujani adalah
sebagi berikut : 3) 4) Dalam hal pemilihan final sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini calon
memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. 5) Dalam hal pemilihan final sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) hasil yang
diperoleh jumlah suara yang sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih sebagai kepala Desa BPD menyerahkan kepada Bupati lewat Camat. BAB V TATA CARA PENGUCAPAN JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 20 1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun. 2) Apabila berakhir masa jabatannya Kepala Desa dapat dipilih kembali untuk satu kali
masa jabatan berikutnya. Pasal 21 1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 2) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan
Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 11
3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala desa adalah sebagai berikut :
“ Demi Alllah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia”. 4) Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan dihadapan BPD dengan menandatangani
Berita Acara serah terima jabatan disaksikan oleh Camat dan tokoh masyarakat. BAB VI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA Pasal 22 1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama BPD. 2) Dalam tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui
BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. 3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran. Pasal 23 1) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak oleh BPD harus dilengkapi atau
disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari. 2) Penolakan BPD atas pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan BPD yang di sertai dengan alasan yang jelas. 3) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan dievaluasi
dalam rapat BPD. 4) Dalam hal pertanggunjawaban Kepala desa yang telah dilengkapi atau disempunakan ada
kemungkinan ditolak oleh BPD, untuk mengevaluasi dan memeriksa , BPD dibantu
12
aparat pengawas fungsional Daerah sebagai fasilitator dan konsultan yang dituangkan dalam keputusan PBD. 5) Hasil evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan, sebagai bahan pengambilan Keputusan BPD. 6) Dalam hal petanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan
ditolak untuk kedua kalinya, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. BAB VII LARANGAN KEPALA DESA Pasal 25 1) Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang
melalaikan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah , Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. 2) Kepala Desa dilarang melakukan tindakan perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan. 3) Apabila Kepala Desa melanggar ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dikenakan
sanksi administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul BPD. BAB VIII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA Pasal 26 1) Kepala Desa yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dilakukan penyidikan. 2) Dalam hal penyidikan terhadap Kepala Desa, yang bersangkutann harus melapor kepada
Bupati. 3) Penyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tahap
pertama dilaksanakan oleh aparat yang berwenang. 4) Pada tahap selanjutnya dilakukan oleh penyidik umum. 5) Kepala Desa yang sedang menjalani penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini
atas usul BPD diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati. BAB IX 13
MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA Pasal 27 1) Kepala Desa berhenti/dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena : a. Meninggal dunia; b. Mengajukan permintaan sendiri; c. Tidak lagi memenuhi syarat dan /atau melanggar sumpah/janji. d. Tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada
BPD. e. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pasal 28 1) Kepala Desa yang dinyatakan sebagai tertuduh dalam suatu tindak pidana atas usul BPD
dapat diberhentikan sementara. 2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaaan sehari-hari
dilaksanakan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disyahkan oleh Bupati. 4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik umum atau berdasarkan Keputusan
Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara. 5) Apabila berdsaarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan
yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding maupun kasasi maka selambat-lambatnya 1 (satu ) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama, BPD mengusulkan Kepada Bupati Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.
14
6) Apabila dalam waktu selama-lamnuya 1 (satu) tahun putusan Pengadilan Banding
maupun kasasi Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, Kepala Desa tersebut direhabilitasi dan dikembalikan kepada jabatan semula. BAB X PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN Pasal 29 1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa
menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa. 2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud aya t(1) pasal ini maka fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa dijalankan oleh salah satu Kepala seksi yang dianggap mampu, dengan keputusan BPD dan pemberitahuan Camat dan Bupati. 3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan 7 (tujuh) hari atau lebih maka Sekretaris Desa
menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. 4) Dalam hal pejabat yang mewakili Kepala Desa, yang dimaksud ayat (1), (2) dan (3)
menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil , terlebih dahulu harus minta persetujuan BPD dan berkonsultasi dengan Camat dan Bupati. Pasal 30 1) Bagi Kepala Desa yang tiddak dapat menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan
kewajibannnya karena sakit sampai 6 (enam) bulan bertutut-turut maka Sekretaris Desa ditetapkan sebagi Penjabat Kepala Desa oleh BPD dan dimintakan pengesahan Bupati. 2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Penjabat Kepala Desa berdasarkan
keterangan dokter Pemerintah, Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan fungsi, tugas ,wewenang dan kewajibannya maka atas usul BPD , Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya. 3) Dengann ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, BPD
mempersiapkan Pemilihan Kepala desa BAB XI MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 31 15
1) Pengangkatan Penjabat
Kepala Desa ditetapkan oleh BPD dan disahkan dengan
Keputusan Bupati. 2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Sekretaris Desa
yang bersangkutan dan Pejabat lain yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan Bupati. 3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini selama-
lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan. 4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain
yang ditunjuk. 5) Fungsi, tugas , wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan
fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa. BAB XII PEMBERITAHUAN DARI BPD KEPADA KEPALA DESA MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN Pasal 32 1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannnya. 2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1)
, Kepala desa melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatan kepada Bupati. 3) Setelah menerima laporan sebagimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari, Bupati mengadakan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa. 4) Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya
menyampaikan pertanggungjawaban kepada BPD, melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat. 5) BPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa
segera memproses Pemilihan Kepala Desa. BAB XIII LAIN-LAIN Pasal 33 1) Apabila penyeelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak
dapat dilaksanakan tepat waktu dapat diperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3
16
(tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan. 2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ternyata belum
cukup, BPD menetapkan Penjabat Kepala Desa dan dimintakan pengesahan kepada Bupati. Pasal 34 Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta partisipasi dan gotong royong masyarakat. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Kepala Desa yang ada dan masih menjabat saat ini, tetap melaksanakan tugas, fungsi , wewenang dan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku, sampai dengan berakhir masa jabatannya. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 37 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah. Di sahkan di Bantul Pada tangggal 29 Februari 2000 BUPATI BANTUL M.IDHAM SAMAWI Di undangkan di Bantul Pada tanggal 29 Februari 2000 SEKRETARIS DAERAH 17
KABUPATEN BANTUL ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 03 TAHUN 2000 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 T E N TAN G PEMBENTUKAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I.
PENJELASAN UMUM Bahwa sebagai realisasi pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II dan dalam rangka reformasi di segala bidang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan desa telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pemgaturan Mengenai Desa, Pasal 22 menyebutkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa tidak lagi menjadi wewenang penuh Pemerintah Daerah, tetapi menjadi kewenangan BPD. BPD sebagai Badan Perwakilan di Desa yang mempunyai fungsi mengayomi dan menjaga kelestarian adat guna menunjang kelangsungan pembangunan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai wahana pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan kehidupan masyarakat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan dari caloncalon yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan harus mendapat dukungan separo lebih dari seluruh suara sah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 cukup jelas 18
Pasal 2 ayat (1) cukup jelas Pasal 2 ayat (2) huruf a,b,c cukup jelas Huruf d, yang dimaksud dengasn pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah SLTP, SMP,ST,SMEP,SGB,SKKP dan atau yang setingkat. Pasl 3 s/d pasl 11 cukup jelas Pasl 12 ayat (1) , (2) Cukup jelas Pasal 12 ayat (3) dan (4) yang duimaksud quorum 2/3 dan atau quorum ½ dari jumlah pemilih adalah 2/3 dan atau ½ dari jumlah pemilih yang disahkan oleh BPD. Penundaan waktu 2 jam dan penundaan kedua 2 jam dan dilanjutkan kembali pada hari itu juga sudah merupakan pengunduran pelaksanaan pemilihan. Pasal 13 cukup jelas Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) cukup jelas Ayat (5) , yang diamksud suara dinyatakan syah adalah : 1. Yang menunjukkan hasil coblosan hanya pada satu tanda gambar. 2. Menggunakan alat yang disediakan Panitia Pemilihan. Pasal 15 s/d 24 cukup jelas Pasal 26 ayat (1), (2), (3) cukup jelas Ayat (4) , yang dimaksud dengan penyidik umum adalah penyidik dari POLRI bila menyangkut tindak pidana. Ayat (5) cukup jelas Pasal 26 s/d 37 cukup jelas
19
20
