PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang
:
bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Propinsi
Sumatera
Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );
KEUANGAN DPRD
1
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); 16. Peraturan
Pemerintah
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KEUANGAN DPRD
2
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
AGAM TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Agam. 2. Bupati adalah Bupati Agam. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam; 4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD. 5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung DPRD. 7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD. 8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
KEUANGAN DPRD
3
11. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua
atau Sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan
kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya. 12. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan, dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah. 13. Uang Jasa adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Agam. BAB II KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan Pasal 2 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari: a. Uang Representasi; b. Uang Paket; c. Tunjangan Jabatan; d. Tunjangan Panitia Musyawarah; e. Tunjangan Komisi; f. Tunjangan Panitia Anggaran; g. Tunjangan Badan Kehormatan; h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya. Pasal 3 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima uang representasi. (2) Besarnya uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. Ketua DPRD setara dengan gaji Pokok Bupati; b. Wakil Ketua DPRD 80 % ( delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
KEUANGAN DPRD
4
c. Anggota DPRD 75 % ( tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD. Pasal 4 (1) Disamping menerima uang representasi, Pimpinan dan Anggota DPRD juga menerima tunjangan keluarga dan tunjangan beras. (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras disetarakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 5 Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket yang besarnya 10 % ( sepuluh per seratus ) dari masing-masing uang representasi. Pasal 6 Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan yang besarnya 145 %
(
seratus empat puluh lima per seratus ) dari masing-masing uang representasi. Pasal 7 Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut: a. Ketua ............... 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; b. Wakil Ketua .........5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; c. Sekretaris ............4 % (empat per seratus) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; d. Anggota ..............3 % (tiga per seratus) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD. Pasal 8 Terhadap Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pasal 9 (1) Untuk pemeliharaan kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
KEUANGAN DPRD
5
(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat
pemeliharaan kesehatan dan
pengobatan, adalah suami atau istri serta 2 ( dua ) orang anak. (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Pasal 10 (1) Pimpinan
DPRD
disediakan
masing-masing
1
(
satu
)
rumah
jabatan
beserta
perlengkapannya dan 1 ( satu ) unit kendaraan dinas jabatan. (2) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu ) rumah dinas beserta perlengkapannya. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 Belanja pemeliharaan rumah jabatan, rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD. Pasal 12 Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau diberhentikan atau berakhir masa baktinya, yang bersangkutan wajib mengembaikan rumah jabatan, rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Pasal 13 Rumah jabatan, rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya. Pasal 14 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya. (2) Pakaian dinas terdiri dari: a. Pakaian Sipil Harian ; b. Pakaian Sipil Resmi; c. Pakaian Sipil Lengkap. KEUANGAN DPRD
6
(3) Atribut pakaian dinas berupa lambang daerah dan papan nama. (4) Standar Satuan harga, kualitas bahan dan atribut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 15 (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan Uang duka dan bantuan biaya pengurusan jenazah. (2) Besarnya uang duka sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, diberikan Uang duka sebesar 2 ( dua ) kali uang representasi; b. meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan Uang duka sebesar 6 ( enam ) kali uang representasi. (3) Besarnya biaya pengurusan jenazah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pasal 16 (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang berhenti, diberhentikan atau berkahir masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, yaitu: a. sampai dengan 1 tahun diberikan 1 ( satu ) bulan uang representasi; b. sampai dengan 2 tahun diberikan 2 ( dua ) bulan uang representasi; c. sampai dengan 3 tahun diberikan 3 ( tiga ) bulan uang representasi; d. sampai dengan 4 tahun diberikan 4 ( empat ) bulan uang representasi; e. sampai dengan 5 tahun diberikan 6( enam ) bulan uang representasi. (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya. (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEUANGAN DPRD
7
BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 17 (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan Belanja penunjang Kegiatan DPRD. (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 18 (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD. (2) Belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; b. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; c. belanja Penunjang Kegiatan DPRD. (3) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dianggarkan dalam Pos DPRD. (4) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan c dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja perjalanan dinas; d. belanja pemeliharaan; e. belanja modal. (5) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
KEUANGAN DPRD
8
Pasal 19 Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum. Pasal 20 (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 17 Pebruari 2005 BUPATI
AGAM,
Dto. ARISTO MUNANDAR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 17 Pebruari 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, Dto. Drs.MUCHSIS MALIK NIP. 010 081 886. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2005 NOMOR 1. KEUANGAN DPRD
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM I. UMUM Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Lembaga Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerinahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan besifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis, dan satu sama lain harus saling mendukung, maka antara Pemerintah Daerah dan DPRD wajib memelihara hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Untuk terjalinya hubungan tersebut perlu adanya pengaturan tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka sesuai dengan isi Pemerintah
Nomor
24
Tahun
Pasal
28 ayat
(2)
Peraturan
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peranan dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, dan meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
KEUANGAN DPRD
10
Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah dalam rangka pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD melalui APBD berdasarkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Penghasilan yang dimaksudkan Pasal ini merupakan penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD, kecuali Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Tunjangan diberikan untuk satu orang istri dan dua orang anak dari perkawinan yang sah dengan komposisi, yaitu: - Tunjangan beras diberikan sesuai dengan standar harga yang ditetapkan bagi Pegawai negeri Sipil. - Tunjangan Keluarga 10% ( sepuluh per seratus ) untuk istri/suami dan 2% ( dua per seratus ) untuk anak per jiwa yang dihitung dari uang representasi. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas
KEUANGAN DPRD
11
Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh Pasal 21 ) yang terhutang terhadap
penghasilan tetap yang diterima Pimpinan dan
Anggota DPRD, ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang
dianggarkan setiap tahun
dalam APBD Kabupaten Agam. Pasal 9 Ayat (1) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD sama dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS Golongan IV. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Lembaga Asuransi Kesehatan dan Pengobatan sebelum ditetapkan Bupati terlebih dahulu dimusyawarah dengan DPRD. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas KEUANGAN DPRD
12
Ayat (2) Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas: a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 ( dua ) pasang dalam satu tahun; b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 ( dua ) pasang dalam satu tahun; dan c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 ( satu ) pasang dalam lima tahun. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Penetapan
standar
satuan
harga
dan
kualitas
bahan
pakaian
dinas
mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan kepada APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman. Pasal 16 Ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti, karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; c. diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan. Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan, karena: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, karena:
KEUANGAN DPRD
13
1) menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat keterangan dokter yang berwenang; atau 2) tidak diketahui keberadaannya ; b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD; c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD; d. tidak melaksanakan kewajiban Anggota DPRD; e. melanggar larangan bagi Anggota DPRD; f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 ( lima ) tahun penjara. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
KEUANGAN DPRD
14
Ayat (4) Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut: a. Belanja pegawai, antara lain untuk kebutuhan
belanja gaji dan tunjangan
pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan. b. Belanja barang dan jasa, yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya. c. Belanja perjalanan dinas, yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tuganya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam Daerah maupun ke luar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati. d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, serta kendaraan dinas Pimpinan DPRD. e. Belanja
modal,
antara
lain
untuk
kebutuhan
pembangunan/
perluasan/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup Jelas KEUANGAN DPRD
15
