PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang
: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 160 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. UndangUndang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1
4. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 05). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara; 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara; 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara; 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Utara; 7. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Lampung Utara; 8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara;
2
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah; 11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan; 12.Lembaga Teknis adalah Lembagalembaga Teknis Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara; 13.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara; 14.Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Utara; 15.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara; 16.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara; 17.Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara; 18.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara; 19.Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayan Perempuan Kabupaten Lampung Utara; 20.Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Utara; 21.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara; 22.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara; 23.Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Lampung Utara; 24.Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara; 25.Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara; 26.Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Utara; 27.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; dan 28.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3
BAB II LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Kesatu INSPEKTORAT Paragraf 1 Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 2 (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Inpektorat Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengunjian dan penilaian tugas pengawasan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari: a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 3 Inspektur Pasal 4 (1) Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; d. pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten; e. pengelolaan ketatausahaan; dan f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 4
Paragraf 4 Sekretariat Pasal 5 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; c. penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Pasal 6 (1) Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Sub Bagian Administrasi Umum. (2) Masingmasing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut: a. mengoordinasikan menyiapkan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi; b. menyusun anggaran Inspektorat; c. menyiapkan laporan dan statistik inspektorat;
5
d. enyiapkan peraturan perundangundangan; dan e. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. Pasal 8 (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun pelaporankegiatan pengawasan; (2) Rincian tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: a. menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; b. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan; c. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; d. menyusun statistik hasil pengawasan; e. menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 9 (1) Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat, dan urusan rumah tangga. (2) Rincian tugas Sub Bagian Administrasi Umum adalah sebagai berikut: a. mengelola urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan; b. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan; c. mengelola urusan kepegawaian; d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan e. mengelola urusan administrasi keuangan. Paragraf 5 Inspektur Pembantu Pasal 10 (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi: a. pengusulan program pengawasan di wilayah; b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
6
Pasal 11 (1) Inspektur Pembantu, terdiri dari: a. Inspektur Pembantu Wilayah I; b. Inspektur Pembantu Wilayah II; c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan d. Inspektur Pembantu Wilayah IV. (2) Inspektur Pembantu pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintahan kabupaten dan kecamatan serta kelurahan/desa atau sebutan lainnya. (3) Pembagian Wilayah dan Mitra Kerja Inspektur Pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan. Pasal 12 (1) Masingmasing Inspektur Pembantu Wilayah, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. (2) Masingmasing Seksi pada Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah. Pasal 13 (1) Seksi Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Rincian tugas Seksi Pengawas adalah sebagai berikut: a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya; b. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya; c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya; dan d. memeriksa, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya.
7
Bagian Kedua BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Paragraf 1 Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 14 (1) BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pembangunan daerah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah; c. pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 15 Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pendataan, pengendalian, pengembangan; d. Bidang Ekonomi; e. Bidang Sosial Budaya; f. Bidang Fisik dan Prasarana; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.
penelitian
dan
Paragraf 3 Kepala Badan Pasal 16 (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung tugastugas pembangunan pemerintah daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
8
b. pengkoordinasian penyusunan, penataan dan pelaksanaan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; c. pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 4 Sekretariat Pasal 17 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan internal Bappeda; b. perencanaan pengembangan sumberdaya aparatur Bappeda; c. pengelolaan administrasi keuangan; dan d. pelaksanaan urusan administrasi umum, meliputi urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 18 (1) Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan c. Sub Bagian Perencanaan Program Monitoring dan Evaluasi. (2) Masingmasing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 19 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, keprotokolan dan mempersiapkan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Badan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. menlaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan urusan umum; b. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
9
c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; d. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyiapan rapatrapat dinas; e. mencatat, mengagendakan, mendistribusikan, dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan perintah dan pentunjuk teknis agar hasil pekerjaan baik dan benar. f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; g. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkup badan; h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkup badan; i. mempersiapkan pengembangan sumberdaya aparatur Bappeda; j. melaksanakan pengelolaan data kearsipan umum dan kepegawaian, perpustakaan dan dokumentasi; k. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian tenaga honorer/tenaga harian lepas/tenaga kontrak daerah di lingkup badan; l. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pengelolaan ketatausahaan dengan satuan/unit kerja terkait; m. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 20 (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Bappeda. (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan perencanaan pengelolaan anggaran; b. menyiapkan kegiatan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan; c. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; d. menyiapkan bahan usulan calon pengelola keuangan; e. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap bendaharawan; f. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan satuan/unit kerja terkait; g. mengklarifikasi dan menyiapkan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pengelolaan anggaran; h. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor; 10
i. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta inventarisasi barang dan aset lainnya; j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, perlengkapan kantor serta aset lainnya; k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 21 (1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mempersiapkan penyusunan dokumen perencanaan tahunan serta pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Program Evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan dan merekapitulasi bahan draft RKPD, KUA dan PPA yang berasal dari Renja SKPD; b. merekapitulasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) seluruh SKPD untuk menjadi dokumen perencanaan; c. menyiapkan dan merekapitulasi rancangan tema dan prioritas pembangunan daerah; d. menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi perencanaan prioritas dan program pembangunan daerah; e. menyiapkan bahan koordinasi dan rekapitulasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; f. merekapitulasi bahan APBD lingkup Bappeda; g. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka perencanaan dan penyusunan RAPBD; h. menyusun rencana kegiatan internal Bappeda; i. melaksanakan penyiapan pelaporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); j. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi; k. menyusun laporan pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11
Paragraf 5 Bidang Pendataan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pasal 22 (1) Bidang Pendataan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, menyiapkan serta menyusun pedoman teknis dalam rangka pendataan, pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penelitian pengembangan pembangunan di daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ekonomi dan kerjasama pembangunan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan penyusunan data dan pelaporan hasil pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan; b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil pelaksanaan pembangunan; c. pengolahan bahan, serta menyusun statistik serta mengadakan penelitian atas pelaksanaan pembangunan guna pengembangan kedepan; dan d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan di daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Bidang Pendataan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 23 (1) Bidang Pendataan, Pengendalian, Penelitian Pengembangan, membawahi: a. Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian; dan b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
dan
(2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 24 (1) Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun data serta melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pelaksanaan dan hasil pembangunan. (2) Rincian tugas Sub Pendataan dan Pengendalian adalah sebagai berikut: a. melaksanakan analisis data dan informasi di bidang pendataan dan pengendalian untuk dikonsultasikan dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan dinas/badan/lembaga terkait; 12
b. melaksanakan penyusunan bahan/materi di bidang pendataan dan pengendalian sebagai bahan pembahasan dengan dinas/badan/lembaga terkait; c. melaksanakan evaluasi terhadap rumusan pengembangan pendataan dan pengendalian serta melakukan penyusunan program dan perencanaan pembangunan di bidang pendataan dan pengendalian; d. melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang pendataan dan pengendalian sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan pembangunan daerah; e. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan perencanaan pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah; f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, perencanaan pembangunan tahunan, Renstra SKPD, dan Renja SKPD; g. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; h. melakukan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD, dan Renja SKPD; i. melakukan koordinasi penyusunan, pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup data primer dan sekunder; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 25 (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan di daerah. (2) Rincian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan program dan perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang penelitian dan pengembangan; b. melaksanakan koordinasi dengan dinas/badan/lembaga terkait dalam rangka sinergitas penelitian dan pengembangan di daerah; c. melaksanakan inventarisasi dan analisis data, informasi, potensi, serta permasalahan di bidang penelitian dan pengembangan guna perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; d. melaksanakan evaluasi terhadap program jangka menengah dan tahunan di bidang penelitian dan pengembangan; e. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13
Paragraf 6 Bidang Ekonomi Pasal 26 (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengoordinasikan, menyiapkan serta menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan dibidang ekonomi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang ekonomi; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang ekonomi; c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi; dan d. penyusunan proyeksi dan analisis permasalahan di bidang ekonomi. (3) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 27 (1) Bidang Ekonomi, membawahi: a. Sub Bidang Pertanian; dan b. Sub Bidang Keuangan, Industri, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 28 (1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan, proyeksi dan analisis perekonomian daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkaitan dengan sektor pertanian. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pertanian adalah sebagai berikut: a. menyusun bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang pertanian; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pertanian; c. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian; d. menyusun proyeksi dan analisis permasalahan di bidang pertanian serta merumuskan alternatif langkahlangkah kebijakan pemecahannya; e. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanaian; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 14
Pasal 29 (1) Sub Bidang Keuangan, Industri, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan, proyeksi dan analisis, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkaitan dengan sektor keuangan, industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi. (2) Rincian tugas Sub Bidang Keuangan, Industri, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut: a. menyusun bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang keuangan, industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang keuangan, industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi; c. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang keuangan, industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi; d. menyusun proyeksi dan analisis permasalahan di bidang keuangan, industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi, serta merumuskan alternatif langkahlangkah kebijakan pemecahannya; e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Paragraf 7 Bidang Sosial dan Budaya Pasal 34 (1) Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya; b. perumusan dan melakukan analisis rancangan kebijakan pembangunan di bidang sosial dan budaya; c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen serta mensinergikan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya; d. pelaksanaan analisis terhadap permasalahan di bidang sosial dan budaya serta merumuskan alternatifalternatif kebijakan;
15
e. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya; dan f. pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya. (2) Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 35 (1) Bidang Sosial dan Budaya, membawahi: a. Sub Bidang Pemerintahan dan Sumberdaya Manusia; dan b. Sub Bidang Budaya dan Kesejahteraan Rakyat. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 36 (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas pokok pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sumberdaya manusia. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Sumberdaya Manusia, adalah sebagai berikut: a. menyusun bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan sumberdaya manusia; b. menyiapkan bahan analisis rancangan kebijakan pembangunan di bidang pemerintahan dan sumberdaya manusia; c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen serta mensinergikan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sumberdaya manusia; d. menyiapkan bahan analisis terhadap permasalahan di bidang pemerintahan dan sumberdaya manusia serta merumuskan alternatifalternatif kebijakan; e. menyiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sumberdaya manusia; f. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sumberdaya manusia; g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Sumberdaya Manusia; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
16
Pasal 37 (1) Sub Bidang Budaya dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang budaya dan kesejahteraan rakyat. (2) Rincian tugas Sub Bidang Budaya dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut: a. menyusun bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang budaya dan kesejahteraan rakyat; b. merumuskan dan melakukan analisis rancangan kebijakan pembangunan di bidang budaya dan kesejahteraan rakyat; c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen serta mensinergikan perencanaan pembangunan di bidang budaya dan kesejahteraan rakyat; d. menyiapkan bahan analisis terhadap permasalahan di bidang budaya dan kesejahteraan rakyat dan merumuskan alternatifalternatif kebijakan; e. menyiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang budaya dan kesejahteraan rakyat; f. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang budaya dan kesejahteraan rakyat; g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Budaya dan Kesejahteraan Rakyat; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku. Paragraf 9 Bidang Fisik dan Prasarana Pasal 38 (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang dan pengembangan wilayah, serta pendayagunaan sumber daya alam lainnya dan pelestarian lingkungan hidup. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan fisik dan prasarana daerah di bidang pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang, pengembangan wilayah, pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; b. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan fisik dan prasarana daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang, pengembangan wilayah, serta pendayagunaan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup; 17
c. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang pembangunan fisik dan prasarana daerah, sumberdaya alam serta merumuskan alternatif pemecahan langkah langkah kebijakan; dan d. pelaksanaan koordinasi dan memadukan penyusunan perencanaan program tahunan di bidang pembangunan fisik dan prasarana daerah pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang, pengembangan wilayah serta pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. (3) Bidang fisik dan prasarana daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 39 (1) Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi: a. Sub Bidang Prasarana Daerah; dan b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 40 (1) Sub Bidang Prasarana Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data sebagai pedoman untuk penyusunan dan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang prasarana daerah meliputi pekerjaan umum, perhubungan dan lingkungan hidup. (2) Rincian tugas Sub Bidang Prasarana Daerah adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, transportasi/ perhubungan dan lingkungan hidup; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, transportasi/perhubungan dan lingkungan hidup; c. melakukan analisis permasalahan pengembangan di bidang pekerjaan umum, transportasi/perhubungan dan lingkungan hidup; d. melakukan koordinasi dan kerjasama antar dinas/instansi kabupaten/kota serta provinsi dalam mewujudkan keserasian dan keselarasan di bidang pekerjaan umum, transportasi/perhubungan dan lingkungan hidup dengan kabupaten/kota dan antar kebupaten/kota serta antar provinsi lainnya; e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Prasarana Daerah; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
18
Pasal 41 (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah terkait tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan. (2) Rincian tugas Sub Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah terkait tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah terkait tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan; c. melakukan study kelayakan dan analisis permasalahan pengembangan di bidang pengembangan wilayah terkait tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan; d. melakukan koordinasi dan kerjasama antar dinas/instansi dalam mewujudkan keserasian dan keselarasan di bidang pengembangan wilayah terkait tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan; e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Paragraf 1 Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 42 (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 43 Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Kesatuan Bangsa; d. Bidang Politik; e. Bidang Hubungan Antar Lembaga; f. Bidang Kewaspadaan Nasional; g. Unit Pelaksana Teknis; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf 3 Kepala Badan Pasal 44 (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan dan mendukung tugastugas pemerintah daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pemberian dukungan atas urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; c. penyediaan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah; d. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik; e. pelaksanaan inventarisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang keberadaan orang asing, lembaga asing dan kegiatan lembaga kemasyarakatan/keagamaan, partai politik serta lembaga non pemerintah lainnya; f. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan tugas pokok dan fungsinya.
20
Paragraf 4 Sekretariat Pasal 45 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b. penyiapan bahanbahan dalam rangka kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis; c. pelaksanaan inventarisasi/menghimpun peraturan perundangundangan dan bahan/data lainnya yang terkait dengan bidang tugas kesekretariatan untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan pelaksanaan tugas; d. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan analisis serta pelaporan yang berkenaan dengan pelaksanaan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; e. pelaksanaan dan pengelolaan urusan yang berkenaan dengan dokumentasi pelaksanaan tugas, administrasi di bidang umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 46 (1) Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (2) Masingmasing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Pasal 47 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan dan mempersiapkan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
21
(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. melaksanakan urusan ketatausahaan; b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyiapan rapatrapat dinas; c. mengumpulkan dan dokumentasi peraturan perundang undangan dan ketentuan yang terkait dengan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; d. memelihara dan perawatan kendaraan dinas, perlengkapan kantor serta aset lainnya; e. mengelola administrasi tata usaha dan kepegawaian; f. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkup badan; g. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkup badan; h. mengelola administrasi kepegawaian tenaga honorer/tenaga harian lepas/tenaga kontrak daerah; i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pengelolaan ketatausahaan/kepegawaian dengan satuan/unit kerja terkait; j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 48 (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan perlengkapan; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan; c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan; d. menyiakpan bahan usulan calon pengelola keuangan; e. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap bendaharawan; f. menyiapkan bahanbahan dalam rangka penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja rutin maupun pembangunan; g. mengumpulkan dan mengerti/memahami materi peraturan perundangundangan, pedoman petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja; 22
h. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan satuan/unit kerja terkait; i. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor; j. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta inventarisasi barang dan aset lainnya; k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 49 (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, penyusunan program, analisis data, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan pengolahan bahan data yang berhubungan dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b. menyiapkan bahan dan data dalam rangka menyusun perencanaan, program sebagai bahan perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; c. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam melaksanakan penyusunan program; d. menyusun laporan pemerintahan meliputi Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan. Paragraf 5 Bidang Kesatuan Bangsa Pasal 50 (1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan nilainilai dan bela Negara serta melaksanakan pranata sosial budaya bangsa, mediasi dan fasilitas pelaksanaan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan kewarganegaraan serta demokrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa; b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pranata sosial dan budaya; 23
c. penyiapan bahan rumusan kebijakan, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan nilainilai kebangsaan dan bela negara; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan bangsa, pembauran bangsa dan demokrasi; dan e. penyiapan bahan rumusan kebijakan, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kewarganegaraan. (3) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 51 (1) Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi: a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; dan b. Sub Bidang Pranata Sosial, Pembauran dan Kewarganegaraan. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 52 (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan nilainilai kebangsaan dan bela negara. (2) Rincian tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan wawasan kebangsaan dalam rangka pengembangan nilai nilai kebangsaan dan bela negara; b. menyiapkan bahan mediasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan nilainilai kebangsaan dan bela negara; c. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan nilainilai kebangsaan dan bela negara; d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan bela negara; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 53 (1) Sub Bidang Pranata sosial, Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mediasi, fasilitasi pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pranata sosial, pembauran dan kewarganegaraan. 24
(2) Rincian tugas Sub Bidang Pranata Sosial, Pembauran dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan pranata sosial, pembauran dan kewarganegaraan; b. menyiapkan bahan mediasi dan memfasilitasi pelaksanaan pranata sosial, pembauran dan kewarganegaraan; c. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pranata sosial, pembauran dan kewarganegaraan; d. menyiapkan bahan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pranata Sosial, Pembauran dan Kewarganegaraan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 6 Bidang Politik Pasal 54 (1) Bidang Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang fasilitas organisasi politik, ormas, LSM serta mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan masalah politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan masalah kemasyarakatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan penyusunan perumusan pedoman mengenai pengkajian dan fasilitas/penanggulangan masalah politik, sosial, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan; b. pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga/satuan kerja terkait dalam rangka pengkajian dan fasilitas / penanggulangan masalah strategis di daerah; c. perumusan hasil pengkajian masalah strategis di daerah serta menindaklanjuti kebijakan penanganan/ pemberdayaannya; d. penyiapan perumusan pedoman mengenai pengkajian dan fasilitas/ penanganan penyediaan dukungan penyelenggaraan pemilihan umum; e. penyiapan perumusan pedoman mengenai pengkajian dan fasilitas/penanganan fasilitas menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan sistem politik; f. penyiapan perumusan kebijakan, mediasi dan fasilitasi penanganan HAM serta mengevaluasi dan menyusun laporan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Bidang Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 25
Pasal 55 (1) Bidang Politik, membawahi: a. Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan; b. Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 56 (1) Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan pedoman mengenai pengkajian dan fasilitasi/penanganan masalah politik dan pemerintahan serta melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga/satuan kerja terkait dalam rangka pengkajian dan fasilitasi/penanganan masalah strategis di daerah. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun perumusan pedoman yang berkaitan dengan pengkajian dan fasilitasi/ penanganan masalah politik; b. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pengkajian dan fasilitasi / penanganan masalah strategis di daerah; c. mengumpulkan data dan informasi terhadap hasil pengkajian masalah politik pemerintahan; d. melaksanakan analisa data dan informasi terhadap hasil pengkajian masalah politik pemerintahan; e. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 57 (1) Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan pedoman, mengevaluasi, menyusun laporan mengenai pengkajian dan fasilitasi/penanganan masalah sosial, ekonomi dan hak asasi manusia serta melaksanakan koordinasi dengan pengkajian dan fasilitasi/penanganan masalah strategis di daerah. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun perumusan pedoman kebijakan, mediasi dan fasilitasi/penanganan yang berkaitan dengan pengkajian dan fasilitasi/ penanganan masalah sosial ekonomi serta hak asasi manusia; 26
b. menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas/instansi/ lembaga/satuan kerja terkait terhadap penanganan sosial ekonomi serta hak asasi manusia; c. mengumpulkan data dan informasi hasil koordinasi dengan dinas/instansi/ lembaga/satuan kerja terkait terhadap penanganan sosial ekonomi serta hak asasi manusia; d. melaksanakan analisis data dan informasi hasil koordinasi dengan dinas/instansi/ lembaga/satuan kerja terkait terhadap penanganan sosial ekonomi serta hak asasi manusia; e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 7 Bidang Hubungan Antar Lembaga Pasal 58 (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga serta mengadakan pembinaan, komunikasi, konsultasi, kerjasama dengan lembaga legislatif dan eksekutif dan antar lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan penyusunan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan lembaga legislatif dengan eksekutif dan hubungan antar lembaga; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, LSM dan lembaga kemasyarakatan; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan partai politik; d. pengadaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar lembaga dalam rangka meningkatkan semangat kesatuan dan persatuan bangsa; dan e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang hubungan antar lembaga. (3) Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
27
Pasal 59 (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi: a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah; dan b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 60 (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan mengevaluasi data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif serta hubungan antar Lembaga Pemerintah lainnya. (2) Rincian tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan yang berhubungan dengan hubungan lembaga eksekutif dan legislatif serta hubungan antar lembaga pemerintah; b. melaksanakan pengumpulan dan menganalisis data serta informasi yang berkaitan dengan hubungan lembaga eksekutif dan legislatif serta hubungan antar lembaga pemerintah; c. menyiapkan bahan fasilitasi yang berkaitan dengan lembaga eksekutif dan legislatif serta hubungan antar lembaga pemerintah; d. meneliti bahan/persyaratan yang berkenaan dengan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten; e. menyiapkan bahan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah; f. menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 61 (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar lembaga dalam rangka meningkatkan semangat kesatuan dan persatuan bangsa.
28
(2) Rincian tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat; b. menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat; c. menyiapkan bahan fasilitasi yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat; d. mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat; e. menyiapkan bahan dalam rangka meningkatkan semangat kesatuan dan persatuan bangsa; f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Paragraf 8 Bidang Kewaspadaan Nasional Pasal 62 (1) Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan pengolahan data, perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan dibidang kewaspadaan yang melilputi kewaspadaan dini, kewaspadaan orang asing, lembaga asing, serta pengawasan konflik. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kewaspadaan nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan penyusunan teknis dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerimtahan serta penanganan konflik. b. pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilainilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan dan pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini;
29
d. pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, penetapan kebijakan teknis dibidang ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilainilai dan penghargaan kebangsaan; dan e. pelaksanaan tugastugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 63 (1) Bidang Kewaspadaan Nasional membawahi: a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing; dan b. Sub Bidang Pengawasan Konflik. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 64 (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan pengolahan data, dalam rangka perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing; (2) Rincian tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun data teknis pelaksanaan operasional bidang kewaspadaan dini, orang asing dan lembaga asing; b. menyiapkan rencana program dan melaksanakan program dalam rangka pemberdayaan, peningkatan kapasitas, pengembangan, peran dan fungsi bidang kewaspadaan dini, orang asing dan lembaga asing c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dengan instansi terkait yang berkenaan dengan aktivitas dan kehadiran lembaga asing dan orang asing; d. mengumpulkan dan menguasai/memahami materi peraturan perundangundangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan kewaspadaan dini, orang asing dan lembaga asing; e. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesiagaan, Pembinaan, Perlindungan dan Bantuan Masyarakat; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30
Pasal 65 (1) Sub Bidang Pengawasan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan, kebijakan fasilitasi pengarahan sumber daya dan pembinaan ruang pusat koordinasi, pengendalian operasi di bidang pengawasan konflik. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengawasan Konflik adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun data potensi kerawanan konflik; b. menyiapkan rencana pelaksanaan program dalam rangka pemberdayaan, peningkatan kapasitas, peran dalam bidang kewaspadaan nasional guna menghadapi dan menanggulangi konflik; c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan koordinasi/kerjasama dengan instansi terkait yang berkenaan dengan penanganan dan pengawasan konflik; d. menyiapkan fasilitasi pengerahan Sumber Daya Manusia dalam perbantuan pencegahan, penanggulangan, pemantauan, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat konflik serta dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; e. menyusun bahan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengawasan Konflik; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Keempat BADAN LINGKUNGAN HIDUP Paragraf 1 Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 66 (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
31
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 67 Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan; e. Bidang Analisis dan Evaluasi Kualitas Lingkungan; f. Bidang Pertambangan dan Energi; g. Unit Pelaksana Teknis; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf 3 Kepala Badan Pasal 68 (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi dalam rangka mendukung tugastugas pemerintah daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengurusan lingkungan hidup yang bersifat operasional; b. pengaturan kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan perizinan pengelolaan dibidang pemanfaatan sumber daya alam sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; c. pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan pengendalian teknis atas pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta perusakan lingkungan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; dan d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan Badan Lingkungan Hidup. Paragraf 4 Sekretariat Pasal 69 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Lingkungan Hidup.
32
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian; b. pengelolaan administrasi keuangan; c. pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; d. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi lingkungan; e. pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program lingkungan hidup; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 70 (1) Sekretariat Badan Lingkungan Hidup, membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (2) Masingmasing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 71 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan serta melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi lingkungan serta proses administrasi pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian dalam lingkungan Badan Lingkungan Hidup. (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan urusan umum; b. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan; c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; d. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyiapan rapatrapat dinas; e. memelihara dan merawat kendaraan dinas, perlengkapan kantor serta aset lainnya; f. mengelola administrasi kepegawaian; g. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkup badan; 33
h. menyiapkan bahan membina kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkup badan; i. mengelola data kearsipan umum dan kepegawaian, perpustakaan dan dokumentasi; j. mengelola administrasi kepegawaian tenaga honorer/tenaga harian lepas/tenaga kontrak daerah di lingkup Badan; k. menyiapkan bahan pengembangan sumber daya aparatur untuk ikut pendidikan,pelatihan,kursus dan pembinaan lainnya di bidang lingkungan hidup; l. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pengelolaan ketatausahaan dengan satuan/unit kerja terkait; m. menyiapkan bahan dan penyusunan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Administrasi Kepegawaian; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 72 (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan dalam lingkungan Badan Lingkungan Hidup. (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan; c. menyusun laporan pertangungjawaban keuangan; d. menyiapkan bahan usulan calon pengelola keuangan; e. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap bendaharawan; f. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan satuan/unit kerja terkait; g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor; h. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta inventarisasi barang dan aset lainnya; i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 73 (1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, perumusan, pengkajian, pemantauan, pengendalian, penyusunan perencanaan, program kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
34
(2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran badan; b. mengumpulkan bahan, menganalisis dan menyajikan data informasi lingkungan; c. menyiapkan bahan perumusan rencana dan menyusun program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di bidang pengelolaan lingkungan hidup; d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan lingkungan hidup; e. menyiapkan bahan perencanaan evaluasi, melaksanakan evaluasi serta penyajian seluruh laporan kegiatan Badan Lingkungan Hidup; f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 5 Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pasal 74 (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengembangan kapasitas, pengawasan, pembinaan pemanfaatan sumber daya alam, perizinan, tata laksana serta pengawasan, pengendalian dan penerapan AMDAL, UKL dan UPL. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan prokasih, penyusunan AMDAL, pengelolaan konservasi SDA serta pengelolaan kawasan; b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berpedoman pada UndangUndang dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup; c. pelaksanaan pengujian limbah bersamasama laboraturium yang telah ditunjuk pemerintah daerah secara berkala; d. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; e. penyiapan bahan dan penyajian laporan secara detail kepada Kepala Badan tentang hasil pengawasan di lapangan serta memberikan sarana sebagai tindak lanjut temuan di lapangan; 35
f. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat baik kelompok maupun perorangan akan pentingnya peduli lingkungan; g. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap perizinan yang berkaitan dengan lingkungan hidup; h. pelaksanaan sosialisai serta himbauan kepada perusahaan agar mentaati peraturan dan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perizinan; i. pelaksanaan kegiatan berdasarkan PerundangUndangan, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati; dan j. pelaksanaan pemberian sanksi kepada pengusaha yang melanggar ketentuan perizinan lingkungan hidup. (3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 75 (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi: a. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan b. Sub Bidang Pembinaan Perizinan Pengelolaan Lingkungan. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 76 (1) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis /instrumen/ petunjuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, AMDAL, UKLUPL Peraturan Perundang Undangan Bidang Lingkungan Hidup Daerah, Audit Lingkungan, Analisis Resiko Lingkungan Perizinan); b. menyiapkan dan melaksanakan sidang komosi AMDAL yang menjadi kewenangan Kabupaten; c. melaksanakan koreksi terhadap UKLUPL; d. melaksanakan inventarisasi kegiatan/usulan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; e. menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis/SOP kegiatan pengawasan lingkungan hidup; f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 36
g. menyiapkan dan penyajian laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; h. menyiapkan bahan dan menyusun petujuk teknis dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 77 (1) Sub Bidang Pembinaan Perizinan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pelayanan umum serta pemberian izin dan penegakkan peraturan pengelolaan lingkungan. (2) Rincian tugas Sub Pembinaan Perizinan Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai berikut: a. melaksanakan pembinaan dan mengawasi terhadap perizinan Lingkungan Hidup; b. menyiapkan bahan pembinaan dan mengawasi penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; c. menyiapkan bahan dan menyusun penetapan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis kualitas lingkungan; d. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan monitoring dalam rangka penegakan hukum lingkungan, penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; e. menyiapkan bahan rumusan tindak lanjut hasil pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Perizinan Pengelolaan Lingkungan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 6 Bidang Analisis dan Evaluasi Kualitas Lingkungan Pasal 78 (1) Bidang Analisis dan Evaluasi Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok pengkoordinasian analisis dan evaluasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Analisis dan Evaluasi Kualitas Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup khususnya bidang analisa dan evaluasi, kualitas lingkungn dengan dinas instansi terkait baik swasta maupun pemerintah; 37
b. pengoordinasian tugas antara bidang analisa dan evaluasi kualitas lingkungan; dan c. pengeluaran surat teguran kepada pihak ketiga/perusahaan, apabila hasil analisa dan evaluasi limbah yang dikeluarkan tidak sesuai dengan baku mutu yang berlaku. (3) Bidang Analisis dan Evaluasi Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 79 (1) Bidang Analisis dan Evaluasi Lingkungan, membawahi: a. Sub Bidang Analisis Kualitas Lingkungan; dan b. Sub Bidang Evaluasi Kualitas Lingkungan. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 80 (1) Sub Bidang Analisis Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan analisis kualitas air permukaan, air bawah tanah, udara dan air. (2) Rincian tugas Sub Bidang Analisis Kualitas Lingkungan adalah sebagai berikut: a. melaksanakan inventarisasi alat dan bahan kimia; b. menyiapkan dan melaksanakan pelatihan dan kursus di Bidang Analisis Kualitas Lingkungan; c. melaksanakan koordinasi ke instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta; d. menyiapkan bahan dan menyusun analisa laporan kualitas lingkungan yang disampaikan pihak industri pada setiap bulannya ke Bidang Analisa dan Evaluasi; e. mengambil sampel air sebagai bahan analisa; f. melaksanakan analisa sampel air sungai dan air limbah; g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan analisa kualitas udara; h. menyiapkan, menyusun dan menyajikan laporan hasil analisa; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 81 (1) Sub Bidang Evaluasi Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok evaluasi terhadap hasil analisis kualitas air permukaan, air bawah tanah, udara dan air. (2) Rincian tugas Sub Bidang Evaluasi Kualitas Lingkungan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis mengenai evaluasi kualitas lingkungan; 38
b. mengumpulkan dan menyiapkan bahanbahan peraturan peraturan, perundangundangan dan jurnaljurnal atau bukubuku mengenai standar kualitas lingkungan; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan sumbersumber terkait dengan Kualitas Lingkungan; d. menyiapkan dan menyusun bahan/materi quisioner untuk memperoleh data kualitas lingkungan; e. mengumpulkan dan mengolah data kualitas lingkungan yang disampaikan pihak perusahaan; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kualitas lingkungan dengan cara membandingkan hasil pengelolahan data dengan standar peraturanperaturan yang ada; g. menyusun dan pmknyiapan rekomendasi / saran pengelolaan berdasarkan hasil evaluasi; h. menata dan mencatat laporan hasil evaluasi kualitas lingkungan; dan i. elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 7 Bidang Pemantauan dan Pemulihan Pasal 82 (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi di bidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemantauan dan Pemulihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan penyusunan dokumen dan data teknis pemantauan dan pemulihan lingkungan; b. penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan tugas di bidang pemulihan kualitas lingkungan hidup; dan c. pelaksanaan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. (3) Bidang Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 83 (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan, membawahi: a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan; b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
39
Pasal 84 (1) Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan dan pendataan kerusakan lingkungan. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kepada unsur terkait dan mengkomunikasikan Lingkungan hidup; b. menyiapkan bahan dan menyusun data dan informasi lingkungan; c. melaksanakan penyuluhan dan mengendalikan polusi dan pencemaran; d. menyiapkan bahan dan menyusun kebijaksanaan pemantauan kualitas lingkungan; e. melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup; f. melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan hidup; g. menyusun dan menyajikan laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pasal 85 (1) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi kualitas lingkungan. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan dan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan; b. mengembangkan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan; c. menata RTH (Ruang Terbuka Hijau); d. memelihara RTH (Ruang Terbuka Hijau); e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan memulihkan cadangan SDA; f. mengembangkan taman rekreasi; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 8 Bidang Pertambangan dan Energi Pasal 86 (1) Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan, evaluasi, pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi.
40
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan, penyusunan, dan perumusan rencana serta kebijakan teknis; b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelayanan perizinan; d. pengelolaan penerimaan/ pendapatan di bidang pertambangan umum, sumber daya mineral dan energi; e. pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan pelayanan di bidang ketenagalistrikan dan migas; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Bidang Mitra Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 87 (1) Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi: a. Sub Bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumberdaya Mineral; dan b. Sub Bidang Ketenagalistrikan dan Migas. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 88 (1) Sub Bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, melakukan pembinaan dan pengawasan, mengevaluasi dan memberikan pelayanan perizinan serta pengelolaan penerimaan/pendapatan bidang pertambangan umum, geologi dan sumberdaya mineral. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumberdaya Mineral adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan membuat Peraturan Perundang Undangan Daerah di Bidang Mineral, Batubara dan Air Tanah; b. memberikan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran pada cekungan air tanah; c. memberi izin usaha pertambangan mineral dan batubara; d. membina dan melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang; e. membina dan mengawasi pelaksanaan izin usaha pertambangan, mineral dan batubara; f. menetapkan nilai perolehan air bawah tanah pada cekungan air tanah;
41
g. melaksanakan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, migas dan air tanah; h. melaksanakan kebijakan mitigasi bencana geologi; dan i. menginventarisasikan dan mengelola kawasan rawan bencana geologi; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 89 (1) Sub Bidang Ketenagalistrikan dan Migas mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, melakukan pembinaan dan pengawasan, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, mengevaluasi dan pelayanan perizinan ketenagalistrikan dan migas. (2) Rincian tugas Sub Bidang Ketenagalistrikan dan Migas adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun peraturan daerah bidang ketenagalistrikan dan migas; b. menyiapkan dan menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah; c. memberikan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU) dan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS); d. membina dan mengawasi usaha ketenagalistrikan; e. menyediakan listrik pedesaan; f. melaksanakan perhitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah; dan g. memberikan rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Kelima BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Paragraf 1 Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 90 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, meliputi bidang ketahanan, sosial budaya, usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna di lingkungan pemerintah daerah; 42
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan d. penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta administratif/ketatausahaan. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 91 Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Ketahanan Masyarakat; d. Bidang Sosial Budaya; e. Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna; f. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan; g. Unit Pelaksana Teknis; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 3 Kepala Badan Pasal 92 (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Kelurahan dalam rangka mendukung tugastugas pemerintahan daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kelurahan; b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan/monitoring serta koordinasi pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kelurahan. Paragraf 4 Sekretariat Pasal 93 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta kelurahan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 43
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan perencanaan dan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi monitoring dan pelaporan; b. penyusunan rancangan Peraturan Perundangundangan; c. penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan; d. pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga; e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; dan f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 94 (1) Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
dan
(2) Masingmasing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 95 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan Administrasi/Ketatausahaan; b. mengatur dan mendistribusikan ketersediaan penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon, faximile dan komputer, pengaturan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional; c. menyiapkan bahan dan menyusun formasi serta mutasi pegawai; d. mengelola tata usaha kepegawaian; e. melaksanakan kegiatan rumah tangga yang meliputi perawatan dan pemeliharaan sarana/prasarana kantor serta aset lainnya dan keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; f. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat serta rapatrapat dinas;
44
g. menyiapkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 96 (1) Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan anggaran belanja; b. menyusun dan membuat data keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan dan pertanggungjawaban keuangan; c. menyiapkan bahan melaksanakan verifikasi atas surat pertanggungjawaban keuangan; d. melaksanakan kegiatan akuntansi ; e. menyiapkan bahan dan mengumpulkan serta mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan; f. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon bendahara dan penanggung jawab/kuasa pengguna anggaran; g. melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan; h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor; i. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta inventarisasi barang dan aset lainnya; j. mkenyiapkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 97 (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pengumpulan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan, menyusun dan menghimpun serta mengolah data; b. menyiapkan bahan dan menyusun bahan dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan, dan pelaporan; 45
c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan; e. menyiapkan bahan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 5 Bidang Ketahanan Masyarakat Pasal 98 (1) Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan pedoman dan penyiapan fasilitasi dalam pelaksanaan kerjasama dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa; b. penyelenggaraan program pengembangan sumberdaya manusia dan sosialisasi akses masyarakat dalam program pemberdayaan; dan c. penataan pelaksanaan kegiatan administrasi desa serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan masyarakat. (3) Bidang Ketahanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 99 (1) Bidang Ketahanan Masyarakat, membawahi: a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan b. Sub Bidang Tata Laksana dan Evaluasi. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
46
Pasal 100 (1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan, meningkatkan potensi serta peran serta lembaga lembaga masyarakat di bidang pembangunan masyarakat desa. (2) Rincian tugas Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat; b. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat; c. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif; d. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lembagalembaga masyarakat; e. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat; f. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat; g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 101 (1) Sub Bidang Tata Laksana dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan, monitoring penyusunan program bidang ketatalaksanaan serta mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas. (2) Rincian tugas Sub Bidang Tata Laksana dan Evaluasi adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan, monitoring penyusunan program di bidang ketatalaksanaan lembagalembaga masyarakat; b. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi terhadap penataan dan monitoring pengembangan lembagalembaga masyarakat; c. menyiapkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Tata Laksana dan Evaluasi; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
47
Paragraf 6 Bidang Sosial Budaya Pasal 102 (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di bidang sosial budaya, swadaya gotong royong, pengembangan adat dan kemasyarakatan serta peningkatan anak dan remaja. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sosial budaya menyelenggarakan fungsi: a. perumusan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong dalam rangka pengembangan lembaga adat dan kemasyarakatan; dan b. perumusan pedoman dan fasilitasi pembinaan anak dan remaja. (3) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 103 (1) Bidang Sosial Budaya, membawahi: a. Sub Bidang Bina Masyarakat; dan b. Sub Bidang Lembaga Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 104 (1) Sub Bidang Bina Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat, motivasi swadaya dan gotong royong masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat desa. (2) Rincian tugas Sub Bidang Bina Masyarakat adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat, motivasi swadaya dan gotong royong masyarakat; b. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat; c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi peningkatan pembinaan, motivasi swadaya dan gotong royong masyarakat; d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Bina Masyarakat; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
48
Pasal 105 (1) Sub Bidang Lembaga Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan lembaga desa/kelurahan, lembaga adat serta kemasyarakatan. (2) Rincian tugas Sub Bidang Lembaga Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat adalah sebagai berikut: a. menyiapkan perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi pengembangan lembaga desa, lembaga adat serta kemasyarakatan; b. melaksanakan pembinaan, monitoring dan koordinasi peningkatan pengembangan lembaga desa/kelurahan, lembaga adat serta kemasyarakatan; c. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang pengembangan lembaga desa/kelurahan, lembaga adat serta kemasyarakatan; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 7 Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Pasal 106 (1) Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di bidang usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rumusanvpedoman dan fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan, perkreditan dan pelaksanaan produksi serta pemasaran, usaha ekonomi keluarga dan masyarakat tertinggal; dan b. pelaksanaan kerjasama kemasyarakatan, monitoring dan evaluasi teknologi tepat guna serta pelaporan. (3) Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 107 (1) Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna, membawahi: a. Sub Bidang Usaha Ekonomi; dan b. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
49
(2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat. Pasal 108 (1) Sub Bidang Usaha Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, pembinaan, pengembangan, peningkatan serta fasilitasi kegiatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat. (2) Rincian tugas Sub Bidang Usaha Ekonomi adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang usaha ekonomi; b. menyiapkan dan melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; c. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok dan lembaga keuangan mikro pedesaan; d. melaksanaakan fasilitasi peningkatan kelembagaan permodalan usaha ekonomi produktif dan kelembagaan usahausaha kelompok masyarakat; e. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman serta memfasilitasi pelaksanaan inventarisasi produk unggulan; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif masyarakat; g. menyiapkan bahan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 109 (1) Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan dan perencanaan dalam rangka memfasilitasi alih teknologi tepat guna, ujicoba dan pemanfaatan teknologi tepat guna, kerjasama teknologi tepat guna. (2) Rincian tugas Sub Bidang Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut: a. menyiapkan dan memfasilitasi pedoman alih teknologi tepat guna; b. menyiapkan dan melaksanakan serta memfasilitasi ujicoba dan pemanfaatan teknologi tepat guna; c. memberi fasilitasi kerjasama teknologi tepat guna antara lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi, Swasta dan LSM; d. menyiapkan fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna; e. menyiapkan fasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan dan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan;
50
f. menyiapkan fasilitasi pelaksanaan TNI manunggal membangun desa (TMMD); g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Teknologi Tepat Guna; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 8 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pasal 110 (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan, perangkat dan pengembangan desa serta pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan desa. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; b. Penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan desa dan kelurahan serta fasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;dan c. penyusunan bahan pedoman dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa dan kelurahan; (3) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 111 (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi: a. Sub Bidang Pengembangan Perangkat Desa dan Kelurahan; dan b. Sub Bidang Keuangan, Kekayaan Desa dan Kelurahan. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 112 (1) Sub Bidang Pengembangan Perangkat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan aparatur pemerintahan desa, fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa dan atau kelurahan. 51
(2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Perangkat Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan perangkat desa dan kelurahan; b. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan, pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa dan kelurahan; c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam menyelenggarakan pembinaan perangkat desa dan kelurahan; d. melaksanaan pengawasan dan pengendalian program pembinaan perangkat desa/kelurahan dan pengembangan desa/kelurahan serta kerjasama antar desa dan kelurahan; e. menyiapkan fasilitasi pembentukan dan membina Badan Permusyawaratan Desa; f. menyediakan fasilitasi pelaksanaan perlombaan desa dan kpelurahan; g. menyediakan dan menyiapkan fasilitasi penyusunan profil desa dan kelurahan; h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Perangkat Desa dan Kelurahan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 113 (1) Sub Bidang Keuangan, Kekayaan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengelolaan, penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan, kekayaan desa dan kelurahan. (2) Rincian tugas Sub Bidang Keuangan, Kekayaan Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang administrasi keuangan dan kekayaan desa; b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan, kekayaan desa dan kelurahan; c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian administrasi keuangan dan kekayaan desa / kelurahan serta pengembangan pendapatan, kekayaan desa dan kelurahan; d. menyiapkan fasilitasi inventarisasi sarana dan prasarana pemerintah desa dan kelurahan; e. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
52
Bagian Keenam BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Paragraf 1 Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 114 (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan d. penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 115 Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretaris; c. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Pelaporan; d. Bidang Keluarga Sejahtera; e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi; f. Bidang Pemberdayaan Perempuan; g. Bidang Perlindungan Anak; h. Unit Pelaksana Teknis; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.
dan
Paragraf 3 Kepala Badan Pasal 116 (1) Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
53
(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan pedoman kebijakan dan perencanaan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; b. penyusunan, perencanaan dan penetapan program kerja dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; b. penyelenggaraan evaluasi, monitoring/pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mengadakan hubungan kerjasama terhadap semua instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.
Paragraf 4 Sekretaris Pasal 117 (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan pembinaan administratif yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, keuangan dan perlengkapan serta pelayanan teknis administrasi lainnya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. perumusan perencanaan dan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi monitoring dan pelaporan; b. penyusunan rancangan Peraturan Perundangundangan; c. penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan; d. pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga; e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; dan f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 118 (1) Sekretariat Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; b. Sub Bagian Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. (2) Masingmasing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
54
Pasal 119 (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, urusan rumah tangga serta melaksanakan urusan perlengkapan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah sebagai berikut: a. melaksanakan kegiatan administrasi/ketatausahaan; b. mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon, faximile dan komputer, pengaturan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional; c. menyelenggarakan kegiatan rumah tangga yang meliputi perawatan dan pemeliharaan sarana/prasarana kantor serta aset lainnya dan keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; d. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat serta rapatrapat dinas; e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor; f. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta inventarisasi barang dan aset lainnya; g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 120 (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian di lingkup badan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan urusan kepegawaian; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan badan; d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkungan badan; e. melaksanakan pengelolaan data kearsipan kepegawaian; f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian tenaga honorer/tenaga harian lepas/tenaga kontrak daerah; g. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pengelolaan ketatausahaan dengan satuan/unit kerja terkait; h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 55
Pasal 121 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan dan program kerja; b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan administrasi keuangan; c. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan anggaran; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan; e. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap bendaharawan; g. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan satuan/unit kerja terkait; h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; i. menyusun laporan pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 5 Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Pelaporan Pasal 122 (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian penduduk, data dan pelaporan, analisis evaluasi program, pelayanan informasi dan dokumentasi program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan pedoman dan fasilitasi dalam pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan
56
b. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan program keluarga berencana dan pemerdayaan perempuan. (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 123 (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Pelaporan, membawahi: a. Sub Bidang Pengendalian Penduduk; dan b. Sub Bidang Data dan Pelaporan. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 124 (1) Sub Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi dan analisis penduduk. (2) Rincian tugas Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Penduduk; b. menyiapkan bahan evaluasi dan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk; c. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait; d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bidang Pengendalian Penduduk; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 125 (1) Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data , penyampaian laporan serta memberikan layanan informasi dan dokumentasi program KB dan Pemberdayaan Perempuan. (2) Rincian tugas Sub Bidang Data dan Pelaporan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan program kerja dalam rangka Pengolahan Data, Pelaporan dan Informasi; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka Pengolahan Data, Pelaporan dan Informasi (F/II/,F/ I /Dal.KO/Ket. KB) serta PA dan PB, serta pelaporan program kegiatan BKB, BKK, BKL dan UPPKS; c. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait; d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporani; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 57
Paragraf 6 Bidang Keluarga Sejahtera Pasal 126 (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan program keluarga kesehatan dan pemberdayaan keluarga. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi: a. perumusan pedoman kebijakan dan fasilitasi peningkatan peran serta institusi dan advokasi dan KIE dalam rangka pelaksanaan program ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas hidup lingkungan keluarga; dan b. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran serta institusi dan advokasi dan KIE dalam rangka pelaksanaan program ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas hidup lingkungan keluarga. (3) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 127 (1) Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi: c. Sub Bidang Peningkatan Peran serta Institusi dan Advokasi KIE; dan d. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahan Keluarga. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 128 (1) Sub Bidang Peningkatan Peranserta Institusi dan Advokasi KIE mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi program peningkatan peranserta Institusi dan advokasi KIE. (2) Rincian tugas Sub Bidang Peningkatan Peranserta Institusi dan Advokasi KIE adalah sebagai berikut: a. mernyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan program kerja dan fasilitasi peningkatan peranserta institusi dan advokasi KIE; b. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan peranserta institusi dan advokasi KIE; c. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait; d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Peningkatan Peranserta Institusi dan Advokasi KIE; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 58
Pasal 129 (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahyanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan evaluasi program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahyanan Keluarga adalah sebagai berikut: a. mernyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan program kerja dan fasilitasi dalam rangka upaya pengembangan Ketahanan Keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; b. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan monitoring dalam rangka upaya pengembangan Ketahanan Keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; c. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait; d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 7 Bidang Keluarga Barencana dan Kesehatan Reproduksi Pasal 130 (1) Bidan Keluarga Berencana dan Kesehataan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Bidan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan pedoman dan pasilitasi dalam pelaksanaan program pembinaan, peningkatan partisipasi pria, perlindungan hakhak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; dan b. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. (3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan Pasal 131 (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahi: a. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
59
(2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana diomasud padsa ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kerpada kepala bidang. Pasal 132 (1) Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana, fasilitas pelayanan dan penanggulangan masalah keluarga berencana serta perlindungan hak reproduksi. (2) Rincian tugas Sub Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan program kerja dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan pelayan keluarga berencana; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelayanan dan penanggulangan masalah keluarga berencana serta perlindungan hak reproduksi; c. melaksakan pembinaan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana, fasilitasi pelayanan dan penanggulangan masalah keluarga berencana serta perlindungan hak reproduksi; d. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Keluarga Berencana; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 133 (1) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan kesehatan reproduksi. (2) Rincian Sub Bidang Kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan program kerja dan fasilitasi dalam rangka upaya peningkatan kesehatan reproduksi di masyarakat ; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kesehatan reproduksi; c. melaksakan pembinaan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi; d. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait; e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesehatan Reproduksi; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
60
Paragraf 8 Bidang Pemberdayaan Perempuan Pasal 134 (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok perumusan pedoman dan kebijakan teknis serta pembinaan pelaksanaan pemberdayaan perempuan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan; b. pembinaan, monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan perempuan; dan c. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan perempuan. (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dubawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 135 (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi: a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Gender. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Pasal 136 (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok penyusunan bahan perumusan pedoman dan kebijakan teknis, pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut: a. mernyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan program kerja dan fasilitasi serta pelaksanaan sosialisasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan; b. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan monitoring dalam rangka upaya peningkatan penghasilan dan peranserta kaum perempuan c. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait; d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
61
Pasal 137 (1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Gender mempunyai tugas pokok penyusunan bahan perumusan pedoman dan kebijakan teknis, pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian gender. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Gender adalah sebagai berikut: a. mernyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan program kerja dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian gender; b. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan monitoring dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian gender; c. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait; d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Gender; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Paragraf 9 Bidang Perlindungan Anak Pasal 138 (1) Bidang Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok perumusan pedoman dan kebijakan teknis serta pembinaan terhadap perlindungan anak. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan Bidang Perlindungan Anak b. pembinaan, monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Anak; dan c. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perlindungan Anak. (3) Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Passal 139 (1) Bidang Perlindungan Anak membawahi: a. Sub Bidang Perlindungan Anak; dan b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Anak. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang.
62
Pasal 140 (1) Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok penyusunan bahan perumusan pedoman dan kebijakan teknis, pembinaan terhadap pelaksanaan pelindungan anak. (2) Rincian tugas Sub Bidang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: a. mernyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan program kerja dan fasilitasi serta pelaksanaan sosialisasi terhadap pelaksanaan perlindungan anak; b. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan monitoring dalam rangka upaya peningkatan perlindungan anak; c. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait; d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perlindungan Anak; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 141 (1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Anak mempunyai tugas pokok penyusunan bahan perumusan pedoman dan kebijakan teknis, pembinaan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengendalian anak. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Anak adalah sebagai berikut: a. mernyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan program kerja dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Anak; b. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan monitoring dalam pelaksanaan Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Anak; c. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait; d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Anak; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Ketujuh BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Paragraf 1 Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 142 (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepegawaian.
63
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 143 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Pengembangan dan Kepangkatan; d. Bidang Administrasi Kesejahteraan Pegawai; e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan; f. Bidang Pengadaan dan Mutasi; g. Unit Pelaksana Teknis; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf 3 Kepala Badan Pasal 144 (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta mengkoordinasikan perencanaan di bidang kepegawaian antar satuan kerja perangkat daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan di bidang kepegawaian; b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian antar satuan kerja perangkat daerah; d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi umum kepegawaian, pengembangan dan pendayagunaan aparatur, pendidikan dan pelatihan aparatur, pembinaan disiplin dan kesejahteraan aparatur; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
64
Paragraf 4 Sekretariat Pasal 145 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan kerja, program, kegiatan dan anggaran; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 146 (1) Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah, membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Administrasi Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. (2) Masingmasing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 147 (1) Sub Bagian Umum dan Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, ketatausahaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Administrasi Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan urusan umum; b. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan; c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; d. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyiapan rapatrapat dinas; e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, perlengkapan kantor serta aset lainnya; 65
f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; g. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkup badan; h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkup badan; i. mengelola data kearsipan umum dan kepegawaian, perpustakaan dan dokumentasi; j. mengelola administrasi kepegawaian tenaga honorer/tenaga harian lepas/tenaga kontrak daerah; k. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pengelolaan ketatausahaan dengan satuan/unit kerja terkait; l. menyiapkan bahan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Administrasi Kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 148 (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan administrasi keuangan; b. menyiapkan bahan perencanaan anggaran; c. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan; d. menyusun laporan pertangungjawaban keuangan; e. menyiapkan bahan usulan calon pengelola keuangan; f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap bendaharawan; g. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan satuan/unit kerja terkait; h. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor; i. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian serta inventarisasi barang dan aset lainnya; j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 149 (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
66
(2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan kerja, program, kegiatan dan anggaran; b. melaksanakan koordinasi perencanaan kerja, program, kegiatan dan anggaran dengan satuan/unit kerja terkait; c. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pengendalian rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran; d. menyiapkan bahan dan penyusunan pelaporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); e. menyiapkan bahan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 5 Bidang Pengembangan dan Kepangkatan Pegawai Pasal 150 (1) Bidang Pengembangan dan Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian dan karir pegawai serta peningkatan sumberdaya aparatur, pengelolaan proses kenaikan pangkat pegawai. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengembangan dan kepangkatan pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan perumusan dan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian, kepangkatan dan karir pegawai; b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional; c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pengembangan kepagawaian dan peningkatan sumberdaya aparatur; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bidang Pengembangan dan Kepangkatan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 151 (1) Bidang Pengembangan dan Kepangkatan membawahi: a. Sub Bidang Pengembangan Pegawai; dan b. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai.
Pegawai,
67
(2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Kepangkatan Pegawai. Pasal 152 (1) Sub Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian, karir pegawai dan peningkatan sumber daya aparatur. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Pegawai adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Pegawai; b. menyiapkan bahan dan menyusun perumusan dan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian dan karir pegawai; c. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional; d. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi pengembangan kepegawaian dan karir pegawai dengan satuan/unit kerja terkait; e. mengelola administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap penunjukan pelaksana tugas jabatan, seleksi penerimaan Praja IPDN, penunjukan PNS tugas belajar dan pemberian izin belajar PNS; f. menyiapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis di Bidang Kepegawaian; g. menyiapkan bahan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Pegawai; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 153 (1) Sub Bidang Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis kenaikan pangkat pegawai, pengelolaan administrasi kenaikan pangkat pegawai, menyelenggarakan pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan ujian dinas pegawai. (2) Rincian tugas Sub Bidang Kepangkatan Pegawai adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Kepangkatan Pegawai; b. menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan teknis kenaikan pangkat pegawai; c. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kenaikan pangkat pegawai; d. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi kenaikan pangkat pegawai dengan satuan/unit kerja terkait; 68
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan ujian penyesuaian ijazah, ujian dinas, ujian Kepatutan dan Kelayakan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah; f. melaksanakan sosialisasi tentang daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kepangkatan Pegawai; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 6 Bidang Admistrasi dan Kesejahteraan Pegawai Pasal 154 (1) Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan disiplin pegawai, pengelolaan administrasi kesejahteraan pegawai dan sistem informasi dan manajemen kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan disiplin pegawai; b. penyelenggaraan manajemen informasi kepegawaian dan administrasi kesejahteraan pegawai;. c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pembinaan disiplin pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 155 (1) Bidang Administrasi dan Kesejahteraan membawahi: a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai; dan b. Sub Bidang Administrasi dan Data Pegawai.
Pegawai,
(2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 156 (1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kesejahteraan pegawai. 69
(2) Rincian tugas Sub Bidang Pembinaan Pegawai adalah sebagai berikut : a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembinaan Pegawai; b. menyiapkan bahan merumuskan dan kebijakan teknis pembinaan disiplin pegawai; c. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kesejahteraan pegawai, antara lain Taspen, TaperumPNS, Askes dan pensiun pegawai serta pemberian tanda kehormatan/penghargaan pegawai; d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, antara lain Cuti PNS, penjatuhan hukuman disiplin dan PNS yang menjadi pengurus atau anggota partai politik; e. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi pembinaan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kesejahteraan pegawai dengan satuan/unit kerja terkait; f. menyiapkan bahan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Pegawai; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 157 (1) Sub Bidang Administrasi dan Data Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan administrasi data pegawai, melaksanakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. (2) Rincian tugas Sub Bidang Administrasi dan Data Pegawai adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Administrasi dan Data Pegawai; b. menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan administrasi data pegawai; c. mengelola administrasi data pegawai, antara lain Konversi Nomor Induk Pegawai, Karpeg/KPE, Karis/Karsu. d. mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian; e. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan administrasi data pegawai dan sistem informasi manajemen kepegawaian dengan satuan/unit kerja terkait; f. menyiapkan bahan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Administrasi dan Data Pegawai; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
70
Paragraf 7 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pasal 158 (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan pegawai. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan perumusan dan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan pegawai; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai; c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kapala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 159 (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi: a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan; dan b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Pasal 160 (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan penjenjangan pegawai, pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi aparatur. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan meyusun rencana kerja Sub Bidang Penjenjangan; b. menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan penjenjangan pegawai; c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Pegawai, antara lain Diklatpim II, III dan IV serta Diklat Prajabatan;
71
d. menyiapkan dan fasilitasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Pegawai, antara lain Diklatpim Tk.IV dan Diklat Prajabatan; e. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan penjenjangan pegawai dengan satuan/unit kerja terkait; f. menyiapkan bahan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Pegawai; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 161 (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan fungsional pegawai, pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi aparatur. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Fungsional; b. menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan jabatan Fungsional Pegawai; c. mengelolakan administrasi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pegawai; d. menyiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan jabatan Fungsional Pegawai; e. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pegawai dengan satuan/unit kerja terkait; f. menyiapkan bahan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Fungsional Pegawai; dan g. melaksanaakn tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Paragraf 8 Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Pasal 162 (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengadaan dan mutasi pegawai negeri sipil, melaksanakan seleksi penerimaan/pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengelolaan mutasi pegawai negeri sipil dalam dan antar instansi/propinsi/kabupaten/kota serta perubahan status calon pegawai negeri sipil menjadi pagawai negeri sipil.
72
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengadaan dan mutasi pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan perumusan dan kebijakan teknis pengadaan pegawai dan mutasi pegawai negeri sipil dalam dan antar instansi/propinsi/kabupaten/kota serta perubahan status calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil; b. menyelenggarakan seleksi penerimaan/pengadaan calon pegawai negeri sipil, mutasi pegawai negeri sipil dalam dan antar instansi/propinsi/kabupaten/kota dan perubahan status calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil; c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pengadaan calon pegawai negeri sipil, mutasi pegawai negeri sipil dalam dan antar instansi/propinsi/kabupaten/kota dan perubahan status calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 163 (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawahi: a. Sub Bidang Pengadaan Pegawai; dan b. Sub Bidang Mutasi Pegawai. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai. Pasal 164 (1) Sub Bidang Pengadaan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis pengadaan calon pegawai negeri sipil, melaksanakan seleksi penerimaaan/pengadaan calon pegawai negeri sipil dan perubahan status pegawai dan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. (2)Rincian tugas Sub Bidang Pengadaan Pegawai adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengadaan Pegawai; b. menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan teknis pengadaan calon pegawai negeri sipil dan merubah status calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil; c. menyusun formasi pegawai negeri sipil (Bezetting); d. menyiapkan dan melaksanakan seleksi penerimaan/ pengadaan calon pegawai negeri sipil; 73
e. mengelola administrasi perubahan status calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil; f. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi seleksi penerimaan/pengadaan calon pegawai negeri sipil dan merubah status calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil dengan satuan/unit kerja terkait; g. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil; h. melaksanakan koordinasi proses usul pengganti (duplikat) SK yang hilang; dan i. menyiapkan bahan dan menyusun, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengadaan Pegawai; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 165 (1) Sub Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis mutasi pegawai negeri sipil dan pengelolaan mutasi pegawai negeri sipil dalam dan antar instansi/propinsi/kabupaten/kota baik struktural maupun fungsional. (2) Rincian tugas Sub Bidang Mutasi Pegawai adalah sebagai berikut: a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Mutasi Pegawai; b. menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan teknis mutasi pegawai negeri sipil; c. mengelola administrasi mutasi pegawai negeri sipil dalam dan antar instansi/provinsi/kabupaten/kota; d. mengelola administrasi Pegawai Detasir/Pegawai Titipan Sementara; e. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil dalam dan antar instansi/provinsi/kabupaten/kota dengan satuan/unit kerja terkait; f. menyiapkan bahan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Mutasi Pegawai; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
74
Bagian Kedelapan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Paragraf 1 Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 166 (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset. (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Pasal 167 (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengeloalan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; c. pembinan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan d. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 168 Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset membawahi: a.Kepala; b.Sekretariat; c. Bidang Anggaran; d.Bidang Perbendaharaan; e.Bidang Akuntansi; f. Bidang Pengelolaan Aset ; dan g.Kelompok Jabatan Fungsional.
75
Paragraf 3 Kepala Badan Pasal 169 (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengelola administrasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Sekretariat Pasal 170 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkup badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi; b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; c. pengelolaan urusan keuangan; d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, tata laksana, dan peraturan perundangundangan; e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat; dan f. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
76
Pasal 171 (1) Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. (2) Masingmasing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 172 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dinas , melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Badan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; b. membuat laporan kepada pimpinan tentang rencana kegiatan yang telah disusun pada Subbag Bagian Perencanaan dan Pelaporan; c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka menghimpun data sebagai bahan dan pedoman penyusunan RKA dan laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; d. membagi tugas dengan jelas kepada bawahan sesuai dengan fungsinya masingmasing guna menghindari terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas; e. menyusun laporan pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 173 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharan lingkup Badan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan di lingkup Badan; b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai di lingkup Badan; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; 77
d. menyusun rencana kebutuhan di lingkup Badan; e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 174 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan Satker, perencanaan kepegawaian dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup dinas. (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut: a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian; b. menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai; c. mengelola administrasi tentang kepegawaian dan hak pegawai; d. mengurus kesejahteraan pegawai; e. melakukan pengelolaan urusan surat, menyurat, pengetikan dan penggandaan; f. melakukan tata usaha kearsipan; g. melakukan urusan rumah tangga dan keprotokolan; h. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugastugas hubungan masyarakat; i. melakukan perawatan dan perbaikan peralatan kantor; j. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 5 Bidang Anggaran Pasal 175 (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi di bidang anggaran. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan anggaran dan petunjuk teknis penyusunan APBD; b. perencanaan penyusunan APBD dan perubahan APBD; c. pengawasan dan pengendalian kas Pemerintah Daerah; dan d. pengelolaan administrasi di bidang anggaran. (3) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 78
Pasal 176 (1) Bidang Anggaran, membawahi: a. Sub Bidang Penyusunan APBD; dan b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran. (2) Masingmasing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 177 (1) Sub Bidang Penyusunan APBD mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian di bidang Penyusunan APBD. (2) Rincian tugas Sub Bidang Penyusunan APBD, adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan perencanan di bidang Penyusunan APBD; b. melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang Penyusunan APBD; c. meksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi di bidang Penyusunan APBD; d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan APBD; dan e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 178 (1) Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian di bidang pengendalian anggaran. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian Anggaran, adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran Kas Pemerintah Daerah; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPDSKPD); d. menyiapkan Bahan Dokumen Pelaksanaan Anggararan (DPA) dan DPPA SKPD; e. melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang pengandalian anggaran; f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi di bidang pengendalian anggaran; g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Anggaran; dan h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
79
Paragraf 7 Bidang Perbendaharaan Pasal 179 (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi di bidang perbendaharaan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharan; b. melaksanakan verifikasi (uji formal) SPM Belanja; c. memverifikasi Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D); d. melaksanakan administrasi pengelolaan gaji pegawai; e. mengawasi register pengeluaran SP2D; f. mengawasi BKU, setiap transaksi SP2D; g. mengawasi hasil rekon pengeluaran SP2D dengan pencairan SP2D pada PT. Bank Lampung; dan h. melaksanakan administrasi pengelolaan kas daerah lainnya. (3) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 180 (1) Bidang Perbendaharan, membawahi: a. Sub Bidang Verifikasi dan Pengeluaran Kas; dan b. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 181 (1) Sub Bidang Verifikasi dan Pengeluaran Kas mempunyai tugas pokok perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi di bidang verifikasi dan pengeluaran kas. (2) Rincian tugas Sub Bidang Verifikasi dan Pengeluaran Kas, adalah sebagai berikut: a. melaksanakan Adminstrasi Kas Daerah dan menyusun laporan posisi harian kas beserta Dokumen pendukung lainnya; b. melakukan Uji Formal terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengendalian Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 80
d. menyiapkan Daftar Pengujian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) e. menyiapkan Keputusan Kepala Daerah Berkaitan dengan Kasda atau BUD f. menyusun Standar Belanja g. menyusun Petunjuk Teknis Belanja. h. melakukan Pembinaan pada Bendahara Pengeluaran SKPD. i. menyiapkan Kerja sama antara BPKA dengan PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi. j. membuat Laporan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran SKPD; k. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Verifikasi dan Pengeluaran kas; dan l. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 182 (1) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan administrasi gaji. (2) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Administrasi Gaji, adalah sebagai berikut: a. melaksanakan pengelolaan administrasi gaji pegawai; b. Melakukan Perhitungan Gaji; c. Memproses Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Gaji; dan e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 8 Bidang Akuntansi Pasal 183 (1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasi dan menyiapkan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan; b. pembinaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah; 81
c. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terkait dengan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan (3) Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 184 (1) Bidang Akuntansi, membawahi: a. Sub Bidang Pembukuan; dan b. Sub Bidang Pelaporan dan Pembinaan Keuangan. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 185 (1) Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian di bidang Pembukuan. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pembukuan, adalah sebagai berikut: a. mengumpulkan, mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Akuntansi Pemerintah Derah; b. melaksanakan pengumpulan data dan informasi mengenai perturan perundangundangan dan kebijakan tekhnis yang berkaitan dengan pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah; c. melaksanakan prosedur Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas SKPKD; d. melaksanakan prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD; e. melaksanakan prosedur Akuntansi selain kas pada KPKD f. melaksanakan penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis Pelaksanaan APBD; g. memantau pelaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kasda tentang Pengelolaan APBD oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk; dan h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 186 (1) Sub Bidang Pelaporan dan Pembinaan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pelaporan dan pembinaan keuangan. (2) Rincian tugas Sub Bidang Pelaporan dan Pembinaan Keuangan, adalah sebagai berikut: a. melaksanakan penelitian terhadap laporan pertanggung jawaban Fungsional keuangan SKPD; 82
b. melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kepada SKPD dalam rangka penyusunan Keuangan SKPD; c. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas konsilidasi laporan keuangan SKPD; dan d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 9 Bidang Pengelolaan Aset Pasal 187 (1) Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi di bidang aset daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi: a. penetapan kebijakan dan pengelolaan aset daerah; b. pengawasan pengelolaan aset daerah; c. pelaksanaan fasilitas pengelolaan aset daerah pemekaran; d. pembinaan pengelolaan aset daerah; e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi aset daerah; f. pelaksanaan penghapusan aset daerah; g. pengoordinasian kegiatan di bidang pengadaan, pemanfaatan dan penataan barang daerah; h. pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan aset daerah; i. pengoordinasaian dengan stakeholder di bidang pemanfaatan dan penataan aset daerah; j. pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah; k. pelaksanaan penempatan uang daerah dalam rangka penyertaan modal; l. penyiapan bahan dalam rangka proses TPTGR; m.penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan aset daerah perencanaan di bidang aset daerah; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (3) Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 188 (1) Bidang Pengelolaan Aset, membawahi: a. Sub Bidang Investasi Aset Daerah; dan b. Sub Bidang Mutasi Aset Daerah. (2) Masingmasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
83
Pasal 189 (1) Sub Bidang Investasi Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi di bidang investasi aset daerah. (2) Rincian tugas Sub Bidang Investasi Aset Daerah, adalah sebagai berikut: a. memberikan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pengelolaan investasi daerah; b. melaksanakan penempatan uang daerah dalam rangka penyertaan modal daerah; c. menatausahakan investasi daerah; d. menyiapkan administrasi pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; e. melaksanakan administrasi hutang dan piutang daerah; f. melaksanakan penagihan piutang daerah yang berkaitan dengan investasi daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; g. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD); h. menyusun Standar Harga Barang (SHB); i. menganalisa kebutuhan pengadaan barang daerah; dan j. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 190 (1) Sub Bidang Mutasi Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi di bidang mutasi aset daerah. (2) Rincian tugas Sub Bidang Mutasi Aset Daerah, adalah sebagai berikut: a. melaksanakan Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah (IKMD) dan Laporan Mutasi Barang Daerah (LMB); b. pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); c. menyusun aktiva tetap; d. melaksanakan administrasi penghapusan aset daerah; e. melaksanakan administrasi pemanfaatan, menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan dan mendistribusikan aset daerah; f. melaksanakan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris daerah dan perubahan status barang inventaris milik daerah; g. melaksanakan administrasi dan sertifikasi tanah milik daerah; h. menyusun kebijakan akuntansi aset milik daerah; i. menyusun data laporan hasil pengadaan barang daerah; 84
j. menyiapkan data mutasi barang milik daerah tahun berjalan; dan k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Kesembilan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Paragraf 1 Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 191 (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dibidang administrasi, pengendalian operasional, pengembangan kapasitas, pemeriksaan dan penyidikan serta mengadakan pembinaan jabatan fungsional. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah; b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah; c. pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan perundangundangan; d. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah; e. koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dengan Polisi Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan f. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 192 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari: a. Kepala Satuan; b. Sekretariat; c. Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah; d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; e. Bidang Sumber Daya Aparatur; f. Bidang Perlindungan Masyarakat; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
85
Paragraf 3 Kepala Satuan Pasal 193 (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan Penetapan standar/ pedoman pembinaan; b. pelaksanaan pembinaan dan ketertiban daerah, masyarakat serta penegakan Peraturan Perundang Undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; c. penyelenggaraan pembinaan umum meliputi pengembangan kapasitas personil, ketentraman dan ketertiban serta penyuluhan penertiban dan pengawasan; d. pengelolaan dan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana; e. Operasional pengamanan, penertiban dan pengawalan; f. penyusunan program dan rencana kegiatan pelaksanaan seluruh bidang Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ; dan g. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengamanan gedung kantor, rumah dinas pimpinan dan Aset Daerah. Paragraf 4 Sekretariat Pasal 194 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan; b. penyiapan bahan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja, perlengkapan, tata laksana dan Peraturan PerundangUndangan;
86
c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat; dan d. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 195 (1) Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. (2) Masingmasing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Paragraf 5 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Pasal 196 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. (2) Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut: a. mengoordinasikan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran; b. menyusun rencana kegiatan di semua bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional; c. mempersiapkan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan; d. menyusun laporan pemerintahan, meliputi: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Penetapan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 6 Sub Bagian Keuangan Pasal 197 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, pendapatan dan belanja, pembukuan dan verifikasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
87
(2) Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; c. menyusun Laporan Pertanggung pelaksanaan pengelolaan keuangan;
Jawaban
atas
d. menyusun rencana kebutuhan Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; e. menyiapkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Paragraf 6 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 198 (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kearsipan Satuan Kerja, Perencana Kepegawaian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian; b. menyusun Formasi Pegawai dan Perencanaan Pegawai; c. mengelola Administrasi Tentang Pegawai dan Hak Pegawai; d. mengurus Kesejahteraan Pegawai; e. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan; f. melakukan Tata usaha Kearsipan; g. melakukan urusan rumah tangga dan keprotokolan; h. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugastugas hubungan masyarakat; i. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
88
Paragraf 7 Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah Pasal 199 (1) Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap Peraturan Daerah (Perda), melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang dan badan yang melanggar Peraturan Daerah Bidang Pajak dan Retribusi serta Perizinan lainnya. (2) Untuk melaksanaka tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Bidang Pajak dan Retribusi Daerah kepada masyarakat dan badan hukum; b. pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat dan badan hukum tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; c. pelaksanaan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah; d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah; e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; f. pelaksanaan koordinasi tugastugas pada Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah; g. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah; h. pelaksanaan Diklat PPNS dan Intelijen dan sumber daya aparatur bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja; i. pengkoordinasikan tugastugas Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Kepala Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah di Pimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Pasal 200 (1) Bidang Penegakan Perundangundangan Daerah, membawahi: a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. (2) Masingmasing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundangundangan Daerah. 89
Pasal 201 (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah terhadap orang pribadi/ masyarakat dan atau Badan Hukum untuk dipahami dan ditaati sebagai mana mestinya. (2) Rincian tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan adalah sebagai berikut: a. membina terhadap aparatur Polisi Pamong Praja yang meliputi pembinaan teknis administrasi maupun teknis operasional; b. membina terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; c. membina dan mengawasi kepada masyarakat terhadap Peraturan dan PerundangUndangan; d. membina kerjasama dengan aparat TNI, Polri dan Kejaksaan serta Instansi terkait; e. membina secara umum yang meliputi pengembangan kapasitas personil serta penyuluhan terhadap anggota; dan f. melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 202 (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap masyarakat/ orang pribadi/ badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah. (2) Rincian tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan adalah sebagai berikut: a. melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap masyarakat dan atau Badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya; b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap masyarakat dan atau Badan Hukum yang dinilai melanggar/ menyalahi Peraturan Daerah (Perda); c. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat dan Badan Hukum agar memahami mematuhi dan melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang belaku; d. melaksanakan diklat PPNS dan Keterampilan lainnya bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan sumber daya aparatur; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
90
Paragraf 8 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 203 (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok membina aparat Polisi pamong Praja yang meliputi pembinaan teknis administrative maupun teknis operasi Polisi Pamong Praja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan pembinaan umum yang meliputi pengembangan kapasitas personil, ketentraman dan ketertiban serta penyuluhan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat mempunyai fungsi: a. penyusunan Pedoman Teknis Administratif dan Operasional Polisi Pamong Praja/ PNS; b. pemberdayaan Polisi Pamong Praja/ PPNS melalui pelatihanpelatihan teknis dan peningkatan kemampuan serta wawasan Polisi Pamong/ PPNS; c. fasilitasi kebutuhan operasional Polisi Pamong/ PPNS; d. penyusunan pedoman mekanisme kerja Polisi Pamong Praja/ PPNS; e. penyusunan rencana pemberdayaan Polisi Pamong Praja/ PPNS; f. penyusunan rencana fasilitas operasi Polisi Pamong Praja sesuai kebutuhan; g. penyiapan bahan dalam raangka pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat; h. penyiapan bahan dalam pembinaan umum meliputi pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan. (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 204 (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi: a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan b. Seksi Kerjasama. (2) Masingmasing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 91
Pasal 205 (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan menyusun bahan operasional pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja serta melaksanakan operasional pengamanan yang meliputi pengamanan, penertiban, pengawalan dan kesamaptaan. (2) Rincian tugas Seksi Operasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut: a. menyelenggarakan pembinaan operasional pengamanan dan penertiban; b. menginpentirisir data Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten; c. menyusun rencana kerja operasional Polisi Pamong Praja serta menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan dan wawasan Polisi Pamong Praja/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); d. memberdayakan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan tehnis dan peningkatan keselamatan; e. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis bidang pengamanan dan kesemaptaan, pengamanan gedung kantor, rumah dinas pimpinan dan aset Pemerintah Daerah; f. melaksanakan Pengamanan Kepala Daerah dan Pejabat Sipil dan lainnya; g. menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah; h. menyelenggarakan pembinaan operasional pengamanan dan ketertiban, pengamanan tamu Pemerintah Daerah dan tamu Negara; dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 206 (1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, kerja sama dengan instansi terkait, pemberdayaan, peningkatan, kemampuan personil Polisi Pamong Praja. (2) Rincian tugas Seksi Kerjasama adalah sebagai berikut: a. melaksanakan pembinaan, kerja sama dengan instansi terkait, pemberdayaan, peningkatan kemampuan personil Polisi Pamong Praja; b. menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan operasional Polisi Pamong Praja; c. menyiapkan pedoman dan mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
92
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi serta kerja sama keamanan dengan instansi terkait TNI/ Polri dan Kejaksaan; e. melaksanakan pelayanan tindakan pelayanan di bidang pengamanan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 8 Bidang Sumber Daya Aparatur Pasal 207 (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program pengembangan dan pembinaan kapasitas Sumber Daya Aparatur. (2) Untuk melaksanakan sebagamana tersebut pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan menyusun pedoman program pembinaan dan pengembangan personil dalam rangka peningkatan kualitas aparatur; b. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman pelaksanaan teknis fungsional; c. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman pelaksanaan pelatihan dasar dan pengendalian huru hara (PHH); d. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman pelaksanaan razia bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anak sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Gerakan Disiplin Nasional (GDN); dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan. (3) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 208 (1) Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi: a. Seksi Pelatihan Dasar; dan b. Seksi Teknis Fungsional. (2) Masingmasing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.
93
Pasal 209 (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan dasar dan pelatihan pengendalian huruhara. (2) Rincian tugas Seksi Pelatihan Dasar adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahanbahan dan menyusun pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan dasar dan pengendalian huruhara (PHH); b. menyiapkan bahanbahan dan menyusun pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan bela Negara, bela diri bagi personil; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pelatihan dasar dan PHH; d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pelatihan bela Negara, bela diri bagi personil Satuaan Polisi Pamong Praja; e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar dan PHH; f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan bela Negara, bela diri bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 210 (1) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengembangan personil dalam rangka peningkatan kulitas sumber daya aparatur. (2) Rincian tugas Seksi Teknis Fungsional adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pelaksanaan razia bagi PNS dan anak sekolah; b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan razia bagi PNS dan anak sekolah; c. menghimpun dan menyusun data hasil pelaksanaan razia; d. menyusun laporaan hasil pelaksanaan razia; e. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan sosiaalisasi tentang Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam rangka peningkatan kualitas/ disiplin personil; f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaaan sosialisasi tentang Gerakan Disipilin Nasional (GDN); dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 94
Paragraf 9 Bidang Perlindungan Masyarakat Pasal 211
(1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Tugas Pokok: melaksanakan penyiapan dan pengolahan data serta perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan kesiagaan, pengawasan dan penanggulangan serta bantuan dalam menghadapi gangguan, ancaman bahaya serta pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagamana tersebut pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban; b. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban; c. pengkajian dan pengevaluasian data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban; d. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan fasilitas dan komunikasi, pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat; e. pelaksanaan analisis data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan fasilitas dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 212 (1) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi: a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan b. Seksi Bina Potensi Masyarakat. (2) Masingmasing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
95
Pasal 213 (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyiapkan pengolahan data, melaksanakan peningkatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dan melaksanakan ketertiban dan keamanan dalam penanggulangan bencana. (2) Rincian tugas Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut: a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban; b. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban; c. mengkaji dan mengevaluasi data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban; d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan e. melaksanakan menganalis data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan, fasilitasi dan komunikasi peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat. Pasal 214 (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitas dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan masyarakat. (2) Rincian tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat adalah sebagai berikut: a. menghimpun, menyusun dan mengolah data potensi anggota satuan perlindungan masyarakat; b. menyiapkan bahanbahan dalam rangka kegiatan potensi masyarakat; c. melakukan koordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan potensi masyarakat; d. melaksanakan sosialisasi terpadu potensi masyarakat; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
96
Bagian Kesepuluh KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Paragraf 1 Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 215 (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi dan Data elektronik. (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; c. pembinaan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 216 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perpustakaan; d. Seksi Kearsipan; e. Seksi Dokumentasi dan Data Elektronik; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
97
Paragraf 3 Kepala Kantor Pasal 217 (3) Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman di bidang perpustakaan, arsip, dokumentasi dan data elektronik; b. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi serta kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelestarian bahan pustaka arsip, dokumentasi dan data elektronik; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip, dokumentasi dan data elektronik. Paragraf 4 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 218 (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, melaksanakan urusan umum/rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan serta penyusunan program kegiatan, bahan evaluasi dan pelaporan. (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: a. menyiapkan dan menyusun program kerja dan kegiatan sub bagian tata usaha; b. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran; c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. melaksanakan kegiatan urusan umum/rumah tangga dan pengelolaan administrasi perlengkapan; e. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan keuangan; f. mengumpulkan dan mengelola data keuangan sebagai bahan laporan keuangan; g. menyiapkan bahan dan menyusun usulan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya; h. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
98
h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas; i. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 5 Seksi Perpustakaan Pasal 219 (1) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, pemasyarakatan perpustakaan dan melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang perpustakaan serta menyelenggarakan pembinaan profesi pustakawan melalui pengkajian dan pengembangan perpustakaan. (2) Rincian tugas Seksi Perpustakaan adalah sebagai berikut: a. menetapkan norma standar dan pedoman kebijakan berpedoman kebijakan propinsi dan nasional yang meliputi: menyelenggarakan Perpustakaan; menyelenggarakan jaringan Perpustakaan; mengembangkan SDM Perpustakaan; mengembangkan organisasi perpustakaan; dan mengembangkan Sarana dan prasarana perpustakaan. b. membina Teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten; c. melaksanakan koordinasi penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah; d. mengembangkan Jabatan Fungsional Pustakawan, yang meliputi: menilai dan menetapkan angka kredit pustakawan pelaksanaan, pustakawan penyelia, pustakawan pertama dan pustakawan muda; akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan; dan Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat ) Tekhnis dan Fungsional Perpustakaan. e. menyiapkan bahan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perpustakaan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 6 Seksi Kearsipan Pasal 220 (1) Seksi Kearsipan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dinamis maupun statis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta penghapusannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 99
(2) Rincian tugas Seksi Kearsipan adalah sebagai berikut: a. menetapkan Norma Standard dan Pedoman kebijakan Kabupaten berpedoman kebijakan Provinsi dan Nasional yang meliputi: menyelenggarakan kearsipan dinamis dan statis; menyelenggarakan system kearsipan; menyelenggarakan jaringan kearsipan; mengembangkan SDM kearsipan; dan menggunakan sarana dan prasarana kearsipan. b. membinaa Kearsipan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; c. menyelamatkan, pelestarian dan pengamanan arsip serta pengelolaan arsip statis Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta; d. menyelenggarakan Akreditasi dan Sertifikasi; e. mengawasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan; f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kearsipan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 7 Seksi Dokumentasi dan Data Elektronik Pasal 221 (1) Seksi Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelayanan dokumentasi dan informasi melalui layanan sirkulasi, referensi dan multimedia serta pengelolaan data dan informasi yang meliputi back up data, penyimpanan data dan informasi, pengelolaan data elektronik, website maupun aplikasi berbasis internet dalam rangka penyediaan informasi kepada publik. (2) Rincian tugas Seksi Dokumentasi adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk tekhnis di bidang pengolahan data dan dokumentasi secara digital dan elektronik; b. mengumpulkan dan pengolahan data serta informasi di bidang bidang pengolahan data dalam bentuk elektronik ke bentuk Sistem Informasi secara Digital; c. melaksanakan penerimaan input data dan melakukan verifikasi data masukan; d. menyajikan dan mendistribusikan data dan informasi melalui Website; e. melaksanakan kegiatan penyimpanan, perawatan data dalam media penyimpanan secara digital; f. melaksanakan upayaupaya peningkatan kemampuan dan keterampilan personil dibidang komputerisasi; g. menyiapkan dan melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Daerah.
100
h. menyiapkan bahan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Dokumentasi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Kesebelas KANTOR KETAHANAN PANGAN Paragraf 1 Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 222 (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 223 (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Ketersediaan Pangan; d. Seksi Distribusi Pangan; e. Seksi Penganekaragaman Pangan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. Paragraf 3 Kepala Kantor Pasal 224 (1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas kantor di bidang ketahanan pangan.
101
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembaangan, pengaturan monitoring, mengendalikan, memantau kesediaan pangan, cadangan pangan, kebutuhan pangan dan pencegahan serta penanggulangan kerawanan pangan; b. pengkoordinasian, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring, pengendaliaan, pemantapan distribusi serta harga pangan; c. pengkoordinasian, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring, pengendaliaan, pemantapan konsumsi serta penganekaragaman pangan; d. pengkoordinasian, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring, pengendaliaan, pemantapan mutu serta keamanan pangan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 4 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 225 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan, melaksanakan urusan umum/rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan serta penyusunan program kegiatan, bahan evaluasi dan pelaporan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: a. menyelenggarakan penyusunan perencanaan kerja, program, kegiatan dan anggaran di bidang Katahanan Pangan; b. melaksanakan penyusunan dan perencanaan program program kegiatan di bidang Ketahanan Pangan; c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; d. menyelenggarakan urusan umum dan ketatausahaan, perlengkapan, urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja, keprotokolan dan hubungan masyarakat, koordinasi dan hubungan antara dinas instansi, urusan keprotokolan dan penyiapan rapat rapat dinas; e. menyelenggarakan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta Peraturan Perundangundangan di bidang ketahanan pangan; f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, perlengkapan kantor serta aset lainnya;
102
h. melaksanakan pengelolaan data kearsipan umum dan kepegawaian, perpustakaan dan dokumentasi; i. menyiapkan bahan dan penyusunan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; j. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Paragraf 5 Seksi Ketersediaan Pangan Pasal 226 (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, pemantauan dan pengendalian serta pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan, kebutuhan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. (2) Rincian tugas Seksi Ketersediaan Pangan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan penyusunan program seksi ketersediaan pangan; b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis operasional pembinaan ketersediaan pangan, kebutuhan, cadangan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; c. melaksankaan fasilitasi bidang ketersediaan pangan, kebutuhan, cadangan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; d. melaksanakan koordinasi, identifikasi dan pemantauan penyelenggaraan pemetaan daerah rawan pangan; e. melaksanakan pengembangan dan pemantapan ketersedian pangan, kebutuhan, cadangan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; f. menyiapkan bahan dan pelaksanan pemantauaan, evaluasi, dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi ketersediaan pangan; g. menyelenggarakan koordinasi dengan istansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan ketersediaan pangan, kebutuhan, cadangan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
103
Paragraf 6 Seksi Distribusi Pangan Pasal 227 (1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta pemantapan distribusi pangan, pengembangan infrastuktur distribusi pangan, pemantauan dan analisis pola informasi harga pangan, pengendaliaan akses pangan serta penyusunan margine pemasaran dan distribusi pangan. (2) Rincian tugas Seksi Distribusi Pangan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan penyusunan program kerja seksi distribusi pangan; b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis operasional distribusi pangan, insfratruktur distribusi pangan dan pengendalian akses pangan; c. menyiapkan dan pelaksanaan kegiatan perumusan bahan penyusunan pedoman pengembangan distribusi pangan, infrastruktur distribusi pangan, informasi harga pangan dan pengendalian akses pangan; d. menyediakan dan pelaksanaan fasilitasi dan supervisi kegiatan distribusi pangan, insfratruktur distribusi pangan, informasi harga pangan, pengendaliaan akses pangan serta penyusunan margine pemasaran dan distribusi pangan; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai kegiatan disrtibusi pangan, insfratruktur distribusi pangan, informasi harga pangan, pengendaliaan akses pangan serta penyusunan margine pemasaran dan distribusi pangan; f. menyiapkan, penyusunan dan penyajian bahan pengolaan datadata dan informasi pangan serta harga pangan; g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi distribusi pangan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 7 Seksi Penganekaragaman Pangan Pasal 228 (1) Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, identifikasi dan pengembangan pangan masyarakat, pembinaan dan pengembangan pola konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, promosi penganekaragaman, pemantauan dan analisis kebutuhan konsumsi pangan dan pengembangan budaya pangan lokal.
104
(2) Rincian tugas Seksi Penganekaragaman Pangan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan penyusunan program kerja Seksi Penganekaragaman Pangan; b. menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan pola konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; c. memantau dan menganalisa pola konsumsi pangan, dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; d. menyusun bahan koordinasi peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan; e. menyediakan fasilitas peningkatan pola konsumsi pangan, dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, promosi penganekaragaman; f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas pelaporan seksi penganekaragaman pangan; g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai pengembangan pangan masyarakat, pembinaan dan pengembangan pola konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, promosi penganekaragaman pemantauan dan analisis kebutuhan konsumsi pangan dan pengembangan budaya pangan lokal; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Kesebelas RUMAH SAKIT DAERAH Paragraf 1 Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 229 (1) Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pelayanan medis; b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis; c. penyelenggaraan rehabilitasi medis; d. penyelenggaraan pelayanan rujukan; e. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan; f. penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan; g. penyelenggaraan pengembangan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan serta promosi kesehatan; dan h. penyelenggaraan administrative umum dan kepegawaian.
105
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 230 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah, terdiri dari: a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Pelayanan Medik; d. Bidang Pelayanan Keperawatan; e. Bidang Pengembangan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 3 Direktur Pasal 231 (1) Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Daerah secara berhasil guna dan berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, selaras dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman; b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi; dan d. pelaksanaan administrasi rumah sakit daerah. Paragraf 4 Bagian Tata Usaha Pasal 232 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan program, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan sumberdaya manusia rumah sakit daerah, kerumahtanggaan, perlengkapan kantor hukum dan kehumasan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, perencanaan, umum dan kepegawaian, penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dan pengelolaan keuangan;
106
b. penyusunan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, mobilisasi dana, ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan perlengkapan; c. pemeliharaan sarana, sanitasi rumah sakit serta kegiatan laundry; dan d. pelaksanaan administrasi rumah sakit umum daerah. (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 233 (1) Bagian Tata Usaha, membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (2) Masingmasing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 234 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan tata kearsipan dan kerumahtanggaan, menyiapkan peraturan di bidang kepegawaian, melaksanakan administrasi kepegawaian, dokumen dan data pegawai serta merencanakan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan karier pegawai. (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian; b. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan; c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; d. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyiapan rapatrapat dinas; e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, perlengkapan kantor serta asset lainnya; f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; g. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, mutasi pegawai, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai dilingkup unit kerja; i. menyiapkan bahan dan pengelolaan data kearsipan umum dan kepegawaian, perpustakaan dan dokumentasi; j. mengelola administrasi kepegawaian tenaga honorer/tenaga harian lepas/tenaga kontrak daerah;
107
k. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pengelolaan ketatausahaan dengan satuan/unit kerja terkait; l. menyiapkan bahan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 235 (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok mengelola administrasi keuangan, melaksanakan pembukuan dan pengadaan barang, menyusun kebutuhan keperluan peralatan kantor dalam rangka melengkapi sarana kerja. (2) Rincian tugas Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kegiatan administrasi keuangan; b. menyiapkan bahan perencanaan anggaran; c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan; d. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pertangungjawaban keuangan; e. menyiapkan bahan usulan calon pengelola keuangan; f. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap bendaharawan; g. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan satuan/unit kerja terkait; h. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor; i. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyediaan, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian serta inventarisasi barang dan aset lainnya; j. menyiapkan bahan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 236 (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja rumah sakit, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan rumah sakit. (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan penyusunan perencanaan kerja, program, kegiatan dan anggaran; b. melaksanakan koordinasi perencanaan kerja, program, kegiatan dan anggaran dengan satuan/unit kerja terkait; 108
c. menyiapkan bahan dan penyusunan evaluasi, pengawasan dan pengendalian rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran; d. menyiapkan bahan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan ; e. menyusun laporan pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 5 Bidang Pelayanan Medik Pasal 237 (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok menyusun program dan mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan, memantau, mengawasi dan mengendalikan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis serta melayani, menerima, memeriksa, mengobati dan memulangkan pasien. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program serta mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis; b. pemantauan, pengawasan, pengendalian atas penggunaan fasilitas pelayanan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis; c. pengawasan serta pengendalian penerimaan, pemeriksaan, pengobatan dan pemulangan pasien; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 238 (1) Bidang Pelayanan Medik, membawahi: a. Seksi Pelayanan Medis; dan b. Seksi Penunjang Medis, Pemantauan dan Pengendalian Pelayanan Medik. (2) Masingmasing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.
109
Pasal 239 (1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun program dan mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan medis pada instalasi, melaksanakan pemantauan, pengawasan kegiatan pelayanan medik serta melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penerimaan, pemeriksaan dan pemulangan pasien di instalasi pelayanan medik. (2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Medis adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pelayanan medik berdasarkan usulan dari setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral; b. menyusun rencana kebutuhan tenaga medis berdasarkan standar kebutuhan dari setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral; c. mkenyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) berdasarkan standar/usulan kebutuhan dari setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral; d. menyusun manual pengoperasian peralatan medik di setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral; e. menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan pelayanan medik di setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral; f. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan standar prosedur pelayanan medik di setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral; g. menyiapkan dan pendataaan usulan penghapusan peralatan pelayanan medik berkoordinasi dengan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; h. menyusun dan analisis indikator mutu dan efisiensi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah; i. menyiapkan, penyusunan, pemantauan dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dokter jaga dan konsulen;
110
j. menyiapkan bahan dan penyusunan data analisis penyakit pasien Kejadian Luar Biasa (KLB), penyakit yang dieradikasi dan dieliminasi; k. menyiapkan bahan dan penyusunan pembinaan dan pengembangan karier tenaga medis dan non medis; l. menyiapkan bahan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan medis; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Pasal 240 (1) Seksi Penunjang Medis, Pemantauan dan Pengendalian Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun program dan mengkoordinasikan seluruh kebutuhan penunjang medik pada instalasi, melaksanakan pemantauan, pengawasan kegiatan pelayanan medis dan melaksanakan pemantauan pengendalian atas kegiatan penerimaan, pemeriksaan dan pemulangan pasien diinstalasi penunjang medik. (2) Rincian tugas Seksi Penunjang Medis, Pemantauan dan Pengendalian Pelayanan Medik adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan peralatan penunjang medik di setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, Medical Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; b. menysun rencana kebutuhan tenaga medis, penunjang medis dan non medis dari setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, General Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; c. menyiapkan bahanbahan Rencana Kebutuhan Unit (KKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) dari setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, General Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; d. menyusun manual pengoperasian peralatan penunjang medis dan non medis di setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, General Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; e. menyiapkan dan penyusunan bahan pemantauan pelaksanaan pelayanan penunjang medik di setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, General Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; 111
f. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan peralatan penunjang medis dan non medis di setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, General Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; g. menyusun bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan standar prosedur pelayanan di setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, Medical Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; h. menyiapkan dan pelaksanaan usulan penghapusan peralatan penunjang medis berkoordinasi dengan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; i. menyusun dan analisi data hasil kegiatan dari setiap instalasi yang berada di wilayah koordinasinya, meliputi Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Patologi Klinik, General Chek Up dan Instalasi Kamar Jenazah; j. menyiapkan dan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan karier tenaga medis dan non medis; k. menyiapkan data evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Penunjang Medis, Pemantauan dan Pengendalian Pelayanan Medik; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 6 Bidang Pelayanan Keperawatan Pasal 241 (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitasi keperawatan, pembinaan dan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan pasien serta perawatan jenazah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi, perencanaan kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitasi serta kegiatan, etika mutu serta asuhan keperawatan; b. pemantauan dan pengawasan kegiatan, etika, mutu dan asuhan keperawatan pasien dan perawatan jenazah; c. penyusunan kegiatan dan mekanisme keperawatan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan masingmasing instalasi; 112
d. pembinaan dalam rangka pengembangan tenaga keperawatan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Bidang Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 242 (1) Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi: a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Asuhan dan Mutu Keperawatan; dan b. Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Tenaga Keperawatan. (2) Masingmasing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan. Pasal 243 (1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Asuhan dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja serta kebutuhan kegiatan mutu, etika, dan asuhan keperawatan melakukan kegiatan untuk pengembangan dan pembinaan kualitas profesi tenaga keperawatan serta bimbingan etika disiplin dan kerja serta menyiapkan bahan dan perkembangan dan pembinaan tenaga para medis peralatan dalam rangka melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. (2) Rincian tugas Seksi Bimbingan dan Pengendalian Asuhan dan Mutu Keperawatan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan kebijakan prosedur pelayanan keperawatan berdasarkan data/informasi dan kajian; b. menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan fasilitas, tenaga dan sarana prasarana yang menunjang mutu pelayanan keperawatan berdasarkan data/informasi dan kajian; c. menyusun rencana pengembangan standar asuhan keperawatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); d. mengembangkan standar asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan organisasi; e. menyusun standar prosedur operasional tindakan keperawatan berdasarkan standar asuhan keperawatan; f. penyiapan bahan sosialisasi pengembangan standar asuhan keperawatan; g. menyiapkan bahan sosialisasi penerapan standar asuhan keperawatan baik di rawat jalan maupun di rawat inap;
113
h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penerapan standar asuhan keperawatan bagi tenaga keperawatan; i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penerapan standar asuhan keperawatan; j. menyiapkan bahan evaluasi penerapan standar asuhan keperawatan secara berkala dan berkesinambungan; k. menyiapkan bahan evaluasi kinerja perawat dalam penerapan standar prosedur operasional; l. menyiapkan bahan dan membuat rencana tindak lanjut hasil evaluasi penerapan standar asuhan keperawatan dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan; m. menyiapkan data laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bimbingan dan Pengendalian Asuhan dan Mutu Keperawatan; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 244 (1) Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Tenaga Keperawatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan kebutuhan tenaga keperawatan, peralatan keperawatan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku dan volume kerja serta pendidikan dan pelatihan keperawatan. (2) Rincian tugas Seksi Peralatan dan Tenaga Keperawatan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan kebijakan prosedur pemenuhan kebutuhan peralatan dan tenaga keperawatan berdasarkan data/informasi dan kajian; b. menyusun rencana kebutuhan fasilitas, tenaga dan sarana prasarana yang menunjang mutu pelayanan keperawatan berdasarkan data/informasi dan kajian; c. menyiapkan bahan usulan penambahan dan/atau mutasi peralatan dan tenaga keperawatan; d. menyiapkan bahan usulan penghapusan peralatan keperawatan berkoordinasi dengan Instalasi terkait; e. menyusun konsep prosedur pengoperasian peralatan keperawatan; f. menyiapkan bahan sosialisasi prosedur pengoperasian peralatan keperawatan; g. menyiapkan bahan bimbingan teknis penerapan standar kebutuhan dan pemeliharaan barang unit; h. menyiapkan bahan pemantauan penggunaan barang dan pemeliharaan barang unit alat keperawatan; i. menyiapkan data tenaga keperawatan secara berkala; j. penysunan rencana penempatan tenaga berdasarkan jenis dan klasifikasi pelayanan keperawatan; k. menyiapkan bahan pelaksanaan orientasi bagi tenaga keperawatan baru berdasarkan standar pelayanan keperawatan;
114
l. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan tugas tenaga keperawatan berdasarkan standar pelayanan keperawatan; m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan etika keperawatan secara berkala berkoordinasi dengan komite etik keperawatan; n. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian, prestasi kerja dan pembinaan tenaga keperawatan berbasis standar kinerja untuk menentukan jumlah insentif; o. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peralatan dan Tenaga Keperawatan; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 7 Bidang Pengembangan Pasal 245 (1) Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan audit, program, sistem produk rumah sakit, mutu pelayanan, penampilan kerja rekam medis, serta penelitian dan pengembangan produkproduk rumah sakit baik medis maupun non medis termasuk pengembangan sumber daya manusia rumah sakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan audit dokumentasi mutu prorgam dan rekam medis; b. pelaksanaan kegiatan audit atas fasilitas mutu program; c. pelaksanaan kegiatan audit atas mutu prgram; d. pelaksanaan kegiatan audit atas performance kinerja; e. pelaksanaan serveilance, validasi program dan produk; dan f. pelaksanaan koordinasi, perencanaan pendidikan dan pelatihan tenaga dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. (3) Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 246 (1) Bidang Pengembangan, membawahi: a. Seksi Rekam Medik; dan b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan. (2) Masingmasing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan.
115
Pasal 247 (1) Seksi Rekam Medik mempunyai tugas pokok menghimpun, mengolah dan menyajikan data rekam medik, melaksanakan kegiatan rekam medik, memberikan informasi, serta melaksanakan pelaporan. (2) Rincian tugas Rekam Medik adalah sebagai berikut: a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan rekam medik; b. mengumpulkan dan mengolah data rekam medik untuk dijadikan informasi; c. menyiapkan bahan dan menyajikan data pasien rawat jalan maupun rawat inap; d. memberikan informasi kepada masyarakat; e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rekam medik rumah sakit; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 247 (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga rumah sakit serta penyuluhan kesehatan masyarakat diluar rumah sakit. (2) Rincian tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga medik dan non medik eksternal rumah sakit; b. menyusun standar prosedur operasional sistem pendidikan medik dan non medik eksternal berdasarkan standar rumah sakit yang berlaku; c. menyiapkan bahan sosialisasi standar prosedur operasional sistem pendidikan medik dan non medik eksternal berdasarkan standar rumah sakit yang berlaku; d. menyiapkan bahan pemantauan dan mengendalikan pelaksanaan standar prosedur operasional untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga medik dan non medik eksternal rumah sakit; e. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian tenaga medik dan non medik eksternal rumah sakit; f. menyiapkan bahan analisis dan mempersiapkan telaah kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama pendidikan, pelatihan, penelitian tenaga medik dan non medik rumah sakit berdasarkan usulan kerjasama dari institusi lain; g. menyiapkan dan menyusun konsep kerjasama pendidikan, pelatihan dan penelitian dari institusi lain dan berkoordinasi dengan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
116
h. melaksanakan orientasi bagi tenaga medik dan non medik eksternal yang akan melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian di rumah sakit; i. melaksanakan pembinaan klinik sebagai dasar untuk pengembangan karier; j. menyiapkan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medik dan non medik; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 248 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 249 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 250 (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masingmasing. (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT). 117
Pasal 251 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masingmasing. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masingmasing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (3) Dalam menyampaikan laporan masingmasing kepada atasan, tembusan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 252 (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan Kepala Sekretariat melakukan tugastugas Pimpinan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugastugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan. Pasal 253 Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing masing pejabat dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat mendelegasikan kewenangankewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 254 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 255 Inspektur, Kepala Badan, Kepala Satuan, Direktur,Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dan Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 118
BAB VI PENUTUP Pasal 256 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 257 Halhal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh masing masing Kepala Satuan Organisasi. Pasal 258 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 18 Juli 2012 BUPATI LAMPUNG UTARA,
ZAINAL ABIDIN Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 18 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
RIFKI WIRAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2012, NOMOR : 19
119
120