PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN ACEH TIMUR ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan belanja tidak terduga agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan pedoman pengelolaannya; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf h, Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Aceh Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
13.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK Aceh Timur. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. 6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang melaksanakan Pengelolaan APBK. 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM Pasal 2 Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga di Kabupaten meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan belanja tidak terduga.
Pasal 3 Asas umum pengelolaan belanja tidak terduga dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 4 (1) Secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah. (4) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil. (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. (6) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga. (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realisitis dan proporsional. (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan. BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 5 (1) PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai dengan batasan kewenangan BUD.
(2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Pasal 6 (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBK dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga dan rincian objek belanja tidak terduga. (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD. Pasal 7 (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi: a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya; b. keadaan darurat; c. keadaan mendesak; dan d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
(5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah. BAB IV PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA Bagian Kesatu Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Masa Panik Pasal 8 (1) Permohonan pencairan belanja tidak terduga oleh SKPK untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang membutuhkan penanggulangan segera (masa panik) diajukan kepada PPKD. (2) Penanggulangan keadaan darurat masa panik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakantindakan yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan dampak yang lebih merugikan seperti mencegah kelaparan dan gangguan kesehatan akibat bencana alam, mengantisipasi kerusuhan sosial dan atau huru-hara. (3) Permohonan pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan rincian rencana penggunaannya. (4) Pencairan belanja tidak terduga oleh PPKD dilakukan melalui mekanisme SPP/SPM Tambah Uang Persediaan (TU) dan diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD kepada SKPK terkait untuk dilaksanakan membiayai penanggulangan keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPK terkait. (6) Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi rincian penggunaan dan bukti-bukti pengeluaran yang valid dan sah. Pasal 9 (1) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), SKPK terkait menyampaikan pengajuan pergeseran anggaran belanja tidak terduga dari rekening belanja PPKD ke rekening belanja SKPK. (2) Pengeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
Bagian Kedua Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Lainnya Pasal 10 (1) Dalam penentuan dan penanggulangan keadaan darurat, Bupati dapat menetapkan status keadaan darurat di Kabupaten. (2) Penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan pengkajian dampak keadaan darurat, SKPK terkait wajib menyiapkan program/kegiatan untuk menanggulangi dampak keadaan darurat dimaksud. Pasal 11 (1) Pengajuan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilakukan melalui pengajuan permohonan pergeseran anggaran dari belanja PPKD ke belanja SKPK terkait. (2) Pengajuan permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPK terkait kepada Bupati dengan melampirkan proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. cakupan lokasi bencana; b. jumlah korban bencana; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan f. keterkaitan masalah dengan rencana permohonan SKPK terkait (4) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati menugaskan Tim untuk mengkaji kelayakan permohonan dimaksud. (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati untuk dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan dimaksud kepada DPRK untuk mendapat persetujuan. (6) Persetujuan pergeseran anggaran dituangkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK. Pasal 12 (1) Khusus pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a. untuk kelebihan penerimaan daerah akibat kelebihan pembayaran/penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengajukan
permohonan pengembalian kepada PPKD atas kelebihan pembayaran/penyetoran dengan melengkapi bukti penyetoran/pembayaran sah; dan b. untuk kelebihan penerimaan daerah dari dana transfer Pemerintah Pusat/Pemerintah lainnya dikembalikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang penggunaan dan/atau pemanfaatan dana transfer dimaksud. (2) Permohonan pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah mempelajari kebenaran atas permintaan pengembalian penyetoran/pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di idi pada tanggal 1 Oktober 2012 M 15 Zulkaidah 1433 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 2 Oktober 2012 M 16 Zulkaidah 1433 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 35 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,
ISKANDAR, SH Pembina (IV/a) Nip. 19720909 200212 1 009
