Lampiran
I
7
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
9.
Peraturan Presiden Nomor:
10.
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11.
Peratumn Presiden Nomor
:
13 Tahun 20A5
tentang
1,4 Tahun 2005
tentang
Sekretariat Mahkamah Agung. 12.
Perafuran Presiden Nomor
:
Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13-
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparafur Negara Nomor
:
PER/9 M.PANI5/2007 tentang Pedoman Umum Ini bila ada cantumkan tglnya dan dokumen surat, absen disiapkan Penetapan Indikator Kinerja.
MEMUTUSKAN Menetapkan
KEPT]-TUS$[ PANITERAISEKRETARIS PENGADILAI\I NEGERI KEFAMENAhT TENTANIG PEI{ETAPAN II{I}IKATOR KINERJA UTAMA PENGADILA}{ NEGERI KEFAMENANU.
Pertama
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusufl dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kedua
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu.
Ketiga
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusarlperaturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalarn laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu.
Keempat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
di
KEFAMENANU Pada Tanggal_ : 10 FEBRUARI2014 Ditetapkan
:
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu. 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kefamenanu PINGADILAN ilEGEf,I fGf]tUGilrfNU
-
LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
[ 'l /
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU NO. 1
KINERJA UTAMA Peningkatan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA UTAMA
r
PENANGGUNG
URAIAN
SUMBER DATA
JAWAB
Prosentase administrasi
a. Perbandingan Penyelesaian Berkas perkara Majelis Hakim dan
perkara yang diselesaikan tepat waktu
b. Perbandingan Pengiriman Salinan
sampai dengan minutasi Putusan
Panitera Pengganti PN. Kefamenanu
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan CTS/SIPP.
Tepat pada waktunya
r.
Prosentase Penyelesaian Perkara tepat pada
a. Perbandingan Jumlah Perkara yang Majelis Hakim dan diselesaikan dalam kurun 6 (enam) bulan
waktunya
Panitera Pengganti PN. Kefamenanu
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan CTS/SIPP
b. Perbandingan Berkurangnya sisa perkara yang diselesaikan
2
3
Peningkatan tertib administrasi perkara
Peningkatan Kualitas SDM
r
Prosentase Peningkatan Kualiatas Putusan
b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Maielis Prosentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat
r
Perbandingan Berkurangnya berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK dan Grasi
Panitera/Sekretaris PN.Kefamenanu
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan CTS/SIPP
Perbandingan Peningkatan pendaftaran
Panitera/Sekreta ris PN. Kefamenanu
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan CTS/SIPP
perkara
Mengikuti Diklat Adminstrasi Umum Panitera/Sekretaris rnaupun Administrasi Perkara
Kefamenanu
PN.
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
Lampiran
I
r. Prosentase Jumlah Pegawai
a. Perbandingan Jumlah Pegawai yang akan Panitera/Sekretaris Pensiun
Pengadilan Negeri
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
b. Perbandingan Jumlah Pegawai yang Kefamenanu dibutuhkan untuk menduduki jabatan dan melengkapi staf yang kurang
4
Peningkatan kualitas pengawasan
l
Prosentase pengaduan
yang ditindaklanjuti
Prosentase temuan yg
ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang Ketua PN,Kefamenanu ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur dan Panitera/Sekretaris peradilan (teknis dan non teknis) dengan PN.Kefamenanu jumlah pengaduan yang dilaporkan.
Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat.
Perbandingan jumlah temuan yang Ketua PN,Kefamenanu ditindaklanjuti hasil pengawasan internal dan Panitera/Sekretaris (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat PN.Kefamenau Banding dan Badan Pengawasan) dan
Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat Yang Melekat
eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan 5
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Prosentase Jurntah Perkara yang sudah putus dan dipublikasikan
Perbandingan Jumlah Putusan yang telah di input ke dalam Direktori Putusan dan CTSISIPP
Ketua PN Kefamenanu dan Panitera/Sekretaris PN.Kefamenanu
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Direktori Putusan Mahkamah Agung Rl dan CTS/SIPP.
Lampiran
I
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU KETUA
Keterangan;
DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H.
WAKIL KETUA Jabatan Kosona
MAJELIS HAKIM
1. 2. 3. 4. 5. 6, 7.
Garis
Koordinasi i-*--
Garis Tanggun Jawab
DIAN KADARSISUBEKTI, SH, MH HENDRYWANTOM. K. PELLO, SH I GEDE A.G.WIJAYA, SH, MH
JOHN M.S.NOAWEA, SH HANDY R.KACARIBU, SH, MH
PANITERA/ SEKRETARIS MARKUS MEKO, S.H.
AGUSTINUS S. M, PURBA, SH. MhUM.
WAWAN EDI PRSTIYO, SH. MH,
KAUR UMUM
PANIMUD PIDANA
PANMUD PERDATA
(PLH) RISET DJAMI, S.Kom
RIOMES M.PASARIBU
BERNARD NAINGGOLAN
1,
1. APRIANUS SUKI
l,SUSANTI F. OKI, A.Md
2.
2.YOPPY O.D.NES]MNASI,SH 3.JOSIS S.HOTAN
ORSENIA A.FUAH
SANTIOKTAVIANA
1. MAR1AA.MOI, A.Md
NIMROD BEKULIU
2. ROBERTUS Y. HAEKASE, S.H.
FRENGKIJ.NDUN
3.
PANITERA PENGGANTI CHRISTINA MANU THEODORYS BANA YOSEFINA KOROH YUVENSIUS NULE PETRONELA DIA ROHI APRIANUS SUKI JOSIS S,HOTAN ROBERTU$Y.HAEKASE
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITRAAN
2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9.
pliNGAlrlLAN NEG|IBI trllItAlIllNAMI
JOHNYW.BARA, A,Md
2. 3.
-
PANITERA PENGGANTI JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
:
JURUSITA (Jabatan Kosong) JI,RUSITA PENGGANTI
2, 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9.
DOMINIKUS SERAN GREGORIUS KEFI NIMBROD BEKUL1U JOHNYW, BARA, A.Md. FRENGKI J. NDUN ORSENIAA, FUAH MARIAA. MOI, A.Md SANTI OKTAVHNA
I lQ
Lampiran
II
RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU TAHUN 2015 No
t.
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Target
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Terselenggaranya Pelayanan Perkantoran
Administrasi ",
3.
Tersedianya Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kefamenanu
Pengadaan sarana dan prasana di lingkungan peradilan tingkat pertama
Terwujudnya Percepatan Penyelesaian Perkara
- Prosentase Penyelesaian
pada Pengadilan Negeri Kefamenanu
-
fi00h l00Yo
Administrasi Perkara
Prosentasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu baik perkara
95o/o
banding, kasasi, PK dan Grasi 4.
5.
Terwujudnya Tertib Administrasi
- Prosentase Peningkatan Kualitas Putusan - Prosentase Peningkatan Jumlah berkas yang di register
dan siap
50o/o
didistribusikan ke Majelis Hakim Prosentase Jumlah Perkara yang sudah putus dan Dipublikasikan
Aksesbilitasi Masyarakat alas putusan perkara
60Vo 6.
Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
-
Prosentase Pegawai yang Diusulkan Mengikuti
Diklat
Prosentase Penambahan Jumlah Personil Untuk jabatan yang
SAoh
kosong, Panitera Pengganti dan staf
anu, 10 Februari 2014 ilan Negeri Kefameuanu,
96W626199303 1003
PnNGAlllLjlN NBGEf,I IIFAIIBNAilII
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
I
l't Lampiranlll
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU TAHUN 2014 No 1.
Indikator Kineria
Sssaran Strateqis Tersediauya dukungan manajemen dan Tugas Tekhnis dalam pelaksanaan tugas tekhnis pengadilan
-
Tarset
(sAP)
- Terselesaikannya kerugian Negara - Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung - Terselenggaranya pembayaran gaji, Remunerasi Presentasi (%) penyerapan anggaran meningkat
* ,,
3.
Tersedianya Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama pada Peneadilan Neseri Kefamenanu Meningkatkan manajemen peradilan umum
Angqaran
Program/ Kegiatan
Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akutansi pemerintah
*
-
100%
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Iainnya
Rp. 4.330.311.000,-
tepat waktu Tersedianya OperasionaUpemeliharaan Perkantoran Pengadaan sarana dan prasana di lingkungan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan
Neseri Kefamenanu Prosentasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu baik perkara banding, kasasi, PK dan Grasi
raa%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah asuns
75o/"
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Rp.
250.000.000,-
Rp.
125.720.000,-
Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 4.706.031.000,-
Kefamenanu, 10 Februari 2014 Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kefamenanu
s Mr',Ko, s,H. 9831231 198303 1 048
pBNGrltlII4N Nf,GnBI f,EltAiIDN.[NII
-
Laporan Akuntabi]itas Kinerja Instansi Pemerintah
I
l! Lampiran IV
PENGADTLAI{ I\EGERI KEFAMENANU
SURATKEPUTUS$I KETUA PENGADILAN IIEGERI KEFAMENANU NOMOR : W26-U8/04/KPN/KPT S fiA 20]4
TENTANG PEMBENTUKAFT TIM PENYUSUNAFI LAPORAN AKT}NTABILITAS KINERJA rNSTAtlSr PEMERTNTAH (LAKIP) TAHUN 2013
KETUA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU
Menimbang
1.
Bahwa dalam rangka tertib administrasi sertra kelancaran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
di
lingkungail Pengadilan Negeri
KEFAMENANU tahun 2013 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan LAKIP 2. Bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung
R[ Nomor 553/SEK/0lfXIll2011 tanggal 19 Desember 201I perihal penyampaian lakip Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 J.
Bahwa untuk keperluan poin 1 dar' Z di atas perlu diatur
dengan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri KEFAMENANU
Mengingat
1.
Undang-Undang
Agung
No.l4 tahun 1985 Tentang Mahkamah
R[ sebagaimana
telah
di
ubah dengan Undang-
undang No.3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
No.l4 tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung
2. PENGATIIIJItr
ilremI
Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang perubahan
fEfAIIEilANU
-
Laporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
I
lJ
r'
kedua
atas
Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum J.
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4.
Inshrksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerej a Instansi Pemerintah
5.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No.09i1vI.PANl05/2007 tentang Pedoman Penyusunan
lndikalor Kinerja Utama
di
Lingkungan Instansi
Pemerintah 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No.09/IvI.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama
di
Lingkungan Instami
Femerintah.
7.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor. 2OlId.PAN/l 1/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Peraturan Menteri Negara Pendayagrrnaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010
tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kineda dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerj a Instansi Pemerintah
MEMUTUSKAN Menetapkan
Membentuk Tim Penyusu&ul Laporan Akuntabitiks Kinerja Instansi
Pertama
Pemerintah
di Lingkungan Pengadilan Negeri KEFAMENANU
Tahun 2013 dengan susunan sebagai berikut
1.
PINGAI}IIII
:
Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu
Pelindung
2. Penanggung Jawab
Markus Meko, S.H.
3. Ketua
Theodorys Bana
4. Wakil Ketua
Riomes M.Pasaribu
NEGEBI f,EFAIIENANU
-
Laporan Akunabilitas Kineria Instansi Pemerintah
|
!{
F.,.*
Kedua
:
5. Sekretaris
Agustina N. Independesiyati, S.E.
6. Anggota
1.
Riset Djami,S.Kom
2.
Orsenia A. Fuah
Tim Penyusun Diktum Perfama bertugas melakukan
penyusunan
LAKIP di lingkungan Pengadilan Negeri KEFAMENANU Tahrm 2013 dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungiawab kepada Ketua Pengadilan Negeri KEFAMENANU
Surat Keputusan
Ketiga
ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian
hari temyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
Keempat
:
Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
Ditetapkan
di
:
KEFAMENANU O FEBRUARI2Ol4 ADILAN NEGERI
199303 1 003
SALINAN Keputusan ini disampaikan
kep+da
Yth
:
l.Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 2.Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial di Jakarta 3.KetuaMudaPengawasan Mahkamag Agung RI di Jakaxta. 4.Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta S.Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta. 6.Direknrr Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di Jakarta T.KqalaBadan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta. S.Kepada Badan Pengawasan MA-RI di Jakaria. 9.Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI di Jakarta I
0.Ketua Pengadilan Tin ggi Kupang
PEilGAIIILAil NEGBBI fBFiUtENAfU
-
Laporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah I
l$
