JALAN MENUJU KEMAKMURAN BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN Perancang: P Andrinof A Chaniago Ahmad Erani Yustika M. Jehansyah Siregar Tata Mutasya
JALAN MENUJU KEMAKMURAN BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN K A ILAN AN K LANJU AN
Perancang: Andrinof A Chaniago Ahmad Erani Yustika M. Jehansyah Siregar Tata Mutasya
Daftar Isi
Jalan Logis Pembangunan __3 Pendahuluan __4 4 Peta Kepadatan Penduduk __9 Peta Kongesti Industri __10 Peta Kongesti g Transportasi p __11 Harapan dan Peluang Logis __12 Arti Pembangunan bagi Bangsa Indonesia __13 Misi Strategis Negara__14 A iK Arti Kesejahteraan j h dan d P Pemerataan K Kesejahteraan j h __15 15 Target Pembangunan yang Berkualitas __16 Prinsip-Prinsip Pembangunan yang Diperlukan __17 Kelemahan Pembangunan Saat Ini __19 19
MISI BARU PEMBANGUNAN INDONESIA Butir-Butir Misi Baru Pembangunan __22 Kondisi yang Diharapkan dan Dibutuhkan Indonesia 2033 __24 53 Jaringan Baru Kota-Kota__28 Strategi yang Diperlukan __29 Menuju “Kota Kota Sungai Sungai” Tujuan Wisata__34 Wisata 34 Dasar-dasar Logis Strategi Menuju Indonesia 2033 __37
1
POTRET DIRI BANGSA INDONESIA: MASA LALU DAN KINI Produktivitas Tenaga Kerja Industri __40 Indonesia Economic Growth __41 Economic Growth vs Unemployment __42 Peringkat k Daya Saing Indonesia d __43 Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan __44 Landasan Pengaman Menuju Indonesia 2033 __45 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN Strategi Pengurangan Ketimpangan __47 Strategi Menuju Kemandirian d d dan Stabilitas bl Fiskal k l __49 Strategi Kelembagaan dan Kebijakan Khusus __50 Perkiraan Biaya Pemindahan Ibukota Baru __52 TAHAPAN-TAHAPAN MENJADIKAN INDONESIA TUMBUH BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN HINGGA 2033 Usaha dan Pencapaian__57 Indonesia d 2033 __63 6
2
Jalan Logis Pembangunan Jalan logis menuju Indonesia yang: Memiliki
ketahanan pangan; Memiliki l k martabat b d dan kkehormatan d di hadapan d masyarakat dunia; Menikmati peningkatan kesejahteraan berkelanjutan; Memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, antarsektor k ekonomi k d dan antarwilayah. l h 3
Pendahuluan Indonesia masih menghadapi risiko jangka panjang yang bisa merenggut hasil jerih payah memperbaiki kondisi di berbagai bidang setelah krisis 1998. Karena, baik secara konseptual maupun implementasi, paradigma pem-bangunan Indonesia sejak krisis 1998 hingga sekarang, tetap tidak berubah Bahkan, berubah. Bahkan arah pembangunan jangka panjang yang tertuang di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007, nampak tidak jelas; RISIKO BESAR di atas hadir KARENA: perekonomian tidak diarahkan ke knowledge based economy; secara struktur sosial-ekonomi, ekonomi yang tidak knowledge based tadi digelayuti oleh mayoritas masya-rakat yang daya belinya lemah meskipun Pemerintah selalu tahu bahwa pertumbuhan PDB yang 63% bergantung kepada konsumsi masyarakat; Daya dukung lingkungan dan lahan untuk kemandirian pangan makin berkurang; Sektor keuangan dan permodalan yang terus tumbuh tidak menggerakkan sektor riil dan lapangan kerja, namun setiap sektor ini terguncang selalu berdampak buruk terhadap sektor riil.
4
Ekspor
nasional didominasi oleh ekspor korporasi dan oleh sektor ekstraktif k t ktif yang minim i i penyerapan tenaga t k j kerja, sehingga, hi peningkatan ekspor nasional tidak memberikan kontribusi secara langsung dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan k j h kesejahteraan; Sementara, industri yang 80% terkonsentrasi di Jawa, memiliki risiko jangka panjang yang bisa membuat ekonomi tiba-tiba terpuruk; Liberalisasi (dalam beberapa sektor strategis) yang hanya meningkatkan kinerja mikro korporasi, tetapi tidak meningkatkan pemerataan kesejahteraan p j masyarakat. y Di samping p g itu,, dalam sektor tertentu, misalnya perbankan, penetrasi asing malah memperlambat fungsi intermediasi dalam rangka menggerakkan roda perekonomian; p ; Daya dukung lingkungan dan sumber daya air di Jawa juga sudah sangat memprihatinkan dan sangat tidak layak untuk memenuhi kebutuhan 59% penduduk Indonesia yang bermukim di Jawa;
5
Di sisi lain, perekonomian di luar Jawa belum dijadikan target pembangunan jangka panjang, panjang sehingga aktivitas ekonomi di luar Jawa masih terbatas sebagai aktivitas eksploitasi sumber daya alam (baik secara legal maupun ilegal); Distribusi pendapatan atas aktivitas eksploitasi sumber daya alam di luar Jawa lebih banyak jatuh ke pihak asing, sementara di tingkat lokal dan nasional tidak terbentuk forward dan backward linkage yang berbasis pada sektor ekstraktif tersebut; Pada kebijakan fiskal, seperti instrumen DAU, tidak ada upaya efektif mengarahkan agar imbal hasil aktivitas eksploitasi sumber daya alam di luar Jawa dijadikan modal untuk pembangunan infrastruktur, infrastruktur pengempengem bangan iptek berbasis masyarakat dan peningkatan kualitas SDM lokal; Stabilitas keuangan yang merupakan salah satu pilar perekonomian nasional i l masih ih rentan t t h d gejolak terhadap j l k global, l b l sehingga hi b k bukan tid k tidak mungkin hasil pembangunan akan hancur tatkala terjadi instabilitas keuangan (seperti akhir tahun 1990-an);
6
Sistem ekonomi pasar yang dianut selama ini tidak diupayakan membangun ekonomi pasar yang mendekati sempurna karena tidak terbangun hubungan yang saling mendukung antara pasar modal, pasar uang, pasar barang dan jasa, dan pasar tenaga kerja. Misalnya, pertumbuhan drastis IHSG dari tahun ke tahun selama ini tidak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat; Di dalam lembaga pemerintahan, kinerja organisasi dan aparat birokrasi masih jauh dari kondisi ideal yang implikasinya bukan hanya mendisinsentif operasional pembangunan tetapi juga menjadi akar ketimpangan struktur belanja APBN; Terdapat T d perkembangan k b b d budaya yang berujung b j pada d munculnya l rasa pesimistis berlebihan yang melanda sebagian besar masyarakat dalam memandang realitas yang ada dan juga masa depan; Dengan D pola l pembangunan b ekonomi k i seperti ti itu it sulit lit menjadikan j dik tingkat ti k t kesejahteraan rata-rata masyarakat Indonesia berada di atas rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat dunia dalam 20 tahun akan datang;
7
Kondisi di atas bisa terus memburuk jika kebijakan fiskal maupun
kkebijakan bij k lainnya l i tidak id k diarahkan di hk untukk mengubah b h kondisi-kondisi k di i k di i saat ini dalam satu paket terintegrasi; Dalam kondisi-kondisi yang tergambar di atas, jelas angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan mustahil diturunkan, kecuali untuk jangka pendek dengan menciptakan proyek-proyek populis semu yyangg sarat dengan g nuansa p politik dan mengabaikan g opportunity pp y cost;; Program-program yang dimaksudkan untuk mengejar pemerata-an, seperti Program Transmigrasi, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengurangan Kemiskinan, Tertinggal, Kemiskinan dan lain sebagainya, sebagainya tidak akan efektif serta hanya menimbulkan pemborosan, karena program-program tersebut secara nyata berhadapan dengan tekanan struktural sistem perekonomian k i yang dianut. di t Dengan pola pembangunan ekonomi seperti dikemukakan di atas, hampir pasti akan muncul kembali pola pembangunan yang selalu hanya m mb rik n manfaat memberikan m nf t kepada k p d segelintir g lintir pihak; pih k
8
Peta Kepadatan Penduduk
9
Peta Kongesti Industri
10
Peta Kongesti Transportasi Antarwilayah Antar ila ah
11
Harapan dan Peluang Logis Belajar
dari banyak kesempatan yang hilang, modal yang hilang, d dan alokasi l k b l belanja publik bl k yang tidak d k tepat, Indonesia d h harus mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain dengan mengusahakan terjadinya akselerasi pertumbuhan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya; Modal dasar yang diperlukan untuk itu adalah: mengubah pola pikir iki (mind ( i d set), ) mengubah b h konsep k d dan strategii hingga hi cara implementasi pembangunan serta didukung oleh kepemim-pinan progresif p g yyangg visioner yyangg terbingkai g oleh kelembagaan g ((aturan main) yang mapan; Dalam menghadapi persaingan global yang makin ketat, Indonesia membutuhkan b t hk St t i Industrialisasi Strategi I d t i li i untuk t k mewujudkan j dk knowledge based economy yang berwawasan lintaskelompok sosial, lintaswilayah y dan lintassektor ekonomi;
12
Arti Pembangunan bagi Bangsa Indonesia ““Pembangunan b adalah d l h upaya sistematis dan d terencana melalui proses politik yang demokratis, produktif, dan akuntabel untuk menciptakan kesem-patan bagi tiap individu warga negara memenuhi kebutuhannya yang tumbuh tanpa henti secara layak dan menyediakan dan/atau memelihara ketersediaan barang dan jasa publik untuk dinikmati secara adil dan berkelanjutan dengan mengelola sumber daya yang dikuasai oleh negara secara efisien dan tepat guna.” 13
Misi Strategis Negara Berdasarkan kondisi saat ini, seharusnya, Misi Strategis dalam pembangunan b d Indonesia di d adalah: d l h Menciptakan sistem yang bekerja secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan dan kecakapan anggota masyarakat di golongan menengah ke bawah sambil membuat keseimbangan antarwilayah dan memelihara daya dukung lingkungan, untuk membangun sebuah struktur ekonomi yang tangguhh sebagai b i jalan j l yang kokoh k k h untukk mencapai p i derajat d j kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia yang mampu berdiri setara p bangsa g lain dengan g memiliki kemampuan p pproduksi yyangg dihadapan efisien dan berdaya saing, yang kemudian tercermin pada kondisi angka pengangguran yang rendah, kesenjangan sosial-ekonomi yang rendah dan masyarakat dengan potensi konflik yang rendah, rendah ketersediaan kebutuhan dasar warga negara dan semua makhluk hidup yang terjamin di masa sekarang dan masa depan secara berkelanjutan.
14
Arti Kesejahteraan dan Pemerataan Kesejahteraan Kesejahteraan
adalah nilai kepuasan yang diperoleh dari pendapatan riil yang terus meningkat, waktu senggang tidak berkurang, rasa aman terjamin, rasa nyaman dirasakan di li k lingkungan sehari-hari, h i h i hak h k sebagai b i anggota masyarakat k dan d warga negara terpenuhi karena negara dikelola dengan baik dan setiap orang sadar akan kewajibannya dan hak orang lain; Pemerataan kesejahteraan berarti, kesenjangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan materiil dan nonmateriil secara layak y dari unsur-unsur kesejahteraan di atas tidak terus melebar, melainkan terus mengecil antarkelas sosial dan antarwilayah.
15
Target Pembangunan yang Berkualitas yang Berkualitas Meningkatkan
produktivitas individu, rumah tangga, dan badan usaha yang mampu secara efektif menjaga, meningkatkan dan memeratakan nilai-nilai kesejahteraan secara berkelanjutan; Memberikan M b k kepuasan k nonmateriil, l seperti rasa aman, nyaman, damai, dan adil bagi seluruh komponen bangsa; Meningkatkan kebanggaan dan martabat bangsa di hadapan bangsa-bangsa lain melalui prestasi di bidang inovasi produk dan jjasa komersial,, p penguasaan g ilmu p pengetahuan g dan teknologi, g, kepemimpinan regional ASEAN dan Asia, prestasi olah raga, dan mengubah ketergantungan menjadi saling ketergantungan dengan bangsa lain l dalam d l menggerakkan perekonomian nasional.l
16
Prinsip‐prinsip Pembangunan yang Diperlukan yang Diperlukan Menambah
kapasitas produksi dan barang modal tanpa merusak, mematikan k dan d mengurangi kemampuan k produksi d k yang sudah d h ada; d Meningkatkan investasi tanpa mengurangi fungsi ruang publik, dan tanpa mengurangi daya dukung lingkungan, lingkungan dan tanpa mempersempit akses generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien; Menata secepatnya saat perkembangan k b mulai l mengarah h kepada k d ketidakseimbangan hubungan antargolongan sosial, antara wilayah Jawa dan luar Jawa, antara perkotaan dan pedesaan, dan antar antarunsur ekosistem yang terlanjur tumbuh secara tidak harmonis; Menghentikan pertumbuhan produktivitas sektor-sektor yang mematikan, ik merusakk dan d menghambat h b pertumbuhan b h produkd k tivitas sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi terhadap penyerapan p y p tenaga g kerja j dan sumber p penghidupan g p rumah tangga gg golongan bawah; 17
Meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan tanpa upaya k i i melainkan karitasi, l i k dengan d memberdayakan b d k masyarakat k dan d menggunakan k pendekatan berbasis hak dalam mengatur kewajiban negara, sehingga di dalam praktek-praktek pembangunan, negara berkewajiban untuk menghormati, h i melindungi li d i dan d memenuhi hi hak-hak h k h k dasar d masyarakat k miskin i ki secara bertahap dan progresif. Mempercepat dan memperbanyak tumbuhnya sektor-sektor yang bermuatan ilmu l pengetahuan h d teknologi dan k l dan d hemat h d l pemakaian dalam k sumber b daya d alam; Memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja sekaligus lebih adil dalam distribusi pendapatan; Adanya y relasi p pertumbuhan ekonomi dengan g p peningkatan g kesejahteraan j masyarakat; Terlaksanakannya penyebaran pertumbuhan ekonomi (saya ganti dari kata demokrasi ekonomi ekonomi”)) demi tujuan ketahanan dan kemandirian ekonomi. ekonomi “demokrasi
18
Kelemahan Pembangunan Saat Ini Pembangunan Saat Meningkatkan produktivitas dengan: Meliberalisasi M lib li i beberapa b b sektor kt strategis t t i yang akhirnya khi b j berujung pada d dikuasainya sektor-sektor strategis oleh asing dan kesenjangan distribusi pendapatan; Strategi St t gi industrialisasi i d t i li i dengan d g b i non-sektor basis kt pertanian t i menjadi j di lokomotif perekonomian nasional; Menurunkan daya dukung lingkungan; Mengurangi M i kekayaan k k sumber b daya d alam l yang menghilangkan hil k d dan menurunkan kesempatan dan kepemilikan generasi akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan; Tidak Tid k memberi b i insentif i tif yang layak l k dan d proporsional i l bagi b i masyarakat k t sekarang dan akan datang atas berkurangnya daya dukung fasilitas publik dan sumber daya alam akibat peningkatan produktivitas sektor-sektor andalan; Tidak mentransformasi penghasilan dari penjualan kekayaan alam ke arah pengembangan industri berbasis pengetahuan dan kepada penciptaan SDM produktif;
19
Makin
mempersempit ketersediaan lapangan kerja yang berkelan-
jutan jutan; Memperlebar ketimpangan antarwilayah dan antar-lapisan sosial; Menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang rendah hi hingga “ d “sedang-sedang d saja”; j ” Menyebabkan struktur ekonomi rapuh dan rentan terhadap gejolak eksternal; Menciptakan M k potensi-potensi konflik; k fl k Tidak memberi kepastian terhadap peningkatkan dan pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan; Mengabaikan penciptaan dan peningkatan daya saing jangka panjang; Setiap p kepemimpinan p p dihinggapi gg p sindrom mengejar g j prestasi p pembangunan fisik “terbesar, termegah, terpanjang, tertinggi, terluas, dan sejenisnya” tanpa peduli terhadap kerugian, kecilnya manfaat agregat dan biaya publik dan biaya sosial serta ketidakadilan yang ditimbulkan;
20
MISI BARU PEMBANGUNAN
21
Butir‐Butir Mi i Baru Misi B P b Pembangunan Pemberian prioritas terhadap sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan menyediakan sumber penghidupan yang berkelanjutan; Meningkatkan kualitas dan kedalaman peran tenaga kerja di sektorsektor industri dan jasa; Meningkatkan daya saing SDM dan kapasitas unit-unit unit unit produksi industri nasional; Mentransformasikan dan mentransmisikan dana yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam dan pemanfaatan daya dukung lingkungan ke bidang peningkatan kualitas SDM dan pengembangan serta inovasi teknologi komersial, melalui pemberian insentif sektoral kepada sektorsektor berbasis pengetahuan; Mentransformasikan ekonomi berbasis ekstraktif di luar Jawa menjadi kawasan-kawasan ekonomi lokal yang digerakkan oleh sektor--sektor manufaktur dan jjasa yyangg menyerap y p banyak y tenaga g kerja j di sekitar daerah-daerah ekstraktif tersebut; Mengoptimalkan fungsi-fungsi aset yang tidak terpakai atau yang pemakaiannya p y jjauh di bawah kapasitas p terpasang; p g;
22
Membatasi dan menghentikan peningkatan aktivitas produksi sektor-sektor yang menurunkan dan menghilangkan fungsi ruang publik dan menurunkan dan menghilangkan pekerjaan yang sudah ada dalam masyarakat; Mengurangi kesenjangan kemampuan produksi antara rumah tangga golongan atas dan golongan menengah ke bawah; Mengurangi kesenjangan kemampuan produksi komoditas olahan antara daerah Pulau JJawa dan luar JJawa;; Mengamankan kebutuhan pokok masyarakat dengan mencapai swadaya produksi untuk komoditas padi, jagung, kedelai, dan komoditas-komoditas kebutuhan pokok lainnya dengan memproteksi lahan-lahan subur untuk pertanian, meningkatkan k k d k dukungan infrastruktur f k d dan penerapan teknik k k yang paling efisien namun tetap ramah lingkungan. Terwujudnya secara nyata pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya d dan menempatkan tk pembangunan b yang berfokus b f k pada d kesejahteraan k j ht manusia, keluarga dan masyarakat seluruhnya. Menguatkan dan memberdayakan generasi muda dan kelas menengah sebagai penggerak pembangunan di segala lapisan, lapisan sektor dan wilayah. wilayah
23
Kondisi yang Diharapkan dan Dib t hk untuk Dibutuhkan t k Indonesia 2033 I d i 2033 Menjadikan alokasi rata-rata investasi langsung yang efektif sebesar 60% di luar Jawa; Menjadikan kota-kota di Jawa tertata sebagai kota yang sehat dan efisien bagi masyarakat dan serasi secara ekologis; Terbentuknya T b k i f infrastruktur k yang memadai d i dalam d l rangka k menstimulus i l pertumbuhan ekonomi di luar Jawa; Munculnya birokrasi yang efektif sekaligus efisien; Kuatnya badan-badan usaha publik milik negara di bidang-bidang tertentu untuk menjamin terlaksananya pasal 33 UUD 1945, yaitu untuk menjamin tanah, air dan sumberdaya penting lainnya digunakan untukk sebesar-besarnya b b k kemakmuran k rakyat; k Menguatnya lembaga-lembaga penegak hukum dengan aparat yang bekerja profesional dan bebas dari KKN dalam waktu kurang dari lima tahun; h Menjadikan porsi peran ekonomi pedesaan di Jawa naik dari 10% ke sekitar 30% dari total perekonomian Jawa;
24
Menjadikan persentase penduduk di luar Jawa sebesar 60% dari total j l h penduduk; jumlah d d k Menjadikan separuh dari total provinsi di luar Jawa memiliki kota kebanggaan provinsi dengan ciri khas masing-masing; Menjadikan industri maritim dan wisata maritim berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu andalan ekonomi nasional; Menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang taat, taat hormat dan sadar akan pentingnya ketertiban hukum, ketertiban sosial, konsensus, dan mengedepankan multikulturalisme dan demokrasi; Menjadikan M j dik perbankan b k b berperan sebagai b i lokomotif l k if pembangunan b di daerah luar Jawa; Menjadikan tingkat penyerapan kredit atau Loan to Deposite Ratio (LDR) di provinsi-provinsi di luar Jawa berkisar di atas 90%; Peranan perbankan di pedesaan Jawa meningkat signifikan dan peran lembaga tengkulak hilang;
25
Kota-kota dan pedesaan yang bertumbuh secara seimbang, lestari dan
berkelanjutan, yang didasari oleh suatu Strategi Nasional Pengembangan berkelanjutan Kota-kota, yang menjadi acuan penting dalam pengembangan wilayah dan penataan ruang di tanah air, sehingga menghasilkan tatanan: (1) Kota-kota di Jawa tertata sebagai kota yang sehat dan efisien bagi masyarakat dan serasi secara ekologis, (2) Tumbuhnya kota-kota metropolitan, besar, sedang dan kecil di luar P. Jawa sebagai kota-kota baru yyangg lestari,, ((3)) Tumbuhnya y kota-kota dan wilayah y p pendukungnya g y secara berkelanjutan dan menjejaring (network based), menggantikan pola hirarkis yang ada saat ini. Menjadikan j perguruan p g tinggi gg sebagai g basis kemajuan j peradaban,, p pengembangan sistem dan mekanisme, dan kemajuan teknologi di tanah air, sehingga mencapai: (1) Sepuluh universitas di tanah air mencapai predikat universitas riset, (2) Menjadikan 3 universitas BHMN masukk ke k dalam d l peringkat k 50 5 besar b universitas terbaik b k dunia, d ( ) (3) Menjadikan sepuluh universitas di luar Jawa dan terutama di luar Sumatera dan Bali, memiliki nilai akreditasi dan kualitas riil mendekati UI ITB, UI, ITB IPB dan d UGM; UGM
26
Sebanyak 53 kota baru berpenduduk sekitar 500.000 jiwa yang terencana
dan terkelola dengan perangkat hukum dan perundang-undangan perundang undangan yang jelas dan tegas, muncul di luar Jawa, terutama di Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia; Lima sentra industri, industri kawasan budidaya dan pusat pemasaran hasil perikanan dan hasil-hasil laut lainnya, berproduksi di Kawasan Timur Indonesia (Catatan: Indonesia setiap tahun kehilangan sekitar Rp 30 triliun akibat illegal fishing: MI, Pos Kota, dll, 4 Jan 2008); Sebanyak 40% dari produksi makanan dan minuman kemasan, alas kaki, pakaian jadi, barang logam, kerajinan kayu dan rotan nasional, berasal dari desa desa-desa desa di Jawa, 25% dari total produksi nasional untuk produk tersebut berasal dari desa-desa di luar Jawa, dan sisanya dari kota-kota di Jawa maupun luar Jawa; Terbentuknya infrastruktur yang memadai dan mendukung pembangunan wilayah dan kota-kota di tanah air, serta dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi di luar Jawa; Pembiayaan y pembangunan p g sebagian g besar berasal dari dalam negeri. g
27
53 Jaringan Baru Kota‐kota 53 Jaringan
28
Strategi yang Diperlukan yang Diperlukan Mengendalikan, membatasi dan/atau menghentikan peningkatan aktivitas
dan perluasan d l area produksi d k i sektor-sektor k k yang menurunkan k daya d d k dukung lingkungan dan yang mempersempit akses generasi yang akan datang untuk membuka lapangan usaha sendiri dan lapangan kerja yang berjangka panjang; j Merumuskan dan menerapkan Strategi Nasional Pengembangan Kota-kota di tanah air yang bertumpu pada prinsip-prinsip pembangunan kota b k l berkelanjutan d dan menempatkan k penataan ruang sebagai b matra pembangunan penting sekaligus instrumen pengembangan wilayah di tanah air, sehingga mengarahkan untuk: (1) Menata kota-kota di P. Jawa sebagai kotakota berbasis pengetahuan, industri d jasa dan d perlindungan d lingkungan hidup, (2) Menggerakkan secara efektif kota-kota di luar P. Jawa sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis sumberdaya alam dan industri manufaktur dengan mengacu pada strategi nasional pembangunan kota-kota, (3) Menumbuhkan kota-kota dan wilayah pendukung di sekitarnya secara berkelanjutan dengan mengunakan pendekatan telapak ekologis,
29
(4) Menumbuhkan kota-kota secara menjejaring (network based), menggantikan k pola l hirarkis h k yang ada d saat ini, (5) Memindahkan M d hk Ibu Ib Kota K RI dari P. Jawa ke wilayah yang berada di sentral nusantara, sebagai penggerak tumbuhnya keseimbangan pembangunan antar-wilayah dan untuk mencegah semakin parahnya kerusakan lingkungan di P. Jawa; Mengembangkan sistem penataan ruang kota yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter manusia, keluarga dan komunitas (neighborhood concept), sehingga mengarahkan operasionalisasi strategi ini dalam bentuk: (1) Mengurangi pendekatan pengadaan berbasis proyek, proyek (2) Menghapus dikotomi formal-informal, formal-informal kaya-miskin, dan terencana-tak terencana, dan (3) Menanggulangi kemiskinan kota dengan memberi prioritas pada regularisasi permukiman informal/ilegal dan aktivitas informal lain ke dalam aktifitas formal kota. kota
30
Memajukan pembangunan kota yang memihak kaum miskin (pro-poor)
secara bersinergi dengan pemihakan pertumbuhan, pemihakan b d h k b h h k penyediaan lapangan kerja dan perlindungan lingkungan (pro-growth, projob and pro- environment), dan diterapkan secara konsisten dan konsekwen terhindar dari jargonisme, melalui: (1) Arah kebijakan yang pro-poor, (2) Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang partisipatif, (3) Pelayanan y publik yyangg akuntabel,, ((4)) Tata kelola yyangg transparan, p p , serta (5) Pertumbuhan ekonomi kota yang bertumpu pada potensi lokal. Membangun harmoni dan keterpaduan pembangunan kota, melalui: (1) Membangun keterpaduan penanganan urusan perumahan, perumahan permukiman, permukiman perkotaan dan lingkungan hidup dengan memperkuat pengelompokan urusannya ke dalam satu lembaga pusat dan daerah, dengan mengarusutamakan isu penyediaan perumahan rakyat dan penanganan dinamika urbanisasi.
31
(2) Menghapus fragmentasi dan dikotomi urusan tata ruang-infrastruktur-tanah, k t d kota-desa, k t d kota-daerah, h dan d dikotomi dik t i perumahan-permukiman, h ki (3) Harmonisasi H i i hubungan sektor publik-komunitas-swasta menuju Public Sector Led, Community Sector Empowermen, and Private Sector Support dalam pembangunan kota-kota di tanah air, air dengan prioritas pada pengembangan sistem jaringan transportasi umum, tata ruang dan tata guna tanah dan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman (air bersih, sanitasi, dll), melalui penguatan Perusahaanperusahaan Umum Milik Negara, Negara pengembangan perencanaan partisipatif (forum kota dll) dan pengembangan potensi CSR Perusahaan Swasta. Membangun kapasitas manajemen kota yang tinggi secara progresif dalam
teknikalitas penting: (1) Pengendalian sektor informal tanpa kekerasan dan menghentikan praktek pembiaran-pembiaran tumbuhnya sektor informal kota, (2) Manajemen pemukiman kembali (resettlement) yang manusiawi, (3) Pengembangan kawasan-kawasan kawasan kawasan permukiman baru yang diselenggarakan oleh perusahaan publik, (4) Skema konsolidasi tanah dan menghentikan praktek-praktek akuisisi tanah dan spekulasi tanah yang tidak terkendali, (5) Koordinasi manajemen investasi infrastruktur kota. kota
32
Memaksa melalui perangkat hukum dan penegakan hukum yang tegas
pemanfaatan lahan di Pulau Jawa secara efisien dan berdasarkan prinsipprinsip prinsip pembangunan berkelanjutan; Memulihkan kembali fungsi, dan meningkatkan produktivitas lahan penghasil pangan di Jawa; Memprioritaskan peningkatan kapasitas dan kualitas produksi industri dan jasa yang padat pengetahuan dan tenaga kerja dengan membangun beberapa Science and Technology Industrial Parks; Mempercepat tersedianya kecukupan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun (lihat strategi RRC); Mengurangi kuantitas unit organisasi bikrokrasi dan meningkatkan kualitas aparat birokrasi sebagai upaya reformasi birokrasi dengan basis kinerja; Menyederhanakan jumlah partai politik dan fraksi di legislatif dan memberikan imbal hak yang sebanding bagi setiap partai politik sesuai prestasinya dalam meraih dukungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi.
33
Menuju “Kota Sungai” T j Tujuan Wi t Wisata Menata ulang kawasan-kawasan pelabuhan, kawasan pertokoan,
kkawasan taman kota, k k kawasan pendidikan, didik k kawasan h l dan hotel d restoran, dsb di sepanjang sungai-sungai besar, seperti Kapuas dan Mahakam; Membina dan mengarahkan usaha kuliner dan usaha wisata lainnya; Mendidik masyarakat di sepanjang pinggir sungai-sungai sungai sungai cinta lingkungan, kebersihan dan keindahan; Mendidik penduduk usia produktif agar menjauhi dan meninggalkan lk perilaku l k ekonomi k “ “mumpung” ” dan d menjadi d berorientasi ke kebutuhan generasi masa depan; Membangun beberapa taman kota di pinggir sungai; Mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan daerahdaerah wisata di Kota-kota di tepi sungai-sungai besar;
34
Membuat konsep promosi terpadu tentang objek-objek wisata di
sepanjang j sungai-sungai i i besar b seperti ti Sungai S i Kapuas K d Sungai dan S i Mahakam di Kalimantan; Meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur f k tertentu; Memfasilitasi kerja sama antara Pemerintah, pengusaha dan masyarakat. y
35
Untuk mewujudkan “Kota Sungai” yang menjadi kebanggaan
warga dan d d dapat menarikk wisatawan baik b k dalam d l negeri maupun luar negeri, pemerintah daerah dapat melakukan hal-hal berikut: Merevisi tata ruangg wilayah y di sekitar sungai; g ; Mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan daerahdaerah wisata di Kota-kota di tepi sungai; Membuat M b t konsep k promosii terpadu t d tentang t t objek-objek bj k bj k wisata i t di sepanjang sungai di Kalimantan khususnya dan daerahdaerah lain umumnya; Meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur tertentu; Memfasilitasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah pengusaha dan masyarakat.
36
Dasar‐dasar Logis Strategi M Menuju j Indonesia 2033 I d i 2033 Menghentikan kerugian senilai kurang lebih Rp 43 triliun per tahun
akibat kemacetan di Jakarta (belum termasuk di Bandung, Bandung Semarang dan Surabaya), dan mengalihkan sumber daya yang hilang setiap tahun tersebut menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; Menghentikan pengeluaran anggaran yang mubazir untuk Program Transmigrasi, Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan program p g lain yyangg tidak efektif karena tujuan j untuk memeratakan penduduk ke luar Jawa dan menggerakkan ekonomi di luar Jawa sudah lama gagal akibat tarikan struktural Pulau Jawa makin kuat; Akan membuat p pertumbuhan ekonomi terjadi j secara berkelanjutan j dan kuat menghadapi gejolak-gejolak pasar modal dan pasar finansial; Mengurangi, secara bertahap dan konsisten sampai menghilangkan, beban APBN yang digunakan sebagai pembayaran bunga utang; Menghadirkan sumber-sumber energi alternatif yang berfungsi bukan hanya mencukupi kebutuhan masyarakat tetapi juga untuk pengurangan subsidi;
37
Menciptakan landasan untuk tercapainya ketahanan dan kedaulatan
pangan; Mengatasi krisis daya dukung lingkungan dan cadangan sumber daya alam yang telah mengakibatkan krisis air bersih dan makin menyusutnya daerah tangkapan air di Jawa. Jawa (Pada tahun 2005, 2005 beberapa kab/kota mengalami defisit air hingga 8 bulan/tahun, bahkan pada 2025 ada yang mencapai 12 bulan/sepanjang tahun); Memanfaatkan kelimpahan air bersih yang terbuang sia-sia di luar Jawa yang persediaannya jauh melebihi kebutuhan nasional. Mencegah krisis ekonomi dan krisis sosial seperti yang terjadi akhir tahun 1990-an akibat lemahnya fondasi-fondasi ekonomi yang membuat perekonomian Indonesia tetap rapuh dan tumbuh rendah secara ratarata untuk jangka panjang; Memahami bahwa ketahanan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh distribusi aset-aset produktif antarkelas sosial, antarwilayah, etos kerja dan etos kewirausahaan, dan oleh peran ilmu pengetahuan dan teknologi g dalam p produk dan jjasa yyangg dihasilkan;;
38
POTRET DIRI BANGSA INDONESIA: MASA LALU DAN SAAT INI
39
Produktivitas Tenaga Kerja Industri, 1987 (Ad (Adam Szirmai, 1993 dalam Si i 1993 d l Th 1997) Thee, 1997) Industri
Indonesia
Korea
Australia
Jepang
USA
1.
Makanan, minuman & tembakau
5,4
12,8
47,2
29,1
100
2.
Tekstil, garment & kulit
16,5
31,8
61,7
76,6
100
3.
Barangg kimia,, minyak y bumi, batu bara, karet & plastik
10,6 ,
15,4 ,4
52,3 ,
81,6 ,
100
4 4.
Logam dasar dan barang logam
25 2 25,2
45 4 45,4
54 1 54,1
104 3 104,3
100
5.
Peralatan mesin, li t ik & transport listrik, t t
15,3
42,4
43,0
114,1
100
6.
Manufaktur lainnya
9,0
25,1
43,4
81,8
100
Total
10 0 10,0
26 4 26,4
48 4 48,4
81 8 81,8
100
40
Indonesia Economic Growth B d Based on Periods of Policy Situations P i d f P li Sit ti Policy Situation •Pragmatic Liberalization •Primaryy Sectors led Economy •Structural Adjustment Eff Efforts and d 1stt phase h off Liberalization •Phase of the Extremelyy Liberalization (Persiapan kecelakaan) •Crisis C and d Recovery R •New Era S b Andrinof Sumber: A d i f A Chaniago, Ch i 2007
Periods
Annual GDP Growth (%)
1966-1974
NA
1975-1981
7.04
1982-1987 1988-1996
3.60 7.20
1997-2002 199 2002 2004-next
00.7 5.5-6.0 est
41
Economic Growth vs. Unemployment U l t Percent
Econ.growth
Unemployment
15
10
5
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* -5
-10
-15
Source: BPS
*)Bappenas expectation
42
Peringkat Daya Saing Indonesia Daya Saing Indonesia Th Tahun
U Urutan
2003
60 dari 95 negara
20044
69 dari 1044 negara g
2005
74 dari 117 negara
2006
135 dari 175 negara
43
Penduduk yang Bekerja M Menurut Jenjang Pendidikan, 2006 tJ j P didik 2006 Jenis Kelamin Jenjang Pendidikan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
>SD
32 080 606 32.080.606
20 864 228 20.864.228
52 945 043 52.945.043
SLTP
13.636.819
5.416.730
19.043.549
SLTA
12.960.737
4.924.990
17.885.727
Akademi/Diploma / p
1.133.959
1.013.419
2.147.378
Universitas
2.062.006
1.093.408
3.155.414
61.864.327
33.312.775
95.177.102
Jumlah
Sumber: BPS/Sakernas 2006
44
Landasan Pengaman Menuju Indonesia 2033 j
(Program Wajib Negara dalam Jangka Pendek)
Menjadikan kembali status Indonesia sebagai net producer beras, dan mempertahankannya secara ber-kelanjutan; Mengurangi volume impor jagung, kedelai dan bahan-bahan baku makanan pokok lainnya dengan meningkatkan produksi komoditas-komoditas tersebut di dalam negeri; Menjaga produksi gula nasional, sehingga dalam jangka panjang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri; Penambahan industri kilang minyak nasional sehingga kapasitasnya mencukupi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada BBM; Penguatan aturan main (kelembagaan) mengenai distribusi kebutuhan pokok masyarakat; Memperluas p akses sektor keuangan, g , misalnya y p pasar modal,, sehingga gg p peningkatan g kinerja sektor keuangan (seperti IHSG) tidak berimplikasi kepada segelintir pihak; Memperkuat fondasi stabilitas keuangan nasional dengan memperbaiki regulasi arus masukk dan d keluar k l modal d l portfolio tf li dan d regulasi l i untuk t k pembatasan b t pasar valuta asing; Mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri tekstil nasional dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas produk kapas dan bahan baku tekstil jenis lainnya di dalam negeri.
45
LANGKAH‐LANGKAH STRATEGIS LANGKAH‐ UNTUK M UNTUK MENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN
46
Strategi Pengurangan Ketimpangan Akselerasi peningkatan jumlah dan kualitas lembaga pendidikan
dasar dan d d menengah, h lembaga-lembaga l b l b pelatihan l tih kt keterampilan il usaha dan keterampilan kerja di kota-kota di luar Jawa dan di pedesaan Jawa; Mendesain M d pendidikan ddk yang terjangkau k oleh l h masyarakat k dari d jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi, khususnya bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu; Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur di luar Jawa dan di pedesaan Jawa; Peningkatan kualitas dan pemerataan jasa transportasi antarpulau, khususnya antarpulau di luar pulau Jawa; Peningkatan kapasitas industri perikanan nasional melalui pengamanan kekayaan laut dan pemberdayaan industri perikanan (bandingkan dengan Thailand dari segi potensi dan produksi);
47
Peningkatan
kapasitas dan kualitas industri IT (teknologi informasi) d multimedia; dan l d Peningkatan kapasitas dan kualitas industri bahan logam berbasis industri kecil di Kalimantan dan p pulau lain di luar JJawa;; Peningkatan kapasitas dan kualitas industri jasa kemasan, termasuk untuk produk-produk agribisnis berbasis industri rumah tangga; Peningkatan P i k k kapasitas i d dan k li kualitas i d industri i makanan k b b i berbasis industri rumah tangga; Mendorong g p pihak swasta untuk memasuki industri-industri yyangg menghasilkan multiplier effect besar yang tidak mampu diusahakan oleh industri menengah dan industri kecil. Rekonstruksi atas struktur pajak di Indonesia, Indonesia di mana tarif pajak diubah menjadi progesif, sehingga ketimpangan pendapatan dapat direduksi.
48
Strategi Menuju Kemandirian dan Stabilitas Fiskal Struktur belanja negara memberikan porsi yang lebih banyak
kkepada d biaya b pembangunan, b b k belanja bukan b l rutin pegawai. Sumber pembiayaan defisit anggaran diharapkan bukan berasal dari utang luar negeri (terutama lembaga multilateral), multilateral) tetapi diutamakan dari sumber domestik Penyerapan anggaran harus diupayakan proporsional berdasarkan pembagian b waktu k sehingga h tidak d k menumpukk pada d triwulan l terakhir (seperti yang selama ini terjadi) Terwujudnya sistem akuntansi pemerintahan yang lebih mementingkan fungsi daripada administrasi, sehingga pada satu sisi realisasi belanja anggaran (baik pusat maupun daerah) tidak terbebani b b i oleh l h prosedur d akuntansi k i dan d di sisi i i lain l i pendapatan d negara dapat dicatat secara transaparan.
49
Strategi Kelembagaan dan Kebijakan Khusus Perjelas dan pertegas isi Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 hasil
Amandemen Keempat; Keempat Revisi Pasal 31 ayat (4) menjadi, “Negara memprioritaskan belanja anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi industri dan memajukan ilmu pengetahuan pengetahuan”;; Berikan kewenangan yang jelas bagi Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis di Ibu kota negara; Berikan kewenangan yang jelas bagi seorang Gubernur atas nama Pemerintah untuk menyetujui atau tidak menyetujui dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis di ibu kota Provinsi; Lakukan revisi terhadap Undang-undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025; Buat kriteria wajib pengisian jabatan menteri-menteri terkait program Menuju Indonesia 2033 (Misalnya, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, wajib diserahkan kepada orang yang ahli dan cakap di bidangnya, bukan semata sematamata jabatan hasil transaksi politik dan bagi-bagi kursi);
50
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas harus juga memiliki
kewenangan mengendalikan pembangunan nasional; Kementerian Komunikasi dan Informatika harus memiliki program khusus untuk mempebaiki citra buruk Indonesia di mata masyarakat internasional akibat Peristiwa Sambas, Peristiwa Mei 1998, Bom Kedubes Australia, Hotel JW Marriot dan Bom Bali; Kementerian Komunikasi dan Informasi harus memiliki program menyeimbangkan informasi pasar yang asimetris, terutama untuk pasar komoditas-komoditas yang menjadi konsumsi masyarakat banyak; Promosi jabatan struktural dan fungsional di lembaga pemerintahan dan perguruan tinggi negerii menuju j jabatan j b t struktural t kt l maupun fungsional f i l tertinggi t ti i harus h memasukkan kk kriteria k it i “telah mengabdi di salah satu daerah di luar Jawa dan di luar daerah asal tugas tetap, sekurang-kurangnya dalam waktu tertentu secara berturut-turut atau selama sekian tahun secara tidak berturut-turut. (Misalnya, untuk menjadi Professor di UI, IPB, ITB, UGM, U i seorang dosen Unair, d h harus pernah h menetap t dan d mengajar j di salah l h satu t unversitas it di luar l Jawa untuk jangka waktu tertentu. Pola serupa diberlakukan bagi orang yang akan menduduk jabatan struktural aselon I dan II); Tanam dan perkuat nilai-nilai kewirausahaan dan etika usaha di kalangan peserta didik sejakk dini; d Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Latihan Keterampilan Wirausaha (BLKW) dengan melibatkan kalangan profesional dan pengusaha yang sudah berhasil;
51
Perkiraan Biaya P i d h Ibukota Pemindahan Ib k t Baru B
52
53
54
Tahapan‐tahapan Menjadikan Indonesia Tahapan‐ Indonesia Tumbuh Berkeadilan dan Berkelanjutan Hingga Tahun 2033
55
Usaha dan Pencapaian Usaha dan Pembangunan kota, pembangunan antarkota, pembangunan
pedesaan Jawa, dan pembanguan luar Jawa yang memperhatikan beban lingkungan dan tekanan penduduk; Pembangunan P b struktur k sosial i l dan d pembangunan b perilaku il k sosial i l yang menghitung biaya dan manfaat agregat bagi perekonomian; Penataan antarsektor pelayanan publik yang menghilangkan ego sektoral; Pembangunan kualitas pekerja industri dan jasa; Keputusan politik tertuang di dalam beberapa undang-undang, yakni: UU Pedesaan; UU Perkotaan dan Pemukiman, dan b b beberapa P t Peraturan P Pemerintah i t h dan d K t Keputusan P Pemerintah i t h di bidang pendidikan, usaha pedesaan, dan sebagainya.
56
2013 Lahir
keputusan politik dan konsensus nasional untuk pembangunan b yang hemat h l h lahan d dan mengoptimalkan lk l h lahan pertanian: dimulai pembaruan kota-kota besar di Jawa & pembangunan kota kota-kota kota baru di luar Jawa; Konsep pembangunan perkotaan yang lintas sektor dan terpadu serta berkeadilan siap disosialisasikan; Gagasan G pemindahan i d h Ibukota Ib k t Negara N RI ke k luar l J Jawa di d i disadari sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota-kota besar di Jawa; Persiapan dan rencana teknis membangun Ibukota baru di luar Jawa tuntas; Paradigma membangun kota-kota di Jawa berubah menjadi “Menata untuk pertumbuhan yang berkualitas”; Indonesia memiliki Undang-undang Perkotaan dengan misi mewujudkan dk pertumbuhan b h ekonomi k yang berkualitas; b k l
57
2018 Kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang, Surabaya,
berkurang 50% karena perubahan sistem hunian dan sistem transportasi; Kawasan Sabuk Kapuas mulai hidup; Infrastruktur Kota-kota Baru di Belitung, Kaltim & Indonesia Timur lainnya sudah terpasang; terpasang Tingkat kerusakan lingkungan dan gangguan keseimbangan ekosistem mulai menurun; S kt non-pertanian Sektor t i di pedesaan d J Jawa meningkat i k t 300% dari d i tahun t h 2010; 2010 30% uang nasional beredar di pedesaan; Sarana dan SDM pendidik di pedesaan setara dengan di perkotaan; T Tiap k kecamatan d daerah di d h kabupaten k b memiliki l k minimall 1 SMA & SMK unggulan; 30% warga kota mulai tinggal di rumah susun; Sektor k pengolahan l h & jasa mulai l bergerak b k di d daerah-daerag d hd yang sebelumnya b l hidup dari penjualan bahan mentah; Produktivitas tenaga kerja Indonesia sudah mencapai angka 80% dari Korea S l Selatan;
58
2023 Ekonomi Indonesia sudah berbasis industri dan jasa dan dengan
wilayah l h basis b yang menyebar b ke k luar l J Jawa, dd k didukung k kemandirian d pangan. Ibukota Negara RI yang baru dengan sistem hunian dominan berupa rumah susun di kota, kota dan 15 kota baru dengan penduduk masing-masing sekitar 1,2 juta jiwa di luar Jawa sudah terwujud; j Masyarakat kota mulai hidup berdasarkan komunitas-komunitas kewargaan karena fasos dan fasum berfungsi secara efektif; 50 desa d di d luar l J Jawa b b h menjadi berubah d kota-kota k k kecil; k l 10 universitas di luar Jawa memiliki kualitas setara dengan perguruan tinggi utama di Jawa; Kongesti lalu lintas udara dan laut di Jakarta berkurang; Transportasi dalam kota dan antarkota sudah efisien.
59
2028 Masyarakat sudah merasa aman dan nyaman karena sistem dan
struktur k sosiall makin k harmonis h d dan makin k jauh h dari d potensi disintegrasi sosial dan wilayah serta merasakan kualitas lingkungan membaik; Masyarakat perkotaan hidup dalam perekonomian kota yang efisien karena tata ruang, g sistem hunian, sistem transportasi p dan lain-lain, terintegrasi dalam prinsip efisiensi dan ramah lingkungan; Hunian H h hemat l h makin lahan k mendominasi d b bentuk k hunian: h 80% warga kota tinggal di rumah susun & 50% warga desa tinggal di rumah bertingkat dua dan tiga; Tidak ada lahan kosong yang terlantar;
60
2033 Indonesia memiliki sistem ekonomi yyangg kokoh karena rasio penduduk yang berstatus sebagai investor terhadap total jjumlah p penduduk mencapai p 40%;; Hampir setiap wilayah memiliki kota kebanggaan; Peningkatan g kesejahteraan j merata karena ekonomi masyarakat lapisan menengah bawah sudah efisien; Perekonomian rumah tangga gg mayoritas y masyarakat y tidak mudah diguncang oleh gejolak global karena kepemilikan kekayaan y lebih menyebar y dan kemandirian dan ketahanan pangan sudah kokoh;
61
62
BIODATA TIM PERANCANG
63
64
ANDRINOF A. CHANIAGO lahir di Padang, 3 November 1962. Saat ini bekerja sebagai Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI, UI untuk mata kuliah-mata kuliah: Ekonomi-Politik pada Program S1 dan S2; Politik Perkotaan pada Program Sarjana Ekstensi, dan Isu-isu Politik Dalam Kebijakan Publik pada Program S2 FISIP UI. Selain itu, penulis juga menjadi Senior Fellow The Habibie Center . Bersama beberapa B b b peneliti li i mendirikan di ik Center C f Indonesian for I d i Regional R i l and d Urban Ub Studies (CIRUS) pada tahun 1999, dan mendirikan CIRUS Surveyors Group (CSG) pada 2008. Saat mahasiswa pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP UI. Juga pernah aktif pada beberapa organisasi sosial (nonprofit), (nonprofit) yakni sebagai Anggota Dewan Redaksi Jurnal Galang, (jurnal pemikiran tentang penggalangan dana sosial atau filantrofi); dan menjadi Ketua III Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI); Menyelesaikan S-1 dari Jurusan Ilmu Politik, FISIP UI, dan S2 (Magister)) dari Program Magister Perencanaan dan d Kebijakan b k Publik bl k dari d FE UI, serta Diploma l The h Nationall Development l Courses dari d Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan, (2004); Mengkuti Short Courses dan Training, antara lain, (1) Economic Globalization, di Wuhan, China, 2007; (2) Taiwan Economic Development and Planning, di Taipei, Taiwan, 2006; (3) Sustainable Urban Development di Touyuan City, Taiwan, 2004; dan (4) Conflict Mediation di Oslo dan Troms O, Mediation, O Norwegia, Norwegia 2003. 2003 Menulis buku berjudul, berjudul Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Akar Krisis Indonesia (LP3ES, Jakarta, 2001), dan sejumlah tulisan pada buku, jurnal dan media massa.
64
AHMAD ERANI YUSTIKA lahir di Ponorogo, 22 Maret 1973. Menyelesaikan gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 1996. Setelah lulus aktif memublikasikan tulisan di berbagai media massa dan jurnal ilmiah. Pada tahun 2001 menuntaskan studi postgraduate (MSc.) dan tahun 2005 menyelesaikan studi doktoral, doktoral semuanya di University of Göttingen (George-August Univesitat Göttingen) Jerman dengan spesialisasi ekonomi kelembagaan. Buku yang pernah diterbitkan antara lain: Perspektif Baru Pembangunan Indonesia: Catatan Kritis terhadap Isu Isu-Isu Isu Aktual (Brawijaya University Press dan P3BE, Malang, 1997); Industrialisasi Pinggiran (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000); Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia (PT Grasindo, Jakarta, 2002); Economic Analysis of Small Farm Households (Brawijaya Univesity Press, Malang, 2003); Negara vs Kaum Miskin (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003); Transaction Cost Economic of the Sugar Industry in Indonesia (Wissenschafttsverlag Vauk Kiel KG, Germany, 2005). Selain itu, juga menjadi editor buku: Emansipasi Kebijakan Lokal: Ekonomi dan Bisnis Paskasentralisasi Pembangunan (Bayumedia, Malang, 2003); Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan (Bayumedia, Malang, 2005); dan Menjinakkan Liberalisme: Revitalisasi Sektor Pertanian dan Kehutanan ((Pustaka Pelajar, j , Yogyakarta, gy , 2005). ) Sejak tahun 1997 bekerja sebagai dosen di kampus almamater dan pernah menjabat sebagai sebagai Direktur Eksekutif ECORIST (The Economic Reform Institute). Pada tahun 2006 terpilih sebagai Dosen Berprestasi I (Teladan I) Universitas Brawijaya. Sekarang menjabat sebagai Direktur Utama INDEF.
65
MOHAMMAD JEHANSYAH SIREGAR dikenal dengan Jehan Siregar sejak tahun 1995 hingga gg sekarangg menjadi j staf p pengajar g j dan p peneliti di Kelompok p Keahlian Perumahan dan Permukiman, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung (KKPP, SAPPK ITB). Setelah menamatkan Sarjana Arsitektur di ITB tahun 1995, di tempat yang sama J h Jehan mendapatkan d p tk M gi t di alur Magister l studi t di Perumahan P h d dan P Permukiman ki p d pada tahun 1999, hingga kemudian memperoleh gelar Ph.D pada 2006 di bidang Perencanaan Kota dari The University of Tokyo, Jepang. Konsistensi di bidang perumahan dan permukiman terlihat dari fokus studi sejak tingkat sarjana, yaitu Studio Tugas Akhir berjudulAplikasi Konsep Support dalam Desain Rumah Susun Sederhana, Tesis berjudul Model Perumahan untuk Keluarga Muda Kelas Menengah Perkotaan, dan Disertasi di bidang kebijakan perumahan berjudul Identifying Policy Networks in the Development of Indonesian Housing Policy. Selain S l i mengajar j di Program P S j Sarjana A it kt dan Arsitektur d Magister M i t Perumahan P h dan d Permukiman P ki ITB sejak ITB, j k tahun t h 1993 Jehan Siregar sudah terlibat dalam berbagai kegiatan pendampingan masyarakat, terutama di kawasan Kota Bandung dan Jawa Barat. Antara 1997 hingga 2002 sebagian besar kegiatannya ada di Lembaga Pengakbdian Masyarakat ITB. Sejak tahun 2001 terlibat dalam berbagai kegiatan di Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum, di Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun 2005, di Direktorat Perumahan Bappenas, dan di UN-Habitat Jakarta sejak tahun 2007. Beberapa karya yang dihasilkan di antaranya adalah RPJM Perumahan dan Permukiman 2000-2004, Rencana Pembangunan Rusunawa 2000-2004, dan berbagai makalah di bidang perumahan, permukiman, pengembangan komunitas, pertanahan dan penataan ruang
66
TATA MUSTASYA menyelesaikan pendidikan pascasarjana (Master of Arts) bidangg Manajemen j Pembangunan g di Universityy of Turin and ITC-ILO (2009) dan sarjana bidang Ekonomi Pembangunan, FE UI (2001). Sejak lulus UI, ia bergelut di bidang riset, analisa, dan advokasi kebijakan dengan konsentrasi politik dan pembangunan. Dalam kurun yang sama, ia menjadi editor freelance dan penulisa kolom di beberapa media nasional, seperti Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia d Sinar dan Si a Harapan. Ha apa Pengalamannya di dunia riset antara lain: Policy and Advocacy Officer Oxfam Great Britain-Indonesia (2007-2009); Analyst/Researcher The Indonesian Institute, Center for Public Policyy Research (2005-2007);; Researcher The Habibie Center (2004), Researcher and Community Development Officer Indonesian Partnership on Local Governance Initiatives (2002-2003). Pengalaman lainnya adalah Country Lead, Biofuels Advocacy and Media Campaign, Oxfam International in Indonesia 2008-2009 dan Lead, Monitoring, Evaluation and Learning-Oxfam GB in Indonesia, Media, Advocacy and Communications Team (20072009). Selain itu, ia aktif mengikuti berbagai konferensi dan seminar, baik sebagai peserta maupun pembicara, misalnya: kontributor “International Institute for Environment and Development (IIED) Regional Advisory Panel Meeting Meeting”, Bangkok, Bangkok Thailand (2008), (2008) peserta aktif “Poverty Poverty Footprint Workshop Workshop”, Bangkok, Thailand (2008), utusan “Asian Forum on Corporate Social Responsibility”, Ho Chi Minh City Vietnam (2007), pembicara dan utusan “Roundtable on Sustainable Biofuels for Asia Outreach”, Shanghai, China (2007), dan utusan Oxfam International Policy and Lobby Team “Conference of Parties for Climate Change, Bali, Indonesia (2007).
67
LAMPIRAN: Visi Indonesia 2033 d l dalam B it Media Massa Berita M di M
68
KILAS KEGIATAN
Peluncuran VISI INDONESIA 2033 VISI INDONESIA 2033
Uji Publik Visi Masa Depan Caleg Aktivias
Konferensi Pers 2009
Diskusi dengan NGO di Jawa Timur
Diskusi dengan Masyarakat di Jawa Tengah
Diskusi dengan Wartawan di Pinggir Sungai Kapuas
