Jurnal Administrasi Publik
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Corporate Social Responsibility (CSR) Di PT. Nusa Halmahera Minerals DENIS GUMURU. The role of region government to increase accupation corporate social responsibility (CSR) at PT. Nusa Halmahera Minerals. (unaer guiaance Drs. J. Mandey, MSi and Dra. Telly Sondakh, MSi)) ABSTRAK In this research writer to use descriptive research with quantitative approach. The method of researching is, manner to gather data with to use technic datacollecting and data collecting instrument. In this relation, sometimes are based on the criteria or certain consideration and this research dating using primet data in cuesioner form. In accordance with position, tash and function mining and energy department is an element region of government implementer. The hook with development policy CSR program in this research, variable to search connet with relevan components. With actions mining and energy department to include direction technic target and stategy from all leinds of step to a chieve certain target. Region government part and public participation very influential to occupation corporate social responsibility/CSR PT. Nusa Halmahera Minerals. Region government part in this case mining and energy department effarting to increase occupation corporate social responsibility/CSR in pass particular programs performed more it development, the meaning is CSR program has given the big contribution for government and mine cirele public and that awn company. Keyword : The role of region government, corporate social responsibility Mengingat keberadaan dan demi
PENDAHULUAN
menjaga
A. Latar Belakang Pelaksanaan
tertip
Daerah
pemerintahan yang baik dan efisien,
memasuki era baru setelah adanya revisi
maka kekuasaan Negara tentu tidak dapat
terhadap Undang-Undang No. 22 tahun
dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan
1999 menjadi undang-undang No. 32
saja. Beberapa urusan yang telah dapat
tahun
dan lebih tepat diurus sendiri oleh daerah
Daerah
2004 dan
Otonomi
penyelenggara
Tentang
Pemerintahan
Perimbangan
untuk
dan bersifat khas daerah, sudah tentu
melaksankan Ketentuan Undang-Undang
akan lebih efektif dan memberikan hasil
No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan
guna yang lebih baik bila dipercayakan
Mineral dan Batubara, perlu menetapkan
kepada masing-masing daerah untuk
Peraturan Pemerintah tentang Wilayah
mengurusnya, dibandingkan jika urusan
Pertambangan. Dengan prinsip-prinsip
tersebut masih ditangani oleh pemerintah
otonomi sebagai pijakan dan arah dalam
pusat. Apalagi bila dilandasi dengan
pelaksanaan otonomi daerah.
pemikiran
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
bahwa
tidak
selamanya
Jurnal Administrasi Publik
pemerintah pusat akan mengetahui secara
dipergunakan
persis
kemakmuran rakyat.
dan
sampai
sekecil-kecilnya
untuk
sebesar-besar
kebutuhan masyarakat daerah, meskipun
Mengingat mineral dan batubara
dapat mengetahuinya tidak akan mampu
sebagai kekayaan alam yang terkandung
memberikan pelayanan dan memenuhi
di dalam bumi merupakan sumber daya
kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada
alam
setiap daerah.
pengelolaannya
Senada dengan pemikiran diatas,
yang
tak
terbaruhkan,
perlu
dilakukan
seoptimal mungkin, efisien, transparan,
The Liang Gie, (1968 : 38). menyatakan
berkelanjutan
“bahwa alasan mengadakan pemerintahan
lingkungan,
daerah
untuk
memperoleh manfaat sebesar-besar bagi
mencapai suatu yang efisien”. Apa yang
kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.
diangap lebih doelmatig untuk diurus
Guna memenuhi ketentuan pasal
adalah
oleh
semata-mata
pemerintah
dan serta
bewawasan
berkeadilan
agar
setempat,
33 ayat 3 UUD 1945 tersebut, telah
pengurusannya diserahkan pada daerah.
diterbitkan Undang-Undang Minerba No.
Hal-hal yang lebih tepat diurus oleh
4
pemerintah pusat, tetap diurus oleh
Ketentuan
pemerintah pusat yang bersangkutan.
Undang-Undang tersebut selama lebih
Oleh karena itu penjabaran kekuasaan
kurang
haruslah dijalankan secara efektif untuk
berlakunya
mencapai cita-cita dan tujuan akhir
sumbangan
Negara sebagaimana disebutkan dalam
pembangunan nasional.
tahun
pembukaan UUD 1945. Ketetapan
2009
tentang
Pokok
empat
Ketentuan-
Pertambangan.
dasawarsa
telah
dapat
yang
sejak
memberikan
penting
bagi
Kabupaten Halmahera Utara yang
MPR-RI
Nomor
terletak di bagian daratan yang menjorok
tentang
ke laut (semananjung) Utara Pulau
daerah;
Halmahera, memiliki Potensi Budaya dan
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan
Kekayaan Alam yang menjadi modal
sumber daya nasional yang berkeadilan;
utama
serta UUD 1945 Pasal 33 ayat 3
melalui sektor pertambangan di daerah
menegaskan
ini.
XV/MPR-RI/1998 penyelenggaraan
otonomi
bahwa
bumi,
air,
dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dalam
kesejahteraan
Kawasan Halmahera Utara,
pesisir
rakyat
Kabupaten
terutama kawasan
pesisir Teluk Kao memiliki kekayaan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Administrasi Publik
sumberdaya hayati dan non-hayati yang
ha. dan merupakan satu kebanggaan bagi
cukup
dan
PT. Nusa Halmahera Minerals yang telah
tersebut
mengemban tugas Negara mendatangkan
tinggi.
Keanekaragaman
kekayaan
sumberdaya
memberikan
manfaat
ekonomi
yang
dan
hasil
besar
bagi
Pemerintah Daerah melalui kewajiban
dan
membayar pajak dan non pajak yang
Berbagai biota
kemudian digunakan bagi pembangunan
sangat
kesejahteraan
masyarakat
keberlanjutan laut
ekologis
usaha.
berkembang di kawasan tersebut,
dan
sumberdaya
potensi
ikan
ekonomis
Pemerintah
Pusat
dan
Daerah dan Masyarakat.
antara lain: Mangrove, Terumbu Karang, Lamun,
bagi
Menyadari
akan
timbulnya
beberapa
dampak berupa wilayah yang mengalami
penting
penipisan sumber daya/sumber dana bagi
seperti: Ikan Teri, Teripang, dan Cumi-
pembiayaan
cumi.
Potensi sumberdaya ikan yang
berkelanjutan saat berakhirnya kegiatan
terdapat di wilayah perairan Teluk Kao
penambangan, sejak awal PT. Nusa
merupakan sumber mata pencarian utama
Halmahera Minerals (PT. NHM) telah
bagi masyarakat nelayan yang menetap
mengambil inisiatif mengalokasikan dana
di
Kawasan
kepedulian (ComDev) bagi masyarakat
tersebut menjadi wilayah penangkapan
lokal, diluar dana kewajiban perusahaan
dan budidaya ikan yang cukup potensial
seperti pajak dan non-pajak.
sepanjang
Teluk
Kao.
bagi masyarakat yang ada di sekitar. Selain sumberdaya hayati laut, kawasan
Teluk
Kao
juga
memiliki
kekayaan sumberdaya non hayati yang
pembangunan
ekonomi
Penggunaan dana ComDev pada PT.
NHM
ke
depan
harus
secara
masyarakat
untuk
sistematis tertuju pada: 1) Pemberdayaan
terdiri dari berbagai jenis mineral bahan
meningkatkan berbagai kemampuan
tambang, yang memiliki nilai ekonomi
yang dapat menumbuhkan partisipasi
tinggi,
masyarakat lokal;
terutama
emas
dan
perak.
Besarnya potensi emas di kawasan
2) Melanjutkan
program
Community
tersebut menjadi daya tarik berbagai
Development (ComDev) yang telah
pihak untuk mengeksploitasi baik secara
berjalan
legal maupun ilegal.
untuk
Mineral tersebut
secara “mendukung”
terpilih program-
telah dieksploitasi sejak tahun 1998 oleh
program pemerintah dalam bidang:
PT. Nusa Halmahera Mineral (PT. NHM)
Pendidikan,
dengan luas wilayah tambang 1.672.968 Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Kesehatan,
dan
Jurnal Administrasi Publik
Prasarana/Sarana
Wilayah
yang
strategis, dan;
berkelanjutan, sehingga perekonomian masyarakat tetap berlanjut setelah pasca
3) Pengembangan
ekonomi
berkelanjutan melalui pengembangan
tambang. Biasanya
Program
Corporate
komoditas unggulan lokal berbasis
Social Responsibility/CSR ini didasarkan
kemampuan
pada prinsip inti:
serapan
masyarakat
lokal.
1) Berkesinambungan; bertujuan untuk
Beberapa
besarnya
atau
diberikan
pihak
mandiri dan menciptakan manfaat
perusahaan terhadap masyarakat memang
yang berkelanjutan melampaui usia
belum ada ketentuan yang baku, sebagai
tambang.
prosentase
yang
contoh PT. Nusa Halmahera Minerals
menciptakan
2) Kemitraan;
masyarakat
yang
menekankan
pada
mulai tahun 2007, telah disepakati oleh
konsultasi aktif, kolaborasi, kemitraan
Manajemen
dengan
Perusahan
untuk
masyarakat,
pemerintah,
mengalokasikan anggaran sebesar 1%
Lembaga Swadaya Masyarakat, dan
dari penerimaan kotor PT. NHM yang
lembaga lokal lainnya.
akan tergantung kepada jumlah produksi dan harga.
3) Teknologi
Tepat
Guna;
mengembangkan teknologi tepat guna
Untuk
menghindari
kegagalan
yang
sesuai
dengan
kebutuhan
Pasca Tambang, PT. NHM melakukan
masyarakat, dan dapat dioperasikan
pendekatan baru dalam bentuk Corporate
serta dijalankan oleh masyarakat
Social
setempat.
Responsibility/CSR
merupakan bagi
yang
kontribusi
perusahaan
pembangunan
ekonomi
berkelanjutan,
terbaik
dalam
program
orang-
pengembangan masyarakat termasuk
orang lokal, bekerja sama dengan tokoh-
dalam melakukan analisis, desain,
tokoh lokal, masyarakat dan kondisi
implementasi dan evaluasi program.
sosial
lokal
mempekerjakan
4) Praktik Terbaik; menerapkan praktik
yang
berujung
pada
5) Kontribusi
Masyarakat;
peningkatan kualitas hidup masyarakat
membutuhkan
lingkar tambang yang secara bersamaan
keterlibatan
memberi
pemerintah untuk semua kegiatan
keuntungan
baik
bagi
perusahaan (operasi yang bebas dari gangguan) maupun bagi pembangunan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
untuk
kontribusi masyarakat
memastikan
dan dan/atau
adanya
rasa
Jurnal Administrasi Publik
memiliki
dan
tercapainya
kesinambungan program. Bersama
APBD. Untuk itu PT. NHM akan mendahulukan pemberdayaan masyarakat
Pemerintah
Daerah
(empowerment),
dimana
Halmahera Utara dan masyarakat sekitar
masyarakat
operasi tambang, PT. Nusa Halmahera
berperan aktif dalam pengolahan sumber
Minerals
untuk
daya alam yang ada disekitarnya untuk
Corporate
memenuhi kebutuhan hidup, mampu
tersebut,
mandiri dan meningkatkan penghasilan
juga
telah
mengembangkan Social
sepakat
Program
Responsibility/CSR
dengan
penekanan
Mengembangkan
pada:
program-program
“Pemberdayaan Meneruskan
tanpa
lingkar
anggota
bergantung
tambang
pada
turut
perusahaan
maupun pemerintah.
Masyarakat”;
Berdasarkan hasil penelitian yang
program-program
dilakukan pada PT. Nusa Halmahera
“ComDev” terpilih sebagai pelengkap
Minerals
dari
Utara (khususnya bagi
program-program
CSR
dan;
dan
Kabupaten
Halmahera “Masyarakat
program-program
Lingkar Tambang” di Kecamatan Kao),
“Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan
bahwa lewat pengembangan program-
(PEB)” berbasis “Komoditas Unggulan
program
dan Kebutuhan Lokal”.
Responsibility/CSR yang telah dilakukan
Mengembangkan
Untuk ketepatan dan efektivitas
belum
Corporate
memberikan
pengaruh
signifikan,
Minerals akan melibatkan “pihak luar”
memberikan kontribusi yang besar bagi
(lembaga-lembaga
Pemerintah dan Masyarakat (khususnya
berpengalaman
dalam:
yang
Pemberdayaan
artian
yang
program CSR, PT. Nusa Halmahera
resmi)
dalam
Social
belum
bagi “Masyarakat Lingkar Tambang”).
Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan
(PEB)
bagi
wilayah-
METODOLOGI PENELITIAN
wilayah lingkar tambang/sekitar wilayah
A. Jenis Penelitian
operasi tambang. Keberhasilan program
Dalam
penelitian
menggunakan
Metode
Corporate
Social
Responsibility/CSR
ini
penulis
Penelitian
juga sangat ditentukan oleh partisipasi
Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif.
dan kontribusi masyarakat, dan peran
Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat
Pemerintah
konstruktivisme yang berasumsi bahwa
Daerah
dalam
membina
saling dukung (sinergi) antara program-
kenyataan
itu
program CSR dan program-program
interaktif
dan
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
berdimensi suatu
jamak,
pertukaran
Jurnal Administrasi Publik
pengalaman
sosial
yang
Kepala Bagian Penyusunan Program, 5
diinterprestasikan oleh individu-individu.
orang
Penelitian
untuk
pemerintahan daerah, 5 orang Tokoh
memahami fenomena-fenomena social
Masyarakat, dan 5 orang masyarakat
dari
lingkar
kualitatif
sudut
Partisipan diajak
ditujukan
perspektif
adalah
partisipan.
orang-orang
berwawancara,
sebagai
unsur
tambang,
penyelenggara
serta
5
orang
yang
Staf/Karyawan sukarela PT. NHM. Jadi
diobservasi,
jumlah sampel keseluruhan adalah 25
diminta memberikan data, pendapat,
orang.
pemikiran, persepsinya
D. Fokus Penelitian
(Sukmadinata,
2006:94).
Dalam
penelitian
ini
yang
menjadi fokus penelitian adalah:
B. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini yaitu pada
1) Bagaimana mekanisme pengawasan
PT. Nusa Halmahera Minerals dan
dan atau peran dari Pemerintah
Kabupaten Halmahera Utara (khususnya
Daerah sehingga ada kesungguhan
bagi “Masyarakat Lingkar Tambang) di
dalam
Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera
meningkatkan
Utara.
Social Responsibility (CSR);
melaksanakan kinerja
dan Corporate
2) Bagaimana merumuskan berbagai
C. Populasi dan Sampel Populasi adalah keseluruhan unit
parameter obyektif mengenai wujud
yaitu objek yang akan diteliti (Sugiyono,
dari pelaksanaan program CSR yang
2008 : 49). Adapun yang menjadi
tepat, dan;
populasi penelitian ini adalah seluruh
3) Bagaimana bentuk partisipasi aktif
pegawai PT. Nusa Halmahera Minerals di
masyarakat
Kabupaten Halmahera Utara.
bentuk
Sampling atau sampel adalah
dalam dan
dengan
digunakan sebagai sumber data yang
masyarakat.
dalam
penelitian
ini
dengan menggunakan cara-cara tertentu (Sugiono : 49). Sedangkan yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah Direktur Utama PT. NHM, Direktur Produksi PT. NHM, Manager CSR, Bendahara CSR, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
kegiatan
menyangkut program CSR sesuai
bagian yang diambil dari populasi yang
sesungguhnya
jenis
menetapkan
sifat
dan
karakteristik
E. Instrumen Dan Metode Pengumpulan Data Metode penelitian adalah cara mengumpulkan menggunakan
data
dengan
berbagai
teknik
pengumpulan data dan alat pengumpulan data. Pada dasarnya proses Pengumpulan
Jurnal Administrasi Publik
Data dalam penelitian ini mula-mula
menunjang secara teoritis dalam
dilakukan
penulisan ini.
dengan
menentukan
responden/sampel yang akan dijadikan sebagai
subjek
menggunakan
penelitian Teknik
dengan
Pengambilan
Data
sekunder,
sebagai
pendukung dan tambahan atau dokumen-dokumen lain
yang
Sampel Purposif (Purposial Sampling),
berkaitan erat dengan penelitian
sampel ditetapkan secara sengaja oleh
ini yang diperoleh melalui arsip
peneliti. Dalam hubungan ini, biasanya
dan dokumen dari kantor-kantor
berdasarkan
yang terkait.
pada
kriteria
atau
pertimbangan tertentu. Jadi tidak melalui proses
pemilihan
sebagaimana
yang
dilakukan dalam teknik random.
ini
Dalam
menganalisa
data
kualitatif, penulis mengambil langkah-
Proses pengumpulan data dalam penelitian
F. Teknik Analisa Data
dilakukan
dengan
langkah sebagai berikut: 1) Data
yang
telah
diperoleh
di
menggunakan teknik sebagai berikut:
lapangan, dikelompokkan antara data
1) Menyebarkan
terakhir
Kuisioner
pertanyaan)
kepada
(daftar beberapa
responden penelitian/sampel. 2) Wawancara
dan
data
yang
diolah/dianalisis
akan dengan
kemungkinan
ditemukannya
mendalam
(Indept
kekurangan data sehingga diperlukan
dilakukan
untuk
pengumpulan data atau informasi
Interview)
mendapatkan data dari key person
baru.
yang rasa perlu dan mempunyai
2) Data
yang
telah
terkumpul,
kapasitas dalam peningkatan Kinerja
dihubungkan dan dibandingkan satu
CSR
sama lain dengan menggunakan
melalui
program-program
Pengembangan yang dijalankannya. 3) Sebagai
pengakurat
penelitian,
penulis
menggunakan
beberapa
proses
berpikir
secara
rasional,
data-data
analitik, sintetik, kritik dan logis,
juga
dicari persamaan dan perbedaannya.
langkah
Disamping
itu
juga
dicari
dalam penelitian ini, yaitu:
hubungannya dalam suatu hubungan
Melakukan observasi di lokasi
sebab-akibat
atau
penelitian.
yang
dengan
Studi
Kepustakaan,
sebagai
penulis
dalam
referensi Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
satu
meskipun
bukan
sebab-akibat.
ketergantungan yang
dalam
lain, bentuk
Jurnal Administrasi Publik
3) Setelah itu, penulis memberikan
CCC), berdasarkan surat keputusan
interprestasi yang bersifat rasional,
NHM No. 01/CCC/IV/1999 dan terhenti
analitik, sintetik, kritik dan logis
saat adanya konflik horizontal;
mengenai penelitian ini berdasarkan
s/d
Tahun
2003,
oleh PT. NHM karena CCC bubar pada
G. Keterbatasan Penelitian penelitian
2002
pelaksanaan program dilakukan kembali
data yang telah diperoleh.
Dalam
2. Tahun
saat adanya konflik horiszontal.
skripsi
ini
penulis menemukan beberapa kendala
3. Tahun 2004 s/d Tahun 2006 oleh tim teknis
ditingkat
Kabupaten
dan
yang menyebabkan penulisan skribsi ini
Kecamatan yang ditunjuk oleh Bupati
menjadi terbatas, dimana hal tersebut
Halmahera Utara.
disebabkan oleh waktu yaitu penyesuaian
Dari hasil evaluasi pelaksaan
untuk menggali data lebih dalam dengan
program ComDev tahun 2004 s/d 2006
para staf CSR PT. NHM sehingga penulis
yang mengalami ketidak tepatan sasaran
hanya mengambil wawancara dengan
program
Direktur Umum & CSR, juga senior
berdasarkan
Manager CSR. Waktu tersebut juga
Pemerintah Daerah, masyrakat 5 (lima)
menyebabkan wawancara dengan pihak
Kecamatan wilayah operasi tambang dan
eksternal dalam hal ini adalah pihak
PT. NHM, pada tanggal 24 April 2007
NHM sendiri menjadi lebih singkat pula.
dana ComDev disepakati untuk dikelolah
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
kembali oleh PT. NHM.
A. Program CSR Perkembangannya
DAN Dan
Halmahera
Minerals
telah
mengalami berbagai perubahan perilaku yang
dipengaruhi
oleh:
Tahap
Pelaksanaan Proyek, Konflik Horizontal, Sistem Pemerintahan dan Keinginan Masyarakat Lokal yang terbagi dalam: 1. Tahun
1998
s/d
Tahun
2001,
masyarakat
Masyarakat
setempat
(community Consultative Committee = Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
dana,
bertahap tetap
maka antara
kemampuan
didorong
dengan
program-program pengembangan terpilih seperti
ComDev
masyarakat
dan
diikutsertakan
kemudian dalam
Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan (PEB)
seperti
Komoditas
Unggulan
Lokal (KUL) dan Komoditas Kebutuhan Lokal (KKL). 1. Program Pengembangan Terpilih Program Pengembangan Terpilih
Pelaksanaan Program adalah Panitia Konsultasi
alokasi
kesepaktan
Secara
Pelaksanan Program ComDev PT. Nusa
dan
adalah
program
pelengkap
ComDev
sebagai
program-program
APBD
Jurnal Administrasi Publik
seperti; Program Beasiswa, peningkatan
Social Responsibility (Tanggung Jawab
kesejahteraan guru, penjaga sekolah dan
Sosial Perusahaan/CSR) merencanakan
pemagangan untuk sektor pendidikan;
pengembangan KUL antara lain: Kelapa,
Peningkatan Kesejahteraan Bidan Desa,
Ikan, dan Rumput Laut.
kelengkapan
peralatan
medis
untuk
sektor kesehatan; Jalan produksi menuju sentra-sentra
produksi
untuk
2.2 Komoditas (KKL) Bertitik
sektor
transportasi; Petak percontohan usaha
horizontal
pertanian,
setelah
perikanan
dan
peternakan
Pinjaman menengah,
modal
usaha
pendidikan
kecil-
ketrampilan,
pelatihan dan kesempatan sebagai sub-
perdagangan
dan
pembinaan
Ekonomi dan
Pengembangan Masyarakat dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat dalam pengelolaan
KUL
dan
KKL
bagi
Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan (PEP). Program PEP harus bebasis pada KUL yang sudah dikenal dekat oleh
masalah
pelaksanaan
program
horizontal
Program
CSR
di
atas,
mengalami
pemerintah
daerah
dan
partisipasi
masyarakat yang aktif. Beberapa program yang masuk dalam
lingkup
kegiatan
pemerintah
hal ini Dinas Pertambangan dan Energi adalah
seluruh
program
CSR
di
kabupaten Halmahera utara, lebih khusus di 5 (Lima) wilayah (Masyarakat Lingkar Tambang) tersebut di atas dengan menitik beratkan pada 4 (Empat) program CSR yang
mengalami
peningkatan
dan
nantinya dijadikan kegiatan pemerintah daerah untuk masyarakat sekitar operasi
masyarakat. 2.1 Komoditas Unggulan Lokal (KUL) Sebagai
dari
daerah kabupaten Halmahera utara dalam
Usaha Kecil Menengah (UKM). 2. Pengembangan Berkelanjutan (PEP) Pemberdayaan
Lokal
peningkatan dengan adanya pengawasan
kontraktor, supplier, jasa angkutan untuk sektor
tolak
masalah
dikatakan
disektor pertanian;
dan
Kebutuhan
perusahaan
pertambangan yang beroperasi di wilayah Halmahera Utara yang secara geografis memiliki pantai berbaku, pantai berpasir
tambang dan sekitarnya setelah Pasca Tambang, yaitu: Rumput Laut; Singkong; Jagung, dan; Peternakan Sapi IB. B. Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Daerah Melihat
pelaksanaan
program
dan berkoral, teluk kao dan tanaman
pengembangan dari Corporate Social
kelapa, maka PT. Nusa Halmahera
Responsibility/CSR sebelumnya di atas,
Minerals melalui Program Corporate Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Administrasi Publik
dapat dikatakan CSR telah menjadi
operasional
kebutuhan bersama antara Dunia Usaha,
wilayah
Pemerintah,
sekitar
mempengaruhi proses penentuan prioritas
operasi tambang, berdasarkan prinsip
antara pelayanan kepentingan internal
kesukarelaan
dan eksternal perusahaan.
perusahan,
dan
Masyarakat
dan CSR
kemitraan. berperan
Bagi sebagai
Menjembatani
usaha.
cakupan Ini
akan
Faktor perspektif individu juga sangat
spesifik
antara
satu
dengan
itu,
lainnya. Kondisi ini terkait posisi mereka
(Depsos,2005)
sebagai pemanfaat ataupun penerima
memberikan 4 (empat) kriteria acuan
dampak negatif implementasi program
klarifikasi program CSR yakni;
CSR.
1). Norma dan Tata Nilai Masyarakat;
melalui
Department
kebutuhan
operasi
dan
4). Perspektif Individu.
penjamin keberlangsungan dan kegiatan usaha di suatu lokasi.
kegiatan,
Sosial
Keadaan ini dapat dihindari proses
partisipatif
yakni,
Norma dan tata nilai masyarakat
mekanisme bagi penerima manfaat untuk
ini penting dipertimbangkan, mengingat
jaminan kesetaraan dan keberlanjutan
eksistensi dan penerapanya berbeda antar
program CSR.
wilayah dan etnis. Faktor ini harus
Bentuk
dipandang
sebagai
hambatan, perubahan
peluang,
meskipun atau
introduksi
memepertegas sebagai
makna
komitmen
CSR
itu
program
ini
dari
perusahaan
adakalanya
sebagai salah satu muatan dalam pola
sensitif terhadap norma dan tata nilai
bermasyarakat dan pembangunan. Tidak
lokal.
hanya perusahaan, unsur masyarakat dan
2). Hukum dan Peraturan Perundang-
pemerintahpun mengambil peran yang
undangan yang berlaku;
sama dan dengan dasar komitmen yang
Penting
kegiatan
bukan
idealisasi
adanya
pendekatan
sama juga yaitu sukarelawan. Karena
program CSR berdasarkan perundangan
tujuan diadakannya program CSR, yaitu
sektoral jenis industri yang ada di
membantu
Indonesia.
memprogram
3). Praktik Bisnis dan Budaya Perusahan;
kemasyarakatan
Pemerintah
untuk
kegiatan-kegiatan dan
menyiapkan
keragaman
masyarakat untuk mandiri setelah “Pasca
karakteristik praktik bisnis dan budaya
Tambang”. Sedangkan bagi Masyarakat
yang spesifik, antara lain jenis usaha,
Sendiri yaitu mempunyai pengalaman
skala unit kerja, kinerja keuangan, sejarah
dan
Pertimbangan
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
keterampilan,
karena
setiap
Jurnal Administrasi Publik
dilaksanakannya
program
CSR,
Kebijakan
pengembangan
masyarakat selalu berperan aktif baik
program yang dioperasionalkan dalam
dalam
penelitian ini adalah kebijakan yang
bidang
pertanian
maupun
peternakan.
diambil oleh pemerintah daerah dalam
Dan bagi Pemerintah Daerah yang mempunyai
peran
sebagai
Energi. Identifikasi program kerja dan
fasilitator dalam meransang pertumbuhan
kebijakan program pengembangan CSR
ekonomi dalam konteks pemerintahan
yang dimaksud adalah tindakan-tindakan
daerah yang katalis dalam suatu daerah,
yang dilakukan oleh pemerintah daerah
maka
dalam
gerakan
penting
hal ini oleh Dinas Pertambangan dan
dan
arus
deras
upaya-upaya
pengembangan
pertumbuhan dalam suatu perusahaan,
potensi alam dan budaya di daerah
dalam
hal
ini
program-program berbagai
untuk
menjabarkan
(khususnya kecamatan kao), sehingga
CSR
membutuhkan
menjadi sektor andalan yang dapat
yang
dapat
memberikan kotribusi besar terhadap
berlangsungnya
Pemerintah, Perusahan, maupun daerah
instrument
mempermuda
mekanisme perubahan ke arah yang lebih baik.
itu sendiri. Sesuai dengan kedudukan, tugas
C. Identifikasi Program Kerja Dan Kebijakan Program Pengembangan CSR Kabupaten
Halmahera
Utara
dan fungsi dinas pertambangan dan energi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dalam kaitan dengan kebijakan
memiliki potensi Budaya dan Kekayaan
pengembangan
Alam yang dalam pengembangannya
penelitian ini, variabel yang diteliti
dilaksanakan melalui pendekatan sistem
berkaitan dengan komponen-komponen
yang utuk dan menjadi modal utama
relevan. Dengan tindakan-tindakan dinas
dalam
melalui
pertambangan dan energi yang mencakup
sektor pertambangan di daerah ini. Peran
tujuan sasaran teknik dan strategi dari
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas
berbagai langkah untuk mencapai tujuan
Pertambangan dan Energi terkait dengan
tertentu.
kesejahteraan
rakyat
Identifikasi Program Kerja Corporate Social
Responsibility/CSR
itu
perlu
program
CSR
dalam
Tujuan
dari
pada
Dinas
Pertambangan
Dan
Energi
untuk
diterapkan untuk pengembangan melalui
membuat program kerja adalah agar
masyarakat.
pelaksanaan Peran lebih dimaksimalkan dan lebih terarah kepada sasaran yang
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Administrasi Publik
telah
ditentukan
sebelumnya
sesuai
B. Saran
dengan tugas dan fungsinnya.
Dalam memaksimalkan Peran dari Pemerintah Daerah khususnya melalui
KESIMPULAN DAN SARAN
Pelaksanaan A. Kesimpulan
CSR,
dengan
kerendahan hati disarankan agar :
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan pada bab-bab yang telah dibahas
Program
sebelumnya,
maka
Bagi PT. Nusa Halmahera Minerals agar selalu memberikan motivasi
penulis
terus menerus dan arahan yang lebih
menarik beberapa kesimpulan sebagai
baik
berikut:
tentang
kesadaran
sosial
terhadap lingkungan sekitar kepada
1. Citra perusahaan pertambangan yang
pihak
buruk, yang sering dimunculkan di
Corporate
Social
Responsibility/CSR, karena faktor
media massa, jelas tidak mendukung
Lingkungan
dan
bersifat kontra-produktif terhadap upaya
sangatlah
penting
peningkatan
keberlangsungan suatu perusahan.
kelancaran operasional perusahaan dan
produktivitas
dan
keuntungan. Kini semakin diakui bahwa
masyarakat untuk
Pemerintah Daerah dalam hal ini
perusahaan sebagai pelaku bisnis, tidak
Dinas Pertambangan dan Energi
akan
untuk lebi proaktif dan aktif dalam
bisa
terus
berkembang
jika
menutup mata atau tak mau tahu dengan
menggarap
situasi dan kondisi lingkungan sosial tempat ia hidup.
ini Dinas Pertambangan dan Energi dalam mengupayakan peningkatan kinerja
Corporate
Responsibility/CSR melalui
Social khususnya
program-program
diadakannya
lebih
yang jauh
perkembangannya, artinya program CSR sudah memberikan kontribusi yang besar bagi Pemerintah dan Masyarakat
Lingkar
Tambang,
maupun perusahan itu sendiri. Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
yang
ada
didaerah.
2. Peran Pemerintah Daerah dalam hal
potensi
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan perannya untuk mengembangkan potensi yang ada melalui
Program
Pengembangan
CSR, pertama-tama perlu adanya sosialisasi
yang
tepat
tentang
kesadaran masyarakat akan budaya dan lingkungannya (potensi budaya yang harus dikembangkan) karena mengingat karakter dan cakrawala berpikir masyarakat yang relatif masih cenderung “egois” dan tingkat
Jurnal Administrasi Publik
pendidikannya
masih
belum
Langsung Di Indonesia. Center
memadai.
For Regulatory Research. Sueb Sudono, 2008. Dinamika Hukum
DAFTAR PUSTAKA A. R. Soehoed, 2005. Pertambangan dan
Pemerintahan
Daerah
Sejak
Pembangunan Daerah. Aksara
Kemerdekaan
Sampai
Era
Karunia, Hal 92-97.
Reformasi.
Rudito,
2004.
Sugiono,
2008.
Metode
Penelitian
Corporate Social Responsibility.
Administrasi. Bandung : Alfa Beta
ICSD.
Tim
Redaksi
Tatanusa,
Faisal Sanapiah, 1999. Format – Format
Pertambangan
Penelitian Sosial. Jakarta
Batubara.
Miftah Toha, 1985. Prespektif Perilaku
Tatanusa.
Birokrasi.
FISIPOL
:
1992.
PT.
Undang-Undang
Dasar
Negara
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Balai Pustaka Utama. S,
:
2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Poerwadarminta, 1996. Kamus Umum
Pamudji
Jakarta
dan
Amandemen ke-IV.
Penelitian Terapan. Yogyakarta
Bahasa Indonesia. Jakarta :
Mineral
Republik Indonesia Tahun 1945
Nanawi, Hadari dan Martini, Mimi, 1994.
: Gajah Mada University Press.
2012.
Sumber-sumber lain:
Universitas Gajah Mada.
:
Laksbang Mediatama.
Budimanta, Arief, Adi Prasetijo dan Bambang
Yokyakarta
Kepemimpinan
1967 Tentang Pertambangan Umum.
Pemerintahan Di Indonesia. Jakarta :
BinaAksara.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
Ketetapan MPR Nomor XV/MPR-
Prof. Dr. J. Kaloh, 2009. Kepemimpinan
RI/1998 Tentang Penyelenggaraan
Kepala Daerah. Sinar Grafika.
Otonomi Daerah.
Rajawali
Pers.
M.
Effendy. Penelitian
S,
Singarimbun 1990.
Survei.
&
Metode Jakarta
:
I.B.R,
2005.
Kerangka
Hukum dan Kebijakan Investasi
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. G.PR.09.03 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum tentang
LP3ES. Supancana,
Commonity
Development
Kontrak Pertambangan.
dalam
