PERAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA CABUL PADA ANAK DI POLSEK KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

Mokodompit, Idun. 2013. Peran POLRI Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Pada Anak di Polsek Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

PERAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA CABUL PADA ANAK DI POLSEK KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

IDUN MOKODOMPIT

Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Abstrak Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran POLRI dalam menangani tindak pidana cabul pada anak di Polsek Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana cabul pada anak, dan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang langkah-langkah apa yang ditempuh oleh POLRI untuk tindak pidana cabul pada anak di Polres Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, ditemukan hal-hal sebagai berikut: (1) peran POLRI dalam menangani tindak pidana cabul pada anak secara umum sudah menunjukkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian juga dalam menangani kasus tindak pidana khususnya pada kasus tindak pidana cabul tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan waktu dan sarana dalam menangani setiap kasus yang ada, (2) faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana cabul pada anak, antara lain: kesibukan kerja orang tua, kurangnya pengawasan orang tua, peredaran CD porno, kurangnya iman anak, mengedepankan nafsu, dan pengaruh minuman keras, dan (3) langkahlangkah yang ditempuh oleh polri untuk tindak pidana cabul pada anak adalah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, memberikan perlingdungan kepada saksi dan menjalankan kerja sama dengan masyarakat setempat. Dengan langkahlangkah tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kerja kepolisian dalam menangani kasus pencabulan pada anak.

Kata Kunci: Peran POLRI dan Tindak Pidana Cabul

1


Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow tingkat pelanggaran asusila atau tindak pidana cabul di bawah umur marak terjadi. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Kecamatan Lolak bahwa kasus pencabulan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah sebanyak 12 kasus pencabulan anak di bawah umur. Hal ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian untuk mengatasi hal tersebut, baik dalam menyelasaikan permasalahan secara hukum maupun melakukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah pencabulan di bawah umur. Berdasarkan data di atas, terdapat kecenderungan kasus pencabulan anak di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dalam hal pergaulan, kurangnya sosialisasi pihak kepolisian terhadap kasus tindak pidana khususnya tindak pidana cabul. Untuk itu, diperlukan peran serta pihak kepolian dalam menangani kasus pencabulan di bawah umur, agar pihak korban atau masyarakat percaya akan peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat dalam menangani kasus tindak pidana cabul anak di bawah umur. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran POLRI dalam menangani tindak pidana cabul pada anak di Polsek Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk mengetahui faktorfaktor yang menyebabkan tindak pidana cabul pada anak, dan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang langkah-langkah apa yang ditempuh oleh POLRI untuk tindak pidana cabul pada anak di Polres Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Menurut Le Polak dalam Prasetyo (2011: 2) mengemukakan bahwa Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa bahwa dirinya dihukum. Ini kedengarannya keras,tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun akurannya. Problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya

2


problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan. Sedangkan Defenisi hukum pidana menurut para ahli dalam Prasetyo (2011: 22) yaitu: 1. Mezger:

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

2. Lemaire:

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa pemidanaan, yaitu suatu penderitaan khusus.

3. Pompe:

Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.

Menurut Laminating dan Theo (2009: 1) bahwa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab ke-XIV dari buku ke-II KUHP, yang di dalam wetboek van strafrecht juga isebut sebagai misdrijven tegen de zeden. Ketentuan pidana dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlingungan bagi orangorang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakantindakan asusila atau ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila. Hal ini karena bertentangan dengan padangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi padangan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Moeljnto, 2009: 103) tentang kejatahan terhadap kesusilaan pada pasal 285 yang berbunyi ”Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan

3


pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Sedangkan pada pasal 289 menjelaskan bahwa: barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisisan Negara Republik Indonesia: a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensic serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan

hidup

dari

gangguan

ketertiban

dan/atau

bencana

termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. f. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. g. Membina

ketaatan

diri

warga

masyarakat

terhadaphukum

dan

peraturan perundang-undangan. h. Turut

serta

dalam

pembinaan

hukum

nasional

dan

pembinaan

kesadaranhukum masyarakat. i. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan tehnis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memilki kewenangan kepolisian terbatas. j. Melakukan

pengawasan

terhadap

orang

asing

yang

berada

di

wilayahIndonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4


k. Mewakili

pemerintah

Republik

Indonesia

dalam

organisasi

kepolisianinternasional.

METODE PENELITIAN Untuk memahami dan mengetahui tentang peran POLRI dalam menangani tindak pidana cabul pada anak dan langkah-langkah apakah yang dilakukan dalam kasus pidana cabul, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomologis. Penggunaan metode dengan pendekatan fenomologis dalam penelitian ini di dasarkan pada pandangan calon peneliti untuk berusaha memahami arti peristiwa yang ada kaitannya dengan orang biasa dalam situasi tertentu (Maleong, 2004: 9).Pengambilan data dilakukan dengan cara obserwasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah analisis komponen sial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik analisis data seperti ini, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan. PEMBAHASAN Adapun peran POLRI dalam menangani tindak pidana cabul adalah sebagai berikut: 1. Menangkap pelaku Sebagai penegak hukum, tentunya setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat

polisi

selalu

menunjukkan

perannya

sebagai

pengayom

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi dalam menangani tindak pidana cabul pada anak khususnya dalam menangkap pelaku selalu aktif, hal ini terbukti dengan menangkap pelaku-pelaku yang melakukan cabul pada anak yang terjadi di Kecamatan Lolak semua pelaku sudah ditangkap dan diproses secara hukum. 2. Mencari bukti-bukti

5


Polisi dalam melakukannya perannya sebagai penegak hukum, maka harus selektif. Artinya bahwa sebelum menangkap pelaku tindak pidana cabul polisi sebelum menangkap pelaku harus mencari bukti-bukti kuat untuk menangkap pelaku. Hal ini dilakukan agar polisi tidak semena-mena menangkap pelaku tanpa ada bukti yang kuat. 3. Menyelesaikan secara hukum Setelah mendapatkan bukti yang kuat dan menangkap polisi, maka peran polisi selanjutnya adalah menyelesaikan kasus tersebut secara hukum. Penyelesaian hukum tersebut menyerahkan kasus kepada pengadilan dan mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan pihak kepolisian, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana cabul pada anak, sebagai berikut. 1. Kesibukan kerja orang tua Kesibukan orang tua adakalanya memberikan ruang gerak anak untuk bebas bergaul. Dengan kebebasan bergaul, maka waktu anak untuk pulang di rumah tidak terkontrol, sehingga menimbulkan niat-niat pelaku untuk melakukan tindak pidana cabul. 2. Kurangnya pengawasan orang tua Pada dasarnya pengawasan orang tua dalam keluarga sangat penting, karena dengan pengawasan yang teratur maka aktivitas anak di dalam rumah maupun di luar dapat di ketahui. Jika pengawasan orang tua kurang, maka anak aka bebas bergaul dengan teman-teman lain sehingga kejadian yang tidak diinginkan aklan terjadi seperti pemerkosaan. 3. Peredaran CD porno Dengan maraknya peredaran CD porno yang beredar di masyarakat tentunya berdampak pada niat buruk pelaku untuk melakukan perbuatan cabul pada anak. Banyak kasus pencablan pada anak di sebabkan oleh video porna. 4. Kurangnya iman anak

6


Iman merupakan kunci utama dalam meredam niat jahat seseorang. Jika imannya lemah, maka niat jahat yang setiap orang akan muncul. Hal inilah yang menyebabkan orang melakukan tindaka pidana cabul. 5. Pengaruh minuman keras Minuman keras selalu memberikan dampak negatif pada setiap orang. Orang yang tidak berpikiran jahat akan berubah pikirnnya untuk berbuat jahat setelah mengkonsumsi minumn keras. Hal inilah yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana khusunya pada pecabulan anak. Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak kepolisian Kecamatan Lolak, antara lain: 1. Mengumpulkan bukti-bukti yang kuat Langkah awal yang dilakukan oleh ihak kepolisn dalam menangani tindak pidana cabul adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti kuat. Hal ini dilakukan agar setiap kasus yang ditangani pihak kepolisian tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan bukti-bkti yang kuat, maka setiap kasus yang ada di masyarakat khususnya tindak pidana cabul dapat diatasi. 2. Memberikan perlindungan kepada saksi Biasanya dalam menangani kasus, pihak kepolisian selalu terbengkalai dengan saksi. Adakalanya masyarakat tidak mau memberikan kesaksian terhadap kasus yang dilihatnya, hal ini dikarenakan saksi takut akan ancaman dari pelaku. Olehnya itu, pihak kepolisian selalu memberikan perlindungan kepada saksi dalam setiap kasus khususnya tindak pidana cabul pada anak. 3. Menjalankan kerja sama dengan masyarakat setempat Un tuk menghindari kasus pencabulan pada anak, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pencabulan adalah dengan cara melakukan kerja sama denan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat diketahui oleh pihak kepolisian sehingga setiap tindakan ketahan yang akan terjadi atau dilakukan oleh masyarakat dapat diketahui. Dengan demikian, maka tindakan-tindakan yang melanggar hukum dapat dihindari.

7


SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: 1. Peran POLRI dalam menangani tindak pidana cabul pada anak secara umum sudah menunjukkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian juga dalam menangani kasus tindak pidana khususnya pada kasus tindak pidana cabul tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan waktu dan sarana dalam menangani setiap kasus yang ada. 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana cabul pada anak, antara lain: kesibukan kerja orang tua, kurangnya pengawasan orang tua, peredaran CD porno, kurangnya iman anak, mengedepankan nafsu, dan pengaruh minuman keras. 3.

Langkah-Langkah yang ditempuh oleh polri untuk tindak pidana cabul pada anak

adalah

mengumpulkan

bukti-bukti

yang

kuat,

memberikan

perlingdungan kepada saksi dan menjalankan kerja sama dengan masyarakat setempat. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kerja kepolisian dalam menangani kasus pencabulan pada anak. Dari kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 1. Untuk menangani tindak pidana cabul pada anak, hendaknya pihak kepolisian memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga upaya penanganan tindak tidana cabul pada anak dapat diselesaikan dengan baik. 2. Dalam menghindari tindak pidana cabul pada anak, hendaknya orang tua memberikan perhatian dan mengawasi kegiatan anak baik di rumah maupun di luar rumah. 3. Hendaknya pihak kepolisian melakukan langkah-langkah khusus untuk mengatasi berbagai tindak kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga tidak meresahkan masyarakat setempat..

8


PERAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA CABUL PADA ANAK DI POLSEK KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

JURNAL PENELITIAN

OLEH IDUN MOKODOMPIT NIM. 221 409 009

JURUSAN ILMU HUKUM DAN KEMASYARAKATAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2013

9

PERAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA CABUL PADA ANAK DI POLSEK KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

Recommend Documents