Peran Pemerintah terhadap Industri Kecil dan Menengah di MEA Oleh: Novindra,SP, M.si Pendahuluan Negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN kaya dengan sumberdaya alam.ASEAN juga merupakan emerging market dengan pasar sekitar 500 juta penduduk.Kemudian, ASEAN juga merupakan Counter balance dominasi ekonomi Jepang dan Amerika Serikat. Perdagangan intra dan ekstra ASEAN terus berkembangsehinggatumbuh kesadaran untuk menjaga sentralitas ASEANdalam peta dunia yang semakin mengarah
pada regionalism.Hal-hal
yang
mendorong perwujudanASEAN
Economic Community(AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) antara lain: (1) meningkatkan daya saing dan daya tarik vis a visRepublik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India; (2) meningkatkan kesatuan dan posisi tawar ASEAN dalam rangka perundingan ASEAN+1 (RRT, Korea, Jepang, Australia-NZ, India) danarsitektur regional baru(ASEAN+3/ASEAN+6/ASEAN+8);dan(3)merespon meningkatnya trend regionalism vs multilateralism. Pada KTT ASEAN 2007 di Singapura, AEC Blueprint 2015 disahkan, bersama penandatanganan ASEAN Charter. Terdapat 12 sektor integrasi yang diprioritaskan dalam AEC, yaitu: 7 sektor barang dan 5 sektor jasa-jasa. Sektor tersebut adalah (1) Agro-based products, (2) Air travel, (3) Automotive, (4) EASEAN, (5) Electronics, (6) Fisheries, (7) Healthcare, (8) Rubber-based products, (9) Textiles & apparels, (10) Tourism, (11) Wood-based products, (12) Logistics Services. Berdasarkan kinerja perdagangan Indonesia-ASEAN dan Indonesia-Dunia (Tabel 1), dapat dilihat bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi MEA 2015.Ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN yang paling besar adalah pada tahun 2008, yaitu ekspor ke negaraSingapura dan Thailand.Namun, impor Indonesia dari ASEAN terbesar juga pada tahun 2008, berasal dari Singapura, Malaysia dan Thailand.Nilai ekspor Indonesia ke ASEAN dan Dunia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tertinggi pada tahun 2008.
1
Tabel 1.Kinerja Perdagangan Indonesia-ASEAN dan Indonesia-Dunia 2010 Uraian Ekspor Indonesia (INA) ke ASEAN Impor Indonesia dari ASEAN Neraca Perdagangan (INA ASEAN) Ekspor Indonesia ke Dunia
Impor Indonesia dari Dunia Neraca Perdagangan (INA Dunia)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
10,725.30
12,994.20
15,823.70
18,483.10
22,292.10
27,170.80
24,623.90
16,550.55
7,729.80
11,494.40
17,039.90
19,379.20
23,792.10
40,991.70
27,722.00
18,781.94
2,995.50
1,499.80
-1,216.20
-896.10
-1,500.00
-13,820.90
-3,098.10
-2,231.39
61,058.20
71,584.60
85,660
100,798.60
114,100
137,020.40
116,510.03
72,558.68
32,550.70
46,524.50
57,700.90
61,065.50
74,473.40
129,197.30
96,829.24
62,937.38
28,507.50
25,060.10
27,959.10
39,733.10
39,626.60
7,823.10
19,680.79
9,621.30
(jan-jun)
Sumber: BPS, 2003-2010
2
PermasalahanIndonesia dalam Menghadapi MEA Tingkat daya saing yang belum memuaskan dan iklim investasi yang belum sepenuhnya mendukung kalangan dunia usaha, harus menjadi prioritas masalah yang harus diselesaikan.Juga kesiapan para pelaku usaha di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM)yang merupakan bagian dari sektor UMKM bidang industri, perlu menjadi perhatian serius pemerintah menghadapi persaingan yang ketat dengan pelaku UMKM dan IKM di negara-negara ASEAN lainnya. Banyak para pelaku UMKM dan IKM di daerah-daerah yang belum memahami apa dan seperti apa ASEAN Economic Community (MEA) 2015. Permasalahan umum UMKM dalam menghadapi MEA, yaitu: (1) persaingan yang makin tajam, termasuk dalam memperolehsumber daya, (2) menjaga dan meningkatkan daya saing UMKM sebagai industrikreatif dan inovatif,
(3)
meningkatkan
standar,
desain
dan
kualitas
produk
agar
sesuaiketentuan ASEAN (Misal ISO-26000), (4) diversifikasi output dan stabilitas pendapatan usaha mikro agar tidak “jatuh” ke kelompok masyarakat miskin, (5) meningkatkan pembiayaan
kemampuan yang
ada,
UMKM termasuk
agar
mampumemanfaatkan
dalamkerangka
kerjasama
fasilitas ASEAN.
Adapunpermasalahan khusus yang bersifat sistemik yang menjadi kendala Indonesia maupun UMKM dalam menghadapi MEA (Sumber: Warta Ekonomi No. 26 Tahun XXI,28 Desember 2009-10 Januari 2010 dan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK): 1.
Infrastruktur Jalan-raya 34.000 km, sebagian besar peninggalan jaman Belanda. Jalan tol hanya 1,82% dari total jalan raya; pertumbuhan dalam 1 dekade terakhir hanya 3% per tahun. Neraca listrik PLN defisit 10,95 gigawatt. Rasio panjang jalan dan jumlah pelabuhan adalah 4,5 ribu km/pelabuhan.
2.
Regulasi Masih perlu perbaikan pada indikator (1) starting business, (2) dealing with permits, (3) employing workers, (4) registering property, (5) getting
3
credit,(6) protecting investors, (7) paying taxes, (8) trading across borders, (9)Enforcing contracts, (10) closing business. 3.
Konsumerisme Pertumbuhan ekonomi semakin ditopang oleh konsumsi publik yang secara agregat tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan negara. Perilaku
konsumtif
disebabkan
oleh
tingkat
pendidikan
rendah,
perkembanganIT yang mempengaruhi gaya hidup, iklan yang semakin gencar mendorong kearah konsumsi. 4.
Daya Saing dan Akses Pasar Berdasarkan laporan Global Competitive Report 2012-2014, Indonesia menempati urutan ke-38 dari 148 negara untuk daya saing industri logistik. Adapun data Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di urutan 59 dari 155 negara pada 2012 dan data Trading Economics pada 2013 menempatkan Indonesia di urutan 61 dari 165 negara. Kurang paham akan FTAs – implikasi dan manfaatnya. Aktivitas promosi ekspor terbatas. Penggunaan e-channeldane-commerce belum meluas. Masih ada hambatan non-tarif. Kurang faham akan fasilitas perdagangan prosedurkepabeanan. Tidak ada market intelligence di ASEAN dan luarASEAN. Mahalnya biaya untuk menyesuaikan standar dansertifikasi internasional (seperti: HACCP, GMP, halal, ISO,analisa sertifikasi).
5.
Infrastruktur Teknologi serta Jasa Konsultasi dan informasi Pertumbuhan
jaringan
telepon
per 1.000
orang dan
pemakaian
teleponbergerak per 1.000 orang masih rendah dibanding Malaysia, Singapura dan Thailand. Berdampak pada ketertinggalan pelaku usaha dalam hal akses kepada datadan informasi pasar. Informasi masih belum terpusat. Biaya membuat sistem informasi virtual secarakomprehensif dan terpusat masih mahal. Perlu melatih konselor bisnis.
4
Kurang faham akan tersedianya layanankonsultasi. Perlu pengembangan template standar, misalperencanaan bisnis dan pemasaran bagi UMKM. 6.
Akses Permodalan Data World Bank 2008 menunjukkan bahwa akses pada permodalan masih lebih baik daripada China dan India, namun masih berada di bawah Malaysia, Thailand dan Singapura. Tetapi masalaah utama adalah tingkat suku bunga (Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN), maksudnya tingkat suku bunga yang tinggi bagi UMKM. Bank masih ragu memberikan pinjaman kepada UMKM,khususnya untuk pengusaha pemula dan UKM inovatif. Kewajiban penggunaan jaminan dalam pinjaman. Lembaga jaminan kredit belum ada atau terbatas. Pemeringkat kredit dan sistem informasi kredit tidak ada. Lembaga keuangan non-bank kurang berkembang (sepertiventure capital, angel investment, factoring dan leasing). Sebagian terbesar UMKM tergantung pada lembagakeuangan informal.
7.
Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Salah satu faktor hambatan utama bagi sektor UMKM dan IKM untuk bersaing dalam era pasar bebas adalah kualitas sumberdaya manusia (SDM) pelaku UMKM dan IKM yang secara umum masih rendah.
8.
Teknologi dan inovasi Investasi UMKM untuk R&D masih rendahsehingga produktivitas dan efisiensinyarendah. Dana untuk komersialisasi R&D tidak tersediakarena ketidakpastian permintaan, pasar dancash flow. Apresiasi dan promosi UKM inovatif belumberkembang luas. Mahalnya biaya sertifikasi.
5
Peran Pemerintah dalam Peningkatan Dayasaing UMKM di Era MEA
Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki pelaku UMKM di ASEAN.Indonesia memiliki sekitar 57,9 juta pelaku UMKM. Untuk tingkat ASEAN, sebanyak 96 persen perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor UMKM dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30-57 persen dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 50-98 persen. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan pelaku UMKM yang tinggi.Karena rendahnya pendidikan pelaku UMKM, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi mereka sehubungan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Guna
meningkatkan
kualitas
pelaku
UMKM,
pemerintah
perlu
melaksanakan berbagai pembinaan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun manajerial.Juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk, agar mampu meningkatkan kinerja UMKM untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi.Sektor UMKM yang paling penting untuk dikembangkan dalam menghadapi MEA 2015 adalah industri kreatif dan inovatif, handicraft, home industry, dan teknologi informasi. Pemerintah melalui kerja sama dengan pihak swasta, juga harus berupaya meningkatkan akses dan transfer teknologiinformasi dan komunikasiguna mengembangkan pelaku UMKM inovatif sehingga nantinya mampu bersaing dengan pelaku UMKM asing.Juga bersama pihak swasta,pemerintah membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembanganklaster UMKM untuk peningkatan daya saing. Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor industri kecil menengah (IKM) yang merupakan bagian dari sektor UMKM.UMKM bidang industri memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi
nasional.Pembinaan
ini
diarahkan
agar
IKM
berdaya
saing
global.Penguatan IKM berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa untuk
6
dieskpor.Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan kementerian sehingga faktor penghambat dalam menghadapi MEA dapat diturunkan. Pemerintah juga harus selalu memfasilitasi peran sektor UMKMdalam memperkenalkan produk khas dalam negeri di kancah Internasional termasuk di pasar ASEAN.Sehubungan dengan era MEA, pelaku UMKM membutuhkan payung hukum sebagai perlindungan dalam persaingan di pasar bebas.Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM yang memberikan keadilan, kepastian serta manfaat. Pemerintah juga perlu mengaturtentang fasilitas pendukung bagi pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan. Fasilitas yang akan diberikan baik dari dalam negeri maupun negara anggota ASEAN yang dituju.Bentuk fasilitasi dalam negeri, misalnya pajak dikurangi selama dia bisa ekspor atau membangun industri UMKM ke negara ASEAN tujuan.Selain fasilitas dalam negeri, pemerintah juga harus memfasilitasi pemberian kompensasi dari negara ASEAN tujuan ekspor. Pemerintah juga harus memfasilitasi perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga (seperti: KUR,Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, modal ventura, keuangansyariah, anjak piutang, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia). Optimalisasi UMKM ini tentu tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja, melainkan perlu adanya sinergitas antara unsur pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat (konsumen), swasta (perbankan) serta pengelola UMKM itu sendiri. Jika kemitraan sudah terbangun maka Indonesia akan siap dalam menyambut datangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
7
