PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA PINALING KECAMATAN AMURANG TIMUR
Oleh: Leonardo Laurens Karinda Abstrak Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya atau potensi yang dimiliki, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, sehingga orang atau masyarakat menjadi berdaya, lepas dari ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan. Proses pemberdayaan berawal dari masyarakat yang tidak mampu serta berujung dari aksi pemerintah dalam menjawab ketidak mampuan masyarakat tersebut. Di Desa Pinaling Kecamatang Amurang Timur, masih masyarakat yang berpendapatan dibawah rata-rata hal ini menjadi tantangan pemerintah mengingat telah ada program dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggulangi hal tersebut. Peran pemerintah sangat vital mengingat pemerintah adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan mengenai peran dari pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengangkat masyarakat keluar dari ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan Masyarakat
1
Pendahuluan Ekonomi pedesaan adalah ekonomi tradisional yang dijalankan oleh setiap desa, khususnya di desa Pinaling, 80% profesi masyarakat pada umumnya adalah tani dan masyarakatnya lainnya berprofesi sebagai wirausaha dan pegawai. Dari sebagian besar petani yang ada di desa Pinaling kebanyakan masih berada di tingkat kehidupan menengah kebawah. Desa Pinaling memiliki area perkebunan yang cukup luas, yakni 70% dari semua lahan yang ada sebagian besar di isi dengan tanaman kelapa dan sebagian kecil lahan di isi tanaman cengkih, jagung dan padi. Jika dilihat dari hasil pertanian desa, diperlukan perhatian pemerintah untuk bisa menunjang ekonomi masyarakat dengan penjualan hasil pertanian tersebut serta menunjang para usaha-usaha kecil untuk bisa mengolah hasil tersebut untuk dipasarkan dalam bentuk barang produksi. Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Pinaling sesuai dengan pengamatan awal penulis bahwa upaya untuk membangun daya atau potensi masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakatagar masyarakat menjadi berdaya, lepas dari ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal, indikasi dari keadaan tersebut adalah tidak tersedianya program pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, selama ini yang pernah dilaksanakan adalah program pemberdayaan dalam skala nasional misalnya Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan. Sebagai contoh dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat pemerintah desa dapat berperan sebagai pendamping dan fasilitator bagi kelompok-kelompok tani, kelompok usaha kecil menengah yaitu merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, memobilisasi sumber daya masyarakat setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat, sedangkan sebagai fasilitator adalah melakukan Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi:pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan danpengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongankekuatankekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadibeberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari fenomena tersebut adalah tidak terkoordinasinya kegiatan-kegiatan usaha pencapaian kerja dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui mata pencaharian yang mereka tekuni tanpa adanya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah desa, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat terwujud. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah upaya pemerintah desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Pinaling?
2
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa pinaling. Manfaat penelitian ini adalah: 1. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan sumbangsih kelimuan, khususnya dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan, yang berkaitan dengan pemerintahan desa. 2. Bagi pemerintah desa pinaling diharapkan dapat dijadikan kontribusi dan kajian ilmiah dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Friedmann dalam Abdul Wahab (1995:69) melukiskan konsep pemberdayaan itu sebagai suatu konsep yang tidak mempertentangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi memadukan antara keduanya, karena kedua konsep tersebut tidak harus diasumsikan sebagai “tidak cocok atau berlawanan (incompatible or antithetical)”. Konsep pemberdayaan berusaha melepaskan diri dari perangkap “zero-sum game” dan “trade off”, dan bertitik tolak dari pandangan bahwa melalui pemerataan akan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan sekaligus akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hal yang dikehendaki yakni bukan yang vertikal dan menghasilkan “trickle-down”, karena sudah terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal. Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development).Terkait dengan pemahaman ini, perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada perolongan dari hubungan eksternal (Mardikanto, 2012:43). Edi Suharto (2010:114) menyebutkan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Schuler, Hashemi dan Riley dalam Edi Suharto (2010:97) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan: - Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian. - Kemampuan membeli komoditas „kecil‟: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok,
3
bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. - Kemampuan membeli komoditas „besar‟: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. - Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri mapun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk diternak, memperoleh kredit usaha. - Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah. - Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris. - Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap „berdaya‟ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah. - Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya. Dalam penelitian ini penulis mengadopsi teori yang dikemukakan oleh Suharto Ediyaitu pendampingan sosial dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pinaling melalui motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan melalui strategi pemungkinan dan penguatan berdasarkan indikator kemampuan masyarakat dalam membeli komoditas kecil dan besar, karena dirasa sesuai dengan situasi dan kondisi lokasi penelitian khususnya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Konsep Ekonomi Masyarakat Menurut Prof. Simon Kuznets (dalam Abdul Wahab, 1999:27) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai ”kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barangbarang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi
4
yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternative dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kagagalan yang dialami Negaranegara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut dapat dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, ternyata masih banyak masyarakat dilapisan bawah, ternyata banyak masyarakat bawah yang tidak dapat menikmati cucuran hasil pembangunan ekonomi tersebut. Bahkan dikebanyakan Negara yang sedang berkembang, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Dari pengalaman ini, akhirnya dikembangkan berbagai alternative terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan pembangunan nasional yang berintikan pada masyarakat sebagai pelakunya. Konsep Pemerintah Desa Pengertian Pemerintah Desa menurut Ari Dwipayana (2003:59) adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia.Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa.Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon dan Indramayu). Wewenang Kepala Desa antara lain (pasal 26 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014): 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 2. Mengajukan rancangan peraturan desa Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD 3. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Mohamad Solekhan (2012:112) menyebutkan bahwaKepala Desa dapat diberhentikan atas usul Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.Istilah Lurah seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa.Memang, di Jawa pada umumnya, dahulu pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah Lurah.Namun dalam konteks Pemerintahan
5
Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedang desa dipimpin oleh Kepala Desa. Metode Penelitian Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, dapat diartikan menurut Usman Husaini (2004:63) sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Pinaling, melalui kajian: 1. Peran pemerintah desa dalam pembedayaan masyarakat 2. Dampak pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan objek penelitian, yaitu pemberdayaan masyarakat di Desa Pinaling. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Data primer dan (2) Data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambargambar atau foto-foto, peta, grafik yang semuanya berhubungan dengan objek penelitian.Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari informan dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, grafik, tabel, model, catatan rapat, arsip-arsip atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Penggunaan purposive sampling ini memberi kebebasan peneliti dari keterikatan proses formal dalam mengambil sampel, yang berarti peneliti dapat menentukan sampling sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan substansi permasalahan. Sampling yang dimaksudkan bukanlah sampling yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi informasi. Pemilihan sampel tidak berdasarkan kehendak subjektif peneliti, melainkan berdasarkan tema yang muncul di lapangan sesuai dengan substansi penelitian. Penggunaan teknik ini baru berhenti setelah data yang diperoleh telah lengkap jenuh (data saturation), atau jika data tentang kepemimpinan camat tidak berkembang lagi. Dengan kata lain data yang didapat sama dengan data yang telah diperoleh sebelumnya (point of theoretical saturation). Informan dalam penelitian ini adalah: 1. Kepala dan Aparat Desa 2. Badan Permusyawaratan Desa 3. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat 4. Masyarakat Desa
6
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi : a. Teknik Observasi b. Teknik Wawancara c. Teknik Dokumentasi Menurut Sugiyono (2012:73), penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki denga menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut : a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari lapangan di kategorisasikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk dianalisa. b. Reduksi, adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegasikan data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara lebih lanjut untuk kepentingan penelitian. c. Interpretasi, adalah tahapan akhir dari proses analisa data, dimana pada tahap ini penulis memberikan tafsiran dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian ini. Hasil Penelitian Dalam bab ini akan dilakukan analisis data terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan dalam bab sebelumnya. Adapun analisis yang dilakukan adalah dengan menggambarkan kondisi yang terjadi dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data dan informasi tersebut sesuai dengan fokus kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, informan merupakan objek yang saling mendukung untuk dapat menggambarkan bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, untuk itu dari keterangan informan ini diharapkan dapat diperoleh data dan informasi mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti, sedangkan disisi lain yang menjadi sasaran utama adalah apakah pemerintah desa berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan dan bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perekonomian. Maka dalam hal ini pendapat atau informasi dari masyarakat juga diperlukan sebagai penggambaran apa yang dirasakan oleh masyarakat khususnya tentang pemberdayaan dan peningkatan perekonomian. Dalam data penelitian ini ada beberapa tahapan utama yang penulis lakukan. Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan masalah pelitian. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan informan kunci, informan utama dan informan biasa untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan penelitian. Ketiga, melakukan observasi (pengamatan) sehubungan dengan permasalahan penelitian. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu melakukan wawancara, maka berikut ini disajikan hasil pengumpulan data dari para informan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan lokal berskala desa adalah terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
7
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan ini berdampak pada otonomi yang di terima oleh desa, dimana berdasarkan hak asal usul desa, keberagaman, dan adat istiadat yang diakui oleh Negara. Hal ini menjadikan desa yang awalnya merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan selain pemerintah nasional, propinsi, kabupaten menjadi otonom. Perubahan ini juga merubah desa yang awalnya seragam menjadi wilayah pelayanan. Maka dengan jelas tugas desa sekarang ini adalah melayani masyarakat karena desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah perwujudan dari pengembangan kapasitas masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia agar paham dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peran di masyarakat. Perlunya upaya pemberdayaan adalah berangkat dari kenyataan masih lemahnya posisi sebagian besar masyarakat dalam menuntut hak dan menjalankan kewajibannya ditunjukkan dengan kurang aksesnya mereka terhadap beberapa fasilitas, misalnya informasi, teknologi, permodalan usaha, hukum, dan apalagi kemampuan kontrol. Berbagai kelemahan akses tersebut diawali dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat terutama di pedesaaan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan menyatakan bahwa : “sekarang ini desa telah berubah paradigmanya, yang dulunya sebagai daerah yang kurang diberikan kewenangan, sekarang ini sudah berubah menjadi desa yang kewenangannya menjadi konkrit sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa jadi salah satu tugasnya yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat. (Wawancara dengan Kepala Desa) Dengan perubahan paradigma kebijakan tersebut, maka kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan desa juga berubah. Karena sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa kedudukan tugas, fungsi dan kewenangan desa telah berubah dan perubahan itu lebih diperjelas yang diatur dalam PP No 43 Tahun 2014, dan PP No 47 Tahun 2015. Pelaksanaan Otonomi Desa yang mulai efektif dilaksanakan mulai tahun 2014 siring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan dan perekonomian masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian tersebut masyarakat harus ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi desa tersebut, namun disisi lain sebagian besar masyarakat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan otonomi desa itu dan kurang memahami apa tujuan dari otonomi desa, masyarakat juga menilai pelaksanaan otonomi desa belum berjalan dengan baik sesuai yang di amanatkan Undang– Undang. “Sebagian besar masyarakat disini tidak mengerti apa otonomi desa. Menurut pandangan sebagian masyarakat otonomi desa itu merupakan suatu kekuasaan dan menimbulkan raja–raja kecil, dalam artian setelah adanya otonomi desa pemerintahan yang awalnya terpusat menjadi terbagi bagi, yang awalnya sama–sama membangun menjadi membagun daerah masing–masing istilahnya sendiri-sendiri. Jadi dengan adanya otonomi, timbul rasa kedaerahan
8
atau mementingkan desanya masing–masing”. (Wawancara dengan Tokoh masyarakat) “Jika dilihat sampai sekarang ini pelaksanaan otonomi desa belum berjalan sebagaimana mestinya, artinya belum sesuai dengan apa yang di amanatkan undang–undang. Kalau dilihat undang–undang tentang desa itu katanya dengan adanya pengaturan tentang desa maka desa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika dilihat pada kenyataannya masyarakat disini kehidupanya masih begitu-begitu saja, siapa yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap begitu juga”. (Wawancara dengan salah satu masyarakat desa) Pelimpahan wewenang kepada desa akan memberikan ruang gerak yang cukup luas dalam melaksanakan tugasnya, namun kebanyakan pelimpahan wewenang ini tidak disertai dengan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga pelaksanaannya belum terlalu maksimal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi desa, pasti ada kendala yang dihadapi kepala desa dan aparatnya, baik itu masalah dari interen maupun ekstern lembaga itu sendiri. “Kalau kendala itu pasti ada, namun harus di minimalisir, kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan tugas yaitu pertama, SDM di desa ini kurang, masih banyak yang belum berpengalaman, sehingga kinerja organisasi belum dapat berjalan optimal, dan SDM yang ada sekarang inipun kemampuannya standart saja, dalam artian masih ada perangkat yang belum bisa mengoperasikan komputer, dan jenjang pendidikan ada yang hanya tamat SLTA, sebenarnya tidak masalah kalau tamat SLTA yang penting itu kemampuan dan kinerjanya. Kendala yang kedua adalah masalah anggaran, dengan semakin banyaknya volume kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat masih perlu ada penyesuaian anggaran yang cukup, terkadang kendalanya anggaran lama dikucurkan ataupun kurang. Yang ketiga fasilitas untuk mendukung kerja kami, kurangnya fasilitas ataupun sarana dan prasarana sudah pasti memperlambat proses kerja kami disini, misalnya saja komputer kurang lengkap, genset tidak ada dan masih ada lagi yang lain yang tidak lengkap di desa”. (wawancara dengan Sekretaris Desa) Kendala yang sama juga dirasakan oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas. Seperti yang diutarakan oleh Kepala urusan Pemeritahan mengatakan bahwa: “Kendala yang kami alami dalam menjalankan tugas yaitu kami disini kekurangan tenaga, pekerjaan banyak tapi yang membantu kami mengerjakannya tidak ada, itulah yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lama, mana lagi masyarakat tidak mau tau apa yang kami rasakan, syukur kalau masyarakat yang mengerti, kalau tidak masyarakat pasti mengira kami memperlama urusan mereka.”. (Wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan) Dari informasi yang diperoleh tersebut, jelas ditemui bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, motivasi dari pemerintah desa bagi masyarakat yang ada belum dapat dikatakan berhasil, dan berpengaruh pada pemahaman masyarakat petani yang ada di desa, sebagian besar masyarakat masih mempunyai paradigma yang berbeda mengenai masalah pendidikan formal ini, mereka beranggapan bahwa diri mereka saja tidak sampai pada tahap pendidikan formal
9
yang tinggi, tapi tahu untuk bercocok tanam, jadi anak-anak merekapun tidak terlalu didorong untuk menyelesaikan pendidikan formalnya. Hal inilah yang seharusnya mampu ditindak lanjuti oleh pemerintah desa sebagai langkah konkrit strategi memberdayakan masyarakat melaui peningkatan mutu pendidikan, namun sayangnya belum menjadi perhatian utama dari pemerintah desa. Penyuluhan adalah salah satu dari contoh pendidikan non formal yang pembahasan materinya sangat fleksibel (disesuaikan dengan kebutuhan sasaran), penyuluhan diterapkan dengan sistem pendidikan orang dewasa dengan sasarannya adalah orang-orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman di bidangnya . Sejauh pengamatan peneliti, strategi peningkatan mutu dan frekuensi penyuluhan bagi masyarakat petani yang di lakukan oleh pemerintah desa masih belum dikembangkan, hal ini dapat dianalisa dari keterlibatan pemerintah desa untuk berperan menghadirkan petugas tenaga penyuluh pertanian dari pemerintah kabupaten, seperti yang diungkapkan oleh kepala desa yang mengatakan bahwa: “petugas penyuluh lapangan khusus dibidang pertanian merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah kabpaten, yang tugas pelaksanaannya menjadi kewajiban Dinas Pertanian, sebagai pemerintah desa sifatnya hanya menunggu jadwal kunjungan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian tersebut”. (wawancara dengan sekretaris desa) Untuk membantu masyarakat menemukan potensi diri untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Strategi pendampingan masyarakat konsepnya adalah menjembatani masyarakat untuk lebih akses terhadap berbagai kebutuhan baik yang bersifat materil maupin non materil khususnya bagi para petani yang ada di desa. Tenaga Pendamping berperan sebagai fasilitator untuk menstimuli menemukan solusi masalah dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Tenaga Pendamping juga memfasilitasi untuk mendekatkan masyarakat kepada berbagai akses misalnya akses informasi, akses pemodalan, hukum, undang-undang dan berbagai fasilitas yang memang diperuntukkan guna pengembangan usaha produktif masyarakat. Pemberdayaan dan partisipasi petani merupakan dua aspek utama yang selalu dikaitkan dan menjadi fokus utama dalam proses pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan bahwa sebagai tujuan akhir, pemberdayaan petani miskin merupakan target yang hendak dicapai, sedangkan partisipasi petani miskin adalah bentuk atau alat untuk mencapai tujuan dari suatu program pembangunan pertanian yang ditargetkan. Dengan demikian, dari kondisi tersebut dapatlah dipahami bahwasanya partisipasi petani diharapkan dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang cukup strategis kedudukannya dalam mewujudkan tercapainya pemberdayaan petani di desa Pinaling. Informasi yang diberikan oleh kepala desa menyebutkan bahwa: “Selama ini partisipasi petani dalam mengikuti program-program pemberdayaan masih sangat kurang, saya menilai kurangnya partisipasi masyarakat petani ini lebih dilandasi oleh sikap apatis mereka, karena mereka menganggap bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan tidak terlalu membawa manfaat yang berarti, selaku pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menumbuhkan, meningkatkan partisipasi masyarakat petani ini,
10
namun belum juga belum dapat mencapai hasil yang baik, mungkin hal ini merupakan dampak traumatis dari sebagian besar masyarakat petani yang ada karena pernah ada kegiatan PNPM yaitu pengembangan bibit varietas baru, namun tidak membawa hasil, sehingga petani merasa dirugikan dengan mengikuti program tersebut, yang seharusnya mereka dapat memproduksi hasil seperti biasanya, namun ini tidak dapat karena kegagalan yang dialami oleh masyarakat petani yang ada”. (wawancara dengan Kepala Desa) Pembahasan Hasil Penelitian Dalam bagian ini akan dibahas data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang sudah disajikan pada bagian terdahulu. Pembahasan yang dilakukan adalah dengan analisis deskriptif kualitatif dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data informasi data tersebut dengan fokus kegiatan penelitian. Dari seluruh informasi data yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan informan, studi dokumentasi maupun catatan–catatan penulis tentang pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perekenomian. Pelaksanaan Otonomi Desa sangatlah memiliki dampak yang besar. Pemerintah memberikan keleluasaan dan pengembangan kreatifitas bagi pemimpin daerah untuk mengembangkan daerahnya, ini diwujudkan dengan adanya pelimpahan kewenangan yang diberikan pada Pemerintahan daerah, baik itu pembagian urusan yang wajib ataupun berupa pilihan yang dibatasi jelas, sehingga pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan karakteristik masingmasing daerah. Tujuan dari diberlakukannya otonomi desa adalah agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih nyata dan lebih dekat sehingga diharapkan masyarakat akan dapat lebih tersejahterakan dan terberdayakan karena semuanya telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan tidak lagi diurusi oleh pusat, jadi kontrolnya pun akan jauh lebih efektif dan lebih dekat ketimbang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan pelimpahan kewenangan ini diberikan mulai pada tingkat profinsi, kabupaten kota, serta Kecamatan dan Desa, tak lupa pemerintahan kampung sebagai pemerintahan terendah yang masing-masing kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pelaksanaan otonomi desa peran desa menjadi suatu hal yang penting, karena dalam aturannya menyatakan bahwa desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat melalui otonomi desa. Tujuan dari otonomi desa adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat tersejahterakan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan perekonomian masyarakat. Di Desa Pinaling peran dari Kepala Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tidak terprogram dengan jelas, pihak Pemerintah Desa hanya sebagai pengawas program dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. program itu berupa bantuan alat–alat dan bantuan dana, seperti bantuan alat untuk pertanian, bantuan dana untuk para perempuan berupa simpan pinjam. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat mengajukan suatu kerangka pemikiran bagi desa pinaling untuk melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi
11
masyarakat yang terintegrasi melalui program pemerintah desa, pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Mardi Yatmo Hutomo (2000:1), kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; dan to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Terdapat empat konsep pemberdayaan ekonomi oleh Mardi Yatmo Hutomo (2000:6), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. 2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. 3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a. pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya; b. penguatan kelembagaan; c. penguasaan teknologi; d. pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah “Upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya”. Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah
12
penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Berkaitan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu UKM agar tercipta perekonomian yang kokoh adalah faktor modal. Hingga saat ini faktor modal berupa kredit usaha masih diusahakan pemerintah dan tercantum dalam kebijakannya. Seperti yang telah disebutkan dalam kebijakan pemerintah di atas, pemerintah melakukan kegiatan pokok di bidang permodalan di antaranya adalah memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan kredit skala mikro dan kecil. Dengan demikian, permodalan menjadi faktor yang penting bagi kemajuan UKM dalam rangka menguatkan ekonomi nasional meskipun dalam kenyataannya, beberapa pelaku UKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit tersebut. Kesimpulan Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum dapat meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum dapat meningkatkan hasil/produksi pertanian para petani, para petani masih menggunakan pengetahuan konvensional dalam mengelola lahan pertanian. 2. Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui: peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan formal dan non formal para petani, peningkatan mutu dan frekuensi penyuluhan, kegiatan pendampingan, penyebaran informasi, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, belum sepenuhnya berhasil mengangkat masyarakat keluar dari ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya. 3. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pemerintah desa tidak mempunyai program yang jelas, pihak Desa hanya sebagai pengawas program dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, program itu berupa bantuan alat–alat dan bantuan dana, seperti bantuan alat untuk melaut, alat untuk pertanian, bantuan dana untuk para perempuan berupa simpan pinjam.
13
Saran Saran penelitian ini berdasarkan hasil kesimpulan diatas adalah: Pemerintah Desa Pinaling harus melahirkan inovasi baru dalam melakukan kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat, sehingga dari hasil pemberdayaan tersebut berdampak pada peningkatan taraf hidup, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat. 2. Strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Desa Pinaling kedepannya harus berdasarkan situasi dan kondisi yang riil terjadi pada masyarakat petani, seperti pemecahan masalah melalui strategi pemberdayaan untuk mengatasi kekurangan modal masyarakat dalam melakukan usaha mata pencahariannya. 3. Bagi masyarakat, harus mendukung program–program yang di canangkan oleh pemerintah desa agar kehidupan masyarakat berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Daftar Pustaka Abdul Wahab, 1999. Ekonomi Politik Pembangunan: Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan di Tengah Krisis moneter. Malang: Danar Wijaya, Brawijaya University Press. Abdul Wahab, 1995. “Kebijakan Pembangunan Pedesaan Di Negara-negara Berkembang, Skala Permasalahan dan Hakekatnya”.Dalam Kebijakan Publik dan Pembangunan.IKIP Malang. Alwasilah, A. Chaedar, 2002. Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya dan Pusat Studi Sunda. Ari, Dwipayana AAGN, Dkk. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE) Ahmadi, Abu, 2003. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka Cipta. Awang, San Afri, 1995. “Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal dalam Program IDT: Studi Kasus Tipologi Desa Hutan di Kabupaten Madiun”. Dalam Mubyarto (ed.), Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Aditya Media. Adi, Isbandi Rukminto. 2013. Intervensi Komunitas &Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Rajawali pers. Jakarta. Edi, Suharto, 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. Edi, Suharto, 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS Usman, Husaini. 2004, Metodologi Penelitian Sosial , Jakarta: PT. Bumi Aksara. Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 1.
14
Sumber Lainnya: Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Permen No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Profil desa Pinaling
15
