PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN POSIGADAN. Abdul Latif. Abstrak

PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN POSIGADAN. Abdul Latif Abstrak Penelitian ini membahas peran partisifasi masyarakat dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow, Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian deskriptif (descriptive research), dengan teknik pengumpulan data di lapangan menggunakan kuesioner dan wawancara. Adapun data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan dukungan data kuantitatif, di mana hasilnya akan dipaparkan dalam bilangan persentase dan tabel distribusi frekuensi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan masih kurang maksimal, terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa. Masih kurang aktifnya masyarakat dalam setiap tahap pembangunan tersebut adalah disebabkan karena masih kurang pahamnya masyarakat desa akan pentingnya partisipasi. Kata Kunci: Parisipasi Masarakat, Pembangunan. A. Pendahuluan Memasuki era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia serta otonomi daerah saat ini, telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan nasional dan daerah. Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi telah membawa berbagai konsekuensi perubahan dalam tatanan kehidupan sosial budaya, politik dan ekonomi suatu negara atau wilayah. Dalam kondisi demikian, setiap negara atau wilayah berkompetensi untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk memacu pembangunan diberbagai sektor. Bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah pedesaan, pemerataan hasil pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Segala usaha pembangunan yang dilaksanakan, manfaatnya diusahakan dapat menjangkau masyarakat banyak, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan. Sehubungan dengan hal itu, maka kebijaksanaan pembangunan desa menurut Beratha (2004:54) yang mengatakan bahwa pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan

95

Peran Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Pembangunan Desa

iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan untuk berproduksi, serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya,sekaligus menciptakan lapangan kerja. Atas dasar itulah, maka pembangunan desa perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan melibatkan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat. Wilayah pedesaan dengan segenap potensi yang terkandung di dalamnya, sesungguhnya merupakan hasil kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Tanpa pedesaan, eksistensi negara dan bangsa Indonesia tidak akan mungkin dapat dipertahankan dari ancaman keruntuhan, yang sekaligus pula berarti kepunahan. Hal tersebut disebabkan oleh dua kenyataan utama yang sifatnya amat vital dan sangat mempengaruhi dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, alokasi penduduk Indonesia mayoritas berada atau bertempat tinggal di daerah pedesaan, dan kedua, potensi sumber daya alam Indonesia lainnya sebagian besar juga berada di pedesaan. Dewasa ini, pola pembangunan masyarakat desa yang dilaksanakan tidak lagi hanya berdasarkan pada sistem perencanaan yang datangnya dari atas saja, akan tetapi bersamaan dengan itu pula digunakan pola pembangunan pedesaan yang didasarkan pada sistem perencanaan dari bawah. Berdasarkan hal itulah, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dituntut untuk lebih berperan aktif. Sebagai konsekuensi diterapkannya sistem perencanaan dari bawah, maka masyarakat pedesaan dituntut pula untuk terlibat berperan secara aktif pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan rencana pembangunan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa tersebut. Selanjutnya untuk melihat bagaimana pemerintah desa di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyelenggaraan administrasi pembangunan di desanya, maka penelitian ini diarahkan kepada beberapa bagian penentu keberhasilan suatu kegiatan pembangunan desa. Bagian penentu tersebut antara lain adalah aspek perencanaan, implementasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan desa, serta aspek partisipasi masyarakat. Dengan demikian penelitian ini hanya bersifat penggambaran, di mana penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai berbagai aspek yang terkait dan saling mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan desa itu sendiri. Berdasarkan uraian permasalahan itulah, mendorong penulis untuk mengkajinya dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pembangunan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow.

96

http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/ma

Abdul Latif.

B. Tinjauan Pustaka a. Partisipasi Masyarakat Perkembangan kehidupan manusia yang makin meningkat membawa akibat berkembangnya pembangunan yang merupakan sarana manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembangunan bersifat berhubungan satu sama lain sebagai satu kesatuan. Untuk itu perlu diusahakan oleh pemerintah bagaimana mengupayakan dan mengembangkan suatu pola pembangunan daerah yang makin meluas dan melibatkan semua kekuatan yang ada dalam masyarakat, karena potensi-potensi yang ada dalam masyrakat tersebut akan merupakan salah satu kekuatan yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan di era otonomi ini. Menurut Hoofsteede dalam Khairuddin (2003:124) mengatakan bahwa partisipasi berarti ambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses pembangunan. Dalam pengertian ini paling tidak dapat dijumpai adanya tiga hal pokok, yaitu partisipasi merupakan keterlibatan mental emosional; partisipasi menghendaki adanya konstribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok; dan partisipasi merupakan tanggungjawab terhadap kelompok. Dari pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi adalah merupakan peran serta warga desa baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan maupun dalam menerima hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyrakat dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan. Menurut Ndraha (2002:103-104) ada beberapa bentuk partisipasi, sebagai berikut: 1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial; 2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; 3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat; 4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; 5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan; 6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

97


rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itulah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dibutuhkan sistem manajemen pelayanan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. b. Pengertian Pembangunan Desa Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, maka suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh ketetapan pengorganisasian, sistem kerja yang dijalankan dan unsur-unsur pendukungnya, yaitu mutu personilnya serta sarana yang diperlukan. Dalam keadaan demikian, maka akan dapat dicapai suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna. Seiring dengan hal tersebut, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pula pengorganisasian yang dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, serta melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang semakin rasional, tidak didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Menurut Marbun (2002:113) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat. Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusianya dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparatur pemerintah, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dalam kaitan ini, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 Tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang sekarang diganti namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Bolaang Mongondow, di mana BPD ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas: a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; b. Menggerakkan swadaya gotong- royong masyarakat; c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. 2. Dalam melaksanakan tugas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

98


Abdul Latif.

a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat pedesaan/kelurahan; b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan; c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan; d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan. Kesemuanya ini dimaksudkan agar diperoleh suatu organisasi yang mampu mendukung kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa, serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dalam mewujudkan ketahanan nasional, yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yang dimaksud dengan desa dalam penelitian ini adalah desa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manajemen pembangunan desa adalah segala tindakan atau kegiatan yang diorientasikan atau ditujukan agar usaha pembangunan desa dapat berlangsung dengan baik, efisien dan efektif dengan menggunakan sumber daya dan daya yang diarahkan dan ditetapkan oleh satuan pemerintah yang lebih tinggi. Dalam hal ini usaha tersebut tentunya dilakukan dalam kerangka kebijaksanaan nasional, karena pembangunan desa merupakan satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional. Dikatakan demikian karena masih ada perangkat desa dan para pengurus lembaga-lembaga desa kurang memahaminya. Ini bukan berarti kurangnya swadaya partisipasi masyarakat. Tetapi ketidaktahuan bagaimana mengatasinya. Hal ini disebabkan permasalahan yang dihadapi demikian kompeks, yang mempunyai kaitan satu sama lain, sehingga untuk penyelesaiannya tergantung dari apa yang dirasakan mendesak. Sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa ada beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, antara lain perencanaan yang menyangkut penentuan tujuan, pelaksanaan yang menyangkut kegiatan apa yang dilaksanakan, pengendalian dan evaluasi yaitu memonitor dan menilai apa yang dikerjakan atau yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

99


Untuk merealisir rencana pembangunan, kepemimpinan yang tidak lain adalah intisari daripada manajemen dan merupakan motor penggerak daripada organisai pemerintahan desa. Dalam hal ini, kepala desa dan perangkatnya diharapkan keaktifannya untuk menggerakkan masyarakatnya guna melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Namun demikian, agar kepemimpinan itu dapat menggerakkan masyarakatnya, maka perlu adanya arahan, petunjuk agar masyarakat ingin berbuat sesuai dengan keinginan pimpinannya. c. Perencanaan Pembangunan Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berlangsung secara efektif dan efisien, perlu adanya suatu perencanaan partisipatif yang dapat dijadikan pedoman atau arah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Konsep perencanaan partisipatif menekankan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, untuk terlibat secara demokratis dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. Namun demikian, masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan dan sebagian belum terpecahkan. Permasalahan yang dihadapi desa bersumber baik yang berasal dari desa itu sendiri, maupun sebab-sebab dari luar desa, seperti makin pesatnya kegiatan pembangunan. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa masih dijumpai pengaruh ikatan yang menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan desa secara lebih terpadu, sehingga permasalahan yang kompleks dan rumit tersebut dapat diatasi secara tuntas. Menurut Siagian (2004:108), perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Tjokroamidjojo (2004:12) mengatakan bahwa perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakikatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia. Dari definisi yang dikemukakan oleh dua ahli di atas, maka dalam perencanaan pembangunan terdapat beberapa hal pokok sebagai berikut: - Permasalahan-permasalahan pembangunan dalam masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan; - Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai; - Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat kemampuan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif yang terbaik;

100


Abdul Latif.

-

Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha konkrit; - Jangka waktu pencapaian tujuan. Dalam menyusun suatu perencanaan yang baik dan terarah, identifikasi masalah, analisis data, penyusunan alternatif-altenatif, memilih alternatif, dan penentuan tujuan adalah merupakan aspek yang harus diperhatikan. Benveniste (2003:57) memberi kriteria untuk perencanaan yang berhasil, yaitu: 1. Kepercayaan bersama terhadap pengetahuan, yaitu mereka saling percaya mempercayai akan kemampuan untuk meramalkan kejadian-kejadian tertentu atau meramalkan konsekuensi dari pilihan kebijaksanaan; 2. Pengetahuan tentang adanya kesepakatan antara koalisi pendukung, dan; 3. Pengendalian yang bagaiamanapun dapat diterapkan oleh perencana terhadap anggaran yang terlibat. Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan, mutlak diperlukan suatu perencanaan yang betul-betul mantap dan terarah, terlebih-lebih dalam pembangunan desa, di mana dalam pembangunan desa diharapkan adanya peran serta masyarakat yang lebih dominan. Hal ini berarti perlu diciptakan suatu kondisi yang dapat mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. d. Implementasi Pembangunan Dalam proses pembangunan, tahap pelaksanaan (implementasi) sebagai kelanjutan dari proses perencanaan akan menentukan apakah suatu kebijaksanaan atau program pembangunan dapat terwujud sesuai dengan perencanaan dan perwujudannya mencapai hasil sesuai dengan tujuan suatu program pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan. Menurut Mustopadidjaja (2004:32), pelaksanaan merupakan tahapan dalam policy cycle (lingkaran kebijakan) dari keseluruhan proses kebijakan yang berlangsung dalam suatu policy system (sistem kebijakan) yang kompleks dan dinamik, serta akan menentukan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan. Kemudian Putra (2003:80) mengatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Dari kedua pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara perencanaan dan pelaksanaan sangat erat. Masalah perencanaan rencana sudah harus dipertimbangkan pada waktu menyusun rencana. Hal ini dilakukan agar terdapat jaminan keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran rencana. Partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan itu akan Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

101


meliputi partisipasi dalam sumber daya, partisipasi dalam administrasi dan koordinasi, dan partisipasi dalam kegiatan program pembangunan. Dalam pelaksanaan program-program pembangunan, masyarakat dapat diajak berpartisipasi dengan jalan menyumbangkan tenaga atau harta kepada program-program pembangunan yang biasanya bersifat fisik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan, karena berhasil tidaknya pembangunan antara lain ditentukan eleh partisipasi aktif masyarakat dari seluruh masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik dalam bentuk sumbangan berupa uang atau harta benda, tenaga, termasuk ikut melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama mutlak diperlukan. e. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengendalian dan evaluasi dijalankan oleh pimpinan terhadap bawahan yang didasarkan pada peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ada. Menurut Newman dalam Handayaningrat (2003:21) mengatakan bahwa pengendalian adalah bimbingan daripada pelaksanaan pekerjaan setiap hari termasuk memberikan instruksi, motivasi (dorongan) agar mereka secara sadar menuruti segala instruksinya, mengadakan koordinasi daripada berbagai kegiatan pekerjaan dan memelihara hubugan kerja baik antara atasan dan bawahan. Dalam penulisan ini diartikan sama dengan pengawasan (controlling) yang pada pokoknya adalah keseluruhan daripada kegiatan (pelaksaanaan, penilaian (evaluasi) pelaksanaann) untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian pengendalian mengandung arti sesuatu pekerjaan membandingkan atau mengatur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, peraturan, standar, atau rencanarencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan pengawasan/pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksannan kegiatan telah sesuai atau belum dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan/pengendalian antara lain adalah pemantauan, pemeriksaan lapangan, evaluasi. Pelaporan, dan lain-lain. Bila ditemukan adanya penyimpangan dari rencana semula, maka perlu segera diambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Secara konkrit pelaksanaan pengendalian biasanya dimuat di dalam buku pedoman kerja, di samping itu juga diperlukan suatu sistem pelaporan yang teratur oleh pihak bawahan kepada pimpinan. Pimpinan berhak mengetahui apa yang sedang dikerjakan bawahannya. Selanjutnya perlu pula diketengahkan unsur pengendalian, antara lain:

102


Abdul Latif.

-

Penentuan standar pengendalian, standar ditetapkan dengan mengingat rencana yang telah ditetapkan. - Pengukuran, perbandingan hasil kerja nyata dengan standar yag telah ditentukan. - Evaluasi atau penilaian untuk menemukan celah atau gap antara hasilhasil nyata dengan hasil-hasil diharapkan menurut standar/rencana. - Tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan, baik sesudah pekerjaan selesai maupun sementara pekerjaan berlangsung, hal mana tergantung kepada penyimpangan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan erat antara pengendalian dan evaluasi dengan rencana. Rencana yang dilaksanakan harus dikendalikan agar tepat pada waktunya yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan maupun perkembangan baru di lapangan yang terjadi. Pengendalian dapat mengenai fisik dan aktivitas, hal ini dimaksudkan untuk melihat program pelaksanaan dan proyek. Oleh karena itu, unsur evaluasi dan tindakan korektif merupakan unsur penting dalam proses pengendalian. C. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan untuk meningkatkan pembangunan desa, dalam rangka mewujudkan kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa tersebut. Oleh sebab itulah, masyarakat desa yang bersangkutan harus terlibat secara aktif di dalam penyelenggaraan pembangunan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam evaluasi terhadap program pembangunan desa. Oleh sebab itulah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang sedang berlangsung, fungsi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai organisasi yang mewadahi partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting dan menentukan. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi diperlukan adanya motivasi yang melatarbelakanginya, yaitu adanya tuntutan atau kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri. Fungsi kepala desa dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut adalah dengan memberikan stimulasi atau melalui kegiatan bimbingan, pendidikan, pembinaan dan memfasilitasi untuk memberikan dorongan, semangat dalam rangka melaksanakan aktivitas tertentu, sehingga dapat menumbuhkan atau membangkitkan kekuatan yang terdapat dalam diri masyarakat untuk berbuat atau bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Masyarakat desa adalah merupakan tanggungjawab nasional, tanggungjawab pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

103


desa itu sendiri sebagai sub sistem pemerintahan di daerah. Berbagai permasalahan yang dialami dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa, menuntut agar sasaran pembangunan itu harus lebih banyak diarahkan di daerah pedesaan. Masyarakat desa dalam perspektif pemerintahan diletakkan pada seluruh kegiatan yang proses demi proses diarahkan untuk mencapai tujuan. Namun di desa masih diliputi oleh beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan pendidikan, personil administrasi, dana, serta sarana dan prasarana, sementara di lain pihak tuntutan pembangunan semakin meningkat yang menuntut kemampuan aparat pemerintah desa yang bersangkutan. Pembangunan desa bila ditinjau dari segi metodenya adalah merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai kegiatan pemerintahan, dan juga berbagai kegiatan partisipasi masyarakat. Namun titik berat pelaksanaannya atau sepanjang prosesnya, masyarakatlah yang paling berperan. Peran masyarakat tersebut adalah selain sebagai obyek pembangunan (berarti masyarakat terkena langsung berbagai kegiatan pembangunan), dan juga sebagai subyek pembangunan (berarti mereka harus mampu untuk berprakarsa membangun desanya dengan asas keswadayaan dan kemandirian mereka sendiri). Tujuan pembangunan desa itu sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat, bukan saja sebagai obyek pembangunan, akan tetapi justru yang dituntut adalah ikut sertanya secara aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan. Tahap pertama yang diharapkan dari partisipasi masyarakat adalah dalam bidang perencanaan pembangunan desa. Suatu rencana adalah merupakan bentuk dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan memperhatikan potensi sumber daya sebaik mungkin untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses manajemen, perencanaan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Untuk perencanaan pembangunan di tingkat desa, kepala desa harus dapat memainkan fungsinya dengan berperan sebagai mediator dari berbagai kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam merencanakan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Oleh sebab itulah perencanaan pembangunan yang dibuat harus melihat kondisi masyarakat setempat. Dari hasil olahan tanggapan yang diberikan oleh responden pada tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni sebesar 42,86% mengatakan bahwa rencana pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sebesar 21,43% mengatakan kurang sesuai, dan

104


Abdul Latif.

sebesar 16,07% mengatakan cukup sesuai, sebesar 10,71% mengatakan sangat sesuai, serta sebesar 8,93% yang mengatakan tidak sesuai. Tabel 1 Tanggapan responden tentang kesesuaian rencana pembangunan desa dengan kebutuhan masyarakat setempat N (jumlah responden) = 56 No. Penilaian Responden Frekuensi Persentase 10,71 6 Sangat sesuai 1. 42,86 24 Sesuai 2. 16,07 9 Cukup sesuai 3. 21,43 12 Kurang sesuai 4. 8,93 5 Tidak sesuai 5. Jumlah 56 100 Sumber : Hasil pengolahan data primer, tahun 2012 Dapat disimpulkan bahwa rencana yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, walaupun masih ada responden yang mengatakan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat. Agar keinginan masyarakat dapat ditampung, sebaiknya dalam perencanaan pembangunan desa tokoh masyarakat dari seluruh dusun dilibatkan dalam proses pembuatan rencana pembangunan desa. Dari hasil olahan tanggapan yang diberikan oleh responden pada tabel 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni sebesar 28,57% mengatakan bahwa tokoh masyarakat sering dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan desa, sebesar 26,79% mengatakan hampir tidak pernah, dan sebesar 21,43% mengatakan selalu, sebesar 12,50% mengatakan kadang-kadang, serta sebesar 10,71% yang mengatakan tidak pernah. Tabel 2 Tanggapan responden tentang keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan N (jumlah responden) = 56 No. Penilaian Responden Frekuensi Persentase 21,43 12 Selalu 1. 28,57 16 Sering 2. 12,50 7 Kadang-kadang 3. 26,79 15 Hampir tidak pernah 4. 10,71 6 Tidak pernah 5. Jumlah 56 100 Sumber : Hasil pengolahan data primer, tahun 2012 Dari hasil wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

105


sampel (28 Juni 2012), yang mengatakan bahwa dalam penyusunan program perencanaan pembangunan desa, tidak semua tokoh masyarakat dapat diikutsertakan atau diundang, mengingat kertebatasan dana dan tempat rapat atau musyawarah. Perencanaan pembangunan desa yang diorganisir oleh Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat karena dalam pelaksanaan pembangunan nantinya, yang diharapkan adalah dukungan dari masyarakat desa setempat. Pelaksanaan program pembangunan desa yang telah diputuskan dalam musyawarah di tingkat masing-masing desa, adalah merupakan langkah kedua dari proses pembangunan desa. Pelaksanaan program pembangunan ini tentunya dititikberatkan pada partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk dana, maupun tenaga. Untuk itulah, masyarakat di sekitar proyek pembangunan yang bersangkutan harus berfungsi sebagai subyek pembangunan, dalam arti masyarakat tersebut dapat berprakarsa atau mengambil bagian dalam pelaksanaan program pembangunan desa tersebut dengan asas keswadayaan dan kemandirian masyarakat desa. Tabel 3 Tanggapan responden tentang dukungan mereka dalam pelaksanaan program pembangunan desa N (jumlah responden) = 56 No. Penilaian Responden Frekuensi Persentase 23,21 13 Selalu 1. 28,57 16 Sering 2. 14,29 8 Kadang-kadang 3. 25 14 Hampir tidak pernah 4. 8,93 5 Tidak pernah 5. Jumlah 56 100 Sumber : Hasil pengolahan data primer, tahun 2012 Dari hasil olahan tanggapan yang diberikan oleh responden pada tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni sebesar 28,57% mengatakan bahwa mereka sering memberikan dukungan dalam pelaksanaan program pembangunan desa, sebesar 25% mengatakan hampir tidak pernah, dan sebesar 23,21% mengatakan selalu, sebesar 14,29% mengatakan kadang-kadang, serta sebesar 8,93% mengatakan tidak pernah. Hasil jawaban responden di atas menyimpulkan bahwa masyarakat sering memberikan dukungan mereka dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, namun masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak sedikti responden yang mengatakan bahwa mereka hampir tidak pernah memberikan dukungan pada pelaksanaan program pembangunan. Hal ini harus dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah desa dan Badan

106


Abdul Latif.

Permusyawaratan Desa, mengapa hal ini dapat terjadi. Salah satu cara agar masyarakat terdorong ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program pembangunan adalah perhatian dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program pembangunan yang sedang berlangsung. Hal dapat dilakukan dengan hadir atau mendatangi langsung lokasi pembangunan proyek pembangunan desa, sambil berbincang-bincang dengan mereka. Dari hasil olahan tanggapan yang diberikan oleh responden pada tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni sebesar 33,93% mengatakan bahwa kepala desa dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa kadang-kadang hadir di lokasi pembangunan proyek pembangunan desa, sebesar 21,43% mengatakan sering, dan sebesar 19,64% mengatakan hampir tidak pernah, sebesar 17,86% mengatakan selalu, serta sebesar 7,14% mengatakan tidak pernah. Tabel 4 Tanggapan responden tentang kehadiran kepala desa dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa di lokasi pembangunan proyek pembangunan desa N (jumlah responden) = 56 No. Penilaian Responden Frekuensi Persentase 17,86 10 Selalu 1. 21,43 12 Sering 2. 33,93 19 Kadang-kadang 3. 19,64 11 Hampir tidak pernah 4. 7,14 4 Tidak pernah 5. Jumlah 56 100 Sumber : Hasil pengolahan data primer, tahun 2012 Dapat disimpulkan bahwa kepala desa dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa masih kadang-kadang hadir atau mengunjungi lokasi proyek pembangunan desa. Padahal kehadiran kepala desa dapat menjadi sumber motivasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan desa tersebut. Partisipasi yang terakhir diharapkan dari masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan desa adalah partisipasi dalam melakukan evaluasi program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan ini, dapat dilakukan pada saat pelaksanaan program maupun setelah program pembangunan desa tersebut selesai. Evaluasi atau pengawasan ini dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat atau dapat juga melalui organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. Masyarakat di desa dapat menilai sejauhmana pelaksanaan program Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

107


pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula, apa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya dan bagaimana cara pemecahannya, serta sejauhmana hasil program pembangunan tersebut, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan program atau proyek yang telah dibangun tersebut. Dalam melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap program pembangunan desa, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dengan cara mengemukakan pendapat atau kritik yang ditujukan terhadap perbaikan program pembangunan desa tersebut. Hal ini tentunya dilakukan dengan menguraikan kelebihan dan kekurangan dari program pembangunan desa, agar dapat menjadi masukan bagi pelaksana program atau proyek pembangunan tersebut. Tabel 5 Tanggapan responden tentang pemberian pendapat dalam penilaian program pembangunan desa N (jumlah responden) = 56 No. Penilaian Responden Frekuensi Persentase 19,64 11 Selalu 1. 21,43 12 Sering 2. 25 14 Kadang-kadang 3. 16,07 9 Hampir tidak pernah 4. 17,86 10 Tidak pernah 5. Jumlah 56 100 Sumber : Hasil pengolahan data primer, tahun 2012 Dari hasil olahan tanggapan yang diberikan oleh responden pada tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni sebesar 25% mengatakan bahwa mereka kadang-kadang memberikan pendapat dalam penilaian program pembangunan desa, sebesar 21,43% mengatakan sering, dan sebesar 19,64% mengatakan selalu, sebesar 17,86% mengatakan tidak pernah, serta sebesar 16,07% mengatakan hampir tidak pernah. Dari hasil pengolahan tabel di atas dapat dikatakan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi program pembangunan desa masih kurang maksimal. Masih kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi atau mengawasi program pembangunan desa tersebut, disebabkan karena mereka berpendapat bahwa sudah ada Badan Permusyawaratan Desa yang memberi evaluasi terhadap program pembangunan desa. Memang harus diakui bahwa pelaksanaan program atau proyek pembangunan desa, merupakan suatu hal yang penting dalam proses pembangunan desa, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kadangkala terjadi atau timbul penyimpangan atau benturan dalam

108


Abdul Latif.

pelaksanaannya. Di sinilah fungsi pengendalian dan evaluasi itu berperan dalam memecahkan permasalahan tersebut, yang kesemuanya tentunya diharapkan agar pelaksanaan pembangunan desa itu dapat diarahkan sebagaimana yang direncanakan semula. Oleh karena itulah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau proyek pembangunan, kepala desa harus berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa serta para tokoh masyarakat setempat mengenai sejauhmana realisasi pelaksanaan dari program atau proyek pembangunan tersebut, serta apa yang harus dilakukan untuk mensukseskan program atau proyek pembangunan tersebut. Tabel 6 Tanggapan responden tentang ajakan kepala desa untuk mengadakan penilaian terhadap program pembangunan desa N (jumlah responden) = 56 No. Penilaian Responden Frekuensi Persentase 16,07 9 Selalu 1. 26,79 15 Sering 2. 23,21 13 Kadang-kadang 3. 25 14 Hampir tidak pernah 4. 8,93 5 Tidak pernah 5. Jumlah 56 100 Sumber : Hasil pengolahan data primer, tahun 2012 Dari hasil olahan tanggapan yang diberikan oleh responden pada tabel 6 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni sebesar 26,79% mengatakan bahwa kepala desa sering mengajak mereka untuk mengadakan penilaian terhadap program pembangunan desa, sebesar 25% mengatakan hampir tidak pernah, dan sebesar 23,21% mengatakan kadang-kadang, sebesar 16,07% mengatakan selalu, serta sebesar 8,93% mengatakan tidak pernah. Dari hasil wawancara dengan kepala desa sampel (29 Juni 2012) pada umumnya mengatakan bahwa tidak semua dilakukan pembimbingan dan pengarahan pada waktu pelaksanaan proyek pembangunan desa, karena lokasi pembangunan proyek tersebut jauh. Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap program pembangunan desa, masyarakat kurang maksimal melakukannya karena masih kurang aktifnya kepala desa mengajak mereka untuk memberikan penilaian atas program pembangunan desa tersebut. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kepala desa karena saran dari mereka, baik berupa pendapat, usulan, maupun kritikan sangat diperlukan bagi program atau proyek pembangunan yang telah atau sedang dilaksanakan. Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

109


D. Kesimpulan Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan masih kurang maksimal, terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa. Masih kurang aktifnya masyarakat dalam setiap tahap pembangunan tersebut adalah disebabkan karena masih kurang pahamnya masyarakat desa, akan pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung program pembangunan tersebut. Padahal tahap pelaksanaan program pembangunan adalah merupakan tahap yang paling penting bagi suksesnya program pembangunan desa yang telah direncanakan. Untuk itu, adalah menjadi tugas bagi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, untuk lebih aktif lagi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA putusan Bupati Bolaang Mengondow Nomor 40 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow. Anonim. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Bolaang Mongondow. Anonim. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Forum Indonesia Maju, Jakarta. Benveniste, Guy. 2003. Birokrasi, Rajawali Pers, Jakarta. Beratha, I. Nyoman. 2004. Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta. Gie, The Liang. 2002. Administrasi Perkantoran Modern, Liberty, Yogyakarta. Handayaningrat, Soewarno. 2003. Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen, CV Haji Masagung, Jakarta. Kartono, Kartini. 2004. Pemimpin dan Kepemimpinan, Rajawali Pers, Jakarta. Khairuddin. 2003. Pembangunan Masyarakat, Liberty, Yogyakarta. Marbun, B.N. 2002. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta. Mustopadidjaja. 2004. Aktualisasi Dimensi-Dimensi Nilai SANKRI dalam

110


Abdul Latif.

Reformasi Administrasi Publik, STIA LAN, Jakarta. Ndraha, Taliziduhu. 2002. Pembangunan Masyarakat, Rineka Cipta, Jakarta. Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Jakarta. Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung. Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.

Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

111

PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN POSIGADAN. Abdul Latif. Abstrak

Recommend Documents