PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF TAHUN 2014 (STUDI KASUS PADA TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK)
Naskah Publikasi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Pemerintahan
NASKAH PUBLIKASI OLEH
MUHAMAD ABBAS NIM. 110565201136
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
i
ABSTRAK Pemilihan umum dapat dikatakan sukses apabila dilihat dari sisi prosesnya, karena telah berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta tidak lupa jujur dan adil. Pelanggaran - pelanggaran yang ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilu yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan pada tahapan pendistribusian logistik. Pentingnya pengawasan agar dapat berjalannya tahapan pendistribusian logistik. Dalam hal ini pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan pada pemilihan umum legislatif Tahun 2014 pada tahapan pendistribusian logistik. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun teori yang di gunakan penulis pada penelitian ini yakni menurut Taliziduhu Ndraha, Pengawasan refresif dan preventif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan yaitu Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bintan pada Pemiliham Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan pada penditribusian logistik, pada dasarnya telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilu Kabupaten Bintan Tahun 2014 pada penditribusian logistik belum maksimal dikarenakan peraturan yang ada belum dapat menjadikan pengawas pemilu mengeksekusi langsung terhadap pelanggaran yang terjadi. Pengawasan represif yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bintan pada Pemiliham Umum Legeslatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan pada penditribusian logistik, masih terdapat kekurangan, antara lain Regulasi yang ada belum memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran administratif yang terjadi, sehingga belum memberikan efek jera kepada oknum yang melakukan pelanggaran Dan masih kuarangnya pengawasan dikarenakan letak wilayah yang geografisnya terbagi pulau-pulau. Kata Kunci : Pengawasan, Pendistribusian Logistik
ii
ABSTRACT Elections can be said to be successful when seen from the side of the process, because it has taken place in a democratic, secure, orderly and smoothly, and do not forget to be honest and fair. Violations - violations found by the Election Supervisory Committee conducted by the organizers in the Legislative elections in 2014 in Bintan regency on the stage of distribution logistics. The importance of monitoring to be progressed stage of distribution logistics. In this case supervision by the Election Supervisory Committee Bintan regency legislative elections in 2014 on the stage of distribution logistics. In this study, the authors conducted a study with qualitative descriptive method. The theory used in this study the authors by Taliziduhu Ndraha, preventive and repressive Supervasion. Results of research by the author shows that preventive supervision conducted by the Supervisory Committee Bintan regency in the General cooptation Legeslative 2014 in Bintan regency in distributions logistics, basically has done well, but there are still some shortcomings, namely supervision by district election supervisory committee Bintan 2014 on logistics ditribusion not maximized because the existing regulations have not been able to make the election watchdog executes directly against violations. Repressive supervision carried out by the Supervisory Committee Bintan regency in the General cooptation Legeslative 2014 in Bintan regency in distributions logistics, there are still shortcomings, among others, the existing regulations have not given strict sanctions against administrative violations that occur, so do not give deterrent effect to the actors who perform And still lack supervision violations due to the geographical location of the region divided island. Key words: Monitoring, Distribution Logistics.
iii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ABSTRAK …........……………..........................................................................
i
ABSTRACT .......……………………………………………........……………...
ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………...…………… iii A. Latar Belakang Masalah ……………………….…………...…………
1
B. Perumusan Masalah ...……………………………………....………….
6
C. Tujuan Penelitian .......……………………………………....………….
7
D. Kegunaan Penelitian ......................………………….............................
7
E. Kerangka Teori ……………………………………………...…………
8
F. Konsep Operasional .……………………………….............................
10
G. Metode Penelitian ……………………………………...........................
11
1. Jenis Penelitian .…………………………………………..………... 11 2. Lokasi Penelitian ......………………………………......................... 12 3. Jenis dan Sumber Data .......................…………………….....…….. 12 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data ................................................. 13 5. Informan ……………………………………………….................... 14 H. Teknik Analisa Data ...………………………………............................
15
J. Hasil Penelitian.………………………………………………...…….
16
K. Kesimpulan ...........………………………………………………..…… 16 L. Saran .........................................……………………....…….…............. DAFTAR PUSTAKA
17
1
A. Latar Belakang Masalah Pemilihan umum dapat dikatakan sukses apabila dilihat dari sisi prosesnya, karena telah berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta tidak lupa jujur dan adil. Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat dengan pemilu merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Selain itu, Pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu mulai dari presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Pemilih adalah setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai pemilih untuk memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. Pada dasarnya, setiap warga Negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Tanpa adanya partisipasi dari pemilih, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Tujuan dari pemilihan umum legislatif Tahun 2014 adalah untuk memperoleh pemimpin yang benar-benar memperhatikan aspirasi rakyat yang sudah memilihnya. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakil-wakilnya yang ada di lembaga legislatif. Wakil-wakil tersebut yang akan menjalankan kedaulatan yang akan didelegasikan kepadanya. Dengan kedaulatan itu, para
2
wakil rakyat mempunyai hak dan kewajiban menentukan arah dan kebijakan yang harus dijalankan oleh Pemerintah. Pemilihan Umum Tahun 2014 merupakan pemilihan umum yang ke sebelas dalam sejarah Indonesia. Pemilu 2014 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 di ikuti sebanyak 12 Partai Politik untuk memilih anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD. Sistem pemilu yang dipergunakan adalah sistem proposional dengan sistem calon daftar terbuka. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, serta menilai pelaksanaan pemilu secara tepat proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Istilah pengawas pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 1955. Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu Tahun 1982. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberinama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu ). Kelembagaan Panwaslu baru dilakukan melalui Undang-undang nomor 12
3
Tahun 2003. Selanjutnya kelembagaan Pengawas Pemilu di kuatkan melalui Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi,Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan,
dan
Pengawas
Pemilu
Lapangan
di
tingkat
Kelurahan/Desa. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 sebagian kewenangan dalam pembentukan pengawas pemilu merupakan kewenangan KPU. Selanjutnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh terhadap Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan,
serta
menangani
kasus-kasus
pelanggaran
administrasi,
pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) Kabupaten Bintan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelanggaraan pemilu selesai. Anggota panwaslu Kabupaten Bintan terdiri dari tiga orang, yang terdiri dari kalangan professional. panwaslu
ini
adalah
penyelenggaraan pemilu.
dengan
melakukan
Tugas pokok
pengawasan
terhadap
4
Panitia Pengawas Pemilu atau disingkat panwaslu Kabupaten Bintan mempunyai tugas terhadap pengawasan pemilihan umum legislatif 2014 di tingkat Kabupaten Bintan salah satunya adalah mengawasi Pendistribusian Logistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 1988, pengertian logistik adalah pengadaan, perawatan,
distribusi,
penyediaan,
(untuk
mengganti),
perlengkapan,
perbekalan dan ketenagaan. Bilamana pendistribusi logistik tidak dilakukan dengan tahapan yang berlaku, maka akan berdampak kepada proses tahapan pemilu yakni pemungutan suara. Sehingga untuk tahapan pendistribusian logistik telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Adapun Pelaksanaan tahapan pendistribusian logistik melalui PKPU nomor 06 Tahun 2013 pada nomor 8 huruf d adalah sebagai berikut: 1.
KPU Kabupaten Bintan dari tanggal 1 Febuari sampai s/d 31 Maret 2014 menerima dari KPU Provinsi.
2.
PPK (panitia pemilihan kecamatan) dari tanggal 1 Maret s/d 05 April 2014 menerima dari KPU Kabupaten Bintan.
5
3.
PPS (panitia pemungutan suara) dari tanggal 5 s/d 8 April 2014 menerima dari PPK panitia pemilihan kecamatan).
4.
KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) menerima dari PPS (panitia pemungutan suara) pada tanggal 8 April 2014. Adapun waktu Pendistribusian Logistik yang dilaksanakan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan ke 10 Kecamatan yang wajib di awasi oleh Panwaslu Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut : Tabel 1.1 Jadwal Penditribusian Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 No Kecamatan Waktu 2-Apr-14 1 Bintan Utara 2-Apr-14 2 Seri Kuala Lobam 3-Apr-14 3 Teluk Sebong 4-Apr-14 4 Toapaya 4-Apr-14 5 Teluk Bintan 3-Apr-14 6 Gunung Kijang 29-Mar-14 7 Bintan Timur 1-Apr-14 8 Bintan Pesisir 1-Apr-14 9 Mantang 26-Apr-14 10 Tambelan Sumber : KPU Kabupaten Bintan 2014 Melihat dari jadwal Pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten
Bintan,
untuk
Kecamatan
Tambelan
Pelaksanaan
Pendistribusian logistik dipercepat dibandingkan Kecamatan lainnya. Untuk Pelaksanaan Pendistribusian logistik yang laksanakan KPU Kabupaten Bintan, tidak terlepas Panwaslu Kabupaten Bintan ikut mengawasi pendistribusian logitik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bintan di 10 (Sepuluh) Kecamatan,dan proses ini dilanjutkan ketingkat Kelurahan kemudian diteruskan ke TPS-TPS yang
6
tentunya diawasi langsung juga oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Dari Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bintan dan Jajarannya terdapat beberapa pelanggaran yang ditemukan, seperti kekurangan surat suara DPD yang ada di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Timur. Untuk Kecamatan Bintan Utara Seharusnya surat suara DPD tersebut berjumlah 15.415 Surat suara yang di kirim, tetapi lebih menjadi 16.006 surat suara. Dan untuk Kecamatan Bintan Timur seharusnya menerima 30.138 Surat suara DPD, tetapi hanya menerima 29.547 Surat suara. Diketahuinya Kekurangan surat suara itu pada saat Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) melakukan pembagian surat suara ke Panitia Pemungutan Suara(PPS). (Laporan panwaslu terhadap pengawasan atas pelanggaran pada pemilu legislatif Tahun 2014). Berdasarkan dasar pertimbangan tersebutlah maka, penulis tertarik untuk mengambil judul Skripsi sebagai berikut, “PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DALAM TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dari Panitia Pengawas Pemilu pada pemilihan umum legislatif Tahun 2014 dalam Tahapan Pendistribusian Logistik . Hal ini dapat dilihat dari Pelanggaran - pelanggaran yang ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilu yang dilakukan oleh Komisi
7
Pemilihan Umum (KPU) dari tahapan penditribusian Logistik pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa pelanggaran adminstratif (melanggaran aturan yang berlaku). Sehingga Perumusan Masalah dari penelitian ini yaitu: “Bagaimana peran Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bintan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Tahapan Pendistribusian Logistik”? C. Tujuan Penelitian Dengan melihat rumusan masalah seperti yang telah disebutkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Peran Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bintan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Tahapan Pendistribusian Logistik. D. Kegunaan Penelitian Dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai berikut: 1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasan penelitian di bidang ilmu sosial,dan ilmu politik berkaitan dengan analisa Peran dan Pengawasan dalam Pemilihan Umum Legislatif. 2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Pemerintah Daerah, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bintan dalam rangka Peran Pengawasan Pemilihan Umum.
8
3. Bagi
peneliti, penelitian ini
mampu memperluas wawasan dan
pengetahuan mengenai Pengawasan Pemilihan Umum. E. Kerangka Teori 1. Pengawasan a. Pengertian Pengawasan Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu
sendiri.
Fungsi
manajemen
lainnya
seperti
perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah di lakukan dengan baik. Menurut Vuctor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1994: 21) adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi,
tetapi
juga
mengandung
arti
memperbaiki
dan
meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai. b. Sistem Pengawasan Sistem pengawasan yang efektif prinsip
harus memenuhi beberapa
pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya
pemberian intruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Sistem
9
pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Menurut Duncan dalam Harahap (2001:246) mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif yaitu sebagai berikut: 1. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaanya. Oleh karena itu harus dikomunikasikan. Pengawasan harus direfleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus di awasi. 2. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi. Karyawan merupakan aspek intern perusahan yang kegiatan-kegiatannya tergambar dalam pola organisasi. 3. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat merealisasi tujuanya. 4. Pengawasan harus fleksibel pengawasan harus dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan – perubahan rencana diluar dugaan. 5. Pengawasan harus ekonomis. Sifat
ekonomis dari suatu sistem
pengawasan sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat system pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat direfleksikan dengan suatu system pengawasan yang lebih murah. c. Proses Pengawasan Ndraha (2011:201) menyatakan bahwa proses pengawasan biasanya meliputi dua kegiatan utama, yaitu:
10
a. Pengawasan preventif Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum
pekerjaan
mulai
dilaksanakan,
misalnya
dengan
mengadakan pengawasan terhadap persiapan rencana kerja, rencana anggaran,
rencana
penggunaan
tenaga
organisasi,
rencana
penggunaan aturan, dan sumber-sumber lainnya. b. Pengawasan represif Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini kita ketahui melalui audit dengan pemerikasaaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta laporan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (dassein) dengan hasil yang diinginkan (das sollen). F. Konsep Operasional Ndraha (2011:201) menyatakan bahwa proses pengawasan biasanya meliputi dua kegiatan utama, yaitu: a. Pengawasan preventif Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga organisasi, rencana penggunaan aturan dan sumber-sumber lainnya. Adapun indikator pengawasan preventif sebagai berikut :
11
1. Aturan yang berhubungan dengan tatacara kegiatan pengawasan. 2. Pengorganisasian pengawasan. 3. Pengawasan pada distribusi dan pelipatan surat suara. b. Pengawasan represif Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini kita ketahui melalui audit dengan pemerikasaaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta laporan pelaksanaan kegiatan. Adapun indikator pengawasan refresif sebagai berikut : 1. Proses distribusi dari KPU Kabupaten Bintan ke TPS. 2. Sistem koordinasi dan pelaporan terhadap pelanggaran yang terjadi. 3. Kendala pada pelaksanaan pengawasan. G. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan instrument paling penting dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara bagaimana penelitian ilmiah bekerja menurut kaidah-kaidah keilmuan yang ada. 1. Jenis Penelitian Adapun jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis kualitatif ini cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan. karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.
12
Menurut Williams ( dalam Lexy J. Moleong, 2004:5) “Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunkan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.” 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bintan. Objek pada penelitian ini penulis ambil adalah Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Bintan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dalam Tahapan Pendistribusian Logistik. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bintan adalah dikarenakan lokasi geografis dari Kabupaten Bintan yang berupa pulau- pulau yang berjarak jauh sehingga perlu perhatian khusus. 3. Jenis dan Sumber data Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adapun sebagai berikut: a. Data primer Yaitu data utama yang terjaring langsung dari responden, yang berkaitan dengan realitas yang ada yaitu adalah Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dalam Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. b. Data sekunder Pada penelitian ini penulis dapatkan untuk memperkuat dan mendukung data primer, dapat berupa dokumen-dokumen resmi untuk
13
data ini di dapat kan dari dokumen dan catatan-catatan di Kabupaten Bintan. 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Suatu penelitian dikatakan berkualitas dilihat dari instrunen penelitian dan teknik penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data yaitu : a. Wawancara Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung yang ditujukan terhadap informan dilokasi penelitian dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara. Wawancara dengan melakukan komunikasi secara langsung untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengekplorasi pertanyaan pada informasi dengan mengacu pada interview quid yang telah dirumuskan peneliti. Sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut merupakan data pendukung bagi terlaksananya penelitian. b. Dokumentasi Dokumentasi adalah data yang relevansi dengan masalah yang di teliti melalui dokumen-dokumen tertulis. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal digunakan untuk mengkaji, seperti Foto bersama Informan.
14
c. Observasi Observasi adalah terjun langsung kelapangan di Kabupaten Bintan demi mendapatkan informasi, memperoleh, mengetahui bagaimana keadaan secara alami untuk kemudian dapat dianalisis. 5. Informan Dalam penelitian ini informan yang dipilih merupakan informan yang menurut penulis dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan penelitian dengan kriteria sebagai berikut: a. Informan harus memiliki cukup waktu untuk dapat memberikan informasi-informasi
mengenai
adalah
Peran
Panitia
Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. b. Informan yang dipilih untuk diwawancarai merupakan orang yang mengetahui dan memahami tentang adalah Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. c. Informan yang diwawancarai adalah orang yang terlibat langsung dalam Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
15
Tabel 1. 2 Informan Dalam Penelitian No 1
Nama Informan Bpk. Ondi Dobi Susanto, SE
Keterangan Ketua
Panwaslu
Kabupaten
Bintan
Bpk. Indrawan Susilo Prabowo, SH,
Anggota
MH
Kepulauan Riau
3
Bpk. Wandra Fahilah, SH
Ketua KPU Kabupaten Bintan
4
Bpk. Carnita, S.Sos
5
Bpk. Yuri Amiril, Amd
2
Anggota
Bawaslu
KPU
Provinsi
Kabupaten
Bintan (Devisi Logistik) Ketua
Panwascam
Bintan
Timur
Sumber: Olahan Data Tahun 2015. H. Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis analisa data kualitatif, yaitu tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik. Penelitian ini bersifat deskripsi dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Penulis mengumpulkan data-data dari buku, koran, jurnal dan situs internet yang berisi tentang adalah Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Kemudian melakukan wawancara dengan penyelenggara pemilihan umum Kabupaten Bintan yang mempunyai kapasitas dan memahami bidang adalah Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dalam
16
Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dalam Tahapan Pendistribusian Logistik. Data-data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi akan ditampilkan dalam bentuk uraian lalu dianalisis kemudian dieksplorasi secara mendalam,
selanjutnya
akan
menghasilkan
suatu
kesimpulan
yang
menjelaskan masalah yang akan diteliti. I.
Hasil Penelitian 1. Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislaif Tahun 2014 Kabupaten Bintan pada tahapan pendistribusian logistik masih ditemukan kekurangan surat suara DPD yang ada Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Timur. Dikarenakan kurangnya pengawasan pada saat pendistribusian logistik. 2. Faktor yang menyebabkan dintaranya adalah kelalaian petugas distribusi logistik dan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Leguislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan.
J.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian serta analisa peneliti mengenai pelaksanaan Pengawasan tahapan pendistribusian logistik pada pemilu legeslatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan oleh Panwaslu Kabupaten Bintan, maka peneliti mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bintan pada Pemiliham Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan pada Tahapan Pendistribusian Logistik, pada dasarnya telah dilakukan dengan
17
baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilu Kabupaten Bintan Tahun 2014 belum maksimal dikarenakan peraturan yang ada belum dapat menjadikan pengawas pemilu mengeksekusi langsung terhadap pelanggaran yang terjadi. 2. Pengawasan represif yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bintan pada Pemilihan Umum Legeslatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan pada tahapan pendistribusian logistik,
masih terdapat kekurangan, antara lain
Regulasi yang ada belum memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran administratif yang terjadi, sehingga belum memberikan efek jera kepada oknum yang melakukan pelanggaran. Dan masih kuarangnya pengawasan dikarenakan letak wilayah yang geografisnya terbagi pulaupulau. K. Saran Saran yang akan peneliti berikan bertujuan sebagai bahan masukan bagi
pelaksanaan
pengawasan
kegiatan
pengawasan
pada
tahapan
penyelenggaraan pemilu oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. Adapun saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Perlu adanya perubahan Peraturan kepada Panwaslu untuk menindak dan mengeksikutor dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan
tahapan
pendistribusian
logistik
dari
admnistratif, sehingga agar lebih baik dalam pengawasan.
pelangggaran
18
2. Perlu adanya perubahan peraturan terhadap pemberian sanksi yang tegas pada pelanggaran administratif. 3. Meningkatkan pendidikan politik di masyarakat Kabupaten Bintan terhadap pelanggaran yang sering terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Abdullah, Rozali, 2009, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Adisasmita, Rahardjo, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cangara, Hafied. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pers. 2011. Firmanzah, 2011, Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Haris, Syamsuddin, 2005, Pemilu Langsung Di tengah Oligarkhi Partai, Jakarta: PT.Gramedia. , 1997, Pemilihan umum di Indonesia: Telaah atas struktur, proses dan fungsi, Jakarta: PPW-LIPI. Najib, Mohammad, 2014, Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan, Yogyakarta: Bawaslu Provinsi DIY Ndraha, Taliziduhu., 2003. Budaya Organisasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. , 2005. Teori Budaya Organisasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. , 2011. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka. Cipta. Puspoyo, Widjarnako. 2012. Dari Soekarno Hingga Yudhoyono Pemilu Indonesia 1955-2009. Solo: Era Adicitra Intermedia. Soekanto, Soerjono, 1982 : Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta. Surbakti, Ramlan, 1999. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Grasindo. Syamsuddin, Haris, 1997, Pemilihan Umum di Indonesia, LIPI, Jakarta.
B. Peraturan dan Perundang-Undangan Undang-Undang No.8 tahun 2012, tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang No.15 tahun 2011, tentang penyelenggaraan pemilu. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum. Perautan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Panwaslu Kabupaten Bintan, 2014. Laporan pelaksanaan dan hasil pengawasan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. C. Jurnal Tanthowi, Pramono, U. (2014), Negara, Civil Society, Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Indonesia, Jakarta : Bawaslu.
