BBadan Pengawas Pemilihan Umum

AWASLU B BULETIN

EDISI 03, MARET 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Awasi Turbulensi Politik pada Kampanye Terbuka Tindakan Kekerasan Intai Pengawas Pemilu

PPATK dan KPK Terlibat Awasi Dana Politik

Eksploitasi dan Pendidikan Politik Anak

Hal 9

Hal 16

Hal 11

BULETIN BAWASLU, EDISI 03, MARET 2014

yang akan aktif menggoda penyelenggara Pemilu. AWASLU Kenapa bisa penyelenggara pemilu yang dipercaya tetapi justru melakukan tindakan semacam itu? Banyak faktor, diantaranya honor penyelenggara Pemilu di tingkat lapangan sangat kecil dibandingkan dengan beban kerjannya yang cukup berat. Inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa penyeAwasi Turbulensi Politik lenggara pemilu bertindak demikian. pada Kampanye Terbuka Terlepas dari itu, negara juga tidak bisa memberikan apresiasi secara berlebih kepada penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Untuk menyelenggarakan pemilu saja, uang yang digelontorkan jumlahnya sangat fantastis. Oleh karena itu, sangat riskan jika harus menambah honor penyelengggara yang jumlahnya bisa jutaan orang itu. Oleh karena itu, ke depan ini akan menjadi bahan evaluasi dan analisa bagaimana seharusnya memperlakukan penyelenggara pemilu, sedangkan mendapatkan orang yang mau menjadi penyelenggara saja (terutama di daerah terpencil) sudah bersyukur. Namun, untuk saat ini kita hanya bisa berharap tingkat kecurangan yang melibatkan penyelenggara Pemilu menurun jumlahnya dibandingkan tahun lalu.

Baru-baru ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan kajian untuk melakukan analisa terhadap potensi pelanggaran yang kemungkinan akan muncul pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pada 9 April mendatang. Bahkan, masukan pada kajian tersebut juga berasal dari para peserta pemilu. Tujuannya Bawaslu membuat kajian tersebut, adalah sebagai bahan kajian bagi Bawaslu untuk merumuskan langkah strategis dalam mengambil kebijakan untuk mencegah pelanggaran tersebut. Selain itu, analisa ini adalah untuk memberikan warning bagi masyarakat dan peserta pemilu untuk bersiap-siap dan melakukan antisipasi. Selama ini, kecurangan di tingkat tempat pemungutan suara memang kerap terjadi, mulai dari pencoblosan hingga rekapitulasi. Praktik-praktik kecurangan terus berkembang dari waktu ke waktu dan sering bertransformasi sehingga tidak terlihat sebagai pelanggaran. Lebih parahnya, kecurangan tidak hanya melibatkan peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu dan pemilih sebagai stakeholders terbesar. Bahkan, praktik kecurangan semakin tidak terlihat karena peran-peran penyelenggara pemilu, baik pelaksana maupun pengawas pemilu. Tidak dapat dipungkiri, mereka kerap memanfaatkan momentum pemilu untuk mengambil keuntungan dari peserta pemilu. Layaknya, pasar ada hukum ekonomi yang berlaku yakni, supply and demand (penawaran dan permintaan). Penyelenggara Pemilu yang aktif akan berusaha menawarkan usaha untuk memenangkan caleg atau parpol dengan imbalan sejumlah uang. Sementara terhadap penyelenggara yang tidak aktif maka peserta pemilu

B

BULETIN

Tindakan Kekerasan Intai Pengawas Pemilu

BADAN

UM

UM

I

N

E

B

IK INDO

A S L U

R

P

SI

A

RE

BL

W

-


Eksploitasi dan Pendidikan Politik Anak

Divisi Update Divisi Organisasi dan SDM Pemerintah Tolak Mitra PPL, Bawaslu Upayakan Tambahan Dua Orang PPL ............................................................................................. 15 Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga PPATK dan KPK Terlibat Awasi Dana Politik ............................. 16 Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Peserta Pemilu Kembali Gugat KPU ke Bawaslu .................... 17 Divisi Pengawasan

Gugus Tugas Pengawasan Dana Kampanye Melalui Media Penyiaran ....................................................................................................... 18 Sudut Pandang Pleno Bukan Sekedar Kompromi Pemangku Kebijakan ...... 20 Ekspose Daerah ............................................................................................ 22 Bawaslu Lampung Peringatkan PNS Tidak Terlibat Politik Praktis ............................................................................................................ 21 Glosari Kepemiluan ...................................................................................... 24 Galeri ................................................................................................................ 25 Gebyar Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ..................................... 25

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

AS PEMIL AW IH A NG

N

PE

Dari Redaksi ................................................................................................... 2 Laporan Utama Awasi Turbulensi Politik pada Kampanye Terbuka .......................... 3 Opini Etika Kampanye sebagai Pendidikan Politik ..................................... 6 Sorotan Mati Suri Reformasi .................................................................................... 8 Tindakan Kekerasan Intai Pengawas Pemilu ............................. 9 Investigasi Swing Voters dan Pengaruh Media Sosial .................................. 10 Eksploitasi dan Pendidikan Politik Anak ..................................... 11 Bawaslu Terkini Bawaslu dan Kemendikbud Tanda Tangani MoU ............................. 12 Info Bawaslu Sekjen Bawaslu Melantik Pejabat Struktural Eselon III dan IV ........................................................................................................... 13 Profil Ketua KPI Judhariksawan Televisi Belum Memberikan Pendidikan Politik yang Baik ..... 14

U

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Salam Awas

Daftar isi:

A

EDISI 03, MARET 2014

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Penanggung jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Pakerti Luhur, Ak, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin, Ken Norton Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Hendru, Irwan; Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2


Awasi Turbulensi Politik pada Kampanye Terbuka

FOTO-FOTO: GOOGLE.COM

Tahapan Pemilu 2014 sudah memasuki masa kampanye rapat umum (terbuka) pada 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014. Selama 21 (dua puluh satu) hari tersebut peserta pemilu termasuk partai politik dan calon legislatif sudah diperbolehkan untuk melakukan kampanye dalam bentuk rapat umum. Suatu bentuk kampanye yang lazimnya mengumpulkan massa dalam jumlah besar.

K

ampanye terbuka juga akan diwarnai oleh iklan-iklan kampanye di media cetak dan elektronik, yang juga sudah dilakukan oleh parpol dengan berdalih sebagai iklan politik dan sosialisasi sebelum waktunya. Kendati pun Bawaslu dan KPI sudah beberapa kali menegur partai politik dan lembaga penyiaran publik, tetap saja iklan-iklan tersebut ‘berkeliaran’ di televisi. Mencermati gejolak pada kampanye terbatas, ternyata banyak sekali partai politik yang tidak mengacuhkan Undang-Undang dan Peraturan KPU. Makna terbatas sesungguhnya adalah, setiap partai politik dapat melakukan kampanye dalam berbagai bentuk kecuali rapat umum dan kampanye di media massa. Namun, makna terbatas itu ternyata tidak

3

dipatuhi secara rules dan hanya dimanfaatkan sebagai celah hukum. Tidak bisa dipungkiri, gejolak semacam ini saja bisa terjadi pada tahapan yang masih dibatasi. Maka apa yang akan terjadi jika tahapan tersebut sudah terbuka dan hampir tidak ada batasan kampanye dalam bentuk apapun? Turbulensi keras diprediksi akan terjadi dan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran. Lebih ditakutkan lagi turbulensi tersebut akan menimbulkan konflk yang mengarah pada anarkisme dan tindakan destruktif. Sejak awal sebelum tahapan kampanye rapat umum dimulai, Bawaslu sudah mengingatkan kepada peserta pemilu untuk menyerahkan daftar tim pelaksana kampanye rapat umum masing-masing


Sambungan: Awasi .... partai politik dan memastikan ada pihak yang dapat diminta pertanggung jawabannya jika ada permasalahan pada kampanye nantinya, Selain itu, Bawaslu juga sudah meminta agar peserta pemilu menaati jadwal-jadwal dan tidak melanggar secara administrasi aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan jajarannya. Pasalnya, jadwal yang dibuat oleh KPU, sudah berbasis kesetaraan dan menghindarkan gesekan-gesekan yang terjadi antara simpatisan. Bisa kita ingat beberapa pagelaran pemilu, baik di Pemilu nasional maupun rangkaian Pemilu Kada, tidak jarang bentrok antar simpatisan terjadi dan menimbulkan kerugian materil bahkan korban jiwa. Gesekan tersebut bernuansa mulai dari persaingan dalam mendulang suara, hingga saling ejek dan berbuntut bentrok. Selain peran penyelenggara Pemilu, fungsi pengamanan kepolisian juga sangat strategis terutama untuk memetakan potensi rawan konflik horizontal di berbagai daerah. Wilayah yang memiliki sejarah rawan konflik horizontal biasanya mudah terpicu kembali lewat gesekangesekan konflik kepentingan dan juga politik. Artinya, daerah yang di masa lalu pernah terjadi konflik SARA misalnya, akan lebih mudah kembali terjadi konflik dalam rangkaian kampanye terbuka tersebut. Kampanye terbuka juga identik dengan potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Bawaslu dan jajarannya, sering

!!! Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan meresmikan posko Sentra Gakkumdu di Gedung Bawaslu, (13/3). Selain meresmikan posko Sentra Gakkumdu, Bawaslu juga berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan soal pemahaman kasus-kasus pidana Pemilu. (Semoga menjadi langkah awal agar kasus pidana Pemilu bisa terungkap, dan diselesaikan di pengadilan)

“Pemilu 2009 lalu dan Pemilu Kada, kita bisa melihat banyaknya fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk berkampanye. Untuk Pemilu 2014 ini, dengan tegas kami (Bawaslu , -Red) larang dan berikan sanksi untuk yang melanggar,” Ketua Bawaslu, Muhammad.

menemukan banyaknya incumbent (petahana) yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan politiknya. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Bawaslu, potensi besar penyalahgunaan fasilitas negara pada Pemilu 2014 sangat besar, baik bagi petahana yang terlibat dalam partai politik, maupun petahana yang terjun sebagai calon anggota legislatif, akan mengerahkan resources (sumber daya) negara yang dikuasainya pada saat menjabat untuk berkampanye. Sumber daya milik pemerintah yang

paling populer dimanfaatkan oleh petahana yakni sumber daya program bantuan sosial dan dana hibah, serta sumber daya aturan yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk secara legal menguntungkan dirinya ketika menjabat, dan memudahkan dirinya saat akan kembali mencalonkan diri. “Pada Pemilu 2009 lalu dan Pemilu Kada, kita bisa melihat banyaknya fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk berkampanye. Untuk Pemilu 2014 ini, dengan tegas kami (Bawaslu ,-Red) larang dan berikan sanksi untuk yang melanggar,” ujar Ketua Bawaslu, Muhammad. Menurut Muhammad, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat dalam kampanye sudah disosialisasikan kepada Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi ketua umum partai sekalipun sudah diperingatkan untuk tidak menggunakan fasilitas negara seperti mobil Indonesia Satu (RI 1). “Kami hanya memperbolehkan presiden menggunakan pengamanan dan protokoler pada saat melakukan kampanye, karena melekat kepada beliau sebagai presiden. Kampanye juga harus menggunakan mobil pribadi bukan mobil kepresidenan,” tambah Muhammad. Selain pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS) juga dilarang untuk terlibat dalam kampanye. PNS yang ikut dalam kampanye, akan direkomendasikan oleh Bawaslu kepada atasannya un-

Gugus Tugas (Task Force) pengawasan iklan kampanye, penyiaraan, dan pemberitaan mengumumkan televisi dan partai politik yang masih menayangkan iklan politik dan kampanye di lembaga penyiaran, di Jakarta, Jumat (14/3). Masih ada 11 partai politik dan 11 lembaga penyiaran yang masih menayangkan iklan politik (Publik bisa menilai siapa partai yang pantas dipilih pada Pemilu mendatang. Jika baru-baru saja sudah melanggar bagaimana ke depan?)

4

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Arsip Statis untuk diselamatkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip-arsip tersebut akan menjadi bagian sejarah pembangunan demokrasi di Indonesia di masa mendatang (Ketua Bawaslu: Harga diri Bawaslu adalah sejauh mana arsip dapat dipertanggung jawabkan kepada publik)


tuk diberikan sanksi yang sesuai. Selain itu, keterlibatan PNS juga diatur dalam ketentuan pidana pasal 278 UU No. 8 Tahun 2013 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan ancaman hukuman 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp 12 juta. Temuan Bawaslu di beberapa daerah pada Pemilu Kada terkait penyalagunaan, yakni banyaknya kendaraan mobil dan motor berplat merah yang diduga digunakan pada saat kampanye terbuka Selain itu, iklan-iklan program pemerintah yang menampilkan foto-foto caleg atau cagub dan cawagub dalam Pemilu Kada sebagai bentuk kampanye terselubung, serta anggaran untuk program-program bantuan sosial (bansos) dan hibah. Khusus anggaran bansos dan hibah, perlu dicermati banyaknya peningkatan jumlah anggaran dana bansos dan hibah jelang pelaksanaan Pemilu 2014. Oleh karena itu, perlunya pengawasan sejak dini oleh Bawaslu dan masyarakat dalam mencermati anggaran pada Kementerian atau lembaga satuan kerja, termasuk menilai kemungkinan peningkatan jumlah

anggaran dana bansos dan hibah demi kepentingan pemilu. Seperti yang dilakukan oleh Bawaslu, baru-baru ini dengan memanggil 10 Kementerian untuk menjelaskan tentang dana bansos dan hibah serta programprogram sosial kemasyarakatannya. Kesepuluh kementerian tersebut masingmasing dipimpin oleh Ketua Umum Partai Politik dan juga menjadi calon legislatif. Anggaran kementerian tersebut penting untuk dimiliki oleh Bawaslu, agar nantinya Bawaslu dapat memberikan catatan jika ditemukan adanya indikasi pemanfaatan anggaran tersebut untuk kepentingan politik. Sementara itu, turbulensi dalam kampanye rapat umum juga terjadi pada iklan-iklan kampanye di media cetak dan elektronik. Khusus untuk media elektronik, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengingatkan kepada peserta pemilu terutama partai politik dan lembaga penyiaran untuk memasang iklan tidak lebih dari jumlah spot yang ditentukan dalam Peraturan KPU.

5

Dalam teori agenda setting oleh Cohen (1963) adalah bagaimana media massa yang merupakan bagian penting dari masyarakat bisa membentuk persepsi masyarakat tentang apa yang dianggap juga penting. Oleh karena peran media massa di masyarakat dinilai sangat efektif sebagai alat propaganda untuk kepentingan politik masing-masing partai politik. Setiap stasiun televisi hanya diperbolehkan menampilkan iklan kampanye partai politik sebanyak 10 spot dengan durasi 30 detik untuk masing-masing spot. Sedangkan, untuk radio sebanyak 10 spot dengan durasi 60 detik. Makna tersirat dalam peraturan ini, adalah, memberikan porsi yang sama dan kesetaraan kepada penyelenggara pemilu untuk berkampanye di media elektronik. Semangat Peraturan KPU tersebut muncul, bisa diakibatkan oleh adanya indikasi lembaga penyiaran publik sering digunakan oleh parpol tertentu sebagai alat propaganda-nya, sementara lembaga ini menggunakan frekuensi publik yang merupakan sumber daya terbatas. [FS]

Opini


Etika Kampanye sebagai Pendidikan Politik Oleh : Ahmad Ali Imron Variabel penting dalam Pemilu salah satunya adalah masa kampanye partai politik untuk menjual calon yang dicalonkan atau menjual nama partai yang diusung. Dalam kasus Pemilu maupun Pemilu Kada, kampanye calon cukup menentukan dalam memengaruhi pilihan publik. Kampanye merupakan proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku pemilih. Perubahan ini ingin dicapai melalui himbauan, ajakan, dan janji sehingga membuat warga atau kelompok masyarakat tertarik untuk menjatuhkan pilihan politiknya pada partai atau kandidat tertentu. Atau merujuk pada UU No 8 Tahun 2012 (ayat 1) tentang Pemilu, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program. Tradisi kampanye di Indonesia, hampir sama seperti negaranegara lain, selalu diramaikan oleh berbagai kegiatan misalnya ; pertemuan akbar, arak-arakan kendaraan bermotor (konvoi), dan belakangan ini mulai ditradisikan juga kampanye melalui media massa, khususnya media cetak dan elektronik. Undangundang No 10 Tahun 2008 dan PP No 14 Tahun 2009 telah mengatur mengenai kode etik dalam Pemilu bahkan larangan dalam berkampanye serta sanksi pelanggarannya. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kode etik dan larangan dalam undang-undang itu akan dipatuhi. Diperlukan adanya suatu kesadaran pribadi dari semua calon pemimpin, partai politik dan masyarakat untuk saling mendukung, agar dapat terselenggaranya kampanye yang memerhatikan etika sebagai landasan ditaatinya hukum dalam pelaksanaan kampanye. Singkatnya sangat diperlukan etika dalam kampanye.

kepada publik adalah hal-hal yang menyangkut hidup-mati dan masa depan publik itu sendiri. Kalau terjadi pembohongan maka publik akan sangat dirugikan dan hal itu sangat bertentangan dengan prinsip kejujuran itu sendiri serta bertentangan dengan tujuan pemilihan umum sebagai sarana menyalurkan aspirasi publik. Kejujuran merupakan norma dan nilai paling hakiki dalam berkampanye sebab ia mempertaruhkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan pemerintah. Untuk kepentingan jangka panjang, kiranya kejujuran tidak bisa ditawar-tawar lagi dan itu adalah sebuah harga mati yang harus dijaga. Keempat, adanya sopan santun (etiket). Sikap dan perilaku ini juga harus diperhatikan karena ia menunjukkan kedewasaan para pelaku kampanye dan karenanya menjadi kriteria yang menakar bobot dari pemilu itu sendiri. Umpamanya, saling menghormati dan menghargai di antara partai politik, tidak saling mencurangi, menghujat serta tidak menjelek-jelekan calon legislator dan partai lain. Menghindari kekerasan antar partai dan petugas pengamanan maupun terhadap rakyat pemilih. Menjauhi penggunaan kata dan slogan yang tidak mendidik masyarakat, baik dalam kampanye oral maupun dalam tulisan atau spanduk/baliho. Kelima, adanya pertanggungjawaban. Semua kesempatan, dana dan tempat yang diberikan/dipercayakan oleh rakyat melalui pemerintah kepada pelaku kampanye harus bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini tidak boleh ada partai atau calon legislator yang mencuri start kampanye dan tidak boleh ada yang mencuri waktu pasca-kampanye untuk masih terus berkampanye di saat tenang. Dana kampanye harus dapat dipertanggungjawabkan sumber dan penggunaannya. Dana kampanye bisa rawan korupsi dari pemimpin-pemimpin partai dan bisa juga digunakan menjadi “money politic” dalam arti negatif yaitu membeli suara. Dana kampanye seharusnya digunakan hanya untuk membiayai kampanye. Para pelaku kampanye harus pula menjaga dan memelihara kebersihan tempat dan fasilitas umum yang dipakai untuk kampanye. Selanjutnya, adanya kedamaian. Selama pelaksanaan kampanye hendaknya tidak mengganggu jalannya roda kegiatan masyarakat, tidak terjadi keributan dan kekerasan. Sudah menjadi tradisi masa kampanye selalu menguasai ruas-ruas jalan sehingga mengganggu aktifitas masyarakat. Penggunaan jalan dan tempat-tempat umum harus bisa diatur sedemikian rupa sehingga sungguh-sungguh menjamin hak rakyat pengguna jalan dan pemukiman di sekitar tempat kampanye sehingga tidak terganggu. Para pelaku kampanye tidak boleh memancing kerusuhan dan tidak boleh menggunakan kekerasan. Tak kalah pentingnya yaitu adanya ketertiban. Para peserta kampanye, khususnya massa pendukung harus bisa dikendalikan agar tidak menimbulkan keributan dan kekacauan. Pelaksanaan kampanye dan isi yang disampaikan hendaknya membawa kesejukan dan ketentraman bagi masyarakat. Fasilitas publik seperti taman, kendaraan, lampu penerangan di jalan raya dan lain

Etika Kampanye Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif merupakan suatu keniscayaan bagi partai, para calon legislator dan tim kampanye untuk selalu memerhatikan dan menaati etika atau aturan kampanye. Pertama, adanya kesadaran para pelaku kampanye partai untuk membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang patut dan apa yang tidak patut disampaikan dalam kampanye. Diperlukan kesadaran para pelaku kampanye agar melaksanakannya dengan konsisten dan konsekuen. Kedua, adanya kesadaran moral para pelaku kampanye, yaitu adanya kemampuan untuk mengatakan dan melakukan apa yang baik dan patut, sambil menolak untuk mengatakan dan melakukan apa yang tidak baik dan tidak patut untuk disampaikan dan diperlihatkan kepada publik. Adanya kesadaran moral ini sangat diperlukan agar kampanye, terutama isinya benar-benar berbobot dan bisa dipercaya. Walaupun kampanye berarti usaha memengaruhi konstituen dan massa rakyat untuk memilih, kiranya kampanye jangan diartikan hanya sekedar suatu kegiatan pembohongan dan pembodohan publik suara dan dukungan rakyat harus diperoleh dengan jalan yang sebaik-baiknya. Ketiga, adanya kejujuran. Prinsip ini adalah keniscayaan yang wajib melekat pada kampanye. Karena yang disampaikan

6


Musyawarah Sengketa Pemilu Sengketa Pemilu di Bawaslu mengenai pencoretan partai politik dan calon anggota DPD karena terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye yang jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2014. Bawaslu berjanji akan menyelesaikan sengketa tersebut dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya agar tidak menghambat tahapan Pemilu yang lain. Pimpinan Bawaslu, Nasrullah memimpin jalannya musyawarah.

Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak memimpin jalannya musyawarah.

Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dan Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas memimpin jalannya sidang putusan sengketa pemilu calon legislatif sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon. Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron memimpin jalannya musyawarah.

sebagainya sangat rawan dirusak oleh massa peserta kampanye. Maka ketertiban berkampanye merupakan salah satu nilai yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

kampanye yang simpatik, itu sudah merupakan sebagian besar keberhasilan dan kemenangan dalam pendidikan politik. Kalau dalam sebuah kampanye parpol ia bisa memberikan kesejukan dan kedamaian kepada rakyat, maka rakyat akan mendukung calon pemimpin mereka serta partai tersebut. Masyarakat akan memberikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi. Penghargaan dan penghormatan itulah yang menjadi kunci keberhasilan sejati dari sebuah kampanye. Rakyat Berharap Pemilu 2014 ini memberikan arti penting bagi pembangunan demokrasi di Indonesia, menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan. Pemilu yang berkualitas dan berintegritas berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Semoga Pemilu kali ini semakin lebih baik. Semoga.

Pendidikan Politik Etika berkampanye sebagaimana yang telah diuraikan menjadi prasyarat dilakukannya hukum karena kalau nilai-nilai etika yang dikemukakan berdasarkan kesadaran moral tersebut, akan melahirkan suatu ketaatan hukum yang pada gilirannya akan menghasilkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat dan dengan demikian momentum kampanye sungguh-sungguh menjadi pesta demokrasi dan ajang pendidikan politik. Jikalau para calon, kepala daerah, kepala negara, calon anggota legislatif dan partai politik menyampaikan visi dan misi serta program-programnya kepada rakyat dengan cara-cara sehat yang penuh simpatik dan mendidik, niscaya rakyat akan memberikan dukungannya. Kalau sekarang bisa melakukan

*Penulis adalah Staf Humas Setjen Bawaslu RI

7


Mati Suri Reformasi Oleh Andhika Pratama S.IP*

berai, traumatis, dan kehilangan arah. Kondisi tersebut disebabkan terlalu banyak korban untuk menurunkan Soeharto dari tampuk kekuasaan. Karena itu, sebagian pelaku reformasi tak sanggup lagi melakukan konsolidasi. Pada sisi lain, kita melihat bahwa pascareformasi 1998, pola gerakan mulai berubah, dari isu-isu populis yang menasional ke isu-isu yang bersifat sektarian dan tidak melibatkan seluruh elemen gerakan. Dalam konteks itu, terjadi eksklusivitas ideologi gerakan yang berlebihan. Kedua, fase pemantapan atau penguatan (recovery). Dalam fase tersebut, semua elemen gerakan reformasi dituntut tidak hanya memantapkan konsolidasi ke dalam, tetapi lebih dari itu juga konsolidasi keluar, yaitu pada semua elemen masyarakat. Dalam fase tersebut, kekuatan reformis yang telah terbentuk harus memperluas wilayah-wilayah gerakan reformasi baru untuk menghadapi sisa-sisa rezim yang masih kuat. Dalam fase itu, akan terjadi perebutan pengaruh antara kaum reformis dan sisa-sisa rezim Orde Baru. Karena itu, dalam arena tersebut, diperlukan kekuatan wacana, kepandaian agitasi, dan propaganda yang mumpuni untuk mengcounter rongrongan sisa-sisa Orde Baru. Penguatan wacana juga difungsikan untuk meyakinkan masyarakat tentang perlunya menjalankan agenda reformasi. Ketiga, tahap aksi (action). Setelah melalui dua tahap tersebut, dengan dukungan masyarakat luas, gerakan reformasi diharapkan mampu melakukan aksinya, yaitu dengan menguasai seluruh sendi kehidupan. Baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Penguasaan itu dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak sisa-sisa rezim yang sedang mengonsolidasikan diri. Dari sini diharapkan pergerakan sisa-sisa rezim yang telah tumbang bisa ditekan. Hal itu dilakukan untuk melancarkan agenda reformasi yang telah disepakati bersama. Namun, apa boleh buat, dalam belasan tahun perjalanan reformasi, kita melihat dua di antara tiga fase tersebut tidak dijalankan. Reformasi sekonyong-konyong melompat pada fase ketiga, yaitu aksi (action). Padahal, dalam fase ketiga inilah, kekuatan gerakan reformasi diuji dalam menghadapi sisa-sisa rezim Orde Baru. Maka, dapat ditebak hasilnya bahwa kekuatan reformasi kocarkacir. Bahkan, yang lebih parah kaum reformis malah saling tikam. Ketika kaum reformis sedang asyik berebut kue kekuasaan, sisa-sisa Orde Baru melakukan konsolidasi sehingga kekuatan tersebut kembali menguat. Karena itu, dalam Pemilu 1999, 2004 dan 2009, partai Orde Baru, Golkar, kembali mendulang banyak suara . Sisa-sisa Orde Baru kembali mengendalikan permainan. Sisa-sisa Orde Baru lah yang saat ini masih mendikte berbagai kebijakan negara. Bahkan, dalam beberapa hal, institusi negara dikendalikan sepenuhnya oleh Orde Baru. Bahkan beberapa calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pemilu nanti adalah para alumni dari Orde Baru itu sendiri.

Seharusnya reformasi dibuat untuk kepentingan rakyat. Mereka (pemerintah) dipilih oleh rakyat. Karena itu, rakyat harus menjadi pusat dari segala kebijakan. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun begitu, meski reformasi merupakan hal penting untuk dilakukan, tapi bukan merupakan solusi untuk mengurangi korupsi. Pasalnya, selama reformasi bukan untuk mengakomodasi kepentingan rakyat, tapi kepentingan kelompok tertentu, di antaranya para partai politik yang masing-masing memiliki agenda politik dan ekonomi tersendiri.

Tanpa terasa Reformasi sudah hampir menginjak usia 16 tahun tetapi tidak ada hasil-hasil reformasi yang menonjol yang dapat kita rasakan bersama. Dalam bidang ekonomi, kita masih belum beranjak dari krisis ekonomi. Dalam bidang hukum, belum ada jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum (law enforcement) yang masih lemah. Selain itu, pemerintah masih belum dapat memanage sumber keuangan negara secara efektif, bahkan sering terjadi “kongkalikong” antara pemerintah dengan lembaga legislatif dalam menjarah uang rakyat. Pemberian otonomi kepada daerah juga belum dapat meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah secara signifikan. Lebih parah lagi, pemerintah semakin tersubordinasi pada lembaga-lembaga internasional sehingga fungsi negara dalam menyelenggarakan pelayanan sosial semakin berkurang. Setelah belasan tahun Reformasi bergulir, Reformasi mulai melahirkan dua pandangan yang berbeda, yaitu yang positif dan yang negatif. Pandangan dari kedua kaca mata yang berbeda menjadikan Reformasi lantas begitu kontroversial. Mereka yang menggunakan kaca mata positif merasa optimis atas keberlanjutan Reformasi. Sebaliknya, mereka yang menggunakan kaca mata negatif merasakan kekecewaan dengan tingkah polah para elit, baik dari kalangan ekskutif, legislatif, yudikatif, kepolisian, maupun militer. Tidak sedikit pula yang frustasi dengan keadaan sekarang ini dan lantas menyalahkan reformasi. Tidak heran bila kemudian ada desakan yang menginginkan lahirnya kembali kekuatan Orde Baru sebagai bentuk kekecewaan dan rasa frutasi terhadap reformasi. Indikator kegagalan Paling tidak, ada tiga indikator kegagalan reformasi. Pertama, masih lemahnya supremasi hukum. Kedua, merebaknya korupsi, kolusi, nepotisme. Ketiga, bercokolnya Orde Baru di panggung politik nasional. Kegagalan itu menunjukkan ketidakmampuan kaum reformis mengelola hasil reformasi yang berpangkal dari kejatuhan Presiden Soeharto sembilan tahun silam. Kaum reformis terlalu tergesa-gesa dalam menyimpulkan kemenangannya. Padahal, seharusnya, ada berbagai fase yang dilalui sebelum menyimpulkan keberhasilan tersebut. Fase pertama, penataan kembali gerakan (consolidation) reformasi. Fase itu dijalankan karena kondisi gerakan pasca 1998 mulai tercerai

*Penulis, adalah Staf Hubungan Antar Lembaga Setjen Bawaslu RI

8


Tindakan Kekerasan Intai Pengawas Pemilu

Kabar tidak sedap datang bagi kalangan Pengawas Pemilu di Indonesia. Jelang pelaksanaan hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg Tahun 2014, tindakan kekerasan dan intimidasi kepada penyelenggara Pemilu, khususnya Pengawas Pemilu mulai meningkat. Seorang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendapat tindakan kekerasan dan penganiayaan yang menyebabkan luka fisik dan harus mendapatkan perawatan intensif. Menurut sumber yang didapat, kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh seorang oknum calon anggota legislatif. Kekerasan tersebut didapat, setelah dia dan rekannya sesama PPL sedang melaksanakan pengawasan dalam masa kampanye Pemilu 2014. Saat itu, PPL bernama Eko Sugiono menduga ada keterlibatan oknum kepala desa dalam kampanye terbatas yang dilakukan oleh seorang caleg bernama

Badrul Aini. Oleh karena itulah, ia bersama rekan-rekan sesama PPL berinisiatif untuk mengawasi kampanye tersebut. Namun, tindakan yang dilakukan oleh PPL tersebut mendapat tanggapan negatif dari caleg yang diketahui berasal dari Partai Bulan Bintang tersebut dan massa pendukungnya. Eko Sugiono dan beberapa rekan PPL, diseret keluar dari lokasi dan dipukuli hingga terdapat luka yang cukup serius. Atas tindakan tersebut Bawaslu mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap jajarannya dengan alasan apapun. Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas bahkan menyebut pelaku kekerasan terhadap PPL di Sumenep sebagai politikus preman yang tidak pantas untuk menjadi wakil rakyat. Bawaslu juga sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Mabes Polri untuk segera diungkap pelaku kekerasan dan diberikan hukuman yang setimpal. “Kami sudah melaporkan kasus tersebut kepada Mabes Polri untuk ditindaklanjuti, selain itu Kapolda Jawa Timur juga sudah membentuk tim khu-

9

sus untuk menyelidikinya,” tambah Endang. Sementara itu, Ketua Bawaslu mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap penyelenggara Pemilu, khususnya untuk jajaran Pengawas Pemilu menjelang hari puncak Pemilu Legislatif 2014 diprediksi akan terus meningkat. Pasalnya, tidak semua peserta Pemilu atau pelaksana Pemilu yang merasa senang untuk diawasi. “Itu sebabnya, kami menitipkan kepada Satintelkam Mabes Polri untuk memberikan informasi tentang potensi-potensi kekerasan yang mungkin terjadi kepada jajaran Pengawas Pemilu dan mencegahnya,” kata Muhammad saat menemui beberapa perwakilan Satintelkam di Gedung Bawaslu beberapa waktu silam. Ia menilai, tugas yang diemban sangat berat dan berisiko. Padahal, aparat Pengawas Pemilu, dalam menjalankan tugasnya tidak mendapat pengawalan apalagi memiliki senjata. Oleh karena itu, Muhammad berharap peran Kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada Pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya sangat diperlukan. [FS]


Swing Voter dan Pengaruh Media Sosial Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden disambut antusias dan meriah oleh sebagian besar warga Indonesia, namun di sisi lain momen pesta demokrasi ini disambut dengan hambar atau tak peduli oleh sebagian calon pemilih yang tidak antusias, dan juga mereka tak menaruh banyak harapan. Pemilih ini cederung dikategorikan ke swing voters (pemilih mengambang) dan ada kecenderungan mengambil jalur golput. Fenomena swing voters menjadi fenomena yang menarik untuk diamati saat saat jelang hari – H di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Potensi Swing Voter cukup berpengaruh dan menjadi target untuk diperebutkan oleh partai yang bertarung di detik detik hajatan pesta demokrasi Indonesia 2014.

A

pa yang dimaksud Swing Voters….? Swing berasal dari kata mengayun dan dalam konteks pemilu dipersepsikan dengan mengambang (floating) terhadap para voters/ calon pemilih yang belum menentukan pilihan. Survei Kompas di tahun 2009 menyebut potensi “swing voters” ini sebagai ruang cadang atau peluang yang dapat dijamah untuk meningkatkan tambahan dukungan suara oleh masing-masing kubu. Kompas mengelompokkan pemilih ini dalam 3 (tiga) kategori. Kategori Pertama, merupakan kelompok pemilih yang masih ragu menjatuhkan pilihannya, karena sedang atau belum yakin akan taksirannya terhadap partai, pasangan capres/cawapres, Kedua, kelompok yang belum jelas pilihan politiknya, karena tidak tahu atau belum memiliki pilihan akan pasangan tertentu. Ketiga, kelompok pemilih yang merasa enggan mengutarakan pilihan politik karena dianggap sebagai rahasia. Ketiga kelompok ini masih akan labil dalam menentukan sikap politik. Oleh karena itu keputusan dalam menentukan pilihan maupun perubahan sikap politik mereka amat potensial terjadi pada hari-hari masa kampanye hingga menjelang hari “H” pelaksanaan pemilu. Lalu apa hubungannya dengan media sosial? Pemanfaatan media sosial seperti twitter, facebook dan youtube tak dapat dipungkiri menggantikan dominasi sumber-sumber media tradisional yang didominasi oleh beberapa pemilik modal, apalagi mereka yang telah berafiliasi dengan partai politik tertentu. Di sisi lain, kecenderungan media sosial dan internet digunakan juga untuk mempengaruhi kalangan muda. Sasaran ini amat tepat karena anak muda energik, atraktif dan mencari eksistensi diri sehingga menjadikan media sosial online sebagai wahananya. terlebih persentase terbesar pengguna media sosial seperti Facebook dan Twitter di Indonesia merupakan kaum muda atau mereka yang berusia 50 tahun ke bawah .

Oleh kaum muda keberadaan dan pemanfaatan media tradisional yang dinilai tidak bebas nilai cenderung ditinggalkan oleh mereka para pemilih cerdas ini. Fenomena gandrungnya kepada media online memunculkan para swing voters yang didominasi oleh kaum muda, yaitu kaum yang kurang memiliki waktu dan memilih calonnya dengan mengupdate berita lewat media sosial. Dengan kata lain swing voters ini tidak terikat dan tidak memiliki keyakinan dalam memilih satu partai, akan tetapi lebih banyak melihat pada calonnya di saat akhir penentuan pilihan. Fenomena swing voter ini sekali lagi telah dapat menekan perimbangan dominasi dan subyektivitas pemilik modal untuk mengubah warna pemberitaan dalam media tradisional sesuai kepentingannya. Dalam sejarah pilpres di Amerika, Swing voters memang selalu menjadi perhatian peneliti dan politisi, juga sebagaimana swong voters pada swing state dan first-time voters telah menjadi kunci kemenangan Obama pada pilpres Amerika, padahal dalam sejarah 10 Pilpres AS sebelumnya faktor swing ini hanya pernah terbukti sesekali saja, yaitu pada tahun 1976 ketika Jimmy Carter menjadi pemenang pilpres, hal yang sama juga pada terpilihnya John F. Kennedy pada tahun 1960. Dari kedua catatan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilih yang belum menentukan sikap tampaknya akan menjadi faktor yang layak diperhitungkan oleh masing-masing kubu partai, capres/cawapres untuk menentukan peluang kemenangan dalam pemilu termasuk dalam 1 (satu) atau 2 (dua) putaran. Akankah pemilih mengambang (floating voters) ini juga akan menjadi faktor dalam pileg dan pilpres 2014 ?? Yang jelas ini juga terpulang pada berbagai taktik dan strategi dari masing-masing tim sukses untuk memberi pencerahan keyakinan di benak para swing voters. [Dari Berbagai Sumber].

10

Nurmalawati Pulubuhu Ka. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Bawaslu RI


Eksploitasi dan Pendidikan Politik Anak Pernyataan salah satu Ketua Umum Partai yang bertarung pada Pemilu Legislatif 2014 tentang keikutsertaan anak anak dalam kampanye partainya merupakan pendidikan politik yang harus diberikan kepada anak sejak usia dini. Pernyataan ini mengusik hati para orangtua dan masyarakat dan patut ditelaah kembali tentang seberapa penting pendidikan politik tersebut bagi seorang anak? Semua anak di fase umur nol sampai dengan dua tahun akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yang dikenal dengan istilah masa emas (the golden age). Di usia ini anak harus mendapatkan stimulasi secara menyeluruh baik kesehatan gizi, pengasuhan dan pendidikan. semua orang tua balita yang paham pentingnya fase ini menginginkan anaknya menjadi anak yang cerdas sehingga mereka sangat peduli mengawal fase ini dengan memberikan perhatian sepenuhnya, walaupun tidak sedikit yang tidak memanfaatkan peluang ini karena merasa pertumbuhan anak adalah proses alami yang akan terjadi sendirinya tanpa atau dengan intervensi orang tuanya atau siapa pun. Otak manusia di masa emas berkembang pesat dan kritis dan terjadi hanya satu kali saja. Pada fase ini seorang anak manusia diberikan keistimewaan oleh Allah untuk memiliki kemampuan menyerap informasi sebanyak 50 sampai dengan 100%. Jadi masa balita adalah masa keemasan saat penanaman prinsip-prinsip kehidupan dan penghidupan yang baik. Dalam kondisi ini orang tua sangat mempunyai peran dominan, karena apa yang dilihat, diraba dan didengar balita, akan diserap secara total. Padahal pada fase ini hampir dipastikan seorang manusia berada pada lingkungan di sekitar yang akan mempengaruhinya kearah positif atau negatif, dan efek kondisi ini dikemudian hari akan menjadi tanggung jawab orang tuanya. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit dengan keras berteriak lantang menyatakan “pelibatan anak dalam kampanye adalah sesuatu yang tidak ber tanggung jawab. Anak di bawah usia pemilih, harus fokus pada upaya mengecap pendidikan. “Anakanak difokuskan pada pelajaran sekolah saja, sebab sasaran kampanye itu orang dewasa,

bukan anak-anak” tandas Arbi. Menurutnya keterlibatan anak-anak dalam kampanye merupakan tindakan tidak patuh terhadap logika politik, serta tidak mengikuti aturan main sesuai perundangan berlaku. “Pelibatan anak ini jadi tidak logis dan sangat tidak etis karena memperalat anakanak. Kampanye adalah kepentingan untuk orang dewasa bukan untuk anak-anak. .Arbi Sanit juga mempertanyakan dimana peran Bawaslu lembaga yang bertugas mengawasi pemilu. Bawaslu semestinya bisa memberikan sanksi dan tindakan tegas terhadap partai penyelenggara pemilu. Menurut Arbi Bawaslu bisa membubarkan kampanye yang melibatkan anak dengan meminta bantuan polisi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun tak tinggal diam atas hal ini dan melaporkan sejumlah pelanggaran terkait pelibatan anak oleh parpol dalam pemilu 2014 ke Bawaslu RI, Rabu (19/3). Ketua KPAI, Asrorun Ni’am Sholeh dengan team nya ditemui langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Muhammad dan Sekjen, Gunawan Suswantoro di Media Centre Bawaslu RI. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan KPAI terkait penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik selama 3 hari (16-18/3) menunjukkan kesadaran penyelenggara kampanye akan perlindungan anak masih rendah. Hasil tabulasi data KPAI terkait parpol yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye menunjukkan bahwa partai keadilan sejahtera (PKS) telah melakukan 14 pelanggaran, disusul PDIP dengan 10 pelanggaran, Golkar, Hanura dan PKPI 8 pelanggaran, Nasdem 7, Gerindra, Demokrat dan PPP 6 pelanggaran, PKB dan PAN 5 serta PBB dengan 4 pelanggaran. Indikator pelanggaran pelibatan anak yang

11

paling banyak dilanggar adalah memobilisasi massa anak oleh parpol atau caleg dan menggunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut parpol. Sedangkan kegiatan kampanye pemilu 2014 yang berdampak langsung pada anak adalah sebagian caleg maupun parpol menggunakan tempat bermain anak atau tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye terbuka, salah satunya yang dilakukan oleh PKPI. Dalam memberikan laporan dugaan pelibatan anak, KPAI juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan Bawaslu terkait dengan pengawasan terhadap pelibatan anak dalam kampanye politik oleh peserta pemilu. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada hari yang sama. Sementara itu merespon laporan KPAI tersebut, Ketua Bawaslu menyatakan bahwa semua temuan dan laporan wajib untuk ditindaklanjuti, karena laporan itu substansinya merupakan laporan dari masyarakat melalui KPAI. Menurut pasal 87 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pelaku pelibatan anak dalam kampanye dapat dipidana penjara 5 tahun dan atau denda 100 juta. “Sekali lagi Bawaslu berwenang untuk menggunakan sejumlah regulasi selain UU Pemilu untuk menegakkan hukum Pemilu,” tandasnya. Menurut Muhammad sesungguhnya substansi kampanye adalah pendidikan atau sosialisasi politik yang sehat, cerdas dan ramah anak. “Kami berharap masih ada banyak kesempatan parpol untuk berbenah memperbaiki model dan desain kampanyenya, sehingga tidak masuk ke wilayah-wilayah pelanggaran Pemilu,” tambahnya. Sebelumya Bawaslu dan KPAI telah melakukan nota kesepahaman pada tahun 2012. MOU Kali ini adalah penandatanganan MoU kedua yang akan lebih difokuskan pada pencegahan dan pelarangan pelibatan anakanak dalam kegiatan politik atau kampanye Pemilu. [Dari berbagai sumber]. Nurmalawati Pulubuhu Ka. Sub Bag Dokumentasi dan Publikasi.


Bawaslu dan Kemendikbud Tandatangani MoU Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh tentang Peningkatan Partisipasi Aktif Pelajar dan Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilu 2014. Penandatanganan MoU itu berlangsung di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis pagi (6/3). MoU yang memuat 7 pasal itu merupakan tindak lanjut dari sejumlah pertemuan Pimpinan Bawaslu dengan Mendikbud sejak akhir 2013. Dalam rangkaian pertemuan itu digagas pentingnya pemilih pemula dari kalangan pelajar dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014. Muhammad mengatakan bahwa secara teknis MoU tersebut akan dilanjutkan dengan penyusunan kerjasama yang lebih nyata antara Bawaslu dengan Kemendikbud. Perjanjian kerjasama itu akan mengatur tentang bobot dan tanggungjawab para pihak untuk melibatkan pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia dalam pengawasan Pemilu 2014. Bawaslu menilai, perlu lebih banyak lagi dilibatkan masyarakat, khususnya kalangan pemilih pemula (pelajar dan mahasiswa) dalam Pemilu 2014. Karena itu, Bawaslu bersama jajaran pengawas Pemilu yang ada di daerah akan melaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu kepada pelajar dan mahasiswa, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media). Selain dapat meminimalisir berbagai bentuk pelanggaran oleh peserta Pemilu dalam Pemilu 2014, Bawaslu berpendapat, keterlibatan pelajar dan mahasiswa dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014. Sebab kurangnya sosialisasi, pemahaman dan ke-

terlibatan pelajar dan mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung -- merupakan satu di antara banyak faktor penyebab menurunnya tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan. Pasca reformasi, jumlah pemilih yang tidak ikut memilih dalam Pemilu alias golongan putih (golput) terus mengalami kenaikan. Jika pada Pemilu 1999 angka golput sekitar 10,21 persen, maka pada Pemilu 2004 mencapai 23,34 persen, dan pada Pemilu 2009 angkanya meningkat menjadi 29 persen. Muhammad menyatakan, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, khususnya generasi muda dalam pengawasan Pemilu 2014, tentu saja dapat menekan angka kecurangan dan pelanggaran yang mungkin terjadi. Bawaslu berkepentingan untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu, sehingga Pemilu 2014 diharapkan dapat berlangsung secara langsung, umum, jujur, bersih, adil, berintegritas, dan bermartabat. (FS/SAP)

Bawaslu dan DKPP Serahkan Putusan Sengketa Pemilu dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ke Arsip Nasional Acara serah terima dilakukan langsung Ketua Bawaslu RI Muhammad, Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dan Sekjend Bawaslu Gunawan Suswantoro kepada Kepala ANRI Mustari Irawan, di gedung Bawaslu lantai 4, Kamis (20/3) siang. Ketua Bawaslu RI DR Muhammad menilai serah terima dokumen Bawaslu dan DKPP berupa putusan sengketa Pemilu dan putusan kode etik sangat penting sebagai bagian tak terpisahkan dari perbaikan kehidupan demokrasi di Indonesia. Putusan-putusan ini merupakan bagian dari sejarah Indonesia dan selanjutnya akan dirawat oleh ANRI sebagai bagian dokumentasi sejarah. Seperti diketahui, lembaga Bawaslu terbentuk sejak tanggal 9 April 2008 berdasarkan Undang-undang nomor 22

tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menggantikan fungsi Panwaslu yang bersifat ad-hoc. Sementara DKPP baru dibentuk tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilu. Sejak saat itu, Bawaslu dan DKPP berupaya terus meningkatkan akselerasinya mengawal penyelenggaraan Pemilu Kada dan Pemilu di Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya Bawaslu maupun DKPP mengelola sendiri arsip dan dokumentasinya dan belum melibatkan ANRI. Momentum serah terima arsip dan dokumentasi hari ini merupakan pertamakalinya bagi Bawaslu dan DKPP. Seluruh arsip yang diserahterimakan untuk menjadi arsip nasional, telah melalui proses verifikasi dan penilaian oleh ANRI, Bawaslu dan DKPP. Sebab tidak

12

semua dokumen penting lembaga negara menjadi bagian dari arsip nasional. ANRI sesuai fungsinya, mengambil peranan membina kementrian dan lembaga negara untuk mendokumentasikan arsipnya dengan baik. Lebih lanjut Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, dalam masa kampanye Pemilu 2014 ini, dimungkinkan lebih banyak lagi laporan dugaan pelanggaran dan sengketa Pemilu yang diterima Bawaslu. Seluruh laporan ini setelah diverifikasi, pasti ditindaklanjuti Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasilnya antara lain berupa keputusan sengketa Pemilu akan diserahkan kembali ke ANRI. Dokumentasi ini nantinya bisa menjadi bahan kajian, riset dan penelitian bagi generasi yang akan datang. (RS)


Sekjen Bawaslu Melantik Pejabat Struktural Eselon III dan IV

FOTO-FOTO: CHRISTINA KARTIKA

Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Sekjen Bawaslu), Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV di jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tersebut berlangsung di Gedung Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin Jakarta, Jumat (7/3).

P

ejabat struktural yang dilantik dan diambil sumpahnya saat itu masig-masing Ramdani, SH (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Aceh), Drs. Laode Saefuddin, M.Si (Kasubbag Data dan Informasi pada Bagian Perencanaan dan Anggaran Biro Administrasi Bawaslu), AKP Joko Sutriono, SH (Kasubbag Protokol pada Bagian Umum Biro Administrasi Bawaslu), AKP Edy Supriyanto SH (Kasubbag Analisis Potensi Pelanggaran Wilayah 2 pada Bagian Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal/H2PI Bawaslu), Nurmalawati, SIP (Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Biro H2PI Bawaslu), Nur Awandatu S.Sos (Kasubbag Wilayah 3 pada Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran Biro Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran/TP3 Bawaslu), Ferry Yanuar, ST (Kasubbag Administrasi pada Bagian Administrasi Pengaduan Biro Administrasi DKPP), Iris Pramono, ST (Kasubbag Tata Usaha Pimpinan pada Bagian SDM dan Tata Usaha Pimpinan Biro Administrasi Bawaslu).

13

Usai melantik dan mengambil sumpah pejabat struktural Bawaslu tersebut, Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro mengingatkan, pelantikan pejabat struktural eselon IV untuk tahap pertama di tahun 2014 ini dimaksudkan agar pejabat yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai uraian tugas dalam struktur organisasi dan memberikan penguatan terhadap kelembagaan Bawaslu. “Hari ini, saya menganggap bahwa personil Bawaslu sudah lengkap, karena semua pejabat struktural di pusat maupun di seluruh provinsi sudah diisi oleh personil dari lembaga penegak hukum, kejaksaan, dan kepolisian. Artinya, personil yang dimiliki Bawaslu sudah sempurna dan lengkap untuk menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang Kepemiluan,” ujar Gunawan Suswantoro. Gunawan berharap, dengan lengkapnya personil Bawaslu saat ini, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta koordinasi di antara para pejabat struktural dapat berjalan dengan baik. Saya memberikan apresiasi kepada pihak kejaksaan tinggi dan kepolisian yang sudah berkenan mendukung penguatan kelembagaan Bawaslu,” ujarnya.. Kepada pejabat struktural yang baru dilantik itu, Sekjen Bawaslu mengingatkan agar mereka mempunyai semangat kerja yang sama, saling membantu dan bersinergi untuk mendukung fungsi pengawasan Pemilu yang hari H pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2014 sudah ada di depan mata. Walaupun berasal dari institusi yang berbeda, namun Sekjen Bawaslu percaya bahwa personil dari kepolisian dan kejaksaan mampu mengharmonisasikan hati untuk menghasilkan kinerja yang baik. “Hal ini penting, karena budaya kerja masing masing lembaga pasti berbeda. Kinerja kita harus nyata di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Jadilah birokrat yang baik yang melayani masyarakat,” tegasnya. (CK)


Ketua KPI Judhariksawan:

Televisi Belum Memberikan Pendidikan Politik yang Baik Sejak terbentuknya gugus tugas pengawasan iklan kampanye partai politik di lembaga penyiaran publik bersama dengan Bawaslu, KPU, dan KIP, pria kelahiran Makassar 29 Juli 1969 ini selalu gencar mempropagandakan kepada lembaga penyiaran publik untuk memberikan porsi siaran lebih banyak untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilu 2014. Ia menilai bahwa televisi sebagai media yang paling efektif dalam menyampaikan pesan belum menjalankan tugasnya dengan baik. Lembaga penyiaran publik masih lebih mementingkan profit (keuntungan) dan kepentingan politiknya daripada menjalankan kewajibannya kepada masyarakat sebagai lembaga yang memakai frekuensi publik. “Lembaga penyiaran belum maksimal memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan baik. Bahkan, mereka ikut terjebak dari kepentingan-kepentingan politis yang mencari celah untuk dapat berkampanye di luar jadwal,” ujarnya. Dosen Universitas Hasanuddin itu juga mengomentari banyaknya stasiun televisi yang ikut berkontribusi dalam pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu pada masa kampanye tertutup. Padahal, dalam Undang-Undang diamanatkan bahwa iklan kampanye peserta pemilu dilakukan pada 26 Maret 2014 hingga 5 April 2014. Atas tindakannya itu, ayah tiga anak itu mengatakan, sebagai pimpinan lembaga yang mengawasi lembaga penyiaran berjanji akan memberikan teguran keras hingga memberhentikan ijin siaran jika tidak mengindahkan rekomendasi dari gugus tugas kampanye. Gugus tugas sendiri sudah mempublikasikan beberapa televisi dan partai politik yang melanggar iklan kampanye di lembaga penyiaran.

Mantan Ketua Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) tersebut juga bersikeras untuk mengatakan bahwa iklan politik di lembaga penyiaran yang menghadirkan sosok-sosok pimpinan parpol tersebut merupakan iklan kampanye dan itu melanggar karena di luar jadwal. Ia meyakini hal tersebut berdasarkan penilaian yang disampaikan oleh Bawaslu yang menyatakan bahwa itu merupakan pelanggaran kampanye di luar jadwal. “Bawaslu diberikan amanah oleh Undang-Undang agar memiliki kewenangan dan legalitas untuk menilai apakah kejadian atau tindakan sebagai pelanggaran pemilu atau tidak? Oleh karena itu, apa yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran oleh Bawaslu, itu yang harus dipedomani,” kata Judhariksawan. Hal tersebut disampaikan oleh Judha menanggapi permasalahan perbedaan pendapat antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal iklan kampanye di luar jadwal yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Menurutnya, Kepolisian lebih baik untuk sepakat dengan penilaian Bawaslu, sedangkan soal kebenaran atau tidaknya iklan tersebut melanggar, maka diserahkan pada putusan hakim di pengadilan. Tetapi, KPI juga tidak bisa berkomentar banyak terkait SP3 Kepolisian terhadap berbagai kasus pelanggaran pidana Pemilu. KPI menegaskan hanya bisa menegur bagi lembaga penyiaran yang menyiarkan iklan kampanye sebelum masa waktunya. KPI juga telah menegur stasiun televisi yang menayangkan iklan kampanye yang melebihi jumlah spot yang ditetapkan oleh Peraturan KPU, yakni sebanyak 10 spot untuk masing-masing stasiun televisi dengan durasi 30 detik. “Lagi-lagi lembaga penyiaran pub-

14

lik ikut berkontribusi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam kampanya. Kami sangat meyayangkan lembaga penyiaran publik bukannya menjadi corong dari masyarakat malah menjadi alat propaganda politik dengan porsi yang tidak proporsional,” ungkapnya. [FS]


Divisi Oganisasi dan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Tolak Mitra PPL, Bawaslu Upayakan Ada Tambahan 2 Orang PPL

panwaslukabjombang.blogspot.com

Meskipun pemerintah tidak memproses lagi usulan untuk membiayai Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), namun Bawaslu tetap berusaha memperkuat struktur PPL dengan mengajukan tambahan 2 orang PPL. Dengan demikian, 3 orang PPL yang ada di setiap desa/kelurahan saat ini, nantinya jumlahnya akan menjadi 5 orang. Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan, jumlah PPL di setiap desa/kelurahan sebanyak 1-5 orang. Namun, DPR dan Pemerintah hanya menyetujui 3 orang Mitra PPL. “Usulan pembentukan Mitra PPL, akhirnya tidak disetujui pemerintah. Tapi, Bawaslu tidak berhenti sampai di situ. Kita masih berjuang, sehingga jumlah PPL bertambah menjadi 5 orang di setiap desa/ kelurahan untuk mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2014,” kata Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, usai berbicara dalam Rakernis Penanganan Pelanggaran dan Pe-

ENDANG WIHDATININGTYAS

Koordinator Divisi Organisasi dan SDM

nyelesaian Sengketa Pemilu Regional IV di Yogyakarta, Sabtu (1/3). Endang mengakui, pihaknya kecewa terhadap sikap pemerintah yang membatalkan usul pembentukan Mitra PPL. Pemerintah akhirnya menolak pembentukan Mitra PPL setelah Bawaslu menolak untuk mengelola dana saksi parpol. “Usulan pembentukan Mitra PPL ditolak, tapi hal itu tidak menjadi hambatan bagi Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu,” ujarnya. Menurut Endang, meskipun tidak ada mitra PPL, namun Bawaslu tetap akan didukung oleh relawan pengawas Pemilu. Jajaran pengawas Pemilu pada berbagai

15

tingkatan saat ini masih terus melakukan perekrutan relawan hingga jumlah yang tidak ditentukan. “Relawan inilah yang akan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu,” tambah Endang. Sebelumnya, Komisi II DPR dan pemerintah juga sudah sepakat dengan adanya mitra PPL. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah memberikan lampu hijau. Selain wacana mitra PPL, ada juga usulan terhadap saksi partai politik yang didanai oleh negara. Meskipun Bawaslu setuju dengan adanya dana saksi parpol, namun ketika pemerintah akan menitipkan dana tersebut untuk dikelola Bawaslu, justru Bawaslu tidak mau dibebani untuk mengelola anggaran tersebut. Penolakan Bawaslu juga seiring dengan desakan publik yang menilai bahwa dana saksi parpol merupakan bentuk pemborosan keuangan negara dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Kuat dugaan, karena Bawaslu menolak untuk mengelola dana saksi parpol, sehingga pemerintah juga mengambil sikap yang sama, yaitu menolak usulan anggaran mitra PPL. Padahal, semula pemerintah meyetujui rencana pembentukan Mitra PPL. Perpres yang rencananya disiapkan pemerintah sebagai dasar hukum bagi mitra PPL, juga tidak kunjung rampung. (FS/SAP)


Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga


D

ana politik merupakan dana yang digunakan untuk partai politik peserta pemilu dan calon anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD sebagai bentuk cost politics (dana politik) dalam tujuannya memperoleh simpatik dan mendongkrak suara dalam Pemilihan Umum. Jumlahnya bisa sangat besar dan fantastis, tergantung dari target politik yang sejak awal ditancapkan. Menjadi rahasia umum, Pemilu sering diidentikan dengan cost politics yang cukup tinggi. Bahkan Ketua Bawaslu Muhammad pernah menyebut bahwa untuk ukuran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) seorang calon bisa menggelontorkan uang lebih dari Rp 1 milyar. Jumlah yang cukup fantastis untuk ukuran seorang kepala desa dibandingkan dengan gajinya ketika terpilih nanti. Hal serupa juga terjadi saat berbondong-bondong para caleg berebut kursi di parlemen. Tidak sedikit biaya politik yang dikeluarkan untuk menjadi anggota parlemen. Bahkan. Jika menggunakan rumus matematika murni, maka pengeluaran pada saat menjadi calon tidak akan sebanding dengan pemasukan saat menjadi anggota dewan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar sebagian orang, mengapa banyak orang tertarik untuk menjadi seorang anggota dewan ataupun pejabat eksekutif dengan cost politics yang besar saat pencalonan. Beberapa pengamat menuding bahwa cost politics yang besar bisa berasal atau

bertujuan pada hal yang tidak benar atau mengandung unsur kejahatan. Atas alasan inilah, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Komisi Informasi Pusat (KIP) tergugah untuk mengawasi perjalanan dana politik dalam Pemilu 2014 dan segera membentuk tim gugus tugas pengawasan dana kampanye Pemilu 2014. “Dalam waktu dekat kami akan membentuk tim gugus tugas bersama yang akan dikawal oleh Bawaslu. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka membahas berbagai macam persoalan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas,” ujar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, saat melakukan konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/3), dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Dana Kampanye antara empat pihak. Menurut Adnan, menuju pemilu yang berkualitas ada beberapa indikator yang harus dipenuhi yakni tidak hanya penyelenggara pemilu yang bersih, tetapi juga peserta pemilu dan pemilih yang bersih. Selain itu, penggunaan dana dalam pemilu juga harus diawasi secara ketat, agar tidak ada penyalahgunaan dan penyelewengan terutama dalam keuangan negara. Gugus tugas tersebut secara teknis akan membahas tentang pengawasan dana kampanye, baik pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Seperti yang

16

diketahui, dana kampanye menjelang pemilu meningkat menurut laporan dari PPATK. Sedangkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 mengamatkan agar ada transparansi dalam penggunaan dana kampanye. Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengungkapkan bahwa Pemilu 2004 dan 2009 banyak sekali praktikpraktik transaksional yang terjadi. Suap menyuap antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu banyak terjadi. “Modus seperti ini masih mungkin akan terjadi. Potensi jual beli surat suara dan kartu undangan juga cukup besar Bagi caleg yang ingin menang dan parpol yang ingin lolos parliamentary threshold sangat mungkin akan menggunakan cara tersebut,” katanya. Rencananya lima pihak, Bawaslu, KPU, KPK, PPATK, dan KIP akan melaksanakan kerjasama dalam rangka pengawasan dana kampanye hingga pileg nanti. KPU dan Bawaslu akan memainkan peran sebagai penyelenggara pemilu, dan Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran dana kampanye. Laporan tersebut juga akan dikuatkan dan ditelusuri oleh PPATK, setelah itu baru ditangani oleh KPK. Sedangkan KIP akan berperan meminta kepada partai politik sebagai lembaga publik tentang transparansi penggunaan dan sumbangan dana kampanye. [FS]


Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Peserta Pemilu Kembali Gugat KPU ke Bawaslu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima gugatan sengketa Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD yang digugurkan oleh KPU karena dinilai tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. KPU menetapkan keputusan tersebut, karena dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, peserta pemilu wajib menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. Dalam Surat Edarannya, KPU menetapkan bahwa batas akhir penyerahan laporan awal dana kampanye peserta adalah 15 hari sebelum jadwal tahapan kampanye terbuka atau pada tanggal 2 Maret 2014. Dalam surat edaran tersebut KPU juga menetapkan batas penyerahan hingga pukul 18.00 waktu setempat. Entah karena kurangnya sosialisasi atau informasi yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu, sehingga banyak peserta pemilu yang akhirnya terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye. Rata-rata mereka terlambat menyerahkan saat sudah melewati pukul 18.00 walaupun masih ada di hari yang sama yakni tanggal 2 Maret 2014. KPU (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sendiri menolak menerima berkas apapun jika sudah melewati batas waktu yang ditetapkan. “Instruksi dari KPU pusat bahwa setiap penyerahan berkas yang lewat dari batas waktu yang ditentukan tidak usah diterima, dan hanya diberikan informasi kalau yang bersangkutan sudah terlambat,” ujar salah satu Anggota KPU di daerah, saat bersengketa di Bawaslu. Kendala geografis juga menjadi salah satu faktor penyebab mereka terlambat menyerahkan berkas laporan awal dana kampanye. Bagi calon-calon Anggota DPD yang ‘divonis’ coret oleh KPU, mengungkapkan bahwa domisilii terpisah dari Ibukota Provinsi, sehingga mereka terkendala karena laporan awal tersebut harus diserahkan kepada KPU Provinsi. Ada juga beberapa Calon Anggota DPD yang menyerahkan laporan sudah lewat hari atau di atas tanggal 2 Maret 2014. Hampir dengan alasan yang sama mereka mengajukan gugatan kepada Bawaslu dan berharap agar pencoretan tersebut dapat dibatalkan oleh Keputusan Bawaslu. Sedangkan KPU menilai bahwa, pihaknya sudah memberikan pelayanan sosialisasi dan informasi secara lengkap kepada masingmasing calon Anggota DPD dan partai politik peserta Pemilu tentang batas akhir tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00. KPU biasanya memberikan informasi kepada penghubung, dan penghubung akan meneruskan kepada peserta Pemilu yang bersangkutan. “Kami melayani peserta Pemilu secara optimal termasuk memberikan semua informasi dan mengingatkan kepada peserta pemilu tentang jadwal dari setiap tahapan. Kami melakukan hal itu, agar keterlambatan semacam ini tidak terjadi,” ujar Anggota KPU Ida Budhiati saat menghadiri Sengketa Pemilu Calon Anggota DPD Sulteng, Ray Sahetapy. Sementara itu, menurut Ida pembatasan terhadap jam penerimaan berkas hingga pukul 18.00 merupakan kebijakan langsung KPU untuk memberikan ruang waktu bagi penyelenggara Pemilu dapat mengurusi pekerjaan lain yang harus dikerjakan serta istira-

NO

PEMOHON

DAERAH PEMILIHAN

1.

GERINDRA

KAB. DONGGALA

2.

ARIESTON DAPPA

NUSA TENGGARA TIMUR

3.

PAN

KAB. PALELAWAN

4.

RAYMOND SAHETAPY

SULAWESI TENGAH

5.

YAKOBUS KUMIS

KALIMANTAN BARAT

6.

ROMANUS NDAU

NUSA TENGGARA TIMUR

7.

ZAINUDDIN T. A

SULAWESI TENGAH

8.

PKPI

HULU SUNGAI SELATAN*, KEPULAUAN ANAMBAS, PROBOLINGGO, DAN GORONTALO UTARA

9.

ASYERA WUNDLAERO

NUSA TENGGARA TIMUR

10.

AGUSTINUS CLARUS

KALIMANTAN BARAT

11.

KASMAWATI BASALAMAH

SULAWESI SELATAN

12.

ZAKARIAS

KALIMANTAN BARAT

13.

M. SAID

KALIMANTAN TIMUR

14.

DICKY RUMBOITUSI

PAPUA

15.

PBB

SERDANG BEDAGAI, HULU SUNGAI SELATAN, GUNUNGSITOLI, SUNGAI PENUH, NGADA, SUMBA BARAT, BENGKAYANG, MINAHASA TENGGARA, TORAJA UTARA DAN TOMOHON

16.

DANIEL BUTU

PAPUA

17.

THEOFILUS W

PAPUA

18.

PPP

KAB. NGADA (NTT) DAN KOTA GUNUNG SITOLI (SUMUT)

19.

PDI PERJUANGAN

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

20.

PARTAI DEMOKRAT

ACEH SINGKIL

21.

ERICK SITOMPUL

SUMUT

22.

JOHANES MAT NGARE

NUSA TENGGARA TIMUR

23.

SUDIR SANTOSO

JAWA TENGAH

24.

ALEKSIUS ARMANJAYA

NUSA TENGGARA TIMUR

25.

TAUFIKURAHMAN

SUMATERA SELATAN

26.

TGK T ABDUL MUTHALIB

ACEH

27.

KASMIR

SULAWESI TENGGARA

28.

AHMAD RUSDI ARIF

BANTEN

hat. Perlakuan semacam ini dilakukan mengingat beratnya tugas KPU selama proses penyerahan laporan awal dana kampanye ini. “Namun, informasi tersebut kami instruksikan kepada jajaran KPU Provinsi untuk dijelaskan secara menyeluruh kepada peserta Pemilu, agar nantinya tidak ada kesalahpahaman tentang waktu yang hanya sampai pukul 18.00 WIB bukan 23.59 WIB. Sengketa Pemilu di Bawaslu mengenai pencoretan partai politik dan calon anggota DPD karena terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye yang jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2014. Bawaslu sendiri berjanji akan menyelesaikan sengketa tersebut dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya agar tidak menghambat tahapan pemilu yang lain. [FS]

17


Divisi Pengawasan

Gugus Tugas Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Melalui Media Penyiaran

G

ugus Tugas ialah Kelompok kerja yang dibentuk dari beberapa lembaga atau kelompok yang fungsinya membantu satu sama lain dalam mengerjakan suatu hal yang bertujuan memudahkan satu sama lain agar tercapai satu tujuan atau hasil yang terlah disepakati oleh pihak yang bersepakat dalam membentuk gugus tugas itu sendiri. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu , yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan di level penyelenggaraan pemilu berupaya terciptanya pemilu yang bersih dan berhasil menciptakan hasil yang baik demi kepentingan masyarakat bersama. beranggapan dengan bekerjasama dengan lembaga yang mempunyai fungsi berkaitan dengan pengawasan pemilu harus dibentuk gugus tugas dengan beberapa lembaga melalui kerjasama antar lembaga. Adapun Gugus Tugas yang dibentuk oleh Bawaslu sendiri adalah gugus tugas terkait penyelanggaraan kampanye peserta pemilu yang salah satu instrumennya ialah kampanye melalui media penyiaran , baik itu jenis yang menggunakan audio ataupun melalui audio visual. Oleh karena itu Bawaslu menjajaki kerjasama dengan Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI) , sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Lalu untuk memperkuat gugus tugas ini Bawaslu juga mengajak Komisi Informasi Pusat (KIP) yang merupakan sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi. Kerjasama Gugus Tugas ini akhirnya di

18

lengkapi dengan hadirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia dan kedudukan nya sejajar dengan Badan Pengawas Pemilu sebagai Lembaga Negara yang diatur dalam undang-undang sebagai penyelenggara pemilu. Pada tanggal 28 Februari 2014 , keempat lembaga ini bertempat di Gedung Bawaslu menyepakati terbentuknya gugus tugas tentang kepatuhan pada ketentuan penyelenggaraan kampanye pemilihan umum melalui media penyiaran dan menandatangani Surat Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) menandatangani SKB tentang kepatuhan ketentuan pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran SKB itu mewajibkan lembaga penyiaran dan peserta pemilu menaati batas maksimum iklan kampanye. Dalam SKB, gugus tugas juga melarang lembaga penyiaran pemberitaan, rekam jejak atau program yang mengandung unsur kampanye, iklan kampanye, dan hasil survei atau jajak pendapat tentang elektabilitas peserta pemilu. [AP]


Divisi Pengawasan

9 Poin Kesepakatan

1. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye Pemilu melalui media penyiaran, para pihak (empat lemba-

ga itu) meminta kepada semua lembaga penyiaran dan peserta Pemilu untuk menghentikan penyiaran iklan politik dan iklan kampanye Pemilu sebelum jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu melalui iklan media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, yakni terhitung dari 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014. 2. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk iklan kampanye Pemilu melalui lembaga penyiaaran, maka lembaga penyiaran dan peserta pemilu wajib mentaati ketentuan batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu untuk setiap peserta Pemilu secara kumulatif dengan ketentuan: a) sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye pemilu, dan/atau, b) sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye Pemilu. 3. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk iklan kampanye Pemilu di lembaga penyiaran diatur sebagai berikut, a) lembaga penyiaaran dan peserta pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu peserta Pemilu kepada peserta Pemilu yang lain, b) lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap peserta Pemilu. 4. Bahwa dalam pemberitaan kampanye pemilu, lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu pemberitaan Pemilu yang cukup, adil, berimbang, proporsional, dan netral serta tidak mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan tertentu sebagaimana ketentuan peraaturan perundang-undangan. 5. Bahwa pada masa tenang, lembaga penyiaran dilarang: a) menyiarkan pemberitaan, rekam jejak, dan/atau program-program informasi yang mengandung unsur kampanye Pemilu peserta Pemilu. b) menyiarkan iklan kampanye Pemilu. c) menyiarkan hasil survei atau jajak pendapat tentang elektabilitas peserta Pemilu. 6. Bahwa dalam menyiarkan pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat Pemilu, lembaga penyiaran hanya boleh menyiarkan perkiraan hasil penghitungan cepat Pemilu paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia bagian Barat. 7. Bahwa pada masa pemungutan suara, lembaga penyiaran yang akan menyiarkan perhitungan cepat hasil pemungutan suara, wajib menyampaikan informasi kepada khalayak tentang sumber dana, metodologi, dan menyatakan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu. 8. Bahwa dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik tentang Pemilu kepada masyarakat, lembaga penyiaran wajib membuat dan menyiarkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan kampanye Pemilu melalui media penyiaran, maka lembaga penyiaran dan peserta Pemilu wajib mentaati ketentuan dan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. [AP]

19


Pleno Bukan Sekadar Kompromi Pemangku Kebijakan Oleh: Hery Setiabudi A. HANTARAN PLENO, suku kata ini sering dibakukan sebagai sarana pengambilan keputusan, bahkan juga sering menjadi bagian tidak terpisahkan dari runutan untuk menemukan pangkal persoalan dari masalah-masalah yang menimpa sebuah lembaga negara. Dalam pada itu, Pleno juga acapkali dianggap sebagai mekanisme yang nyaris hanya sebatas instrumental. Pada sisi yang lain, justru banyak pihak telah menuduhnya sebagai penghambat proses pengambilan keputusan yang terlalu prosedural. Tentu asumsi ini tidak mewabah disemua pihak yang bernaung pada suatu lembaga negara. Pendek kata, keputusan yang tertuang dalam berita acara Pleno tidak selalu bermakna tunggal. Tulisan pendek tentang Pleno ini kami sampaikan bukan dalam konteks baku, namun hanya sebatas komparasi dari berbagai sumber dan dipadupadankan dengan pengalaman yang selama ini dapat kita rasakan di lini lembaga pengawas pemilihan umum. Pembatasan tulisan ini pun juga menyangkut tentang pembahasan substansi keputusan, latar belakang dan idea sebuah keputusan yang diulas hanya sambil lalu saja. Sehingga tulisan ini hanya berkehendak untuk mendiskusikan tentang apa dan bagaimana Pleno dari sudut pandang lembaga pengawas Pemilu melalui pendekatan yuridis formal. Lebih spesifik lagi, tulisan ini hendak membawa tema yang dipilih selain sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan resmi lembaga juga sebagai sarana untuk mewujudkan harmonisasi tata kelola kesekretariatan dan pemangku Kebijakan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum Dalam Koridor Sistem Kepemimpinan Kolegial. B. DISKURSUS ASAL ISTILAH MUSYAWARAH MUFAKAT secara gamblang dan tandas tertuang dalam dasar negara. Musyawarah mufakat tentu tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kompromi dan upaya mendamaikan pemufakatan. Didalam Musyawarah Mufakat mengandung nilai etika, moral dan kemanusiaan. Lebih dari itu, didalam Musyawarah Mufakat memuat upaya memanusiakan manusia dalam lingkup penegakkan integritas individu dalam lembaga dan eksistensi lembaga yang didalamnya terdiri dari individuindividu yang kapabel, kredibel dan berintegritas. Ironisnya, Musyawarah mufakat dewasa ini telah mengalami dekadensi sebagai varian dari kompromi. Sehingga, Musyawarah mufakat pun sudah tidak lagi dapat dipercaya dan banyak pihak lebih memilih voting atau pun polling sebagai sarana pengambilan keputusan. Padahal, Musyawarah mufakat sudah seharusnya kembali kedalam ranahnya yang benar sebagai bagian dari kekayaan ideologi negara, karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Pendek kata, apapun bentuk, jenis dan mekanisme pengambilan keputusan harus senantiasa berkiblat pada amanat Musyawarah mufakat, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan rapat pleno. Istilah Pleno nampaknya memiliki sejarah yang lebih tua ketimbang rapat-rapat lainnya. Istilah Pleno berasal dari kata Latin “Plenus” yang bermakna pertemuan “penuh”. Artinya, Pleno merupakan pertemuan yang harus memenuhi unsur kecu-

kupan materi atau pokok bahasan, penyelenggara, penyelenggaraan dan keluarannya. Pertanyaannya, apakah penyelenggaraan pleno merupakan mekanisme pengambilan keputusan dari hasil pengadopsian tradisi didunia Barat? Jawabannya tentu tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Pleno diartikan sebagai rapat yang dihadiri oleh segenap anggota. Jika kita tarik benang merah dengan sejarah perjuangan bangsa, mekanisme penyelenggaraan rapat pleno sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Di Zaman Hindia Belanda, mekanisme Pleno acapkali digelar dalam berbagai kegiatan Dewan Hindia Belanda (Raad van Nederlandsch-Indië). Sementara itu, di zaman Jepang Pleno seakan menjadi mekanisme baku sebagai bentuk perumusan keputusan dari organ-organ bentukan Dai Nippon. Pada saat perumusan dasar Negara Pancasila, rapat pleno menempati posisi yang menentukan. Setidaknya BPUPKI telah menggelar sidang pleno pertamanya mulai tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dimana Pancasila disetujui sebagai dasar negara juga melalui pleno. Setelah rumusan Pancasila disetujui, Pleno dihentikan dan dilaksanakan semacam panelis yakni setiap anggota BPUPKI mengajukan usulan tertulis mengenai Pernyataan Indonesia Merdeka. Usulan tertulis tersebut kemudian diteruskan dalam pembahasan melalui rapat pleno. Tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945 pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan UUD dibicarakan dalam rapat pleno. C. PLENO DALAM KORIDOR LEMBAGA PENGAWAS PEMILU RAPAT PLENO lembaga pengawas Pemilu merupakan pertemuan resmi yang yang diselenggarakan sekaligus dihadiri oleh seluruh anggota lembaga pengawas Pemilu. Rapat Pleno Secara yuridis ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan sebagai bagian dari pengambilan keputusan tertinggi lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Hal tersebut dapat disimak dari ketentuan pasal 7, pasal 30, pasal 31, pasal 87, pasal 92 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Secara eksplisit, penyelenggaraan Rapat Pleno pada lembaga Pengawas Pemilu juga ditentukan dalam pasal 18, pasal 24, pasal 48 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Demikian juga penyelenggaraan Rapat Pleno lembaga Pengawas Pemilu ditentukan dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

20


Dalam pada itu, kita juga mengenal istilah Sidang Pleno. Sidang Pleno lembaga pengawas Pemilu adalah Rapat Pleno yang bersifat khusus sebagai sarana pengambilan keputusan, penentuan keputusan yang diselenggarakan sekaligus dihadiri oleh seluruh anggota dan atau mengikut sertakan pihak yang ditentukan oleh seluruh anggota lembaga pengawas Pemilu. D. KELUARAN, KEDUDUKAN, DAN PENYELENGGARA PLENO HASIL RAPAT PLENO, tepatnya keluaran dari penyelenggaraan rapat pleno lembaga pengawas Pemilu adalah kebijakan dan atau bagian tidak terpisahkan dari kebijakan lembaga pengawas Pemilu yang secara konstruktif dituangkan kedalam Berita Acara atau dokumen tertentu yang ditandatangani oleh seluruh anggota lembaga pengawas Pemilu bersifat mengikat. Disimak dari keluaran penyelenggaraan rapat pleno yang demikian, tentu hasil pleno menempati kedudukan dan menjadi bagian dari landasan hukum dan atau sebagai landasan pelaksanaan undangundang. Berdasarkan ketentuan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, maka penyelenggaraan Rapat Pleno dan Hasil Rapat Pleno berada atau berkedudukan diatas dan atau dapat disebut sebagai keputusan tertinggi lembaga pengawas Pemilu bersifat mengikat dan menjadi kebijakan resmi lembaga pengawas Pemilu. Penyelenggaraan Rapat Pleno dan Hasil Rapat Pleno juga berada diatas kedudukan Sekretariat oleh karena itu, Kepala Sekretariat beserta jajaran Sekretariat wajib melaksanakannya dalam koridor membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum secara administrasi dan dukungan teknis yang diperlukan. Pada sisi yang lain, penyelenggara Rapat Pleno adalah lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini anggota lembaga pengawas pemilihan umum. Dalam hal penyelenggaraan Rapat Pleno dengan mengikutsertakan Sekretariat, maka hal tersebut lebih ditujukan untuk keperluan administrasi dan dukungan teknis yang diperlukan, dimana keputusan akhir ditentukan oleh penyelenggara sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggaraan Rapat Pleno dengan mengikutsertakan pihak lain, maka hal tersebut disesuaikan dengan ruang lingkup penyelenggaraan Rapat Pleno dan atau sesuai dinamika yang terjadi dilapangan. E. JENIS DAN PENJABARAN PLENO Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Rapat Pleno memiliki 2 (dua) jenis yaitu, rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. Penentuan jenis rapat pleno harus tertutup atau terbuka tentu sangat kondisional dan harus memenuhi unsur-unsur yuridis substantif. Artinya, kehendak untuk menentukan sifat terbuka dan tertutupnya rapat pleno memiliki dampak sistemik bagi keputusan yang diambil oleh pemangku kebijakan dan pihakpihak yang berkentingan termasuk pemangku kepentingan atau masyarakat. Substansi dan urgensi penyelenggaraan Rapat Pleno dan Hasil Rapat Pleno mencakup, minimal 3 (tiga) aspek sebagai berikut :

21

• Kegiatan strategis lembaga; • Kegiatan penyusunan kebijakan lembaga dan atau memuat suatu Peraturan Kebijaksanaan lembaga; • Kegiatan yang mendasari dan atau menjadi bagian dari pengambilan keputusan resmi lembaga. Substansi dan urgensi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Kegiatan strategis lembaga. Penyelenggaraan Rapat Pleno dan Hasil Rapat Pleno merupakan bagian dari kegiatan strategis yang melekat pada lembaga pengawas pemilihan umum dalam upaya menegakkan integritas penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kegiatan strategis, maka kedudukan Rapat Pleno memuat hal-hal sebagai berikut : (1). Sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan perundangundangan yang ada belum menentukan secara teknis; (2). Sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan perundang-undangan tidak/ belum secara tegas menentukan untuk hal-hal tertentu; (3). Sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam ketentuan perundang-undangan; (4). Sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi ketentuan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi riil dan kondisi lapangan; (5). Sebagai upaya mewujudkan ketepatan guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. 2. Kegiatan penyusunan kebijakan lembaga dan atau memuat suatu Peraturan Kebijaksanaan lembaga. Penyelenggaraan Rapat Pleno dan Hasil Rapat Pleno merupakan kebijakan (Beleidsregels) lembaga dan atau memuat suatu Peraturan Kebijaksanaan (Policy Rules) lembaga, oleh karena itu baik penyelenggaraan dan hasil pelaksanaannya senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang secara konsisten harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1). Sesuai dan serasi ketentuan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi penyelenggaraan Rapat Pleno dan Hasil Rapat Pleno; (2). Tunduk kepada asas-asas hukum umum yang berlaku; (3). Berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna sesuai kehendak yang ingin dicapai dalam koridor Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum yang berintegritas, kredibel dan akuntabel. 3. Kegiatan yang mendasari dan atau menjadi bagian dari pengambilan keputusan resmi lembaga. Penyelenggaraan Rapat Pleno dan Hasil Rapat Pleno juga merupakan bagian dari keputusan resmi lembaga (Beschikking) yang dapat menjadi dasar hukum sesuai ruang lingkup kegiatannya.

bersambung


Bawaslu Lampung Peringatkan PNS Tidak Terlibat Politik Praktis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung memperingatkan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak melakukan politk praktis. Pasalnya keterlibatan PNS merupakan bentuk pelanggaran mutlak yang dapat terkena sangsi dan aturan yang berlaku. Ketua Bawaslu Lampung, Nazarudin mengatakan, bahwa terkait keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam Politik sangat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tercantum dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. dijelaskan bahwa PNS, TNI/Polri, dan aparatur desa dilarang menjadi pelaksana kampanye. Selain itu, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga tegas melarang PNS terlibat sebagai peserta kampanye atau juru kampanye. “Aturannya sangat jelas. Jadi kami meminta PNS netral dalam Pemilu,” tegas Nazarudin Nazarudin menilai, sikap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berafiliasi ke-

pada salah satu Calon Gubernur hal yang melanggar aturan yang berlaku. Kendati demikian keberpihakan oleh oknum PNS tersebut bisa mencederai citra PNS lain yang memang tidak melakukan kegiatan pada saat kampanye politik. “Seharusnya netral. Jangan disamakan jabatannya sebagai pejabat politik mencederai status kepegawaian PNS lain,” ujar Nazarudin Sementara itu, Anggota Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, terkait oknum PNS pihaknya sudah memperingatkan kepada pejabat setempat atau PNS agar tidak berpatisipasi dalam kegiatan politik, apalagi memihak salah satu calon Gubernur. “PNS tidak boleh masuk kedalam partai politik apalagi memberikan dukungan kepada pasangan calon” tegas Khoir. Seharusnya, lanjut khoir, PNS harus netral dalam pelaksanaan Pemilu, yang terpenting dalam hal ini dapat benarbenar menjaga agar tidak merugikan salah satu pasangan Cagub dan Cawagub dalam

kebijakannya. Seperti diketahui, Netralitas PNS sebenarnya telah merupakan tekad dari Pemerintah semenjak dimulainya era reformasi dengan dikeluarkannya PP Nomor 5 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan PP No. 12 tahun 1999 yang antara lain mengatur tentang larangan terhadap PNS untuk menjadi pengurus dan anggota partai politik. Oleh karena itu, dimuat pula pada UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian seperti tertera pada pasal 3, yang menyebutkan bahwa, Pertama, Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugasuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur,adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Kedua, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. [Berbagai sumber/HW]

Jelang Pemilu 9 April 2014

Bawaslu Kalsel Himbau Panwaslu dan PPL Bekerja Secara Optimal

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan menghimbau kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) agar menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di jalankan secara optimal menjelang Pemilu 9 April 2014. Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Mahyuni mengatakan, agar pihaknya baik ditingkat panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dapat melakukan pekerjaanya dengan masif dalam menangani pelangaran. Menurutnya, bentuk pelangaran banyak terjadi di tingkat lapangan. Tugas dan fungsi Pengawasan ditingkat lapangan tentunya merupakan barometer dari pengawasan. “Seluruh Panwaslu Kecamatan dan PPL yang ada di seluruh pelosok Indonesia agar menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh karena merekalah ujung tombak perjuangan kita, pejuang demokrasi, kesuksesan Pemilu 2014 tergantung di tangan mereka juga,” Ujarnya pada saat acara Badan Kesbangpol dengan

mengusung tema “Jadilah pemilih yang cerdas, agar sukses Pemilu, sukses kita bersama”, Senin (24/3). Mahyuni menjelaskan, banyaknya permasalahan-permasalahan terkait pelanggaran yang dihadapi oleh Bawaslu, Panwaslu, Panwaslu Kecamatan dan PPL. Kendati demikian semakin dekatnya waktu Pemilu tanggal 9 April 2014 ini, Ia menekankan sebagai tugas dan fungsinya sebagai pengawas harus dituntut untuk lebih jeli melihat adanya indikasi pelanggaran dalam bentuk apapun. ia menambahkan Pengawas Pemilu dapat cepat merespon apabila adanya laporan dari masyarakat terkait laporan pelanggaran baik itu di tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota. “Semua jajaran pengawas Pemilu wajib megirimkan laporan. Terutama PPL, wajib mengirimkan laporan pengawasan kampanye setiap hari kepada Panwaslu Kecamatan untuk selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi, tidak menutup kemungkinan ada juga laporan

22

dari masyarakat,” ujarnya Seperti diketahui, Bawaslu Kalsel menggelar acara Sosialisasi Panwaslu Kecamatan dan PPL Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin, dengan tema “Jadilah pemilih yang cerdas, agar sukses Pemilu, sukses kita bersama”. Sebagai Sosialisasi menjelang Pemilu pada 9 April 2014 nanti. Rencananya kegiatan ini mampu meningkatan pengawasan secara masif di berbagai tingkatan jajaran pengawas Pemilu. Turut hadir menjadi narasumber pada acara sosialisasi tersebut perwakilan dari Poltabes Banjarmasin Bapak Iptu M. Agoes Joemanto (Kanit I Bidang Politik Satuan Intelkam), Komisioner Panwaslu Kota Banjarmasin dari Divisi Pengawasan Bapak Aries Mardiono dan dimoderatori oleh Bapak Ahmad Muzair dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, dan diikuti oleh seluruh Panwaslu Kecamatan dan PPL se-Kota Banjarmasin sebagai peserta acara sosialiasi tersebut. [Berbagai sumber/HW]

Anekdot Pemilu


Cerimor (Cerita Humor) Hubungan Antara Pancasila dan UUD 1945 Pak Irwan terkenal sebagai guru yang galak. Suatu hari beliau mengajak diskusi dengan melempar pertanyaan, “Bagaimana hubungan Pancasila dengan UUD 45?” Karena mungkin kelas sedang tegang, tak ada seorang muridpun yang mau mulai memberi komentar atau menjawab. Selang beberapa menit kelas masih diam, Pak Irwan menunjuk Muhtar. “Muhtar! Bagaimana hubungan Pancasila dengan UUD 45?” Dengan tegas Muhtar menjawab, “baikbaik aja, Pak!” Otaknya di Dengkul Suatu hari seorang pejabat Indonesia mengalami kecelakaan mobil ketika ingin menghadiri rapat. Mobilnya slip dijalan. Ketika itu pula sang pejabat di bawa ke sebuah rumah sakit. Setelah tiga hari dirawat, si pejabat belum juga sadar dari pingsan-nya. Sedangkan si sopir sudah siuman, padahal ia mengalami luka yang cukup parah. Seminggu sudah terlewati, namun si pejabat belum juga sadar. Padahal luka yang dialami tidak terlalu parah. Para

dokter pun kelimpungan dibuatnya. Akhirnya para dokter di tengah-tengah kekelimpungan mereka, mereka memutuskan bawhwa si pejabat GEGAR OTAK. Mendengar hal ini para kerabat dan teman-temannya merasa heran. Karena yang mereka lihat, luka yang diderita tidaklah parah, hanya ada luka kecil di wilayah dengkul. Namun, ada salah seorang temannya di masa kecil yang ingat bahwa ibu dari pejabat itu pernah memarahinya seraya berkata, “DASAR, OTAK DITARUH DI DENGKUL SIH ...!”. Perbedaan Yoi, Ya, Ya Begitulah!! Turis Amerika yang sedang belajar Bahasa Indonesia sedang bingung, mengapa orang Indonesia, jika menjawab pertanyaan itu beda-beda seperti Yoi, Ya, dan Ya begitulah. Lalu, ia bertanya kepada seorang pejabat, “Bagaimana cara membedakan yoi, ya, dan ya begitulah?” Kemudian, pejabat itu menjawab, “Kalau YOI, orang tersebut tidak punya pendidikan, kalau IYA, orang itu tamatan SMA, dan kalau YA BEGITULAH, berarti ia sarjana.”

“Oh, gitu, ya?”, kata turis. “Yoi!!”, kata pejabat. Indonesia Tetap Canggih Dalam rapat perkembangan teknologi abad 21, ada utusan dari Indonesia, Jepang dan Amerika. Amerika memperlihatkan kemajuan teknologinya. Saat ada telpon masuk, Amerika tidak lagi menggunakan HP, tapi memegang kancing bajunya dan berbicara. Orang Indonesia heran “Wuih gila loe yach, bisa kayak gitu” Orang Jepang langsung nyeletuk, “Wah punyaku lebih gila lagi nich….”dan kemudian dengan jari jempol dan kelingking orang Jepang itu menelpon rekannya, ck..ck…’ memang gila nich… ,”kata orang Indonesia itu dengan rasa kagumnya. Akhirnya orang Indonesia ini bingung, apa yang akan ditunjukkan kepada kedua rekannya itu. tiba-tiba orang Indonesia ini menggetarkan badannya dan matanya merem melek. orang Amerika dan Jepang bingung, lantas bertanya,” hi..hi… kamu sedang ngapain…..?” “Hus diam !!! fax sedang masuk nich….!!!” kata orang Indonesia. [www. ketawa.com]

Bawaslu Jateng Terjunkan 100.000 Relawan Awasi Pemilu Sebanyak 100.000 relawan dan anggota Pengawas Pemilu akan diterjunkan Bawaslu Jateng yang disebar di 35 kabupaten/kota untuk mengawasi pelaksanaan kampanye terbuka Pemilu 2014 yang dimulai Minggu (16/3/2014). ”Kami menerjunkan 100.000 orang pengawas, terdiri dari 25.000 anggota pengawas dan 70.000 orang relawan untuk

mengawasi pelaksanaan kampanye terbuka di seluruh wilayah Jateng,” kata Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Abhan Misbah seusai Sosialisasi Bersama Steakholder Pemilu 2014 di Hotel Patra, Kota Semarang, Sabtu (15/3/2014). Abhan menambahkan, bila terjadi pelanggaran kampanye, maka akan dilakukan penindakan terhadap partai politik

23

(parpol). ”Bentuk penindakan tergantung pelanggarannya. Untuk itu kami mengimbau parpol bisa mematuhi aturan kampanye yang ada,” harap Abhan. Sosialisasi diikuti sejumlah calon anggota DPR, DPD, DPRD peserta pemilu, tim sukses, serta para relawan pengawas yang direkrut Bawaslu. [Berbagai sumber/CK]

Glosari Pemilu


Political Quotes “Democracy is not just the right to vote, it is the right to live in dignity.” (“Demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, itu adalah hak untuk hidup bermartabat.”) ― Naomi Klein

“To make democracy work, we must be a nation of participants, not simply observers. One who does not vote has no right to complain.” (“Supaya demokrasi berjalan, kita harus menjadi bangsa peserta, bukan hanya pengamat. Orang yang tidak memilih tidak memiliki hak untuk mengeluh.”) ―Louis L’Amour

ISTILAH-ISTILAH DALAM KEPEMILUAN Bawaslu : Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Luber dan Jurdil : Akronim dari kata Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yang merupakan asas pemilihan umum di Indonesia. Masa Tenang : Rentang waktu ketika peserta pemilu dilarang melakukan kampanye. Media massa juga dilarang menyiarkan kampanye dalam bentuk apapun yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.

Bawaslu Provinsi : Badan yang dibentuk oleh Bawaslu Pusat yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi. Gakkumdu Pemilu : Akronim dari Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Gakkumdu merupakan forum bersama yang terdiri dari pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan untuk membahas kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu, dengan tujuan agar proses penanganan kasus pidana pemilu lebih mudah dan cepat. Kemudahan dan kecepatan penanganan kasuskasus pidana pemilu sangat dibutuhkan mengingat undangundang membatasi waktu penanganan kasus pelanggaran pidana pemilu.

Panwaslu Kabupaten/Kota : Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota. Panwaslu Kecamatan : Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) : Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain kelurahan.

Iklan Kampanye Pemilu : Iklan yang dilakukan oleh peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.

Pengawas Pemilu Luar Negeri : Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Laporan Dana Kampanye : Laporan penerimaan dan pengeluaran suatu partai politik peserta pemilu yang disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU paling lama 15 hari sesudah hari/ tanggal pemungutan suara.

Sistem Zipper: Aturan setiap satu dari tiga calon dalam Daftar Calon Tetap adalah perempuan.

24


Deklarasi Kampanye Berintegritas Pemilu 2014 FOTO-FOTO: HUMAS

Para pemimpin Parpol bergandengan tangan dalam Deklarasi Kampanye Berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Monas, 13 Maret 2014.

P

enandatanganan Deklarasi Kampanye Berintegritas Pemilu 2014 oleh 12 Partai politik peserta pemilihan umum digelar di Monumen Nasional (Monas), Sabtu 13 Maret 2014. Penandatanganan Deklarasi tersebut merupakan komitmen selama masa kampanye untuk menaati peraturan berlaku, serta tidak melibatkan anak-anak, menyinggung SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan), serta tidak memanfaatkan fasilitas umum dan rumah ibadah sebagai ajang kampanye. Deklarasi Kampaye Berintegritas Pemilu 2014 tersebut di gelar di lapangan Medan Merdeka Monumen Nasional (Monas) ini diprakarsai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelumnya perwakilan dari masing - masing partai membacakan komitmen kampanye damai peserta politik yang nanti akan berkampanye.

Ketua Bawaslu, Muhammad, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Komisioner DKPP, Nur Hidayat Sardini hadir dalam Deklarasi Kampanye Berintegritas Pemilu 2014

25

Ketua KPU, Husni Kamil Manik resmi membuka Deklarasi Kampanye Berintegritas.

Mobil hias Bawaslu RI menyemarakkan deklarasi kampanye berintergitas Pemilu 2014.


Gebyar

Sejuta Relawan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendeklarasikan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Relawan pemilu dari berbagai kalangan memenuhi Istora Senayan, Jumat (14/3/2014) malam. Mereka terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pelajar tingkat SMU, serta mahasiswa perguruan tinggi dari 33 provinsi di Indonesia. Ketua Bawaslu RI, Muhammad juga menyematkan lencana secara simbolis kepada 10 perwakilan pelajar dan mahasiswa yang mejadi relawan pengawas pemilu. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran serta kepedulian masyarakat Indonesia untuk menyukseskan Pemilu 2014 dengan meningkatkan partisipasi warga, terutama para pemuda. Pada malam ini, Bawaslu melantik 611.000 orang pemilih muda menjadi relawan pengawas pemilu. Bawaslu berharap jumlah tersebut masih bertambah lagi. “Gerakan ini merupakan gerakan moral untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014. Bawaslu ingin mengembalikan Pemilu kepada rakyat,” ujar Muhammad. Selain itu dibacakan ikrar relawan pengawas Pemilu yang dibacakan oleh Dedik Setyawan (mahasiswa UHAMKA) dan Ratna (pelajar SMK Muhammadiyah Jakarta). Turut meramaikan acara tersebut beberapa group band anak muda seperti The Virgin, Naff, Maha Dewi, Maha Dewa, Artis Dangdut Uut Permatasari dan lain-lain.

26

Peserta dari SMA

Peserta dari Perguruan Tinggi


Kami relawan pengawas pemilu, berikrar:

Ketua Bawaslu, Muhammad

1. Setia kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. 2. Taat pada peraturan perundang- undangan, serta menjunjung tinggi netralitas dan integritas. 3 Siap mengawal pemilu bersih, berkualitas dan bermartabat. 4. Bersedia membantu Bawaslu untuk mengawasi pemilu tahun 2014, dimanapun kami berada. Kami sadar, ikrar ini didengar oleh Tuhan dan Alam semesta, semoga Tuhan memberikan kekuatan lahir dan batin agar kami dapat melaksanakan ikrar ini.

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah

FOTO-FOTO: HUMAS BAWASLU

Suasana di malam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu.

27


P S EMI A W L A IH G A N

MUHTAR

Ketua Bawaslu, Muhammad, Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, dan Kepala ANRI Mustari Irawan menandatangani Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Arsip Statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di Jakarta, Kamis (20/3).

UM

BADAN

N

PE

IRWAN

Penandatanganan MoU yang kedua antara Bawaslu RI dan KPAI, di Jakarta, Rabu (19/3). MoU Kali ini lebih difokuskan pada pencegahan dan pelarangan pelibatan anak-anak dalam kegiatan politik/kampanye Pemilu.

UM

A S L U ZAIN

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah menjadi inspektur Upacara pada Gebyar Laskar Pengawas Pemilu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Maret 2014.

I

N O IK IND

R

W

SI

BL

E

P

A

B

U

A

HUMAS

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah menjadi narasumber dalam Kegiatan Pengarahan Umum tentang Persiapan Pelaksanaan “Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu” Tahun 2014, yang diselenggarakan di Hotel Diradja, 1415 Mei 2014.

RE

ZAIN

Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak memukul gong tanda resmi dibukanya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Gakkumdu Tahun 2014, 13 -15 Maret 2014 di Jakarta.

-

CHRISTINA KARTIKA

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro berfoto bersama dengan Pejabat Eselon III dan IV yang dilantik pada 7 Maret 2014 di Gedung Bawaslu, Jakarta.

28

BBadan Pengawas Pemilihan Umum

Recommend Documents