BBadan Pengawas Pemilihan Umum

AWASLU B BULETIN

EDISI 07, JULI 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menuju Indonesia Satu

Pengawasan Pemilu Jadi Faktor Kunci

KPU Tetapkan Presiden dan Wapres Terpilih

Ketua MK, Hamdan Zoelva

Bakal Penentu Pemenang Pilpres di Tengah Terpaan ‘Badai’

Ketua Bawaslu Ajak Masyarakat Indonesia Bersatu Kembali

BULETIN BAWASLU, EDISI 07, JULI 2014

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 9 Juli 2014 menjadi tonggak dan momentum dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia akan memilih sendiri Presiden dan Wakil Presidennya sesuai dengan hati nuraninya untuk memimpin bangsa ini pada 5 (lima) tahun ke depan. Beberapa isu-isu dikeluarkan menjelang hari H Pilpres, seperti akan adanya teror dan kericuhan yang terjadi jika salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden kalah. Selain itu, isu tersebut juga muncul saat proses penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih versi Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU. Di luar, itu ada sejumlah pertanyaan besar yang harus kita pikirkan. Mengapa Pemilu kita seakan-akan identik dengan kekerasan dan tidak adanya sikap legowo dan menerima kekalahan? Mengapa isu-isu negatif kekerasan dan SARA selalu saja muncul dari proses-proses demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan? Pertanyaan-pertanyaan besar tersebut dapat menjadi bahan renungan kita sebagai bangsa yang selalu dianggap bangsa paling ramah dan beradab. Sebagai bangsa yang selalu mendasarkan keberagaman sebagai bentuk keindahan dan khasanah bangsa yang tertuang dalam Pancasila. Kekalahan dan kemenangan sudah merupakan hal yang biasa

dalam kompetisi. Di negara-negara demokrasi lain, kekalahan dan AWASLU kemenangan disikapi dengan saling menghormati satu sama lain. Menuju Indonesia Satu Pihak yang kalah memberikan Pengawasan Pemilu selamat kepada yang menang, Jadi Faktor Kunci sedangkan pihak yang menang tidak lantas sombong dan menggandeng pihak yang kalah. Inilah demokrasi yang sesungguhnya beradab. Ini pekerjaan rumah besar bagi elit-elit politik di Indonesia, bagaimana menerapkan politik yang santun dan dijiwai nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Nilai-nilai yang beberapa waktu belakangan mulai hilang. Jika tidak, maka dikhawatirkan adanya disintegrasi bangsa yang mengguncang stabilitas politik, ekonomi, keamanan bangsa ke depan. Mari bersama kita kembalikan budaya kekeluargaan yang selalu menjadi ciri khas bangsa ini dari sejak dahulu kala.

B

BULETIN


EDISI 07, JULI 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua MK, Hamdan Zoelva


Ketua Bawaslu Ajak Masyarakat Indonesia Bersatu Kembali

Salam Awas

Daftar isi:

BADAN

UM

UM SI IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

A

RE

A

-

Divisi Organisasi dan SDM Rakor Panwaslu LN, Upayakan Hasil yang Akuntabel ................. 15 Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Pimpinan Lembaga Negara Apresiasi Penyelenggara Pemilu ............................................................................................................ 16 Divisi Pengawasan Bawaslu Nilai Pungut Hitung Pilpres Lebih Baik dari Pilpres .... 17 Pilpres di Korea Relatif Lancar Pemilihan via Pos Tidak Efektif . 18 Sudut Pandang Sultan HB X, Perlu Rekonsiliasi Cegah Disintegrasi ............. 20 Ketua Bawaslu Muhammad, Netral Tak Cukup untuk Bawaslu - KPU .............................................................................................. 21 Ekspose Daerah ............................................................................................ 22 Rekap Negeri Lancang Kuning Minim Catatan Khusus .... 22 Anekdot ............................................................................................................ 24 Galeri ................................................................................................................ 25 Pengawasan Rekapituasi Nasional Pilpres 2014 ............................. 27 Galeri ................................................................................................................ 28

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

AS PEMIL AW IH A NG

N

PE

Dari Redaksi ................................................................................................... 2 Laporan Utama Pengawasan Pemilu Jadi Faktor Kunci ................................................ 3 Opini Kesiapan Moril bangsa Indonesia Jelang Pemilu Presiden RI 2014 .................................................................................................................. 6 Sorotan Bawaslu dan Komnas HAM Sinergi Kawal Rekapitulasi ...... 8 Ketua Bawaslu Ajak Masyarakat Indonesia Bersatu Kembali .................................................................................. 10 Investigasi Ricuh Pemilu di Hongkong, Bawaslu Pastikan Tidak Ada Kecurangan Penyelenggara Pemilu ............................................... 10 Bawaslu Terkini Supervisi Pilpres di Sulawesi Selatan .................................................. 12 Supervisi Pilpres di Yogyakarta ............................................................ 12 Supervisi Pilpres di Kediri dan Surabaya ........................................... 13 Profil Ketua MK, Hamdan Zoelva .......................................................... 14

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Penanggung jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Pakerti Luhur, Ak, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin, Ken Norton Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Ali Imron, Hendru, Irwan; Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2


Menuju Indonesia Satu

Pengawasan Pemilu Jadi Faktor Kunci

Ketua Bawaslu Muhammad melakukan pengawasan PIlpres di Makassar.

P

emilihan Legislatif Tahun 2014, diakui banyak sekali kekurangan terutama dari segi profesionalitas penyelenggara Pemilu. Selain itu ada juga kekurangan dari segi antusiasme pemilih, hingga peran positif partai politik dan caleg-calegnya. Pasca Pileg, semua pihak masing-masing diminta berbenah diri agar terjadi perubahan yang signifikan dalam menciptakan Pilpres yang berlangsung aman dan lancar serta sukses dan bermartabat. Bagi penyelenggara, Pilpres menjadi pertaruhan besar untuk membuktikan bahwa Penyelenggara Pemilu telah melakukan perbaikan yang maksimal. Kredibilitas, integritas, dan profesionalitas yang sempat diragukan pada saat Pileg harus dibayar dengan kinerja yang maksimal dalam penyelenggaraan Pilpres. Walau pun bukan menjadi ukuran, tetapi banyaknya gugatan sengketa Pe-

milu di Mahkamah Konstitusi dan gugatan kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus menjadi dorongan bagi penyelenggara Pemilu untuk dapat menjawab keraguankeraguan tersebut. Setidaknya, KPU dan Bawaslu harus menghadirkan Pilpres yang cenderung lebih ‘dingin’ dan kondusif, tidak seperti situasi pertarungan antara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saat masa-masa kampanye. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada 9 Juli 2014 juga akan menjadi sorotan, tidak hanya di dalam negeri, negara-negara di dunia pun ikut mengamati pemilu di negara demokrasi terbesar ini. Jadi pertaruhan ini bukan hanya untuk menjaga kredibilitas Penyelenggara Pemilu tetapi juga integritas bangsa di mata dunia internasional. Apalagi belakangan, efek dari head to head capres dan cawapres juga membuat

3

M. ZAIN

masyarakat terbelah menjadi dua yang sama besar dan sama kuatnya. Tidak ada pasangan presiden yang secara dominan terhadap pasangan lain dalam hal dukungan masyarakat. Dukungan yang terbelah dua ini, dapat saja menjadi potensi konflik horisontal. Walau pun kecil kemungkinannya, namun hal tersebut tentu harus diperhitungkan. Penyelenggara Pemilu tidak bisa ‘main-main’ lagi dalam kondisi ini. Keberpihakkan terhadap salah satu pasangan calon serta kinerja yang tidak maksimal maka ibarat bom waktu, yang hanya mempercepat waktu ledak bom tersebut. Salah satu titik yang mesti diwaspadai adalah pada saat pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitualasi hasil penghitungan suara. Pada pemilu legislatif lalu dua tahapan itu paling banyak bermasalah, diantaranya adanya surat suara yang tertukar, ketiadaan saksi,


Sambungan: Pengawasan .... surat suara rusak, dan rekapitulasi yang bermasalah di tingkat kabupaten/kota. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada 9 Juli ini, masyarakat Indonesia menghadapi pesta demokrasi terbesar setiap lima tahun sekali. Setiap warga negara yang memiliki hak pilih, akan memilih satu dari dua pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa serta Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bangsa Indonesia berharap, pilihan yang diberikan oleh masyarakat tentunya merupakan pilihan yang berdasarkan kesadaran dan tanpa paksaan atau iming-iming tertentu. Seperti halnya Pileg, Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu dengan melaksanakan monitoring secara berjenjang. Jajaran tingkat terbawah akan memberikan laporan cepat berdasarkan pesan singkat (SMS) kepada jajaran di atasnya. Laporan tersebut akan masuk dan diproses oleh Bawaslu untuk disampaikan kepada publik tentang berbagai macam masalah dan kendala dalam pelaksanaan Pilpres. Berdasarkan laporan cepat yang dikirimkan ke pusat data pengawasan Bawaslu tingkat Pusat, Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron mengambil kesimpulan sementara bahwa Pilpres kali ini dilaksanakan lebih baik daripada pelaksanaan Pileg lalu. “Pada dasarnya pelaksanaan pe-

!!! Pertarungan dua kubu capres dan cawapres nomor urut 1 dan 2 berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Rekonsiliasi Nasional diperlukan untuk mencegah disintegrasi bangsa tersebut. (Saya tidak tahu mengapa, tapi mereka tampaknya memiliki kecenderungan memecah belah kita, memisahkan kita satu sama lain, sementara alam selalu merupakan usaha menyatukan kita bersamasama. - Sean O’Casey, dramawan Irlandia).

“KPU Semakin responsif terhadap segala keberatan dan catatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu. Ini semakin menunjukkan koordinasi yang semakin kuat, dan KPU tidak lagi arogan,” Pimpinan Bawaslu,

Daniel Zuchron

mungutan dan penghitungan suara Pilpres 2014 berjalan dengan lancar aman dan damai. Hanya ada sedikit catatan (dugaan pelanggaran), dibandingkan dengan Pileg lalu,” tutur Daniel pada hari pemungutan suara. Kesimpulan tersebut, tambahnya, didasarkan pada beberapa data dan fakta yang sudah masuk untuk sementara. Hampir tidak ada pelanggaran ataupun kesalahan prosedural yang sifatnya masif, terstruktur, dan sistematis. Menurut Daniel, ada beberapa hal yang menyebabkan pelanggaran pada Pilpres tidak seperti yang terjadi di Pileg lalu. Pertama, adalah koordinasi antara Bawaslu yang semakin kuat hingga dengan jajarannya. “KPU semakin responsif terhadap segala keberatan dan catatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemi-

Pada 9 Juli bangsa Indonesia akan memberikan hak suara ke TPS untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia untuk lima tahun mendatang. Semoga presiden dan wakil presiden yang terpilih dapat mengemban amanah rakyat dengan baik dan menjalankan konstitusi yang ada (Jangan memilih karena iming-iming uang dan apapun, namun pilihlah sesuai dengan keyakinanmu sendiri).

4

lu. Ini semakin menunjukkan koordinasi yang semakin kuat, dan KPU tidak lagi arogan,” tutur Daniel. Selain itu, Daniel menuturkan bahwa Pilpres lebih mudah untuk diawasi karena hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Instrumen-instrumen yang ada pun lebih sederhana daripada Pileg. Sementara itu, Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) tingkat nasional mengumumkan beberapa hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dari beberapa temuan tersebut, kasus yang cukup mencolok yakni adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak netral dan menggunakan atribut pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Selain itu, ada juga TPS yang dibuka kembali setelah pukul 13.00, karena ada puluhan orang yang belum memilih. Anggota Pokjanas GSRPP Toto Sugiarto mengatakan bahwa, relawannya menemukan indikasi keterlibatan pendukung capres dan cawapres nomor urut 1 terkait dengan dibukanya kembali TPS tersebut. “TPS tersebut berada di sekolah Pelita Alam, Jatibening, Bekasi. Pada saat itu, ada sekitar puluhan orang yang belum mencoblos, hingga akhirnya TPS dibuka kembali. Diduga para pemilih ini merupakan pendukung salah satu pasangan calon,” ujar Toto. Selain itu, GSRPP juga menemukan KPPS yang terindikasi tidak netral karena menggunakan atribut

Ada perbedaan quick count (hitung cepat) yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga survei. Beberapa lembaga survei memenangkan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dan sebagian lainnya memenangkan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa. Berbagai perbedaan lembaga hitung cepat tersebut bisa menimbulkan perpecahan dan konflik serta gejolak di masyarakat. (masyarakat sebaiknya tidak mempercayai apa yang disebutkan oleh hasil quick count. Dengan kata lain menunggu hasil resmi rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU)


pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Bekasi, Jawa barat. Dalam waktu dekat, bukti foto, dan saksi akan segera disampaikan kepada Pengawas Pemilu untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, praktik politik uang juga masih banyak terjadi di beberapa daerah. Dua pasangan capres dan cawapres sama-sama memiliki kontribusi terhadap praktik money politics yang terjadi. “Di provinsi Kepulauan Riau, ada laporan tim sukses pasangan nomor 2 melakukan bagi-bagi uang dan kampanye di rumah ibadah. Sementara itu, di Bali, tim sukses pasangan nomor 1 bagi-bagi uang Rp. 20 ribu kepada ibu-ibu PKK,” pungkas Toto. Koordinator Pokjanas GSRPP, Yusfitriadi mengungkapkan dalam waktu dekat laporan-laporan yang diberikan oleh relawan-relawan ini akan disampaikan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. “Kami hanya sekedar mengumpulkan informasi terkait dugaan pelanggaran dalam pungut hitung. Selanjutnya, Bawaslu yang memiliki otoritas untuk menanganinya,” jelasnya. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, memunculkan banyak masalah yang cukup menggangu dan berpreseden buruk bagi Pileg. Belajar dari pengalaman tersebut, Bawaslu dan KPU tak ingin kecolongan lagi Bawaslu-KPU melakukan kerjasama mengawal Rekapitulasi. “Beberapa hal yang disepakati KPU dan Bawaslu akan bekerja secara terpadu mulai dari PPS dan PPL, PPK dan Panwascam, KPU dan Panwaslu kabupaten/ kota, dan seterusnya. Dalam rangka memastikan proses secara berjenjang berlangsung dengan baik,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Menurut Husni, setiap ada masalah, maka jajaran KPU dan Bawaslu harus merespon cepat dan menggunakan waktu yang tersedia untuk menyelesaikannya. Semangatnya, dengan kerjasama tersebut maka masalah yang muncul tidak lagi dijadikan ‘pekerjaan rumah’ pada tingkatan berikutnya. Harus diselesaikan oleh desa paling tinggi di kecamatan dan diawasi KPU dan Panwaslu kabupaten/ kota. “Kami juga akan melakukan moni-

toring bersama antara Bawaslu dan KPU dan memberikan perhatian khusus. Kami akan melakukan proses supervisi terhadap daerah-daerah yang pernah bermasalah di legislatif,” tambahnya. Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi, KPU dan Bawaslu juga mengajak para capres dan cawapres beserta dengan tim kampanyenya untuk bersama-sama mengawal proes rekapitulasi. Untuk itu, saksi yang dipersiapkan mengawal proses tersebut haruslah saksi yang kredibel dan baik. Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan bahwa, KPU dan Bawaslu sepakat bahwa penyelesaian keberatan dari tim kampanye pasangan capres maka diselesaikan di tempat tersebut. Sehingga tidak terjadi pelimpahan masalah di desa ke kecamatan, dan seterusnya. Soal independensi dan netralitas, maka KPU dan Bawaslu masih yakin dan publik tidak perlu meragukannya. “Kami akan tetap netral, jujur, mandiri, profesional. Penting bagi KPU dan Bawaslu karena ada sebagian pengamat yang sudah berkomentar soal ketidak netralan KPU dan Bawaslu. Kami tegaskan itu tidak benar. Bawaslu akan tegas terhadap setiap pelanggaran dan kami tidak toleransi,” tegasnya. Komnas HAM dan Bawaslu Awasi Bersama 9 Titik Rawan Sementara itu, dalam rangka memastikan hak pilih warga negara tidak dimanipulasi dalam tahapan Rekapitulasi maka Komnas HAM dan Bawaslu berencana terjun bersama dalam pengawasan langsung daerah-daerah yang menjadi titik rawan terhadap manipulasi hak-hak pilih warga negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 lalu. Selain itu, 6 kantor perwakilan Komnas HAM yang akan menjadi posko pengaduan sebagai wadah untuk menampung kekecewaan dan pelanggaran soal hak pilih. Titik yang menjadi titik rawan menurut Bawaslu adalah daerah yang memiliki rekam jejak adanya pelanggaran terhadap hak pilih. Daerah-daerah tersebut antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa

5

Timur, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Menurut Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sudah diakui oleh dunia internasional. Oleh karena itu, jika tidak ingin tercoreng, maka proses rekapitulasi yang masih berlangsung harus dapat memastikan bahwa hak pilih tidak terabaikan. “Kami (Komnas HAM, -Red) sangat ingin berperan bersama penyelenggara Pemilu untuk memastikan suara yang sudah diberikan oleh warga negara pada 9 Juli lalu, tidak disalahgunakan sedikit pun,” tuturnya dalam konferensi usai bertemu Bawaslu, di Jakarta, Rabu (16/7). Menurutnya, Komnas HAM dan Bawaslu memiliki paradigma yang sama dalam memandang hak pilih sebagai hak asasi manusia dan harus terpenuhi dalam Pemilu. Seperti halnya Bawaslu, maka Komnas juga berpendapat bahwa satu saja hak pilih warga negara tidak terpenuhi atau dimanipulasi, maka itu merupakan pelanggaran terhadap HAM. “Kami sudah melakukan rapat paripurna, bahwa pihak-pihak yang memanipulasi hak warga negara yang sudah diberikan maka termasuk dalam pelanggaran HAM,” tegas Anggota Komnas HAM, Maneger Nasution. Sementara itu, posko pengaduan yang sudah disiapkan oleh Komnas HAM, sudah menerima beberapa pengaduan dan keluhan terkait penggunaan hak suara dalam Pilpres 2014. Komnas HAM juga melakukan koordinasi kepada Bawaslu, untuk menindaklanjuti keluhan dan pengaduan tersebut untuk segera disikapi. Selain itu, Hafid juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu dalam menanggapi perbedaan quick count terkait dengan hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. “Kami mengapresiasi berbagai institusi yang berupaya untuk meredamkan suasana yang muncul akibat perbedaan hasil quick count. Mudah-mudahan produk (Presiden dan Wakil Presiden ,-Red) yang dihasilkan dari Pemilu ini dapat diterima dengan baik,” tambah Hafid. [FS]

Opini


Kesiapan Moril Bangsa Indonesia Jelang Pemilu Presiden RI 2014 Pemilihan Umum Presiden Presiden adalah pemimpin kekuasaan eksekutif dan dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali untuk jangka waktu masingmasing lima tahun. Sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR dapat mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden diadakan setelah Pemilu legislatif guna memastikan pemenuhan persyaratan diatas dalam mencalonkan diri menjadi Presiden. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih untuk kedua dan terakhir kalinya pada putaran pertama dalam pemilihan umum tahun 2009 dengan perolehan 60,8 persen dari jumlah suara. Pemilu Presiden akan dilaksanakan pada bulan Juli 2014 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Sebagai antisipasi Jika seorang kandidat tidak mencapai mayoritas absolut pada putaran pertama, putaran kedua antara dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan diselenggarakan pada bulan September 2014

Pemilu Indonesia mungkin adalah kegiatan kepemiluan paling kompleks di dunia: Empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar di berbagai penjuru sebuah negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan 19.700 kandidat dalam satu Pemilu presiden dan 532 dewan perwakilan di tingkat nasional dan daerah.

Indonesia memiliki perjalanan sejarah kepemiluan melaksanakan Pemilu sebanyak tiga kali – 1999, 2004, dan pada 2009. Kualitas penyelenggaraan Pemilu 1999 dan 2004 mengalami kemajuan yang baik, namun diwarnai juga terjadinya skandal besar pengadaan, tidak berfungsinya undang-undang kepemiluan, dan komisi pemilihan umum yang mengalami banyak permasalahan tetapi mampu diselamatkan terutama oleh selisih perolehan suara yang signifikan dan meyakinkan. Dilatari oleh bermasalahnya Pemilu 2009, harapan dan risiko dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 sangatlah signifikan dan merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh 2.659 orang Komisioner yang baru dipilih di tingkat nasional dan daerah. Dalam hal jumlah elektorat, pemilihan umum nasional di Indonesia adalah pemilu-satu-hari kedua terbesar di dunia – nomor dua setelah Amerika Serikat. Menurut sensus nasional April 2010, total populasi Indonesia saat ini adalah 237,56 juta jiwa. Batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (pada hari pemilihan) atau usia berapa pun asalkan telah/pernah menikah. Daftar pemilih Pemilu 2014 dipersiapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah disusun berisi 187.977.268 pemilih. Jumlah pasti pemilih yang terdaftar akan ditentukan saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan di tingkat nasional pada tanggal 23 Oktober 2013. Dalam Pemilu 2009, terdapat 171 juta pemilih terdaftar namun hanya 122 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya – menunjukkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 71 persen – sebuah penurunan drastis dari tingkat partisipasi 93 persen pada Pemilu 1999 dan 84 persen pada Pemilu 2004. Kendati demikian, penurunan tingkat partisipasi bukanlah hal yang aneh bagi sebuah demokrasi yang baru berdiri.

Presiden RI Himbau Pemilu Damai di Bulan Suci Hiruk pikuk pemilu di masa kampanye semakin ramai. Saling mendukung pasangan yang sedang bersaing merebut kursi RI 1 adalah sesuatu yang wajar. Namun yang terjadi belakangan, upaya saling dukung itu sudah menjadi saling serang dan berujung saling menjelekan pasangan yang lain atau kampanye hitam. Semestinya pelaksanaan kampanye Pilpres, terlebih lagi di bulan Ramadhan ini berlangsung lebih teduh, tenang dan khidmat. Sebagian besar umat Islam yang sedang melaksanakan puasa seyogyanya ikut menahan diri untuk tidak saling menjatuhkan pasangan satu sama lain. Sebagaimana makna puasa yakni menahan hawa nafsu yang tak hanya sekadar menahan makan namun juga menahan lisan, hati dan tulisan. Menciptakan pemilu yang damai tak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP maupun POLRI sebagai aparat keamanan. Namun pemilu damai harus menjadi tanggungjawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Menjaga suasana harmonis untuk tidak saling menyerang apalagi mencaci maki dan fitnah terhadap dua pasangan yang ada. Dalam kesempatan acara buka puasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan para pimpinan lembaga negara, dubes dan kepala perwakilan asing beragama Islam yang juga dihadiri oleh seluruh menteri KIB II, Kepala LPNK, Unsur Pimpinan TNI dan Polri, Pejabat Eselon I Kementerian, Dirut BUMN, Presiden sekaligus menitipkan pesan pesan tersebut. Menurut Presiden, silaturahim harus diwujudkan pula dalam

6

Opini


mengawal pemilu Indonesia yang damai. Presiden SBY berpesan bahwa puasa tahun ini sangat khas, karena bertepatan dengan Pemilu 2014. SBY berharap penyelenggaraan Pilpres ini berjalan damai menjunjung aturan yang berlaku dan siapa pun yang berkompetisi harus memiliki kesiapan mental untuk menang dan untuk kalah.” Demikian kata Presiden SBY. “Kalau ada keberatan telah ada saluran yang tersedia. Mengusung Pemilu secara damai dan demokratis memerlukan tanggungjawab dan keteladan dari semua pemimpin di Rusman/presidenri.go.id via Kompas negeri ini,” ujar SBY di Istana NegPresiden Susilo Bambang Yudhoyono ara Jakarta. Lebih jauh Presiden SBY menekankan “Saya sendiri akan meKetiga, Presiden SBY menginstruksi agar TNI/Polri mencenyambut beliau (capres-cawapres terpilih) dengan penuh kehormatan dengan demikian baik bagi gah dan menindak pelanggaran hukum terkait pelaksanaan perakyat, negara dalam meletakkan fundamental partisipasi poli- milu seperti aksi kekerasan, perusakan, hingga pembakaran. “Siapa pun yang melakukan hal itu, kita harus bertindak adil tik yang mulia. Kampanye pilpres akan terus berlangsung oleh karena itu saya sampaikan kembali kepada saudara-saudara netral tapi tidak berikan toleransi kepada perilaku seperti itu,” yang tengah berkompetisi untuk selalu menjaga batas-batas ungkap SBY. Keempat, Presiden SBY memerintahkan kepada jajaran kepatutan sebab salah satu di antara beliau akan menjadi Pemimpin rakyat.Oleh karena itu sungguh diharapkan tidak saling Polri untuk senantiasa membantu penyelenggara pemilu untuk merusak, menghancurkan, karena beliau harus memimpin kita memberantas pelanggaran aturan pemilu seperti politik uang dan intimidasi. Penegakkan aturan, kata dia, harus dilakukan tanpa dengan penuh kewibawaan dan penuh respek,” jelasnya. SBY mengajak seluruh pemimpin di negeri ini turut serta pandang bulu. “Dengan tidak melakukan pembiaran, maka bisa mencegah menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan bersih. Siapapun yang terpilih nanti, kata SBY harus dihormati. masyarakat main hakim sendiri,” ujarnya. Kelima, Presiden SBY menginstruksikan kepada TNI/Polri Semoga pemimpin negeri ini ke depan membawa angin perubahan menuju bangsa yang lebih maju dan sejahtera, demikian ha- untuk melakukan kooordinasi dengan penyelenggara pemilu mulai dari KPU, BAWASLU, Pemda, pers dan dengan unsurrapan SBY . Presiden juga keluarkan 7 instruksi untuk TNI dan Polri unsur terkait lainnya. Keenam, Presiden SBY memerintahkan Menteri Koordinase-bagai antisipasi gejolak Pemilu. Kekacauan Pemilu yang mungkin saja terjadi pada pemungutan suara 9 Juli atau pada tor Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menjadi peproses rekapitulasi suara. Instruksi itu lebih ditekankan pada ke- mimpin operasi dan mengendalikan langsung operasi pengasiapsiagaan dan netralitas TNI dan Polri sebagai garda terdepan manan yang dilakukan baik oleh TNI maupun Polri. “Saya sendiri Persiden RI akan memantau dan melakukan dalam menjaga keamanan di masyarakat. “Pertama, saya minta jajaran Polri dan TNI tidak mengang- pengawasan secara dekat terhadap pemungutan suara. Bila perlu gap ringan situasi, tidak underestimate. Lebih baik siap meng- untuk melakukan penjagaan untuk tanah air saya akan melakuhadapi kemungkinan apa pun yang bisa terjadi. Bahwa dengan kan instruksi langsung,” ucapnya. Di ujung pidatonya, Presiden SBY mengimbau kepada maizin Allah ternyata situasinya baik, normal, dan terkendali, kita syukuri kalau ada gangguan tiba-tiba, maka negara siap, Polri syarakat Indonesia untuk menjaga ketertiban dan menjaga dedan TNI siap untuk respon dan atasi masalah itu demi situasi mokrasi yang sudah berjalan dengan baik. kemanan dalam negeri,” ujar Presiden SBY dalam jumpa pers di kantor kepresidenan, Kamis (3/7/2014). Kedua, Presiden SBY meminta agar sebelum pemungutan suara 9 Juli hingga pasca pelaksanaan Pemilu, TNI/Polri juga Penulis : tak melepaskan kesiagaannya. Operasi pengamanan Pemilu, Nurmalawati Pulubuhu kata Presiden, akan terus dilaksanakan sampai kondisi di(Tulisan diambil dari berbagai sumber) nyatakan aman.

7


Bawaslu dan Komnas HAM Sinergi Kawal Rekapitulasi

WISNU

Pimpinan Bawaslu Nasrullah (kedua dari kanan), Ketua Komnas HAM Hafid Abbas (kedua dari kiri) dan Anggota Komnas HAM, Roichatul Aswidah dan Maneger Nasution.

K

omnas HAM datang ke Bawaslu RI dalam rangka kordinasi antar lembaga terkait Pemilu Presiden 2014, di Gedung Bawaslu, Rabu (16/7). Komnas HAM menilai pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan di pilpres sudah lebih baik dibanding pileg lalu. Meski begitu masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Pemilih rentan yang dimaksud adalah Pemilih disabilitas, pemilih di rumah tahanan, dan pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit. Rombongan Komnas HAM antara lain Ketua Komnas HAM Hafid Abbas dan Anggota Komnas HAM, Roichatul Aswidah dan Maneger Nasution. Perwakilan tersebut diterima oleh Pimpinan Bawaslu Nasrullah didampingi oleh pejabat dan staf. Dalam sambutannya Nasrullah menyampaikan sangat mendukung Komnas HAM yang ikut mengawasi jalannya Pemilu Presiden 9 Juli lalu, terutama pada kelompok pemilih rentan. Dalam kesempatan ini Pimpinan Bawaslu Nasrullah juga menyampaikan isuisu yang timbul dikalangan masyarakat pasca Pilpres 9 Juli. “Bawaslu bersama dengan Komnas HAM sekali lagi ingin mengajak kepada para kandidat, berikut timses, para relawan juga masyarakat luas untuk bersabar menunggu hasil pada tanggal 22 Juli melalui proses rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh KPU dengan menggunakan data manual,” tegas

Nasrullah. Data manual ini benar-benar telah dikawal oleh KPU beserta jajarannya juga Bawaslu beserta jajarannya di seluruh tingkatan. Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu beserta jajarannya hadir pada setiap tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Kehadiran pengawas bukan hanya mengawasi pemungutan suara namun juga menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkatan tertentu agar dapat diselesaikan pada tingkatan tersebut. “Pengawas hadir disitu bukan hanya persoalan hitung menghitung tetapi juga ikut menyelesaikan persoalan-persoalan lalu catat kedalam sebuah berita acara, ada kronologi dan sebagainya, masing – masing PPS dan PPK terhadap hal-hal yang di luar dari persoalan angka-angka. Jadi persoalan substantif pun dibahas disitu,” lanjutnya. Ia mencontohkan, Pengawas Pemilu menyelesaikan kasus jika ada warga negara yang belum menggunakan hak pilihnya, atau jika ada yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Rekomendasi yang disampaikan adalah mengulangi pemungutan suara di TPS tersebut. Untuk itu, Bawaslu RI mendorong kepada seluruh penyelenggara untuk menyelesaikan masalah pada setiap tingkatan itu dan pada saat itu, sehingga tidak membawa masalah tersebut ke tingkatan selanjutnya. “Atau dengan kata lain selesaikan permasalahan sendiri. Adanya

8

penyelesaian masalah yang baik dan didukung oleh berita acara serta alat bukti kuat pada setiap tingkatan akan memberikan efek positif kepada tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara serta baiknya kualitas pemungutan suara pada Pemilu Presiden 2014,” ungkap Nasrullah. Dengan sistem seperti itu, menurut Nasrullah, jika ada pihak yang memunculkan permasalahan maka bisa ditunjukkan bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan dengan baik sesuai hukum. Cara-cara seperti inilah yang bisa meminimalisasi konflik. Selain itu, Bawaslu RI bersama Komnas HAM ingin meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa proses Pilpres 2014 berlangsung kondusif, aman, damai dan dengan mengedepankan kesadaran hukum. Betapa pentingnya rasa persatuan dan rakyat diperlakukan secara manusiawi tidak dibenturkan satu sama lain karena kepentingan elit tertentu karena kepentingan kelompok. “Siapapun nanti yang menang, dia adalah Presiden Republik Indonesia pilihan rakyat Indonesia dan para pemimpin menunjukkan kebesaran hatinya sebagai anak bangsa yang terhormat dengan mempertontokan budaya berdemokrasi di Indonesia dengan memberikan ucapan selamat kepada yang menang dan mengayomi yang kalah,” harap Nasrullah. [WB/FS]



REPUBLIKA.CO.ID

Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengucapkan selamat kepada Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk Pemilihan Luar Negeri dan 33 Provinsi di Indonesia, Selasa (22/7) malam.

DARI penetapan KPU, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta mendapatkan jumlah suara sebesar 62.576.444 atau persentase 46,85 persen.

Sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla mendapatkan jumlah suara sebesar 70.997.833 atau persentase 53,15 persen,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, saat membacakan perolehan masing-masing Capres dan Cawapres. Husni menambahkan, hasil rekapitulasi penghitungan suara antara pasangan calon presiden dan wakil presiden sebesar 8.421.389 suara. Total suara sah dalam Pilpres 2014 ini adalah sejumlah 133.574.277 suara dan jumlah suara tidak sah sebesar 1.379.690 suara. Total keseluruhan 134.953.967 suara. Dengan hasil tersebut maka, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

9

Husni juga menambahkan bahwa, KPU telah bekerja maksimal dalam rangka menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. KPU juga berterimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang antusias untuk memberikan hak pilihnya pada 9 Juli lalu. “Tidak sekedar memberikan hak pilih. Masyarakat juga antusias untuk mengawal proses penghitungan suara hingga tingkat nasional. Kami apresiasi masyarakat atas partisipasinya,” ungkap Husni. Selain itu, Husni juga memberikan apresiasi terhadap kinerja lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya yang telah bekerja keras bersama KPU untuk menyukseskan Pilpres 2014. Bahkan ia menyebut, kesuksesan Pilpres adalah andil besar dari Bawaslu dan jajarannya. [FS]


Ketua Bawaslu Ajak Masyarakat Indonesia

Bersatu Kembali

Ketua Bawaslu dan Pimpinan Bawaslu Perhelatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014 sudah hampir usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Selasa (22/7) malam. Tinggal beberapa tahapan lagi tersisa untuk mengakhiri Pilpres yang cukup menguras tenaga ini. Harus diakui, Pilpres kali ini merupakan Pemilu yang cukup ketat. Konstestasi dua pasang calon presiden dan wakil presiden ini cukup menyedot perhatian, tidak hanya di nasional tetapi juga dunia internasional. Bahkan ada yang menyebut bahwa Pilpres ini merupakan head to head. Head to head antara pasangan capres dan cawapres ini juga telah menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kubu pendukung. Sejak awal banyak yang mengkhawatirkan fanatisme dari dua pendukung ini bisa mengakibatkan konflik horizontal. Untungnya, kekhawatiran tersebut tidak menjadi kenyataan walaupun, potensipotensi seringkali kita lihat. Konflik secara nyata memang hampir tidak terlihat, namun konflik yang terjadi di dunia maya

(cyber) sudah cukup mengkhawatirkan. Bahkan tidak jarang kata-kata yang bernada sarkasme muncul dari komentar, status, maupun posting yang diunggah oleh pengguna media sosial. Kondisi tersebut makin diperburuk oleh isu-isu yang dikemas untuk menjatuhkan satu sama lain atau kampanye buruk (bad campaign) – biasa juga disebut ‘kampanye hitam’. Namun, istilah ini diprotes karena bernada rasis dan mengafiliasikan hitam dengan keburukan--. Kampanye semacam ini menjadi barang yang laris di pasaran pada saat tahapan kampanye dimulai. Pasca ditetapkannya calon terpilih, KPU dan Bawaslu mengapresiasi masyarakat dan seluruh stakeholders yang telah bahu membahu untuk menciptakan suasana yang cukup kondusif hingga penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hari ini. KPU dan Bawaslu juga sadar bahwa masih banyak kekurangan yang dilakukan dalam rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Pilpres 2014. Sambil meneteskan air mata, Ketua Bawaslu Muhammad mengajak kepada seluruh

10

masyarakat Indonesia untuk tidak lagi terbagi-bagi dalam kubu-kubu. Ia menghimbau masyarakat Indonesia untuk kembali bersatu sebagai bangsa dari timur yang besar dan beradab. “Mari saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kita bersatu kembali sebagai bangsa dari timur yang besar dan beradab. Pilpres sudah selesai dan kita telah mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” tuturnya dalam sambutan penutup pasca ditetapkannya Presiden dan Wapres terpilih. Muhammad juga mengajak masyarakat Indonesia untuk menghormati masing-masing pasangan capres dan cawapres yang telah menunjukkan karakter masingmasing sebagai putra bangsa terbaik dan seorang yang negarawan. “Kita ucapkan terima kasih kepada bapak Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang belum diberikan amanah. Dan kita juga ucapkan selamat kepada bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah diberikan amanah oleh rakyat, serta semoga dapat mengemban amanah tersebut dengan baik,” ungkapnya. [FS]


Ricuh Pemilu di Hongkong

Bawaslu Pastikan Tidak Ada Kecurangan Penyelenggara Pemilu

Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dilaksanakan di luar negeru dilaksanakan lebih dahulu daripada di dalam negeri. Tersiar kabar bahwa, pemungutan suara yang dilaksanakan di Hongkong ricuh, dan diduga melibatkan oknum penyelenggara pemilu setempat. Dari berbagai pemberitaan di media massa lokal, terlihat masyarakat marah karena tidak diperbolehkan menggunakan hak suaranya dikarenakan terindikasi mendukung salah satu pasangan calon. Bahkan, menurut penuturan salah satu WNI setempat, ada oknum penyelenggara Pemilu yang mengatakan jika memilih nomor ‘x’ maka tidak boleh memberikan hak suaranya. Akibat pemberitaan tersebut, suasana di dalam negeri tidak kalah panasnya. Banyak pihak yang mengecam aksi penyelenggara Pemilu tersebut. Terlebih Anggota KPU dan Ketua Bawaslu sedang berada di tempat pada kejadian tersebut, yang memperkuat adanya

dugaan keberpihakkan penyelenggara pemilu kepada salah satu calon. Untuk mengklarifikasi hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden di Victoria Park, Hongkong terjadi tanpa ada kecurangan yang berarti. Ia menyayangkan adanya berita soal banyaknya pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suaranya. “Saya mengawasi langsung Pilpres di Hongkong, dan yang terjadi adalah banyak pemilih yang ingin memilih tetapi jarinya sudah bertinta,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad, dalam Rekonsiliasi Nasional Pilpres, di Jakarta, Senin (7/7). Menurut Muhammad, dia sempat menanyakan kepada salah satu pemilih kenapa jarinya sudah bertinta. Mereka menjawab ini hanya bentuk solidaritas terhadap pemilih yang tidak bisa mencoblos. Berita tersebut lalu tersebar di media massa nasional bahwa banyak pemilih yang tidak bisa mencoblos di

Hongkong. “Saya menilai tidak ada pelanggaran berarti yang terjadi di sana. Semua berjalan dengan lancar dan tertib. Tetapi karena media massa memblow up, seakan-akan sudah terjadi masalah besar,” tuturnya. Sebelumnya, di berbagai pemberitaan nasional bahwa terjadi kericuhan dalam Pilpres yang dilaksanakan di Hongkong. Selain itu, menurut info yang beredar bahwa para pemilih datang setelah batas waktu tempat pemungutan suara (TPS) ditutup pukul 17.00 waktu setempat. PPLN setempat sudah menjelaskan kepada para pemilih bahwa batas waktu pemungutan suara sudah selesai. Pihaknya pun sudah menutup dan tidak bisa lagi untuk membuka pemungutan suara. Sementara itu, di berbagai pemberitaan media massa, Nelson sudah menjelaskan bahwa pemungutan tidak bisa dilakukan di luar batas waktu yang ditetapkan karena akan menjadi bahan gugatan di kemudian hari. [FS]

kaskus.co.id

11


Supervisi Pilpres di Sulawesi Selatan Ketua Bawaslu RI, Muhammad pagi tadi tepat pukul 10.00 WITA memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (9/7). Pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Pilpres) ini berlangsung dalam suasana akrab penuh silaturahmi antar Ketua Bawaslu dan masyarakat di lokasi TPS tersebut. Usai mencoblos, Ketua Bawaslu Muhammad melakukan supervisi ke sejumlah TPS di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, antara lain TPS 02 Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, TPS 020 Kecamatan Tamalate Makassar, TPS 032 Kelurahan Mangasa bahkan ke TPS khusus di Rumah Tahanan (Rutan) Wanita Gunung Sahari, Kota Makasar. Suasana pencoblosan di Rutan Gunung Sahari, Makassar berjalan tertib dan lancar. Ketua Bawaslu Muhammad meminta kepada Petugas KPPS agar memfasilitasi pemberian hak suara narapidana sepanjang memiliki surat keterangan sebagai penghuni Rutan Makassar. Dalam beberapa kunjungan ke TPS tersebut, Muhammad kerap mengingatkan para saksi untuk tidak segan-segan menyampaikan keberatan atau minta penjelasan kepada pengawas pemilu dan petugas KPPS jika ada hal-hal yang diluar prosedur sehingga semua permasalahan dapat segera diselesaikan dilapangan. Diskusi dengan para saksi di beberapa TPS pun dilakukan Ketua Bawaslu tersebut untuk memastikan pemahaman para saksi

jika terjadi coblosan ganda yang meragukan. Yang menarik, pada kunjungan di TPS 08 di Baji Makkio Makassar, Muhammad mengingatkan kepada petugas KPPS untuk memastikan terlebih dahulu jumlah sisa surat suara yang tiZAIN dak digunakan dan Ketua Bawaslu RI, Muhammad (kedua dari kanan) didammemberikan tanda pingi Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel, Laode Arumahi mensilang sebelum gawasi jalannya pemungutan suara di Makassar, Sulsel. melakukan pengMuhammad. hitungan suara, “Bawaslu juga mengajak masyarakat sehingga panitia pun dengan tertib melakumengambil peran-peran bersama dalam kan prosedur yang nyaris terlewatkan. melakukan pengawasan aktif dan memasSecara umum Muhammad menyatakan tikan tidak ada pelanggaran yang terjadi puas dengan pelaksanaan Pilpres kali ini dalam tahapan-tahapan pilpres,“ harapnya. yang sudah berupaya memaksimalkan halLebih lanjut, Muhammad menjelashal yang kurang dibanding Pemilu Legislakan bahwa aparat pengawas pemilu telah tif (Pileg) pada April lalu. berkoordinasi dan menyatakan kesiapan Ketua Bawaslu, Muhammad menyatakan bahwa antusias masyarakat untuk dalam pengawasan mulai dari pengawas menggunakan hak pilihnya dan kesiapan lapangan (PPL) hingga kabupaten/kota dan petugas di TPS-TPS tercermin bahwa per- provinsi. “Prinsipnya, apa yang menjadi kelemasiapan untuk Pilpres kali ini sudah sangat han dalam pelaksanaan Pileg yang lalu baik. telah kita evaluasi dan berharap dalam “Kita berharap bahwa sampai puPilpres ini hasilnya lebih baik, lebih dekul 13.00 nanti partisipasi pemilih dapat mokratis sebagai cerminan aspirasi rakyat maksimal dan partisipasi ini adalah hal serta menekan kecurangan sampai sekecil yang murni tanpa ada tekanan-tekanan dan mungkin,”demikian Ketua Bawaslu terseintimidasi. Dan pada saatnya nanti proses but kepada beberapa media di Makassar penghitungan suara juga dapat berjalan yang menemuinya di lokasi TPS. [NP] baik dan dapat diakses oleh publik,” ujar

Supervisi Pilpres di Yogyakarta Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas bersama Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan supervisi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di sejumlah daerah di Yogyakarta, Rabu (9/7). Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas setelah menggunakan hak pilihnya di TPS 9, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta, kemudian melakukan supervisi bersama Anggota Bawaslu DIY, Bagus Sarwono

dan rombongan ke sejumlah TPS. Endang beserta rombongan menuju Kecamatan Temon, Kulon Progo yang pada Pileg lalu partisipasi masyarakat sangat rendah bahkan cenderung banyak yang golput. Di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulon Progo dari 393 DPT, hingga pukul 12.00 WIB pemilih yang telah menggunakan hak suaranya baru 142 pemilih.. Demikian juga di TPS 3 Palihan, Temon, Kulon Progo hingga pukul 12.00 WIB dari 280 DPT, yang menggunakan hak suaranya baru 210

12

KARTIKA


orang. “Walaupun demikian pada Pilpres di daerah ini partisipasi pemilih meningkat dibandingkan pada Pileg lalu dimana partisipasi masyarakat sangat rendah. Disini pemungutan suara berjalan dengan tertib dan tidak menemukan pelanggaran. Bawaslu mengapresiasi KPU dan Kepolisian yang telah melakukan ajakan lewat pengeras suara agar pemilih ikut partisipasi menggunakan hak pilihnya,” jelas Endang. Selanjutnya rombongan menuju TPS 3 Grigak, Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di TPS tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diketahui jumlah surat suara yang digunakan (didalam kotak suara) sebanyak 321 surat suara padahal jumlah pengguna hak pilih di TPS tersebut adalah 319 dari total 390 jumlah daftar Pemilih. Terjadi ketidaksesuaian antara surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih (selisih 2 surat suara). Dari 321 surat suara yang digunakan terdapat 4 (empat) surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Terhadap kejadian ini, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) merekomendasikan kepada KPPS di TPS 3 Grigak, Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo Kabupaten

Kulon Progo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan. Endang mengatakan bahwa rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 164 poin a UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 KARTIKA Pemunguta suara di Yogyakarta Tentang Pemiligawasan Pemungutan dan Penghitungan han Umum Presiden dan Wakil Presiden jo Pasal 58 poin Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam a Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meTentang Pemungutan dan Penghitungan nyebutkan, dalam hal ditemukan perbeSuara di Tempat Pemungutan Suara dalam daan jumlah surat suara yang digunakan/ Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ta- dikeluarkan dari kotak suara dengan jumhun 2014, Pemungutan suara di TPS wajib lah pemilih yang memberikan suara, Pendiulang seketika itu juga apabila dari hasil gawas Pemilu Lapangan mengingatkan penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pe- kepada Ketua KPPS, memastikan Ketua milu Lapangan terbukti terjadi pembukaan KPPS mencatat dalam berita acara dan kotak suara dan/atau berkas pemungutan melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan. dan penghitungan suara tidak dilakukan Hal ini sesuai ketentuan Pasal 17 ayat menurut tata cara yang ditetapkan dalam (4) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun peraturan perundang-undangan; “Pen- 2014,” jelas Endang. [CK]

Supervisi Pilpres di Surabaya dan Kediri Tim Supervisi dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang di Pimpin Bawaslu RI Nasrullah melakukan supervisi pemantauan ke beberapa TPS di Kota Surabaya dan Kota Kediri saat pencoblosan dan penghitungan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Rabu (9/7). Beberapa TPS yang didatangi/dipantau langsung oleh tim supervisi Bawaslu yaitu TPS 28 Kelurahan Saung Garing, Kecamatan Wonok Korom dengan Jumlah DPT 441. TPS 29 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari dengan Jumlah DPT 422. TPS 19 dengan jumlah DPT 449. TPS 20 dengan jumlah DPT 446 dan TPS 21 dengan jumlah DPT 229. Ketiga TPS tersebut terdapat di Rumah Tahanan Kota Surabaya. Selain itu terdapat 2 TPS di Kota Kediri yang dipantau. yaitu TPS 4 Desa Pulo Pancikan, Kecamatan Kediri dengan jumlah DPT 447 dan TPS 7 Dengan jumlah DPT 417 pemilih. Dari hasil pemantauan langsung Tim supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi

Jawa Timur. Terdapat stiker-stiker pasangan calon yang masih tertempel di tembok rumah warga setempat yang jaraknya sangat dekat dengan TPS 29 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari. Pada saat bersamaan Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengatakan, sebelum pencoblosan berlangsung alat-alat kampanye seperti Baliho, Spanduk, stiker Pasangan calon harus IRWAN disterilkan atau dibere- Pimpinan Bawaslu, Nasrullah (jaket coklat) mengawasi sihkan terlebih dahulu pelaksanaan pemungutan suara di kota Surabaya. hal tersebut dikatakan langsung didepan Ket“Jangan ada alat-alat Kampanye yang maua KPPS TPS 29 dan sih terpampang atau tertempel di saat PenWarga setempat yang akan memilih pascoblosan ,” tuturnya. [IR/FS]. angan calon Presiden dan wakil Presiden.

13


Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva


P

asca adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar beberapa waktu silam membuat citra Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi hancur. Padahal sejak 2008 lalu, MK secara perlahan tetapi pasti telah menunjukkan diri sebagai lembaga yang dipercayai masyarakat sebagai salah satu lembaga peradilan yang cukup bersih dari segala macam tindak pidana korupsi. Belum sempat hilang di benak kita bagaimana tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Akil Mochtar yang seketika itu juga telah membalikkan kepercayaan publik pada lembaga yang berkantor di Jalan Medan Merdeka tersebut. Saat ini, MK dihadapkan pada tantangan baru yakni memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada Pileg dan Pilpres 2014. Pada perkara tersebut, maka nama baik MK jadi pertaruhan besar. Hamdan Zoelva ditunjuk untuk menggantikan Akil Mochtar untuk memimpin lembaga pengawal demokrasi. Ia mengemban tugas besar mengembalikan citra MK sebagai lembaga yang disegani dan ditakuti dan tentunya dihormati. Terlebih, pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat itu, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoa-

lan terkait kewenangannya yang sudah mendapat cap negatif dari masyarakat. Ujian pertama MK, adalah menyelesaikan perkara-perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Tahun 2014. Sekedar informasi, perkara PHPU yang masuk ke MK meningkat jumlahnya daripada perkara PHPU pada Pemilu 2009 silam. Jumlah perkara Pemilu 2009 seluruhnya 628 perkara yang diajukan 38 MERDEKA.COM partai politik. Namun, Pemilu 2014 seluruhnya sebanyak 702 perkara diajukan dengan 15 partai politik. Ini menunjukan ada kenaikan jumlah perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2014 dibandingkan Pemilu 2009. Menurut Hamdan, seperti yang diberitakan di salah satu berita online terkemuka, jika saat MK dipimpin Jimly Asshiddiqie berangkat dari nol, saat ini MK yang dipimpinnya berangkat di bawah nol. MK berada dalam posisi tersulit untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Perlahan tapi pasti, MK mulai mendapat kepercayaannya kembali. Hal itu ditandai dengan keberhasilannya menyelesaikan sengketa pemilihan legislatif 2014, tanpa ada hambatan yang berarti. Padahal dari banyaknya kasus yang masuk ke MK serta rentang waktu

14

penyelesaian yang terbatas maka bisa dibayangkan kerja keras yang dilakukan oleh jajaran MK untuk dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Di depan MK bakal menghadapi ujian yang tidak kalah beratnya. Yakni menyelesaikan gugatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Pilpres) yang digugat oleh Pasangan Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. MK dituntut untuk dapat memberikan putusan seadil-adilnya, dan memperhatikan bukti-bukti yang ada. Pasalnya, keputusan MK nantinya menjadi keputusan yang bersifat final dan mengikat. Ini artinya, MK akan menentukan siapa presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 secara sah. [FS]

PROFIL Hamdan Zoelva

Nama Lengkap : Hamdan Zoelva Tempat Tanggal Lahir : Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 1962 Agama : Islam Isteri : RA Nina Damayanti, SH Riwayat Pendidikan : SD Negeri, Bima (1974) Madrasah Tsanawiyah Negeri, Bima (1977) Madrasah Aliyah Negeri, Bima (1980) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, (1986) Riwayat Pekerjaan : Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (2010-2013) Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (2013) Ketua Mahkamah Konstitusi (2013-sekarang)


Divisi Oganisasi dan Sumber Daya Manusia

Rakor Panwaslu LN, Upayakan Hasil yang Akuntabel KPU dan Bawaslu wajib menghadirkan sebuah hasil Pemilu yang dapat diterima secara akuntabel dan benar-benar dari hasil suara rakyat. Kami tidak meragukan integritas komitmen memihak pada kebenaran, komitmen pada suara rakyat, tetapi persoalannya publik yang terkristal pada dua capres itu ingin melihat komitmen itu pada sebuah hasil pengawasan yang bisa dipertanggungjawabkan beserta fakta-faktanya. Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu, Muhammad pada Rapat Koordinasi Bagi Pengawas Pemilu Luar Negeri di 29 Perwakilan RI dalam rangka Persiapan Rekapitulasi Nasional Penghitungan Surat Suara Luar Negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (16/7). Tujuan diselenggarakannya rakor ini adalah untuk melakukan validasi hasil pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden di 29 perwakilan dalam rangka persiapan rekapitulasi nasional di KPU serta sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Bawaslu telah membentuk tim untuk melakukan pendampingan di sejumlah titik yang dibagi dalam tiga korwil dan tiga korwil ini bertugas dalam rangka pendampingan terhadap tugas pengawasan yang dilakukan di 29 titik yang antara lain meng-update laporan harian, menganalisis dan menyimpulkan sebagai bahan rekomendasi tim ataupun korwil kepada pimpinan Bawaslu dan dari Bawaslu sebagai bahan rekomendasi ke KPU. Rakor ini diikuti 29 Pengawas Pemilu Luar Negeri dari 29 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yaitu Frankfurt, London, Denhaag, San Fransisco, New

FOTO-FOTO: CHRISTINA K

Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas memberikan pengarahan kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri

York, Los Angeles, Oman, Kuwait, Abu Dhabi, Riyadh, Doha, Jeddah, Kuala Lumpur, Bandar Sri Begawan, Kinabalu, Kuching, Johor Bahru, Tawau, Penang, Singapura, Hongkong, Seoul, Taipei, Sydney, Dili, Perth, Melbourne. “Pengawas Pemilu harus menyajikan hasil pengawasan yang akuntabel. Dari awal kita sudah berkomitmen, KPU, Bawaslu, negara, pemerintah bahwa empat putra bangsa ini semuanya bagus dan yang terbaik. Tetapi namanya Pemilu mesti ada yang ditetapkan sebagai pemenang melalui Pemilu yang luber dan jurdil. Terhadap kondisi itu kami tak cukup hanya mengandalkan dokumen,” jelas Muhammad. Oleh karena itu sebelum rekap luar negeri ini Bawaslu akan melakukan konsolidasi, pendalamanpendalaman tidak dalam rangka meragukan hasil kerja tetapi memantapkan hasil kerja Pengawas Pemilu Luar Negeri. Ketua Bawaslu Muhammad mencontohkan situasi negara ini diperkeruh lembaga survei yang sudah mengumumkan kemenangan calon tertentu dan lembaga survei yang lainnya mengumumkan kemenangan calon yang lain. “Kami berharap dengan Pengawas Pemilu Luar Negeri data dan fakta hasil

15

pengawasan diharapkan kita bisa menjawab pertanyaan dari berbagai pihak. Pada umumnya seperti yang terjadi pada pileg yang lalu, kalau terjadi dispute (sengketa-red) antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu (KPU) maka fatwa yang diharapkan bisa menjadi solusi adalah Bawaslu. Kita hadir dengan sebuah komitmen untuk memastikan proses ini tidak hanya berintegritas pada prosesnya tetapi tentunya pada hasil pengawasan yang bisa dipertanggung jawabkan,” harapnya. Sementara itu Ketua Pokja Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Bambang Antarikso mengapresiasi apa yang telah dilakukan dan telah dicapai pengawas Pemilu Luar Negeri khususnya di 29 perwakilan yang jumlah pemilihnya lebih kurang 5000. Bambang mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sangat memberi perhatian terhadap Pemilu luar negeri. “Kami menyakini bahwa bapak/ibu akan bekerja secara profesional dan menjaga intergritas, menjaga independensi karena itulah yang menjadi tumpuan dalam aspek pengawasan. Kami harap dalam proses pengawasan beberapa hari ke depan tentu ada beberapa titik yang sensitifitasnya tinggi seperti Malaysia dan Hongkong. Tetapi secara umum kita harus juga memberi perhatian di 29 titik ini artinya pada beberapa hari ke depan diharapkan memberikan keyakinan, jaminan, kepastian bahwa proses yang berjalan dalam Pemilu khususnya Pilpres ini berjalan sesuai dengan kaidah/aturan yang ada,” katanya. [CK]


Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga

Pimpinan Lembaga Negara Apresiasi Penyelenggara Pemilu

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah Pimpinan Lembaga Negara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta

K

eberhasilan pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 merupakan kesuksesan besar bagi bangsa Indonesia terutama dalam berdemokrasi dan juga hukum. Kesuksesan tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi berdasar hukum sekaligus negara hukum yang demokratis. Hal demikian berarti hukum yang dibuat secara demokratis merupakan instrumen yang kuat untuk mengarahkan sekaligus memberikan kerangka supaya demokrasi berjalan selaras dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Demikian dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva saat konferensi pers seusai rapat Pleno dengan Ketua Lembaga Negara dalam pertemuan Pimpinan Lembaga Negara di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (18/7). Rapat pleno yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI, Boediono membahas tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara adil dan bermartabat serta isuisu aktual lainnya. Rapat pleno ini dihadiri Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri, Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad “Terhadap keberhasilan pelaksanaan Pemilu anggota lembaga perwakilan tahun 2014 pimpinan lembaga negara memberikan penghargaan yang tinggi kepada penyelenggara Pemilu dengan segenap jajarannya yang telah menjalankan tugas konstitusional dengan baik. Apresiasi serupa layak pula ditujukan kepada

IRWAN

pemerintah dan lembaga negara lainnya dan tentunya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berperan aktif menyukseskan Pemilu yang lebih berkualitas dan bermartabat,” kata Ketua MK, Hamdan Zoelva. Hal demikian menunjukkan kecerdasan serta kedewasaan bangsa ini dalam berpolitik dan berdemokrasi dan sekaligus memperlihatkan tingkat kematangan dan tingginya beradaban bangsa Indonesia. Setelah Pemilu anggota lembaga perwakilan tahun 2014 kita juga telah berhasil menjalankan agenda nasional Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yaitu pemungutan suara pada 9 Juli 2014 yang lalu. “Sekali lagi apresiasi tinggi diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia atas partisipasi, kesadaran dan tanggung jawab politik yang sangat menggembirakan. Kepada jajaran penyelenggara Pemilu penghargaan layak diberikan karena memegang teguh kemandirian, kejujuran, keadilan, demikian pula apresiasi tinggi diberikan kepada pemerintah termasuk TNI, Polri dan lembaga-lembaga lain yang mampu menciptakan suasana damai dan mengayomi semua kekuatan politik yang ada,” kata Hamdan. Saat ini, lanjut Hamdan, bangsa Indonesia sedang menunggu penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan ditetapkan oleh KPU tanggal 22 Juli mendatang. Seluruh pimpinan lembaga berharap bahwa proses lebih lanjut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan berjalan secara adil dan bermartabat. Oleh karena itu seluruh pimpinan lembaga negara juga berharap sekaligus menghimbau agar hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh pihak, terutama oleh calon Presiden dan Wakil Presiden. Pimpinan lembaga negara sangat mempercayai kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki semangat pengabdian tinggi sehingga tidak melakukan tindakan tin-

16


Divisi Pengawasan

Bawaslu Nilai Pungut Hitung Pilpres Lebih Baik dari Pileg Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sudah hampir berakhir. Jajaran Pengawasan Pemilu terus memberikan update hasil pengawasan yang dilakukan dengan berbasis tempat pemungutan suara (TPS). Berdasarkan laporan cepat yang dikirimkan ke pusat data pengawasan Bawaslu tingkat Pusat, Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron mengambil kesimpulan sementara bahwa Pilpres kali ini dilaksanakan lebih baik daripada pelaksanaan Pileg lalu. “Pada dasarnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2014 berjalan dengan lancar aman dan damai. Hanya ada sedikit catatan (dugaan pelanggaran), dibandingkan dengan Pileg lalu,” tuturnya, dalam Konferensi Pers, di Jakarta, (9/7) malam. Kesimpulan tersebut, tambahnya, didasarkan pada beberapa data dan fakta yang sudah masuk untuk sementara. Hampir tidak ada pelanggaran ataupun kesalahan prosedural yang sifatnya masif, terstruktur, dan sistematis. Menurut Daniel, ada beberapa hal yang menyebabkan pelanggaran pada Pilpres tidak seperti yang terjadi di Pileg lalu. Pertama, adalah koordinasi antara Bawaslu yang semakin kuat hingga dengan jajarannya.

IRWAN

Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron didampingi Kepala Bagian Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Hengky Pramono dan Kabag Analisis Teknis Pengawasan, Ferdinand ET Sirait saat konferensi pers pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 “KPU semakin responsif terhadap segala keberatan dan catatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu. Ini semakin menunjukkan koordinasi yang semakin kuat, dan KPU tidak lagi arogan,” tutur Daniel. Selain itu, Daniel menuturkan bahwa Pilpres lebih mudah untuk diawasi karena hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Instrumen-instrumen yang ada pun lebih sederhana daripada Pileg.

dakan yang merugikan bangsa dan negara. Walaupun di Indonesia seandainya pun ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang keberatan dengan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU, Pimpinan Lembaga Negara menghimbau pihak yang keberatan tersebut menempuh mekanisme konstitusional yang disediakan oleh UUD 1945 yaitu melalui Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional memutus sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ciptakan Suasana yang Kondusif Dalam pertemuan pimpinan lembaga negara yang baru saja selesai dilaksanakan, seluruh pimpinan lembaga negara berkomitmen untuk secara aktif mengambil tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara guna menciptakan situasi yang kondusif dalam menuntaskan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya Ketua MK, Hamdan Zoelva pada tahap sekarang ini isu kritis berada pada KPU dan kemungkinan juga pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Pimpinan Lembaga Negara berkomitmen untuk

Dari data yang masuk sementara, hanya ada 248 TPS di 21 Provinsi yang tidak menghadirkan saksi untuk pasangan capres dan cawapres dari sekitar 479.183 TPS di seluruh Indonesia. Ada indikasi oknum yang mengarahkan pada pasangan calon tertentu terjadi di 155 TPS di 16 Provinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan yang cukup banyak adalah KPPS tidak mempersiapkan alat bantu tuna netra di 741 TPS di 21 Provinsi di Indonesia. [FS]

menjaga independensi KPU dalam menetapkan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Seiring dengan itu jika nanti ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi maka Pimpinan Lembaga Negara sepakat untuk juga menjaga independensi dan imparsialitas MK dalam memutuskan dan mengadili sengketa tersebut. Pimpinan lembaga negara juga akan turut memastikan tidak ada intervensi dan tekanan ke Mahkamah Konstitusi. “Pimpinan Lembaga Negara berkomitmen untuk bersama-sama mengamankan suara rakyat, dalam hal ini mengawal, mengawasi, sekaligus membantu agar suara rakyat benar-benar terjaga kemurniannya sejak pemungutan suara pada 9 Juli lalu hingga penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden nanti. Harapannya hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian kita dapat mengharap suksesi kepemimpinan nasional berlangsung dengan aman dan damai sampai dengan terbentuknya pemerintahan baru hingga agenda nasional untuk Indonesia yang maju dan bermartabat dapat kita lanjutkan,” tegasnya. [CK]

17


Divisi Pengawasan

Pilpres di Korea Relatif Lancar, Pemilihan via Pos Tak Efektif PEMUNGUTAN suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di Korea Selatan relatif lancar. Namun, terjadi antrean panjang di satu dari lima Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) berhubung tempat yang dijadikan sebagai TPS terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pemilih yang hadir. Hal itu berdasarkan supervisi dan monitoring yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu dan Pokja Pengawas Pemilu Luar Negeri pada 5-7 Juli 2014. Tim Bawaslu RI dan Pokja Pengawas Pemilu Luar Negeri dipimpim oleh Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah yang didampingi oleh pegawai Bawaslu dan Kementerian Luar Negeri yang bergabung dalam Tim Supervisi. Tim Supervisi bersama Panwas LN yang dibantu relawan pengawas pemilu mengawasi pemungutan suara di lima TPSLN di Korea Selatan yaitu di kota Seoul, Incheon, Ansan, Daigu dan Busan. Selain TPSLN, terdapat juga satu titik drop box di wilayah Jeju. Sebagian warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan ada juga yang menggunakan hak pilihnya via pos. Pemungutan suara Pilpres di Korea Selatan dilaksanakan pada Minggu 6 Juli 2014 secara serentak di lima TPSLN. Pemungutan suara TPSLN Seoul bertempat di Auditorium KBRI. Acara ini diawali dengan pembacaan sumpah/janji yang dipimpin oleh Ketua KPPSLN Seoul Adriyansyah dan disaksikan oleh relawan Panwaslu LN Rohayati. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kotak suara dan perhitungan surat suara untuk TPS tersebut. Tepat pada pukul 09.00 WKS, KPPSLN Seoul membuka TPS dan mengundang para pemilih yang tampak antusias untuk menggunakan hak pilihnya dengan hadir lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Pada kesempatan itu, Duta Besar RI untuk Republik Korea John A. Prasetio turut serta dalam proses Pilpres dan menggunakan hak pilihnya. Proses pemungutan suara di TPSLN KBRI Seoul didukung dengan menggunakan metode pendaftaran dengan sistem barcode. Dengan demikian, jika ada WNI yang bermaksud memberikan suaranya 2 (dua) kali, hal tersebut tidak akan terlaksana karena sistem barcode akan menolaknya secara otomatis. Pada hari pelaksanaan pemungutan suara tersebut, Tim Supervisi ikut memantau secara langsung pelaksanaan pemungutan suara di 3 TPS yaitu di TPSLN KBRI Seoul, Incheon, dan Ansan. Dua TPSLN lainnya yakni di Gimhae dan Daegu serta drop box di Jeju tidak sempat dikunjungi karena jarak yang cukup jauh dan keterbatasan waktu. Namun Tim Supervisi juga mendapatkan hasil pengawasan berhubung Panwas LN juga menempatkan relawan pengawas pemilu untuk mengawasi pemungutan suara di dua TPS tersebut. Hasil Pengawasan Tim Supervisi mencatat sejumlah peristiwa di TPSLN Seoul. Terdapat beberapa pemilih yang semestinya memilih melalui

pos, namun dikarenakan mereka belum mendapatkan surat suara hingga hari pemungutan suara, maka mereka berupaya untuk memilih secara langsung di TPS Seoul. Untuk kasus tersebut, KPPSLN tetap mengizinkan para pemilih untuk memilih dengan catatan mengisi formulir atau surat pernyataan yang telah disediakan. Para petugas selanjutnya menghimbau kepada mereka untuk tidak mengirimkan surat suara jika mereka kelak menerimanya. PPLN Korea telah memiliki sistem yang memungkinkan untuk menolak surat suara dari pemilih ganda dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI, Nasrullah mengomentari bahwa telatnya surat suara salah satunya dikarenakan telatnya pengiriman logistik yang diberikan oleh KPU kepada para PPLN. Terdapat sejumlah pemilih yang sedang kunjungan ke Seoul datang ke TPSLN KBRI Seoul untuk memberikan suara. Atas koordinasi KPPSLN dengan Pengawas Pemilu Luar Negeri sejumlah pemilih tersebut diperbolehkan mencoblos dengan syarat harus menunjukkan tiket pesawat yang menunjukkan kapan tiba di Seoul dan kapan pulang ke Indonesia. Terdapat belasan mahasiswa asal Makassar, Sulawesi Selatan yang sedang tugas belajar di Seoul yang datang ke TPSLN KBRI Seoul untuk mencoblos karena surat suara yang seharusnya dikirim ke kampus mereka tak kunjung tiba. Atas koordinasi yang baik antara KPPSLN dan pengawas pemilu, akhirnya mereka diperbolehkan untuk mencoblos. 1. Hasil Pengawasan di TPSLN Incheon: Pemungutan suara di TPSLN Incheon relatif lancar. Proses pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2014 di TPS Incheon bertempat di Incheon Jumin Center berlangsung pada tanggal 6 Juli 2014. Pemungutan suara yang pada awalnya dijadwalkan untuk dimulai pukul 09:00 waktu setempat mengalami sedikit keterlambatan dikarenakan saksi dari salah satu pasangan calon datang terlambat. Akhirnya proses pemilu dimulai pukul 09:15 diawali dengan sumpah para petugas KPPSLN oleh ketua KPPSLN, Didik E. Pujianto. Proses pengambilan sumpah disaksikan oleh relawan Panwaslu Mirah Fadillah, perwakilan PPLN, saksi dari kedua pasangan Capres/Cawapres, dan beberapa calon pemilih yang sudah hadir. Selanjutnya petugas KPPSLN membuka kotak suara dan mengeluarkan 3041 surat suara yang diperuntukkan bagi DPT di TPS Incheon. Proses pengosongan kotak suara disaksikan oleh semua warga Indonesia yang sudah hadir di TPS. Proses pemilihan umum di TPS Incheon berjalan lancar. TPS mulai dipadati oleh para calon pemilih pada pukul 11:00 WKS. Kepadatan mulai sedikit tidak terkendali pada pukul 13:00 tapi dapat diatasi oleh KPPSLN. Sistem antrean sebelum

18


Divisi Pengawasan masuk ke dalam TPS pun diberlakukan. Kondisi ini terus berlangsung hingga penutupan TPS pukul 17:15 waktu setempat. Total pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS Incheon adalah 651 orang.

TPSLN ANSAN No Capres/cawapres Perolehan Suara Persentase 1 PRABOWO/HATTA 542 35.45% 2 JOKOWI/JK 982 64.22% TOTAL SUARA SAH 1.524 TIDAK SAH 5 0.33% TOTAL SURAT SUARA 1.529

2. Hasil Pengawasan di TPSLN Ansan: Pada tanggal 6 Juli 2014 kota Ansan telah melaksanakan pemilu capres dan cawapres. TPS Ansan yang bertempat di Jumin Center dibuka tepat pukul 09.00 WKS dengan diawali pembacaan sumpah oleh ke-tua KPPSLN dan diikuti anggota KPPSLN. Terjadi bottlenecking pada antrean pemilih di TPS Ansan. Ruangan yang digunakan sebagai TPS tidak cukup menampung para pemilih yang hadir. Menurut para pemilih dan penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Korea Selatan bahwa pemerintah setempat tidak memperbolehkan suatu kegiatan di lapangan terbuka, harus dalam gedung. Selanjutnya dilakukan pengecekan isi kotak suara dan perhitungan surat suara yang disaksikan oleh relawan Panwaslu Marlina Anjarsari, 2 saksi dari pendukung masing-masing capres dan cawapres, serta calon pemilih WNI yang sudah hadir. TPS Ansan merupakan TPS yang memiliki jumlah calon pemilih paling banyak dibandingkan dengan TPS lain di Korea Selatan. Jumlah surat suara yang disiapkan untuk TPS Ansan sebanyak 2626 surat suara. Awal proses pemilu di TPS Ansan berjalan dengan baik. Memasuki pertengahan hari TPS Ansan mulai dipadati oleh calon pemilih WNI yang ingin berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Pada siang hari sekitar pukul 02.00 WKS pemilu di TPS Ansan semakin bertambah banyak. Antrian panjang pun terjadi dan sempat agak tidak terkendali. Hal ini membuat area TPS Ansan sedikit diperluas untuk memperlancar jalur antrian. Ketua Panwaslu Chairul Hudaya juga meminta dan menambahkan anggota PPSLN sebanyak 3 orang untuk membantu agar proses pemungutan suara berjalan dengan tertib dan lancar. Tepat pukul 05.00 WKS pemilu d TPS Ansan resmi ditutup dan dengan jumlah pemilih sebanyak 1.529 orang. Atas usaha dan kerja keras para anggota KPPSLN, Pemilu di TPS Ansan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Telekonferensi 3. Pada hari Sabtu, 5 Juli 2014 di kantor KBRI Seoul, Tim Supervisi dan Monitoring telah mengadakan telekonferensi dengan Panwaslu Taiwan dan Jepang. Dalam acara telekonferensi tersebut komunikasi tersambung dengan Dedi Putra mewakili Panwaslu Taiwan dan Muhammad Irfan, Vanny Priscillia, dan Muhammad Arief dari Panwaslu Tokyo. Dialog berjalan dengan lancar meskipun ada sedikit kendala teknis terkait dengan koneksi internet. 4. Dedi Putra menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Taiwan, antara lain terdapatnya surat undangan yang ditujukan kepada para pemilih untuk ikut dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang dikirim melalui pos, tidak diterima oleh mereka. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu RI, Nasrullah menekankan agar Panwaslu Taiwan memastikan terlebih dahulu apakah surat undangan di-

TPSLN GIMHAE No Capres/cawapres Perolehan Suara Persentase 1 PRABOWO/HATTA 446 36.05% 2 JOKOWI/JK 787 63.62% TOTAL SUARA SAH 1.233 TIDAK SAH 4 0.32% TOTAL SURAT SUARA 1.237 TPSLN DAEGU No Capres/cawapres Perolehan Suara Persentase 1 PRABOWO/HATTA 313 30.39% 2 JOKOWI/JK 713 69.22% TOTAL SUARA SAH 1.026 TIDAK SAH 4 0.39% TOTAL SURAT SUARA 1.030 TPSLN INCHEON No Capres/cawapres Perolehan Suara Persentase 1 PRABOWO/HATTA 225 34.30% 2 JOKOWI/JK 428 65.24% TOTAL SUARA SAH 653 TIDAK SAH 3 0.46% TOTAL SURAT SUARA 656 TPSLN SEOUL No Capres/cawapres Perolehan Suara Persentase 1 PRABOWO/HATTA 236 31.34% 2 JOKOWI/JK 513 68.13% TOTAL SUARA SAH 749 TIDAK SAH 4 0.53% TOTAL SURAT SUARA 753 maksud benar-benar sampai kepada yang bersangkutan (jangan sampai surat undangan tersebut jatuh kepada orang yang tidak berkepentingan) sebelum mereka direkomendasikan datang ke TPS untuk memberikan suaranya dengan menunjukkan paspor atau kartu identitas diri. Dalam hal ini, perlu dibuat berita acara sebagai bentuk bukti yang dapat dipergunakan jika ada permasalahan yang muncul dikemudian hari. Selain itu, Nasrullah juga menyampaikan agar Panwaslu dapat mengawal proses Pemilu ini sehingga hak-hak konstitusional WNI di luar negeri dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik. 5. Panwaslu Tokyo yang diwakili oleh ketuanya, Muhammad Irfan juga melaporkan kondisi persiapan menjelang pelaksanaan

19

bersambung ke hal. 20


Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X

Perlu Rekonsiliasi Cegah Disintegrasi Tokoh Nasional sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, meng-ajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan rekonsiliasi nasional sebelum dan sesudah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014. “Untuk itu politik rekonsiliasi wajib dilakukan untuk menghindari disintegrasi bangsa. Ini konflik elit politik jangan sampai masyarakat korban,” tutur Sri Sultan, dalam Rekonsiliasi Nasional Pilpres Tahun 2014, yang diselenggarakan Bawaslu, di Jakarta, Senin (7/7).

M

enurutnya, rekonsiliasi nasional tersebut dipandang sebagai sebuah darurat dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Sportifitas dari masing-masing pihak sangat diperlukan, dengan syarat tidak ada kelompok golongan, masyarakat, capres dan cawapres tertentu yang mendiskreditkan dan membumihanguskan pihak yang kalah. “Rekonsiliasi mutlak tercapai dan menghapus segala dendam yang mungkin muncul,” tuturnya. “Harus konsisten antara nilai dan tindakannya. Jangan ada serangan fajar karena rakyat paham modusnya. Kemudian pasca Pil-

pres jangan ada kompetisi saling menjatuhkan,” tambah Sultan. Sementara itu, Suhardi Anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (satu) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengatakan bahwa pasangannya siap untuk menciptakan Pemilu yang bersejarah sebagai Pemilu yang paling sukses yang pernah dilakukan. Kami ingin menciptakan Pimpinan yang tidak hanya membela golongannya saja tetapi seluruh rakyat. Kita tunjukkan kepada dunia ini jadi pemilu terbaik di dunia,” ungkap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Hal senada disampaikan oleh Tjahjo Kumolo, Tim Kampanye Pasangan Capres dan Capres Nomor Urut 2 (dua) Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa semua elemen dari tim kampanye akan bahu membahu menciptakan dan mengawal Pilpres yang sukes. “Kami Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan kepada masyakarat Indonesia selama pelaksanaan kampanye. Kami ingin mengingatkan juga bahwa Pilpres yang baik merupakan tanggung jawab kita bersama,” pintanya. [FS]

Panwaslu Korea dalam proses sosialisasi Pemilu di Korea. 6. Seusai telekonferensi, Pimpinan Bawaslu Nasrullah dan Ketua Panwaslu Korea Selatan Chairul Hudaya menyampaikan statemen yang direkam dalam bentuk video.

ara antara lain persiapan logistik dan perlengkapan pemungutan suara. Berdasarkan laporan Panwas LN Korea Selatan seluruh logistik telah diterima PPLN dalam keadaan baik, namun logistic tiba di Korea Selatan terlambat. Sedangkan jumlah logistik tersebut masih terdapat kekurangan tetapi jumlahnya tidak signifikan dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil presiden 2014 di Korea Selatan. [NASH]

Sambungan dari hal. 19 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di negeri Sakura itu. Secara umum ia mengatakan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan untuk menyukseskan pesta demokrasi yang akan dihelat pada hari Minggu, 6 Juli 2009. Acara telekonferensi berjalan kurang lebih 1 jam yang ditutup oleh Ketua Panwaslu Korea, Chairul Hudaya yang memaparkan secara singkat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh

7. Chairul Hudaya menjelaskan halhal mengenai persiapan pemungutan su-

20


Ketua Bawaslu, Muhammad

Netral Tak Cukup Untuk Bawaslu dan KPU

P

roses penghitungan suara Pemilu Presiden di tingkat KPU Provinsi tanggal 18-19 Juli 2014 saat ini masih berlangsung di tingkat provinsi dan akan dilanjutkan ke tingkat rekapitulasi nasional pada tanggal 20-22 Juli 2014. Ketua Bawaslu RI Muhammad, meminta semua jajarannya bersikap netral dalam artian sebenar-benarnya. Hal ini guna menjaga independensi dan kredibilitas Bawaslu. “Kami tidak main-main, kepada nomor urut satu saya tegas, kepada nomor urut dua saya tegas. Anda bisa lihat rekomendasi Bawaslu RI, pernah kita layangkan rekomendasi pelanggaran ke Pak Prabowo, pada waktu yang sama kita layangkan rekomendasi ke Pak Jokowi juga melanggar. Tidak bisa ada pembe-

HUMAS

daan, ini sangat-sangat besar dampaknya, kalau seorang ketua Bawaslu tidak netral, monggo saya siap dikoreksi, siap dikritik, tetapi dengan fakta,” kata Muhammad ketika didaulat menyampaikan sambutan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilpres Provinsi Sulsel di Hotel Grand Clarion, Makassar, Sabtu (19/7) siang. Oleh karenanya, Muhammad mengingatkan penyelenggara Pemilu Bawaslu dan KPU bahwa kata netral saja tidak cukup diucapkan melainkan dijalankan dengan sikap dan perbuatan. “Jadi minta maaf, kalau anda yang hobi suka duduk ngopi bareng dengan teman anda tim sukses, jangan dulu lah anda ngopi bareng dengan tim sukses. Memang anda tidak bicara apa-apa di warung kopi tapi publik susah mengerti bahwa anda bukan bagian

21

dari tim sukses. Ngopinya masing-masing di rumah saja. Nanti selesai pilpres, selesai penetapan KPU, waktu anda sudah menjadi warga negara yang tidak punya afiliasi, barulah,” papar Muhammad disambut tawa peserta rapat pleno. Ketua Bawaslu RI mengapresiasi positif suasana keterbukaan dan akomodatif dalam rapat pleno rekapitulasi Pilpres Provinsi Sulsel di Makassar. Sebab KPU, Bawaslu maupun saksi capres dinilai membuka diri dan terbuka untuk menyampaikan keberatan dan koreksinya. Sehingga sidang yang sempat beberapa kali di skors untuk mendapatkan titik temu, dapat dibuka kembali dalam waktu yang relatif singkat. Muhammad mengungkapkan, hari Minggu (20/7) ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus mengundang dua pasangan capres, penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu serta ketua maupun kepala lembaga-lembaga tinggi negara untuk menggelar rapat bersama. Agendanya konsolidasi dan silaturahmi jelang penetapan hasil rekapitulasi nasional Pilpres 22 Juli 2014 ini. “Setiap potensi kerawanan ketika penetapan itu tetap ada, tapi sejumlah koordinasi kami dengan pihak TNI, BIN, POLRI dan KPU, semuanya alhamdulilah kita bisa konsolidasikan supaya kekhawatiran itu tidak terjadi. Besok di istana, presiden mengundang kedua capres, penyelenggara pemilu dan ketua-ketua lembaga negara untuk menyongsong penetapan capres. Ini upaya-upaya bagaimana membuat dingin, membuat teduh suasana sehingga kekhawatiran itu tidak terjadi. Memang setiap elemen bangsa harus bisa mengambil peran signifikan untuk membuat suasana kondusif menjelang penetapan presiden,” kata Muhammad menanggapi pertanyaan wartawan, soal kekhawatiran rusuh saat penetapan rekapitulasi nasional. Rapat pleno terbuka KPU Provinsi Sulsel tentang hasil rekapitulasi suara Pilpres 9 Juli 2014 pada akhirnya dapat berakhir mulus pada Sabtu (19/7) sore sekitar pukul 17.00 wib. Meskipun ada beberapa catatan dalam penetapan tersebut, namun secara umum hasil penetapan suara Pilpres Provinsi Sulsel dapat diterima semua komponen yang hadir dalam pleno tersebut. [RS]


Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas

Tingkat Kesalahan di Pilpres Berkurang

P

impinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jauh lebih baik daripada Pemilu Legislatif. Secara proses, ia yakin bahwa banyak kesalahan yang pada Pileg lalu terjadi dapat dibenahi. Selain itu Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas mengatakan, tingkat kesalahan penyelenggara pada pelaksanaan Pilpres diakui sudah lebih baik dari pada pelaksanaan pileg lalu. Hal itu didasari semakin menurunnya kesalahan yang ditemukan dalam proses Pemilu Presiden 9 Juli lalu. “Kami pikir tingkat kesalahan pelaksanaan Pilpres jauh lebih baik dibandingkan pileg karena aduan dari panwas terkait penyelenggaraan pemilu semakin berkurang”, tambah Endang saat melaksanakan Supervisi Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi, di Serang, Banten, Sabtu (19/7). Endang juga menjelaskan, berkurangnya kesalahan penyelenggara dalam melaksanakan pilpres menandakan kinerja KPU sudah lebih baik. Dengan demikian hal itu tidak berdampak terhadap banyaknya pe-

KARTIKA

milu ulang di sejumlah daerah. “Dari hasil evaluasi ini, kami perlu memberikan apresiasi terhadap pihak

IRWAN

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Banten

22

penyelengara, khususnya KPU hingga petugas di TPS,” ungkapnya. Sementara terkait supervisi yang dilakukan terhadap Provinsi Banten. Lantaran di Banten terdapat 2 TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan laporan yang diterima Bawalu, pelaksanaan PSU di Banten terhitung telat. karena seharusnya kesalahan diketahui menjelang akhir-akhir penghitungan di TPS yang bersangkutan. Endang menambahkan, selain provinsi Banten terdapat sejumlah Provinsi lain yang mendapatkan supervisi dari Bawaslu RI. Hari ini Pimpinan Bawaslu RI berkeliling di seluruh provinsi di Indonesia. Diantaranya Ketua Bawaslu melakukan Supervisi Rekapitulasi di Provinsi Sulawesi Selatan, dan 4 Pimpinan lainnya berkunjung ke Riau, Jawa Timur, dan Jawa Barat. [IR/FS]


Ketua Bawaslu Supervisi Rekapitulasi Surat Suara Pilpres di Bengkulu Ketua Bawaslu RI, Muhammad melakukan supervisi rekapitulasi perhitungan surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Provinsi Bengkulu, Minggu (13/7) siang. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad melakukan kunjungan ke kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu Jl. Indragiri Padang Harapan dan menyambangi dua Kecamatan, Ratu Agung dan Teluk Segara di Kota Bengkulu untuk melihat langsung proses rekapitulasi perhitungan suara Pilpres di tingkat kecamatan. Agenda ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi berlangsung sebagaimana ketentuan yang ada. Muhammad mengatakan dengan berkaca dari Pileg kemarin, Bawaslu tidak mau ada masalah-masalah di desa yang kemudian harus diselesaikan di tingkat Pusat. Hal itu disebabkan penyelenggara teknis di bawah tidak menyelesaikan tugas yang terbengkalai yang mungkin saja terjadi. “Kita berharap dengan pengawasan berlapis, Bawaslu RI bersama Bawaslu Provinsi dan Panwas kota ingin memastikan bahwa proses rekap ini sesuai dengan aturan yang ada,” kata Muhammad. Muhammad menilai proses rekapitulasi surat suara di dua kecamatan tersebut sangat positif, transparan, bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, saksi lengkap, Panwas mempunyai data dan bisa melakukan koreksi bersama. “Yang terpenting dari proses rekap ini, semua orang bisa mengakses dan bisa menyampaikan koreksi jika ada yag diduga keliru merupakan awal yang baik dalam rangka mengawal proses ini sampai ke tingkat pusat” ujarnya. Menanggapi pertanyaan media lokal terkait dengan maraknya ucapan selamat dan hasil survey padahal proses rekapitulasi surat suara Pilpres resmi belum selesai, Muhammad menyatakan bahwa posisi penyelenggara pemilu sangat jelas, mengajak masyarakat dan elemen bangsa ini termasuk Capres dan timnya untuk menghargai proses yang dilakukan KPU. “Tidak boleh ada yang mendahului KPU.

Ketua Bawaslu RI, Muhammad (baju putih) didampingi Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu menyimak rekapitulasi surat suara Pemilihan Presiden di Provinsi Bengkulu.

”

Kita berharap dengan pengawasan berlapis, Bawaslu RI bersama Bawaslu Provinsi dan Panwas kota ingin memastikan bahwa proses rekap ini sesuai dengan aturan yang ada

”

Muhammad Ketua Bawaslu RI Lembaga survey kita hargai sebagai sebuah metode ilmiah tapi bukan sebagai hasil akhir yang menjadi rujukan bangsa ini untuk menentukan siapa capres dan cawapresnya” tandasnya. Bawaslu juga menghimbau bagi yang menyampaikan ucapan selamat agar ditunda dan bersabar dulu. Muhammad menegaskan Bila ada yang terlanjur, maka Bawaslu akan memerintahkan Panwas bekerjasama dengan Pemerintah daerah untuk menurunkan spanduk dan

23

sebagainya yang berisi ucapan selamat di jalan-jalan, karena hal itu dikhawatirkan bisa memicu konflik bagi pihak lain. “Jadi intinya mari kita bersabar menunggu sampai tanggal 22 Juli mendatang” tegasnya. Selain itu Muhammad juga melaksanakan klarifikasi persoalan internal di tubuh Panwaslu Kabupaten Bengkulu selatan. Klarifikasi dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan menghadirkan seluruh anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Muhammad ingin memastikan bahwa kekompakan panwaslu kabupaten Bengkulu selatan sesuai dengan pantauan Bawaslu. “kemarin ada dinamika, saya pikir dinamikanya sudah semakin membaik, saya tinggal memastikan saja bahwa semua sudah bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita arahkan” jelasnya. “Misalnya, saat ini kami masih terus klarifikasi dan memanggil saksi dalam dugaan pelanggaran administrasi hukum dari Partai Golongan Karya (Golkar) Papua. Sebab, partai ini diduga langgar tempat kampanye saat kegiatan lomba modifikasi motor pada akhir Maret lalu,” kata Roberth. [AI]


Bawaslu RI Supervisi PSU Pilpres di Lampung Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Lampung melakukan Supervisi dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Selasa (15/7). Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan karena terdapat dua orang pemilih mencoblos dua kali. Dengan alasan mewakili dikarenakan orang yang diwakilkan tersebut sakit. DPT yang terdaftar di TPS 3 berjumlah 567 pemilih, Untuk laki-laki 289 pemilih dan Prempuan 278 pemilih. Surat suara yang dikirim berjumlah 584 dilebihkan 17 surat suara untuk antisipasi jika nantinya terdapat surat suara yang rusak. Tim Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi mendatangi TPS 3 yang melakukan PSU pemilihan Presiden dan

wakil Presiden tahun 2014 pada pukul 07.30 WIB. Hingga pukul 12.30 WIB, surat suara yang sudah tercoblos baru mencapai 416. Jadi masih sisa kisaran 151 surat suara yang belum tercoblos. Selain itu pada saat mengunjungi Kantor Panwaslu Kota Bandar Lampung, Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan di depan Anggota Panwaslu Kota Bandar Lampung dan Panwascam Kecamatan Kemiling. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 berjalan dengan damai, tertib dan aman berkat kerja keras jajaran di tingkat bawah. “Perkembangan di media, televisi, surat kabar yang sangat tinggi dinamikanya dikarenakan masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden merasa sudah menang pada saat penghitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa Lem-

baga Survei, dan tentu itu bisa menimbulkan masalah ketika KPU menentukan siapa yang sesungguhnya terpilih menjadi Presiden RI pada tanggal 22 Juli nanti ” tambah Muhammad. Ia menghimbau kepada jajaran di bawah untuk terus memantau/mengawasi rekapitulasi dari tingkat desa hingga kecamatan, kalau menemukan masalah harus bisa diselesaikan dimana masalah itu ditemukan. Kalau terdapat masalah di TPS, PPL harus bisa berkoordinasi dengan panitia untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Kalau masalahnya terdapat di Kecamatan temen-teman Panwascam mengambil peran untuk menyelesaikan masalah itu di Kecamatan. Karena tidak akan ada masalah di tingkat pusat kalau ditingkat bawah tidak bermasalah. Terutama pada saat rekapitulasi ,” ujarnya. [IR/FS]

Rekap Negeri Lancang Kuning Minim Catatan Khusus Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Riau, Sabtu (19/7) berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Hampir semua kabupaten/kota menyampaikan bahwa tidak banyak catatan khusus ataupun keberatan. Namun, tidak adanya catatan khusus tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan, karena kejadian tersebut sangat jarang terjadi apalagi jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif lalu, dimana catatan dan keberatan jumlahnya cukup banyak. Ketika ditanya awak media massa, Nasrullah mengungkapkan bahwa tidak mungkin dalam setiap pelaksanaan Pemilu terdapat kejadian nihil pelanggaran, baik administrasi maupun pidana Pemilu. Namun, ia menganalisa terhadap dua kemungkinan. “Pertama, mungkin peran KPU, Bawaslu dan jajarannya, masyarakat, dan pemerintah yang maksimal dalam upaya mencegah pelanggaran terjadi, sehingga pelanggaran menjadi nihil. Kedua, mungkin juga ada pelanggaran namun dilaporkan di luar batas waktu alias kadaluarsa,” ungkap Nasrullah, di sela-sela pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi, di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Sabtu (19/7). Se-

lain itu, tambah Nasrullah, Pilpres agak berbeda dengan Pileg dimana aktor dan kepentingan yang berkompetisi dalam Pileg lebih banyak daripada Pilpres. Akibatnya, pelanggaran yang terjadi Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah dan Pimpinan Bawaslu cukup banyak, Provinsi Riau ditambah masa berkesinambungan yang menghasilkan pelaporan yang angka-angka tersebut. lebih panjang daripada Pilpres. Sehingga, diharapkan baik KPU, Ba“Penanganan pelanggaran di Pilpres menurut undang-undang (Nomor 42 Ta- waslu, dan Saksi Capres dan Cawapres hun 2008 tentang Pemilu Presiden dan tidak melupakan hal tersebut. Selain itu, Wakil Presiden) sangat dibatasi oleh dia juga berharap nantinya pada saat rekawaktu yang ada. Itulah yang mungkin pitulasi di tingkat nasional, tidak ada mamenyebabkan pelanggaran yang kadalu- salah dan kendala yang berarti terhadap arsa tidak dapat ditindaklanjuti,” pung- pelaksanaan Pilpres di Provinsi Riau serta kasnya. Namun demikian, Nasrullah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Denmenyampaikan kepada forum bahwa gan kondisi ini, maka dipastikan hasilnya rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU nanti dapat diterima dengan lapang dada Provinsi Jawa Timur tidak hanya seke- oleh semua pihak. [FS] dar angka-angka saja, namun juga proses

24

Anekdot

BULETIN 20142014 BULETINBAWASLU, BAWASLU,EDISI EDISI07, 03,JULI MARET

Cerimor (Cerita Humor) PELUPA BERAT

Seperti biasanya, andi yang duduk di kelas 5 SD minta izin kepada ayahnya untuk pergi ke sekolah. “pak, saya ke sekolah dulu ya?” kata andi. “iya, berangkat sana! jangan ada yang lupa! eh,,, celana kamu mana? kenapa nggak dipakai?” tanya bapaknya. “oh iya! pak, saya lupa pakai celana…” kata andi. “dasar pelupa!” kata bapaknya marahmarah. Keesokan harinya andi mau berangkat ke sekolah, seperti biasa ia minta izin. “pak, saya mau ke sekolah dan hari ini sudah tidak ada lagi yang ketinggalan,” kata andi. “yakin? lalu buku gambarmu mana?” kata bapaknya mengingatkan. “oh iya! saya lupa pak!” kata andi. “kamu ini! masih kecil saja sudah pikun, bagaimana kalau gede nanti?” kata bapaknya sewot. Keesokan harinya andi minta izin lagi pada bapaknya. “pak, hari ini saya mau berangkat ke sekolah dan semuanya sudah komplit, mulai seragam sekolah, tas, sepatu, buku gambar dan penggaris semuanya udah oke pak… tidak ada yang lupa lagi…” kata andi dengan nada yakin dan penuh percaya diri. Tiba-tiba “PLAKK!!!” Andi dipukul oleh bapaknya dari belakang. “dasar

pelupa! ini hari minggu tahu!” Bingung Mau Menikah Cerita ini berawal dari anak muda yang merasa kebingungan karena sebentar lagi mau menikah, lalu ia pergi kekawannya dan curhat agar mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi Anak Muda: “Hai sob!” Kawan : Ada Apa bro...?” “Anak Muda : Aku mau menikah nih, tapi gue bingung!” “Kawan : Bingung, kenape bro..?” Anak Muda: “Gue kan blon punya rumah, kalo dah nikah gue mo tinggal dimane?” Kawan: “Yailah bro… gitu aje bingung, numpang di mertue lo dulu lah!” “Anak Muda: Ye itu malasalah nye sob,…sampe sekarang mertue gue juga numpang di mertue nye!” Kawan: “ha???” PENJAGA REL KERETA API Sarjo melamar pekerjaan sebagai penjaga lintasan kereta api. Dia diantar menghadap Pak Hamid, kepala bagian, untuk test wawancara. “Seandainya ada dua kereta api berpapasan pada jalur yang sama, apa yang akan kamu lakukan?”, tanya Pak

Hamid, ingin mengetahui seberapa cekatan Sarjo. “Saya akan pindahkan salah satu kereta ke jalur yang lain,” jawab Sarjo dengan yakin. “Kalau handle untuk mengalihkan rel-nya rusak, apa yang akan kamu lakukan?”, tanya Pak Hamid lagi. “Saya akan turun ke rel dan membelokkan relnya secara manual.” “Kalau macet atau alatnya rusak bagaimana?” “Saya akan balik ke pos dan menelpon stasiun terdekat.” “Kalau telponnya lagi dipakai?” “Saya akan lari ke telpon umum terdekat?” “Kalau rusak?” “Saya akan pulang menjemput kakek saya.” “Lho?”, tanya Pak Hamid heran dengan jawaban Sarjo. “Karena seumur hidupnya yang sudah 73 tahun, kakek saya belum pernah melihat kereta api tabrakan…” http://ceritalucu257.blogspot.com

Political Quotes “Government is nothing more than the combined force of society, or the united power of the multitude, for the peace, order, safety, good and happiness of the people”

“Pemerintah tidak lebih dari kekuatan gabungan dari masyarakat, atau kekuatan bersatu dari orang banyak, untuk perdamaian, ketertiban, keamanan, dan kebahagiaan rakyat.” -John Adams-

If liberty and equality, as is thought by some, are chiefly to be found in democracy, they will be best attained when all persons alike share in the government to the utmost.

Jika kebebasan dan kesetaraan, seperti yang dianggap oleh beberapa orang, terutama yang dapat ditemukan dalam demokrasi, mereka akan menjadi yang terbaik dicapai ketika semua orang dianggap sama dalam pemerintahan secara maksimal. –Aristotle-

25


FOTO-FOTO: HUMAS

GRSPP Ajak Masyarakat Awasi Pemilu Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) melakukan sosialisasi pengawasan pemilu menjelang masa tenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sekaligus membagi-bagikan makanan dan minuman berbuka puasa, di Bundaran HI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat (6/07). Dalam acara yang dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Nasrullah tersebut, Bawaslu juga menyatakan agar masyarakat ikut mengawasi jika ada capres, cawapres maupun tim kampanye yang masih melakukan kampanye di masa tenang yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Juli mendatang. Pada hari kedua, Bawaslu juga mengingatkan agar masyarakat tidak memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih sebab dapat dipidana penjara dan denda. Masyarakat juga diharapkan berperan serta mengawasi proses pungut hitung Pemilu Presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 Juli mendatang. Selanjutnya GSRPP melakukan sosialisasi di seputaran Bundaran HI (8/7) dengan stiker ajakan untuk memberikan hak suara pada Pilpres 2014 sambil membagikan tajil kepada masyarakat yang melintas. Perlu diketahui bahwa tujuan dari gerakan relawan pengawas pemilu adalah mendorong kesadaran pemilih pemula akan pentingnya pengawasan partisipatif, mencegah terjadinya politik pramagtif-transaksional untuk mewujudkan suasana yang kondusif, pemilih pemula untuk berperan aktif dalam pemilu sebagai agen perubahan, dan juga memberikan pengalaman dan motivasi kepada pemilih pemula untuk mengawal proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gerakan ini terbentuk berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 36 – Kep Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. (AI)

26


Rekapitulasi Nasional Pilpres 2014

Ketua dan Anggota Bawaslu RI menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang secara nasional digelar oleh Komisi Pemilhan Umum (KPU) dengan membacakan hasil rekapitulasi di tingkat 33 provinsi di Gedung KPU RI Jakarta, Minggu (20/7). Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan bahwa rapat pleno terbuka rekapitulasi secara nasional ini merupakan kelanjutan dari rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang telah dilakukan sejak Selasa, (17/7) yang lalu, dengan agenda rekapitulasi untuk perolehan suara dari 130 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Rapat Pleno Terbuka ini akan merekap penghitungan hasil perolehan suara dari provinsi di Indonesia dengan total jumlah suara pemilih sebanyak 188.268.423 pemilih. Sementara untuk Kalimantan Utara sebagai provinsi ke -34 masih digabung dengan Kalimantan Timur sebagai provinsi induk. Proses rekapitulasi nasional yang FOTO-FOTO: HUMAS juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak [MZ] (kiri) , dan Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro serius berdiskusi.

Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron dan Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas berjabat tangan dengan peserta rekapitulasi nasional Pilpres.

Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron dan Pimpinan Bawaslu, Nasrullah serius mengikuti rekapitulasi nasional Pilpres.

27


P S EMI A W L A IH G A N

IRWAN

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menerima artis dan sineas Ibukota yang tergabung dalam gerakan menolak Pilpres curang di Media Center Bawaslu RI Jakarta 8/7/2014.

UM

BADAN

N

PE

HENDRU

Ketua Bawaslu RI Muhammad memberikan paparan kepada Komisi II DPR RI terkait persiapan pengawasan pemungutan suara Pilpres 2014.

UM

A S L U KARTIKA

Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas bersama Panwaslu Kecamatan Girimulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta setelah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, 9 Juli 2014.

I

N O IK IND

R

W

SI

BL

E

P

A

B

U

A

IRWAN

Tim Gugus Tugas Bawaslu, KPU, KPI dan KIP (3/7) menyerukan kalangan media massa agar selama masa tenang kampanye Pemilu Presiden/ Wapres 2014, dapat menjadi penyejuk masyarakat Indonesia sebelum menentukan pilihannya pada pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014.

RE

HUMAS

Ketua dan Pimpinan Bawaslu, Pimpinan DKPP memberikan santunan kepada anak yatim dalam acara buka puasa bersama di area Gedung Bawaslu, Jakarta.

-

HUMAS

Ketua Bawaslu RI Muhammad bersama tokoh Bangsa dalam acara Silaturahmi dan Rekonsiliasi Nasional sekaligus buka puasa bersama di Hotel Borobudur Jakarta (7/7/2014).

28

BBadan Pengawas Pemilihan Umum

Recommend Documents