BBadan Pengawas Pemilihan Umum

AWASLU B BULETIN

EDISI 04, APRIL 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pungut Hitung Pemilu Legislatif 2014

Pembangunan Demokrasi Masih Dinodai Politik Hitam Masalah Rekapitulasi Menumpuk, Bawaslu Nilai Ada Masalah di Tingkat Kabupaten/Kota

Gugus Tugas Antisipasi Curi Start Kampanye Pilpres

BULETIN BAWASLU, EDISI 04, APRIL 2014

Apa yang terbayang di benak anda ketika sudah masuk pada 9 April 2014 (tahapan Pungut Hitung Pemilu Legislatif)? Tidak sedikit orang yang bingung harus memilih siapa caleg yang akan mewakili suaranya di parlemen? Tidak sedikit juga masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk golput akibat kebingungan tersebut. Kebingungan tersebut terjadi atas tiga hal. Pertama, calon memang baru yang tidak punya pengalaman apapun dalam hal politik dan tidak dikenal oleh masyarakat. Kedua, kurangnya kesadaran warga untuk mencari tahu rekam jejak calon anggota legislatif, dan yang terakhir Ketiga, buruknya kualitas penyelenggaraan Pemilu terutama dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terlepas dari itu, mau tidak mau masyarakat sudah harus bisa membuat keputusan. Di bilik suara, pemilih dihadapkan pada sekitar 30 orang pilihan caleg, mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan tiga orang diantaranya akan dicoblos. Bisa dibayangkan 30 orang kandidat, maka masing-masing kita haru mengetahui rekam jejak satu per satu. Sulit memang. Namun, hikmah positif yang didapat adalah bagaimana ‘memaksa’ para pemilih untuk memiliki kesadaran politik yang objektif. Walaupun sekedar mencari rekam jejak mereka, maka nilai positif dari berdemokrasi sesungguhnya sudah tertanam.

Untuk mencapai masyarakat dengan kesadaran semacam ini, AWASLU memang butuh waktu yang cukup lama dan tingkat melek politik yang cukup tinggi. Selain tentunya, tingkat pendidikan. Inilah yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi semua elemen, utamanya partai politik. Kondisi demokrasi yang ideal Pungut Hitung Pemilu Legislatif 2014 adalah saat partai politik dan caPembangunan Demokrasi leg, tidak melulu mengiming-imingi para pemilih dengan barang Masih Dinodai Politik Hitam yang mereka janjikan dan uang yang mereka berikan. Melainkan, ‘membeli’ suara pemilih dengan apa yang akan mereka perbuat selama lima tahun ke depan. Apakah kondisi ini akan tercapai? Jawaban optimisnya, kondisi ideal itu pasti terbangun. Tetapi jawaban pesimisnya, untuk mencapai kondisi tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi jika elit-elit politik tidak ingin berubah ke arah itu.

B

BULETIN

EDISI 04, APRIL 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Masalah Rekapitulasi Menumpuk, Bawaslu Nilai Ada Masalah di Tingkat Kabupaten/Kota

Gugus Tugas Antisipasi Curi Start Kampanye Pilpres

Salam Awas

Daftar isi:

BADAN

UM

UM SI IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

A

RE

A

-

Divisi Update Divisi Organisasi dan SDM Jelang Pilpres, Bawaslu Siapkan Bekal Pengawasan Pemilu .... 15 Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Gugus Tugas Antisipasi Curi Start Kampanye Pilpres ........ 16 Divisi Pengawasan Bawaslu Bahas Hasil Pengawasan dengan DPD ............................. 17 Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pokjanas GRSPP: Kejahatan Pemilu Makin Berani ............... 18 Sudut Pandang Pleno Bukan Sekedar Kompromi Pemangku Kebijakan ...... 20 Ekspose Daerah ............................................................................................ 22 Banyak pelanggaran, Bawaslu Papua panggil caleg bermasalah ................................................................................................. 21 Anekdot ............................................................................................................ 24 Galeri ................................................................................................................ 25 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2014 ................................................................................................................. 25

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

AS PEMIL AW IH A NG

N

PE

Dari Redaksi ................................................................................................... 2 Laporan Utama Pembangunan Demokrasi Masih Dinodai Politik Hitam .............. 3 Opini Real Count atau Quick Count? ................................................................. 6 Sorotan Pimpinan Bawaslu Lakukan Supervisi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Sejumlah Daerah ..................................... 8 Investigasi Masalah Rekapitulasi Menumpuk, Bawaslu Menilai Ada Masalah di Tingkat Kabupaten/Kota ............................................. 10 Mengungkap Misteri Tercoblosnya Ribuan Surat Suara di Desa Benteng ............................................................................................... 11 Bawaslu Terkini Enam Tahun Bawaslu Mengawal Demokrasi ..................................... 12 Profil Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso Money Laundry dan Dana Bansos Meningkat Jelang Pemilu ....... 14

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Penanggung jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Pakerti Luhur, Ak, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin, Ken Norton Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Ali Imron, Hendru, Irwan; Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2


Pungut Hitung Pemilu Legislatif 2014

Pembangunan Demokrasi Masih Dinodai Politik Hitam

RIMANEWS.COM

INDONESIA MEMILIH. Itulah tagline dari salah satu televisi swasta yang bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa pada tanggal 9 April 2014 merupakan momen terbesar bagi masyarakat Indonesia untuk memilih calon-calonnya untuk mewakili aspirasinya di parlemen. Pesta yang dilaksanakan dengan cara langsung dengan mencoblos pilihannya, sempat tercoreng dengan sikap-sikap politikus busuk yang juga ikut berpesta.

Demokrasi yang sesungguhnya lahir dari sikap politik yang kesatria dan sportif. Ibarat sebagai sebuah pertandingan, maka hakikat sesungguhnya demokrasi ialah menujukkan potensi terbaik untuk menjadi seorang pemenang. Kemenangan yang didapat merupakan hasil kerja keras yang maksimal dan optimal, namun kalahpun bukan menjadi neraka yang harus ditakuti tetapi harus diterima dengan lapang dada. Sikap demokrasi yang sesungguhnya ini belum benar-benar dipahami oleh para peserta pemilu. Sebagian dari mereka justru menunjukkan sikap anti demokrasi, yakni menggunakan segala cara untuk menang, termasuk dengan berbuat curang. Melakukan politik hitam demi melenggang ke kursi parlemen, dan

3

mendapatkan kekuasaan yang bisa membuka jalannya pada sumber daya yang lain. Dari tindakan semacam itu tergambar bahwa sikap demokrasi yang sesungguhnya tercoreng oleh tindakan-tindakan politik praktis yang menghalalkan segala cara. Bahkan bisa jadi sikap demokrasi sudah tidak dimiliki lagi karena tergerus dengan berbagai godaan dan intimidasi untuk mendapatkan kursi dengan jalan yang lebih mudah walaupun pada akhirnya melanggar peraturan perundangundangan. Tindakan politik praktis yang menghalalkan segala cara sebagian besar dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg). Kecurangan dilakukan menggoda penyelenggara pemilu dan pemilih


Sambungan: Pembangunan .... dalam mendulang suara, lewat sejumlah uang yang sering diklaim sebagai cost politics. Permainan hitam caleg terhadap para pemilih dilakukan dengan memberikan sejumlah uang maupun barang dengan maksud menarik simpati pemilih untuk memilihnya pada saat pencoblosan. Cara seperti ini memang terdengar klasik dan kerap berulang terjadi, namun di sebagian daerah mungkin cara ini masih efektif. Di daerah yang tingkat pendidikannya lebih maju, cara seperti ini kurang efektif. Pemilih memang bisa saja mengambil keuntungan dari apa yang diberikan caleg, namun belum tentu memberikan suaranya kepada caleg itu dan memilih caleg lain. Bahkan ada kasus dimana pemilih menerima politik uang lebih dari satu caleg. Penyelenggara Pemilu Menoda dan Menggoda Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengungkapkan bahwa ada beberapa laporan dari partai politik kepada pihaknya, bahwa jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah menawarkan jasa kepada caleg dan parpol setempat untuk menang dalam Pemilu 2014 mendatang. Atas laporan tersebut, Ketua KPU, Husni Kamil Manik dan Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak angkat bicara. Husni mengatakan, jika terbukti ada tindakan semacam itu yang dilaku-

“Kami yakinkan baik dari jajaran KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi yang secara terang-benderang dan bisa dibuktikan melanggar etika dan pidana terlibat dalam transaksi money politics kami tidak akan melindungi penyelenggara semacam itu,” Ketua KPU, Husni Kamil Manik kan oleh aparatnya, maka pihaknya tidak akan memberikan perlindungan terhadap KPU semacam itu. “Kami yakinkan baik dari jajaran KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang secara terang benderang dan bisa dibuktikan melanggar etika dan pidana terlibat dalam transaksi money politics kami tidak akan melindungi penyelenggara semacam itu,” kata Husni. Menurut mantan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat itu, semangat yang

!!! DKPP menerima sejumlah laporan ada keterlibatan oknum penyelenggara Pemilu yang menggoda parpol dan caleg dan menjanjikan perolehan suara yang besar pada 9 April. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan tidak bisa mengawasi jajarannya secara maksimal 24 jam sehari. Ia pun sadar bahwa, jajarannya hanya mendapatkan uang kehormatan “ala kadarnya” padahal beban pekerjaan cukup tinggi (PR ke depan bagi pembuat Undang-Undang, untuk menciptakan sistem dan perbaikan Pemilu yang dapat mencegah dan memperbaiki masalah semacam ini).

dibangun dalam Pemilu 2014 ini salah satunya adalah bagaimana menciptakan penyelenggara yang tertib, netral serta tidak memihak. Dalam posisi itu, KPU sudah berupaya melakukan rekrutmen Komisioner KPU dan Sekretariat dengan melakukan beberapa hal, yakni memastikan keterpenuhan integritas secara bertingkat. “Untuk itu, kami himbau jajaran KPU untuk memperhatikan rambu-rambu dan perundang-undangan, serta aturan etik yang sudah dibuat. Setiap laporan masyarakat dan peserta pemilu sifatnya sangat sensitif,” pungkas Husni. Hal senada disampaikan oleh Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak. Menurutnya, permasalahan integritas penyelenggara Pemilu merupakan masalah klasik yang sering terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Namun, ia menduga bukan cuma sekedar penyelenggara Pemilu saja yang bermasalah, namun juga parpol sebagai peserta pemilu juga terindikasi menggoda penyelenggara Pemilu. “Tidak hanya dari sisi penyelenggara pemilunya, kami berharap partai politik juga jangan menggoda dan mengimingimingi penyelenggara Pemilu untuk melakukan kecuarangan dalam rangka memenangkan suara pemilih,” tegas Nelson. Ia juga membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat atau partai politik yang menemukan indikasi ketidak netralan penyelenggara Pemilu, maka

Pelaksanaan Pemilu selama ini belum memberikan fasilitas yang layak bagi orang-orang yang memiliki kekurangan (disabilitas), termasuk pada Pileg kali ini. Selain itu, masih ditemukan tidak adanya TPS khusus bagi rumah sakit, dan pelayanan memadai untuk pemilih-pemilih yang berada di Lapas. (Hak memilih adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi negara untuk mengabaikan orang-orang yang sering terabaikan itu. Semoga pemilu ke depan lebih baik bagi orang yang berkekurangan)

4

Surat suara tertukar di sejumlah Dapil pada 20 Provinsi di Indonesia. KPU mengklaim pihaknya sudah benar dalam memberikan petunjuk dan instruksi kepada perusahaanperusahaan pembuat logistik Surat suara tertukar ini, membuat sejumlah TPS di beberapa dapil dan puluhan provinsi terpaksa harus dijadwalkan pemilihan kembali atau Pemungutan Suara Ulang (PSU). (Ketua Bawaslu: Harga diri Bawaslu adalah sejauh mana arsip dapat dipertanggung jawabkan kepada publik)


dapat melaporkan hal tersebut kepada jajaran Pengawas Pemilu. Jika terjadi kepada Pengawas Pemilu, maka dapat dilaporkan kepada atasannya. Ketua DKPP, Jimly Ashiddiqie menyampaikan bahwa ada laporan dari partai politik bahwa KPU di daerah menawarkan jasa untuk memenangkan partai atau caleg. Jimly khawatir fenomena semacam ini, juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Sehingga perlu diperingatkan sebelum pelaksanaan pemilu 9 April mendatang dimulai. Namun ketika ditanya siapa saja partai tersebut, dan KPU daerah mana saja yang dilaporkan, Jimly menolak menjawab. Namun untuk membenahi penyelenggara Pemilu secara keseluruhan memang bukan pekerjaan mudah, apalagi dalam konteks di Indonesia. Penyelenggara Pemilu tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan ekonomi serta kematangan mental dari masing-masing individu. Ada diagram terbalik, bahwa semakin ke bawah tingkatan penyelenggara Pemilu maka, integritas dan mentalitasnya justru semakin diragukan. Surat Suara Tertukar, Bawaslu Ambil Sikap Pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada 9 April 2014, diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya hingga tingkat TPS. Bawaslu menerapkan sistem pelaporan cepat terhadap hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Dari sistem laporan cepat tersebut, beberapa pelanggaran dan kekurangan administrasi dapat dipetakan dengan baik. Namun, ada kejadian yang paling masif pada saat pemungutan suara, adalah surat suara yang tidak sesuai untuk masing-masing daerah pemilihan (dapil) di beberapa daerah. Saat itu, di ruangan Media Center Bawaslu, tiga Anggota Bawaslu Nasrullah, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak memonitoring pelaksanaan pungut hitung di seluruh Indonesia menggunakan teknologi teleconference (sambungan jarak jauh). Pada saat itu, banyak provinsi yang melaporkan bahwa terjadi kesalahan surat suara yang tidak

sesuai dengan dapilnya. Walaupun tidak merata, tertukarnya surat suara terjadi di 571 tempat pemungutan suara (TPS) di 20 provinsi. Dari fakta tersebut, tiga Pimpinan Bawaslu tersebut berkumpul untuk melakukan rapat pleno bersama dengan Ketua Bawaslu Muhammad yang sedang mengawasi di Sulawesi Selatan dan Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas melalui sambungan jarak jauh untuk memutuskan rekomendasi yang disampaikan Bawaslu. Setelah beberapa lama, akhirnya keluarlah rekomendasi Bawaslu kepada KPU, untuk menunda pemungutan dan penghitungan suara untuk TPS yang tertukar surat suaranya. Rekomendasi yang disampaikan Bawaslu didasarkan pada pemenuhan hak pilih. Prinsipnya jangan sampai hak pilih tersebut terbuang sia-sia karena urusan teknis semacam itu. Lebih baik pemungutan suara ditunda, menunggu sampai siapnya surat suara yang sesuai dengan dapil masing-masing. Selain itu, jika dipaksakan seperti pada Pemilu tahun 2009 lalu, maka akan merugikan caloncalon anggota legislatif. Suara mereka akan berkurang, karena otomatis pemilih hanya memilih partai politik. Implikasinya, pemilih yang sebelumnya sudah antusias kemungkinan besar akan kecewa dengan penundaan ini. Di samping itu, jika ada penggantian hari, maka kemungkinan besar pemilih yang sudah meluangkan waktu untuk memilih belum tentu dapat memilih lagi di hari yang akan ditetapkan berikutnya. Ini menggambarkan bahwa potensi penurunan jumlah pemilih akan terjadi untuk TPS-TPS yang ditunda. Sementara itu, selain memberikan rekomendasi, Bawaslu juga menghubungi KPU via ponsel terkait dengan ketersediaan surat suara jika Pemilu ditunda. Atas rekomendasi tersebut KPU menyatakan siap apabila penundaan Pemilu dilakukan. Surat Suara Dicoblos Oknum KPPS Buruknya sistem pendistribusian surat

5

suara semakin diperparah dengan adanya kasus pencoblosan terhadap surat suara yang diduga dilakukan sebelum pemungutan suara. Kejadian tersebut memang tidak terjadi secara masif, namun cukup untuk menambah citra buruk dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Noda hitam tersebut terjadi di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, dimana ratusan surat suara dicoblos oleh beberapa oknum yang melibatkan penyelenggara pemilu dan masyarakat setempat. Kejadian tersebut diabadikan oleh Pengawas Pemilu setempat, dan menjadi bukti untuk merekomendasikan pemungutan suara ulang di sekitar 35 TPS. Hal serupa namun agak berbeda juga terjadi di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Surat suara yang tercoblos jumlahnya cukup massif. Hampir semua surat suara sudah tercoblos dan terjadi di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang berjumlah 22 TPS. Artinya, sekitar 8.200 pemilih yang sudah terlihat antusias untuk memilih akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari itu. Kuat diduga surat suara tersebut dicoblos oleh oknum Ketua PPS Desa Benteng, yang menghilang pada hari H pemungutan suara. Sistem proporsional terbuka yang dianut dalam sistem pemilu di Indonesia, ikut berkontribusi dengan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh para caleg tersebut. Desain pemilu semacam ini memberikan caleg ruang gerak yang relatif banyak dalam mempersiapkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik sebelum, pada saat, dan setelah pencoblosan (baca: rekapitulasi). Jadi bukan tidak mungkin, pelanggaran pada saat puncak pemilu, 9 April 2014 tergolong relatif masif dan sistematis. [FS]

SIPERUBAHAN.COM

Opini


Real Count atau Quick Count? Oleh : Ahmad Ali Imron*

B

ertebarannya hasil quick count (hitung cepat) di media massa terkadang luput dari penjelasan komprehensif tentang quick count itu sendiri. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa hasil perhitungan cepat ini adalah hasil akhir resmi. Padahal tidak demikian adanya. Kita berharap agar media menjelaskan bahwa ini adalah suatu penilaian dengan menggunakan sampel tertentu, dan (diharapkan) mampu mewakili keseluruhan TPS. Namun, masyarakat perlu tahu bahwa dalam metode yang digunakan menggunakan teknik sampling yang bagaimana, berapa margin of error nya hingga tingkat kepercayaannya. Karena, yang namanya politik, segala sesuatu bisa terjadi. Coba lihat kisruh Pemilukada Jawa Timur beberapa tahun silam saat proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Hasil prediksi perhitungan cepat dari lima lembaga survei memenangkan salah satu pasangan calon. Ternyata hasil lembaga survei tersebut berbeda dengan hasil rekapitulasi KPUD dengan memenangkan pasangan calon pesaingnya. Tak ayal protes pun bermunculan. Massa salah satu calon ikut-ikutan panas. Bentrokan tak dapat dihindari. Ujung-ujungnya kasus ini masuk ke jalur hukum. Apalagi, KPU sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab dalam Pemilu Indonesia harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa real count yang sedang mereka lakukan hasilnya lebih baik dan akurat dibandingkan dengan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei lain. Untuk itu masyarakat perlu tahu bagaimana menyikapi angka-angka keluaran lembaga-lembaga survei via quick count dan angka mana yang nantinya akan menjadi angka penentu yang sah dan akurat.

7. Lebih cocok nutuk media massa seperti TV dan calon-calon peserta Pemilukada. Real Count : 1. Target semua TPS dihitung (sistem manual), artinya data adalah 100% dari semua TPS, bukan sample 2. Penyelenggara quick count hanya menyediakan software dan tim untuk jaga sistem, sedangkan tim untuk pengiriman data dikirim oleh saksi yang telah ada 3. Harga jauh lebih murah karena penyelenggara tidak perlu menyiapkan dan membayar relawan di TPS-TPS. 4. Hasil 100% biasanya selesai malam hari, ini karena tidak semua saksi bisa kirim sms, ada yang telepon atau masalah sinyal HP di desa-desa. 5. Hasil lebih akurat karena data dari semua TPS. 6. Bisa dicetak data per TPS, per kelurahan dan per kecamatan 7. Lebih cocok untuk calon-calon peserta Pemilukada atau KPU atau Help Desk pemerintah kabupaten/kota atau bisa juga dari kepolisian.

Perbedaan Ada beberapa perbedaan yang harus diketahui oleh masyarakat mengenai Quick Count dengan Real Count diantaranya: Quick Count : 1. Tidak semua TPS dihitung, hanya sebagian saja sebagai sampel data. misal dari 2000 TPS yang diambil hanya dari 200 TPS 2. Penyenggara biasanya lengkap dengan tim yang disebarkan ke semua sample TPS 3. Harga sangat mahal berkisar ratusan juta sampai miliaran, karena sudah termasuk jasa honor untuk SDM. 4. Hasil cepat diketahui sekitar jam 2 siang, karena hanya sedikit data. 5. Hasil tentu tidak akurat 100% bahkan dibeberapa kejadian seperti di Pemilukada Sumsel dan Jatim, data hasil quick count Pemiulkada Jawa timur berbeda 180 derajat. 6. Penyelenggara hanya melaporkan data total, tidak bisa data detail per TPS.

Terkait dengan lembaga survei yang menyelenggarakan hitung cepat secara tidak bertanggung jawab dan tidak profesional, penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU harus menyeleksi kembali dan memperketat syarat dan regulasinya. Memberi sanksi tegas terhadap lembaga survei yang nakal, tidak kapabel atau tidak patuh. Ke depan perlu dipikirkan untuk menerbitkan semacam sertifikasi kepada lembaga survei yang boleh menyelenggarakan survei dan hitung cepat. Sehingga diharapkan dengan kebijakankebijakan tersebut masyarakat tidak lagi bingung dan terpengaruh oleh banyaknya lembaga survei dan quick count. *Penulis adalah Staff Humas Bawaslu RI

6


Bawaslu Supervisi Pemilu di Taiwan

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro melaksanakan supervisi pengawasan pelaksanaan Pemilu Luar Negeri di Taiwan, (4/4).

DOK. BAWASLU

Suasana Pemilihan Umum Legislatif di Taiwan.

Berdasarkan hasil pengawasan persiapan pemungutan suara, secara garis besar laporan hasil pengawasan persiapan pemungutan suara, yakni Kondisi TPSLN yang kecil dengan jumlah pemilih yang banyak. Sebagai contoh adalah TPSLN 3 di New Taipei yang terletak di dalam Toko garuda. Jumlah pemilih kurang lebih 1.300 orang dengan luas ruangan terbatas, sehingga pengaturan denah pintu masuk dan keluar ada pada pintu yang sama. Di TPSLN 6 New Taipei jumlah pemilih sebesar kurang lebih 1.400 orang dengan lokasi TPS kurang lebih berukuran 4M X 6M . Di TPS 38 Taoyuan jumlah pemilih sekitar 1.700 orang. Berkaitan dengan penggunaan pos. Potensi rawan yang muncul adalah karena belum ada sistem pengamanan yang dapat mengetahui apakah si pengirim pos ke PPLN adalah orang yang sama yang menjadi tujuan PPLN, karena pada saat sampai tempat tujuan, tidak ada keterangan siapa yang menerima. Sehingga dimungkinkan terjadi surat suara tersebut diterima oleh orang yang berbeda dan dikirimkan kembali ke PPLN dalam keadaan sudah tercoblos. Potensi lainnya yang muncul adalah ada pemilih yang menyatakan bahwa

dirinya tidak menerima kertas suara via pos, dan ingin memilih di TPSLN. Padahal dia terdata sebagai pemilih yang menggunakann pos. Masih adanya WNI yang tidak mendapat undangan, ada WNI yang tidak merasa menerima kertas suara lewat pos, lokasi TPSLN yang jauh dari tempat pemilih yang terdaftar dan pemilih tersebut hanya mendapatkan ijin waktu yang sempit, masih adanya WNI yang tidak terdaftar dan masuk dalam kategori DPKTbLN, yang menyebabkan ia harus memilih satu jam sebelum pemungutan suara di tutup sementara ia tidak mendapat ijin oleh majikannya untuk menunggu sampai sore. Menurut laporan, Panwas LN juga menemukan dugaan ketidaknetralan Anggota KPPS pada saat pengawasan persiapan pemungutan suara. Panwas menemukan adanya atribut organisasi underbow partai tertentu di toko yang akan dijadikan TPS. TIM Supervisi dari pusat dan Panwas kemudian menurunkan atribut tersebut. Sementara itu, Dari 40 TPS yang ada, jumlah TPS yang diawasi oleh pengawas pemilu luar negeri sejumlah 16 TPSLN dengan dasar pertimbangan suara pemilih terbanyak dan adanya indikasi akan akan

7

terjadinya dugaan pelanggaran. Dinamika pemungutan suara dan pencegahan yang dilakukan oleh pengawas pemilu: Secara umum, karena keterbatasan lokasi, TPS dibangun tidak sesuai dengan ketentuan PKPU seperti misalnya daerah tengah ada 3 TPS di Thaicung yang bilik suaranya tidak ada tirai dibelakang sehingga tidak memenuhi asas luber, Panwaslu merekomendasikan untuk memasang tirai. Berdasarkan hasil koordinasi antara Bawaslu RI, PPLN dan KDEI, di ketahui bahwa pelaksanaan pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 6 April 2014 mulai pukul 08.00 – 18.00 yang tersebar di 40 TPS. Berdasarkan keteranganPPLN ,Jumlah awal Pemilih yang terdaftar adalah sebanyak 250.000 orang, hingga kemudian terkoreksi karena ada beberapa pemilih yang sudah kembali ke tanah air. Hingga jumlahnya menjadi 211.055 orang. Metode pemberian suara dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu melalui pos dan pemberian langsung di TPSLN. Drop box tidak digunakan di Taiwan mengingat keterbatasan petugas dan kendala geografis yang kurang mendukung. [Tim Supervisi Bawaslu/FS]


Pimpinan Bawaslu Lakukan Supervisi di Sejumlah Daerah yang tidak paham cara mengurus formulir A-5 karena kurangnya sosialisasi dari KPU,” jelas Endang.

Pada Rabu, 9 April 2014 bangsa Indonesia mengadakan hajatan besar yaitu Pemilihan Umum Legislatif untuk memilih calon wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terdiri dari Muhammad (Ketua), Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron dan Nelson Simanjuntak mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di sejumlah daerah.

Pengawasan di Makassar Sementara itu Ketua Bawaslu RI Muhammad memberikan hak suaranya di TPS 2 Kelurahan Malimongan Kecamatan Wajo, Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (9/4). Selanjutnya Muhammad melakukan pengawasan pemungutan suara di sejumlah TPS di Kota Makassar. Muhammad juga menyampaikan temuannya beberapa TPS kepada kantor KPU Makassar diantaranya TPS 03 Kelurahan Maribar. Muhammad menemukan keterlambatan C1 DPR yang belum sampai di TPS. Selanjutnya, di TPS 67 Lapas Makassar ditemukan jumlah isi surat suara yang tidak sesuai dengan yang tertulis pada amplop surat suara. Ketua Bawaslu RI menyayangkan terkait adanya dugaan warga negara yang menggunakan hak suara orang lain atau pemilih siluman. Pemilih siluman tersebut adalah mahasiswa dan mahasiswi baru yang terdaftar pada sebuah universitas di Makassar tersebut mendatangi TPS, dengan spontan menimbulkan kecurigaan Panwaslu. Muhammad mengatakan bahwa hal ini adalah pelanggaran pidana yang sangat serius, dan tidak ada toleransi untuk hal ini, dan menginstruksikan kepada Bawaslu Sulsel dan jajarannya supaya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu berdasarkan laporan dan PPL dan Panwascam, ada praktik politik uang dengan modus membagi-bagikan sembako kepada masyarakat berupa beras, minyak goreng, terigu, gula pasir. Hal tersebut terjadi pada tanggal Minggu (6/4) dan Selasa (8/4) kemarin, di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Pengawasan Pemilu di Yogyakarta Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas melakukan pemungutan suara di TPS 10, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta, Rabu (9/4). Setelah menggunakan hak suaranya Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas di dampingi Ketua Bawaslu Provinsi DIY, Muhammad Najib beserta rombongan melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di sejumlah TPS, Lapas dan rumah sakit di Yogyakarta. Di Rumah Tahanan Polda DIY, Gedung Dirtahti, informasi dari Kasubdit Pamtah, Kompol Pawan menjelaskan bahwa dari 29 tahanan yang ada, yang bisa menggunakan hak pilihnya hanya 19 orang. Sepuluh orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena di tempat asalnya ada yang tidak terdaftar dan ada yang tidak mendapatkan formulir A5. Tahanan Lapas dalam keadaan terborgol bergantian diantarkan ke TPS yaitu ke TPS 14, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kemudian dari Rutan Polda DIY rombongan Bawaslu bergeser ke RS Sardjito, Yogyakarta. Di RS ini ada sekitar 400 pasien yang tidak tersalurkan hak pilihnya padahal pihak rumah sakit telah mengirimkan surat kepada KPU untuk memfasilitasi agar pasien dapat menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu. Hal tersebut dikatakan Direktur Umum dan Operasional RS Sardjito, Dr. Rohman kepada Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas saat berkunjung ke RS Sardjito. “Kami telah berkirim surat kepada KPU dan KPU telah mengirimkan Surat Edaran kepada pihak rumah sakit. Surat Edaran KPU Kabupaten Sleman menjelaskan dalam Surat Edaran Nomor 142/KPU-Bab-013.329625/IV/2014 antara lain menyatakan pemilih yang memiliki formulir Model A-5 akan didatangi oleh petugas KPPS di sekitar rumah sakit untuk melayani pemilih yang akan memberikan hak suaranya antar pukul 12.00 – 13. 00 WIB. Tetapi sampai dengan pukul 13.00 WIB lebih tidak ada petugas KPPS di rumah sakit,” jelas Dr. Rohman. Banyaknya pasien yang tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 9 April 2014 sangat disayangkan Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas. “Sangat disayangkan potensi pemilih sebanyak 400 orang itu yang sama dengan 1 TPS hilang begitu saja dan yang membawa formulir A5 hanya beberapa orang saja karena banyak pasien dan keluarga pasien tidak sempat mengurus. Kalau ada TPS Khusus, 400 orang ini suaranya tidak akan sia-sia. Mungkin banyak orang

Kekurangan Surat Suara di Rutan Cipinang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan kekurangan surat suara di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang Kelas I Jakarta Timur. Kekurangan Surat Suara tersebut dikarenakan belum terdatanya Narapidana yang baru masuk di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih. “Karena ada penambahan jumlah tahanan yang masuk setelah pendataan DPT dilakukan,” kata Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak dalam pemantauanya ke Rutan Klas 1 Cipinang. Menurut Nelson, pihaknya sudah menkonfirmasi jumlah Rumah Tahanan (Rutan) Klas 1 Cipinang setelah mencatat ada 3.360 orang yang terdata sebagai pemilih. Namun jumlah surat suara yang di distribusikan oleh KPU hanya 3.280 surat suara. “Yang tercatat di DPT 3.360 dan yangada surat suaranya hanya3.280,”ujarnya Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 1 Cipinang Agus Heryanto mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut TPS sudah menyediakan surat suara cadangan sebanyak 2 persen. Sehingga total surat suara yang tersedia 3.340. “Kekurangan tersebut bisa teratasi dengan cara dengan surat suara yang tidak terpakai bisa digunakanpada pukul 12.00 WIB

8


tadi, baru ada 50 persen penghuni rutan yang menggunakan hak suaranya,” ujarnya. Lebih lanjut Agus mengatakan, surat suara yang benar Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengungkapkan masih adanya surat suara tertukar - benar yang tidak terpakai akan khususnya untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota pada saat pemungutan suara. dicoret oleh petugas sehingga Namun, untuk DPR Provinsi dan DPR RI dan DPD masih jarang laporan tentang surat menjadi tidak sah dan tidak bisa suara yang tertukar. dipergunakan untuk disalahguSelain itu, Bawaslu juga menemukan adanya surat suara yang tercoblos di Kabunakan. paten Nias Selatan sejumlah 102 surat suara. Pimpinan Bawaslu Nelson Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Polres Nias Selatan sedang mengusut kasus Simanjuntak memantau Rumah tersebut untuk mengetahui siapa dalangnya. Jika ketahuan, maka dipastikan aktornya Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipiakan mendapat tindakan hukum yang tegas. nang Jakarta Timur pada, Rabu Berdasakan pemantauan tersebut, Bawaslu akan mengambil sebuah rekomendasi (9/4). Pada pantauanya Bawaslu untuk surat suara tertukar dan surat suara tercoblos tersebut. “Di berbagai daerah kebke Rutan kali ini, Bawaslu meetulan banyak terjadi. Oleh karena itu, kami akan membahasnya di tingkat Bawaslu nyoroti TPS untuk memastilewat pleno, dan mengambil sebuah sikap apakah perlu pemungutan suara ulang,” kan para tahanan Lapas memang tutur Nasrullah, di Gedung Bawaslu, Rabu (9/4) siang. menggunakan hak suaranya pada Selain itu, ada beberapa daerah di Papua, seperti Yahukimo dan Nduga, belum hari pemilihan. mendapat distribusi logistik karena kondisi tertentu. Tetapi catatan dari Bawaslu, ini “Untuk memastikan apakah harusnya menjadi perhatian KPU, karena daerah tersebut akses sangat terbatas sebetul para tahanan melaksanakan hingga jadi prioritas dibandingkan daerah lainnya. haknya untuk meilih di TPS Dia juga menambahkan di beberapa daerah telah terjadi praktik pembagian uang. yang disediakan di dalam rutan,” Di Makassar, berdasarkan pemantauan Ketua Bawaslu Muhammad, ada praktik pemujarnya pada saat memantau Rubagian berupa sembako. Saat ini, kasus tersebut sedang diproses oleh pihak Kepolitan Kelas 1 Cipinang Jakarta sian dan coba mengungkap siapa dalang dari praktik tersebut. Timur. Bawaslu juga menyayangkan masih banyak jajaran KPU yang mempermasalahkan Nelson mengatakan bahwa soal formulir A5 yang dibawa oleh warga untuk memilih. Form tersebut dipakai oleh untuk pantaunya kali ini ke Rutan, warga yang terdaftar di daerah lain untuk memilih di tempat domisili ia berasal. merupakan agenda Bawaslu yang sudah menjadi sorotan, lantaran Rumah Tahanan (Rutan) memang suara. merupakan salah satu tempat yang berpotensi rawan akan pelanSementara itu, di ketiga sisi lapangan rumput rutan terdapat garan. kedelapan TPS lainnya. Di bawah tenda biru, kedelapan TPS “Kali ini Rutan Cipinang menjadi salah satu dari pantauan itu didirikan. Tak seperti dua TPS yang berada di selasar taman Bawaslu untuk memastikan apakah ada bentuk indikasi pelang- bacaan, TPS di sisi lapangan rumput ini tampak sepi. Beberapa garan,” ujarnya. tahanan memandangi foto-foto calon legislatif sebelum memaSelain itu, dalam kunjunganya ia juga menanyakan kepada suki tenda TPS. Kepala Rutan Agus Heryanto tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berada di Rutan. Ia menanyakan berapa banyak penghuni Pembagian Uang dan Sembako di Nias Utara rutan yang sudah menggunakan hak suaranya dan yang belum Jajaran Pengawas Pemilu di Nias Utara menangkap tangan menggunakan hak suaranya. oknum yang sedang membagi-bagikan uang sebesar Rp 4,8 juta “Untuk siang ini belum dipastikan karena ada tambahan pen- pada malam sebelum pemungutan suara dimulai, Rabu (9/4). ghuni-penghuni baru yang masuk,” ujar Kepala Rutan Kelas 1 “Kami temukan juga orang sedang membagi-bagikan uang Cipinang. sebesar Rp 4,8 juta. Saat ini, sedang kami proses di Pengawas Dari pantauan Bawaslu, para penghuni Lapas sebelumnya Pemilu setempat,” ujar Nasrullah, di Jakarta, Rabu (9/4) siang. dipersilakan menggunakan hak suara mereka mulai 07.00 WIB. Menurut Nasrullah, pembagian uang menjelang pemungutan Setelah pukul 12.00 WIB, para petugas rutan mendapat giliran suara banyak sekali terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Nauntuk memilih. Di taman bacaan rutan ada dua TPS, yaitu TPS mun, laporan tersebut masih terus akan diperbarui sore nanti. 106 dan 107. Terlihat Tanpa alas kaki, para tahanan dengan poSelain itu, Muhammad juga menegaskan masih banyaknya tongan rambut botak, berbaris rapi di kedua TPS tersebut. Saat baliho-baliho yang terpasang pada hari pemungutan dan pengmengantre, mereka tidak banyak berbincang satu dengan lain- hitungan suara. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Pengawas nya. Sambil merokok, beberapa petugas rutan berseragam biru Pemilu di Sulawesi Selatan, untuk dapat membersihkan balihomengawasi para tahanan yang berbaris sebelum masuk ke bilik baliho tersebut. [CK/FS/MZ/HW/MM]

Suara Sudah Dicoblos dan Tertukar

9


Masalah Rekapitulasi Menumpuk

Bawaslu Menilai Ada Masalah di Tingkat Kabupaten/Kota

“Rekapitulasi untuk Dapil X Provinsi Jawa Barat Ditunda. Tok! Demikian diputuskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitung-an Suara Tingkat Nasional Pileg 2014. Itu hanya salah satu, dari sekian banyak daerah pemilihan yang ditunda. Tidak hanya di Jawa Barat, hampir seluruh Provinsi mengalami penundaan. Para saksi 12 partai politik pun mulai beradu argumen. Tidak jarang nada semakin meninggi saat membahas permasalahan-permalahan rekapitulasi di masingmasing provinsi. Para Komisioner KPU pun tampak agak kewalahan menanggapi keberatan-keberatan kritis yang disampaikan oleh perwakilan. “Kalo situasinya seperti ini, maka bisa dipastikan banyak penggelembungan suara yang dilaksanakan oleh jajaran penyelenggara pemilu,” ujar salah seorang saksi dari partai politik menanggapi banyaknya masalah dalam rekapitulasi yang terjadi di tingkat nasional. Situasi serupa dialami oleh Bawaslu. Banyak sekali permasalahan rekapitulasi yang ditemukan oleh Bawaslu. Sejumlah keberatan pun disampaikan dan direkomendasikan dengan tegas oleh para Pimpinan Bawaslu. Tak jarang, rekomendasi dibuat dengan kondisi kilat dan melakukan pleno di ruang sidang, untuk mendapatkan keputusan yang cepat dan tepat. Begitulah kira-kira suasana proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 26 April 2014 hingga 6 Mei 2014. Setiap pembahasan rekapitulasi di masingmasing provinsi punya cerita dan drama tersendiri, mulai yang terasa sangat adem dan sejuk, hingga situasi yang panas dan menegangkan. Para saksi partai politik yang berasal dari dewan pimpinan pusat partai politik yang tentunya berpengalaman dalam dunia politik, seperti mengupas habis tindakan yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya. Satu persatu ‘borok’ mereka terungkap dan ‘ditelanjangi’. Saksi-saksi tersebut seperti mendapat

amanat dari para saksi baik yang ada di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Saksi tersebut menyampaikan keberatan yang sebelumnya disampaikan atau keberatan yang tidak diterima oleh penyelenggara Pemilu. Keberatan tersebut sebagian besar karena adanya dugaan perubahan hasil penghitungan surat suara. Suasana panas yang terjadi dalam Rekapitulasi di Tingkat Nasional, diyakini oleh Bawaslu sebagai bentuk adanya kelemahan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota. Banyak keberatan yang muncul pada saat rekapitulasi, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota. Akibatnya, masalah tersebut menumpuk di provinsi hingga tingkat nasional. “Saya kira masalah ini adalah masalah yang muncul pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. KPU Kabupaten/ Kota tidak menyelesaikan masalah, tetapi menumpuknya dan berharap KPU Provinsi yang menyelesaikan. Begitu seterusnya,” tutur Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, dalam Rekapitulasi Nasional untuk Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan, dalam beberapa rekomendasinya Bawaslu selalu menyebutkan adanya kesalahan prosedur dan substansial yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam hal rekapitulasi yang menyebabkan banyaknya masalah yang menumpuk pada tingkat nasional. Di samping itu, Bawaslu juga melihat ada KPU Kabupaten/Kota yang terindi-

10

SUARA.COM

kasi tidak profesional dan independen saat melakukan rekapitulasi. Bawaslu memiliki catatan sejumlah KPU Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan laporan dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. “Merekomendasikan KPU untuk menonaktifkan KPU Kota Manado. Sedangkan tugas dan tanggung jawab proses penyelenggaraan Pemilu diambil alih oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara,” tutur Ketua Bawaslu Muhammad, dalam rekomendasinya. Hal serupa juga dialamatkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan), KPU Nias Selatan (Sumatera Utara), dan KPU Halmahera Selatan (Maluku Utara).

Perppu Disiapkan Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU hanya diberikan waktu sekitar 30 hari sejak hari pemungutan dan penghitungan suara untuk menetapkan suara sah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 secara nasional. Jika lewat dari batas tersebut, maka ada sanksi pidana untuk KPU. Dengan memperhatikan masih banyaknya provinsi yang belum ditetapkan dan bermasalah, sedangkan waktu yang tersisa tinggal hitungan hari, akhirnya ada isu disiapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Tujuannya adalah mengantisipasi jika KPU tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan rekapitulasi tersebut. [FS]


Mengungkap Misteri Tercoblosnya Ribuan Surat Suara di Desa Benteng

P

ada 9 April 2014 saat seluruh masyarakat Indonesia berpesta demokrasi untuk memberikan hak pilihnya, ada sebagian masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Keinginan mereka untuk memilih terpaksa ditunda akibat surat suara yang tertukar dan surat suara yang sudah tercoblos. Berbicara soal surat suara tercoblos sebelum hari pemungutan suara di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, jumlahnya cukup massif. Hampir semua surat suara sudah tercoblos dan terjadi di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang berjumlah 22 TPS. Artinya, sekitar 8.200 pemilih yang sudah terlihat antusias untuk memilih akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari itu. Tim Pengawasan Bawaslu yang melakukan investigasi dan turun ke lapangan untuk menelusuri tentang kebenaran kasus tersebut mencari keterangan dari saksi-saksi, yang kemungkinan besar memiliki data dan fakta atas kejadian tersebut. Beberapa diantaranya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pengawas Pemilu Lapangan dan beberapa aparat keamanan serta warga setempat. Anggota PPS Desa Benteng, Hendra Effendi yang menjadi saksi dari kejadian tersebut mengatakan bahwa, pada tanggal 8 April 2014 pukul 23.30 WIB, sebelum hari pemungutan suara, Ketua PPS Desa Benteng bernama Chaeruddin menerima perlengkapan pemungutan suara dari PPK. Perlengkapan tersebut masih kurang diantaranya, kunci gembok, dan form C2-KWK plano, sehingga ia memerintahkan staf untuk mengambil kekurangan tersebut ke PPK Ciampea. Setelah lengkap, akhirnya Anggota PPS berbagi tugas untuk mendistribusikan surat suara ke 22 TPS di Desa Benteng, terkecuali Ketua PPS, Chaerudin. Distribusi baru rampung diselesaikan sekitar pukul 02.00 WIB, Rabu (9/4) dini hari. Perlu diketahui, bahwa dari puluhan desa di Kecamatan Ciampea, hanya Desa Benteng yang kekurangan perlengkapan pemungutan suara dari PPK. Indikasi ini, semakin menambah kecurigaan baru adanya potensi kecurangan. Pada hari pemungutan suara, semua tampak baik-baik saja sebelum ada salah satu TPS melaporkan bahwa banyak surat suara sudah tercoblos. Anggota PPS, Hendra Effendi langsung terjun ke lokasi TPS dan benar saja sejumlah surat suara sudah dicoblos. Akhirnya, Hendra melaporkan hal tersebut kepada Ketua PPS tentang hal tersebut, namun responnya sangat biasa saja dan mengatakan “dikondisikan saja”. Laporan surat suara tercoblos ternyata tidak hanya dari satu TPS saja. Setelah itu, hampir semua TPS melaporkan bahwa banyak surat suara yang sudah dicoblos. Hendra pun kembali melaporkan kepada Ketua PPS, namun kali ini sudah tidak dapat dihubungi kembali. “Alat komunikasinya sudah tidak aktif lagi setelah beberapa kali coba dihubungi. Istrinya pun tidak tahu keberadaan suaminya dan hanya bisa menangis saat ditanyakan hal terkait suaminya tersebut,” ujar Hendra. Yang paling disesalkan banyak pemilih yang sudah memberikan hak suaranya. Mereka memang melihat bahwa ada surat suara miliknya yang sudah dicoblos, namun karena sudah terlanjur berada di bilik suara, mereka tetap saja memilih, sehingga kemungkinan ada dua coblosan berbeda dalam sebuah surat suara. Menurut pengakuan Hendra, lubang surat suara yang sudah di-

11

FALCAO SILABAN

Pemungutan Suara Ulang di Desa Benteng

coblos berbeda ukurannya dengan surat suara yang dicoblos jika menggunakan paku yang berasal dari KPU. Lubang yang dicoblos sebelumnya, ukurannya lebih kecil daripada yang menggunakan paku dari KPU. Artinya, kemungkinan besar surat suara dicoblos menggunakan paku yang berbeda. Selain itu, surat suara dicoblos secara asimetris. Letak lubang antara surat suara yang satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga kecil kemungkinan dicoblos secara bertumpuk dari atas ke bawah. Asumsinya, maka surat suara yang ribuan dicoblos secara satu persatu, maka harus dikerjakan oleh lebih dari satu orang saja. Menurut salah satu sumber informasi dari Polsek Ciampea, ditemukan bahwa dua hari menjelang hari pemungutan suara atau pada 7 April 2014 malam hari, Ketua PPS Chaeruddin terlihat berada di tempat penyimpanan perlengkapan pemungutan suara di PPK Ciampea. Ia terlihat bersama beberapa rekan lainnya. Informasi ini semakin menegaskan bahwa ada titik terang indikasi keterlibatan oknum PPS. “Kami sudah menanyakan kepada beberapa orang tentang keberadaan Ketua KPPS. Ada indikasi dia sedang berada di luar Bogor. Isteri dan anaknya, belum memberitahu keberadaan beliau,” tambah sumber informasi tersebut. Namun, jika dirunut lagi, sangat kecil kemungukinannya oknum PPS terlibat sendiri dalam kasus tersebut. Beberapa data dan fakta menunjukkan kejahatan ini dilakukan secara bersama-sama. Seorang PPS tidak mungkin diperbolehkan masuk ke dalam tempat penyimpanan logistik pemilu, tanpa ada ijin dari PPK atau sekretariatnya. Selain itu, pencoblosan terhadap surat suara yang dilakukan secara satu persatu, sangat kecil kemungkinan dilakukan oleh seorang diri untuk ribuan surat suara. Untuk informasi, surat suara yang tercoblos, secara kebetulan hanya terjadi di Desa Benteng dari puluhan Desa di Kecamatan Ciampea. Hingga kini, Chaeruddin yang merupakan aktor kunci yang mengetahui kejadian pencoblosan surat suara masih menghilang tanpa alasan yang jelas. Pensiunan guru SMP tersebut menjadi sorotan warga Desa Benteng, karena dianggap paling bertanggung jawab atas kejadian tercoblosnya surat suara itu. [FS]


Enam Tahun Bawaslu Mengawal Demokrasi Anggota Bawaslu Periode 2008 - 2012

Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si

Wahidah Suaib, S.Ag, M.Si

Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si

Sekilas Sejarah Berdirinya Bawaslu

Sejarah Pengawasan Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu RI dibentuk/dilantik pada tanggal 9 April 2008. Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) sub bagian. Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut undang-undang Pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan. Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, dimana Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

12

Agustiani Tio Fridelina Wirdyaningsih, SH, MH Sitorus, SE

Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu. Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003, yang isinya menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Sampai saat ini Badan Pengawas Pemilu memiliki 33 Bawaslu tingkat Provinsi dan 1536 Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sekretariat Jenderal Sebelum menjadi Sekretariat Jenderal, Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas teknis operasional dan


Anggota Bawaslu Periode 2012 - 2017

Dr. Muhammad, S.IP, M.Si

Nasrullah, SH

Endang Wihdatiningtyas, SH

administratif dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008. Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) sub bagian. Selanjutnya pada 22 September 2012, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral (Setjen) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwalu Kecamatan. Dalam Perpres yang terdiri atas 39 Pasal itu disebutkan, bahwa Setjen Bawaslu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu, dipimpin oleh Sekretaris Jendral dan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Setjen Bawaslu mempunyai wewenang: a. Menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu; b. Menetapkan tata cara pengelolaan organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, keuangan, serta barang milik negara; c. Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural dan fungsional, serta tenaga ahli berdasarkan kebutuhan; d. Menandatangani perjanjian kerjasama. Tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu itu, termasuk pertanggung jawabannya turun berjenjang dalam model yang sama untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Adapun mengenai organisasi, sesuai Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2012 disebutkan, Sekretariat Jendral Bawaslu terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Biro, masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan

13

Daniel Zuchron

Ir. Nelson Simanjuntak

masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian. Sementara Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian. Sedangkan pada Pasal 19 disebutkan “Pada Sekretariat Jendral Bawaslu, salah satu Biro mempunya tugas membantu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menangani admnistrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu,” Terkait dengan eselonisasi jabatan di Sekretariat Jendral Bawaslu, Perpres ini menyebutkan, bahwa Sekjen adalah jabatan struktural eselon I.b; Kepala Biro eselon II.a; Kepala Bagian eselon III.a; Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi eselon III.a; dan Kepala Subbagian adalah eselon IV.a. Dengan terbitnya Perpres Nomor 80 Tahun 2012 ini, maka Pemerintah sekaligus mencabut Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu. Anggota Periode 2008 - 2012 1. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si 2. Wahidah Suaib, S.Ag, M.Si 3. Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si 4. SF. Agustiani Tio Fridelina Sitorus, SE 5. Wirdyaningsih SH. MH Periode 2012 - 2017 Berikut ini merupakan daftar 5 anggota Bawaslu yang telah dilantik bersama 7 anggota KPU oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis, 12 April 2012: 1. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si 2. Nasrullah, S.H 3. Endang Wihdatiningsih, S.H 4. Daniel Zuchron 5. Ir. Nelson Simanjuntak [AI]


Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso

Money Laundry dan Dana Bansos Meningkat Jelang Pemilu Pesta Pemilu di Indonesia yang merupakan euforia nasional selama 5 tahun sekali, ternyata memiliki sisi negatif dan sudah menjadi rahasia umum yang sulit terungkap. Rahasia umum karena pada dasarnya sebagian masyarakat sudah tahu modus-modus yang terjadi dalam praktik tersebut. Namun, sulit terungkap karena untuk melacaknya butuh keahlian dan sarana khusus, yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Praktik tersebut antara lain, money laundering (pencucian uang) dan penggunaan dana bansos serta hibah yang anggarannya berada di lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Praktikpraktik semacam ini menjadi sangat ‘lazim’ dilakukan jelang Pemilu atau Pemilu Kada dimulai, dan jumlahnya meningkat dengan cukup fantastis. Peningkatan tersebut bukan tanpa dasar dan fakta yang ada. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya peningkatan transaksi mencurigakan jelang pelaksanaan Pemilu. Peningkatan transaksi ini terjadi dengan pola dan metode yang hampir sama, sehingga PPATK menilai bahwa kejanggalan transaksi ini ada kaitan erat dengan pelaksanan Pemilu. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menilai, transaksi mencurigakan menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 meningkat hingga 125 persen dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Jumlah yang tidak biasa ini, menurut PPATK, merupakan ekses dari Pemilu yang membutuhkan cost politics yang cukup besar. “Grafiknya selalu meningkat satu tahun sebelum Pemilu atau Pemilu Kada. Biasanya, gejala ini muncul pada saat incumbent kembali ikut mencalonkan diri,” kata Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso ketika melakukan pertemuan dengan Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dalam pembahasan kerjasama antara PPATK dengan Bawaslu di Jakarta, Selasa (11/3). Menurut Agus, dari analisis yang dilakukan PPATK, peningkatan secara

tajam dana bantuan sosial dan dana hibah sehingga yang pada lembaga yang dipimpin oleh incumterlapor adalah bent bukanlah suatu kebetulan. PPATK staf dari pejabat mensinyalir adanya indikasi pemanfaatan tersebut. [FS] keuangan negara melalui APBN dan APBD, dengan cara-cara yang tidak sah. Faktanya, menjelang Pemilu 2014, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tidak jelas akan mendapatkan dana bantuan sosial. Selain itu, ada juga koperasi karyawan yang sudah hampir “mati” kembali “hidup” setelah menerima dana hibah. Tetapi ini masih sulit untuk ditelusuri, karena minimnya informasi yang didapatkan. “Incumbent juga akan mendompleng pada KOMPAS.COM kegiatan sosialisasi dan program yang lain, yang tujuannya untuk mempromosikan PROFIL dirinya,” tambah NAMA : Agus. Agus Santoso Dari pengalaTEMPAT/TANGGAL LAHIR : man PPATK, kata Purwokerto, 9 Agustus 1960 Agus, hampir semua JABATAN : dari calon yang dilWakil Ketua PPATK Periode 2011-2016 aporkan, ketika RIWAYAT PEKERJAAN : menjabat tetap menKetua Umum Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) sejak jadi terlapor dan ada tahun 2010 sampai dengan sekarang transaksi yang mencurigakan. Bedanya PENDIDIKAN/PENGHARGAAN : terlapor legislator 1. (S1) di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (1980-1983) dengan pejabat 2. Penghargaan prestasi akademik dari Dekan Fakultas pemerintah, adalah Hukum UNPAD (1983) kalau legislator bi3. (S2) di Faculteit der rechtswetenschap, asanya yang berRijks Universiteit Leiden, Belanda (1996-1997) sangkutan sendiri 4. Pengharagaan prestasi akademik dari Dekan Faculteit yang menjadi terlder rechtswetenschap, Rijks Universiteit Leiden, apor. Sedangkan Belanda (1997) jika gubernur atau 5. Beasiswa ikatan dinas dari Bank Indonesia untuk bupati, biasanya sumenempuh pendidikan (S3) di Fakulteit der dah dibangun jarinrechtswetenschap, Rijks Universiteit Leiden, Belanda gan dan mafia sam(1998-2001). pai tingkat staf,

14


Divisi Oganisasi dan Sumber Daya Manusia

Jelang Pilpres Bawaslu Siapkan

Bekal Pengawasan Pemilu Salah satu bentuk pembinaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap Pengawas Pemilu secara berjenjang adalah meningkatkan kapasitas Pengawas Pemilu, sehingga Pengawas Pemilu memahami tugas dan kewajibanya sebagaimana yang diatur dalam Perundang – undangan.

HENDRU

Kepala Bagian SDM, Roy Siagian, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Ketua Bawaslu, Muhammad dan Kepala Biro Administrasi, Jajang Abdullah hadir dalam kegiatan Training of Trainers Bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Bimbingan Teknis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Jakarta, 25-27 April 2014

P

impinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengatakan para pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan harus memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan untuk mengeluti bidang pengawasan Pemilu di provinsi dalam mekakukan pembinaan ke bawah secara berjenjang. Menurutnya, dalam melatih trainer yang disiapkan untuk menjadi fasilitator dalam melakukan penanganan pelanggaran menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pihaknya telah memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk bisa melakukan tugasnya sebagai fasilitator dalam prosedur penanganan pelanggaran pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden nanti. “Bawaslu Provinsi dituntut menguasai dalam bidang pengawasan Pemilu dalam menjadi fasilitator. Karena nanti didalam mengambil keputusan harus memiliki bekal untuk melatih Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota,” ujarnya pada saat pembukaan acara Training Of Trainers (TOT) bagi Badan Pengawas Pemilu Provinsi dalam Rangka Bimbingan Teknis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Ho-

tel Golden Boutiqe Jakarta, Jumat (26/4). Pembahasaan dalam Training Of Trainers (TOT) memberikan sebagai materi yaitu, membangun Komitmen belajar serta memberikan nilai – nilai dasar Pengawasan Pemilu, Tata kelola Bawaslu Provinsi, Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu dan Wakil Presiden, Hubungan Kelembagaan dan Kehumasan dalam Mendorong Partisipatif, Prosedur penanganan Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kajian Penanganan Pelanggaran Pemilu. Kegiatan tersebut turut mengundang perwakilan dari Bawaslu di 33 Provinsi yang diwakili oleh seluruh perwakilan Tim Asistensi di tiap -tiap provinsi. Sementara itu Ketua Bawaslu Muhammad menekankan agar seluru jajaran pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Training Of Trainers (TOT) harus memiliki pelatih yang secara khusus dalam memberikan materi pada setiap tingkatan, karena sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan Bahwa Bawaslu berkewajiban melakukan pembinaan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan

15

tugas Pengawas Pemilu Pada semua Tingkatan. Kendati demikian, lanjut Muhammad berharap dalam Bimtek ini Bawaslu dan jajaranya harus mengetahui apabila nanti ada potensi pelanggaran menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. “Bimtek Bawaslu ini harus bisa mentransformasikan apa yang sudah Bawaslu RI berikan kepada Bawaslu Provinsi, karena menjelang Pilpres potensi pelanggaran akan lebih tinggi. Oleh karena itu Bawaslu harus bisa memetakan dan memproteksi pelanggaran kemungkinan pelangaran Pemilu Pilpres nanti,” ujarnya Disisi lain, Muhammad menghimbau seluruh peserta dalam mengikuti proses kegiatan Bimtek Training Of Trainers (TOT) diikuti secara disiplin dan sebagai meningkatkan kapasitas Pengawas Pemilu sehingga jajaran Pengawas Pemilu dapat memahami tugas dan kewajibanya. “Sukses Pemilu ada ditangan kita bersama, oleh karena itu suksesnya Pemilu Pilpres menjadi barometer kedepan untuk perubahan Bangsa dan Negara ini,” pungkasnya. [HW]


Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga

Gugus Tugas Antisipasi Curi Start Kampanye Pilpres Tim Gugus Tugas Pengawasan Iklan Kampanye di Media Massa kembali bertemu di Gedung Bawaslu RI, di Jakarta, Jumat (25/4) membahas evaluasi iklan kampanye Pemilu Legislatif di media massa dan persiapan menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencuri start dan melakukan iklan kampanye diluar jadwal dan tetap adanya potensi pelanggaran sampai masa tenang dengan pola yang sama masih dilakukan oleh peserta Pemilu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada kampanye iklan Pileg (Pemilu Legislatif –,Red) di media televisi, masih banyak ditemukan pelanggaran baik berupa pencurian start, kelebihan spot hingga kampanye di luar jadwal. Oleh karena itu harapan Tim Gugus Tugas pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden nanti para peserta Pemilu dapat lebih arif lagi menggunakan media televisi sebagai alat kampanye dengan tidak melanggar peraturan yang ada. Gugus tugas juga berharap kepada media televisi agar berimbang dalam menayangkan iklan kampanye peserta Pemilu dan iklan layanan masyarakat berupa so-

sialisasi Pemilu agar tercipta Pemilu yang berintegritas, jujur dan adil. “Kami telah bekerja maksimal selama mengawasi iklan kampanye peserta Pemilu di media massa khususnya televisi, meskipun belum sempurna dan masih perlunya penindakan tegas sesuai porsi masing-masing lembaga yang tergabung di dalam Tim Gugus Tugas ini,” ujar Komisioner KIP Idy Muzayyad. Ditambahkan oleh Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah terkait untuk Pilpres, Bawaslu sebagai lembaga yang ditugaskan mengawasi Pemilu, memerlukan koordinasi dan komunikasi lebih intensif lagi. “Ibaratnya sapu lidi kalau kita bersatu pasti kuat, kalau sendiri tidak kuat gampang patah,” jelas Jajang. Perlunya sosialisasi Tim Gugus Tugas ini di tingkat Provinsi hingga kabupaten maka nantinya akan dibuat Surat Keputusan Bersama Tim Gugus Tugas agar masing-masing lembaga yang tergabung didalamnya dapat meneruskan hingga tingkat kabupaten.

16

“Mengingat waktu yang sangat mepet maka kita perlu membuat draft SKB , dan membuat kesepakatan antar lembaga terkait,” lanjut Idy. Sementara itu peran KIP dalam hal ini adalah sebagai pendukung bilamana ada sengketa informasi seputar Pemilu, Pada Intinya KIP tugasnya menyeselasikan sengketa terkait media Informasi. “KIP sebagai lembaga yang terkait untuk menjaga pemilu ini agar berkualitas dan berbobot. Kita sangat mendukung dan diharapkan tersosialisasi dengan baik untuk membuat Gugus Tugas jelas. Diharapkan dengan ini masyarakat bisa lebih berkompeten dalam memilih calon Presiden dan Wakilnya dalam Pemilu yang akan datang,” tutur Yhanu. Rapat evaluasi Tim Gugus Tugas ini antara lain dihadiri oleh Jajang Abdullah (Kepala Biro Hukum , Humas, dan Pengawasan Internal), Hengky Pramono (Kepala Bagian Humas), Idy Muzayyad (Komisioner KPI), Yhanu Setyawan (Komisioner KIP) dan John Fresly (Komisioner KIP) juga beberapa staf dari masing-masing instansi. [WB].


Divisi Pengawasan

Bawaslu Bahas Hasil Pengawasan dengan DPD

Rapat Dengar Pendapat Bawaslu dengan Komite I DPD RI

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembahasan tersebut dilakukan sebagai evaluasi terhadap pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu Legislatif pasca 9 April 2014.

“Sebagai tindak lanjut Surat Pimpinan Anggota DPD RI yang telah mana pada nomor DN.860/III/DPD/IV/2014 tanggal 17 April 2014, Rapat dengar pendapat merupakan penbahasan pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014,” ujarnya pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pewakilan Daerah di Hotel Novotel, Tangerang, Selasa (22/4). Ketua Bawaslu Muhammad menuturkan, dalam pengawasan Pemungutan dan perhitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, pihaknya menemukan beberapa laporan dari jajaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang dilakukan pada tanggal 9 April 2014. Ia mengatakan bahwa ditemukan pelanggaran dengan mengunakan 2 (dua) pola pendekatan untuk mengetahui bentuk pelanggaran baik itu dilakukan secara sistemik maupun dilakukan secara kasuistik. “Pelanggaran sistemik merupakan pelanggaran yang terjadi dengan sebaran yang dilakukan secara luas, baik itu

17

disebabkan akibat kebijakan pelaksanaan maupun kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara dalam pelaksanaan. Pelanggaran kasuistik merupakan pelanggaran yang bersifat sporadis di luar jangkauan pengawasan PPL,” ujarnya Muhammad menjelaskan ada beberapa temuan atau dugaan pelanggaran pada pemungutan suara dan perhitungan di tingkat TPS yang berdasarkan laporan jajaran ditingkat PPL tertanggal 9 April 2014 lalu. Beberapa dugaan temuan yang disampaikan oleh Bawaslu dalam hal ini yakni, Ketua KPPS tidak mengumumkan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPPS tidak menandatangani Surat Suara, pemilih menerima Surat Suara kurang dari 4 jenis, dan sebagainya. RDP ini dihadiri Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, Kepala Biro Administrasi Adhi Santoso , Kepala Biro TP3 Bernad D Sutrisno serta Ketua dan Anggota Komite I DPD RI. [HW/FS]


Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Pokjanas GSRPP: Kejahatan Pemilu Makin Berani

Kiri-kanan: Toto Sugiarto, Yusfitriadi, Yurist Oloan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Gerakan Sejuta Relawan khir ICW, setidaknya terdapat 313 temuan pelanggaran. Misalnya, Pengawas Pemilu (GSRPP) menilai kejahatan Pemilu dalam Pemi- pemberian uang sebanyak 104 kasus, pemberian barang sebanyak lu legislatif 9 April 2014 lalu semakin berani melibatkan pemilih, 128 kasus, pemberian jasa 27 kasus, dan penggunaan sumber daya peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Karenanya, Bawaslu negara sebanyak 54 kasus. Dengan kata lain, praktik politik uang dan penegak hukum (polisi dan kejaksaan) diminta dapat menindak secara langsung dalam Pileg 2014 lebih mendominasi. Temuan lebih tegas para pelaku kejahatan tersebut. ICW tersebut menggambarkan betapa praktik politik uang dalam “Ketika kami menyimpulkan kejahatan Pemilu semakin bera- Pemilu masih terus terjadi, bahkan masif. Bila dibandingkan denni itu ada dua versi. Pertama versi modus operandi, itu tidak lagi gan Pemilu di tahun sebelumnya, Pemilu 2014 praktik politik uang sembunyi-sembunyi. Yang kedmeningkat tajam. Berdasarkan ua, jumlahnya semakin banyak. catatan ICW, Pemilu 2009 sebanPada tahun 2009 itu kami hanya yak 62 kasus. Sedangkan Pemilu Memang sejak awal dirasakan pelaksanaan menemukan sekitar lima persen 2004 sebanyak 113 kasus, Pemilu kasus money politics tetapi seka- Pemilu Legislatif 2014 kerap mengalami berbagai 2009 sebanyak 150 kasus, dan Perang sudah jauh dari itu. Jadi masalah, dari mulai berubah-rubah tahapan pemilu, milu 2014 sebanyak 313 kasus. kami menyimpulkan kejahatan masalah Daftar Pemilih yang tidak kunjung selesai, Jumpa pers Pokjanas GSRPP money politics semakin berani,” masalah kesiapan logistik pemilu dan sebagainya. dilakukan bersama-sama dengan kata Yusfitriadi, Koornas GSRPP Jaringan Pendidikan Pemilih UnDitambah lagi upaya penanganan-penanganankepada wartawan usai jumpa tuk Rakyat (JPPR) dan Komite pelanggaran pemilu yang dirasakan masyarakat pers evaluasi Pemilu legislatif di Independen Pemantau Pemilu tidak memenuhi harapan, (KIPP). Tema yang diangkat Media Center Bawaslu, Minggu adalah evaluasi dan penilaian ter(13/4). hadap Pileg 2014. Hadir dalam Yusfitriadi menjelaskan berjumpa pers tersebut antara lain, dasarkan hasil pemantauan teraYusfitriadi

”

”

18


Hukum dan Penindakan Pelanggaran anggota Pokjanas GSRPP Toto Sugiarto dan Yurist Oloan, dan akti- menyebutkan diantaranya surat suara tertukar antar Daerah Pemilivis JPPR Masykurudin Hafidz. han, Formulir C-1 Tidak Tersedia, Salinan C-1 Plano Tertukar, Surat Selanjutnya Pokjanas GSRPP menilai mentalitas parpol dan suara tercoblos sebelum dilaksanakan Pemungutan Suara, Formulir mentalitas caleg harus dipertanyakan karena mereka ingin secara A-5 dan DKTP yang tidak ada antisipasi. instan mendapatkan kursi parlemen dengan menghalalkan berbagai “Ini berimplikasi Pemilu ulang dengan berbagai konsekwensicara. Persoalan juga ada pada pemilih, yang diharapkan lebih cer- nya, yang pasti merugikan negara dan pemilih, menghambat proses das dalam menentukan pilihannya sehingga tidak mau melibatkan pemilihan umum dan memunculkan stigma ketidakprofesionalan diri dalam politik transaksional. penyelenggara pemilu yang pada akhirnya akan merugikan pemiYusfitriadi menjelaskan walaupun pelaksanaan Pemilu Le- lih,” tandasnya. gislatif 2014, secara umum telah dilaksanakan serentak tanggal Terhadap berbagai persoalan Pemilu legislatif, Pokjanas GSRPP 9 April 2014, namun hingga saat ini masih banyak daerah yang membuat 8 (delapan) rekomendasi baik bagi penyelenggara Pemilu melaksanakan pemungutan suara ulang (pemungutan suara lanjut- (KPU, Bawaslu) maupun stakeholder terkait Pemilu. Rekomendasi an), disebabkan terjadinya berbagai masalah pada daerah-daerah tersebut menurut Yusfitriadi sudah disampaikan kepada Bawaslu tersebut. dan akan disampaikan pula ke berbagai pihak terkait untuk men“Memang sejak awal dirasakan pelaksanaan Pemilu Legislatif jadi perhatian dan ditindaklanjuti demi perbaikan kualitas Pemilu 2014 kerap mengalami berbagai masalah, dari mulai berubah-ubah kedepan.(CK/RS) tahapan Pemilu, masalah Daftar Pemilih yang tidak kunjung selesai, masalah kesiapan logistik pemilu dan sebagainya. Ditambah lagi upaya penanganan-penanganan pelanggaran pemilu yang dirasakan masyarakat tidak memenuhi harapan,” jelasnya. Dia memaparkan masalahmasalah dalam Pemilu antara lain, Rekomendasi Pokjanas GSRPP masalah laten Pemilu dan masalah aktual. Masalah laten Pemilu yaitu 1. Kejahatan Pemilu “SEMAKIN BERANI” baik yang melibatkan pemilih, masalah daftar pemilih (DPT) dan peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Kejahatan Pemilu. Masalah DPT 2. Peyelenggara Pemilu Legislatif 2014 telah “LALAI” terutama pada antara lain; tidak ada kepastian Dafkasus masifnya tertukarnya surat suara. tar Pemilih (DPT), masih ditemukan daftar pemilih fiktif, DPT tidak di3. Manajemen Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 “BURUK”, tempel di Tempat Pemungutan Suara sehingga menyebabkan kerugian kepada pemilih karena tertundanya (TPS). kehilangan dan tertundanya hak pilih. Kerugian terhadap caleg, karena “Kejahatan Pemilu, yaitu pehilangnya hak caleg untuk dipilih. Dan kepada publik secara luas, karena rampasan kotak suara. Pemilu terkemasalah-masalah tersebut menurunkan kepercayaan masyarakat. san tidak profesional, ketidak-siapan 4. Terdapat dugaan keterlibatan penyelenggara pemilu dalam kasus mental baik dari peserta pemilu maubanyaknya surat suara yang sudah dicobos. pun masyarakat pendukung peserta 5. Meminta Kepada Komisi II DPR-RI untuk segera meminta keterangan pemilu yang mengancam keamananKPU atas berbagai masalah di atas. an suara pemilih,” terang Yusfitriadi. 6. Kepada Bawaslu diharapkan untuk segera menuntaskan berbagai Dia menambahkan masalah kejakasus hukum Pemilu legislatif 2014. hatan Pemilu lainnya seperti politik 7. Menuntut KPU untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas uang, kolusi peserta Pemilu (parpol kerja-kerjanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Evaluasi atau Caleg) dengan penyelenggara tersebut dilakukan baik untuk tingkat pusat hingga penyelenggara di Pemilu. “Kejahatan Pemilu seperti tingkat lapangan. Hasil evaluasinya diumumkan kepada masyarakat luas. ini dapat mengancam integritas penyelenggara Pemilu dan semakin 8. Meminta kepada DKPP agar aware, bahwa pelaksanaan pemilu legismenegaskan kekurang percayaan latif 9 April lalu tidak berjalan secara baik. Banyaknya permasalahan di masyarakat terhadap penyelenggara lapangan menunjukkan dugaan kuat adanya ketidakprofesionalan pePemilu dan bisa menimbulkan konnyelenggara dalam melaksanakannya sesuai amanat Undang-undang. flik bagi negara maupun pemilih,” lanjutnya. Untuk masalah aktual dalam penyelenggaraan Pemilu, Yusfitriadi

19


Pleno Bukan Sekadar Kompromi Pemangku Kebijakan Oleh: Hery Setiabudi BAGIAN KEDUA F. MEKANISME PLENO Secara filosofis pondasi rapat pleno adalah kebijakan yang bermuara pada sebuah kebijakan dalam bentuk keputusan resmi lembaga. Dengan lain perkataan, setiap anggota dalam koridor sistem kolegial ini perlu merumuskan suatu masalah dalam frame kebijaksanaan yang tentunya sesuai idealisme masingmasing yang diayak dalam proses pleno. Dalam kedudukannya yang demikian, maka anggota lembaga pengawas pemilu tidak sepatutnya menganggap remeh pleno. Selain sebagai deciccionmaker yang berperan desisional dan menentukan, apa yang dirumuskan sampai pada keputusan yang diambil mengandung tanggungjawab hukum, moral, etika dan konsekwensi atas nama lembaga. Lebih dari itu, keputusan yang dibentuk melalui pleno membawa suatu kejadian menuju ke muara atau pun juga dapat menjadi jembatan atas usaha penciptaan terhadap kejadian berikutnya yang akan membentuk kejadian di masa depan. Pendek kata, keputusan pleno menjadi catatan sejarah dan sanggup membuat sejarah. Mekanisme dan tata cara Penyelenggaraan Rapat Pleno lembaga pengawas pemilihan umum secara legal formal tidak ditentukan secara spesifik. Oleh karena itu, lembaga pengawas pemilihan umum perlu merumuskannya sesuai dengan kondisi riil pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, maka perumusan dan konsekwensi yuridis hasil Pleno dalam pelaksanaannya dapat dijabarkan melalui bagan dibawah ini.

G. PLENO JEMBATAN HARMONISASI PEMANGKU KEBIJAKAN DAN KESEKRETARIATAN Berdasarkan landasan hukum dan ditindaklanjuti melalui perumusan kebijakan, maka lembaga pengawas pemilihan umum melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas, kewajiban dan wewenangnya. Sekretariat sebagai bagian tidak terpisahkan dari lembaga pengawas pemilihan umum untuk membantu, memberi dukungan administrasi dan dukungan teknis merupakan perekat fungsi pemangku kebijakan selaku pengawas. Oleh sebab, amanat undang-undang yang melekat pada pemangku kebijakan hanya sebatas tugas, kewajiban dan tanggungjawab. Dalam rangka mendayagunakan sekaligus merekat fungsi pengawasan, maka sekretariat dipandang perlu untuk membuat Kerangka Acuan kegiatan dan atau perencanaan yang terukur, terstruktur dan bertanggungjawab. Langkah ini menjadi penting agar rumusan kebijakan pleno dapat dijabarkan kedalam program dan kegiatan teknis sebagaimana uraian dalam bagan dibawah ini.

Penjabaran, tindak lanjut kebijakan kedalam program dan kegiatan sampai tahap pelaksanaan teknis kegiatan oleh Sekretariat selaku Supporting System tentu tidak begitu saja mudah dilaksanakan. Tetapi, minimal dalam konteks yang telah dijabarkan diatas dapat dirunut tingkat konsistensi, komitmen pemangku kebijakan sekaligus dapat ditelisik seberapa besar capaian yang dapat diprediksi untuk dapatnya direalisasikan.

20


terstruktur. Penentu jelas pemangku kebijakan, tetapi sekretariat juga memiliki konsekwensi yang seimbang dengan pemangku kebijakan. Artinya, sekretariat selaku bagian dari entitas lembaga juga memiliki tanggungjawab terhadap keputuan ini. Sementara itu, tipe ketiga atau Keputusan tidak terstruktur konsekwensi, tanggungjawab menjadi domain pemangku kebijakan yang meskipun sekretariat juga akan pasti terkena dampak dari keputusan yang diambil. Pertanyaannya, apakah tipe ketiga ini tidak cukup memenuhi unsur pertanggungjawaban? Jawabannya tentu ya. Alasan paling fundamental adalah konsekwensi dari pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab yang menghendaki atau setidaknya menggiring pemangku kebijakan memilih tipe ketiga ini. Memang sangat dilematis. Perbenturan antara tanggungjawab hukum, etika dan moral mau tidak mau menjadi hal yang harus dihadapi. Keputusan dalam bentuk apapun mengandung konsekwensi dan tanggungjawab. Untuk itulah, diskursus tentang integritas senantiasa relevan untuk senantiasa disuarakan. Pengambil keputusan, pemangku kebijakan mutlak memiliki kadar integritas yang menjunjung tinggi kepatuhan dan kepatutan hukum, nilai etika dan moral.[HS]

*Penulis adalah Panwaslu Kota Blitar

Bagan diatas merupakan standar minimal arah kebijakan lembaga pengawas pemilihan umum untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dalam penerapannya, bisa saja bagan diatas tidak terpenuhi. Implementasi pondasi kebijakan dalam uraian ini adalah prasyarat utama. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan kinerja lembaga akan menemui banyak kendala sebagaimana bagan berikut.

Karakteristik pemangku kebijakan dan kebijakan yang telah diputuskan sangat mungkin berbeda antara teori dan dinamika dilapangan. Banyak pakar sepakat bahwa tipe pengambilan keputusan setidaknya dapat dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk yakni, pertama Keputusan terprogram/keputusan terstruktur, kedua Keputusan setengah terprogram / setengah terstruktur dan ketiga Keputusan tidak terprogram/ tidak terstruktur. Tipe pertama jelas, keberfungsian kesekretariatan sangat menentukan dan memiliki konsekwensi yang seimbang dengan pemangku kebijakan. Keputusan ini merupakan kebijakan dalam konteks keputusan yang sifatnya berulang-ulang dan rutin, sehingga dapat diprogram. Tipe kedua atau keputusan setengah

21


Gugatan Sengketa Pileg Siap Menanti Pemungutan suara Pemilu legislatif 9 April 2014 memang telah berakhir, namun berbagai persoalan baik dalam proses pemungutan suara hingga penghitungan suara dan menyisakan pekerjaan rumah bagi penyelenggara Pemilu. Mulai dari pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), kertas suara tertukar antar daerah pemilihan hingga kasus manipulasi dan penggelembungan suara, hasil kerjasama penyelenggara pemilu ditingkat TPS, Desa/kelurahan, kecamatan dengan peserta pemilu (calon legislatif da parpol).

Pimpinan Bawaslu RI Muhammad, Nasrullah, Endang W, Nelson Simanjuntak dan Daniel Zukron yang melakukan supervisi pada hari H pemungutan suara di berbagai daerah, mendapati berbagai persoalan dalam proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Namun persoalan yang paling menonjol dan dipastikan bakal berujung pada sengketa Pemilu adalah rekapitulasi suara secara berjenjang mulai TPS di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan hingga KPU kabupaten/kota. “Bawaslu menurunkan tim ke berbagai provinsi untuk memantau langsung proses pungut hitung pileg, kita tidak ingin ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pemungutan suara,” kata Muhammad. Kendati sudah menurunkan tim supervisi ke berbagai provinsi, namun per-

soalan Pileg diprediksi akan rumit. Sebab selain caleg yang bertarung merebutkan kursi DPRD, DPR dan DPD berjumlah ribuan, sistem yang digunakan dalam Pileg 2014 ini adalah proporsional terbuka. Dalam artian, yang berhak memperoleh kursi ditentukan dengan jumlah perolehan suara caleg tersebut bukan nomor urut caleg dalam parpol. Hal ini rawan menjadi pertarungan caleg dalam satu parpol, kecurangan justru terjadi antar caleg dalam satu parpol untuk memanipulasi perolehan suara. Terbukti, hampir merata terjadi, perubahan hasil rekapitulasi suara baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota. Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Muhammad menjelaskan, hal itu sudah diprediksi sebelumnya sebagai dampak negatif dari sistem proporsional terbuka. Karenanya, Bawaslu sedapat mungkin mengawasi proses penghitungan suara dengan ketat. Kendati dilapangan, banyak terjadi masalah. Antara lain, petugas KPPS tidak mau memberikan salinan formulir C1 (hasil rekapitulasi suara TPS) kepada pengawas Pemilu lapangan (PPL) dan Panwaslu yang melakukan pemantauan. “Sistem ini sebenarnya yang paling fair tapi tetap ada kelemahan,” ujarnya. Berbagai masalah pungut hitung Pileg menjadi persoalan yang rumit dan butuh perhatian khusus. Rekapitulasi suara yang dilakukan KPPS pada tingkat TPS dan PPS pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan dilakukan hingga tengah malam. Disinilah titik rawan terjadi pergerseran suara antar caleg dalam satu parpol maupun antar parpol. Meski pengawas pemilu menjadi bagian dari proses rekapitulasi suara, hasilnya tetap menjadi domain KPU dan jajarannya. Data yang didapat pengawas Pemilu merupakan data pembanding, manakala ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pemungutan Ulang dam Hitung Ulang Terhadap perbedaan hasil rekapitulasi suara oleh jajaran KPU di tingkat bawah, Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Juri Ardiantoro mengatakan, pemungutan suara ulang dan hitung ulang kertas suara bukanlah suatu aib bagi KPU. Namun, tak semua permasalahan terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan berujung pada Pemungutan Suara

22

Ulang (PSU). “Sekarang banyak isu tentang penggelembungan suara. Berdasarkan data dan fakta yang ada kalau konteksnya kesalahan dalam penghitungan, misalnya ada perbedaan hasil rekapitulasi suara, tak mesti ada PSU,” ujar Komisioner KPU, Ferry. Langkah PSU dilakukan karena adanya perbedaan-perbedaan di tingkatan rekapitulasi suara. Namun, jika ada rekomendasi terkait perbedaan hasil rekap suara dari Bawaslu, KPU siap melakukan koreksi secara berjenjang. “Akan ada tindakan pembetulan atau koreksi. Harus dikoreksi sampai bawah. Kalau ada penggelembungan tinggal dilihat rekapitulasi di bawahnya. Kalau memang harus buka C1 plano, kita akan buka C1 plano,” ujar Ferry. Komisioner KPU, Juri Ardiantoro menambahkan, formulir C1 plano dipersilakan dibuka di tiap tingkatan penghitungan rekapitulasi suara. Hal ini demi menjaga orisinalitas jumlah suara caleg maupun parpol. “Kami berharap KPU tetap konsisten dengan independensinya, menjembatani proses pemilu yang jujur, yang betul-betul memperhatikan kedaulatan rakyat, itulah fokus utama KPU,” ujarnya. Sementara itu, gugatan sengketa hasil Pileg telah menanti penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggar Pemilu (DKPP). Cukup banyak penyelenggara Pemilu baik KPU maupun jajaran Bawaslu di tingkat bawah dilaporkan ke DKPP dalam pelanggaran etik karena dinilai berpihak. Sementara terkait perbedaan hasil rekapitulasi suara, Mahkamah Konstitusi mempersilahkan semua pihak mendaftarkan gugatannya disertai bukti-bukti yang memadai pasca penetapan hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU. Dalam UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemilu pasal 271 jelas disebutkan adanya ruang gugatan pasca penetapan hasil suara secara nasional. Para pemohon gugatan keberatan diberikan waktu 3x24 jam untuk mengajukan perkaranya ke MK. Hal ini tertuang dalam peraturan MK nomor 1 dan nomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Peilu DPR, DPRD dan DPD. [RS]


Banyak Pelanggaran, Bawaslu Papua Panggil Caleg Bermasalah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua, Pdt Roberth Horick, memanggil saksi salah satu calon legislatif kampanye pemilihan legislatif yang dilakukan sejumlah kader partai politik (parpol) di Papua. Pasalnya pemanggilan tersebut diduga melakukan kampanye oleh salah satu calon legislatif dari partai Peserta Pemilu.

“Misalnya, saat ini kami masih terus klarifikasi dan memanggil saksi dalam dugaan pelanggaran administrasi hukum dari Partai Golongan Karya (Golkar) Papua. Sebab, partai ini diduga langgar tempat kampanye saat kegiatan lomba modifikasi motor pada akhir Maret lalu,” kata Roberth. Menurut Roberth, selain Golkar, pihaknya juga melaporkan salah satu calon legislator dari Partai Nasional Demokrat (NasDem),dia diduga melakukan kampanye terselubung saat hari libur di Papua. “Melakukan aktivitas kampanye terbuka di Papua di hari Minggu tak diizinkan, sebab hari itu khusus digunakan warga setempat beribadah,” ujarnya. Roberth mengakui, ada beberapa pelanggaran kampanye lainnya, sehingga dia berencana merilis secara resmi sejumlah pelanggaran itu sebelum masa tenang pemilu. Selain pelanggaran kampanye, lanjut Roberth mengatakan, pihaknya juga menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya bernama Emaus Wonda, yang diduga membawa lari 4.000 surat suara ke Sekretariat Partai NasDem.

“Akibat pelanggaran ini, dia bisa diproses dan dipidana. Sebab, ini masuk ranah hukum. Kami masih memberikan kesempatan ke teman-teman aparat penegak hukum karena dugaan sementara yang lakukan pelaku, yakni sengaja membawa surat suara ke Sekretariat NasDem,” ujar Roberth. Sedangkan anggota Bawaslu Papua Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Fegie Wattimena, mengatakan pihaknya telah melaporkan tiga anggota KPU yang bertugas di KPU Boven Digul, KPU Kepulauan Yapen, dan KPU Intan Jaya rencana nya akan dibawa keranah etik penyelenggara pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta aparat kepolisian. “Pelanggaran yang mereka lakukan, di antaranya, ada yang terindikasi terli-

bat di parpol. Bahkan ada yang namanya sudah masuk dalam daftar calon tetap (DCT) salah satu parpol yang dikeluarkan KPU di kabupaten,” kata Fegie kepada wartawan di Kota Jayapura, Papua, Selasa. Terkait dengan indikasi tiga anggota KPU di kabupaten yang sudah dilaporkan ke DKPP, menurut Ketua KPU Papua Adam Arisoi, pihaknya telah menelusuri dugaan keterlibatan anggota KPU dalam parpol yang dimaksudkan. “Untuk anggota KPU Boven Digul itu tidak benar terlibat parpol. Sementara dugaan terlibat DCT bagi anggota KPU Yapen Waropen dan Intan Jaya masih terus dilakukan pengumpulan bukti-bukti,” kata Adam saat jumpa pers di kantor KPU Papua, Kota Jayapura, Papua, Selasa, 1 April 2014. [Berbagai sumber/HW]

4 KPU Kabupaten Diduga Langgar Pidana Pemilu Setelah diduga adanya indikasi pelanggaran Papua terkait pelanggaran pidana pemilu, pascapleno rekapitulasi suara tingkat provinsi. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya adalah penghilangan dan merubah perolehan suara caleg. Anggota Bawaslu, Fegie Watimena menuturkan, empat KPU yang diduga melakukan pidana pemilu adalah KPU Paniai, Mimika, Sarmi dan Boven Digul. Berkas yang sementara telah berada di kepolisian setempat adalah KPUD Boven Digul. Rencananya Bawaslu akan menyelesaikan sejumlah pelanggaran itu selama lima hari ke depan terhadap pelanggaran pelanggaran pidana yang dilakukan oleh KPUD Papua. “Kalau yang masuk baru dari Mimika, pengaduan tentang dugaan pelanggaran pidana, mengubah. Kalau Paniai ada, baru tadi kasih masuk pengaduan, yang Intan Jaya belum ada yang kasih masuk. Yapen katanya mau masukkan, tapi sampai sekarang belum ada yang datang lapor,” kata Fegie Watimena Sementara itu salah satu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Saut Hamonangan Sirait ditemui di Jayapura menyebutkan, kecurangan pemilu tahun ini seluruh Indonesia dilakukan secara masif oleh partai politik dan penyelenggara pemilu di seluruh daerah. Kecurangan juga tersistematis dengan pola dan modus tertentu. Menurut Saut, jika sudah seperti ini, akan sulit mencegah dan membuktikannya. Sehingga perlu bantuan semua pihak, termasuk pers. Jika perlu dilakukan investigasi untuk menegakkan itu. [Berbagai sumber/HW]

23

Anekdot


Cerimor (Cerita Humor) Kisah Burung yang Tertabrak Mobil

Si Irwan sedang buru-buru menuju ke kantornya karena kesiangan bangun dan tak sengaja dia menabrak seekor burung di tengah perjalanannya karena mengendarai mobilnya dengan sangat cepat. Dilihatnya burung itu, ternyata kepalanya terluka dan burung itu pingsan. Karena merasa iba dan bersalah kepada burung itu maka dia memutuskan untuk pulang. Sesampai-nya dirumah ditaruhlah burung itu dalam sangkar besi dan diciprat-cipratinya air, tapi burung itu tidak sadar juga. Keesokan harinya ketika dia mau berangkat ke kantor diberinya air dalam wadah kecil dan roti dalam sangkar burung itu dipikirnya ‘nanti setelah burung itu sadar pasti dia sangat haus dan lapar’ dan dia berangkat kerja seperti biasa.... burung itu ternyata sadar juga burung itu melihat sekitar dilihatnya ada air minum dan sepotong roti, lalu dia melihat sekelilingnya ternyata dia ada di dalam jeruji besi dan burung itu berkata

dalam hati sambil menangis... Oh... Tuhan rupanya kemarin aku menabrak pengendara mobil, pasti dia meninggal sehingga aku sekarang di penjara.

Tiga Orang Membuang Barang Bawaannya

Di suatu pesawat terdapat tiga orang. Masing-masing orang tersebut berasal dari Arab, Australia, dan Indonesia. Ternyata Pesawat itu Overload, maka pilot pun berbicara Pilot: “Kepada seluruh penumpang diharapkan membuang sebagian barang bawaan anda!” Maka orang arab pun membuang 80.000 liter minyak bumi Orang australia dan indonesia berkata : “Itu Tidak apa-apa dibuang?” Orang Arab pun menjawab: “Ah! Tidak apa-apa kok! di negara saya mah, masih banyak!” Dan Orang Australia pun membuang 50.000 Kg Intan Orang Indonesia bertanya : “Itu Tidak apa-apa dibuang?” Orang australia menjawab : “Ah! Tidak

apa-apa. Negara saya masih banyak” Orang Indonesia membuang 100 orang Indonesia Orang Arab dan Australia Cemas : “Itu Tidak apa-apa? Tragis amat!” “Ah! Tidak apa-apa. Negara saya masih banyak Koruptor” Jawab orang Indonesia Orang Arab Dan Australia : ?????

Bangsa yang Menghormati Lalat

Karena melihat banyak sekali lalat beterbangan di sekitar makanan yang dijual, Cak Mamat menyalakan lilin untuk mengusirnya. Dengan heran seorang turis Belanda yang kebetulan sedang makan di warung soto babat tersebut bertanya. “Buat apa menyalakan lilin siang hari begini?” tanya di turis. “Untuk lalat, tuan,” jawab Cak mamat. “Bangsa Anda memang benar-benar baik hati. Bukan cuma manusia. Lalat pun di beri penerangan,” katanya kagum. Sumber: www.ketawa.com

Political Quotes “Negara konstitusional sama seperti makanan setiap hari, seperti air untuk minum dan udara untuk nafas, dan yang terbaik berkaitan dengan demokrasi adalah bahwa ia merupakan satusatunya sistem yang mampu menjamin Negara Konstitusional” (Gustav Radbruch)

“Kemenangan dari kecurangan tidak akan melebihi kemenangan dari kejujuran” (William Shakespeare)

24

BULETIN 2014 BULETINBAWASLU, BAWASLU,EDISI EDISI04, 03,APRIL MARET 2014

Bawaslu Peringati HUT ke - 6 P

FOTO-FOTO: iIRWAN

ada 9 April 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merayakan hari ulang tahunnya yang ke 6, bertepatan dengan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Perayaan Ulang Tahun yang dirayakan secara sederhana ini dihadiri Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Administrasi, Adhi Santoso, Kepala Biro Teknis Pengawasan Pemilu, Bernad D. Sutrisno, Koordinator Nasional Pokjanas Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu, Yusfiriadi, Anggota Pokjanas GRSPP, Sulastio dan Toto Sugiarto, para kabag dan kasubbag serta staf di lingkungan Bawaslu. [CK]

25


Ketua Bawaslu, Muhammad berbincang dengan relawan penga- Pimpinan Bawaslu, Nasrullah mengawasi surat suara di Kelurawas Pemilu di Makassar, Sulawesi Selatan. han Tanjung Duren Utara, Kecamatan Petamburan, Jakarta Barat.

Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 9 April 2014

Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan dan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum 9 April 2014 disejumlah daerah. Ketua Bawaslu, Muhammad melakukan supervisi di Makassar, Sulsel, Pimpinan Bawaslu, Nasrullah melakukan supervisi di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas melakukan supervisi di Yogyakarta, Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron melakukan supervisi di Jawa Barat, dan Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak melakukan supervisi di Depok dan Jakarta Timur. [CK]

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 10, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta, Rabu (9/4)

26


FOTO-FOTO: HUMAS BAWASLU

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas mengecek Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak (batik coklat) berDaftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 10, Kelurahan Gunungke- bincang dengan petugas KPPS di LAPAS Cipinang. tur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta, Rabu (9/4)

Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak (kanan) didampingi Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Jufri (kiri) melakukan pengawasan pemungutan suara di LAPAS Cipinang.

Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron memperhatikan Daftar Pemilih Tetap di salah satu TPS di Jawa Barat.

27


P S EMI A W L A IH G A N

HUMAS

(Kiri-kanan) Anggota DKPP, Valina Singka Subekti, Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait melakukan konferensi pers terkait integritas penyelenggara Pemilu, di Media Center Bawaslu, Senin (7/4).

UM

BADAN

N

PE

IRWAN

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah menerima laporan pengaduan dari Kontras terkait kekerasan dalam Pemilu di Aceh.

UM

A S L U KARTIKA

Ketua Bawaslu Muhammad menerima perwakiland mahasiswa dari Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Gedung Bawaslu, Jumat (25/4) tersebut, Muhammad mengajak mahasiswa untuk menjadi relawan Pengawas Pemilu.

I

N O IK IND

R

W

SI

BL

E

P

A

B

U

A

KARTIKA

Badan Pengawas Pemilu menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk Pemilu di Luar Negeri, di Bogor, mulai Selasa (15/4). Hadir dalam rapat evaluasi ini antara lain, Ketua Bawaslu, Muhammad, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro, Plt. Sekjen Kemenlu, Ibnu Said.

RE

HUMAS

Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua IPPNU Farida Farichah menandatangani Nota Kesepahaman bersama yang bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan Bawaslu dengan kegiatan dan program IPPNU.

-

IRWAN

Bawaslu melaksanakan apel siaga persiapan pengawasan Pemilu 2014, di Jakarta, Selasa (8/4). Dalam apel tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad mengecek dan melakukan konsolidasi terhadap kesiapan Bawaslu dan jajarannya di 33 Provinsi melalui video conference.

28

BBadan Pengawas Pemilihan Umum

Recommend Documents