BBadan Pengawas Pemilihan Umum

AWASLU B BULETIN

EDISI 06, JUNI 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Potret Demokrasi Tergambar dari Pers yang Tidak Netral Bawaslu Pastikan Pengawasan Pilpres 2014 Sukses

Dr. Zainal Arifin Mochtar

Membangun Sistem Antikorupsi dalam Pemilu

Antisipasi Pelintas Batas, Bawaslu Supervisi Daerah Perbatasan

BULETIN BAWASLU, EDISI 06, JUNI 2014

Media Pers, Harus Menopang Pilar Demokrasi

netralitas, profesionalitas dan memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Media jangan sampai menjadi sumbu pemicu perpecahan atau konflik masyarakat. Tidak ada kata lain, sesulit apapun kondisinya media pers harus menjadi corong informasi yang mencerahkan dan merekatkan integrasi bangsa. Demi satu tujuan, Pemilu Indonesia yang bersih, berkualitas, bermartabat dan menghasilkan pemimpinpemimpin Indonesia yang diharapkan.

Demokrasi dan media massa tidak bisa dipisahkan. Media massa menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh dalam demokratisasi bahkan dalam beberapa sumber, media massa dijadikan sebagai salah satu pilar demokrasi. Dalam hal ini media menopang tumbuh dan berkembangnya demokrasi secara sehat, melalui keberimbangan tanpa melakukan keberpihakan terhadap anasir politik tertentu. Kondisi inilah yang diharapkan oleh seluruh pihak, sebab dengan adanya kontrol media atas sistem demokrasi yang dijalankan, akan menjadikan demokrasi semakin baik. Namun dewasa ini, kita temukan banyak sekali media yang mulai terseret arus ke dalam kepentingan partai politik, bahkan calon tertentu, yang ikut serta dalam kontestasi pemilu. Tentunya keberpihakan yang dilakukan oleh media ini sangat disayangkan. Keterlibatan media dalam mengusung partai atau calon tertentu akan mengakibatkan penyelenggaraan pesta demokrasi menjadi tidak sehat. Untuk itu, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kali ini, media diharapkan lebih mengedepankan independensi,

BAWASLU BULETIN

EDISI 06, JUNI 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Potret Demokrasi Tergambar dari Pers yang Tidak Netral Bawaslu Pastikan Pengawasan Pilpres 2014 Sukses


Membangun Sistem Antikorupsi dalam Pemilu

Antisipasi Pelintas Batas, Bawaslu Supervisi Daerah Perbatasan

Salam Awas

Daftar isi: Dari Redaksi ................................................................................................... 2 Laporan Utama Potret Demokrasi Tergambar dari Pers yang Tidak Netral ........... 3 Opini Presiden SBY dan Pemilu 2014 ................................................................ 6 Sorotan Panasnya Pilpres, Kepala Daerah ‘kok’ Ikut-Ikutan ............... 8 Peranan Elite Politik Meredam Potensi Perpecahan ............. 10 Investigasi Bawaslu Sinyalir Keterlibatan PNS dan Pejabat Negara ..... 11 Bawaslu Terkini Bawaslu Minta Mendagri Bina Pejabat Daerah ........................ 12 Info Bawaslu Malaysia Belajar Mengawasi Pemilu ke Indonesia .............. 13 Profil Dr. Zainal Arifin Mochtar ......................................................................... 14 Divisi Update Divisi Pengawasan

Antisipasi Pelintas Batas, Bawaslu Supervisi Daerah Perbatasan .................................................................................................... 16 Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Minta Komitmen Sekretariat ............................................ 17 Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK Sama-sama Melanggar Administrasi ................................................................................................ 18 Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Ingatkan Media Tidak “Memanaskan” Pilpres ...... 19 Sudut Pandang Gubernur DIY Harapkan Capres dan Cawapres Junjung Etika dan Moral .......................................................................................... 20 Banyak Pasal ‘Mati’ dalam UU Pilpres ........................................ 20 Perlakukanlah Rakyat Secara Manusiawi dalam Pemilu .. 21 Sosiologi Masyarakat dalam Konteks Pemilu 2014 ................. 22 Ekspose Daerah ............................................................................................. 23 Anekdot Pemilu ............................................................................................. 25 Galeri ........................................................................................................ 26 - 28

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

AS PEMIL AW IH A NG UM

BADAN

N

PE

Bawaslu Pastikan Pengawasan Pilpres 2014 Sukses .................... 15

UM SI IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

A

RE

A

-

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Penanggung jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Pakerti Luhur, Ak, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP., Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin, Ken Norton Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Ali Imron, Hendru, Irwan; Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2


Potret Demokrasi Tergambar Lewat Pers yang Tidak Netral

M. ZAIN

Ketua KPI, Judhariksawan, Ketua Bawaslu, Muhammad, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Ketua KIP, dalam peresmian Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Penyiaran, Pemberitaan, dan iklan kampanye di Lembaga Penyiaran, di Jakarta, Selasa (3/6).

P

emilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia. Pada 20 Oktober 2014 mendatang, Indonesia akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden baru, yang diharapkan dapat membawa Indonesia dalam perubahan dan kesejehtateraan penduduknya. Sebagai negara demokrasi yang memilih presiden dan wakil presiden dengan cara langsung, Indonesia tentunya akan menjadi sorotan mancanegara, bagaimana pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat mengelola perbedaan-perbedaan untuk satu tujuan, yakni Pemilu yang damai, luber dan jurdil, serta mendapatkan pemimpin yang amanah terhadap rakyat.

Untuk negara yang punya tingkat kemajemukan yang cukup tinggi, hal tersebut tidaklah mudah. Pemilihan secara langsung memiliki tingkat kerumitan, biaya, dan risiko yang cenderung lebih tinggi daripada pemilu yang dilaksanakan secara tidak langsung atau representatif (perwakilan). Antara masyarakat yang satu dengan lainnya memiliki banyak perbedaan masing-masing, dan kesemuanya itu harus diakomodoasi dengan baik, agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan. Selain kemajemukan yang cukup tinggi, masyarakat juga cenderung lebih tertarik untuk mengikuti proses Pemilu yang melibatkan tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh besar. Seperti yang kita ketahui, ada dua pasangan calon presiden

3

dan wakil presiden yang maju dalam Pilpres 2014, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, serta Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Joko Widodo dan HM. Jusuf Kalla. Kedua pasangan tersebut didukung oleh koalisi-koalisi partai yang masingmasing membentuk relawan pendukung. Relawan pendukung yang terbentuk atas kesadaran mereka dalam mendukung calonnya, memiliki karakteristik yang keras dan cukup fanatik. Hakikatnya keberadaan mereka bisa menjadi pedang bermata dua, di satu sisi bisa menjadi pendukung, namun di sisi lain bisa menciptakan potensi konflik. Masyarakat secara keseluruhan juga


Sambungan: .... masih ‘miskin’ informasi terutama soal dunia perpolitikkan di Indonesia. Partai politik disnyalir banyak mengalami kegagalan, terutama dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Parpol cenderung lebih “memikirkan” eksistensi dan keberlangsungan hidup internal partai, ketimbang memikirkan bagaimana kebutuhan informasi politik bagi pemilih. Partai politik di Indonesia kerap diidentikkan bekerja hanya pada menjelang adanya Pemilu. Itupun sekedar berupaya agar mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Peran Media Massa Pentingnya pendidikan pemilih bagi masyarakat, yang tidak didukung dalam bagian kinerja partai politik, membuat pemilih harus mencari informasi melalui sumber lain. Sumber informasi yang paling dekat dengan masyarakat, yakni pers atau media massa mengambil peran tersebut dan menjadikannya sebagai komoditas berita yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Salah satu ciri yang bisa dilihat, adalah ketika menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 maka media massa beramai-ramai mengklaim dirinya sebagai media referensi Pemilu dan menjanjikan sumber informasi pemilu yang dapat dipercaya bagi masyarakat. Dengan begitu, maka diharapkan masyarakat ‘tertarik’ untuk menjadi pelanggan dari media-media tersebut. Strategi pemasaran yang dibuat oleh media massa ternyata hanya sekedar

!!!

strategi marketing saja. Di balik itu, media massa memiliki agenda setting yakni menjadi ‘pemain’ dalam rangkaian politik itu sendiri. Ketua Bawaslu, Muhammad mengungkapkan media massa ikut memanaskan situasi yang sudah panas dalam konstestasi Pilpres. Sekedar informasi, head to head dalam pertarungan Pilpres 2014 baru pertama kali terjadi dalam sejarah Pemilu era reformasi pada 1999.. Dua pasangan putra-putra terbaik bangsa tersebut memiliki kans yang sama untuk menang dan memimpin Indonesia ke depan. Namun, karena hanya dua pasang calon, maka masyarakat pun terpecah menjadi dua kubu pendukung. “Media massa ikut terbawa situasi ‘panas’ dalam Pilpres. Seharusnya media menjadi penengah dan menjadi pendingin dalam situasi seperti ini,” ujar Muhammad mengomentari banyaknya media massa yang seakan-akan memicu persaingan antara kedua pasang calon tersebut. Tim Gugus Tugas Bawaslu, KPU, KPI dan KIP menyerukan kalangan media massa agar selama masa kampanye Pemilu Presiden/Wapres 2014 dan masa tenang kampanye, dapat menjadi penyejuk masyarakat Indonesia sebelum menentukan pilihannya pada pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Kalangan media massa diimbau tidak memberitakan, menyiarkan dan menyebarluaskan informasi apapun yang bernuansa mendiskriditkan pasangan capres/cawapres tertentu apalagi dengan mengabaikan prinsip jurnalistik cover both side (keberimbangan). Wakil Ketua KPI Iddy Muzayyad mengatakan, media massa khususnya lembaga

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Atas penetapan tersebut, maka Bawaslu meminta kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden agar tidak mempersoalkan (menggugat) masalah DPT di kemudian hari nanti. Komitmen tersebut diminta oleh Bawaslu, karena kerap calon yang kalah selalu mempermasalahkan DPT padahal sejak awal sudah disetujuinya. (DPT selalu menjadi masalah klasik yang terus dipersoalkan oleh calon yang kalah, oleh karena itu perlu penegasan sejak awal)

penyiaran TV dan radio untuk menjaga independensinya dan netralitasnya dalam menyiarkan kegiatan pasangan capres secara berimbang dan proporsional. Karenanya Tim Gugus Tugas, menyerukan agar selama masa tenang, media massa menahan diri untuk tidak memberitakan, menayangkan dan menyebarluaskan informasi yang tidak berimbang terutama dalam hal pemberitaan. Pemilik Kendalikan Newsroom Pada era orde baru, pertentangan antara pemerintah dan pers sangat kuat. Kekuatan pers di masyarakat dibatasi dan dikontrol agar tidak menimbulkan gerakan-gerakan anti pemerintah. Salah sedikit, pers siapsiap ‘dibredel’. Kondisi tersebut berubah sejak era reformasi. Presiden ‘pertama’ Indonesia di era reformasi BJ. Habibie mulai memberikan kebebasan kepada pers. Prinsipnya, negara demokrasi yang baik salah satunya tidak mengekang keberadaan pers dalam menyuarakan kebenaran bagi masyarakat. Di saat kondisi pers tidak lagi dikekang oleh kekuasaan dan politik otoritarian, pers justru berbalik menjadi “senjata’ politik bagi para pemilik modal seperti tidak ada lagi sekat antara kepentingan pemilik modal dengan ruang redaksi (newsroom). Akibatnya, Kebebasan pers menyuarakan yang benar dan objektif kepada masyarakat, akhir-akhir dinilai semakin merosot. Tidak bisa dipungkiri, ajang kompetisi Pilpres tidak lepas dari keterlibatanketerlibatan politikus pemilik modal di media-media baik nasional maupun lokal. Kontribusi pers dalam menggiring opini

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan bahwa penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi titik berat yang harus diperhatikan. Pasalnya, seringkali problem krusial yang merupakan kendala utama dalam proses pelaksanaan pemilu legislatif dijumpai pada level tersebut. (Tak bisa dipungkiri, uang kehormatan KPU Kabupaten/Kota yang sedikit menjadi salah satu alasan kinerja yang tidak maksimal).

4

Dari data yang didapatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa sekitar 300 kepala daerah tersangkut kasus korupsi, 10 diantaranya merupakan Gubernur. Ini menunjukkan bahwa antara politik dan korupsi berhubungan erat. (Ini jadi catatan besar harus ada perbaikan terhadap sistem pemilu di kemudian hari)


masyarakat kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan mudah dapat dilihat dan disaksikan lewat pemberitaannya. Bagaimana gambarannya? Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyampaikan data terkait dengan ketimpangan pemberitaan yang disampaikan oleh beberapa stasiun televisi swasta yang menggunakan frekuensi publik. Dugaan kuat ketimpangan tersebut terjadi karena si pemilik modal terlibat dalam politik praktis. Komisioner KPI Bekti Nugroho menyampaikan data tersebut merupakan gambaran nyata keberpihakkan pers terutama oleh lembaga penyiaran dalam Pemilu Presiden Tahun 2014. Keberpihakan tersebut ditunjukkan lewat tone negatif dan positif terhadap capres serta proporsionalitas pemberitaan. “KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah lebih tegas sekarang. Kami juga sudah menegur lembaga penyiaran tersebut. Bukan tidak mungkin kami akan memberikan sanksi yang lebih berat termasuk memberikan saksi mencabut siaran dan ijin,” tuturnya kepada sejumlah jurnalis lokal dalam Pelatihan Pengawasan Pemilu bagi Media Massa di Pontianak, Senin (9/6). KPI masih berharap langkah tersebut merupakan langkah terakhir yang diambil oleh KPI dan Kominfo. Mantan jurnalis di RCTI itu juga mendorong agar lembaga penyiaran lebih memperhatikan UndangUndang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat (4) yang berisi “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.” Kendati demikian, tetap saja lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi milik publik terindikasi mendukung golongan atau capres dan cawapres tertentu. Dalam periode 3 (tiga) hari sejak tanggal 31 Mei-2 Juni 2014, KPI mendapatkan data Metro TV, tvOne, MNC TV, RCTI, dan Global TV terindikasi tidak netral dan memihak pada capres dan cawapres tertentu. Data yang disampaikan Bekti menggambarkan, Metro TV mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sedangkan tvOne, MNC, RCTI, dan Global TV mendukug pasan-

gan calon nomor urut 1 (satu) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Bekti menghimbau jurnalis harus kembali memikirkan dampak dari keberpihakkan tersebut. Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penyiaran yang kredibel itu akan tergerus dan menimbulkan ketidak percayaan. Oleh karena itu ia memperingatkan agar lembaga penyiaran harus memedomani setiap peraturan yang ada dan berusaha lebih netral dalam pemberitaan. “Menjadi seorang jurnalis tidaklah mudah. Ia diberikan tanggung jawab tidak hanya memberikan informasi yang benar, tetapi membangun kultur dan budaya bangsa. Jika media yang tugasnya berat tetap seperti ini, maka Indonesia ke depan tidak akan lebih baik,” ungkap mantan Anggota Dewan Pers tersebut. Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah memaparkan Tim Gugus Tugas terutama Bawaslu terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilpres. “Oleh sebab itu Bawaslu, KPI, KPU dan KIP dan kedua tim pasangan Capres ini kami ajak dihadapan saudara-saudara sekalian (wartawan) untuk konferensi pers bersama. Kami rindu Indonesia yang utuh dan damai. Insyaallah Pilpres 2014 ini dapat berjalan baik, tenang dan damai,” kata Nasrullah. Tidak hanya membuat situasi panas, tambah Muhammad media massa juga terjebak dalam ruang lingkup dengan pemilik yang menjadi aktor partai politik atau pemimpin partai yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Walaupun tidak semua, tetapi banyak media massa yang secara terang benderang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu bisa dilihat dari porsi pemberitaan yang dipublikasi oleh media tersebut. Sebagai contoh, jika media massa A mendukung pasangan calon C maka berita positif tentang paslon C akan jauh lebih banyak daripada paslon D. Sebaliknya, berita negatif soal berita D akan jauh lebih banyak daripada berita negatif paslon C. Dilematis Posisi Jurnalistik Sementara itu, Iddy Muzayyad mengatakan, dalam ranah politik dan pemilu,

5

media massa memiliki peran yang sangat signifikan. Posisi media yang tidak pas dan proporsional bisa mengakibatkan situasi politik dan pelaksanaan pemilu tidak berjalan kondusif. Pada saat bersamaaan yang posisi wartawan sebagai pekerja media juga mengalami hal yang cenderung dilematis. Biasanya, media dan wartawan dihadapkan pada dua pilihan dalam prosisi politik itu. Pertama, menjadi wahana pendidikan dan kontrol politik. Kedua, menjadi alat kepentingan politik. Dan hebatnya, peran pertama dan kedua itu, meskipun tidak linier, tapi sangat mungkin di’mainkan’ pada saat yang bersamaan. Bicara peran dan posisi ideal, maka peran media sebagai wahana pendidikan politiklah yang seharusnya diambil. Hanya saja, realitas menunjukkan, betapa kadangkala sangat sulit untuk melepaskan media sebagai alat kepentingan poltik. Terutama bila kehendak ‘yang empunya’ media justru mengarah ke sana. Posisi media dalam politik dan pemilu tidak bisa dilepaskan dari anatomi media. Ibarat pepatah “the man behind the gun”, orang-orang di dalam media itulah yang akan menentukan warna media tersebut. Orang-orang dengan posisi berbeda di dalam media itu, boleh jadi tidak seragam dalam menempatkan kepentingannya. Bisa terjadi wartawan sudah berperan maksimal untuk melakukan pendidikan poltik dan demi kepentingan publik, tapi ada ‘otoritas yang lebih tinggi’ berkehendak lain. Agar media dan jurnalis tetap berada dalam koridornya yang sesuai dengan khittah peran provetis (kenabian)-nya, maka tetap harus ada pijakan etis yang menjadi basis gerakan. Tanpa itu, hanya kepentingan ekonomi-politik yang akan menjadi acuan. Peran jurnalis sebagai watch dog sangat penting untuk ‘bebareng bergerak’ dalam mengawasi pemilu dengan menyusun agenda media yang semiliar dengan kepentingan publik. Kaitannya dengan Pemilu, etika jurnalistik berperan menjaga jurnalis dan media tetap berada dalam misi profetiknya, sebagai sarana informasi, pendidikan, kontrol serta perekat sosial. Media dengan karakter dan etikanya yang terjaga berbanding lurus dengan penciptaan pemilu yang berkualitas. [FS]

Opini


Presiden SBY dan Pemilu 2014 Oleh : Ahmad Irawan

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpilih dua kali dalam pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat akan mengakhiri jabatannya pada Tanggal 20 Oktober 2014. Proses transfer kekuasaan dari SBY kepada Presiden selanjutnya akan melalui pemilihan legislatif terlebih dahulu dan selanjutnya akan dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. SBY selaku kepala pemerintahan dan kepala Negara memikul tugas yang berat untuk mengawal proses transisi kekuasaan berlangsung secara damai. Hal ini merupakan konsekuensi logis dianutnya sistem presidensial yang menganut prinsip bahwa all power and responsibility upon the president. Selain sebagai Presiden, SBY juga sedang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, salah satu peserta pemilu legislative tahun 2014. Dalam posisi seperti di atas, banyak pihak yang menyangsikan SBY dalam mengawal proses transisi akan mampu berdiri di atas semua golongan dan kepentingan politik. Dalam kaitan itu, banyak pihak yang curiga bahwa SBY akan memanfaatkan posisinya sebagai Presiden untuk memobilisasi dukungan kepada partainya dan memuluskan

jalan bagi Presiden yang dikehendakinya dengan menggunakan sumber daya dan kekuatan infrastruktur Negara. Sehingga tuntutan pun menjadi nyaring bunyinya di ruang publik bahwa seorang Presiden harus dapat bersikap netral. Sistem Presidensial Sistem pemerintahan sering didikotomikan ke dalam sistem parlementer dan sistem presidensial. Kedua system pemerintahan memiliki corak masing-masing. Mencermati ketentuan di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia , tampak sejumlah ciri system presidensial, diantaranya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (fixed terms). Sistem presidensial menempatkan Presiden dalam dua kedudukan dan fungsi, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan menjalankan fungsi-fungsi eksekutif seperti mengajukan RUU kepada legislative, membuat perintah-perintah eksekutif (executive orders), menyusun cabinet, melaksanakan pemerintahan. Dalam konteks demokrasi dan Negara hukum (constitutional democtracy), dalam memutar roda pemerintahan seorang Presiden harus berdasarkan mandat kon-

6

stitusional dan undang-undang. Fungsi Presiden sebagai kepala Negara bersifat simbolik (Seperti memberi gelar dan tanda jasa) dan terdapat pula kewenangan yang merupakan hak prerogatif, seperti memegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata, menyatakan perang dan keadaan bahaya, membuat perjanjian internasional dan mengangkat duta besar dan konsul. Dalam bidang kekuasaan kehakiman, Presiden berwenang memberikan grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi. Terkait dengan prerogatif Presiden sebagai kepala Negara di bidang yudikatif, pertimbangannya memerlukan pertimbangan Mahkamah Agung, agar penggunaannya tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan Mahkamah Agung berkaitan dengan fungsi kepenasihatan (advisory function). Sedangkan mengenai persetujuan DPR pada pembuatan perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi rakyat dan membebani atau mengubah anggaran Negara atau UU merupakan bagian dari manifestasi sitem demokrasi. Hal manaPresiden tidak boleh meninggalkan wakil rakyat. Karena tidak semua perjanjian yang dibuat oleh Presiden dalam bentuk executive agreement. Kendala dan Kendali Presiden Banyaknya fungsi Presiden yang diatur di dalam UUD 1945 membuat seorang SBY memainkan peran yang sangat sentral untuk menentukan berhasil tidaknya proses penyelenggaraan pemilu 2014. Walaupun secara de jure, pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mendapatkan mandat konstitusional penuh terhadap tekhnis penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu. *Penulis adalah Tim Asistensi Bawaslu RI

Opini


Pemilu di Negara-Negara Berpenduduk Besar Oleh : Andhika Pratama Pemilu di India (Tahun 2014) India mengadakan pesta demokrasinya pada tahun 2014. yaitu pada Senin 7 April 2014 lalu, dan dinobatkan sebagai pemilihan umum (pemilu) terbesar di dunia.Pemilu India ditujukan untuk memilih 543 anggota Majelis Rendah (Lok Shaba) dan akan dimulai di dua negara bagian kecil di Timur Laut India. Pemilu ini dihelat selama lima pekan dan diikuti oleh 815 juta pemilih. Hasil pemilu tersebut diumumkan pada 16 Mei 2014.Partai beraliran Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) memenangi sebagian besar kursi di Lok Shaba. Hasil tersebut diperkuat oleh sejumlah badan survei lokal India pada sebelum dilaksanakan Pemilu Walau Pemilu India berlangsung sukses, namun pemilu tersebut dilaksanakan di tengah krisis kepercayaan yang merosot di India. Ini disebabkan oleh meningkatnya korupsi serta sempitnya lapangan kerja di India Pemilu di Tiongkok Cina adalah negara kepulauan yang berbentuk republik yang pemerintahannya dipimpin oleh presiden. Cina mempunyai kekuasaan atas 4 cabang (Yuan) yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan Kehakiman dan Yuan Pengawas. Presiden melantik anggota Yuan Eksekutif sebagai anggota kabinetnya termasuk Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap polisi dan pengendalian ketertiban. Badan utama perwakilan merupakan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 225 kursi dimana 168 darinya diisi oleh anggota hasil pemilu. Sisanya dibagikan secara proporsional antara keseluruhan yang diterima partai (41 kursi), wilayah seberang lautan 8 kursi) dan kursi khusus penduduk asli Taiwan (8 kursi). Para anggota dewan ini memiliki masa jabatan 3 tahun. Pada awalnya Dewan Konstituante Nasional, sebagai badan konstitusi dan wakil rakyat umumnya, mempunyai sedikit kekuasaan legislatif, akan tetapi dewan ini telah dihapuskan

pada tahun 2005 dan kekuasaan untuk merancang konstitusi diserahkan kepada Yuan Perwakilan dan pemilih dari kalangan rakyat. Pemilu di Amerika Serikat Pemilihan pendahuluan (primary) bertujuan menentukan calon-calon presiden. Primary adalah salah satu cara menominasikan kandidat yang akan dicalonkan dalam pemilu. Penyelenggaraan primary itu sendiri bermula dari gerakan progresif di Amerika Serikat. Primary diselenggarakan oleh pemerintah, selaku penerima mandat partaipartai. Di negara lain, nominasi kandidat biasanya berlangsung secara internal dan tidak melibatkan aparatus publik. Selain primary, cara lain untuk memilih kandidat adalah melalui kaukus, konvensi dan pertemuan-pertemuan nominasi. Kaukus juga untuk memilih para calon. Namun, kaukus sangat berbeda dengan primary. Kaukus adalah pertemuan di daerah pemilihan dengan diisi debat mengenai platform dan isu kampanye masing-masing partai. Kalau primary digelar oleh pemerintah, kaukus dilaksanakan oleh kelompok sipil, misalnya kelompok media, organisasi nonpemerintah, dan sebagainya. Bentuk primary mirip pemilihan umum, yakni dengan coblosan, sedangkan pemungutan suara pada kaukus tergantung pada ketentuan masing-masing penyelenggaraan. Hanya 12 negara bagian yang menggunakan model kaukus, yakni Iowa, New Mexico, North Dakota, Maine, Nevada, Hawaii, Minnesota, Kansas, Alaska, Wyoming, Colorado dan District of Columbia. Istilah ‘’masa primary’’ merujuk pada primary dan juga

kaukus, yakni diawali dengan Kaukus Iowa pada pekan lalu dan berakhir dengan Primary Montana. Kemudian, digelar konvensi partai untuk menetapkan calon presiden. Konvensi itu bertujuan meratifikasi hasil pemilihan pada primary dan kaukus. Delegasi untuk konvensi partai juga dipilih pada primary, kaukus negara bagian, dan konvensi negara bagian. Calon presiden ditentukan berdasarkan perolehan mayoritas delegasi untuk memenangi nominasi partai mereka. Calon presiden itulah yang akan mengajukan calon wakil presiden. Electoral College Dalam sistem pemilu Amerika Serikat, pilihan rakyat tidak mutlak menentukan kemenangan seorang calon presiden. Pasalnya, AS menggunakan sistem electoral college. Electoral College adalah dewan pemilih yang akan memilih presiden. Anggotanya dipilih oleh rakyat pada hari pemilu. Para utusan itu sudah berjanji di awal untuk memilih kandidat tertentu. Jumlah utusan pada dewan pemilih itu adalah dua orang ditambah jumlah anggota DPR dari negara bagian tersebut. Sehingga, beberapa negara bagian memiliki jumlah utusan terbanyak, seperti misalnya, Florida, dan menjadi sangat menentukan dalam pemenangan pemilu. Dengan demikian, pemilihan presiden dan wakil presiden sebenarnya adalah pemilu tidak langsung, karena pemenangnya ditentukan oleh suara para pemilih dalam Electoral College. Pada hari pencoblosan, rakyat memilih dua kali. Pertama, untuk memilih calon presiden favorit. Kedua, untuk memilih utusan berjumlah 538 yang mewakili 50 negara bagian. Utusan inilah yang berhak memilih presiden. Jadi, pilihan rakyat hanya berguna untuk menentukan popularitas kandidat. *Penulis adalah Staf Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI


ILUSTRASI: MUHTAR

’Panasnya’ Pilpres, Kepala Daerah ’kok’ Ikut-ikutan

Tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi Pemilu Presiden 2014 kali ini, akan melibatkan banyak aktor dan elit politik di negeri ini sebagai mesin politik dan mesin untuk mendulang suara sebesar-besarnya. Namun, apakah pantas jika seorang pejabat publik yang sedang menduduki kepala daerah menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu? Di dalam aturan perundang-undangan memang diatur bahwa setiap kepala daerah diperbolehkan untuk melakukan kampanye selama telah mengajukan cuti sesuai prosedur atau sedang libur kerja. Tetapi dalam melakukan kampanye, ia tidak diperbolehkan memakai fasilitas negara dan melibatkan aparaturnya. Idealnya, Kepala Daerah dituntut menjadi seorang yang netral dan bisa menempatkan diri sebagai panutan bagi daerah yang dipimpinnya. Apapun kepentingan dan partai politik di balik itu, kepala daerah harus bisa mengkanalisasi dua pilihan yang berbeda diantara masing-masing rakyat yang dipimpinnya. Aturan memang tidak terlalu memberikan batasan yang ketat bagi kepala daerah dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Lain halnya dengan per-

angkat desa, PNS, dan TNI/POLRI yang jelas-jelas diatur tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Patut disesalkan ketika ada seorang kepala daerah yang menjanjikan kemenangan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu lengkap dengan jumlah perolehan yang mungkin didapatkannya. Sikap seperti itu, menurut Ketua Bawaslu Muhammad merupakan sikap yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang pejabat publik seperti itu. “Saya melihat banyak gubernur yang sudah tidak netral. Bahkan, salah satu gubernur memastikan bahwa di daerahnya mayoritas akan memilih pasangan calon,” ujar Muhammad. Kecenderungan ini, menurut Muhammad, sudah menunjukkan bahwa kepala daerah tidak sesuai dengan amanat agar tetap menjaga netralitas. Selain itu, kecenderungan semakin menguat tatkala semakin banyak kepala daerah yang mengajukan cuti ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka melakukan kampanye bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dia menambahkan, hal tersebut memang dikarenakan banyak kepala daerah

8

yang terafiliasi dan diusung oleh partai politik. Sebagian besar dari mereka bisa menduduki jabatan sebagai kepala daerah karena bergeraknya mesin partai politik dalam mencari dukungan suara. Akibatnya, politik balas budi pun bisa saja terjadi pada Pilpres, dan kepala daerah menjadi mesing pendulang suara bagi Pasangan Capres dan Cawapres yang berasal dari partai atau didukung oleh partai yang sama. “Kami akan tindak kepala daerah yang terbukti tidak netral dan memihak pasangan calon yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Kami juga memberikan pengawasan khusus kepada kepala daerah yang terafiliasi dengan partai politik terutama dari kemungkinan penyalahgunaan fasilitas negara ,” ujarnya. Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan pihaknya juga sudah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kerjasama itu dalam rangka mengawasi oknum-oknum kepala daerah yang menggerakan sumber daya di daerah untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. [FS]


Gubernur dan Partai Pengusungnya No.

Nama Gubernur/Wagub

Provinsi

Partai Pengusung

1.

Zaini Abdullah/Muzakkir Manaf

Aceh

Partai Aceh

2.

Gatot Pujo Nugroho/Tengku Erry Nuradi

Sumatera Utara

PKS

3.

Irwan Prayitno/Muslim Kasim

Sumatera Barat

PKS

4.

Annas Maamun/Arsyadjuliandi Rachman

Riau

Golkar

5.

Hasan Basri Agus/Fachrori Umar

Jambi

Partai Demokrat dan Golkar

6.

Alex Noerdin/Ishak Mekki

Sumatera Selatan

Partai Golkar, Demokrat, PBB

7.

Junaidi Hamsyah/Sultan Bachtiar Najamudin

Bengkulu

Partai Demokrat

8.

Muhammad Ridho Ficardo/Bachtiar Basri

Lampung

Partai Demokrat dan PKS

9.

Ustam Effendi/Hidayat Arsani

Kep. Bangka Belitung

Partai Golkar, PDIP, PKS

10.

Muhammad Sani/Soerya Respationo

Kepulauan Riau

PDI Perjuangan

11.

Basuki Tjahaja Purnama (Pelaksana tugas)

DKI Jakarta

PDIP, Gerindra

12.

Ahmad Heryawan/Deddy Mizwar

Jawa Barat

PKS, PPP, PBB, Partai Hanura

13.

Ganjar Pranowo/Heru Sudjatmoko

Jawa Tengah

PDIP

14.

Sri Sultan Hamengkubuwono X/Paku Alam IX

DI Yogyakarta

Ditetapkan DPRD

15.

Soekarwo/Syaifullah Yusuf

Jawa Timur

PAN, Demokrat

16.

Rano Karno (pejabat)

Banten

Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, PKPB, PPD, PKB, PAN, PBB, PPNUI, PDS

17.

I Made Mangku Pastika/Ketut Sudikerta

Bali

Demokrat, Golkar, PAN, Gerindra, Hanura, PKPI, PKPB, PNBK, Pakar Pangan

18.

Muhammad Zainul Majdi/Muhammad Amin

Nusa Tenggara Barat

Demokrat, Golkar, PDIP, PPP, PAN, Gerindra, PKB

19.

Frans Lebu Raya/Benny Alexander Litelnoni

Nusa Tenggara Timur

PDI Perjuangan

20.

Cornelis/Christiandy Sanjaya

Kalimantan Barat

PDI Perjuangan

21.

Agustin Teras Narang/Achmad Diran

Kalimantan Tengah

PDI Perjuangan

22.

Rudy Ariffin/Rudy Resnawan

Kalimantan Selatan

PPP

23.

Awang Faroek Ishak/Mukmin Faisyal

Kalimantan Timur

Golkar

24.

Sinyo Harry Sarundajang/Djouhari Kansil

Sulawesi Utara

Partai Demokrat

25.

Longki Djanggola/Sudarto

Sulawesi Tengah

PKS, Gerindra, Hanura, PKPB, PPP, Partai Patriot, PDP

26.

Syahrul Yasin Limpo/Agus Arifin Nu’mang

Sulawesi Selatan

Golkar, PDIP, PAN, PPP, PDK, PDS, PKPI, PKNU

27.

Nur Alam/Saleh Lasata

Sulawesi Tenggara

PAN, PBR

28.

Rusli Habibie/Idris Rahim

Gorontalo

Golkar, PPP

29.

Anwar Adnan Saleh/Aladin S. Mengga

Sulawesi Barat

Golkar, PKS, PPP, Hanura

30.

Said Assagaff/Zeth Sahuburua

Maluku

Golkar, PKS, PPP, PAN, Pelopor, PNI Marhaenisme

31.

Abdul Ghani Kasuba/ Muhammad Natsir Thaib

Maluku Utara

PKS, Partai RepublikaN, PDK, PKB, PKPI, PPRN

32.

Abraham Octavianus Atururi/Rahimin Katjong

Papua Barat

Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra, PPP, PBB, PPI, PKPB, Partai Patriot

33.

Lukas Enembe/Klemen Tinal

Papua

Demokrat

9


Peranan Elite Politik Meredam Potensi Perpecahan

ILUSTRASI: MUHTAR

Salah satu petinggi partai politik menyebut bahwa Pilpres Tahun 2014 yang menghadirkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa serta pasangan calon Joko Widodo dan HM. Jusuf Kalla, sebagai sebuah ‘perang’. Kalimat tersebut banyak mengundang banyak kontra, karena bisa memicu potensi konflik antara pendukung masingmasing pasangan capres dan cawapres. Secara nasional peta pendukung masingmasing pasangan calon hampir merata ada di seluruh Indonesia. Kedua pasangan calon memiliki basis massa yang jumlahnya cukup seimbang. Artinya, dalam Pilpres kali ini, masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua. Faktor inilah yang bisa memicu munculnya konflik, terutama konflik horisontal yang terjadi pada masyarakat akar rumput. Sejak awal bergulirnya Pilpres, aroma persaingan antara kedua pasangan calon sudah semakin terasa. Persaingan juga dibumbui oleh banyaknya kampanye-kampanye hitam yang seakan-akan ingin menurunkan elektabilitas pasangan calon tertentu, dan menaikkan elektabilitas pasangan calon yang lain. Entah bagaimana dan siapa yang menghembuskan kampanye hitam yang muncul di

Pilpres kerap muncul dan menyerang capres dan cawapres tersebut. Mulai dari isu SARA (Suku, Ras, dan Antar Golongan) hingga adanya isu pekerjaan dan karir masa lalu yang tidak beres. Bahkan, isu-isu tersebut dibuat seolah-olah sebagai sebuah fakta dengan menggunakan media-media yang terlihat representatif sebagai sebuah bentuk jurnalisme. Terlepas dari siapa yang dirugikan, kasus obor rakyat menjadi salah satu contoh bagaimana kampanye hitam digulirkan lewat sebuah media yang seolah-olah produk jurnalistik. Substansi berita yang terkandung di dalamnya, menurut Ketua Bawaslu, cukup membahayakan dan dapat membuat stabilitas nasional terganggu. Oleh karena itu, Bawaslu merekomendasikan kasus tersebut untuk segera ditangani oleh kepolisian sebagai bentuk tindak pidana umum bukan tindak pidana pemilu. Dari berbagai kasus kampanye hitam tersebut, bukan rahasia umum lagi jika pelakunya merupakan orang-orang yang memiliki kepentingan politik tertentu. Pelakunya tentu saja bukan pihak yang terkait langsung dengan Tim Kampanye resmi, dan biasa disebut tim kampanye ‘siluman’. Ibarat pedang bermata dua, isu-isu yang dikembangkan

10

lewat kampanye hitam bisa menjadi sebuah senjata untuk mematikan langkah politik lawan, tetapi juga bisa menjadi bumerang. Dalam berbagai kesempatan, Ketua dan Pimpinan Bawaslu selalu menghimbau kepada elit-elit politik pendukung pasangan capres dan cawapres untuk selalu menjaga kondusifitas bangsa ini dalam rangkaian tahapan Pilpres. Menurut Bawaslu, jika terus dibiarkan maka konflik-konflik bisa saja terjadi, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mendapat pendidikan politik yang baik. Bagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di perkotaan dan mendapatkan akses pendidikan dan informasi yang cukup tinggi, kampanye hitam mungkin akan menjadi angin lalu saja. Namun, di wilayah-wilayah pedesaan yang notabenya akses informasi masih terbatas, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Atas dasar kekhawatiran itulah, hendaknya semua stakeholders bahu membahu untuk menjaga kondisi dan stabilitas hingga Pilpres ini usai. Jangan sampai akibat oknumoknum yang tidak bertanggung jawab, menimbulkan luka dan trauma yang mendalam bagi bangsa ini ke depan. [FS]


Bawaslu Sinyalir Ada Keterlibatan PNS dan Pejabat Negara

Hal menarik terjadi pada saat pengambilan nomor urut calon Presiden dan Wakil Presiden di Gedung KPU. Ada dua aparatur pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang terlihat dalam massa pendukung dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Di kubu pasangan calon presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla terdapat salah satu peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti. Sedangkan di kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo – Hatta terdapat Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa.

si terkait kehadiran mereka dalam pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Klarifikasi tersebut dianggap penting, karena sudah terdapat indikasi pelanggaran di dalamnya. Beberapa pertanyaan diberikan kepada Peneliti Senior LIPI Ikrar Nusa Bakti terkait dengan kehadirannya di kubu paslon Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut Ikrar, kehadirannya bukan merupakan bagian dari tim kampanye paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan cs tersebut, melainkan hadir sebagai tamu undangan. “Saya bertindak sebagai peneliti yang ingin hadir untuk menyaksikan langsung bagaimana proses politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Kebetulan PDI Perjuangan memberikan undangan kepada saya, dan saya menyanggupi

”

Dua orang yang hadir pada kegiatan ini, pasti mengetahui bahwa seorang pejabat negara tidak boleh terlibat dan mendukung salah satu pasangan calon serta harus bertindak dan bersikap netral, terlebih dirinya sedang menduduki jabatan struktural atau fungsional. Namun, kedatangan mereka menimbulkan tanda tanya besar atas tindakan tersebut. Dengan kejadian tersebut, Bawaslu mengambil tindakan cepat dengan menjadikan temuan Pengawas pemilu. Tidak beberapa lama, Bawaslu memanggil kedua orang tersebut untuk dimintai klarifika-

Saya bertindak sebagai peneliti yang ingin hadir untuk menyaksikan langsung bagaimana proses politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Kebetulan PDI Perjuangan memberikan undangan kepada saya, dan saya menyanggupi hadir. Tetapi tidak benar jika saya merupakan salah satu pendukung,

”

Ikrar Nusa Bakti 11

hadir. Tetapi tidak benar jika saya merupakan salah satu pendukung,” tuturnya dalam jumpa pers usai diperiksa. Menurut Ikrar, alokasi seorang peneliti politik untuk hadir dalam forum tersebut sangat terbatas, dan tidak ada ruang. Oleh karena itu ia memilih untuk mengikut undangan dari PDI Perjuangan. Dalam klarifikasi tersebut, ia meminta agar penyelenggara Pemilu memberikan ruang bagi peneliti politik untuk dapat mengamati proses-proses politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dengan begitu maka peneliti akan memiliki kebebasan dan tidak tergantung pada satu partai politik atau pasangan calon. Sementara itu, dalam keterangannya, Masykur tidak membantah bahwa dirinya terdaftar sebagai Dewan Pakar Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Namun menurutnya hal tersebut tidak melanggar selama ia sudah mengajukan cuti dan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Benar saya menjadi tim Pemenangan Prabowo-Hatta dan saya masih menjadi Anggota IV BPK. Namun, saya telah mengajukan cuti dari tanggal 5 Juni sampai dengan 4 Juli 2014,” ujar Masykur, kepada rekan-rekan pers usai diklarifikasi. Masykur juga menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara tidak dilarang menjadi tim kampanye selama sudah didaftarkan ke KPU dan ditembuskan ke Bawaslu. Ia juga menolak jika kehadirannya dijadikan subyek hukum, karena dalam pasal tersebut yang dilarang mengikutsertakan pejabat negara dalam kampanye, adalah Tim Pelaksana Kampanye. Mantan Anggota DPR 2006-2009 itu hadir dalam Rapat Pleno Pengambilan Nomor Urut dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di KPU beberapa waktu lalu. Saat itu, ia nampak berada di tengah-tengah kelompok pendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta. [FS]

BULETIN BAWASLU, 06, JUNI 2014

RDP Komisi II DPR RI

Bawaslu Minta Mendagri Bina Pejabat Daerah Maraknya kepala daerah baik bupati/ wakil bupati, walikota/wakil walikota dan gubernur/wakil gubernur menjadi pimpinan partai politik dikhawatirkan membuat mereka tidak netral dalam proses pemilihan Presiden dan Wapres 2014. Penyelenggara Pemilu dan masyarakat di daerah rentan diintervensi oleh kepentingan kepala daerah untuk memenangkan capres/cawapres tertentu. Pengalaman dalam Pemilu legislatif 9 April 2014 lalu menjadi acuan dan dasar, bahwa sejumlah kepala daerah nyata-nyata mendukung caleg tertentu atau dari partai tertentu dan mendeklarasikannya kepada masyarakat. Hal ini rentan membuat masyarakat daerah terkotak-kotak yang dapat berujung pada konflik horizontal. Ketua Bawaslu Muhammad mengemukakan kekhawatirannya itu dalam rapat dengar pendapat Bawaslu, KPU dan Komisi II DPR terkait evaluasi Pemilu legislatif 9 April 2014 di Gedung DPR, Rabu (4/6) sore. Baik Bawaslu maupun KPU katanya, perlu mengantisipasi intervensi oknum kepala daerah maupun oknum pejabatnya dalam proses Pilpres 2014. “Kami minta mendagri bisa membina kepala daerah, karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan bahkan menegur gubernur dan bupati adalah Mendagri,” kata Muhammad dalam RDP Komisi II DPR RI. Sebagai produk politik, kepala daerah yang diusung parpol cenderung akan mendukung pasangan capres yang diusung parpolnya. Hal ini menurut Muhammad, sebenarnya tidak dilarang namun dinilai melanggar etika politik. Sebab kepala daerah adalah pejabat publik dan seyogyanya dapat bersikap netral, bisa bersikap dan bertindak diatas semua golongan masyarakatnya. Untuk itu, Bawaslu akan berkoordinasi intens dengan Mendagri dan Kemendagri untuk membina kepala daerah. Terkait evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif 2014, Muhammad menilai masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh penyelenggara pemilu, peserta Pemilu (parpol dan caleg) maupun oknum

HUMAS

Ketua Bawaslu Muhammad didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron memaparkan program Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di depan Komisi II DPR dalam Rapat Dengar Pendapat, di Gedung DPR RI, (4/6).

kepala daerah/pejabat daerah. Karenanya, Bawaslu dan KPU melakukan evaluasi serius terhadap kelemahan Pileg kemarin dan berkomitmen memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Sehingga menghasilkan kualitas Pilpres yang lebih baik dari Pilpres tahun 2009. Terhadap oknum SDM Bawaslu dan Panwaslu yang nyata-nyata tidak netral, Bawaslu kata Muhammad, telah memberikan sanksi tegas. Yakni berupa teguran tertulis dan pengajuan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap secara tidak hormat. Sejumlah oknum penyelenggara Pemilu telah dilaporkan ke DKPP dan saat ini dalam proses untuk persidangan. Mengenai hasil penetapan Pileg oleh KPU tanggal 9 Mei 2014 lalu, Bawaslu kata Muhammad tidak lagi merekomendasikan KPU untuk perbaikan hasil Pemilu melainkan memberikan catatan kepada KPU untuk evaluasi pemilu berikutnya. Sebab apabila rekomendasi berupa perbaikan hasil Pemilu, dipastikan akan mengganggu proses Pilpres. Kendati demikian, Bawaslu memberikan reko-

12

mendasi terhadap hal-hal yang dibutuhkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pemilu Legislatif di MK yang saat ini sedang berjalan. Menanggapi maraknya kampanye hitam dalam tahapan kampanye Pilpres, Muhammad mengatakan, Bawaslu sudah dan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menindak materi/ isi kampanye hitam terhadap pasangan presiden/wapres. Koordinasi tersebut dilakukan dengan Bareskrim Mabes Polri, Kominfo, KPI dan pihak-pihak terkait lainnya. “Kami mengusulkan kepada Kementrian Komunikasi dan informasi untuk memblokir semua akun-akun dan website yang sudah terdeteksi sebagai agen-agen pelaku black campaign. Tapi itu belum sampai pada kesepakatan. Kominfo masih mempertimbangkan beberapa hal. Berbeda dengan Bareskrim. Berdasarkan koordinasi Bawaslu dan Bareskrim, kepolisian sudah melacak keberadaan pelaku black campaign dan beberapa sudah hampir ditemukan tinggal menunggu penanganan lebih lanjut,” kata Muhammad memaparkan. [RS]


Malaysia Belajar Mengawasi Pemilu ke Indonesia Bawaslu kedatangan rombongan dari Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang didampingi juga oleh Lingkar Indonesia Membangun, di Jakarta, Senin (23/6). Rombongan diterima oleh Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron dan Nelson Simanjuntak. Dalam sambutannya pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron mengucapkan selamat datang di Bawaslu, juga menjelaskan tentang fungsi dan tugas Badan Pengawas Pemilu. “Bawaslu adalah induk dari seluruh kegiatan Pengawasan Pemilu di Republik Indonesia, sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang-undang, Bawaslu bersifat nasional, permanen dan mandiri. Segala bentuk kebijakan terkait pelaksanaan Pengawasan Pemilu di Republik Indonesia ada di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,” tuturnya. Dirwan Ahmad Darwis dari Yayasan Ikatan Rakyat Indonesia-Malaysia (YIRMI) dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan ini dimaksudkan sebagai studi banding pelaksanaan Pemilu di Indonesia guna mendapatkan hal yang baik agar bisa diterapkan di Malaysia. Dato Fuad Hassan dari Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengatakan bahwa salah satu fungsi dari Kementerian Komunikasi dan Multime-

dia Malaysia adalah selain melakukan pengawasan terhadap Pemilu di Malaysia, juga memantau di Indonesia dan beberapa Negara lainnya. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia membentuk Tim Pemantau Pemilu di Indonesia baik dari segi aspek sistem penyelenggaraan Pemilu, dan juga sistem Pengawasannya. Tentu yang paling utama adalah mengambil pelajaran dari penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu termasuk di dalamnya Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Nelson Simanjuntak menjelaskan kepada rombongan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh lima orang Anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu. Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat Provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. Sedangkan untuk

tingkat kabupaten/kota hingga desa, masih bersifat ad hoc (sementara). Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu. Juga dikatakan bahwa Bawaslu bekerja sama dengan lembaga independen lainnya yang ada di Indonesia antara lain adalah dengan PPATK dan KPK dalam hal peningkatan Pengawasan serta Pencegahan terhadap penyalahgunaan transaksi keuangan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa para peserta Pemilu melakukan belanja dalam rangka kegiatan kampanye, selain itu juga menerima sumbangan dari perorangan juga korporasi, namun dibatasi jumlahnya. Baik pelanggaran admistrasi, pidana maupun kode etik Bawaslu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Pemilu. Setelah mendapatkan penjelasan yang begitu baik oleh Pimpinan Bawaslu para rombongan melanjutkan kegiatan studi banding ini ke DKPP untuk bertemu Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie. [WB/FS]

HUMAS

Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron dan Nelson Simanjuntak menyerahkan buku tentang Pengawasan Pemilu kepada Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam rangka studi banding Pengawasan Pemilu.

13



Membangun Sistem Anti Korupsi dalam Pemilu Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen dalam negara demokrasi dalam mencari pemimpin yang diharapkan dapat melayani rakyat, dengan hak dan kewajiban yang ia emban. Di satu sisi Pemimpin menjadi pelayanan bagi publik, namun di sisi lain pemimpin memiliki kekuasaan pemerintahan Kecenderungan tersebut tak akan berubah, jika sistem Pemilu yang dipakai masih sangat lemah, yang membiarkan elit-elit politik memiliki celah untuk mempermainkan uang untuk mencari kekuasaan. Jika sudah menang, maka pejabat atau pemimpin yang terpilih tidak akan menjadi pelayanan publik, namun menjadi ‘tikus-tikus’ yang terus menggerogoti keju APBN/APBD untuk mengembalikan uangnya yang habis dalam Pemilu. Hal tersebut yang menjadi sorotan bagi Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar. Menurutnya, melihat kecenderungan yang ada maka, Pemilu 2014 juga tidak luput dari praktik-praktik korupsi yang akan semakin meningkat. Akan banyak proyek-proyek fiktif yang dilakukan oleh segelintir elit, demi untuk berkuasa dalam konstalasi politik. Zainal menyoroti bagaimana banyak Kepala Daerah yang terlibat dalam kasuskasus korupsi. Kepala Daerah tersebut merupakan ekses dari Pemilu, sehingga tujuannya bisa diprediksi yakni untuk mengembalikan cost politik besar yang dikeluarkannya ketika menjadi calon. Untuk membenahinya, menurut Zainal, diperlukan adanya perbaikan dalam tiga hal utama. Pertama, reformasi terhadap partai politik. Bukan menjadi rahasia umum, jika politik transaksional sangat kental dalam partai politik. Politik transaksional tersebut, sangat erat kaitannya dengan praktik-praktik korupsi itu sendiri. Urgensi perbaikan terhadap parpol, karena parpol merupakan elemen penting yang merekrut sosok-sosok yang akan menjadi wakil rakyat dan pejabat publik nantinya. Kedua, perbaikan terhadap undangundang perlu dilakukan. Selama ini ba-

KABAR24.COM

Dr. Zainal Arifin Mochtar nyak UU baik tentang penyelenggara pemilu maupun tentang Pemilu tidak bisa diimplementasikan dengan baik oleh pelaksanan dan pengawas Pemilu. Bukan karena ketidakmampuan, namun pasalpasal yang diterapkan memiliki kelemahan-kelemahan serta multitafsir, serta karet. Selain itu, ada juga ketidaktegasan dalam UU untuk menjerat pelaku-pelaku pelanggaran. Banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku potensial untuk memanipulasi bentuk pelanggaran hingga tidak terbukti menjadi pelanggaran. Kesimpulannya, menurut dia, pemberantasan korupsi pada 2014 bergantung dengan kemampuan negara membangun sistem yang baik dan antikorupsi dengan mendapat dukungan dari masyarakat.”Itu bergantung kemampuan kita membangun sebuah sistem yang baik dan baru,”kata Zainal. Selanjutnya, hasil Pemilu 2014 baru akan memberikan perubahan pada 2015. Anggota legislatif serta presiden terpilih pada Pemilu 2014, kata dia, akan menjadi penentu harapan terwujudnya pemerintahan yang bersih pada 2015. [FS]

14

Profil Zainal Arifin Mochtar Nama : Zainal Arifin Mochtar Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 8 Desember 1978 Pendidikan : Master, Law, Northwestern University, United States, July 2005 - July 2006 Thesis : The Dusk Of Human Rights Civil Rights Beyond Privatisation in Indonesia Undergraduate, Hukum, UGM, Indonesia, September 1997 - August 2003 Thesis : Konsep Pertanggungjawaban Pelaku Crimes Aginst Humanity di Pengadilan HAM Pengalaman Kerja : Kepala Divisi, January 2009 - sekarang, Lembaga Swadaya Masyarakat “Destruktive Fishing Watch” Jakarta Pengajar, February 2007 - sekarang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Direktur, July 2006 - sekarang, Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi, FH UGM Peneliti, May 2001 - sekarang, Pusat Studi Hak Asasi manusia (PUSHAM) UII Yogyakarta


Divisi Pengawasan

Bawaslu Pastikan Pengawasan Pilpres 2014 Sukses

Ketua Bawaslu RI, Muhammad memberikan sambutan

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilpres 2014, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan konsolidasi data dengan Bawaslu Provinsi dalam rangka Pengawasan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Jakarta, Senin (23/6).

Ketua Bawaslu Muhammad, menyatakan bahwa pelaksanaan Pilpres 2014 tidak serumit pelaksanaan Pilpres 2009 ataupun Pileg 2014 yang lalu, namun Pengawas Pemilu tetap harus melakukan pengawasan secara optimal. “Untuk distribusi logistik, hal yang terpenting adalah data. Pastikan berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk provinsi bersangkutan, berapa yang sudah diterima dan bagaimana kondisinya,” jelas Muhammad. “Jangan ragu meminta data terkait logistik ini ke KPU. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi adanya gugatan terhadap persoalan surat suara ini dikemudian hari,” lanjutnya Ketua Bawaslu RI tersebut juga kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu untuk lebih totally melakukan perbaikan dalam fokus pengawasan Pilpres 2014 mendatang,

15

WISNU BROTO

serta menekankan integritas dan profesionalitas jajarannya menjadi hal yang sangat menentukan Pilpres 2014 berlangsung damai dan berintegritas. “Selanjutnya, tahapan pungut hitung ini hal yang paling sentral, merupakan kesempatan bagi kita merubah penilaian pihak yang memberi rapor merah kepada kinerja Bawaslu. Kalau kita tidak maksimal dalam pengawasan pungut hitung maka akan ada potensi chaos, untuk itu kita harus lebih meningkatkan derajat dalam melakukan pengawasan dalam tahapan ini,” tambahnya “Pertaruhan Pilpres 2014 sangat luar biasa karena hal ini menentukan bagaimana suksesi kepemimpinan nasional ini berlangsung dengan damai tanpa adanya situasi-situasi ekstrim. Satu suara akan sangat menentukan siapa yang terpilih nantinya”. Demikian Muhammad menutup sambutannya. [WB]


Divisi Pengawasan

Antisipasi Pelintas Batas, Bawaslu Supervisi Daerah Perbatasan Bawaslu RI pada tanggal 27-29 Juni 2013 dijadwalkan melakukan supervisi dan sosilalisasi pengawasan Pemilu Presiden di 5 (lima) titik perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Hal ini mengantisipasi warga pelintas batas negara yang menggunakan hak suara lebih dari satu kali dalam pemungutan suara Pilpres tahun 2014.

P

impinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengatakan, menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilpres tahun 2014 ini suhu politik dalam negeri dan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya diprediksi meningkat dibandingkan pemilu legislatif lalu. “Kalau Pileg kurang begitu antusias karena pemilih luar negeri tidak kenal wakil-wakilnya. Nah kalau Pilpres potensi pelanggarannya besar karena hanya ada dua pasang yang bertarung. Seman-

gatnya berbeda sehingga potensi untuk memilih tinggi,” kata Endang saat rapat persiapan supervisi pengawasan ke daerah perbatasan bersama Kementrian Luar Negeri dan Imigrasi, Rabu (25/6) di Hotel Golden, Jakarta. 5 (lima) titik daerah perbatasan yang dikunjungi yakni Pulau Sebatik, Atambua, Nunukan – Tawau, Sanggao-Kuching dan Batam – Singapura – Johor Bahru. Pada 5 (lima) titik tersebut ada indikasi pengerahan massa untuk mencoblos lebih dari 1 kali dalam Pilpres. Sebab pelaksanaan pemungutan suara luar negeri berlangsung tanggal 4 – 6 Juli 2014, sedangkan pemungutan suara dalam negeri berlangsung tanggal 9 Juli 2014. Ada jeda waktu beberapa hari, besar kemungkinan sejumlah warga pelintas batas mencoblos di luar negeri dan di dalam negeri. “Dari pengalaman pemilukada-pemilukada di daerah perbatasan, ada sejumlah warga Indonesia di luar negeri yang memilih pemimpin di daerahnya. Pulau sebatik dan Nunukan itu yang paling tinggi (partisipasinya),” ujar Endang. Teknis pengawasan yang dilakukan di daerah perbatasan antara lain dengan melakukan sosialisasi ke imigrasi perbatasan untuk menandai orang-orang pelin-

GOOGLE.COM

16

tas batas. Demikia n

Endang Wihdatiningtyas juga ke Panitia Pengawas kecamatan maupun pemerintah desa/kecamatan setempat. Jangan sampai ada mobilisasi massa pada hari pemungutan suara baik dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya. “Yang kita khawatirkan mobilisasi orang, biasanya rata-rata yang melintasi perbatasan 100 orang setiap hari, kemudian pada hari H Pilpres melonjak menjadi 500 orang, ini mesti diantisipasi,” kata Ahsanul Minan, Tenaga Ahli Bawaslu RI. Selain melakukan supervisi ke daerah perbatasan, Bawaslu RI juga dijadwalkan melakukan supervisi kesiapan logistik Pilpres ke 6 (enam) titik di 6 (enam) provinsi di Indonesia mulai Kamis (26/6) sampai Sabtu (28/6) minggu ini. Pemilihan 6 (enam) titik supervisi tersebut didasarkan pada fakta dalam Pileg lalu, banyak ditemukan masalah logistik di sana. Daerah-daerah tersebut adalah Lani Jaya (Papua), Halmahera Selatan (Maluku Utara), Sumba Barat Daya (NTT), Bengkayang (Kalimantan Barat), Musi Rawas (Sumatera Selatan), Nias Selatan (Sumatera Utara). Dalam supervisi ke daerah yang rawan tersebut, tim Bawaslu RI mengikutsertakan sejumlah media massa (cetak, radio dan online) dari Jakarta di tiap daerah yang dikunjungi. [RS]


Divisi Organisasi dan SDM

Bawaslu Minta Komitmen Sekretariat Ketua Bawaslu Muhammad meminta komitmen seluruh Kepala Sekretariat Bawaslu dan jajarannya dalam rangka pengelolaan anggaran. Ia berharap tidak ada satupun jajaran Sekretariat Bawaslu dan jajarannya, yang menyalahi peraturan dalam mengelola anggaran.

“Sikap seperti ini hanya bisa dibangun oleh kecintaan terhadap profesi Kesekretariatan sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilu. Jika tidak maka, ini berbahaya,” tutur Muhammad di hadapan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi di Indonesia dalam Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, Rabu, (18/6). Hadir juga dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Administrasi D. Adhi Santoso dan jajaran Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Lebih lanjut, tambah Muhammad, proses perencanaan dan pertanggung jawaban anggaran sudah diatur oleh mekanisme peraturan perundang-undangan. Sistem ini mengatur dan membentengi agar tidak ada pihak-pihak yang berusaha merusaknya. Ia juga menegaskan bahwa jajaran Sekretariat dan Komisioner merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu. Keberhasilan pemilu merupakan sukses yang diemban oleh Sekretariat juga. “Namun, kegagalan dalam Pengawasan Pemilu harus ditanggung juga bersama sekretariat sebagai kesatuan,” tambah Muhammad. Terakhir, ia juga meminta Sekretariat untuk menjaga integritasnya dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 nanti. Secara sadar, pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu menempatkan seseorang dalam situasi yang sulit. “Dalam profesi ini akan banyak ‘iblis’ berwujud manusia yang berupaya menggoda penyelenggara Pemilu. Kami ingatkan jangan sampai anda ikut

Ketua Bawaslu, Muhammad memberikan pengarahan dalam permainan tersebut,” tutur Muhammad. Memaksimalkan Anggaran Pengawasan Pemilu Ketua Bawaslu juga berpesan agar anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) digunakan semaksimal mungkin untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu yang merupakan hajat hidup orang banyak. Prinsipnya uang negara, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. “Uang negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Oleh sebab itu Bawaslu berkomitmen untuk menggunakan anggaran sebaik mungkin dalam setiap kegiatan Pengawasan Pemilu,” tutur Muhammad, saat membuka penyusunan SOP Mekanisme Penggunaan Anggaran, di Jakarta, (16/6). Dia juga mengatakan, salah satu karakteristik dari sebuah lembaga yang baik adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan tidak hanya melalui mekanisme fungsi kontrol dan pengawasan, tetapi juga fungsi audit. Audit keuangan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur dan tata aturan yang berlaku. Bawaslu RI telah berupaya untuk

17

WISNU

terus meningkatkan kualitas penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran negara. “Dengan banyaknya kegiatan di jajaran Bawaslu RI selaras dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, laporan keuangan Bawaslu RI cukup baik dan akuntabel, bahwa dalam mengelola keuangan Negara adalah sebuah pekerjaan yang tergolong berat, selain harus tertib administrasi bagian keuangan juga harus cepat melayani kegiatan Bawaslu RI beserta jajarannnya,” tegasnya. Dalam diskusi penyusunan standard operating procedure (SOP) Mekanisme Penggunaan Anggaran ini dihadiri juga oleh para Kabag dan Kasubbag di lingkungan Bawaslu RI beserta staf. Lebih lanjut, Muhammad juga menginginkan agar reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu di tingkat pusat dapat dilakukan secara menyeluruh untuk organ-organ Bawaslu hingga tingkat terkecil. Oleh karena itu, butuh keseriusan untuk mencapai reformasi birokrasi yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. “Reformasi birokrasi diharapkan berjalan paralel dan menyeluruh hingga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, agar kualitas dari akuntabilitas pegelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara akan semakin baik lagi di kemudian hari,” pungkasnya.[WB/FS]


Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK Sama-sama Melanggar Administrasi

Klarifikasi Hatta Rajasa Calon Wakil Presiden nomor urut 1 (satu) Hatta Rajasa hari ini, Kamis (5/6) pagi sekitar pukul 08.45 WIB, datang memenuhi undangan Bawaslu untuk memberikan klarifikasi terkait penayangan siaran langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta tvOne di acara internal Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Saat tiba di gedung Bawaslu, Hatta didampingi tim advokasi dan tim sukses pasangan Prabowo-Hatta dan langsung menuju lantai 4 untuk menemui Ketua Bawaslu. Pasangan calon Prabowo dan Hatta diduga melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal karena menyampaikan visi dan misi mereka di depan kader Partai Demokrat, di Hotel Grand Sahid Jaya. Selain itu, peyampaian visi dan misi disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah melakukan rapat pleno terhadap dugaan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hasilnya, masingmasing pasangan terbukti melanggar administrasi.

P

Klarifikasi Joko Widodo Badan Pengawas Pemilu melakukan klarifikasi kepada Calon presiden RI Joko Widodo terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye. Klarifikasi tersebut merupakan dugaan pelanggaran yang dilakukan sebelumnya JokoWidodo menyampaikan ajakan untuk memilih nomor 2 yang ditetapkan oleh KPU atas pasangan JokoWidodo-Jusuf Kalla. “Kami Sudah memberi penjelasan kepada Bawaslu terkait dugaan kampaye dini,” ujarnya pada saat konfrensi pers di Gedung Bawaslu, Sabtu (7/6). Joko Widodo menyampaikan ajakan untuk memilih nomor 2, yakni nomor urut yang ditetapkan oleh KPU atas pasangan Jokowi-Jusuf Kalla hanya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa dirinya ditetapkan pada nomor urut 2 sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. “Ketika saya mengambil nomor urut itu, saya hanya memperkenalkan kepada masyarakat,” ujanya.

asangan nomor urut 1 (satu) melakukan pelanggaran administrasi ketika mengirimkan surat yang berisi kampanye terhadap guru-guru di sejumlah daerah di Indonesia. Menurut Bawaslu, pelanggaran yang dimaksud bukan terkait materi kampanyenya tetapi tempat kampanye yang dinilai tidak sesuai. “Ini kami sampaikan sebagai pelanggaran terhadap pasal 41 ayat 1 huruf (a). Bukan merupakan pelanggaran pidana, tetapi merupakan pelanggaran administrasi, karena tempat pendidikan dilarang sebagai tempat berkampanye,” kata Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak, dalam konferensi pers di Bawaslu, Senin (30/6). Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2 (dua) dinyatakan melanggar administrasi, ketika Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla berkampanye di Sulawesi Barat. Ia menyatakan, Pilihlah Nomor 2, Jangan pilih dorr !. Menurut Bawaslu, pernyataan tersebut tidak sesuai aturan dan kurang

18

pantas. “Tetapi ini bukan merupakan penghinaan terhadap pasangan calon yang lain, karena tidak jelas siapa yang dimaksud dorr di situ,” ungkap Nelson. Sebelumnya, Tim Advokasi Prabowo-Hatta yakin bahwa yang dimaksud adalah Capres dan Cawapresnya karena hanya ada kontestan dalam Pilpres 2014. Lebih lanjut, Bawaslu juga menjelaskan terkait dengan laporan dugaan pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas pemerintah yang dilakukan oleh Capres Joko Widodo di Monumen Nasional, Bawaslu menilai hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi, karena menggunakan tempat-tempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan KPU. Hingga 30 Juni 2014, Bawaslu telah menerima sekitar 37 dugaan pelanggaran pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Namun, hampir sebagian besar dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti atau bukan merupakan pelanggara Pemilu. [FS]


Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga

Bawaslu Ingatkan Media Tidak ’Memanaskan’ Pilpres Ketua KPI, Judhariksawan, Ketua Bawaslu, Muhammad, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Ketua KIP, dalam peresmian Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Penyiaran, Pemberitaan, dan iklan kampanye di Lembaga Penyiaran, di Jakarta, Selasa (3/6). Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menyindir peran media massa yang belum optimal dalam memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dalam perhelatan pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2014. Sebaliknya, tambah Muhammad, media justru ikut serta membuat situasi menjadi panas dalam persaingan Pilpres. “Media seharusnya mengambil posisi bijak di garis tak berpihak, tetapi pada kenyataanya media justru ikut-ikutan memanaskan situasi,” ujar Ketua Bawaslu, Muhammad dalam Peresmian Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Penyiaran, Pemberitaan, dan iklan kampanye di Lembaga Penyiaran, di Jakarta, Selasa (3/6). Ia sangat menyayangkan jika Pilpres dianggap oleh sebagian media dan pengamat sebagai perang atau semacamnya. Padahal, Pilpres merupakan suksesi kepemimpinan Indonesia yang harus didukung bersama, dan bukan menjadi persaingan antara dua kepentingan.

Lebih lanjut mengatakan, bahwa Bawaslu dalam posisinya sebagai anggota gugus tugas, mengingatkan kepada peserta pemilu agar tidak melanggar ketentuan yang ada saat melakukan kampanye di lembaga penyiaran. “Kecurangan walaupun menang tetap hina, kalah dengan hormat tetap menjadi mulia,” pesannya. Senada diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik. Dalam kesempatan yang sama ia mengungkapkan media massa harus bertindak sesuai dengan aturan yakni netral kepada semua pasangan capres dan cawapres. Hal itu disampaikannya setelah menilai adanya indikasi keberpihakkan media kepada pasangan capres dan cawapres. “Tidak memanfaatkan kedekatan dengan pemilik medianya atau aji mumpung. Karena pemilik media mendukung salah satu calon, maka medianya juga ikut-ikutan,” pungkasnya. Sekedar informasi, dalam pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan

19

Pers, pemberitaan tentang calon presiden dan wakil presiden yang ditayangkan sepanjang tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014, terindikasi penyimpangan atas prinsip-prinsip independensi dan kecenderungan memanfaatkan berita untuk kepentingan kelompok tertentu. MetroTV memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak dan porsi durasi yang lebih panjang kepada pasangan calon Jokowi-JK dibandingkan pasangan calon Prabowo-Hatta. Sebaliknya, TVOne memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang kepada pasangan calon Prabowo-Hatta dibandingkan pasangan calon Jokowi-JK. Dalam frekuensi pemberitaan, RCTI, MNC TV dan Global TV memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang kepada pasangan calon Prabowo-Hatta dibandingkan pasangan calon Jokowi-JK. [FS]


Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X

Harapkan Presiden Terpilih Junjung Etika dan Moral Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan negara yang de-

GOOGLE.COM

mokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pilpres dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Demikian dikatakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Bidang PemerintahanDIY, Sulistyo pada Rakor

Stakeholders Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Yogyakarta, Sabtu (21/6). “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wapres yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas luber dan jurdil,” jelasnya. Disamping itu, kata Sri Sultan, penyelenggaraan pilpres dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidential yang kuat dan efektif dimana presiden dan wapres terpilih memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Sehingga seluruh presiden dan wakil presiden pada saat pemilu dilaksanakan untuk menghasilkan presiden dan wapres yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. “Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang menjamin pelaksanaan hak politik

masyarakat serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas,” kata Sri Sultan. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) sangat penting dalam rangka melaksanakan demokrasi di negara kita. Untuk itulah dengan dilaksanakannya rakor stakeholders ini diharapkan dapat tercapai persamaan persepsi dengan para stakeholders terkait pelaksanaan Pilpres yang bersih berintegritas dan damai sesuai ketentuan perundang-undangan. “Rakor stakeholders ini sekaligus sebagai wadah untuk bertukar pikiran pengetahuan dan informasi tentang kegiatan pilpres sehingga dapat memperkuat integritas dan menguatkan kinerja dalam tahapan Pemilu, demi terwujudnya Pilpres yang demokratis dan transparan, terwujudnya suatu sistem karakterisasi dan mekanisme kepemimpinan nasional yang terbuka dan akuntabel serta dapat memfasilitasi dalam penyampaian aspirasi masyarakat,” harap Sri Sultan. [CK]

Direktur PUKAT UGM, Zainal Arifin Mochtar

Banyak Pasal ‘Mati’ di UU Pilpres Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar menilai banyak pasal dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ‘mati’ dan tidak bisa diterapkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014. “Pilpres kali ini, agak sial karena diwarisi UU yang tidak sesuai dengan kondisi 2014. Terjadi ketinggalan di banyak hal dan menjadi salah satu bahaya Pilpres kali ini,” ujarnya, saat menjadi narasumber dalam Rapat Stakeholders Pengawasan Pilpres Tahun 2014 di Yogyakarta, Sabtu (21/6). Beberapa pasal tersebut sudah tidak sesuai lagi, karena memang desain dari Pilpres 2008 dan Pilpres 2014 memiliki perbedaan. Jika dibaca dengan baik, maka menurut Zainal, pasal-pasal

tersebut seakan-akan butuh penyesuaian melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pasal yang sudah di judicial review di MK adalah terkait dengan netralitas TNI/Polri. Pada UU No. 42/2008, yang berbunyi TNI/Polri diwajibkan untuk netral pada Pemilu 2009. Padahal, dalam setiap pelaksanaan Pemilu, TNI/Polri wajib untuk netral tidak hanya pada tahun 2009. Zainal juga mengatakan, permasalahan Pilpres satu putaran atau dua putaran juga masih menjadi polemik dalam Pilpres kali ini. Pasalnya, soal keterpenuhan syarat-syarat menang Pilpres dalam UU No. 42/2008, masih menjadi perdebatan dan mesti ditafsirkan oleh MK sebagai lembaga yang berwenang. “Butuh, lompatan-lompatan besar untuk menyelematkan Pilpres Tahun 2014

20

UGM.AC.ID

terutama soal dasar hukum UU 42/Tahun 2008 tentang Pilpres,” tambah Dosen UGM tersebut. [FS]


Pimpinan Bawaslu, Nasrullah

Perlakukanlah Rakyat secara Manusiawi dalam Pemilu

Cara pandang orang-orang yang sengaja mendesain disharmoni antar suku, antar agama adalah orang orang yang tidak mampu memahami bahwa Pemilu ini milik rakyat. Orang-orang tersebut tidak paham bagaimana cara memperlakukan rakyat secara manusiawi, yang telah hilang dalam praktik kepemiluan di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Stakeholders Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan tema untuk mencapai Pemilu yang bersih, berintegritas dan damai di Yogyakarta, Sabtu (21/6). “Inilah yang hilang dalam praktik kepemiluan kita, memperlakukan rakyat secara manusiawi. Fakta itulah yang mengakibatkan fitnah, praktek politik uang yang melihat posisi rakyat itu tidak penting,” jelas Nasrullah. Hadir dalam pembukaan rakor ini antara lain, Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili Asisten Pemerintah Daerah, Sulistyo, Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, Pengamat Politik, Zainal

Arifin Mochtar, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak, Ketua Bawaslu Provinsi DIY, Muhammad Najib, Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu, Jajang Abdullah, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, organisasi kepemudaan, dan Nasrullah mencontohkan bahwa sekarang ini masyarakat mengabaikan hak konstusionalnya hanya demi uang 50 ribu. Hak konstitusional tersebut telah dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bernegara. Selanjutnya Bawaslu berharap 9 Juli 2014 momentum dimana rakyat dapat menerima dengan baik presiden dan wakil presiden terpilih dimana dalam Pemilu Presiden ada dua kandidat yang akan bertarung. Bawaslu juga mengajak para stakeholders mengarahkan pola pikir

iRWAN

secara bersama-sama untuk mewujudkan betapa pentingnya hajatan Pemilu 2014. “Sudah pasti ada dua kandidat yang akan bertarung yang akan menjadi Presiden kita. Bagaimana kita dapat menerima dengan baik. Di Yogyakarta inilah yang dapat dijadikan contoh bagaimana mendesain sebuah proses kompetisi yang sehat, bersih dan damai. Yogyakarta yang dikenal sebagai barometer demokrasi di republik ini bisa memperlihatkan bahwa Pemilu Presiden adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” tandasnya. [CK]

Ketua KPU, Husni Kamil Manik

Kontestasi Pilpres Hanya Politik Bukan Pemicu Konflik Persaingan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014 yang menghadirkan dua pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo – Jusuf Kalla, dinilai sangat sengit dan berpotensi menimbulkan konflik di tingkat akar rumput (grassroot). Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manil mengungkapkan bahwa dinamika politik yang terjadi pada Pilpres ini merupakan rekayasa. Masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki taktik tersendiri untuk menang. “Ini hanya sandiwara dan bukan sungguhan. Seperti main bola, maka segala daya dan upaya dikerahkan. Termasuk melakukan pelanggaran seperti tackling,” ujar Husni, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Stakeholders (Pemangku Kepentingan) Pengawasan Pilpres

Tahun 2014 di Provinsi Yogyakarta, Sabtu (21/6). Namun, tambah Husni, kondisi tersebut terjadi hanya di lapangan saja. Setelah pertanding, baik yang kalah maupun yang menang kembali bersahabat seperti semula. Oleh sebab itu, masyarakat jangan terpancing dengan segala macam taktik politis yang dikerahkan oleh masing-masing pasangan Capres dan Cawapres. “Kita juga sedang euforia demokrasi. Tugas kita sebagai masyarakat hanya mendukung. Tetapi tidak boleh sakit hati,” tutur Husni. Dia juga mengajak agar stakeholders dalam Pemilu bisa membuat situasi di masyarakat lebih nyaman dan tenang. Para pemangku kepentingan harus bisa menyadarkan kepada masyarakat untuk tidak sakit hati terhadap intrik-intrik dalam konstestasi politik Pilpres.

21

TRIBUNNEWS.COM

“Yang paling sulit adalah membuat masyarakat tidak sakit hati. Namun, masyarakat harus disadarkan bahwa setiap pasangan calon menawarkan programprogram yang baik bagi Indonesia ke depan. Siapapun yang menang itu yang akan menjadi presiden pilihan rakyat,” pungkas Husni. [FS]


Supervisi Pilpres Daerah Perbatasan

Persoalan Distribusi Logistik Menonjol Persoalan distribusi logistik Pemilu Presiden 2014, indikasi politik uang, perbedaan jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pilpres di dalam negeri dan luar negeri serta perbedaan pemahaman KPU dan Bawaslu dalam proses rekapitulasi suara Pilpres menjadi persoalan paling menonjol selama supervisi Pilpres pimpinan Bawaslu di daerah perbatasan, 27-29 Juni 2014. Pimpinan Bawaslu RI secara serempak melakukan supervisi di daerah perbatasan untuk memastikan Pilpres juga dapat berlangsung lancar, jujur dan adil. Berturut-turut tim supervisi yang dipimpin Muhammad berangkat ke Singkawang, Kuching, Sanggao, Nelson Simanjuntak (Batam, Singapura, Johor Bahru), Endang Wihdatiningtyas (Nunukan, Tawau), Nasrullah (Pulau Sebatik) dan Daniel Zukhron (Atambua). Saat melakukan supervisi ke Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Tawau Malaysia dan Pulau Sebatik Malaysia, Komisioner KPU Nunukan Andi Umar mengatakan, distribusi logistik Pilpres ke sejumlah kecamatan dan desa di wilayah Provinsi Kalimantan Utara menjadi persoalan serius. Sebab beberapa wilayah kecamatan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat udara atau berjalan kaki dengan waktu tempuh berhari-hari. Tiga kecamatan yang paling krusial dan belum terdistribusi logistik Pilpres adalah Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan dan Kecamatan Lumbis Ogong. “Kami kesulitan untuk distribusi logistik kesana karena harus pakai pesawat kecil, itupun tidak setiap hari ada. Sementara ongkos logistiknya disamakan dengan daerah-daerah di pulau Jawa,” kata Andi saat dikunjungi Pimpinan Bawaslu Nasrullah dan Endang W di Kantor KPU Kabupaten Nunukan, Jumat (28/6). Selain itu, KPU Kabupaten Nunukan juga masih kekurangan logistik Pilpres antara lain kertas suara, tinta dan kotak suara. “Kami sudah koordinasi ke KPU Kaltim, memang akan ada kiriman logistik susulan tapi waktunya ini sudah mepet,” ujar Andi. Terhadap persoalan tersebut, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah dan Endang W berjanji menindaklanjuti laporan KPU Kabupaten Nunukan lewat koordinasi dengan Komisioner KPU RI dan Komisioner KPU Kaltim. “Kami akan koordinasikan pak biar logistiknya cepat dikirim,” ujar Nasrullah. Sementara itu dalam dialog supervisi perbatasan yang berlangsung di Hotel Laura, Kabupaten Nunukan antara Pimpinan Bawaslu dengan penyelenggara Pemilu setempat (KPU dan Panwaslu), Imigrasi, kepolisian , saksi capres serta sejumlah instansi terkait, mengemuka sejumlah pertanyaan antara lain terkait pemilih yang dibolehkan untuk memilih. Sebab sebagian WNI yang bekerja di wilayah Malaysia (Tawau dan Pulau Sebatik) belum terdaftar dalam DPT. Terhadap persoalan ini, Ketua KPU Kabupaten Nunukan Dewi Sari B dan Pimpinan Bawaslu Kaltim, Syaiful Bahtiar yang menjadi narasumber dialog mengatakan, prioritas pemilih yang boleh memilih adalah mereka yang terdaftar dalam DPT dan sedapat mungkin menyertakan undangan. Terhadap WNI yang tidak terdaftar dalam DPT dan ingin menggunakan hak pilihnya, harus menunjukkan KTP setempat. Mereka harus menunggu satu jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS dengan menggunakan kertas suara tambahan di masing-masing TPS.

22

RAJAMONANG SILALAHI

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah berfoto bersama dengan prajurit TNI yang menjaga perbatasan Sebatik wilayah Indonesia, dan Sebatik wilayah Malaysia yang ditandai dengan tugu dan bendera Merah Putih, Sabtu (28/6) siang.

Persoalan lainnya adalah pelaksanaan pemungutan suara Presiden 9 Juli 2014, bukan merupakan hari libur di Malaysia, sehingga dikhawatirkan WNI yang bekerja di Malaysia namun berdomisili di Indonesia, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak diberikan libur dari perusahaan atau atasan tempat mereka bekerja. Menanggapi hal ini, Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan, inti dari kerja penyelenggara Pemilu antara lain mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu Presiden kepada WNI baik di dalam negeri maupun di luar negeri. “Kami akan koordinasi dengan konsulat luar negeri dan pengawas pemilu luar negeri supaya warga Indonesia di perbatasan dapat menggunakan hak pilihnya,” kata Nasrullah. Meski begitu, hal ini tidak menjamin WNI di daerah perbatasan yang bekerja di Malaysia diberikan libur untuk menggunakan hak pilihnya di Indonesia. Sehingga yang perlu dilakukan penyelenggara Pemilu kata Nasrullah adalah mensosialisasikan Pilpres dan tidak menghalang-halangi WNI yang pulang ke Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya. Nasrullah juga mengingatkan pentingnya penyelenggara Pemilu mewaspadai politik uang menjelang hari pemungutan suara, pada saat pemungutan suara maupun sesudah pemungutan suara. Yang paling banyak terjadi adalah politik uang untuk mengubah berita acara hasil pemungutan suara baik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. “Ini tantangan buat penyelenggara Pemilu, mampukah kita dalam Pilpres ini lebih baik dari Pileg kemarin. Jangan sampai terjadi praktik politik uang antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Yang terparah money politik pada Pileg kemarin, ada di tingkat desa dan kecamatan,disitu ada perubahan-perubahan berita acara baik itu form C, form DA dan seterusnya,” kata Nasrullah memaparkan. Lebih lanjut Pimpinan Bawaslu Nasrullah dan Endang W meminta aparat keamanan dan imigrasi serta penyelenggara Pemilu di daerah perbatasan, mewaspadai mobilisasi orang untuk mencoblos pasangan capres tertentu dengan memanfaatkan kelalaian petugas KPPS dan pengawas pemilu lapangan. [RS]


Bawaslu dan KPU Kaltara Segera Terbentuk NUNUKAN -- Proses rekruitmen anggota Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara segera di mulai pasca Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014. Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah dan Endang Wihdatiningtyas memastikan hal ini dalam dialog pengawasan Pemilu Presiden di Hotel Laura Kabupaten Nunukan, Jumat (27/6) malam. Percepatan membentuk Bawaslu dan KPU Provinsi Kaltara guna memulai proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi termuda di Indonesia tersebut. Diperkirakan pada akhir tahun 2015, , Kaltara telah memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif sebagai bagian pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. “Insyaallah KPU Provinsi Kaltara dan Bawaslu Provinsi Kaltara akhir tahun ini sudah terbentuk. Jadi kepada bapak, ibu yang mau mendaftar nanti dipersilahkan, sebanyak-banyaknya orang mendaftar, jadi kita bisa mendapatkan penyelenggara pemilu yang bagus,” kata Endang dalam dialog dengan Panwaslu Nunukan, KPU Nunukan, pengawas pemilu lapangan, aparat keamanan serta perangkat pemerintahan setempat. Sebagaimana diketahui Provinsi Kaltara telah terbentuk berdasarkan Undangundang Nomor 20 tahun 2012. Pemerintah dan DPR RI menyetujui membentuk Provinsi Kaltara guna mempercepat pembangunan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia itu. Saat ini provinsi yang semula merupakan bagian dari Kalimantan Timur tersebut, tengah mempersiapkan berbagai infrastruktur dan perangkat daerahnya . Setidaknya Provinsi Kaltara terdiri dari 5 kabupaten yakni Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Menurut Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga semestinya mendapat perhatian lebih besar. Sebab hal itu menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakatnya serta kedaulatan dan harga diri Indonesia di mata negara tetangga. Karenanya, Bawaslu RI juga sudah mendorong KPU RI melakukan proses rekruitmen komisioner KPU

RAJAMONANG SILALAHI

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dan Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas melakukan dialog Pengawasan Pemilu Presiden di daerah perbatasan. Kaltara. Sehingga proses pemilihan gubernur di provinsi tersebut dapat terselenggara tahun 2015 mendatang. Hal serupa dikemukakan Pimpinan Bawaslu Nasrullah. Selepas Pilpres 9 Juli 2014, Bawaslu akan membentuk panitia seleksi anggota Bawaslu Kaltara di daerah untuk menjaring calon-calon terbaik dari Provinsi Kaltara. Selanjutnya, calon yang terjaring akan diseleksi kembali dengan melakukan fit dan propper test oleh Pimpinan Bawaslu RI. “Habis Pilpres ini pasti segera kita mulai seleksi Bawaslu Kaltara. Saya sendiri akan turun langsung,” ujar Nasrullah. Mengacu pada Undang-undang Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pembentukan Bawaslu provinsi merupakan kewenangan Bawaslu pusat. Kendati begitu, Bawaslu Kaltim sebagai induk dari Bawaslu Kaltara kata Pimpinan Bawaslu Kaltim Syaiful Bachtiar, akan membantu proses persiapannya termasuk meloby Pemprov Kaltim untuk menempatkan sejumlah staff menjadi bagian dari Sekretariat Bawaslu maupun KPU Provinsi Kaltara. Sesuai ketentuan, staf yang dipekerjakan di sekretariat Bawaslu provinsi minimal berjumlah empat orang PNS. Lang-

23

kah selanjutnya, membentuk tim seleksi daerah yang dilakukan oleh Bawaslu RI di Jakarta dengan memberdayakan sumber daya manusia lokal untuk mendapatkan anggota Bawaslu yang berasal dari masyarakat Kaltara. “Kami telah koordinasikan dengan Bawaslu RI mengenai pembentukan Bawaslu Kaltara dilaksanakan seleksi setelah Pilpres,” ujar Syaiful di Nunukan. Lebih lanjut Syaiful mengatakan, Bawaslu Kaltim menyambut baik apabila Bawaslu Kaltara secepatnya terbentuk. Sebab hal ini akan meringankan kerja Bawaslu Kaltim dalam pengawasan Pemilu dan Pemilu Kada di seluruh kabupaten/kota. Mengingat jarak dan cakupan wilayah, kondisi geografis Provinsi Kalltara terdiri dari pulau-pulau dan beberapa diantaranya pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga kontrol pengawasan Pemilu tidak maksimal bila masih dalam wilayah pengawasan Bawaslu Kaltim. “Pembentukan Bawaslu Kaltara ini akan meringankan kerja Bawaslu Kaltim, karena pengendalian dan kontrolnya sangat jauh, jadi fungsi pengawasan selama ini kurang maksimal,” kata Syaiful. [RS]


Bawaslu Sulteng Gelar Rakor Pengawasan Tahapan Kampanye Pilpres Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Hotel Santika Palu, Senin (10/6/2014).

Rakor yang dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Sulteng Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH dihadiri Pimpinan Bawaslu Sulteng Zaidul Bahri Mokoagow, S.Sos dan Asrifai, S.IP, M.Si, Tim Asistensi Bawaslu Sulteng Dr Abdullah Iskandar, SH, MH, Ir Kasman Jaya, M.Si dan Kepala Sekretariat Bawaslu Sulteng Drs Anayanthi Sovianita M.Si beserta jajaran kasubag dan staf Sekretariat Bawaslu Sulteng. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Sulteng mengatakan, sesungguhnya kegiatan pada hari ini tidak lagi dalam rangka evaluasi karena Bawaslu Sulteng sudah akan melangkah kepada persiapan pengawasan khususnya untuk 4 (empat) tahapan yaitu kampanye, distribusi logistik, minggu tenang dan pemungutan serta perhitungan suara tentunya didalamnya mengawasi rekapitulasi sampai dengan penetapan hasil. Selanjutnya, Pimpinan Bawaslu Sulteng, Asrifai, S.IP, M.Si selaku Koordinator Divisi Pengawasan mengatakan esensi rakor pengawasan adalah tahapan kampanye dan tahapan pendistribusian logistik dengan harapan agar Panwaslu Kab/ Kota dapat mengkondisikan waktu yang tersisa secara efektif. Sebab bila melakukan kegiatan pengawasan dan tahapan

kampanye diwaktu berbeda dikhawatirkan ada hal-hal yang terabaikan khususnya pelaksanaan kampanye. Sehingga Bawaslu Sulteng memutuskan melaksanakan kegiatan tersebut bersamaan. “Walaupun kegiatan ini kita satukan tetapi substansi dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan diharapkan bisa tercapai. Kami mengharapkan perhatian dan konsentrasi dari Ketua dan Anggota Panwaslu kabupaten/kota sehingga bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai,” kata Asrifai. Asrifai menambahkan ada empat poin yang yang ditekankan untuk penguatan materi dalam mengisi ruang-ruang kognisi berkaitan dengan pengelolaan pengawasan tiap tahapan. Yakni peningkatan kapasitas pengawasan, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara. “Semoga dengan kegiatan ini juga bisa meminimalisir gugatan-gugatan yang ada nantinya,” harapnya. Rakor yang difasilitasi langsung oleh sekretariat Bawaslu Sulteng dan dihadiri 33 peserta dari jajaran panwaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah tersebut dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2014. (Humas Bawaslu Sulteng)

Political Quotes “For us democracy is a question of human dignity. And human dignity is political freedom, the right to freely express opinion and the right to be allowed to criticise and form opinions. Human dignity is the ri--ght to health, work, education and social welfare. Human dignity is the right and the practical possibility to shape the future with others. These rights, the rights of democracy, are not reserved for a select group within society, they are the rights of all the people” “Bagi kami demokrasi adalah masalah martabat manusia. Dan martabat manusia adalah kebebasan politik, hak untuk bebas mengekspresikan pendapat dan hak untuk diizinkan mengkritik dan membentuk opini. Martabat manusia adalah hak atas kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Martabat manusia adalah hak dan kemungkinan praktis untuk membentuk masa depan dengan orang lain. Hak-hak ini, hak-hak demokrasi, tidak disediakan untuk kelompok tertentu dalam masyarakat, mereka adalah hak semua orang” -Olof Palme, the late Swedish Prime Minister-

24

You can fool some of the people all of the time and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. Anda dapat menipu beberapa orang sepanjang waktu dan semua orang beberapa waktu, tetapi Anda tidak bisa menipu semua orang sepanjang waktu. -Abraham Lincoln, from A.K.- McClure’s “Lincoln’s Yarns and Stories”

Anekdot Pemilu


Cerimor (Cerita Humor) BELAJAR POLITIK DAN PENERAPANNYA

Guru : “anak anaak,, apa pendapat kalian tentang politik?” murid :” ga tau buuu... (serempak) tapi kami benci politik bu, katanya politik itu kotor!” Guru : “eeehhh ga boleh gituu,, Politik itu bagus kok. Gini, ibu kasih tau yaaa.. politik itu merupakan cara yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuannya, dan apapun yang kita lakukan pasti ada politiknya, asal untuk kebaikan. ngerti?” Buyung : “gitu ya bu? waahh politik hebat ya bu? kalo gitu aku jadi suka politik bu, aku akan berpolitik dalam ujian besok!” Guru : “baguuss.. bagaimana politik buyung agar tujuan dalam ujian besok tercapai?” Buyung: “ya belajarlah buu,, kan tinggal tanya ama mbah google.” Guru :” pintaarr,, apa yang mau Buyung tanya ama mbah google nya?” Buyung: “CARA JITU MENCONTEK SAAT UJIAN!!” Guru : 3#%$?>”:??<:??....

Ini SIM Saya … Pada Kesempatan lain, diceritakan juga (buku Moh. Mahfud MD; setahun bersama Gus Dur, kenangan menjadi Menteri di saat sulit) bahwa ada seorang warga Madura ditilang oleh Polisi, karena naik sepeda motor tidak membawa SIM.

“Mana SIM saudara?” tanya polisi. “Ini Pak,”kata orang Madura itu sambil menunjukkan sebuah kartu. “Ini bukan SIM, ini kartu anggota NU” bentak sang polisi lagi. Banyak orang Madura lebih bangga membawa kartu anggota NU daripada membawa KTP. “Oh, kartu itu tidak bisa jadi SIM ya pak, ini ada SIM punya teman saya,” jawab orang Madura itu lagi. “Mengapa kamu naik sepeda motor memakai SIM orang lain? kamu telah melanggar, kamu akan ditilang!” hardik polisi itu lagi.

ada pengemudinya. Becak saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong berarti boleh masuk,” jawab si tukang becak. “Bodoh, apa kamu tidak bisa baca? di bawah gambar itukan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk,” bentak pak polisi lagi.

“Lho, pak polisi kok marah? saya dipinjami SIM ini secara sah oleh yang punya. Yang punya SIM saja tidak marah, masa pak polisi marah …” tanggap orang Madura itu lagi.

“Tidak pak, saya tidak bisa baca, kalau saya bisa membaca maka saya jadi polisi seperti sampeyan, bukan jadi tukang becak seperti ini,” jawab si tukang becak sambil cengengesan.

Becak, dilarang masuk !

Senior Kami

Saat menjadi presiden, Gus Dur pernah bercerita kepada Menteri Pertahanan saat itu, Mahfud MD (buku; setahun bersama Gus Dur, kenangan menjadi menteri di saat sulit) tentang orang Madura yang katanya banyak akal dan cerdik. Ceritanya ada seorang tukang becak asal Madura yang pernah dipergoki oleh polisi ketika melanggar rambu “becak dilarang masuk”. Tukang becak itu masuk ke jalan yang ada rambu gambar becak disilang dengan garis hitam yang berati jalan itu tidak boleh dimasuki oleh becak. “Apa kamu tidak melihat gambar itu? itu kan gambar becak tak boleh masuk jalan ini,” bentak pak polisi.” Oh saya melihat pak, tapi itu kan gambarnya becak kosong, tidak

25

Saat para setan penggoda manusia dari seluruh dunia, ditanya oleh Boss setan. Cuma tentang para pelaku korupsi,di negara mereka masing masing bertugas selama ini. Boss: setan Amerika,bagaimana para koruptor di negaramu...?. Amerika: mereka yang tertangkap di hukum seumur hidupnya. Boss: kamu dari China,bagaimana nasib koruptor disana...?. China: mereka yang tertangkap,pastilah di hukum mati. Boss: kamu setan dari Indonesia,bagaimana koruptor disana..?. Indonesia: maaf no coment, wah saya takut sama mereka. Boss: kenapa...?. Indonesia: masak sih melawan para senior senior saya. Sumber: www.matiketawa.com


Penetapan Nomor Urut Capres-Cawapres

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Satu) Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Dua) Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut dan penetapan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (1/6). Rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Nasrullah dan Nelson Simanjuntak serta Ketua DKPP, Jimly Ashiddiqie tersebut juga dihadiri oleh pimpinan 10 partai politik pengusung masing-masing capres dan cawapres. Pada saat undian, pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendapatkan nomor urut 1 (satu), sedangkan pasangan calon Jokowi dan Jusuf Kalla mendapatkan nomor urut 2 (dua).

Cawapres Hatta Rajasa (kiri) dan Jusuf Kalla (kanan) mengambil nomor undian untuk menentukan pasangan capres yang mengambil nomor urut yang pertama kali.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyerahkan nomor urut 1 kepada pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada rapat pleno terbuka pengundian nomor urut dan penetapan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyerahkan nomor urut 2 kepada pasangan calon Jokowi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Satu) Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla pada rapat pleno terbuka pen- Hatta Rajasa dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Dua) gundian nomor urut dan penetapan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Joko Widodo - Jusuf Kalla menunjukkan jarinya sesuai nomor urut yang didapat.

26


zzzz

Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai

WISNU

Calon Presiden dan Wakil Presiden bergandeng tangan dengan Komisioner KPU dan Ketua Bawaslu.

FALCAO SILABAN

Pimpinan Bawaslu Nasrullah berjabat tangan dengan calon wakil presiden nomor urut 2, Jusuf Kalla

Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron berjabat tangan dengan calon wakil presiden nomor urut 2, Jusuf Kalla.ber

FALCAO SILABAN

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua KPU, Husni Kamil Manik beserta anggota, Ketua Bawaslu, Muhammad beserta anggota, Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie beserta anggota hadir dalam Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai.

27


P S EMI A W L A IH G A N

HUMAS

Ketua Bawaslu Muhammad bersama Ketua DKPP Jimly Asshidiqie dalam acara HUT DKPP ke 2 di Jakarta 12/6/2014

UM

BADAN

N

PE

HUMAS

PIMPINAN Bawaslu, Nasrullah memukul gong tanda dibukanya Rakor Stakeholder Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk mencapai Pemilu yang bersih, berintegritas dan damai. Rakor ini berlangsung 21-23 Juni 2014 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta.

UM

A S L U

I

N O IK IND

R

W

SI

BL

E

P

A

B

U

A

HUMAS

PIMPINAN Bawaslu, Nasrullah dan Nelson Simanjuntak didampingi Kepala Biro Teknis Pengawasan Pemilu (TP3), Bernad D. Sutrisno melakukan konferensi pers terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 dan 2.

RE

HUMAS

Bawaslu menggelar Rapat Kerja Teknis dalam rangka evaluasi pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Tahun 2014 di Bali, 14-16 Juni 2014. Ketua Bawaslu RI, Muhammad hadir dalam rakernis tersebut.

-

RAJAMONANG SILALAHI

HUMAS

Pimpinan Bawaslu RI Endang W dan Nasrullah berkesempatan berfoto bersama dengan jajaran Panwascam dan PPL di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya, usai dialog pengawasan Pilpres daerah perbatasan, Jumat (27/6) malam. Panwascam dan PPL merupakan ujung tombak pengawasan pemilu presiden/wapres karena mereka langsung bersinggungan dengan masyarakat pemilih.

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menjadi narasumber dalam pelatihan pengawasan Pemilu di Pontianak Kalimantan Barat 10/6/2014. Sebelum memaparkan materinya, terlebih dahulu beliau melakukan “ice breaking” yang bertujuan untuk memberikan penyegaran kepada peserta pelatihan.

28

BBadan Pengawas Pemilihan Umum

Recommend Documents