PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMA KRISTEN 2 SALATIGA OLEH DIAH ANITA SUKMAWATI 802010025
TUGAS AKHIR Diajukan Kepada Fakultas Psikologi Guna Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Psikologi Program Studi Psikologi
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2016
PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMA KRISTEN 2 SALATIGA
Diah Anita Sukmawati Sutriyono
Program Studi Psikologi
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2016
Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan penghubung dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Kristen 2 Salatiga. Subyek dalam penelitian ini ialah Kepala Sekolah SMA Kristen 2 Salatiga serta pengurus komite sekolah SMA Kristen 2 Salatiga yang terdiri dari Ketua II komite sekolah dan anggota komite sekolah bidang pengembangan pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengisi angket dan wawancara. Angket diberikan kepada pengurus komite sekolah SMA Kristen 2 Salatiga, butir-butir angket menggunakan indikator-indikator empiris peran komite sekolah. Wawancara dilakukan kepada pengurus komite sekolah dan kepala sekolah SMA Kristen 2 Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Kristen 2 Salatiga sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol maupun sebagai badan penghubung masih tergolong rendah. Faktor penyebabnya antara lain adalah keberadaan komite sekolah semacam formalitas saja, pengurus komite sekolah pasif, banyaknya pengurus komite sekolah yang sudah tidak aktif, dan sekolah tidak memberdayakan komite sekolahnya. Kata Kunci : peran komite sekolah, pendidikan.
i
Abstract
This research is a qualitative descriptive one with a purpose to describe the school committee’s role as the Advisory Agency, Supporting Agency, Controlling Agency, and Mediator Agency in education at Salatiga Christian High School 2. The subjects in this research is the principal of Salatiga Christian High School 2 and board committees of Salatiga Christian High School 2, which consists of chairman II school committee and school committee members the development of education. Collecting data of this research using questionnaires and interviews. Questionnaires given to the board of school committees Salatiga Christian High School 2, grains of questionnaire using empirical indicators of the role of the school committee. Interviews were conducted to the board of the school committee and school principal in Salatiga Christian High School 2. The results showed that the school committee in providing education Salatiga Christian High School 2 as the Advisory Agency, Supporting Agency, Controlling Agency, and Mediator Agency are still categorized low. Contributing factors include the existence of school committee is just formality, the board of school committee passive, the number of school board committees are inactive, and the school does not empower the school committee. Key words : the role of the school committee, education.
ii
1
PENDAHULUAN Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Pada saat ini tanggung jawab dari masing-masing pihak belum berjalan secara optimal, terutama peran serta masyarakat yang masih belum banyak diberdayakan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan nasional maka dibentuklah badan pembantu dan penyelenggaraan pendidikan. Badan pembantu tersebut adalah Dewan Pendidikan ditingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Setiap sekolah memiliki Komite Sekolah sebagai wakil masyarakat yang ikut serta dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Dibentuknya Komite Sekolah diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan kinerja dan kualitas sekolah. Tujuan dari dibentuknya Komite Sekolah sebagaimana yang telah tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan komite Sekolah adalah untuk: 1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan; 2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; 3) menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Adapun peran dari Komite Sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan komite Sekolah adalah sebagai : 1) pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan
2
kebijakan pendidikan; 2) pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; 3) pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; 4) penghubung (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) (legislatif). Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, sehingga secara peran psikologis Komite Sekolah mampu memberikan dukungan kepada orang tua dan masyarakat demi meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. Dari peran tersebut diharapkan nantinya dapat menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Radyuni (2013) terhadap peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di tiga SMP Negeri Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali yang menunjukan hasil peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol maupun sebagai badan penghubung masih tergolong rendah. Sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Nugraha (2014) dalam penelitiannya tentang peran komite sekolah dan dewan pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman menunjukkan hasil yang kurang optimal dengan ditemukannya beberapa peran yang mesti dilakukan komite sekolah belum sepenuhnya di jalankan secara optimal. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaharu (2013) tentang peranan komite sekolah di SMP Negeri 4 Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, hasilnya pelaksanaan peran komite sebagai pendukung, pengontrol,
3
pemberi pertimbangan serta sebagai penghubung telah berjalan dengan sangat baik sehingga telah memperoleh banyak manfaat. Sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Mulyono (2014) dalam penelitiannya tentang peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan Jawa Timur, peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK negeri maupun swasta secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Masing-masing memiliki peran yang tinggi sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, dan sebagai badan penghubung, sedangkan peran yang rendah adalah sebagai badan pengontrol. Demikian juga penelitian yang dilakukan Tamrin, Zetra, Sitorus (2009) tentang kajian efektivitas keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah dalam peningkatan pendidikan di kota Padang menemukan bahwa Komite Sekolah telah berperan dalam meningkatkan mutu sekolah tersebut baik dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan maupun melalui berbagai kebijakan yang telah dirumuskan bersama-sama dengan Dewan Pendidikan terhadap perbaikan peningkatan mutu sekolah tersebut. Dengan melihat hasil-hasil penelitian tentang peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian ini tentang Peran Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tempat penelitian, serta subjek yang akan diteliti sehingga memungkinkan untuk menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Kristen 2 Salatiga”. Alasan penelitian ini
4
dilakukan di SMA Kristen 2 Salatiga dikarenakan sekolah tersebut memiliki jumlah murid yang paling sedikit diantara SMA lain yang ada di Salatiga. Komite Sekolah Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, Komite Sekolah adalah sebuah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56 ayat 3 dinyatakan bahwa: Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Keanggotaan komite sekolah seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 terdiri atas: (1) unsur masyarakat yang dapat berasal dari orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni dan wakil peserta didik; (2) unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa. Tujuan Komite Sekolah Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah adalah sebagai berikut: Pertama, mewadahi dan menyalurkan
5
aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Peran Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara, tukang lawak pada permainan ma’yung, sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Menurut Soekanto (dalam Sofiyatun 2012) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dari penjelasan diatas peran serta komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan seperti yang telah tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 adalah sebagai berikut: (1) pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (2) pendukung (supporting agency), baik
yang berupa
financial,
pemikiran maupun tenaga
dalam
penyelenggaraan pendidikan; (3) pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; (4) penghubung (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) (legislatif).
6
Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, memiliki fungsi memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai beberapa hal. Secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan pertimbangan dapat diamati pada Tabel 1.1 . Tabel 1.1 Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya Sebagai Badan Pertimbangan
Fungsi Komite Sekolah 1.1. Memberikan masukan,
Kegiatan Operasional Komite Sekolah 1.1.1. Mengadakan pendataan
pertimbangan, dan rekomendasi
kondisi sosial ekonomi
kepada satuan pendidikan
keluarga peserta didik dan
mengenai: (1) kebijakan dan
sumber daya pendidikan
program pendidikan, (2)
dalam masyarakat.
RAPBS, (3) kriteria kinerja
1.1.2. Menganalisis hasil pendataan
satuan pendidikan, (4) kriteria
sebagai bahan pemberian
tenaga kependidikan, (5)
masukan, pertimbangan, dan
kriteria fasilitas pendidikan,
atau rekomendasi kepada
dan (6) hal-hal lain yang terkait
sekolah.
dengan pendidikan.
1.1.3. Menyampaikan masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan. 1.1.4. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka
7
pengembangan kurikulum muatan lokal. 1.1.5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan (PAKEM). 1.1.6. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan kegiatan sekolah. Sumber: Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah
Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (supporting agency), baik yang berupa financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, yang akan dijabarkan dalam fungsi dan kegiatan operasional komite sekolah pada Tabel 1.2 . Tabel 1.2 Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya Sebagai Badan Pendukung
Fungsi Komite Sekolah 2.1. Mendorong orang tua dan
Kegiatan Operasional Komite Sekolah 2.1.1. Mengadakan rapat atau
masyarakat untuk berpartisipasi
pertemuan secara berkala
dalam pendidikan.
dan insidental dengan orang tua dan anggota masyarakat. 2.1.2. Mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industri untuk biaya pembebasan
8
uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. 2.1.3. Menghimbau dan mengadakan pendekatan kepada orangtua dan masyarakat yang dipandang mampu untuk dapat menjadi narasumber dalam kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik. 2.1.4. Memberikan dukungan untuk pemeriksaan kesehatan anakanak. 2.1.5. Memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dan kuratif dalam memberantas penyebarluasan narkoba di sekolah. 2.1.6. Memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 2.2. Menggalang dana masyarakat
2.2.1. Memverifikasi RAPBS
dalam rangka pembiayaan
(Rencana Anggaran
penyelenggaraan pendidikan.
Pendidikan dan Belanja Sekolah) yang diajukan oleh kepala sekolah. 2.2.2. Memberikan pengesahan terhadap RAPBS (Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah) setelah
9
proses verifikasi dalam rapat pleno Komite Sekolah. 2.2.3. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 2.2.4. Membantu sekolah dalam rangka penggalangan dana masyarakat untuk pengumpulan dana abadi. 2.3. Mendorong tumbuhnya
2.3.1. Melaksanakan konsep subsidi
perhatian dan komitmen
silang dalam penarikan iuran
masyarakat terhadap
dari orang tua siswa.
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2.3.2. Mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat, misalnya panggung hiburan untuk sekolah dan masyarakat. 2.3.3. Membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat.
Sumber: Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah
Peran Komite Sekolah yang ketiga adalah sebagai badan pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Komite Sekolah dalam hal ini memiliki fungsi mengevaluasi maupun mengawasi kebijakan, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
10
Secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan pengontrol dapat diamati pada Tabel 1.3 . Tabel 1.3 Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya Sebagai Badan Pengontrol
Fungsi Komite Sekolah 3.1.Melakukan evaluasi dan
Kegiatan Operasional Komite Sekolah 3.1.1. Mengadakan rapat atau
pengawasan terhadap kebijakan
pertemuan secara rutin atau
program, penyelenggaraan, dan
insidental dengan kepala
keluaran pendidikan.
sekolah dan dewan guru. 3.1.2. Sering mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah, atau dengan dewan guru di sekolah. 3.1.3. Meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa. 3.1.4. Bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni.
Sumber: Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah
Selanjutnya peran keempat Komite Sekolah sebagai badan penghubung antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (legislatif). Sebagai badan mediator, Komite Sekolah berfungsi dalam menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat maupun Dinas Pendidikan. Secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan mediator dapat diamati pada Tabel 1.4 .
11
Tabel 1.4 Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya Sebagai Badan Penghubung
Fungsi Komite Sekolah 4.1 Melakukan kerjasama dengan masyarakat.
Kegiatan Operasional Komite Sekolah 4.1.1. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan khususnya dengan DUDI (Dunia Industri). 4.1.2. Mengadakan penjajakan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah.
4.2. Menampung dan menganalisis
4.2.1. Menyebarkan kuesioner
aspirasi, ide, tuntutan, dan
untuk memperoleh masukan,
berbagai kebutuhan pendidikan
saran, dan ide kreatif dari
yang diajukan oleh masyarakat.
masyarakat. 4.2.2. Menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap sekolah.
Sumber: Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah
12
METODE PENELITIAN Jenis, Subyek, Waktu dan Tempat Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hal yang akan dideskriptifkan dalam penelitian ini adalah peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Kristen 2 Salatiga. Subyek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan
teknik purposive
sampling, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dipilih tiga orang subyek yang terdiri dari Kepala Sekolah SMA Kristen 2 Salatiga, Ketua II komite sekolah, serta anggota komite sekolah bidang pegembangan pendidikan. Penelitian ini dilakukan di ruang rapat SMA Kristen 2 Salatiga dengan materi peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Penelitian dilakukan pada tanggal 4 September 2015 sampai 18 Desember 2015.
Metode Pengumpulan Data Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengisi angket dan wawancara. Angket diberikan kepada pengurus komite sekolah SMA Kristen 2 Salatiga, butir-butir angket menggunakan indikator-indikator empiris peran komite sekolah. Wawancara dilakukan kepada pengurus komite sekolah dan kepala sekolah SMA Kristen 2 Salatiga.
13
Teknik Analisi Data Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), memaparkan tahapan analisis deskriptif
kualitatif,
yaitu
data
reduction,
data
display,
dan
conclusion
drawing/verification.
data collection
data reduction
conclusion
data display
Gambar 3.1 Tahapan dalam Analisis Data
a. Data Collection dan Data Reduction Tahap awal dalam analisis data adalah data collection. Dalam tahapan data collection, rekaman hasil wawancara terhadap pengurus komite sekolah dan kepala sekolah tentang peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan ditulis secara rinci, teliti dan jelas. Hasil data collection kemudian direduksi untuk dipilih hal-hal yang penting dan pokok. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Kristen 2 Salatiga. b. Data Display Tahap berikutnya adalah data display atau penyajian data. Data display dalam peran komite sekolah adalah dengan menyajikan data hasil reduksi berupa
14
uraian singkat teks yang bersifat deskriptif mengenai peran komite sekolah berdasarkan indikator-indikator yang telah ada. c. Conclusions Drawing/Verification Pada tahap terakhir ini hasil data display dirumuskan peran komite sekolah berdasarkan indikator-indikator yang telah ada yang nantinya akan dapat ditarik menjadi kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
HASIL PENELITIAN
Dalam hasil penelitian ini akan dipaparkan data penelitian secara deskriptif yang terdiri dari beberapa sub heading, mengenai peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency) Komite sekolah dalam peranannya sebagai badan pertimbangan diharapkan mampu memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah. Sesuai dengan peranannya tersebut komite sekolah diharapkan mampu mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat. Hal ini seperti yang dipaparkan sebagai berikut: “Komite memang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam kegiatan itu, karena kegiatan itu sudah ditangani oleh kesiswaan sekolah. Untuk sementara ini penanganan-
15
penanganan ekonomi menengah kebawah untuk anak-anak sudah ada BOS, ada BSM. Tapi kalau untuk pendataannya memang sekolah setiap tahun melaporkan kepada komite sekolah. Memang komite tidak berkaitan langsung dengan penanganan intern istilahnya begitu jadi lebih kepada pengembangan sekolah”. ( Ketua II komite sekolah, 04-09-2015) Selain itu komite sekolah diharapkan mampu memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal. Berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi diperoleh bahwa: “Untuk kurikulum itu sendiri yang pertama memang ada kurikulum inti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kurikulum muatan lokal sementara ini kami memakainya adalah bahasa jawa dari SP Gubernur dan multimedia. Komite juga menyarankan dengan satu pertimbangan bahwa multimedia ini bisa jangkauan kedepannya, karena memang sebenarnya waktu itu arahnya ke TIK tapi karena TIK merupakan program wajib pemerintah akhirnya kami ke multimedia dan komite berusaha untuk memfasilitasi”. ( Ketua II komite sekolah, 04-09-2015) “Itu sepenuhnya kami lakukan sendiri, karena kebetulan kami sekolah kecil sehingga keterbatasan dana, keterbatasan tenaga sehingga sementara nampaknya kalau kami harus berbicara dengan komite juga kami kadang-kadang sudah berfikir hasilnya juga sama saja, sehingga kami tetapkan untuk misalnya muatan lokal ya sejauh yang bisa kami lakukan disini seperti itu”. ( Kepala sekolah, 04-09-2015) Munculnya rasa kurang percaya dan pemikiran bahwa hasilnya akan sama saja menyebabkan pihak sekolah tidak pernah melibatkan komite sekolah dan lebih memilih untuk melakukan sendiri. Komite sekolah juga diharapkan mampu memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan; serta memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan kegiatan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi adalah sebagai berikut : “Kalau proses belajar pembelajaran itu kan sudah di wakakurikulum, kepala sekolah. Otomatis kepala sekolah mengadakan supervisi mengadakan ini seperti ini. Kalau
16
komite lebih pada kebijakan-kebijakan strategis yang sifatnya umum, kalau sampai ke dunia belajar mengajar kan sudah ranah sekolah. ( Anggota komite bidang pengembangan pendidikan, 04-09-2015) “Ketika kami menyusun visi pada tahun berapa saya lupa itu, kan visi misi itu baru dibentuk setelah pemerintah, maksudnya ketika mau mengusulkan dana harus ada komite. Lha itu kami baru menyusun visi misi sekolah ini secara tertulis. Itu memang semua komite ikut terlibat menentukan visinya seperti apa kalau di sekolah seperti apa kemudian kita klopkan, mereka memberi masukan artinya kami menemukan satu visi dan visi ini kemudian kita uraikan beberapa menjadi beberapa misi dan itu memang terlibat disitu komite seperti itu”. ( Ketua II komite sekolah, 04-09-2015) “Ya ini karena kami vakum tidak mengadakan komunikasi dengan komite secara lengkap, ya akhirnya itu sifatnya incidental saja. Ketika misalnya komite mempunyai ide apa tentang pengembangan sekolah baru mereka kontak kami untuk ketemuan mengadakan pertemuan”. ( Kepala sekolah, 04-09-2015)
Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency) Komite sekolah dalam peranannya sebagai badan pendukung diharapkan mampu memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan diharapkan mampu mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan incidental dengan orang tua dan anggota masyarakat, mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut : “Sementara ini komite belum sampai kesana jadi sementara ini anak-anak yang tidak mampu dari sekolah ini kebetulan kami lewat program BSM dan BOS itu sudah tercukupi. Selama ini memang komite belum begitu banyak untuk berperan dalam istilahnya mencarikan dana itu memang belum, jadi kami masih sebatas dengan program”. ( Ketua II komite sekolah, 04-09-2015)
Komite sekolah juga diharapkan mampu menghimbau dan mengadakan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat yang dipandang mampu untuk dapat
17
menjadi narasumber dalam kegiatan ekstrakulikuler bagi peserta didik, memberikan dukungan untuk pemeriksaan kesehatan anak-anak, memberikan dukungan kepada sekolah secara preventif dan kuratif dalam memberantas penyebarluasan narkoba di sekolah, serta memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kepala sekolah adalah sebagai berikut : “Itu sudah ada jaringan langsung antara sekolah dengan pihak dinas kesehatan. Itu ada rutin, sehingga kami tidak pernah melibatkan komite karena sekolah sudah ada semacam MOU dengan dinas kesehatan melalui puskesmas di kecamatan. Jadi dari dinas kesehatan langsung dengan sekolah tidak melalui komite, karena memang jalurnya seperti itu, istilahnya tidak ada keharusan komite berperan karena sudah ada link langsung antara pendidikan dalam hal ini sekolah dengan puskesmas iya dengan dinas kesehatan. Itu beragam mulai dari pemeriksaan rutin siswa, kemudian juga dari pembinaan-pembinaan misalnya dalam bentuk seminar-seminar itu pasti ada setiap periode”. ( Kepala sekolah, 04-09-2015) “Kalau kegiatan ekstrakurikuler biasanya komite lebih banyak mendukung ketika kita sudah ke lomba, jadi kalau di dalam pembinaan di sekolah memang diserahkan sekolah kemudian guru olahraga dan pelatih. Komite kita berperannya ketika anak sudah maju ketingkat kota atau provinsi disana komite berperan dalam penyediaan transportasi, kalau secara tekhnik kebetulan di komite tidak ada”. ( Ketua II komite sekolah, 04-092015)
Selain itu komite sekolah juga diharapkan mampu membantu menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, serta mendorong tumbuhnya perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kepala sekolah dan anggota komite adalah sebagai berikut: “Selama ini tidak. Jadi dalam bentuk dana itu memang sebatas hanya sebagai masukan program tapi sampai hari ini pun belum bisa dikatakan berhasil untuk usaha-usaha yang dilakukan bersama komite’. ( Kepala sekolah, 04-09-2015)
18
“Penggalangan dana untuk memajukan mutu memang belum sampai sekarang, belum sampai ke meminta dukungan dari luar seperti itu. Kami hanya sebatas mengajukan proposal ke pemerintah, kalau ke luar-luar itu belum tidak tahu kalau nanti”. ( Anggota komite bidang pengembangan pendidikan, 04-09-2015)
Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling Agency) Komite sekolah dalam peranannya sebagai badan pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah diharapkan mampu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah; mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau incidental dengan kepala sekolah dan dewan guru; sering mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah, atau dengan dewan guru di sekolah; meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa; bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: “Rapat rutin dulu ketika di awal dibentuk kami adakan rapat rutin satu bulan sekali, guna
merancang
program-program
pengembangan.
Akhirnya
karena
dalam
pertimbangan kami program-program yang kami rancang dikatakan tidak berhasil seperti yang diharapkan lama-lama kami berjalan sendiri, hanya nanti yang masalah incidental yang kami sampaikan, jadi semacam formalitas saja”. ( Kepala sekolah, 0409-2015) “Sekolah melaporkan kepada komite tentang hasil belajar siswa, paling tidak setahun sekali kami ketemu terutama setelah hasil kelulusan keluar”. ( Ketua II komite sekolah, 04-09-2015)
Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung (Mediator Agency) Komite sekolah dalam peranannya sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (legislatif) dengan masyarakat diharapkan mampu melakukan kerjasama dengan masyarakat baik
19
perorangan maupun kelompok/ organisasi/ dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan partisipan adalah sebagai berikut: “Selama ini kami memang belum pernah melaporkan secara tertulis tapi hanya lewat rapat, kemudian dibahas bersama, ketika ada permasalahan-permasalahan kita bicarakan bersama, kita cari jalan keluarnya dan kita lakukan hanya sebatas itu”. ( Ketua II komite sekolah, 04-09-2015)
Pembahasan Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Kristen 2 Salatiga. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara mendiskusikan temuan-temuan penelitian berdasarkan pandangan peneliti dan menurut teori dan peraturan yang relevan terkait dengan peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari hasil penelitian data, dari ke empat peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Kristen 2 Salatiga hanya peran komite sekolah sebagai badan pengontrol yang termasuk dalam kategori cukup, sedangkan tiga peran lainnya tergolong masih rendah. Selanjutnya akan dibahas pada setiap aspek peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Kristen 2 Salatiga. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency) Peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan termasuk dalam kategori rendah, ini berarti komite sekolah di SMA Kristen 2 Salatiga belum banyak memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
20
Dalam mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat komite sekolah tidak pernah terlibat langsung dikarenakan kegiatan itu sudah ditangani oleh kesiswaan sekolah dan komite sekolah tidak berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal menyampaikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi secara tertulis kepada sekolah, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan komite sekolah secara formal tidak pernah melakukannya, sehingga benarbenar tidak difungsikan. Komite sekolah dalam hal memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal sudah cukup berperan. Selain menggunakan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, komite sekolah juga memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah untuk memilih multimedia sebagai kurikulum muatan lokal, sehingga saat ini SMA Kristen 2 Salatiga menggunakan kurikulum muatan lokal bahasa jawa yang sudah ditetapkan dari pemerintah dan multimedia itu sendiri. Dalam hal memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan sampai saat ini komite sekolah tidak pernah melakukan karena biasanya akan dilakukan secara incidental ketika akan ada akreditasi baru nantinya. Peran komite sekolah sabagai badan pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah secara keseluruhan termasuk dalam kategori rendah, ini berarti komite sekolah di SMA Kristen 2 Salatiga belum banyak memberikan pertimbangan dan masukan kepada sekolah dalam rangka pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat, menyampaikan masukan,
21
pertimbangan dan rekomendasi secara tertulis kepada sekolah, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan, memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal, maupun memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan. Hal ini bertentangan dengan fungsi komite sekolah itu sendiri dimana memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency) Peran komite sekolah sebagai badan pendukung termasuk dalam kategori rendah, ini berarti komite sekolah di SMA Kristen 2 Salatiga belum banyak memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selama ini komite sekolah belum pernah mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, penyebabnya adalah bahwa sekolah ini merupakan sekolah swasta sehingga semua untuk managemen dilakukan oleh sekolah dan yayasan, sehingga untuk mencari bantuan langsung berkerjasamanya dengan dinas pendidikan. Sementara ini untuk anak-anak yang tidak mampu sekolah menggunakan program dari pemerintah berupa BOS dan BSM dan itu sudah di anggap tercukupi, untuk diluar lembaga pendidikan biasanya dilakukan oleh yayasan tidak dengan komite sekolah. Masalah dana untuk saat ini justru ada beberapa komite yang membantu tetapi belum sampai istilahnya mencarikan bantuan dana dari luar.
22
Dalam hal memberikan dukungan untuk pemeriksaan kesehatan anak-anak serta memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dan kuratif dalam memberantas penyebarluasan narkoba di sekolah komite mendukung, namun dalam pelakasanaan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah karena hal ini sudah merupakan program dari pemerintah dan bekerjasama langsung dengan dinas kesehatan tidak melalui komite sekolah. Komite sekolah sudah memberikan dukungan kepada sekolah dalam hal pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler di sekolah namun hanya sebatas mendukung ketika akan mengikuti lomba sedangkan dalam pembinaan di sekolah diserahkan kepada pihak sekolah. Masalah memverifikasi maupun pengesahan terhadap RAPBS komite sekolah tidak pernah dilibatkan, sehingga hanya sebatas kepala sekolah dengan pengurus ketua yayasan jadi tidak ada kapasitasnya dengan komite sekolah. Secara umum peran komite sekolah sebagai badan pendukung di SMA Kristen 2 Salatiga belum banyak memberikan dukungan baik yang berupa financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal ini tidak sejalan dengan fungsi komite sekolah untuk medorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, serta mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling Agency) Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol termasuk dalam kategori cukup. Komite sekolah telah melakukan rapat atau pertemuan secara rutin atau incidental dengan kepala sekolah dan dewan guru, ketika diawal dibentuk rapat rutin dilakukan
23
setiap satu bulan sekali untung merancang program-program pengembangan, namun saat ini lebih bersifat incidental saja. Dalam hal meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa, sekolah justru yang melaporkan kepada komite sekolah tentang hasil belajar siswa paling tidak satu tahun sekali terutama pada saat siswa baru ataupun saat kelulusan. Dalam hal bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni sudah tebangun sampai sekarang, seperti halnya melakukan reuni akbar alumni dan mempunyai web untuk alumni melalui Facebook. Hal ini menunjukkan peran komite sekolah sebagai badan pengontrol di SMA Kristen 2 Salatiga sudah cukup mampu dalam hal transparansi dan akuntabilitas peneyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Hal ini sejalan dengan fungsi komite sekolah dalam hal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan penghubung (Mediator Agency) Peran komite sebagai badan penghubung termasuk dalam kategori rendah. Komite sekolah telah melakukan kerjasama dengan masyarakat/orangtua/wali murid dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, namun untuk kerjasama dengan seluruh stakeholder pendidikan khususnya dengan DUDI (Dunia Industri) komite sekolah belum dapat melakukannya sampai saat ini. Dalam hal penyebarluasan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari masyarakat selama ini komite sekolah maupun sekolah belum pernah malukannya. Dalam menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis, tentang hasil pengamatan terhadap sekolah, komite sekolah tidak pernah sama sekali melakukan
24
secara tertulis, hanya sebatas dalam forum rapat bersama antara sekolah dengan komite sekolah. Secara umum ini menujukkan bahwa partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Kristen 2 Salatiga rendah. Hal ini terjadi dari pihak sekolah itu sendiri, sekolah belum memberdayakan komite secara optimal, hal ini nampak adanya pendapat dari kepala sekolah yang mengatakan bahwa saat ini komite sekolah tidak banyak berkontribusi dan komite sekolah hanya sebagai formalitas saja.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui secara umum bahwa peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Kristen 2 Salatiga sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol maupun sebagai badan penghubung masih tergolong rendah. Sebagai badan pemberi pertimbangan komite sekolah di SMA Kristen 2 Salatiga belum banyak memberikan pertimbangan dan masukan kepada sekolah dalam rangka pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat, menyampaikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi secara tertulis kepada sekolah, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan; memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal, maupun memberikan pertimbang kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan.
25
Sebagai badan pendukung komite sekolah di SMA Kristen 2 Salatiga belum banyak memberikan dukungan, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sebagai badan pengontrol komite sekolah di SMA Kristen 2 Salatiga sudah cukup mampu dalam hal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, dalam rangka melakukan rapat atau pertemuan secara rutin atau incidental dengan kepala sekolah dan dewan guru, meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa, serta bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni. Sebagai badan penghubung komite sekolah di SMA Kristen 2 Salatiga telah melakukan kerjasama dengan masyarakat/orangtua/wali murid dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, namun untuk kerjasama dengan seluruh stakeholder pendidikan khususnya dengan DUDI (Dunia Industri) komite sekolah belum dapat melakukannya. Masih rendahnya peran komite sekolah antara lain disebabkan oleh: 1) keberadaan komite sekolah hanya semacam formalitas saja; 2) sekolah yg bersifat swasta lebih banyak melibatkan yayasan daripada komite sekolah; 3) pengurus komite sekolah pasif; 4) banyaknya pengurus komite sekolah yang sudah tidak aktif; 5) sekolah tidak memberdayakan komite sekolahnya; 6) sekolah tidak mengadakan reformasi kepengurusan komite secara periodik.
26
Saran Dari pembahasan dan kesimpulan penelitian beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 1. Bagi Komite Sekolah Ketua komite beserta pengurus komite untuk memahami lagi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 004/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, sehingga dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara baik dan optimal dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 2. Bagi Kepala Sekolah Kepala Sekolah untuk memberdayakan komite sekolah sesuai dengan tujuan pembentukan komite seperti yang tertuang dalam Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 dengan mengadakan sosialisasi tentang tugas dan peran komite sekolah,
mengadakan reformasi pengurus komite sesuai dengan pedoman
pelaksanaan, dan mengadakan pembekalan terhadap pengurus komite yang akan terbentuk. 3. Bagi Peneliti Selanjutnya Apabila ada peneliti lain yang ingin meneliti mengenai peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan hendaknya meneliti peran komite ditempat yang akan diteliti secara lebih mendalam lagi agar dapat menemukan apakah peran tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum, serta peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel aspek psikologis sesuan dengan variabel peran komite sekolah.
27
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah. Jakarta : Depdiknas Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 pasal 56 ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Depdiknas Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Keputusan Menteri Nomor 044 Tahun 2002 Kaharu, D. (2013). Peran Komite Sekolah di SMP Negeri 4 Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Skripsi. Gorontalo: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Mulyono, W.D. (2014). Peran Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMK dari Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Jurnal Pendidikan Vokasi. November 2014. Diunduh pada 24 Januari 2015 (dalam www.journal.uny.ac.id) Nugraha, J.T. (2014). Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Kualitas di Kabupaten Sleman. Jurnal Pro Bisnis. Februari 2014. Radyuni, W. (2013). Peran Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Tiga SMP Negeri Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Tesis. Salatiga: Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Sofiyatun, T. (2012). Peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta dalam Pemberdayaan Anak Melalui Ketrampilan Sablon. Diunduh pada 22 Maret 2015 (dalam www.eprint.uny.ac.id) Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Tamrin, Zetra A, Sitorus F. (2009). Kajian Efektifitas Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam Peningkatan Pendidikan di Kota Padang. Artikel Ilmiah. Universitas Andalas Padang. Diunduh pada 08 April 2015 (dalam www.repository.unand.ac.id)
