Analisa Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung. Penyelenggaraan pendidikan terutama pendidikan dasar dan

Final Report Analisa Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah

memiliki

arti

strategis

untuk

memacu

proram

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga untuk perluasan dan pemerataan pendidikan bagi setiap warga Negara.

Pengembangan

penyelenggaraan

SDM

pendidikan.

sangat

Oleh

karena

terkait itu

dengan

sebenarnya

kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (Wajar 9 tahun) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1994 patut dijadikan acuan dalam pengelolaan pendidikan ke depan bagi semua pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan dasar dan menengah.

Investasi pendidikan itu sendiri sebagai upaya pengembangan SDM.

Dalam

rangka

desentralisasi

pendidikan

di

Indonesia,

Pemerintah Kabupaten dan Kota sangatlah dituntut memahami pendidikan sebagai kebutuhan pengembangan SDM dimaksud,

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Lampung 2009


yang disesuaikan dengan potensi spesifik yang ada di wilayahnya. Selain itu, berbagai factor yang mempengaruhi. Pendidikan, seperti karakteristik guru, administrasi sekolah, sarana sekolah dan bahan pembelajaran, perlu diperhatikan. Diluncurkannya Konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam Sistem Manajeman Sekolah, salah satu upaya adalah bagaimana mengakomodir peningkatan mutu sekolah melalui pengelolaan dan pengalokasian sumber financial secara tepat, efektif dan transparan.

Komite

Sekolah

umumnya

dibentuk

atas

dasar

Peraturan

Pemerintah, No 44/U/2002. Ketua dan Anggota Komite ditunjuk sesuai dengan mekanisme sekolah masing-masing antara lain ditunjuk atas dasar musyawarah orangtua/wali murid, ditunjuk langsung oleh rapat, poling dalam rapat sekolah dan pengurus disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Komite Sekolah yang berjalan selama ini penguatannya masih pada pengumpulan dana untuk peningkatan kegiatan operasional sekolah.

Komite sekolah yang dibentuk di sekolah sekolah ini diharapkan dapat bekerja sama dengan kepala sekolah dan menjadi partner, sehingga

program

kerja

komite,

kalender

sekolah

dapat

didiskusikan secara transparan, Program program selama ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Lampung 2009


menunjukkan

kecenderungan

terfokus

pada

perbaikan

fisik

sekolah.

Aktivitas peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya nampak tidak mengacu pada program Diknas. Isu-isu penting belajar mengajar. Walaupun demikian dampak positif perencanaan bersama pengembangan program dapat dilihat di banyak sekolah. Dari jumlah komite sekolah yang diteliti umumnya kepengurusan terdiri atas 3 pengurus dengan beranggotakan 15 orang yang diwakili masing-masing dari dewan guru, masyarakat maupun tokoh lainnya yang peduli terhadap pendidikan.

Komite Sekolah pada wilayah sasaran di Propinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Tulang Bawang, Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Selatan, Lampung barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, kabupaten Way Kanan) sebagian besar kurang berperan seperti yang tertuang melalui SK Menteri 202 yaitu menjadi mitra bagi Kepala sekolah dan bekerjaama dengan sekolah dalam hal penimgkatan mutu sekolah. Namun pada sekolah sekolah yang terbatas SDM dan sebagian masyarakatnya terbatas dalam kemampuan berinteraksi, terbatas dalam pendidikan (sebagian masyarakat berkebun dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Lampung 2009


petani), komite sekolah tidak berperan sebagaimana mestinya, terbatas hanya ketika sekolah memerlukan pungutan dana dan perlu dimusyawarahkan.

Artinya, bahwa Komite sekolah pada wilayah wilayah tertentu belum berperan aktif, hal ini dikarenakan budaya, sosial, dan ekonomi yang menjadi pembatas pola pikir masyarakat tersebut. Lain halnya dengan Sekolah yang sudah memiliki SDM yang baik, sehingga

pola

pikir

dan

sebagian

program

komite

dapat

dilaksanakan dengan baik. Hasil survey dan pengamatan langsung bahwa belum ada kreatifitas maupun inovasi bagi komite sekolah untuk membuat dan membentuk kewirausahaan yang diperoleh dari potensi potensi wilayah dan melibatkan sekolah, sehingga paradigma komite sekolah hanya sebagai pengumpul dana masih menjadi penguat saat ini. Bahwa subetulnya jika siswa dilatih untuk bagaimana membuat kratifitas dan inovasi yang diintegrasikan dengan salah satu mata pelajaran tentu akan lebih terlihat peran komite dan keterlibatan masyarakat serta sekolah dalam hal kepedulian lingkungan dan membangun serta menciptakan perekonomian meskipun hanya sebatas gagasan dan contoh yang sederhana, Bukan mengajak berbisnis dengan siswa maupun guru, namun lebih



pada kepedulian lingkungan sosial dan ekonomi melalui bentuk bentuk atau konsep terkini. Dan yang menjadi pengarah adalah masyarakat yang memiliki ketrampilan, bisa jadi hasil karya siswa dapat dilombakan, dan dapat dijual sehingga memberikan apresiasi sendiri bagi siswa maupun komite yang menjadi mitra sekolah.

Komite sekolah dan anggota terpilih biasanya mengikuti apa yang dikatakan kepala sekolah bukan memiliki inisiatif dan umumnya sekolah sekolah dengan minimnya SDM tersebut berperan sebatas apa yang dibutuhkan dan apa yang dimusyawarahkan berkaitan dengan anaknya yang bersekolah di sekolah tersebut, karena sebagian anggota adalah para orang tua siswa/ wali murid tesebut.

2. Permasalahan

Apakah Komite Sekolah sudah berperan dan berfungsi dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2000 dan Keputusan Mendiknas No.0 44/2002?

Apakah Komite Sekolah sebagai mitra sekolah dapat berperan meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan



pendidikan

di

setiap

satuan

pendidikan

dengan

konsep

Menejemen Berbasis Sekolah (MBS)?

3. Tujuan

1. Mendapatkan penemuan tentang profil

dan peran

Komite Sekolah yang diterapkan secara konsekuen 2. Untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang timbul mengenai pengembangan pelayanan pendidikan yag bermutu yang terjangka oleh seluruh lapisan masyarakat 3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya Komite sekolah demi memajukan dunia pendidikan 4. Mendapatkan penemuan tentang cara-cara komite sekolah

dalam

menjalankan

peranannya

dalam

penyelenggaraan pendidikan dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) 5. Memperoleh penggambaran secara mendalam tentang ketercapaian

pelaksanaan

peran

komite

madrasah

dalam memberikan jaminan keterlibatan stakeholder pendidikan dalam mendukung proses pendidikan 6. Untuk

menyusun

rekomendasi

kebijakan pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Lampung 2009

mengenai

efektifitas


7. Untuk meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan di Propinsi Lampung.

4. Manfaat

a. Menambah

khasanah

ilmu

pengetahuan

terutama

tentang eksistensi komite sekolah dalam pelaksanaan MBS b. Memberikan

kontribusi/gagasan

eksistensi

madrasah/

sekolah dalam pelaksanaan MBS c. Sebagai bahan masukan pembuat kebijakan dalam eksistensi komite sekolah di tingkat satuan Pendidikan di Propinsi Lampung d. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat dari pendidikan e. menjadikan studi ini sebagai bahan masukan bagi pebuat kebijakan dalam rangka meningkatkan akses pendidikan di Provinsi Lampung f. Memungkikan mudahnya akses informasi pendidikan

5. Ruang Lingkup

Lingkup wilayah sasaran adalah 11 kabupaten Kota di Propinsi Lampung :



a. kota Bandar Lampung b. Kabupaten Lampung Barat c. Kabupaten Lampung Timur d. Kabupaten Lampung Tengah e. Kabupaten Lampung Selatan f. Kabupaten Lampung Utara g. Kota Metro h. Kabupaten Tulang Bawang i.

Kabupaten Way Kanan

j.

Kabupaten Tanggamus

k. Kabupaten Pesawaran



BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Pengertian Komite Sekolah

Komite

sekolah

dibentuk

Managemen

Berbasis

mempunyai

wewenang

Pengelolaan

sekolah

sebagai

Sekolah

ini

untuk

bagian

(MBS).

Dalam

mengelola

dijalankan

dari

dengan

penerapan

MBS,

sekolah

dirinya

sendiri.

asas

partisipasi,

transparansi dan akuntabilitas. Artinya dalam pengelolaan sekolah, Dewan Pendidik, khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekolah. Oleh sebab itu diperlukan wadah yang bisa dipakai oleh masyarakat sekolah untuk mengemban amanat tersebut. Wadah tersebut adalah KOMITE SEKOLAH. Dasar hukum pembentukan

komite

sekolah

adalah

Kepmendiknas

Nomor

044/U/2002. Sejak Kepmendiknas tersebut diundangkan, sudah banyak komite sekolah yang didirikan.

Berbeda dengan badan-badan dan organisasi-organisasi sejenis sebelumnya, komite sekolah mempunyai kemandirian yang lebih



tinggi. Kita mengenal POM (Persatuan Orang tua Murid), BPOM (Badan Persatuan Orang tua Murid), BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara membantu

Pendidikan)

sekolah

dalam

sebagai

badan-badan

penyelenggaraan

yang

pendidikan

di

sekolah, khususnya di bidang pendanaan. Ketiga badan tersebut bersifat membantu sekolah. Dalam arti ‘baru bergerak’ apabila sekolah membutuhkan. Komite sekolah berbeda dari ketiga badan yang

mendahuluinya

tersebut.

Seperti

dijelaskan

dalam

Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, peran komite sekolah tidak sekedar membantu sekolah dalam penggalangan dana. Komite sekolah mempunyai peran yang jauh lebih luas, yaitu (1) penasehat; (2) pendukung; (3) pengontrol; dan (4) mediator. Untuk menjalankan peran yang demikian besar, komite sekolah dibuat mandiri. Komite sekolah mandiri, artinya tidak di bawah koordinasi kepala sekolah, melainkan bermitra dengan kepala sekolah dalam memajukan sekolahnya

Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orangtua peserta

didik

dalam

wadah

yang

disebut

dengan

POMG

(Persatuan OrangTua dan Guru), tahun 1994 sampai pertengahan 2002 dengan perluasan peran menjadi BP3 (Badan Pembantu



Penyelenggaraan

Pendidikan)

yang

personilnya

terdiri

atas

orangtua dan masyarakat di sekitar sekolah. Sejak tahun 2002 wadah tersebut bertambah peran dan fungsinya sekaligus perluasan personilnya yang terdiri atas orangtua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah. Perbedaan yang prinsip antara BP3 dengan

Komite

keanggotaan

Sekolah

serta

adalah

dalam

dalam

pemilihan

peran dan

dan

fungsi,

pembentukan

kepengurusan.

Meski sudah diundangkan cukup lama, dan banyak sekolah sudah membentuk komite sekolah, namun secara nasional gaung komite sekolah belum nyaring. Seperti diakui oleh Depdiknas (Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah, 2004), banyak komite sekolah yang belum mampu mengemban peran dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundangan yang ada. Hal ini disebabkan banyak faktor. Salah satu faktor penting yang menjadi penyebab adalah

kurang

sangat

berperannya terbatasnya

komite sosialisasi

sekolah tentang

diantaranya peraturan

perundang-undangan yang mengatur komite sekolah. Faktor lainnya adalah pelatihan-pelatihan bagi komite sekolah masih sangat kurang. (Modul 1 : 2006;13)



2.2 Pembentukan Komite Sekolah pembentukan komite sekolah/madrasah harus dilakukan secara transparan, transparan

akuntabel, artinya,

dan

bahwa

demokratis. Komite

Dilakukan

Sekolah/Madrasah

secara harus

dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas, mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel

adalah

bahwa

panitia

persiapan

hendaknya

menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu, pemilihan anggota komite dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara. Dengan proses seperti ini diharapkan anggota komite sekolah/madrasah yang terpilih benar-benar mewakili berbagai unsur yang ada di dalam masyarakat serta mampu melakukan pendidikan

peran

dan

secara

fungsinya untuk meningkatkan

optimal

sesuai

harapan

mutu

masyarakat.

Berdasarkan berbagai pengalaman di banyak sekolah/madrasah, apabila

komite

sekolah/madrasah

dipilih


secara

transparan,


partisipatif, dan demokratis, maka kinerja komite sekolah/madrasah lebih bagus daripada komite yang dipilih melalui penunjukan.

Pada saat ini, secara formal hampir seluruh sekolah/madrasah di pelosok tanah air telah membentuk komite sekolah/madrasah. Pada kenyataannya keterwakilan keanggotaan komite sekolah/ madrasah masih belum luas. Kebanyakan dari mereka berasal dari orang terpandang, tokoh setempat, guru, maupun pensiunan guru. Di samping itu masih sangat jarang perempuan yang menjadi anggota komite sekolah/madrasah. Dalam kepengurusan komite sekolah/madrasah, kalaupun menjadi pengurus komite biasanya mereka dipilih atau memposisikan diri sebagai sekretaris atau bendahara.

Selain

itu

unsur-unsur

anggota

komite

sekolah/

madrasah sebagian besar belum mengacu kepada ketentuan yang ada. Dalam proses pembentukannyapun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada.

Dasar

hukum

utama

Undang-Undang

pembentukan

No.

25

tahun

Komite 2000

Sekolah

tentang

adalah Program

Pembangunan Nasional (Propenas). Rumusan Propenas tentang pembentukan Keputusan merupakan

Komite

Menteri acuan

Sekolah

Pendidikan utama

kemudian

diperjelas

Nasional

No.044/2002

pembentukan


Komite

dalam yang

Sekolah.


Disebutkan sebagai acuan karena pembentukan Komite Sekolah di berbagai satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan disesuaikan denga kondisi masing-masing satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. ( Modul 1 : 2006 : 5)

2.3 Peran dan Fungsi

Komite Sekolah secara umum berperan sebagai :

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. 2. Pendukung

(supporting

agency)

baik

yang

berwujud

financial, pemikiran maupun sumbangsih/tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas

penyelenggaraan

dan

keluaran

pendidikan di satuan pendidikan. 4. Mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Dalam menjalankan perannannya, secara umum Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :



1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai

kebutuham

pendidikan

yang

ditujukan

oleh

masyarakat. 4. Memberikan masukan, pertimbangan

dan rekomendasi

kepada satuan pendidikan dalam hal : a. Kebijakan dan program pendidikan b. Penyusunan Rencana

Anggaran dan Pendapatan

dan Belanja Sekolah (RAPBS) c. Kriteria kinerja satuan pendidikan d. Kriteria tenaga kependidikan e. Kriteria fasilitas kependidikan dan f. Hal– hal lain yang terkait dengan pendidikan

5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan

guna

mendukung

pemerataan pendidikan.


peningkatan

mutu

dan


6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan 7. Melakukan evaluasi dan pengawasa terhadap kebijakan, program pemerinatah, penyelenggaraan/pelaksanaan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Modul 1 : 2006;1314).

2.4 Meningkatkan peningkatan mutu pendidikan dan peran Komite Sekolah.

2.4.1 Program kerja Komite Sekolah Sebagai sebuah organisasi yang memiliki kepengurusan, struktur organisasi, job description, AD/ART. Dan fasilitas penunjang, maka komite sekolah dalam memutarkan roda organisasi adalah dengan konsolidasi organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang dapat memiliki kesamaan visi. Salah satu tujuan akhir dari keberadaan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan atau kelompok adalah untuk meningkatkan

mutu

pendidikan

di

satuan

pendidikan

tersebut. Ada prinsip yang harus dipegang oleh semua anggota Komite Sekolah yaitu Komite Sekolah tidak mengambil peran



satuan pendidikan, tidak juga mengambil peran pemerintah atau birokrasi. Meningkatkan peningkatan mutu pendidikan melalui peran komite sekolah dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang menjadi prioritas utama bidang akademik siswa maupun guru demikian pula dengan non akademik Meningkatkan peningkatan mutu pendidikan dapat dengan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah bagi siswa serta guru dan komite

sekolah

dapat

berpartisipasi

dalam

kontribusi

pendanaan jika Sekolah belum mencukupi finansialnya.

2.4.2 Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS )

Adalah salah satu cara pengelolaan sekolah yang pada saat ini sedang digalakkan Pemerintah, sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang melimpahkan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan.

Adalah sebuah system pengelolaan yang memmberikan kewenangan yang luas kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri. Pemberian kewenangan yang luas tersebut merupakan realisasi pelaksanaan konsep desentralisasi di



bidang pendidikan di tingkat terdepan yaitu sekolah. Kewenangan yang luas ini diberikan tetap dalam kerangka kebijakan pendiikan nasional yang ada, sehingga sekolah tidak berkembang semaunya sendiri. MBS menekankan agar pihak sekolah mengikutsertakan masyarakat secara intensif dan ekstensif sesuai dengan peran dan potensi masing– masing. KERANGKA PIKIR

KEPALA SEKOLAH

Komite Sekolah Sekolahomunitas Sosial

Pemerataan

Orang Tua

Perluasan Akses Masyarakat

Peningkatan Mutu Pendidikan



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Umum

Dukungan dan peranserta masyarakat yang lebih optimal sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di masingmasing sekolah/madrasah. Pemerintah telah menyediakan wadah bagi masyarakat untuk berperanserta dalam peningkatan mutu sekolah/madrasah. Wadah tersebut adalah KOMITE SEKOLAH/ MADRASAH. Berbeda dengan wadah-wadah sejenis sebelumnya, Komite Sekolah/Madrasah tidak berada dalam subordinasi kepala sekolah/madrasah. Komite Sekolah/Madrasah adalah wadah yang independen, wadah yang setara dengan dewan pendidik. Dengan sifatnya yang independen tersebut komite sekolah/ madrasah mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat dalam memajukan sekolah/madrasah. Sebagai wadah yang independen, Komite Sekolah/Madrasah memerlukan organisasi yang baik. Komite Sekolah/Madrasah harus mempunyai sistim di dalam dirinya yang mengatur hubungan di dalam dan hubungan komite sekolah/madrasah dengan pihak luar.

Oleh

sebab

itu

Komite


Sekolah/Madrasah

harus


mengembangkan

struktur

organisasi,

anggaran

dasar

dan

anggaran rumah tangga. Komite Sekolah/Madrasah juga perlu mempunyai program kerja sebagai pegangan untuk menjalankan mandatnya.

Kegiatan “Analisa Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung” menggunakan metodologi analisa SWOT. Analisa SWOT adalah analisis yang mengedepankan pendekantan

Strange

(kelebihan),

wekness

(kekurangan),

Opportunity (peluang), dan Tratment (Pendekatan). Dengan analisis ini diharapkan akan memperjelas potensi dan kelayakan program-pogram sekolah yang digulirkan ke masyarakat. Sehingga program-program tersebut benar-benar sesuai dengan potensi peserta didik, potensi wilayah, dan faktor penunjang lainya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

3.2

:

Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dari studi ini adalah Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung dengan

menggunakan

Metode

penelitian

pustaka

yang

digunakan adalah melalui Modul I, II, III tentang Komite Sekolah. 3.3

Waktu Penelitian



Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, bahwa Kegiatan Studi Tentang Analisa Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Propinsi Lampung dilaksanakan selama kurun waktu 120 hari kalender (3 bulan). Adapun jadwal pelaksanan terbagi 3 tahap, yaitu: 1.

Persiapan,

meliputi

pembuatan

KAK,

Administrasi,

penjadwalan, penetuan lokasi, inventaris data dasar lokasi, dan sosialisasi kegiatan. 2.

Pelaksanaan, meliputi koordinasi dengan stake holder, survei lokasi, pengumpulan data, pengolahan data.

3.

Finishing, meliputi seminar, pembuatan laporan akhir, evaluasi kegiatan.

3.3

Penelitian Lapangan Metode

penelitian

lapangan

yang

digunakan

adalah

dengan menyebarkan angket kepada responden 3.4

Sumber Data 3.4.1 Data Primer Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sumber data diperoleh melalui angket yang dibagikan kepada Kepala Sekolah, Ketua serta anggota komite maupun Guru yang terlibat dalam kegiatan/struktur organisasi Komite Sekolah khususnya.



3.4.2 Data Sekunder Data Sekunder dalam penelitian ini adalah buku panduan Komite Sekolah dengan literatur yang relevan serta internet. Pada tahapan ini dilakukan kajian atas penelitian bidang pendidikan yang pernah dilakukan di provinsi Lampung baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga dilakukan

pendalaman

atas

data

pelayanan

pendidikan

bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,dan efektifitas kebijakan pemerintah dalam pemerataan pendidikan dilampung sebagai pedoman awal dalam melakukan kajian. Data dalam data sekunder adalah Modul I, II, II tentang Pemberdayaan Komite Sekolah

3.5.

Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara Dilakukan dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah Dewan Guru 3.6.

Observasi lapangan

Observasi

lapangan

di

wlayah

studi,

termasuk

ploting

permasalah aktual dilapangan (dibantu tim teknis/ aparatur terkait). Bahan yang digunakan adalah peta dasar dan peta tematik tertentu (sebagai bahan rechek dan revisi di lapangan).



3.7.

Dokumentasi

Diperoleh langsung dari data melalui pengisian angket 3.8.

Angket

Diberikan

dan diisi oleh Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan

Dewan Guru



BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Kinerja Komite Sekolah

Prinsip Pembentukan Komite Sekolah atas dasar Undang-Undang No.25 Tahun 2000 serta dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 yang merupakan acuan utama pembentukan Komite Sekolah pada umumnya sudah dilaksanakan di berbagai Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah. Pembentukan kepengurusan atas dasar : a. Ditunjuk langsung dalam rapat/pertemuan b. Poling dalam rapat/pertemuan c. Musyawarah dengan walimurid

Sebagian besar komite mempunyai pengurus 3 orang dengan jumlah anggota 20 orang. Anggota dan kepengurusan yang telah dibentuk umumnya dari kalangan masyarakat atau orangtua/wali murid yang peduli pendidikan.



Program- program yang dikembangkan dalam setiap pertemuan kecenderungan hanya difokuskan pada perbaikan kondisi fisik sekolah.

Pengetahuan mengenai pendidikan yang nampak dari tugas sehari-hari di dalam bidang pendidikan dan pengalaman sebagai anggota BP3 kelihatannya tidak menjadi faktor utama untuk menjadi

pengurus.

Kelihatannya

pengurus

dipilih

karena

ketrampilan-ketrampilan mereka dan jaringan hubungan yang mereka miliki.

Kendala yang paling menonjol adalah usaha sekolah untuk mendanai program yang berani terutama karena perencanaan dilakukan lebih dahulu dan baru dicarikan dananya. Misalnya ada peluang untuk wirausaha hal mana semua dikelola sekolah bersama siswa, namun sebagian dewan guru menyatakan bahwa siswa tidak dididik untuk wiraswasta, padahal kreatifitas dan pengembangan soft skill sejak dini membawa siswa lebih memiliki toleransi dan menghargai hasil karya dan memperoleh apresiasi.

Komite Sekolah mendukung perawatan dan pengembangan sekolah

dengan

dana

dan

mendorong

masyarakat

membantu langsung dengan bahan dan tenaga.


untuk


Hanya peran “mediator“ yang menjadi efektif dalam perannya Komite dengan Sekolah. Bahkan pengumpulan dana, suatu kegiatan yang memerlukan pemikiran dan tenaga dari komite tidak dianggap sebagai tanda keefektifan komite oleh sebagian responden.

Sebagian besar responden mengharapkan komite sekolah yang ideal di masa yang akan datang mempunyai peran yang lebih besar daripada peranannya sekarang

Lingkungan kerja dan anggota yang berkualitas sangat penting sehingga komite dapat bekerja secara efektif bersama-sama dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu belajar mengajar.

4.2 Peran Komite Sekolah dan

Meningkatkan peningkatan mutu

pendidikan

Faktor yang paling dapat menentukan mutu pendidikan di sekolah adalah

Kepala

Sekolah.

Kepala

Sekolah

yang

baik

sering

memantau kelas, menemukan kesalahan guru dan memberitahu kepada

guru

pengamatan

cara kami

meningkatkan tidak

kinerjanya.

sepenuhnya

Kepala

melakukan itu, bahkan lebih banyak tidak di tempat. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Lampung 2009

Namun Sekolah

dari tidak


Kepala sekolah yang baik harus mempunyai komitmen untuk mengembangkan sekolahnya dengan kinerja yang demokratis, namun kenyataannya berbeda. Lebih banyak memutuskan dan bekerja sendiri. Akan lebih baik memberi peluang bagi guru dan komite sekolah untuk mengembangkan gagasan atau ide bagi peningkatan mutu sekolah. Sehingga lebih terbuka, dan menjadi mitra dalam mewujudkan sekolah yang berprestasi.

Sebagian

Kepala

sekolah

memberikan

keterbukaan

dalam

berpendapat baik untuk guru dan komite sekolah, sehingga ketika pengambilan keputusan semua merasa memiliki dan merasa beertanggung

jawab

dalam

pengembangan

sekolah

yang

berkualitas

Namun kendala yang masih dirasakan adalah waktu pertemuan dengan komite sekolah terbatas, disebabkan karena sebagian masyarakat bertani dan berkebun.

Disamping itu hanya pengurus yang memiliki tanggung jawab dan memiliki peran pun hanya sewaktu-waktu jika dibutuhkan saja. Konsep Manajemen Peningkatan mutu berbasis sekolah dalam system manajemen sekolah, Komite sekolah sebagai organisasi



mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah.

Namun sebagian sekolah yang dikunjungi, belum sepenuhnya melaksanakan manajemen tersebut, mengingat SDM terbatas dan kualifikasi yang masih belum memenuhi kuota. Padahal Komite Sekolah itu sendiri harus dapat menjadi organisasi yang benarbenar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.

Jika pola bekerja Plan Do Check Action (PDCA) dipahami kepala sekolah dan guru, maka dapat meningkatkan peningkatan mutu sekolah itu sendiri



BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

1 Pembentukan Komite baik dari kepengurusan maupun peran

dan

fungsinya

masih

mefokuskan

pada

pemungutan dana bagi pengembangan kondisi fisik sekolah

2. Manajemen berbasis Sekolah belum sepenuhnya diterapkan dalam komite sekolah, padahal komite sekolah adalah mitra sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah

3

Pola pikir, budaya, social dan ekonomi membentuk

pola pikir anggota dan pengurus komite sekolah dalam peranan dan fungsinya



4. .Meningkatkan peningkatan mutu guru dan siswa difokuskan

pada

pelatihan

pemberdayaan

penggunaan tekhnologi, itupun sesuai kebutuhan.

5.2 Rekomendasi

1. Peran

dan

fungsi

difokuskan pada

Komite

sekolah

sebaiknya

tidak

pengembangan kondisi fisik sekolah

melalui pertemuan-pertemuan, namun lebih kepada pengembangan

kualifikasi

siswa

dan

guru

bidang

akademik. 2. Agar lebih matang dalam perencanaan maka program program

Komite

monitoring,

sekolah

koordinasi

harus

dengan

dievaluasi sekolah

dan

begitu

di

juga

sebaliknya, sehingga kemitraan yang selama ini jadi acuan dapat memberikan kualitas/ mutu sekolah itu sendiri 3. Manajemen Berbasis Sekolah hendaknya dapat terus dilaksanakan karena akan memberikan dampak bagi pengembangan peningkatan mutu sekolah



DAFTAR PUSTAKA

. Modul Komite 1, 2, 3. 2006 .Depdiknas. Jakarta



BAB V DAFTAR ISI



PENGISIAN ANGKET OLEH KEPALA SEKOLAH DAN WAKIL

Lokasi Sekolah Dasar Negeri Sukapura Kec. Sumber Jaya – Lampung Barat



Kegiatan Belajar Sekolah Dasar NegeriSukapura Kec. Sumber Jaya – Lampung Barat

Kegiatan Extrakulikuer di SMP N 01 Way Tenong – Lampung Barat


Analisa Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung. Penyelenggaraan pendidikan terutama pendidikan dasar dan

Recommend Documents