PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA CIKARAGEMAN KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI

PERAN KEPEMIMP INAN KEPALA DESA DI DESA CIKARAGEMAN KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI M. Marsal Amar Achmad Lutfi Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Abstrak Desa Cikarageman merupakan salah satu desakota yang berada dekat dengan Jakarta. Pembangunan perumahan skala besar telah mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan, telah membawa banyak perubahan pada desa ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrip sikan peran kepemimpinan Kepala Desa Cikarageman dalam meningkatkan produktivitas pegawai kantor desa dengan menggunakan teori dari Rivai mengenai peran kepemimpinan. Rivai mengungkapkan peran pokok kepemimpinan, yakni sebagai pengambil keputusan, pengenda li konflik dan pembangun tim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Kepala Desa Cikarageman cukup berperan kantor desa, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pengendali konflik, namun masih perlu meningkatkan perannya sebagai pembangun tim. Kata kunci : peran kepemimpinan, produktivitas pegawai, desa.

Abstract Cikarageman Village is one of rurban located close to Jakarta. Large-scale housing development has been converting its agricultural land into housing, brought many changes in the village. This study aimed to describe the role of Cikarageman’s village chief leadership at the village office by using the theory of Rivai on a leadership role. Rivai reveals the essential role of leadership, the decision-making, controlling conflict and team builder. This study uses a quantitative approach with a descriptive design. This study found that Cikarageman village head significant role village office, particularly in decision-making and control of conflict, but still needs to enhance its role as a team builder. Keywords: the role of leadership, officer productivity, village.

1. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia sebagai negara Kesatuan tersusun dalam pembagian wilayah besar dan kecil atau wilayah Pusat dan Daerah dengan bentuk dan susunan pemerintahan masingmasing yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan 1

Peran kepemimpinan..., M Marsal Amar, FISIP-UI, 2013

penyelenggaraan kekuasaan, kewenangan dijalankan oleh aparatur Negara. Kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kepemimpinan dan kinerja aparatur Negara, khususnya pegawai negeri, pada semua tingkatan tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan nasional yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat hukum, adil, makmur, dan bermoral tinggi, maka aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi pengabdian dan kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu para aparatur Negara dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tentunya dalam hal itu dibutuhkan suatu kepemimpinan yang dapat memberikan suatu arahan kepada para aparatur negara untuk mewujudkan hal tersebut di atas. Salah satu unsur aparatur negara adalah kepala desa yang memimpin lembaga pemerintahan negara atau birokrasi di tingkat desa. Desa adalah bagian dari sebuah kecamatan. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Kepala Desa dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu, kepala desa tidak boleh lagi mengikuti pemilihan calon kepala desa. Untuk membentuk sebuah desa, diperlukan beberapa syarat, antara lain (www.gunadarma.ac.id, 2010): 1.

Jumlah penduduk; Di Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga, sedangkan di Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK. Adapun di Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, dan Papua paling sedikit 750 jiwa.

2.

Luas wilayah; harus ada batas yang jelas.

3.

Bagian wilayah kerja; terdiri atas beberapa dusun.

4.

Perangkat desa.

5.

Sarana dan prasarana; seperti kantor, jalan desa, pasar desa, jembatan desa, dan irigasi untuk kelancaran pembangunan Seorang Kepala desa dilantik oleh bupati/ wali kota. Kepala desa mendapatkan gaji (upah)

bukan dari pemerintah, tetapi dari hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk diolah. Di 2


daerah Jawa dikenal dengan tanah “bengkok” atau tanah “carik”. Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, di antaranya: 1.

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

2.

Membina perekonomian desa;

3.

Membina kehidupan masyarakat desa;

4.

Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

5.

Mendamaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat di desa;

6.

Mewakili desanya baik di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan, dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi melindungi berbagai adat istiadat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kepala desa memegang kendali sebagai pimpinan dalam struktur pemerintahan desa, maka kepala desa dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas kepemimpinan agar dapat mencapai keberhasilan dalam organisasi yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin yang baik, kepala desa harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun sebagai kelompok tertentu, sangat tergantung pada pemimpin yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Agar pelayanan terhadap kepentingan masyarakat berjalan dengan baik, kepala desa perlu melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap kine rja organisasi yang dipimpinnya selain kepala desa juga harus terus mengkaji bagaimana peran kepemimpinan yang telah dijalankan selama ini. Sebagai pemimpin, kepala desa memiliki wewenang dan kemampuan diharapkan dapat memberikan dorongan dan menggerakan para pegawai agar lebih meningkatkan mutu dalam melaksanakan kegiatan di dalam organisasi atau instansi.

3


Sebagaimana desa-desa lainnya di Indonesia, terutama di wilayah yang kurang potensial dan jauh dari kontrol wilayah pusat, tingkat mutu dan produktivitas kerja para aparatur negara masih terbilang rendah. Hal itu biasanya dipengaruhi beberapa faktor di antaranya kurangnya sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh pegawai dan kurangnya kesadaran para pegawai untuk menjalankan tugasnya, serta kurangnya perhatian kepala desa terhadap pegawainya. Pada titik inilah peran kepemimpinan menjadi salah satu faktor dari berjalannya kehidupan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana akan kita gambarkan melalui penelitian di Desa Cikarageman, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Untuk memudahkan dalam melihat perkembangan sosial buda ya dan ekonomi di Cikarageman, antara lain dapat dilihat dari bagaimana posisi Cikarageman sebagai sebuah wilayah yang terkait dengan jaringan sosial budaya dan perekonomian kota. Mc Gee dkk. (1991) membagi lima wilayah berdasarkan perbedaan ruang ekonomi yang terdiri dari : 1. Kota besar adalah daerah utama perkotaan yang biasanya pada konteks Asia terdiri dari satu atau dua kota besar. 2. Peri-Urban adalah daerah yang mengitari kota besar dan tiap hari terdapat banyak komuter yang menuju kota. Pada beberapa negara di Asia, wilayah ini terletak 30 kilometer dari kota besar. 3. Wilayah desakota adalah daerah dengan ciri adanya percampuran antara aktivitas agrikultur dan non-agrikultur, terletak pada pintu masuk menuju kota besar (daerah penyanggah). Biasanya berpenduduk padat dan didominasi oleh masyarakat yang bertani, meski bukan pertanian beras. 4. Pedusunan padat penduduk adalah daerah yang biasanya di Asia adalah daerah pertanian penghasil beras. 5. Wilayah perbatasan yang jarang penduduk adalah daerah yang biasanbya di Asia masih memungkinkan untuk digunakan sebagai daerah kolonisasi lahan atau pengembangan pertanian. Berdasarkan lima jenis wilayah tersebut, Desa Cikarageman yang letaknya secara geografis dihimpit antara wilayah Kabupaten Bo gor dan Kota Bekasi, dapat dimasukkan dalam wilayah desakota atau juga dikenal dengan wilayah sub-urban. Meskipun tidak berbatasan secara langsung dengan kedua daerah itu, masalah yang dihadapi oleh desa adalah khas masalah wilayah

4


sub- urban yaitu masalah kependudukan. Sulit sekali bagi pemerintah desa untuk mengontrol penduduk yang datang dan pergi di wilayah Setu, termasuk wilayah desa Cikarageman sebagai pintu masuk ke wilayah Kabupaten Bekasi dari arah wilayah Kabupaten Bogor. Selain masalah kependudukan, masalah kriminalitas juga kerap muncul di wilayah Cikarageman. Beberapa waktu lalu, beberapa tindak kejahatan yang dikaitkan dengan kejahatan terorisme juga mulai terjadi di wilayah Setu. Mulanya kejahatan di wilayah ini hanya sebatas perampokan pabrik-pabrik, tapi kini mulai berkembang menjadi kejahatan terorisme. Kawasan desakota atau sub-urban yang cenderung lengang dan wilayah pemukiman yang terpisahkan oleh lahan-lahan pertanian atau lahan kosong, cukup kondusif bagi berbagai tindakan kejahatan yang terjadi. Munculnya

pemukiman-pemukiman

baru

secara

otomatis

juga

menimbulkan

permasalahan baru diantara penduduk, khususnya sengketa tanah yang cukup dominan. Dalam setahun terakhir ini, wilayah Cikarageman mulai bersentuhan dengan kegiatan pengembangan Harvest City, suatu proyek perumahan dengan luas lahan 1.050 hektar. Tentunya jumlah itu telah banyak mengkonversi lahan pertanian di wilayah Cikarageman menjadi bagian wilayah perumahan. Konversi itu kemudian ikut mengubah pola mata pencaharian warga sekitar yang semula menekuni pertanian beralih menjadi pedagang klontong di pasar atau berbagai usaha sektor informal lainnya. Selain itu pola kekerabatan antar warga desa pun juga mulai terganggu dengan hadirnya perumahan baru yang terkadang memisahkan batasan antara dua atau tiga desa sekaligus. Permasalahan yang serupa, juga dialami oleh dua tetangga desa Cikarageman, yaitu desa Muktijaya dan desa Kertarahayu. Keduanya juga bersentuhan dengan masalah pembangunan kawasan perumahan yang dilakukan oleh pengembang, namun gejolak yang terjadi di kedua desa itu, tidak sesering yang terjadi di Cikarageman. Tampaknya perbedaan struktur demografi ketiga desa itu cukup berpengaruh kepada perbedaan kondisi desa dalam menghadapi suatu permasalahan. Menurut data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Setu, penduduk Cikarageman lebih padat daripada penduduk kedua desa lainnya sehingga jumlah individu (kepala keluarga) pemilik lahan yang terkonversi menjadi perumahan juga lebih banyak daripada kedua desa lainnya. Berikut perbandingan demografi ketiga daerah tersebut:

5


Tabel 1 Perbandingan Data Demografi Desa Cikarageman, Muktijaya, dan Ke rtarahayu Desa

Luas Wilayah

Juml ah Penduduk

Juml ah Kepala Keluarga

Darat

Sawah

Laki-Laki

Perempuan

Cikarageman

448 hektar

162 hektar

4020

4096

2272

Muktijaya

256 hektar

371 hektar

2042

2078

1150

Kertarahayu

210 hektar

401 hektar

2016

1998

1015

Sumber: Kantor Kecamatan Setu, 2012. Kesimpulan itu dapat juga diperkuat dengan data yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Setu yang mengungkapkan bahwa kegiatan protes warga terhadap pengembang perumahan Harvest City di wilayah desa Cikarageman --terutama pada 2011-- lebih sering terjadi bila dibandingkan dengan kedua desa lainnya. Berikut data yang diolah dari keterangan Polsek Setu : Tabel 2 Data Demonstrasi Warga 2011 – 2012 Peri ode

Kwartal III

Kwartal IV

Kwartal I

Kwartal II

Kwartal III

2011

2011

2012

2012

2012

Cikarageman

4

2

2

2

2

Muktijaya

1

1

-

1

1

Kertarahayu

1

1

-

-

1

Lokasi

Sumber: diolah dari data Humas Polsek Setu, 2011-2012. Selain itu analisa lainnya yang menunjukkan kenapa di Cikarageman protes terhadap pengembang perumahan Harvest City lebih sering terjadi adalah masalah akses jalan. Dibandingkan dengan dua desa tetangganya, Cikarageman lebih dirugikan karena berdirinya perumahan baru itu menyebabkan desa itu tidak bisa diakses langsung dari arah jalan utama propinsi. Sejak berdirinya perumahan baru itu, warga desa Cikarageman harus berputar melalui desa lain untuk mencapai desanya sendiri, hal yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Pada 6


titik ini dapat dimaklumi bahwa dengan berdirinya perumahan baru Harvest City, desa Cikarageman mengalami dua kerugian sekaligus, yaitu tertutupnya akses jalan ke luar wilayah desa dan terputusnya jalan ke desa tetangga. Tentunya kondisi dan berbagai perubahan itu tidak dilalui dengan mudah oleh masyarakat Cikarageman dan tentu menimbulkan berbagai hal baru, baik berupa peluang maupun tantangan. Peluang dan tantangan itu harus dihadapi dengan baik oleh masyarakat desa, karena jika tidak dihadapi keduanya akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi masyarakat desa Cikarageman. Untuk mempertahankan eksistensi desa di tengah arus perubahan yang sedang terjadi, diperlukan sistem aparatur desa yang baik dan memadai. 2. Kerangka Teori Poerwadarminta mengartikan peranan sebagai “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” (Poerwadarminta, 1995:751). Sedangkan Robbins berpendapat bahwa pengertian peranan adalah “seperangkat pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu satuan sosial” (Robbins, 1998:99). Melengkapi dua pengertian itu, Soekanto (2002:243) mengatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Dubbin, kepemimpinan kadang kala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuat keputusan (Thoha, 2003: 225). Dalam pembicaraan sehari- hari konsep kepemimpinan sering kali disamakan pengertiannya dengan manajemen. Padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat penting. Thoha menjelaskan pada hakekatnya, kepemimpinan mempunyai pengertian yang agak luas dibandingkan dengan manaje men. Manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Kunci perbedaan antara kedua konsep pemikiran ini terletak pada istilah organisasi (Thoha, 2003: 255). Kepemimpinan berperan sangat besar dalam organisasi. Terdapat tiga peran utama kepemimpinan dalam organisasi, yaitu mengambil keputusan, mengenda likan konflik dan membangun tim Rivai (2007: 148). Secara rinci tiga peran tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut:

7


2.1. Mengambil Keputusan Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekwensi yang ditimbulkannya (Rivai, 2007: 151). Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan dilakukan beberapa langkah berikut: a. Identifikasi masalah b. Mendefinisikan masalah c. Memformulasikan dan mengembangkan alternative d. Implementasi keputusan e. Evaluasi keputusan Sedangkan terkait denfan gaya pengambilan keputusan terdapat beberapa jenis sebagai berikut: a. Direktif = toleransi ambiguitas rendah dan mencari rasionalitas. Efisien, mengambil keputusan secara cepat dan berorientasi jangka pendek b. Analitik = toleransi ambiguitas tinggi dan mencari rasionalitas. Pengambil keputusan yang cermat, mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru c. Konseptual = toleransi ambiguitas tinggi dan intuitif. Berorientasi jangka panjang, seringkali menekan solusi kreatif atas masalah d. Behavioral = toleransi ambiguitas rendah dan intuitif. Mencoba menghindari konflik dan mengupayakan penerimaan. 2.2. Mengendalikan Konflik Berkaitan dengan dunia organisasi, konflik kerap kali terjadi misalnya saja konflik antara pemimpin dengan yang dipimpinnya atau antara kelompok kerja yang satu dengan yang lain. Konflik terjadi disebabkan oleh berbedanya kepribadian, kepentingan, latar belakang sosial, 8


budaya, agama dan sebagainya antara masing- masimg indivdu dalam organisasi tersebut. Konflik tidak bisa dicegah melainkan hanya bisa dikendalikan, dikelola, bahkan disinergikan menjadi sesuatu yang sangat dinamis dan harmonis. Dan ini adalah tugas dari seorang pemimpin dalam kepemimpinannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa efektifitas kepemimpinan seorang pemimpin adalah dapat dinilai dari bagaimana ia mampu mengendalikan dan mengelola konflik begitu juga sebaliknya. Beberapa cara dalam mengendalikan konflik yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin menurut Rivai (2007: 167) adalah sebagai berikut: a. Memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan b. Meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memberikan argumentasi yang kuat mengenai posisi tersebut c. Kewenangan pimpinan sebagai sumber kekuatan kelompok dalam pengambilan keputusan atau memecahkan masalah secara efektif. 2.3. Membangun Tim Tim adalah kelompok kerja yang dibentuk dengan tujuan untuk menyukseskan tujuan bersama sebuah kelompok organisasi atau masyarakat. Tujuan dari pembentukan tim di sini adalah membangun unit kerja yang solider yang mempunyai identifikasi keanggotaan maupun kerja sama yang kuat. Kepemimpinan didefinisikan sebagai proses untuk memberikan pengarahan dan pengaruh pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas sekelompok anggotanya. Anggota kelompok itu yakin bahwa tim tidak akan sukses tanpa mengkombinasikan kontribusi setiap anggotanya untuk mencapai tujuan akhir yang sama (Rivai, 2007: 176). Peranan pemimpin dalam suatu tim dapat digambarkan sebagai berikut: a. Memperlihatkan gaya pribadi b. Proaktif dalam sebagian hubungan c. Mengilhami kerja tim d. Memberikan dukungan timbal balik e. Membuat orang terlibat dan terikat

9


f.

Memudahkan orang lain melihat peluang dan prestasi

g. Mencari orang yang ingin unggul dan dapat bekerja secara kontruktif h. Mendorong dan memudahkan anggota untuk bekerja i.

Mengakui prestasi anggota tim

j.

Berusaha mempertahankan komitmen

k. Menempatkan nilai tinggi pada kerja tim. 3. Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif (positivis). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepemimpinan seorang kepala desa dapat berjalan baik dalam kehidupan masyarakat Desa Cikarageman yang terletak di wilayah sub- urban Jakarta. Jenis penelitian ini berdasarkan tujuan dari penelitian adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) yang kemudian menggunakan metode kualitatif dalam menganalisa hasil penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan pada September Desember 2012 dengan cara melakukan pengamatan atas desa dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Penelitian lapangan itu juga diperkuat dengan studi kepustakaan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Sebagaimana dituliskan oleh Rivai (2007: 148) bahwa suatu kepemimpinan berperan sangat besar dalam organisasi. Menurutnya setidaknya ada tiga peran utama kepemimpinan dalam organisasi, yaitu mengambil keputusan, mengendalikan konflik dan membangun tim. Dari tiga hal tersebut akan dapat terlihat sejauh mana seorang pemimpin seperti kepala desa misalnya dapat membawa organisasi yang ia pimpin dapat berjalan mencapai tujuannya. Dalam konteks Desa Cikarageman

kepemimpinan yang mempunyai tiga peran itu sangatlah dibutuhkan,

mengingat bahwa Desa Cikarageman adalah desa yang cukup potensial meski mempunyai berbagai permasalahan khas wilayah sub- urban. Membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin.

10


Setidaknya demikianlah pendapat yang disampaikan oleh seorang Kepala Dusun terkait dengan eksistensi kepala desa bagi mereka: ”Kita memilih seorang kepala desa ya untuk menentukan apa yang mau diadakan di desa ini buat kesejahteraan warga. kepala desa ya harus begitu, bisa memutuskan apa yang mau dikerjakan buat desa.” (wawancara dengan Ojos Juhana, tanggal 3 Desember 2012). Menurut Rivai (2007: 151) proses pengambilan keputusan dilakukan melalui beberapa tahapan seperti: identifikasi masalah, mengembangkan alternative,

mendefinisikan

masalah,

memformulasikan dan

implementasi keputusan, dan evaluasi keputusan. Dalam

pengambilan keputusan kepala desa Cikarageman tampaknya cukup berhati- hati dan tidak gegabah dalam melakukannya. Terdapat usaha untuk mencerna masalah yang dihadapi dan kemudian mengambil inisiatif dalam hubungannya dengan tujuan dan arah organisasi. Usaha untuk mencerna masalah yang dihadapi dan kemudian mengambil inisiatif dalam hubungannya dengan tujuan dan arah organisasi bisa disimpulkan dari pernyataan kepala desa sebagai berikut: “ Dalam mengambil keputusan saya tidak langsung melakukan dengan buru-buru. Terlebih dahulu saya pelajari apa yang terjadi di lapangan, lalu mencoba memahaminya, mencoba membandingkan dengan pengalaman masa lalu. Kebetulan saya bukan orang baru di desa ini, saya sudah bisa dibilang orang sini, sudah terlibat dalam penyelenggaraan desa sejak lama. Nah, berdasarkan itu saya coba timbang-timbang dulu suatu keputusan sebelum saya lakukan atau saya perintahkan staf desa untuk melaksanakan. Lalu kalau ada hal yang baru, ide atau gagasan baru juga bisa kita pertimbangkan, sambil kita lihat cocok nggak tuh kalau gagasan itu dilakukan di desa ini. Pokoknya saya berusaha sesuai dengan visi desa lah, jadi lebih baik dari sebelumnya dalam melayani warga.” (wawancara dengan Markun

Hidayat,

Kepala Desa

Cikarageman, tanggal 13 Desember 2012). Dari penjelasan kepala desa dapat disimpulkan adanya beberapa pertimbangan yang digunakan oleh kepala desa untuk mengambil suatu keputusan, yaitu pengalaman yang terjadi di lapangan, gagasan atau pemikiran baru yang diterima, dan kesesuain suatu keputusan dengan kondisi desa. Berdasarkan tiga hal inilah, tampaknya kepala desa telah melakukan suatu proses pencernaan masalah yang kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan berbagai alternatif

11


pemikiran dalam pengambilan keputusan, sehingga sesuatu yang tekstual (pengalaman dan pemikiran) dapat selaras dengan sesuatu yang kontekstual (kondisi desa). Bagi para staf desa, kepemimpinan kepala desa yang baru berjalan setahun ini terasa lebih baik daripada kepemimpinan sebelumnya. Selain lebih terpelajar kepala desa juga dikenal sebagai sosok yang mampu mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang relevan sebanyak mungkin, dan yang lebih penting lagi ia dianggap mampu menentukan prioritas pilihan diantara alternatif yang ada. Banyak pemimpin yang mempunyai berbagai macam gagasan, ide, dan inisiatif yang baru, tapi kemudian terlihat kesulitan atau tidak mampu dalam menentukan pilihan mana yang seharusnya bisa dilakukan. Dalam wawancara dengan salah satu

staf

desa

ditemukan pendapat sebagai berikut: “Pak Kades yang sekarang ini orangnya punya banyak ide atau gagasan, mungkin karena latar belakang beliau yang anak sekolahan, jadi berpendidikan bukan orang partai atau usaha apa gitu. Tapi mungkin juga karena sudah banyak pengalaman di desa ini, dulu kan beliau juga pernah jadi staf desa banyak terlibat dalam pelaksanaan program desa. Dari pengalaman itu banyak gagasan baru yang muncul lalu ditentukan mana yang cocok dan mungkin dilakukan di Cikarageman. Nggak asal ikutan yang lagi laku aja gitu….” (wawancara dengan Mardi Suryadi, Sekretaris Desa, tanggal 5 Desember 2012). Di tengah-tengah delapan ribu lebih jumlah warga Cikarageman, hanya 30 orang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, 115 yang bersekolah di level SMA, dan 207 yang bersekolah SMP. Kepala Desa Cikarageman adalah salah seorang diantara 30 orang yang berpendidikan hingga perguruan tinggi itu. Maka label “anak sekolahan” tersemat untuknya, bila dibandingkan dengan beberapa kepala desa sebelumnya yang tidak mengenyam pendidikan tinggi, dan hanya mengandalkan pengalaman atau kekuatan sumber daya lainnya dalam memimpin desa. Selain pendidikannya, kapasitasnya sebagai kepala desa juga dite ntukan oleh pengalaman keterlibatannya dengan berbagai program desa yang pernah berjalan sebelumnya. Langkah selanjutnya dari pengambilan keputusan itu adalah pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh kepala desa dan kemudian harus dilaksanakan ole h jajaran staf desa dan semua perangkat yang ada di bawahnya. Selanjutnya kepala desa juga melakukan evaluasi yang sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana suatu program yang telah diputuskan dapat berjalan dengan baik. Ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu program dapat diketahui oleh para 12


pelaksana kebijakan melalui evaluasi. Terkait evaluasi ini Kepala Desa Cikarageman mengatakan sebagai berikut: “Setelah kita putuskan, suatu kebijakan kemudian harus kita pastikan dapat terlaksana dengan baik dan benar-benar dilaksanakan oleh perangkat desa. Biasanya saya mengecek ke mereka secara langsung, saya cek di lapangan, apakah keputusan yang kita ambil itu benar-benar dilakukan atau tidak? Atau tanya juga ke warga masyarakat, apa benar-benar sudah melihat atau merasakan kebijakan yang telah kita laksanakan. Kalau belum, ya kita evaluasi, kita pelajari lagi kenapa belum terlaksana, kendalanya apa, halangan yang bikin kebijakan nggak dilaksanakan apa, itu yang saya lihat….”(wawancara dengan Markun Hidayat, Kepala Desa Cikarageman, tanggal 13 Desember 2012). Terdapat dua evaluasi yang dilakukan oleh kepala desa, yaitu evaluasi yang dilakukan dalam proses pelaksanaan dan evaluasi pada akhir pekerjaan. Dengan cara itu, kendala dan hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan suatu program dapat teratasi dan program dapat berjalan dengan baik. Selain tahapan pengambilan keputusan yang sedemikian rupa, secara umum dapat disimpulkan pula bahwa pola pengambilan keputusan pada jajaran pemerintahan Desa Cikarageman bersifat Direktif karena terkesan efisien, yaitu mengambil keputusan secara cepat dan berorientasi jangka pendek; dan juga bersifat Behavioral karena mencoba menghindari konflik dan mengupayakan penerimaan. Hal itu terjadi karena kepala desa berpikira n bahwa apa yang ia laksanakan melalui program desa harus bersifat langsung terasa manfaatnya bagi warga desa. Selain itu mempertahankan situasi harmoni antar komponen desa juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi kepala desa dalam menentukan pilihan kebijakan yang akan ia laksanakan. Konflik dalam bentuk pertentangan atau perselisihan pendapat adalah hal lumrah yang kerap terjadi dalam suatu organisasi, termasuk organisasi setingkat desa. Konflik organisasi didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompokkelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya-sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan/atau kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, nilai, atau persepsi. Meski mengedepankan prinsip harmoni dalam pengambilan keputusan, di desa Cikarageman konflik atau pertentangan juga kerap terjadi

13


dalam skala kecil. Konflik tersebut adalah pertentangan kepentingan atau nilai yang dianut oleh individu yang ada di dalamnya. Konflik tersebut biasanya bersumber pada hal- hal yang bersifat struktural dan terkait dengan interaksi antar pribadi. Di desa Cikarageman tidak ada konflik yang bernuansa ideologis atau bersumber pada hal-hal yang bersifat sensitif seperti aliran politik, agama, dan ras. Dalam konflik yang melekat pada struktur organisasi dan masyarakat peranan kepala desa sangat dibutuhkan dalam menyelesaikannya dan mengatasi dampak yang muncul darinya. Terkait dengan peranan ini, kepala desa di Desa Cikarageman telah melaksanaka n cara-cara mengendalikan konflik sebagai berikut: 1. Memberi kesempatan pada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya biasanya kepala desa menggunakan rapat harian atau mingguan yang biasa dilakukan di kantor Desa Cikarageman sebagai forumnya. 2. Melakukan proses memanusiakan (Jawa: ngewongke) para pegawai desa dengan cara meminta pendapat mereka satu persatu. Boleh jadi sebenarnya kepala desa sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi usaha untuk mau mendengarkan suara staf yang dipimpin adalah salah satu isyarat kearifan seorang pemimpin desa. Selain itu kebiasaan untuk merembug atau memusyawarahkan segala sesuatu adalah salah satu budaya masyarakat desa yang memang harus terus dipertahankan. 3. Meminta kepada masingmasing orang agar menempatkan diri pada posisi orang lain dan memberikan argumentasi yang kuat mengenai posisi tersebut juga dilakukan pada forum yang sama. Usaha ini biasanya dilakukan secara halus oleh kepala desa dengan memberikan contoh apa yang terjadi di masyarakat sambil mengingatkan para stafnya bahwa mereka juga bagian dari warga masyarakat itu sendiri. 4. Menggunakan kewenangan pimpinan sebagai sumber kekuatan kelompok

dalam

memecahkan suatu masalah secara efektif. Terkait dengan poin yang terakhir itu, suatu contoh kasus dapat ditemui ketika terjadi perselisihan antara warga desa yang tinggal di wilayah yang berbatasan dengan wilayah perumahan baru (Harvest City) terkait dengan pengadaan jalan desa penghubung dengan desa lain dan akses ke jalan raya propinsi, peranan kepala desa Cikaragemen cukup diakui oleh warga. Pada akhirnya warga menyerahkan dan memercayakan penyelesaian persoalan konflik mereka terhadap pihak luar kepada kepala desa. seorang pemimpin akan dapat menggunakan 14


kewenangannya secara efektif jika sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang dipimpinnya. Dalam salah satu wawancara dengan kepala dusun tergambarkan hal sebagai berikut: “Mulanya warga demo, hampir konflik keras juga itu, karena pihak pengembang nggak mau terima juga apa yang kita inginkan, harusnya kan jalan langsung dibuat begitu perumahan berdiri, ini malah terus janji dan janji. Warga kesal dan hampir saja mulai berbuat nggak-nggak, tapi ya untungnya kita percaya sama pak kades. Kita percaya kalau pak kades nggak macam- macam dengan pihak pengembang, tapi justru membela warga. Makanya ya apa kata pak kades aja berembug dengan pihak pengembang. Kita cuman tunggu apakah jalan itu benar-benar diadakan oleh pengembang. Hasilnya ya alhamdulillah, ada tuh jalan, jadi kita nggak kesulitan la gi melintas ke desa sebelah….…” (wawancara dengan Alek Rustam, kepala dusun, tanggal 7 Desember 2012). Sementara itu dalam pembentukan suatu tim kerja, tampaknya di Cikarageman hanya dilakukan sebatas dengan mengadakan pertemuan pembentukan tim, kemudian dalam pertemuanpertemuan itu ditentukan tim seperti apa yang akan mereka bentuk dengan kesadaran akan adanya kepentingan bersama dalam pembentukan tim tersebut. Umumnya karena para anggota staf desa tersebut adalah warga Cikarageman sendiri dan sudah bekerja di kantor desa untuk waktu yang cukup lama, empat atau lima tahun, maka hubungan kerjasama yang baik dapat dengan mudah tercipta. Dalam pembentukan tim kerja seperti ini peranan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah kepala desa sangatlah dibutuhkan. Bagaimana tahapan yang harus ditempuh dan gaya atau tipikal kepemimpinan tertentu akan dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembentukan tim. Keberhasilan tugas dalam tim akan tercapai jika setiap orang bersedia untuk bekerja dan memberikan yang terbaik. Anggota tim yang baik seharusnya memiliki beberapa kriteria antara lain sebagai berikut: a. Mengerti tujuan yang baik. b. Memiliki rasa saling ketergantungan dan saling memiliki. c. Menerapkan bakat dan pengetahuannya untuk sasaran tim. d. Dapat bekerja secara terbuka. e. Dapat mengekspresikan gagasan, opini, dan ketidaksepakatan. f.

Mengerti sudut pandang satu dengan yang lain. 15


g. Mengembangkan keterampilan dan menerapkanya pada pekerjaan. h. Mengakui bahwa konflik adalah hal yang normal. i.

Berpartisipasi dalam keputusan tim.

Seorang pemimpin yang baik, dalam membentuk suatu tim harusnya mampu mendorong agar setiap anggota tim dapat memiliki kriteria tersebut di atas dengan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut: pertama, memberikan pengarahan dan pengaruh pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas bawahan; kedua, mengkombinasikan kontribusi setiap anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi; dan ketiga, memberi penghargaan kepada anggota organisasi yang memiliki prestasi sehingga mendorong anggota lain untuk berprestasi juga. Dalam konteks pemerintahan desa di Cikarageman, agaknya upaya kepala desa untuk melakukan tiga langkah itu rupanya juga cukup terlihat, meski dalam skala yang masih minim sekali. Setelah memberikan penugasan kepada staf-staf desa, mengontrolnya, kemudian memberikan evaluasi atas hasi kerja, kepala desa di Cikarageman biasanya memberikan apresiasi kepada staf yang dinilai berhasil dalam melakukan tugasnya. Namun demikian, apresiasi atas suatu prestasi kerja di Cikarageman masih berbentuk sederhana, yaitu ucapan terima kasih dan sedikit pujian, tidak ada imbalan materi yang didapatkan staf yang berhasil menghasilkan suatu prestasi. Dalam suatu wawancara, salah seorang staf desa mengatakan sebagai berikut: “Ya biasanya setelah pekerjaan selesai, kita dapat ucapan terima kasih dari pak kades. itu mah biasa, kita adakan rapat evaluasi atas hasil kerja, lalu biasanya jika dinilai berhasil atau pak kades merasa puas dengan hasil kerja kita, beliau mengucapkan terima kasih. Penghargaannya baru semacam itu, Itu sudah baik kalau menurut saya, karena kita diakui bekerja. ” (wawancara dengan Oman, Kaur Kesejahteraan Rakyat, tanggal 5 Desember 2012). Tampaknya pengakuan adalah unsur utama yang dianggap cukup sebagai apresiasi oleh para staf desa atas hasil kerja yang telah dilakukan. Menurut keterangan kepala desa Cikarageman, selama ini mereka tidak mempunyai cukup anggaran untuk memberikan hadiah atau semacamnya untuk mengapresiasi prestasi para pegawai desa. Selain memberikan apresiasi terhadap prestasi pegawai desa yang baik, juga memberikan perhatian kepada staf yang dianggap kurang berpresatsi (tidak baik). Meski, tidak berupa sanksi yang tegas, tapi teguran atau

16


peringatan dan pertimbangan untuk memberhentikan juga ada dalam usaha kepala desa dalam menghadapi prestasi kerja yang dihasilkan oleh para pegawai desa yang ia pimpin. 5. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum peran kepemimpinan Kepala Desa Cikarageman berpengaruh cukup efektif dalam jalannya pemerintahan dan kehidupan Desa Cikarageman. Bila dilihat dari tiga dimensi yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu peranan dalam mengambil keputusan, menghadapi konflik, dan membentuk tim, telah dilakukan dengan cukup baik oleh kepala desa. Dalam hal pengambilan keputusan, kepala desa melakukan beberapa langkah sebagai berikut: Mencerna masalah yang dihadapi dan mengambil inisiatif dalam hubungannya de ngan tujuan dan arah organisasi;

Mengidentifikasi alternatif yang relevan sebanyak mungkin;

Menentukan prioritas pilihan diantara alternatif yang ada; dan Mengimplementasikan keputusan yang telah dipilih dan melakukan evaluasi terhadapnya. Dengan

tahapan

langkah yang

dilakukan itu peranan kepala desa dalam pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif. Dalam hal menghadapi konflik, kepala desa melakukan beberapa langkah sebagai berikut: Memberi kesempatan pada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya mengenai kondisi-kondisi penting yang diinginkan; Meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain dan memberikan argumentasi yang kuat mengenai posisi tersebut; dan Menggunakan kewenangan pimpinan sebagai sumber kekuatan kelompok dalam memecahkan masalah secara efektif. Dengan tahapan langkah yang dilakukan itu peranan kepala desa dalam menghadapi konflik dapat berjalan cukup efektif. Sementara itu, dalam hal membentuk tim kepala desa melakukan beberapa langkah sebagai berikut: Memberikan pengarahan dan pengaruh pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas bawahan;

Mengkombinasikan kontribusi setiap anggota organisasi untuk

mencapai tujuan organisasi; dan

Memberi penghargaan kepada anggota organisasi yang

memiliki prestasi sehingga mendorong anggota lain untuk berprestasi juga. Terkait dengan pembentukan tim ini, langkah pertama dan kedua sudah berjalan cukup efektif, tapi tidak demikian dengan langkah ketiga yang tidak berjalan dengan efektif.

17


6. Saran Adapun saran-saran berdasarkan rekomendasi hasil penelitian yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1. Hendaknya kepala desa lebih berperan aktif dalam meningkatkan motivasi pegawainya dalam meningkatkan produktivitasnya. Banyak cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan pendekatan secara pribadi serta memberikan berbagai pelatihan bagi para pegawai agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dengan lebih baik. 2. Kualitas mental kerja pegawai perlu terus lebih ditingkatkan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, sehingga produktivitas kerja pegawai senantiasa dapat terus meningkat. Selain memberikan sarana yang memadai bagi pegawai untuk bisa bekerja dengan baik, pemberian penghargaan bagi staf atau pegawai yang berprestasi juga sangat perlu dilakukan untuk memacu semangant dan loyalitas pegawai dalam bekerja. 3. Perlu lebih sering diadakan evaluasi kerja yang melibatkan masukan-masukan dari masyarakat yang dilayaninya dan bawahan atau pegawai yang langsung terlibat dalam pekerjaannya sehari-hari. Maksudnya bila terjadi permasalahan, maka akan dapat ditemukan peyelesaian yang baik dan dapat memuaskan seluruh pihak. Selama ini sudah ada forum- forum rapat yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi tersebut. Budaya harmoni harus dibarengi dengan budaya keterbukaan dalam masyarakat desa.

18


Kepustakaan Mc Gee, T.G, (ed.). The Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia. University of Hawaii Press, 1991. Purwodarnita, W.J.S. Kamus umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1976. Rivai, Veithzal, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Robbins, Stephen P. Prilaku Organisasi: Konsep kontraversi Aplikasi. Jakarta: Prenhalilindo, 1998. Soekanto, Soerjono. 2002, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Thoha, Miftah. 2003. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber internet: http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/perbadaan- lurah-dan-kepala-desa/. 22 Februari 2010. Perbedaan Lurah dan Kepala Desa. Diunduh pada tanggal 23 Oktober 2012. Sumber perundangan: Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sumber lainnya: Desa Cikarageman. Data Kependudukan tahun 2012 Humas Polsek Setu. Data Demonstrasi Warga tahun 2011-2012

Wawancara bersama: Alek Rustam Mardi Suryadi Markun Hidayat, Ojos Juana, Oman

19


PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA CIKARAGEMAN KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI

Recommend Documents