PERAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMNINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI (Studi Di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)
OLEH JEIN ANJELA PATARA
ABSTRAK Peran pemerintah di era reformasi sekarang ini mesti lebih diarahkan pada penciptaan aparatur yang efisien, efektif, bersih, berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas- tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya, dengan dilandasi semangat dan disiplin kerja yang baik pula.Tujuan lain dari peran kepala badan dalam meningkatkan disiplin kerja adalah untuk mencapai efisiensi dan produktifitas yang tinggi. peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang didalam kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Hal ini timbul sebagai akibat- akibat kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial dalam interaksi dengan sesamanya. Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepala badan sangat mempengaruhi disiplin kerja pegawai yang menjadi bawahan, kepala badan perlu meninjau kembali perilaku dan kepribadian yang terlanjur melekat dalam peran yang dibawakannya selaku pimpinan dengan memperhatikan aspirsi, perasaan dan penilaian para pegawai yang menjadi bawahan, dimana peran yang sudah sesuai dan berdampak positif terhadap simpati dan respek bawahan tetap dijaga dan ditingkatkan. Sedangkan peran yang masih belum sesuai harus diperbaiki, dirubah dan disesuaikan dengan tuntutan kondisi dan perkembangan psikologis para bawahan, sebagaimana para bawahan secara berjenjang dalam jabatan dan kepangkatan mereka masing-masing dan berusaha melakukan perannya agar dapat menjadi contoh dan motivasi diri sendiri maupun pegawai lain disekitar mereka, maka terlebih kepala badan selaku pimpinan instansi harus bersedia melepaskan diri dari ego selaku orang istimewa, tetapi perlu menerapkan peran yang sama dan sejalan dengan harapan dan aspirasi para pegawai yang menjadi bawahannya Kata Kunci : Peran Kepala Badan Dan Disiplin Kerja Pegawai
PENDAHULUAN
Pemimpin mempunyai peran menentukan kegagalan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah di tetapkan. Oleh karena itu demi masa depan organisasi seorang pemimpin dalam memerintah harus
mempunyai peran kepemimpinan sehingga dapat mempengaruhi para bawahan agar tetap bersemangat dalam bekerja. Peran pemerintah di era reformasi sekarang ini mesti lebih diarahkan pada penciptaan aparatur yang efisien, efektif, bersih, berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas- tugas umum pemerintah dengan sebaikbaiknya, dengan dilandasi semangat dan disiplin kerja yang baik pula. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan disiplin kerja antara lain yaitu komunikasi dan lingkungan fisik tempat bekerja. Komunikasi diperlukan untuk menjalin hubungan saling menhargai, hormat menghormati sesama, toleransi dari hati kehati dalam rangka satu tujuan untuk mengsuskseskan pekerjaan dengan baik.Komunikasi juga diperlukan untuk menyatukan persepsi pegawai dalam mencapai tujuan yang hakiki pada organisasi untuk menerima dan mengolah ide-ide konstruktif dari pegawai. Berdasarkan pengamatan awal pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD), penulis melihat bahwa masih terdapat beberapa pegawai yang kurang disiplin dalam melaksanakan tanggung-jawab pekerjaannya, diantaranya datang kekantor tidak tepat waktu, sering tidak mengikuti apel pagi yang dilakukan setiap hari jam kerja, dalam melaksanakan tugasnya pada saat jam kerja sering menyalahgunakan fasilitas kantor misalnya, penyalahgunaan internet untuk facebook,game dan download (film, lagu, dan lain-lain), sering meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja hanya untuk sekedar makan dan ngobrol dikantin, seringnya tidak tepat waktu dalam kembali ke kantor pada saat jam kerja telah habis. Dilihat dari pengamatan awal pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD), bahwa beberapa pegawai yang masih kurang disiplin maka peneliti menduga adanya peran Kepala Badan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya misalnya jarangnya komunikasi antara pemimpin dengan bawahan, kurangnya pengarahan dan pembinaan kepada bawahan, kurangnya dorongan motivasiserta keteladanan yang diberikan pemimpin kepada bawahannya, atau sebab-sebab lainnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah : “Bagaimana Peran Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai ?”. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : “Untuk Mengetahui Peran Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai”. Manfaat Penelitian 1.
Manfaat Teoritis Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata pada pengembangan ilmu pengetahuan
terlebih pada ilmu pemerintahan, dalam menambah bahan kajian perbandingan dan referensi karya ilmiah bagi yang menggunakannya. 2.
Maanfaat praktis Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengenai bagaimana meningkatkan disiplin kerja pegawai.
Metode pengumpulan data Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan nanti adalah 1. Observasi Jenis observasi yang akan dilakukan peneliti adalah observasi pasif, jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 2. Wawancara Jenis wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana yang diajak wawancara diminta pendapat, dan idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 3. Dokumen Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, disekolah, ditempat kerja dan dimasyarakat. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto atau karya tulis akademik yang ada.
Analisis Data Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman (1984) dalam bukunya Sugiyono “Memahami Penelitian Kualitatif“(2014:207) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.
Kerangka Teori 1.
Peran Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang
lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Adapun menurut A. Marwanto (dalam bukunya Taliziduhu Ndraha 2003:504) menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang didalam kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Hal ini timbul sebagai akibat- akibat kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial dalam interaksi dengan sesamanya. 2.
Disiplin Kerja Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil, pada pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
PEMBAHASAN
1. Indikator Masalah Disiplin Pegawai Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Berbagai upaya dan himbauan dari pihak-pihak terkait tidak serta-merta membuat penerapan disiplin pegawai menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta yang terjadi di lapangan, baik berdasarkan data tertulis maupun keterangan lisan dari para responden selaku informan penelitian. Melalui analisa terhadap data-data dimaksud, maka dapat dicermati adanya indikasi pelanggaran disiplin kerja oleh para pegawai yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kemampuan dan keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Berdasarkan wawancara Ibu S.R Patras,SE mengatakan Beberapa pegawai kurang mematuhi mekanisme, prosedur atau ketentuan yang diatur dalam organisasi kerja, seperti : 1.
Beberapa PNS sering keluar kantor diam-diam di saat jam kerja tanpa pemberitahuan (meminta ijin resmi) kepada atasan langsung atau pihak terkait lainnya.
2.
Sebagian PNS suka ngobrol, atau membaca Koran pada waktu jam kerja bahkan di saat jam sibuk.
Berdasarkan pada informasi diatas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah dalam penegakkan disiplin oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan objek penelitian yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2.
Penerapan Disiplin Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Secara Umum Peran seorang pimpinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD)
merupakan motor penggerak di dalam usaha mendorong para staf pegawai menjalankan roda organisasi yang dipercayakan. Namun harus disadari bahwa kemampuan pegawai pada instansi dimaksud belum diberdayakan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berbagai upaya telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam melakukan pembinaan disiplin kerja para pegawai termasuk yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD). Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Badan Bapak M.P Wengen,S.Pd bawa telah ditempuh beberapa upaya penerapan disiplin kerja yang sifatnya terintegrasi oleh kebijakan Bupati dan Wakil Bupati selaku pimpinan daerah yang diteruskan secara berjenjang oleh Sekretaris Daerah, Asisten-Asisten Sekretaris Daerah, sampai ke Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.
3.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Pegawai Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPM-PD)
1)
Faktor peran Kepala BPM-PD.
2)
Faktor Perantauan
3)
Faktor teknis lain karena jarak
4.
4)
Faktor Kesejahteraan Pegawai.
5)
Faktor Motivasi Pegawai.
6)
Faktor Semangat Kerja Pegawai.
7)
Faktor Tingkat Pendidikan Pegawai.
8)
Faktor Integritas Pegawai.
9)
Faktor Kerohanian dan/atau Moralitas Pegawai.
10)
Faktor Kebiasaan
Peran Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Terhadap Disiplin
Pegawai 1.
Peran Dalam Aspek Kepemimpinan
2.
Peran Dalam Aspek Pembinaan
3.
Peran Dalam Aspek Pemecahan Masalah
4.
Peran Dalam Aspek Komunikasi (Membangun Hubungan Kerja)
5.
Peran Dalam Aspek Koordinasi
6.
Peran Dalam Aspek Keteladanan (Sikap dan Perilaku Terhadap Bawahan)
7.
Peran Dalam Aspek Pengawasan.
Dengan demikian sesuai dengan teori A. Marwanto bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang dalam kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, hal ini timbul sebagai akibat-akibat kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial dalam interaksi dengan sesamanya. kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dikaitkan dengan teori tersebut yaitu hasil penelitian memilki relevansi yang kuat dengan teori ini sehingga dapat disarankan sebagai solusi dan merespon permasalahan disiplin kerja yang terjadi pada BPM-PD Kab.Kepl SITARO. Dimana dalam hal ini kepala badan perlu melakukan intropeksi sehubungan dengan peran yang diterapkan selama ini sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam kantor baik itu peran meliputi aspek kepemimpinan, pembinaan, pemecahan masalah, komunikasi, koordinasi, keteladanan maupun pengawasan karena sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, disengaja atau tidak disengaja seluruh aspek- aspek tersebut akan muncul dan mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas serta kewenangannya selaku pimpinan sehingga akan berdampak pada hubungan kerja, situasi yang tercipta, serta kondisi psikologis dan moralitas para bawahan yang pada situasinya akan mempengaruhi disiplin kerja mereka. Implikasi dari pemahaman diatas mengartikan bahwa kepala badan perlu meninjau kembali perilaku dan kepribadian yang terlanjur melekat dalam peran yang dibawakannya selaku pimpinan dengan memperhatikan aspirsi, perasaan dan penilaian para pegawai yang menjadi bawahan, dimana peran yang sudah sesuai dan berdampak positif terhadap simpati dan respek bawahan tetap dijaga dan ditingkatkan. Sedangkan peran yang masih belum sesuai harus diperbaiki, dirubah dan disesuaikan dengan tuntutan kondisi dan perkembangan psikologis para bawahan, sebagaimana paran bawahan secara berjenjang dalam jabatan dan kepangkatan mereka masing-masing dan berusaha melakukan perannya agar dapat menjadi contoh dan motivasi diri sendiri maupun pegawai lain disekitar
mereka, maka terlebih kepala badan selaku pimpinan instansi harus bersedia melepaskan diri dari ego selaku orang istimewa, tetapi perlu menerapkan peran yang sama dan sejalan dengan harapan dan aspirasi para pegawai yang menjadi bawahannya.
PENUTUP
Kesimpulan Dan Saran 1.
Untuk membentuk pegawai yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi, maka peran (role) Kepala Badan selaku pimpinan organisasi sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan tujuan dimaksud. Peran Kepala Badan merupakan suatu konsep, perilaku, rangkaian tindakan, kompleks pengharapan manusia, atau aspek dinamis terhadap cara pribadinya harus bersikap dan berbuat pada situasi-situasi tertentu yang timbul dari kedudukan, jabatan, atau tanggung-jawab yang melekat pada statusnya berdasarkan hubungan interaksi dengan para pegawai selaku bawahan dalam sistem organisasi.
2.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) harus sebijaksana mungkin menerapkan peran (role) dalam berbagai aspek hubungannya dengan para pegawai. Dalam rangka membangun peran (role) yang baik selaku pemimpin sebagaimana aspirasi bawahan dan kebutuhan organisasi, maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan (BPM-PD) diharapkan mampu melakukan introspeksi, retrospeksi dan ekstropeksi dalam rangka mendapatkan gambaran tentang kekurangan dan kelemahan yang harus dibenahi. Sehingga dalam kapasitasnya selaku pimpinan sebuah organisasi pemerintah dalam menghadapi paradigma tantangan kerja yang semakin dinamis dan senantiasa mengalami perubahan, para pegawai selaku bawahan dapat memelihara serta meningkatkan disiplin mereka dalam upaya mendukung kepemimpinan secara sadar dan proaktif.
DAFTAR PUSTAKA Ali Eko Maulana, 2012, Kepemimpinan Transfomasional dalam Birokrasi Pemerintahan, PT. Multicerdas Publising, Jakarta Ali Muhamad, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Angkasa, Bandung Fahmi Irham, 2013, Manajemen Kepemimpinan, CV.Alvabeta, Bandung Fahmi, Irham (2011). Manajemen; Teori, Kasus dan Solusi. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung. Jack C. Plano, 1994, Peran Pemerintah Daerah, PT.Bina Aksara, Jakarta Livine I.S, 1980, Teknik Memimpin Pegawai dan pekerja, Terjemahan Iral Soedjono, Cemerlang, Jakarta Moekijat, 1989, Manajemen Kepegawaian, Mandar Maju, Bandung Moekijat, 1986, Pengembangan Organisasi, CV. Remadja Karya, Bandung Moenir A.S, 1993, Pendekatan Manusia Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegegawaian, Gunung Agung, Jakarta Ndraha Taliziduhu, 2003, Kybernologi ( Ilmu Pemerintahan Baru) jilid 1, PT.Rineke Press, Yogyakarta Nitisemito Alex, 1996, Manajemen Personalia, Ghalia, Jakarta Pasolong Harbani, 2013, Kepemimpinan Birokrasi, CV.Alvabeta, Bandung Pasolong Harbani, 2014, Teori Administrasi Publik, CV.Alvabeta, Bandung Poerwadarminta W.J.S, 1985, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Poerwadarminta W.J.S, 1993, Peran Masyarakat Desa, PT.Bina Aksara, Jakarta Siagian Sondang, 2003, Teori Praktek Kepemimpinan, PT.Rineke Cipta, Jakarta
Simanjuntak, Payaman (2011). Manajemen dan Evaluasi Kinerja, Edisi Tiga. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Soejono Iman, 1986, Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja, Jaya Sakti, Jakarta Subkhi Akmad dan Jauhar Muhamad, 2013, Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi, PT.Prestasi Pustakarya, Jakarta Sugiyono, 2014, Memahami Penelitian Kualitatif, CV.Alvabeta, Bandung Susanto, 1989, Manajemen Personalia, Gunung Agung, Bandung Susanto Astrid, 1974, Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek, Bina Aksara, Jakarta Thoha Miftah, 1983, Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku, Gunung Agung, Jakarta Thoha Miftah, 2000, Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Dan Aplikasinya, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta Witarsa Nurlita, 1989, Dasar- Dasar Produksi, Karunika, Jakarta Wukir H, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusian dalam Organisasi Sekolah, Multi Presindo, Yogyakarta Wursanto, 1990, Manajemen Kepegawaian, Kanisius, Yogyakarta Sumber lainnya : Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
