Peran Dewan Keamanan PBB dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Suriah (2011-2014) Rizki Rulya Sari (206000281)1 Universitas Paramadina - Jakarta ABSTRAK
Arab Spring sebagai salah satu fenomena pergolakan politik yang terjadi pada kisaran tahun 2011 di Suriah sangat menarik untuk dikaji. Dari sebelum munculnya kelompok yang menolak kepemimpinan Bashar al-Assad di Suriah sudah terjadi banyak pergolakan internal dibeberapa negara kawasan timur tengah. Runtuhnya Afghanistan yang berujung pada konflik sipil dan al-Qaeda, berakhirnya rezim Saddam yang berujung pada perang antar kelompok. Di Suriah, Arab Spring menjadi semangat tersendiri bagi kelompok anti Bashar untuk lebih gencar menggulirkan penggulingan kekuasaan Bashar, momentum isu dalam waktu yang tepat. Respon berlebihan pemerintahan Bashar terhadap demonstrasi dengan cara-cara pengerahan perangkat militer dengan kekerasan memicu sorotan internasional tertuju pada konflik Suriah, seolah mengingatkan kembali pada mimpi buruk rezim Saddam Husein di Irak. Organisasi internasional (PBB) dalam kerangka kemanusiaan berkewajiban melindungi individu-individu dari ancaman kekerasan perang dan tercapainya perdamaian. Negara-negara besar pun tak tinggal diam menunjukkan kepentingannya atas konflik Suriah. Rusia, Tiongkok dan Amerika serikat berusaha memulai awal perdamaian di Suriah dengan memprakarsai Konfrensi Jenewa I dengan agenda pembentukan pemerintahan transisi di Suriah. Kata kunci; Konflik suriah, Bashar al-Assad, Dewan Keamanan PBB
A.
PENDAHULUAN
Dari sejarahnya Suriah (Syria) merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang mulai diperhitungkan keberadaananya pada era pasca Perang Teluk. Hal ini bukan tidak mungkin karena ada anggapan bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan pernah tercapai tanpa campur tangan Suriah. Jika dilihat kebelakang Suriah dahulu merupakan negara yang mempunyai banyak wilayah yang mencakup seluruh negara yang berada di Timur Mediterania antara lain: Yordania, Lebanon, Israel, dan Propinsi Turki Hatay tetapi akibat imperialis Eropa menyebabkan Suriah kehilangan wilayahnya Yordania dan Israel dipisahkan dengan berada di bawah mandat Inggris. Lebanon diambil untuk melindungi minoritas 1
Mahasiswa Aktif Universitas Paramadina, program studi Hubungan Internasional (NIM 206000281)
Kristen dan Hatay dikembalikan kepada Turki demi pertimbangan politik untuk Perancis. Perancis dengan politik devide et impera berhasil membagi Suriah sendiri menjadi empat wilayah antara lain: Damascus, Lebanon Raya, Allepo dan Lantakia. Tahun 1925 Damaskus dan Allepo dikembalikan kepada Suriah. Kemudian, Perancis pada tanggal 28 September 1941 memberikan kemerdekaan kepada Suriah, dan diikuti dengan proklamasi kemerdekaan bagi Lebanon pada 26 November 1941.2
Banyak yang percaya bahwa salah satu alasan mengapa gelombang penentang rezim Bassar sangat cepat membesar, adalah akumulasi dari larangan mengeluarkan pendapat dan respon terhadap kritik dengan tindakan represif pemerintah. Gelombang demokratisasi di kawasan timur tengah juga mempengaruhi bagaimana public kini terbuka dengan informasi yang terjadi di negara lain dan punya harapan untuk diterapkan untuk perbaikan kondisi negaranya.
B.
IDENTIFIKASI MASALAH Ketika konflik internal dan konflik eksternal bertemu maka akan terjadi gejolak yang
menyebabkan stabilitas negara akan rentan. Hal ini terjadi di Suriah sehingga kelompok rezim Bashar al-Assad merasa terancam dan menggunakan kekuatan militer untuk menekan para pemberontak yang tidak pro dengan rezimnya, kedua faktor tersebut dan peran PBB menjadi kunci utama dalam menganalisa konflik di Suriah dan upaya-upaya penyelesainnya. Menanggapi konflik yang terjadi, Dewan Keamanan PBB secara khusus tidak bisa diam begitu saja. Dewan keamanan mengecam tindakan tersebut berulang kali dan menghimbau Bashar al-Assad untuk menghentikan serangan pada rakyat pro-demokrasi. Banyaknya korban yang jatuh di Suriah menimbulkan banyak pro-kontra di dalam Dewan Keamanan sendiri. Tindakan Dewan Keamanan dalam menyelesaikan konflik di Suriah selalu mengalami konflik internal, terutama pada anggota tetapnya. Jalan buntu sering ditemui pada perundingan, dan bila resolusi akan dikeluarkan selalu ada bayangan veto. Hal itu terbukti dengan Russia dan Tiongkok yang telah melakukan dua kali veto terhadap usulan proposal resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 4 Oktober 2011 dan pada tanggal 4 Februari 2012. Dari gambaran tersebut, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana organisasi internasional yang bertujuan untuk terselenggaranya keamanan dan perdamaian dunia dengan melakukan upaya-upaya dalam konflik Suriah yang 2
G, Lenczowski. Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992, hlm. 19
telah berlangsung selama tiga tahun. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk menghadirkan gambaran sekaligus analisa mengenai peranan PBB dalam melakukan resolusi konflik terhadap konflik internal Suriah. Dalam melakukan peranannya, PBB juga memiliki kendala-kendala. Secara spesifik, penelitian ini memfokuskan salah satu bagian dari PBB yang bertanggung jawab dalam urusan keamanan dan perdamaian, yaitu Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, komposisi Dewan Keamanan PBB memiliki kendala secara internal maupun eksternal dalam menghadirkan peranan PBB yang lebih optimal. Dari paparan di atas, ada dua pokok rumusan permasalahan yang saya angkat: 1.
Peran Dewan Keamanan PBB dalam langkah penyelesaian konflik di Suriah.
2.
Upaya Dewan Keamanan PBB merespon konflik Suriah dalam kerangka menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional.
C.
KERANGKA PEMBAHASAN. Untuk menelaah dua pokok rumusan masalah di atas, saya merujuk pada beberapa teori,
antara lain: 1. Teori Liberalisme Liberalisme adalah suatu perspektif yang memiliki pandangan positif tentang sifat manusia. Liberalisme sebagai suatu perspektif berawal dari John Locke di abad ke tujuh belas yang melihat perkembangan negara-negara dalam menjamin kebebasan tiap individu. Terdapat tiga asumsi dasar dari liberalisme antara lain yang pertama pandangan positif tentang sifat manusia, yang kedua keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual, dan yang ketiga percaya terhadap kemajuan.3 Kaum liberal melihat sistem internasional berkembang dalam sistem anarki, dan mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal, namun mereka juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun internasional. Hal tersebut didasarkan pada pandangan liberal terhadap manusia dan masyarakat manusia, bahwa manusia adalah rasional, menempatkan kebebasan individu di atas segalanya, berpandangan positif terhadap karakteristik manusia, yakin terhadap kemajuan, dan 3
R.J, Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hlm. 34
menentang pembagian antara wilayah domestik dan internasional serta manusia memiliki kemampuan untuk membentuk organisasi internasional bagi keuntungan semua pihak.4 Kaum idealis memiliki anggapan bahwa perdamaian di dunia bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara natural, namun perdamaian adalah sesuatu yang harus diperjuangkan melalui proses collective security.5 Idealisme menekankan penggunaan sistem yang sama pada politik internasional dan politik domestik. Idealis dan liberal berasumsi bahwa perang tidak akan terjadi apabila terdapat harmoni dan kerjasama dengan pluralisme politik, demokrasi dan distribusi besar untuk HAM menjadi penting untuk perdamaian dalam hubungan internasional. Selain itu, Idealisme juga menyatakan pentingnya sebuah perdamaian di dunia dalam rangka penciptaan dunia yang lebih baik, serta pentingnya keterlibatan suatu negara dalam organisasi internasional. 6 Singkatnya, baik idealisme maupun liberalisme memiliki kesamaan pada fokusnya, yaitu kesetaraan manusia dimana kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan dapat memicu konflik, namun dari konflik tersebutlah manusia belajar dalam melakukan segala upaya untuk meredamnya bahkan menyelesaikannya dengan cara-cara tertentu. Keharmonisan dan rasa saling percaya antar negara yang merepresentasikan manusia-manusia didalamnya dapat mencegah terjadinya konflik, setidaknya mengurangi potensi konflik. 2. Konsep Peranan Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dengan bukunya berjudul ”An Introduction to Internatioanl Politics” menggambarkan definisi peranan yakni: sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.7 Sebagai aktor yang independen, dalam melaksanakan fungsi dan perannya, organisasi internasional dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak atau kekuatan dari luar yang dapat dipergunakan oleh 4
5
6 7
R.J, Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hlm. 11 Collective Security merupakan upaya menjaga perdamaian dengan asas ke-7 UN charter dalam menggunakan kekuatan militernya demi tujuan menjaga keamanan dan perdamaian dunia. (Chapter VII-Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace and Acts of Aggression) R.J, Sorensen. op cit. hlm.22 T.C, Rosenberg. An Introduction to International Politics. New Jersey: Prentice Hlml. 1976, hlm. 8
mereka sebagai alat untuk memenuhi kepentingan mereka. Menurut Wolfers, kapasitan aktor dari suatu institusi internasional tergantung resolusi, rekomendasi, perintah dari organ-organnya yang memaksa para anggota untuk bertindak berbeda dari keinginan masing-masing. 3. Teori Resolusi Konflik Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan–kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan–perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan–kebutuhan. Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional.
D.
PEMBAHASAN Untuk menjelaskan konflik Suriah, saya membagi menjadi dua faktor yang menjadi persoalan. Yaitu:, 1. Faktor Internal Pemberontakan Suriah adalah sebuah konflik kekerasan internal. Demontrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011 dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Aksi pemberontakan nasional tersebut terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan dengan sistem pemerintahan Presiden Bashar al-Assad selama ini dan juga keinginan dari rakyat Suriah untuk melakukan revolusi di Suriah. Aksi pemberontakan nasional tersebut akhirnya berujung pada terjadinya konflik bersenjata internal di Suriah. Konflik Suriah telah menjadi sorotan mata dunia internasional untuk ikut turun tangan dalam penyelesaian konflik tersebut. Salah satu upaya negosiasi internasional utama yang dilakukan masyarakat internasional terhadap konflik di Suriah adalah melalui penyelenggaraan Konferensi Jenewa II atas prakarsa AS dan Rusia. Dalam konferensi tersebut kedua pihak bersengketa diharapkan dapat duduk bersama
membentuk sebuah pemerintah transisi dengan wewenang eksekutif penuh. Namun, pada Konferensi Jenewa II tersebut masih muncul berbagai perbedaan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam konflik ini. Isu utama yang menghambat proses tersebut adalah pro-kontra pengiriman senjata ke Suriah yang ternyata melibatkan kepentingan banyak negara. Kondisi konflik Suriah juga dirasakan semakin memprihatinkan setelah Pemerintah Suriah diduga menggunakan senjata gas kimia beracun untuk menumpas gerakan oposisi. Penggunaan senjata kimia oleh pasukan Suriah sulit terdeteksi karena elatif tidak meninggalkan jejak seperti bau dan warna serta memerlukan pembuktian yang sangat ilmiah atas tindakan tersebut.8
2. Faktor Eksternal Gejolak yang terjadi di Suriah berawal pada tanggal 18 Maret 2011 dimana terdapat ribuan orang yang melakukan aksi protes diseluruh wilayah Suriah. Pada bulan Mei, ditengah-tengah protes yang sedang berlangsung, tank-tank dan tentara pemerintah Suriah memasuki dan mengepung kota yang dipenuhi oleh demonstran seperti kota Deraa, Banyas, Homs dan Damaskus. Aksi protes yang menjadi konflik terbuka ini diawali oleh klaim pemerintah yang menyatakan bahwa terdapat 120 pasukan militer yang terbunuh oleh beberapa orang tak dikenal yang berasal dari kerumunan demonstran di kota Jisr al-Shughour.9 Dari peristiwa tersebutlah, konflik mengalami eskalasi yang cukup tajam. Pasukan militer rezim Al-Assad mulai melakukan operasi militer. Operasi militer yang dilakukan oleh rezim Al-Assad tersebut mendapat kecaman dari masyarakat internasional khususnya Amerika Serikat, Inggris dan Perancis selaku negara yang sangat pro dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Pada bulan Juli, para demonstran tersebut bergabung dan mendeklarasikan solidaritasnya menjadi kelompok oposisi untuk melawan rezim Al-Assad. Dalam waktu kurang lebih dari satu bulan pada tanggal 24 Mei
2011, selama konflik tersebut
berlangsung, dinyatakan bahwa sekitar 1.100 orang telah menjadi korban tewas
8
9
Who's At Risk? Syria Backgrounder. United to End Genocide: http://endgenocide.org/conflictareas/syria/syria-backgrounder, (diakses pada, 5 Aguatus 2015 pukul. 13.30 WIB) Syria Profile - Timeline. BBC News: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995, (diakses pada, 5 Agustus 2015 pukul 14.25 WIB)
akibat bentrokan yang terjadi antara oposisi dan militer.10 Secara resmi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hilary Clinton mengutuk rezim Al-Assad yang telah menodai nilai-nilai hak asasi manusia dan telah melakukan penyerangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Damaskus. Dari kecaman tersebut, konflik yang tidak kunjung henti di Suriah juga mengakibatkan Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain memanggil duta besarnya untuk kembali ke negaranya masing-masing.
D.1. Kronoligis Upaya Resolusi Konflik Pada bulan Agustus 2011, Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman mengecam rezim Al-Assad dan meminta Al-Assad untuk segera mengakhiri kepemimpinannya. Sedangkan pada bulan September 2011, Uni Eropa menjatuhkan sanksi berupa embargo minyak terhadap Suriah. Sanksi tersebut diberlakukan untuk memotong salah satu pendapatan rezim dari hasil buminya yang ditujukan juga untuk melemahkan ekonomi Suriah.11. Pada bulan Oktober 2011 dunia internasional berupaya untuk membentuk sebuah resolusi untuk kondisi di Suriah akan tetapi resolusi tersebut pada akhirnya di veto oleh Rusia dan Tiongkok.
12
Bagi Rusia resolusi yang ditawarkan oleh pihak Barat
merupakan suatu kesalahan besar terutama untuk mengizinkan adanya intervensi dan segala bentuk sanksi terhadap Suriah. Begitu juga dengan proposal resolusi Dewan Keamanan PBB yang di veto oleh Rusia dan Tiongkok pada tanggal 4 Februari 2012. Pada bulan Desember 2011, dinyatakan bahwa korban yang berjatuhan telah mencapai sekitar 5.000 jiwa. Sedangkan di akhir tahun 2012 korban yang berjatuhan telah mencapai angka 60.000 jiwa. 13 Pada bulan November sebelumnya, Liga Arab telah menangguhkan keanggotan Suriah. Tidak hanya itu, Liga Arab pun juga menjatuhkan sanksi terhadap Suriah mengenai pemutusan transaksi keuangan dengan bank sentral Suriah, larangan penerbangan terhadap Suriah dan pembekuan kepemilikan
10
11 12
13
Syria’s War: An Interactive Timeline. Syria Deeply: http://www.syriadeeply.org/timeline/, (diakses pada 5 Agustus 2015 pukul.19.15 WIB) Ibid. N, MacFarquhar. U.N. Resolution on Syria Blocked by Russia and China. The New York Times:http://www.nytimes.com/2011/10/05/world/middleeast/russia-and-china-block-unitednations-resolution-on-syria.html?pagewanted=all&_r=1, 2011.(diakses pada. 7 Agustus 2015 pukul. 19.40 WIB) Ita & Nurul, 16 Bulan Sudah Konflik Suriah, Korban Terus Berjatuhan. dari detik.com, http://news.detik.com/internasional/1942258/16-bulan-sudah-konflik-suriah-korban-terusberjatuhan, (diakses pada tanggal, 07 Agustus 2015, Pukul 20.20 WIB)
aset-aset terkait dengan rezim Al-Assad. Banyaknya korban kemanusiaan membuat adanya tekanan internasional terhadap Suriah sehingga Dewan Keamanan PBB harus turun tangan dalam menjamin stabilitas perdamaian dunia dengan mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengintervensi Suriah. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 2011 tersebut, Dewan Keamanan PBB berupaya untuk mendiskusikan sebuah resolusi yang lebih mengikat untuk dapat diimplementasikan sebagai resolusi konflik menuju perdamaian. Akan tetapi pada pertemuan itu juga negara-negara yang termasuk kedalam Dewan Keamanan tetap dan Dewan Keamanan tidak tetap seperti, Rusia, Tiongkok, Brazil, Afrika Selatan, Lebanon, dan India justru tidak mendukung dikeluarkannya resolusi yang mengikat karena dikhawatirkan akan mengarah kepada intervensi yang akan dilakukan oleh pihak Barat dan justru menambah ketegangan di kawasan.14 Pada bulan Juli 2012, terdapat sebuah tragedi yang sangat mengundang perhatian dunia internasional, yaitu ketika rezim Bashar al-Assad menggunakan senjata peledak kimia untuk menyerang kelompok-kelompok oposisi. 15 Penggunaan senjata tersebut seperti pembenaran terhadap tuduhan dunia internasional terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Namun demikian Bashar al-Assad tidak merespon hal tersebut bahkan Bashar al-Assad menolak untuk mengakui menggunakan senjata kimia. Pada tahun 2013, berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat, diyakini bahwa rezim Bashar al-Assad telah menggunakan senjata peledak kimia terhadap kelompok oposisi. Dengan adanya tragedi tersebut, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2118 yang ditujukan untuk melarang penggunaan senjata kimia dan mengizinkan PBB melalui Organization
for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) untuk
menyita cadangan senjata kimia yang dimiliki oleh Suriah pada tanggal 27 September 2013.16 Pada tahun 2014 Dewan Keamanan PBB berupaya untuk mengambil langkah berikutnya yaitu dengan mengeluarkan resolusi 2139 yang bertujuan untuk meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik, khususnya pemerintah Suriah untuk segera melakukan gencatan senjata dan mengizinkan bantuan kemanusiaan untuk masuk 14
15
16
M, Harris. International responses to the Syrian uprising: March 2011-June 2012. Parliament of Australia : http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs /BN/2012-2013/SyrianUprising, 2012 (diakses pada. 9 Agustus 2015 pukul. 20.23 WIB) Syria: Assad regime 'ready to use chemical weapons'. from BBC News: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18864629,. 2011. (diakses pada. 9 Agustus 2015 pukul. 23.25 WIB) M.N, Katz. Global Policy. Obama and the Syrian Civil War , 2013, hlm. e-International Relations.
ke wilayah-wilayah yang sangat mengkhawatirkan. 17 Pada tahun 2014 juga, Dewan Keamanan PBB pada akhirnya merealisasikan rencana perundingan damai yang dikenal dengan sebutan Geneva II. Dalam Geneva II, Dewan Keamanan PBB berupaya untuk membawa pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan perundingan damai agar konflik kekerasan yang terjadi di Suriah bisa dihentikan sejenak agar tidak ada korban berjatuhan kembali. Geneva II pertama kali berlangsung pada bulan Januari 2014 dengan menghadirkan rezim Assad dan kelompok oposisi serta dua negara poros kekuatan yang menjadi pengawas sekaligus penengah dari perundingan tersebut, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Namun demikian, hingga pertemuan Geneva II ketiga, pertemuan tersebut belum menghasilkan apapun terkait dengan konflik Suriah.
Konflik di Suriah merupakan suatu bentuk konflik yang berawal dari kesewenangwenangan rezim Bashar al-Assad dalam masa pemerintahannya yang memuncak pada fenomena Arab Spring dan merupakan satu-satunya yang memiliki rentang waktu cukup panjang. Konflik tersebut tidak menghasilkan sebuah resolusi perdamaian namun mampu menghasilkan resolusi dalam melarang penggunaan senjata kimia dan mengadakan perjanjian damai seperti yang telah dipaparkan diatas, yaitu Geneva II. Hal tersebut juga dikarenakan dengan konstelasi politik yang terjadi baik didalam Suriah maupun pada tataran internasional. Disatu sisi intervensi kemanusiaan sedang menjadi pembahasan yang hangat pasca keberhasilan operasi NATO di Libya. Pihak pro intervensi kemanusiaan mencoba untuk melakukannya kembali di Suriah namun hal tersebut tidak berhasil karena Rusia sebagai negara yang memiliki kedekatan dengan Suriah berupaya dengan keras untuk melakukan pencegahan terhadap segala bentuk resolusi Dewan Keamanan PBB yang nantinya akan merugikan Rusia. Dalam konteks ini, sikap intervensi kemanusiaan menggunakan pasukan militer perdamaian milik Dewan Keamanan PBB dimana merupakan langkah awal dalam proses peacemaking. Tanpa adanya pihak ketiga yang menengahi dan menjaga stabilitas kawasan konflik maka akan sulit untuk mencapai upaya perdamaian berikutnya, yaitu peacekeeping. Peacekeeping dimaksudkan untuk menjaga keamanan selama-proses baik mediasi, rekonsiliasi, maupun negosiasi sedang berlangsung. Pada umumnya, langkah-langkah yang ditempuh Dewan Keamanan PBB khususnya Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik bukan merupakan soal kepentingankepentingan. Berangkat dari hal tersebutlah sudah seharusnya intervensi kemanusiaan 17
Council, U. N., Resolution 2139 (2014) Adopted by the Security Council at its 7116th meeting, on 22 February 2014. 2014, United Nations Security Council.
dilakukan, hal ini juga pasti memiliki banyak pertimbangan karena akan sangat beresiko bagi pasukan perdamaian itu sendiri ketika diterjunkan ke medan konflik di Suriah. Konflik sipil yang terjadi di Suriah telah mengarah kepada krisis kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, jumlah korban sipil atau kelompok oposisi sejak awal demonstrasi hingga tahun 2014 telah mencapai angka 130.000 jiwa dan lebih dari 600.000 orang melarikan diri dari Suriah. Meningkatkan jumlah korban tersebut sangat menarik perhatian komunitas internasional untuk memberikan bantuan terhadap para korban sekaligus kecaman terhadap pemerintahan Suriah yang dianggap telah melakukan pelanggaran nilainilai kemanusiaan.18 Berkaca pada konflik di Libya, Suriah tentu memiliki perbedaan tersendiri. Kekuatan internal yang terbagi-bagi membuat semakin kompleks kepentingan-kepentingan yang berbenturan satu sama lain, hal ini menyebabkan sulitnya intervensi kemanusiaan masuk. Ini merupakan salah satu pertimbangan Rusia dan Tiongkok yang menolak resolusi yang diajukan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya. Kami melihat sikap Rusia dan Tiongkok ini dengan kacamata teori resolusi konflik. Rusia dan Tiongkok dianggap memihak Suriah karena hak veto mereka yang memblokade resolusi anggota lainnya. Sangat disayangkan ketika sebuah negara seperti Suriah mengalami krisis kemanusiaan, Dewan Keamanan PBB menemukan hambatan-hambatan dalam upaya penyelesaian konflik terhadap Suriah. Tidak berhenti pada resolusi saja sebagai upaya resolusi konflik, dari pandangan teori liberalisme, saya mendapatkan benang merah dari proses-proses yang diupayakan Dewan Keamanan PBB. Hal-hal yang dapat kami tarik benang merahnya, yaitu: 1.
Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris melihat rezim Bashar al-Assad melakukan pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya sendiri. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok pun demikian, hanya saja sikap Rusia dan Tiongkok yang memveto resolusi untuk intervensi ke Suriah membuat kecurigaan bahwa Rusia dan Tiongkok memiliki andil terhadap rezim di Suriah.
2.
Resolusi Dewan Keamanan PBB yang selama ini diupayakan untuk menyelesaikan konflik di Suriah masih mengalami hambatan, namun ada titik terang, yaitu ketika resolusi terkait pelarangan penggunaan senjata kimia dikeluarkan membuat buktibukti terhadap rezim Bashar al-Assad melakukan pelanggaran HAM berat semakin kuat.
18
The Telegraph, Syria uprising: timelinehttp://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/8952698/Syria-uprisingtimeline.html, 2011. (diakses pada. 11 Agustus 2015 pukul. 22.25 WIB).
3.
Proses peacemaking harus diupayakan guna mencapai proses perbaikan-perbaikan infrastruktur dan stabilitas politik internal dalam negara Suriah serta menjamin hakhak warga negara Suriah hingga merasa bebas dari rasa takut terhadap rezim pemerintah.
Pemaparan tersebut menggambarkan bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk sepakat terkait tekanan terhadap Suriah. Fakta-fakta terkait jumlah korban dan bentuk-bentuk kekerasan pun semakin bertambah dan beragam. Mulai dari kekerasan sistematis dengan menindas rakyat sipil, memenjarakan lawan-lawan politik, hingga penyebaran ranjau ke rute-rute wilayah perbatasan. Dampak lainnya yang merugikan bagi negara sekitar Suriah adalah eskalasi konflik akan naik ke level regional apabila para pengungsi warga Suriah semakin bertambah dari hari ke hari. Alasan Bashar al-Assad terhadap aksi kekerasan dan penindasannya selalu sama, yaitu memerangi kelompok – kelompok bersenjata yang memberontak dan dianggap sebagai teroris. Kami yakin alasan ini terlihat sangat mengada–ada karena bukti dan fakta yang terkumpul membuktikan sebaliknya. Rezim Bashar al-Assad harus digulingkan, desakan kemanusiaan harus dilakukan sebelum semakin banyaknya korban yang berjatuhan akibat sikap sewenang-wenang rezim Bashar al-Assad. PBB sebagai organisasi internasional sekaligus memiliki Dewan Keamanan harus terus berupaya untuk mencapai kesepakatan dalam menyikapi konflik di Suriah. Ini merupakan konflik yang sangat sulit diselesaikan oleh rakyat Suriah, maka dari itu rakyat Suriah tidak akan mampu menyelesaikannya sendiri. Faktor-faktor yang mempersulit penyelesaian secara sepihak, yaitu: 1.
Pihak militer Suriah memihak rezim pemerintahan Bashar al-Assad sehingga rakyat sipil yang tidak terlatih dengan senjata akan sangat sulit dalam melakukan gerakangerakan melawan tentara pemerintah Suriah.
2.
Suplai logistik dan persenjataan milik pemberontak sulit dan terbatas sedangkan rezim pemerintah mengontrol penuh terhadap suplainya.
Dari dua hal tersebut, ada kekhawatiran lain yang membuat keraguan atas intervensi kemanusiaan yang akan dilakukan Dewan Keamanan PBB. Berkaca pada konflik di Libya yang notabene-nya hanya diberikan larangan penerbangan diatas wilayah Libya sebagai respon NATO dalam upaya mengurangi intensitas konflik, namun NATO justru melakukan penyerangan terhadap Libya sehingga dianggap tidak konsisten. Hal inilah yang ditakutkan terjadi lagi dan akan terjadi kepada Suriah apabila dibiarkan intervensi kemanusiaan
dilakukan. Namun, dalam konteks ini kami melihat bahwa pada saat itu yang melakukan adalah NATO dimana bias kepentingan negara – negara anggotanya sangat tinggi. Sedangkan Dewan Keamanan PBB memiliki asas-asas UN Charter yang membatasi dan sebagai landasan hukum PBB dalam bersikap dan merespon segala kejadian dan peristiwa internasaional. UN Charter juga mempayungi PBB sebagai hukum dasarnya, selain itu dalam NATO hanya berfokus pada high politics sedangkan pada konteks Dewan Keamanan PBB mencakup low politics yang artinya ada perbedaan. Dalam high politics cakupannya adalah politik dan militer semata, namun dalam low politics cakupannya berbicara mengenai ekonomi, sosial, dan budaya. Disinilah perbedaan spektrum NATO dan Dewan Keamanan PBB. Dalam NATO mungkin penyerangan seperti kasus di Libya dianggap biasa, namun dalam Dewan Keamanan PBB bila melakukan kesalahan yang mencederai prosedural PBB dan nilai-nilai HAM maka akan menjadi bumerang bagi anggota-anggota Dewan Keamanan PBB sendiri. Kepentingan menjadi kunci utama yang harus dieliminasi dalam tubuh Dewan Keamanan PBB, sehingga dapat melakukan upaya-upaya collective security terhadap proses peacemaking di Suriah. Solusi utama diutarakan Sekjen PBB, Ban Ki-Moon yang menekankan pada tawaran Rusia terkait menempuh jalan politik dengan memfokuskan pada Geneva II. Sejauh ini, utusan PBB, Staffan de Mistura menyarankan agar terjadi gencatan senjata di Suriah agar bantuan kemanusiaan dapat memasuki Suriah. Hal ini ditolak oleh para pemberontak Suriah karena dikhawatirkan akan disalah-gunakan dan justru dimanfaatkan oleh pemerintah Suriah sendiri.19 Dari sikap tersebut, terlihat jelas bahwa berdasarkan teori liberalisme manusia yang pada dasarnya memiliki kepentingan pribadi, akan saling bertentangan satu sama lain. Bisa kita bayangkan apabila pribadi-pribadi itu membentuk kelompok-kelompok politik dan menyetarakan kepentingan mereka, sehingga terjadi clash di tubuh pemerintahan, tepatnya di level politik suatu negara, dalam konteks ini negara Suriah. Keharmonisan masih berada jauh untuk dicapai di Suriah, namun optimis dalam menumbangkan rezim lama dan menggantikannya dengan rezim baru akan menjadi titik balik bagi Suriah untuk merestorasi segala kerusakan dan dampak buruk dari pemerintahan sebelumnya. Dari keyakinan dan rasa optimis terhadap perubahan yang akan dengan sendirinya dapat mengeliminasi kepentingan kelompok-kelompok yang berperang di Suriah hingga dapat tercapainya gencatan senjata dan 19
BBC News, Syria: The story of the conflict. Dalam http://www.bbc.com/news/world-middle-east26116868, (diakses pada. 11 Agustus 2015 pukul. 24.15 WIB)
intervensi kemanusiaan bisa masuk, lalu menjalankan prosedur rekonsiliasi dalam upaya mengembalikan stabilitas negara Suriah dan melakukan negosiasi secara damai serta membuat bantuan internasional bisa masuk ke Suriah.
E.
KESIMPULAN Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik suriah ini pada awalnya
merupakan konflik politik dan bisa disebut sebagai konflik agama. Konflik bersenjata yang terjadi di suriah merupakan suatu pemberontakan rakyat suriah terhadap Prisiden Suriah Basar Al-Assad yang pada akhirnya konflik ini meluas menjadi pembantaian terhadap rakyat sipil di Suriah. Pelanggaran terberat hukum internasional
pada konflik di Suriah yaitu
penggunaan senjata kimia dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu mendapatkan sanksi yang tegas dari badan internasional yang berwenang. Konflik yang terjadi di suriah ini harus segera diselesaikan atas dasar manusia sebab dalam konflik ini sudah banyak jatuhnya korban jiwa dalam sekala yang besar, ini merupakan suatu tindakan yang tidak berprikemanusiaan terlebih lagi karena adanya penggunaan senjata kimia yang secara jelas dilarang dalam hukum internasional. Konflik yang terjadi Suriah merupakan konflik internal. Dalam perkembangan konfliknya terdapat beberapa pihak yang melakukan intervensi untuk memberikan dukungan kepada kedua belah pihak. Salah satu negara yang ingin melakukan intervensi itu adalah negara Rusia.
Dalam konflik Suriah ini
banyak sekali resolusi-resolusi yang dibuat untuk membuat konflik ini tidak berkepanjangan. Dunia internasonal juga mempunyai upaya membentuk sebuah resolusi di suriah tetapi resolusi tersebut pada akhirnya di veto oleh Rusia dan Tiongkok. Pada akhirnya Dewan Keamanan PBB turut serta dalam penyelesaian konflik di Suriah ini. Dewan Keamanan PBB telah menempuh berbagai cara dalam menyelesaikan konflik senjata yang terjadi di Suriah mulai dari blockade, embargo, pengutusan agen khusus PBB Kofi Annand untuk mrmbawa petisi damai. Serta Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi mengenai pelujutan senjata oleh rezim Assad dan resolusi bantuan kemanusiaan. Munculnya rencana intervensi tidak memdapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, sehingga intervensi dalam konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Suriah tidak terlaksana. Dewan Keamanan PBB juga berupaya untuk meminta bantuan kepada smeua pihak yang terlibat konflik, khususnya meminta kepada pemerintah suriah unutk segera melakukan gencatan senjata dan mengizinkan bantuan kemanusian untuk masuk dalam wilayah-wilayah suriah yang cukup mengkawatirkan kondisinya. Dewan Keamanan PBB juga mengupayakan
resolusi damai agar pihak-pihak yang melakuakn kekerasan di suriah segera mengehentikan agar tidak banyak lagi yang menjadi korban. Sebagai Organisasi Internasional yang menjaga perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan PBB wajib mencari solusi yang cepat dan tepat dalam mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Suriah ini, sehingga pelanggaran HAM yang terjadi tidak memakan korban yang sangat banyak dan konflik tersebut bisa dapat diselesaikan tanpa adanya konflik baru yang muncul kembali. Pelanggaran HAM merupakan hal yang tidak dapat ditolerir ditambah pelakunya adalah otoritas negara, yaitu pemerintaha Suriah terhadap rakyatnya. Penindasan secara sistematis dan penggunaan senjata kimia sudah bukan hal biasa, ini merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secepatnya. Masa depan generasi-generasi bangsa Suriah berada dalam krisis.
DAFTAR PUSTAKA
Council, U. N. (2014). Resolution 2139; Adopted by the Security Council at its 7116th meeting, on 22 February 2014. United Nations Security Council. Harris, M. (2012). International responses to the Syrian uprising: March 2011-June 2012. Parliament of Australia : http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliament ary_Library/pubs/BN/2012-2013/SyrianUprising, (diakses 2015-02-07) Hermawan, Y. P. (2007). Resolusi Konflik. In Transformasi Dalam Studi hubungan Internasional : Aktor, Isu, Metodologi (p. 93). Yogyakarta: Graha Ilmu. Katz, M. N. (2013). Global Policy. Obama and the Syrian Civil War. Lenczowski, G. (1992). Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia. Bandung: Sinar Baru Algensindo. MacFarquhar, N. (2011). U.N. Resolution on Syria Blocked by Russia and China. The New York Times:http://www.nytimes.com/2011/10/05/world/middleeast/russia-andchina-block-united-nations-resolution-on-syria.html?pagewanted=all&_r=1, (diakses 2015-04-05) Rosenberg, T. C. (1976). An Introduction to International Politics. New Jersey: Prentice Hall. Sorensen, R. J. (2005). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. LAMAN SITUS Deeply, Syria, Syria’s War: An Interactive Timeline, Syria Deeply: http://www.syriadeeply.org/timeline/, (diakses 2015-01-07) Deeply, Syria, Syria’s War: An Interactive Timeline. http://www.syriadeeply.org/timeline/, (diakses 2015-04-05) Detik.com, 16 Bulan Sudah Konflik Suriah, Korban Terus Berjatuhan, http://news.detik.com/internasional/1942258/16-bulan-sudah-konflik-suriahkorban-terus-berjatuhan, (diakses 2015-1-07) Genocide, United to End, Who's At Risk? Syria Backgrounder. http://endgenocide.org/conflict-areas/syria/syria-backgrounder, (diakses 2015-0307) News, BBC, Syria Profile-Timeline. (n.d.), http://www.bbc.com/news/world-middle-east14703995, (diakses 2015-01-07) News, BBC, Syria: Assad regime 'ready to use chemical weapons’, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18864629, (diakses 2015-02-07) News, BBC, Syria: The story of the conflict, BBC News: http://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-26116868, (diakses 2015-03-07) Telegraph, The, Syria uprising: timeline, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/8952698/Syriauprising-timeline.html, (diakses 2015-03-07).
