PERAN BPKP DALAM PENANGANAN KASUS BERINDIKASI KORUPSI PENGADAAN JASA KONSULTANSI INSTANSI PEMERINTAH Oleh:
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi
Jakarta, 22 Juni 2010
PRINSIP DASAR Efisien Ef k if Efektif Bersaing Transparan Adil/tidak diskriminatif • Bertanggungjawab • • • • •
5 tepat : jumlah/volume, kualitas, harga, waktu, tempat 2
Hakekat dan filosofi • Hakekatnya Hakekatnya adalah upaya pihak pengguna adalah upaya pihak pengguna untuk mendapat atau mewujudkan B&J yang diinginkan dengan menggunakan : diinginkan dengan menggunakan : – metoda dan proses tertentu – untuk dicapai kesepakatan harga, waktu, dan t k di ik k t h kt d kesepakatan lainnya.
• K Kedua belah pihak harus berpatokan kepada d b l h ih k h b t k k d filosofi, tunduk kepada etika dan norma yang b l k berlaku, mengikuti prinsip‐prinsip, metoda k d dan proses pengadaan yang baku. 3
PRINSIP PENGADAAN PENYEDIAAN ANGGARAN HPS KEBUTUHAN
HARGA NORMAL ?? NORMAL ??.
PEMASOK
MENJAMIN KELANGSUNGAN KEG /PEMBANGUNAN KEG./PEMBANGUNAN 4
LELANG
KUALIFIKASI
DIPEROLEH B/J YG DIBUTUHKAN & MENGUNTUNG‐ KAN
Kedudukan Pengadaan B & J Perencanaan Pemrograman Penganggaran Pengadaan (Procurement) Pelaksanaan Kontrak dan Pembayaran Penyerahan Pekerjaan Selesai y j Pemanfaatan dan Pemeliharaan 5
SISTEM PENGADAAN PELELANGAN UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMBORONGAN
PELELANGAN TERBATAS PEMILIHAN LANGSUNG
PENYEDIA B/J
PENUNJUKAN LANGSUNG
SELEKSI UMUM
PBJ
PENGADAAN JASA KONSULTANSI
SELEKSI TERBATAS SELEKSI LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG
SWAKELOLA 6
Dalam 13 pasal, dengan 30 p , g bentuk/jenis tindak pidana korupsi
1. Pasal 2 2. Pasal 3 3 P 3. Pasal 5 ayat (1) huruf a; l 5 t (1) h f 4. Pasal 5 ayat (1) huruf b; 5. …… 6. …… ….. 30. .............
Diatur dalam 13 pasal Sumber : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
7 Kelompok
1. 2. 3 3. 4. 5. 6. 7.
Kerugian keuangan negara; Suapmenyuap: P Penggelapan dlm jabatan: l dl j b Pemerasan: Perbuatan curang: Benturan kepentingan d l dalam pengadaan: d Gratifikasi:
Dikelompokkan dalam 7 klasifikasi
PENGADAAN B/J menarik ??? PEDAGANG (Cari Untung) • Perikatan • Formal • Harga H
PEDAGANG ENGGAN
risk • Dana Besar Dana Besar • GCG • Good Govern • Pasar bebas Pasar bebas • UU Monopoli • UU Usaha Kecil
BELI BANYAK HARGA TINGGI
PROCUREMENT FRAUD
• kuantitas • kualitas • harga • tempat • waktu 8
“PEDAGANG” (PERANTARA)
?
PELUANG FRAUD
PROSEDUR PENGADAAN • Rumit/sulit • Banyak syarat • Banyak tangan RISIKO • biaya perijinan • biaya entertain biaya entertain • biaya pendamping • biaya jaminan (bond) • biaya modal kerja y j MARGIN LABA
FRAUD • Fraud adalah Fraud F d adalah d l h penipuan i (deception d deception), ti ), ) ketidakjujuran (dishonest dishonest) ) dan dan niat (intent intent). ). F d menyangkut Fraud menyangkut Fraud k t cara cara‐‐cara yang dihasilkan oleh akal manusia yang yang dipilih dipilih oleh l h seseorang untuk k mendapatkan d k suatu keuntungan dari pihak lain lain dengan dengan penyajian ji yang yang salah salah/ l h/ h/palsu. palsu l . Kecurangan K Kecurangan mencakup kejutan kejutan, , tipu tipu daya, daya, cara cara‐‐cara licik dan tidak jujur yang yang digunakan digunakan untuk menipu orang lain. (W (W.. Steve Albrecht)
PROCUREMENT FRAUD KUANTITAS
KUALITAS
HARGA TEMPAT
WAKTU
10
KUANTITAS fraud KUANTITAS
HARGA
• Pengurangan kuantitas. g g • Kuantitas (volume) yang diterima lebih rendah (kurang) dari kuantitas yang (kurang) dari kuantitas yang dibayar (kontrak). Spesifikasi dalam kontrak Spesifikasi dalam kontrak ?? Aanwijzing : penjelasan j g p j pekerjaan Ketelitian panitia penerima barang ? barang ? barang ? ? ? ? ??
11
KUALITAS fraud • Penurunan kualitas. • Kualitas (mutu) yg diterima lebih rendah dari kualitas yg dib dibayar/disepakati dalam /di k ti d l kontrak. Spesifikasi dalam kontrak ? Aanwijzing : penjelasan pekerjaan Ketelitian panitia penerima barang ? barang ? ? ? ? 12
KUALITAS
HARGA
TEMPAT & WAKTU FRAUD
KERUGIAN HARGA TEMPAT
TEMPAT WAKTU 13
WAKTU
• Menghabiskan anggaran yang tersedia. p / / • Mendapatkan komisi/discount/rabat. • Manipulasi ongkos angkut. • Membebani biaya penyimpanan. • Menanggung risiko kerusakan.
FRAUD JASA KONSULTAN * * * *
• Rekomendasi Palsu • Kriteria Penerimaan Karya Konsultan Bias • Data Lapangan Dipalsukan • Design Plagiate (tanpa Dukungan Design Note)
April 2005
14
JENIS AUDIT KETAATAN/KEU
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PERUNDANG
KEWAJARAN PERTANGGUNGJAWABAN
OPERASIONAL
KRITERIA TIDAK HANYA PERATURAN PER UU AN
EKONOMIS EFISIEN EKONOMIS, EFISIEN, EFEKTIF
INVESTIGASI
PERATURAN PER UU AN TERMASUK HUKUM
INFORMASI AWAL
PENGUNGKAPAN KEBENARAN ATAS KASUS
PERAN BPKP DALAM PENYELESAIAN MASALAH HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA /J Dasar: MoU antara Kapolri, Kejaksaan Agung dan BPKP (Kep‐1093/K/2007 tanggal 28 Sept 2007)
MASALAH KEBIJAKAN/ ADMINISTRASI
NON JUSTISIA
BPKP
PRO JUSTISIA
KASUS/PERKARA /
KEPATUTAN KEPOLISIAN & KEJAKSAAN
KEMENTERIAN/LPND/ PEMDA
HUKUMAN ADMINISTRASI, DISIPLIN % GANTI RUGI %
PAKTA INTEGRITAS
INPUT (KASUS dan MASALAH) PENGADUAN/LAPORAN
PENGADILAN SANKSI PIDANA STATEMENT OF RESPONSIBILITY TANGGUNG RENTENG
PENANGANAN INFORMASI Sumber Informasi: Instansi Penyidik, BPKP Instansi Penyidik, BPKP SKPD, dan Masyarakat
Forum Instansi Kejaksaan, Polri, BPKP
KASUS/ PERKARA
Gelar dan Pengkajian Informasi
MASALAH
Mekanisme Penanganan kasus/perkara Gelar Kasus
RisikoHukum Pidana?
YA Audit Investigatif
Gelar Perkara Indikasi TPK Terbukti?
TIDAK
Proses Audit/Reviu/ IHKP atau TP/TGR/PERDATA TIDAK
YA LHAI
LID
DIK
LHPKKN
TUT
Penanganan Masalah Masalah (Setelah Ditelaah) Gelar Dari Sumber Informasi
T Pendalaman?
Proses Review
Y
Proses Audit Hasil Audit Gelar Forum Instansi
LAPORAN
Hasil Review
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PRO JUSTISIA
sebesar mark‐up harga HPS/Kontrak HPS/K k
PERBUATAN “ Unsur Melawan Hukum “ Contoh: Adanya persekongkolan dalam proses lelang
PERISTIWA “ Fakta dan Proses K j di “ Kejadian Contoh: Adanya selisih antara harga HPS/ HPS/ kontrak dan harga pasar
