•
Kick of Meeting Pokja Sanitasi Kab/Kota Kick off meeting atau Rapat Perdana secara formal belum dilaksanakan, namun komunikasi dan pertemuan non formal antar beberapa anggota Pokja sudah dilaksanakan. Dari hasil pertemuan non formal tsb telah dihasilkan antara lain : - KAK acara Kick off meeting atau Rapat Perdana, - Draf Rencana Kerja Pokja, - Jadwal rapat-rapat pertemuan Pokja, - Draf update SK Pokja.
● Konsolidasi Kelembagaan Pokja PPSP Kabupaten Semarang telah menyusun draf SK Pokja Sanitasi yang sesuai dan sejalan dengan kebijakan pusat sebagaiman tertuang dalam SE Mendagri nomor 660/4919/SJ tahun 2012. Draf SK tersebut juga telah disesuaikan dengan perubahan Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang agar sesuai dengan Perda Kab Semarang no 10 tahun 2013. ●
Penyusunan Rencana Kerja dan Pembagian Tugas Pokja Hasil rencana kerja terlampir,
● Review Kerangka Kerja Logis KKL terkait sub sektor Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS sudah dibahas secara rutin oleh Tim Penulis Pokja, namun belum final sehingga belum bisa di upload ke Nawasis.
Lampiran KAK Kick off meeting (Rapat Perdana Pokja) Pokja : KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) Kegiatan Kick off Meeting dan Rapat Perdana Pokja Sanitasi Dalam rangka Penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) th 2014
01.Latar Belakang -
Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 secara Nasional telah dilakukan pencanangan pelaksanannya (kick-off) pada tanggal 4-6 Maret 2014 di Jakarta. Untuk Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan Sosialisasi-Kick Off tingkat Provinsi pada tanggal 26 Maret 2014 di Semarang,
-
Bahwa perlu adanya kesamaan pemahaman diantara anggota Pokja tentang peran dan fungsi Pokja Sanitasi Kab Semarang sebagaimana disepakati dan ditetapkan dalam Pedoman Kelembagaan PPSP dan SE Mendagri nomor 660/4919/SJ Tahun 2012 yakni: Fungsi Koordinasi, fungsi Advisory, fungsi Advokasi dan fungsi Singkronisasi Program.
-
Bahwa perlunya koordinasi dan komunikasi yang intensif diantara para anggota Pokja Sanitasi Kab Semarang agar pelaksanaan PPSP khususnya dalam penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) di Kabupaten Semarang dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan.
02.Tujuan Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah : 1. Konsolidasi internal pokja Sanitasi kab Semarang, 2. Menyamakan persepsi tentang MPS diantara anggota pokja, 3. Anggota Pokja Sanitasi memahami peran, tugas dan fungsi Pokja Sanitasi dalam pelaksanaan program PPSP di Kabupaten Semarang, 4. Anggota Pokja Sanitasi memahami dan menyepakati kegiatan, hasil kerja (out-put) dan jadual pelaksanaan kegiatan terkait dengan target hasil kerja PPSP di Kabupaten Semarang, 5. Anggota Pokja Sanitasi menyepakati pembagian tugas dan peran masingmasing dalam setiap kegiatan yang telah disepakati tersebut di atas.
03. Output 1. Adanya konsolidasi pokja, 2. Hasil pengecekan terhadap Kelengkapan / status / kualitas Dokumen BPS dan SSK, 3. Pemahaman manfaat MPS, kendala yang mungkin akan dihadapi dan diantisipasi, 4. Kesepakatan jadwal kerja pokja untuk penyelesaikan penyusunan MPS, termasuk pelaksanaan Lokalatih Penyusunan MPS. 04. Waktu & Tempat Waktu Pelaksanaan Hari Tanggal
: : : :
(tentative) (tentative)
Jam Tempat Jumlah Peserta
: : :
08.00 WIB s/d Selesai Aula Bappeda Kab Semarang - Lantai 2 34 Orang (termasuk Narasumber)
: : :
Kepala Bappeda Kab Semarang Suharyo Joko, MSi Suharsono Adi Broto, ST, MT
05. Narasumber Pokja Kab Semarang Pokja Provinsi Satker PPLP
06. Susunan Acara dan Jadwal Kegiatan Waktu 08.00 – 08.45
Topik / Materi
Sasaran
Pembukaan oleh Ketua Pokja Pokja ( Setda Kab Semarang )
- Menjelaskan tentang tujuan pertemuan
Sambutan Oleh Ketua Bappeda Kab Semarang
- Refresh PPSP dan penjelasan kab Semarang sekarang ini sudah berada pada tahap apa, apa yang sudah dihasilkan (BPS dan SSK) dan apa yang harus dilanjutkan (MPS) untuk mencapai tujuan, sasaran, misi, visi sanitasi, - Menegaskan komitmen / nilai penganggaran dari APBD kab/kota, - Pokja harus mempersiap kan diri untuk menyusun MPS.
08.45 – 9.30
Paparan Status / kondisi BPS dan SSK saat ini (kelengkapan dan kualitasnya) dan tanya jawab
- Anggota Pokja Sanitasi mengetahui tentang kualitas buku BPS dan SSK kab Semarang sebagai dasar untuk masuk ke dalam proses penyusunan MPS
09.30 – 10.00
Pengantar MPS: paparan dan tanya jawab
Pokja kab/kota memahami apa itu MPS, bagaimana menyusunnya, oleh siapa dan bagaimana kaitannya dengan BPS dan SSK
10.30 – 11.00
Proses MPS
Pokja memahami alur proses untuk memastikan komitmen penganggaran, estimasi waktu yang diperlukan untuk tiap tahapan dan kendala yang akan dihadapi berdasarkan pembelajaran dari Kota/Kab yang telah melakukan sebelumnya
Pembicara
Waktu
Topik / Materi
11.00 – 11.15 11.15 – 11.45
11.45 – 12.30
Sasaran
Rehat kopi Sistem Perencanaan dan Penganggaran di daerah dan kaitannya dengan proses internalisasi MPS ke dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran daerah
Pokja kab/kota memahami tentang keterkaitan tata cara dan dokumen perencanaan daerah yang terkait dengan MPS,
Proses eksternalisasi pada tingkat Provinsi, Pusat dan alternative kerjasama dengan swasta / hibah
Pokja kab/kota memahami kriteria untuk mendapatkan komitmen penganggaran dari tingkat Provinsi dan Pusat,
Memahami bagaimana menginternalisasikan dokumen MPS kedalam dokumen perencanaan daerah dan kapan waktu yang tepat dan oleh siapa.
kapan waktu yang tepat dan oleh siapa.
12.30 – 13.30
ISHOMA
13.30 – 14.00
Rencana Tindak Lanjut setelah pertemuan
Pembahasan untuk mencapai kesepakatan jadwal kerja Pokja Sanitasi kab Semarang dalam penyelesaian MPS
Penutupan
Seluruh anggota pokja menyepakati apa yang akan dilakukan ke depan.
14.00
Pembicara
07. Pelaksana Kegiatan : Kegiatan ini dilaksanakan dan diorganisir oleh Pokja Sanitasi Kab Semarang. 08. Peserta yang diundang No
Nama
Jumlah
1
Seluruh anggota Pokja Kab.
30 orang
2
Pokja Provinsi
1 orang
3
Satker PPLP
1 orang
4
CF PPSP
1 orang
5
PF PPSP
1 orang TOTAL
34 orang
Keterangan
Lampiran Hasil diskusi rencana kerja Pokja :
Lampiran Draf update SK Pokja :
BUPATI SEMARANG KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG NOMOR : / / 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN SEMARANG
BUPATI SEMARANG,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk meningkatkan sinkronisasi program dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Semarang dan dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 660/4919/SJ, perlu dibentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang;
b.
bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang, perlu dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang;.
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.
: 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
tentang dalam
2.
Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara RI Tahun 2011, nomor 699 ); 16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan KPPT Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
MEMUTUSKAN : KESATU
: a. Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Semarang dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; b. Membentuk Sekretariat Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. KEDUA
: Tugas Kelompok Kerja sebagaimana tersebut diktum KESATU huruf a adalah: a. Ketua: 1) Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 2) Mengendalikan pengelolaan kerja Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang agar tetap sesuai dengan visi misi Kabupaten Semarang; 3) Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 4) Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang. b. Sekretaris: 1) Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 2) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 3) Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan sejenisnya; 4) Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten dari hasil review Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi; 5) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang; 6) Menghimpun laporan bidang-bidang kerja Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 7) Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman oleh Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang serta fasilitasi konsultasi ke provinsi dan pusat; 8) Menyiapkan bahan masukan kepada Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi dalam penyusunan roadmap sanitasi provinsi; 9) Fasilitasi tim Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang menghadiri pertemuan tahunan kabupaten peserta program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman dan penguatan kapasitas kelembagaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; 10) Fasilitasi tim Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang dalam melakukan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Srategi Sanitasi Kota;. 11) Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 12) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang. c. Bidang Perencanaan : 1) Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten, dan draft Memorandum Program Sanitasi;. 2) Memastikan bahwa Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang dirumuskan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 3) Memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4) Menyusun program dan kegiatan prioritas Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD; 5) Menyiapkan draft Memorandum Program Sanitasi yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi; 6) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 7) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang. d. Bidang Kelembagaan dan Pendanaan : 1) Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten, dan Memorandum Program Sanitasi; 2) Memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi,
3)
4)
5)
6) 7) 8)
terutama terkait dengan Kelembagaan dan pendanaan sanitasi di Kabupaten Semarang; Memberikan masukan strategis terkait aspek Kelembagaan dan pendanaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten dari hasil review Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi; Menyiapkan bahan masukan bidang Kelembagaan dan pendanaan kepada Kelompok Kerja sanitasi dalam pelaksanaan implementasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; Meneliti RKA-SKPD Kabupaten Semarang untuk memastikan Kelembagaan dan Pendanaan pada setiap tahapan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dialokasikan kedalam APBD; Membuat laporan kerja terkait bidang Kelembagaan dan pendanaan secara berkala kepada ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang Kelembagaan dan pendanaan yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang.
e. Bidang Teknis : 1) Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten, dan draft Memorandum Program Sanitasi; 2) Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten dan penyempurnaan terkait aspek teknis Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten dari hasil review Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi; 3) Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada Kelompok Kerja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 4) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 5) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang. f. Bidang Kesehatan, Masyarakat:
Komunikasi
dan
Pemberdayaan
1) Mempersiapkan bahan rnasukan dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten, dan draft Memorandum Program Sanitasi; 2) Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; 3) Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kabupaten Semarang; 4) Menyiapkan bahan rnasukan untuk penyusunan Buku Putih Sanitasi, serta memberikan input strategis aspek PMJK dan komunikasi terhadap penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten; 5) Membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 6) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 7) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang. g. Bidang Monitoring dan Evaluasi: 1) Menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten, dan draft Memorandum Program Sanitasi; 2) Menyiapkan bahan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman pada setiap SKPD terkait; 3) Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Semarang untuk dilakukan perbaikan oleh SKPD terkait; 4) Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 5) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang. KETIGA
: Tugas Sekretariat Kelompok Kerja Sekretariat Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut diktum KESATU huruf b adalah: 1) Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Kelompok Kerja Sanitasi, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan;
2) Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Semarang melalui web ppsp.nawasis.info; 3) Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Kelompok Kerja Sanitasi dan laporan sekretariat Kelompok Kerja Sanitasi serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman untuk dilaporkan secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Semarang; 4) Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman kepada Bupati Semarang. KEEMPAT
: Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Semarang dan Sekratriat Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Semarang;
KELIMA
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Semarang Nomor 050/0496/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Percepatan pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di : Ungaran Pada tanggal :
2014
BUPATI SEMARANG,
MUNDJIRIN Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; 2. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Kelompok Kerja PPSP Provinsi Jawa Tengah; 6. Anggota Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja yang bersangkutan; 7. Arsip. _________________________________________________________________
Lampiran I : Keputusan Bupati Semarang Nomor : Tanggal :
SUSUNAN KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN SEMARANG
No.
JABATAN
1 2 3
Bupati Kabupaten Semarang Sekretaris Daerah Kab.Semarang Asisten Pembangunan Sekda Kab.Semarang
4
Kepala DPPKAD
5
Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
6
Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
7
Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kab.Semarang
8
Kepala BAPPEDA Kab.Semarang
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kepala Bidang Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Semarang Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Semarang Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Kepala DPU Kab.Semarang Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kepala Seksi Pengelolaan Sampah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Kepala Dinas Kesehatan Kab.Semarang
15
KEDUDUKAN DALAM POKJA Penanggungjawab Ketua Sekretaris Ketua Bidang Kelembagaan dan Pendanaan Wakil Ketua Bidang Kelembagaan Pendanaan Anggota Bidang Kelembagaan Pendanaan Anggota Bidang Kelembagaan Pendanaan Ketua Bidang Perencanaan Wakil Ketua Bidang Perencanaan Anggota Bidang Perencanaan Anggota Bidang Perencanaan Anggota Bidang Perencanaan Ketua Bidang Teknis Wakil Ketua Bidang Teknis Anggota Bidang Teknis Anggota Bidang Perencanaan Anggota Bidang Teknis Anggota Bidang Teknis Ketua Bidang Penyehatan, Komunikasi dan
No.
JABATAN
20
Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
21
Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
22
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Bapermasdes Kabupaten Semarang
23
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.Semarang
24
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
25
Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Kab.Semarang
26
Kepala Bidang Statistik Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDA Kabupaten Semarang
27 28 29 30
Staf Bidang Pengembangan Wilayah Staf Sub Bidang Prasarana Wilayah Staf Bidang Perumahan dan Pengembangan Lingkungan Staf Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingk
KEDUDUKAN DALAM POKJA Pemberdayaan Wakil Ketua Bidang Penyehatan Komunikasi dan Pemberdayaan Anggota Bidang Penyehatan Komunikasi dan Pemberdayaan Anggota Bidang Penyehatan Komunikasi dan Pemberdayaan Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggota Sekretariat Anggota Sekretariat Anggota Sekretariat Anggota Sekretariat
BUPATI SEMARANG,
MUNDJIRIN
16
