PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN MELALUI REDD+ BALAI KARTINI, 15 SEPTEMBER 2014
BAGIAN I TANTANGAN INDONESIA
Realitas: Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Produksi indonesia (s/d Januari 2011) Usaha Bisnis Besar
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA)
24,88 juta hektar
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
9,39 juta hektar
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)
0,19 juta hektar
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT)
0,022 juta hektar
Perkebunan
5,93 juta hektar
Pertambangan
0,62 juta hektar
Total
41,032 juta hektar
+
98,37% Usaha Bisnis Kecil Hutan Tanaman Rakyat
0,63 juta hektar
Hutan Desa
0,0034 juta hektar
Hutan Kemasyarakatan
0,043 juta hektar
Total
0,676 juta hektar
+
1,62% Sumber: Permenhut NoP.49/Menhut-II/2011 tentang RKTN Tahun 2011-2030
3
HPH: 304 Perusahaan
menguasai
26.000.000 ha
HTI: 227 Perusahaan
menguasai
10.300.000 ha
11.499 Kepala Keluarga menguasai (KK)
240.000 ha
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
Perkebunan Swasta:
Petani Tanpa Lahan:
2.178 Perusahaan
menguasai
16.000.000 ha
13.572.000 KK
menguasai
0 ha
23.728.000 KK
menguasai
21.500.000 ha
Usaha Tani Rakyat:
Sumber: Sirait, Fauzi, Safitry , dan Pradhan
PERKEBUNAN
Perusahaan:
KEHUTANAN
Ketimpangan Penguasaan Hutan dan Kebun
PENGGUNAAN HUTAN SECARA ILEGAL, 2012 PROVINSI
KEBUN
TAMBANG
Unit
Luas (ha)
Unit
Luas (ha)
Kalteng
282
3.934.963,00
629
3.570.519,20
Kaltim
86
720.829,63
223
774.519,45
Kalbar
169
2.145.846,23
384
3.602.263,30
Kalsel
32
370.282,14
169
84.972,01
Sultra
9
20.930
241
617.818
Riau
97
454.260,18
45
142.096
Jambi
52
298.088
31
62.747
Jabar
23
623.550
5
177
TOTAL
749
8.510.001,18
1.727
8.855.111,96
Sumber : Dirjen PHKA 2013 5
Konflik Agraria Dalam Jumlah 1970-2001: 1.753 Konflik , tersebar di 2.834 desa/kec/286 kabupaten/kota; korban jiwa ratusan.
121
33 18
33
26 6
32
7
27
6
58
157 13
9 175
169
54
48 27
484
99
19
13
44
Diolah dari: Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA (bekerjasama dng Murdoch & Flinder University), 2013
28
Konflik Agraria Pada Sektor Tahun 2013 2013
Sumber : KPA, 2014
TANTANGAN TATA KELOLA
Hasil PGA menunjukan nilai indeks hutan, lahan dan tata kelola REDD+ di tingkat nasional hanya 2.35, jauh di bawah nilai maksimum 5 (lima).
Sumber: UNDP and UN-REDD, The 2012 Indonesia Forest, Land And REDD+ Governance Index
Penegakan Hukum di Indonesia Korupsi (Perizinan & Konsesi) Lemahnya koordinasi antar APH
Belum adanya mekanisme pengaduan yang kredibel dengan dilengkapi perlindungan terhadap whistle blower
Rumusan delik dan sanksi yang tidak efektif dalam memberikan efek jera pada pelaku perusakan hutan
Sistem Peradilan yang Belum Bersih, Integritas dan Efisien Pendekatan penegakan hukum cenderung masih konvensional (Penggunaan rezim hukum tunggal )
9
11
BAGIAN II PELUANG 12
PERKEMBANGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA
• Melaksanakan penataan kembali penguasaan , penggunaan dan pemanfaatan tanah (landrefrom) dgn memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat • Menyelesaikan konflik agraria • Memperkuat kelembagaan dan kewenangan pelaksanaan pembaruan agraria • Pengkajian ulang terhadap seluruh peruu-an yang berkaitan dengan agraria
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
• Penetapan rancangan perda provinsi terkait RTRWP dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri (Pasal 18) • PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang •Wilayah yang dialokasikan untuk kehutanan dalam revisi RTRWP harus sesuai dengan yang ditunjuk oleh Kemenhut (Pasal 31)
UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajiian Llingkungan Hidup Strategis (KLHS). • Usaha yang wajib AMDAL/UKL-UPL (a.l. IUPHHK-HA, Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Perkebunan) diwajibkan terlebih dahulu memiliki izin lingkungan
Putusan MK 45/2011 dan 35/2012
• Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. • Berlaku kedepan sejak 21 Februari 2012 (Asas Non-Retroaktif/Tidak berlaku surut berdasarkan pasal 58 UU MK jo. Pasal 39 Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU) • Artinya, KH yang telah ditunjuk sebelum 21 Februari 2012 seharusnya tetap berlaku
13
BAGIAN III PENYEMPURNAAN TATA KELOLA MELALUI REDD+ 14
Tujuan REDD+ Indonesia (Perpres 62/2013)
REDD
+
▪ ▪
Menurunkan emisi dari deforestasi
▪
Memelihara dan meningkatkan cadangan karbon melalui konservasi hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan/atau rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan yang rusak; dan
▪
Memberikan manfaat terhadap peningkatan jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat setempat/ masyarakat hukum adat.
Menurunkan emisi dari degradasi hutan dan/atau lahan gambut
REDD+: Lebih dari Karbon dan Hutan Livelihood of Communities
Biodiversity, Ecosystem Services
Indigenous people/customary people/adat community Biodiversity Ecosystem services
Peta Jalan REDD+ Indonesia SATGAS REDD+ 2010 – 2013
INTERIM Phase
PHASE 1
Disain & Persiapan REDD+
• Penyiapan kelembagaan • Moratorium • Provinsi Percontohan: Kalimantan Tengah • BP REDD+ lahir 17
BP REDD+ 2014 - 2016
Transisi disain BP REDD+ Perkuatan elemen disain
PHASE2A 2 PHASE Indonesia siap secara kelembagaan untuk masuk ke fase 3,
BP REDD+ 2017 - 2020
PHASE 3 Pembayaran atas kinerja
• Hibah kecil • Penyiapan kelembagaan REDD+ • Memberikan hasil cepat, secara nasional dan sub impact yang terlihat namun nasional berkelanjutan • Pembayaran awal atas kinerja • Dasar untuk phase 2 (basis kewilayahan) • Dasar untuk Phase 3
Fokus pada Kinerja pengurangan emisi dari hutan dan gambut
Pendekatan Kewilayahan REDD+
INDONESIA Aceh
UKP4 Timsus REDD+ Sumatera Barat
Kalimantan Barat
Riau Jambi
Kalimantan Timur Sulawesi Tengah
Kalimantan Tengah
Papua Barat
Sumatera Selatan
Satgas REDD+
2015: provinsi lain (dalam kerangka persiapan REDD+) Sumatera Utara Riau Kepulauan Bengkulu Bangka Belitung Lampung
Papua
BP REDD+ 2014
Banten Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jogjakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Maluku Utara
PETA JALAN MENUJU PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN
6- PENGUATAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN MULTI DOOR
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
7- RESOLUSI KONFLIK
- PENYEMPURNAAN TATA
5 KELOLA PERIZINAN
PEMANFAATAN
-
Program Penataan Perizinan Penyempurnaan Perizinan Kebun dan HGU
1 GERAKAN SATU PETA 2 PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN (DAN PPH)
3 PROGRAM NASIONAL PPMHA 4 PETA JALAN PEMBARUAN HUKUM
PERENCANAAN 19
PETA JALAN MENUJU PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN
1. GERAKAN SATU PETA
2. PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWAN HUTAN (DAN PPH)
5. PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PERIZINAN
3. PROGRAM NASIONAL PPMHA
6. PENGUATAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN MULTI DOOR RESOLUSI KONFLIK
4. PETA JALAN PEMBARUAN HUKUM
7. RESOLUSI KONFLIK
21
1. GERAKAN SATU PETA: Sebuah Gerakan Menuju…
Referensi
satu
Standar
Database Geoportal
2. PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN MELALUI PENGAKUAN DAN PEMBUKTIAN HAK (PPH) • Mekanisme
yang digulirkan sebagai solusi penyelesaian masalah yang ditemukan saat proses penatabatasan. • Ditujukan untuk dapat menjadi sebuah “media” yang menyediakan ruang dialog dan negosiasi antara pihak yang mengajukan klaim dan pihak pemerintah sebagai penguasa untuk mencapai sebuah jalan keluar yang berkeadilan.
23
3. PPMHA; DEKLARASI NASIONAL PPMHA, 1 SEPTEMBER 2014
4. Peta Jalan Pembaruan Hukum Proses Saat Ini Prioritas legislasi yang harus diperkuat atau direvisi adalah : • Memperkuat legeslasi terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat • Penguatan regulasi terkait perlndungan lahan gambut, termasuk standar
lingkungan hidup dan KLHS; • Memperkuat peraturan menteri kehutanan terkait klaim dan verifikasi dalam
proses pengukuhan • Peraturan Presiden atau MoU mengenai sistem perizinan terpadu
• Optimalisasi UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Kerusakan Hutan; • Revie proses HGU
Penguatan Prosedur dan mekanisme untuk memperkuat atau merevisi legeslasi • Pembangunan sistem database legeslasi yang terintegrasi khususnya berkaitan
dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
24
25
5. PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PERIZINAN Sistem/Satu Informasi Perizinan (SIP) • Pembangunan infrastruktur SIP • Pengumpulan dan digitalisasi dokumen • Perbaikan pengarsipan • Sosialisasi SIP • Penerbitan kebijakan implementasi SIP
Audit Perizinan
• Pembentukan Pedoman Audit Legalitas Izin • Pelaksanaan Audit Legalitas Izin (dokumen dan lapangan) • Evaluasi Sistem Perizinan • Penyusunan Rekomendasi (perbaikan kebijakan dan penertiban izin)
Tindak Lanjut Rekomendasi
• Penertiban izin yang bermasalah • Penyelesaian konflik/tumpang tindih lahan • Perbaikan kebijakan dan harmonisasi peraturan
OUTCOME • Data izin yang lengkap & mutakhir, serta dapat diakses pusat dan daerah (termasuk satu peta izin) • Sistem perizinan online yang memperbaiki tata kelola perizinan dan terintegrasi (mengadopsi Keterbukaan Informasi Perizinan) • Iklim investasi yang baik (memberikan kepastian hukum dan bebas konflik) • Peraturan hukum yang harmonis antara pusat dan daerah, serta mendukung tata kelola perizinan • Emisi GRK turun, ekonomi tumbuh & kesejahteraan rakyat meningkat Catatan: Untuk tahap awal, program dilakukan terhadap Perizinan Bidang Pertambangan dan Perkebunan
5. Satu Informasi Perizinan (SIP) Satu Informasi Perizinan (SIP) adalah sistem pengelolaan data permohonan, evaluasi, verifikasi, pemberian dan pengawasan izin yang berbasis dalam jaringan dalam jaringan (online).
PENGUSAHA
SIP ON-LINE PENGAWAS DAN PENEGAK HUKUM
PEMKAB
PEMBERI IZIN BIG
ONE MAP
Pemkab a/l: Itjen, Distamben, Dishut, Disbun.
PEMPROV a/l: Itjen, Distamben, Dishut, Disbun.
K/L PUSAT a/l: Kemendagri, Kementan, KemenESDM, KLH, Kemenhut, Kepolisian, Kejaksanaan, KPK.
PEMPROV
K/L PUSAT a/l: Kementan, KemenESDM, KLH, Kemenhut.
6. PENGUATAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN MULTI DOOR
Penandatanganan Nota Kesepahaman Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum Untuk Mendukung Pengelolaan SDA Berkelanjutan Dalam Rangka Pelaksanaan REDD+ Jakarta, 20 Desember 2012
Penandatanganan Peraturan Bersama Penanganan Perkara Tindak Pidana Terkait SDA-LH Di Atas Hutan dan Lahan Gambut dengan Pendekatan Multidoor+
Jakarta, 20 Mei 2013
7. RESOLUSI KONFLIK DAERAH PERCONTOHAN Taman Nasional Tesso Nilo - Riau Taman Nasional Kerinci Seblat– Riau, West Sumatera, Jambi Taman Nasional Kutai Timur– East Kalimantan Taman Nasional Sebangau– Central Kalimantan Taman Nasional Kayan Mentarang– North Kalimantan
Pengukuhan Kawasan Hutan di Barito Selatan, Central Kalimantan
Output Report on Conflict Inventory & Facilitation Guideline for Conflict Resolution
Road Map on Strengthening Institution Capacity Conflict Resolution Methods for Forest Gazettal Training and Capacity Enhancement
7 AKSI BERSAMA PEMERINTAH INDONESIA 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7.
SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI GERAKAN SATU PETA DI DAERAH DUKUNG PPH DENGAN CARA MEMETAKAN KLAIM MASYARAKAT DAN WILAYAHNYA BENTUK PERDA UNTUK MENGAKUI MHA DAN WILAYAHNYA SUSUN PETA JALAN PEMBARUAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH DAN HARMONISASI DENGAN PERATURAN DI TINGKAT NASIONAL LAKUKAN AUDIT PERIZINAN DAN BENTUK PERGUB UNTUK MEMANFAATKAN SIP TINGKATKAN PENGAWASAN UNTUK MENDORONG KEPATUHAN FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SECARA DAMAI DIMULAI DENGAN IDENTIFIKASI KONFLIK DI DAERAH MASING-MASING
TERIMA KASIH
