PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ANTARA PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq KOMISI BANDING MEREK
JURNAL ILMIAH Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Oleh : Nama
: ENGGAR BHULIA SANDHYTYA
NIM
: 11102110
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2016 1
ABSTRAKSI
Salah satu kasus sengketa merek yang cukup menarik perhatian adalah kasus sengketa antara merek Marlboro Sense dengan merek Sense yang akhirnya dimenangkan oleh merek Sense. Hal tersebut kemudian membuat Philip Morris mengajukan banding pada komisi banding Kementrian Hukum dan HAM RI yang dilatar belakangi adanya permasalahan sengketa merek, Tujuan dari penelitian hukum ini untuk mengetahui putusan pengadilan terhadap kasus sengketa merek antara Philip Morris dengan SENSE dan mengetahui proses penyelesaian gugatan banding dari Philip Morris terhadap Kementrian Hukum dan HAM RI casu quo Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual casu quo Komisi Banding Merek. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Sifat penelitian menggunakan deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi pustaka.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan terhadap kasus sengketa merek antara Philip Morris dengan SENSE telah memenangkan SENSE sehingga menolak permintaan pendaftaran Merek MARLBORO SENSE dengan mempertimbangkan bahwa permintaan pendaftaran Merek MALRBORO SENSE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yaitu merek SENSE. Proses penyelesaian gugatan banding dari Philip Morris terhadap Kementrian Hukum dan HAM RI casu quo Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual casu quo Komisi Banding Merek diputuskan oleh Mahkamah Agung yaitu menolak banding dari Philip Morris, SA karena kedua merek dipandang memiliki persamaan, baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur dan persamaan bunyi. Selain itu penolakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap banding yang diajukan oleh Philip Morris, SA sudah melewati tenggang waktu 14 hari sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.
Kata kunci : sengketa merek, gugatam banding
2
A. Latar Belakang Masalah Kemajuan dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadikan perdagangan antar negara menjadi lebih mudah untuk menembus batas-batas negara, membuat siapapun bebas bertransaksi dengan mitranya di seluruh dunia sehingga secara tidak langsung kemajuan di bidang telekomunikasi tersebut telah menjadikan dunia sebagai suatu pasar tunggal bersama. Perjalanan untuk menuju perdagangan bebas saat ini membuat aspek Hak Kekayaan Intelektual memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, karya, kreasi atau ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui olah pikir, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang berguna untuk manusia. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangat diperlukan. Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization),
Indonesia
terikat
untuk
menyesuaikan
segala
peraturan
perundangannya di bidang hak kekayaan intelektual dengan standar TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang 1 xiv timbul terkait dengan hak kekayaan intelektual. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan daya kreasinya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dalam perkembangannya akan mengalami berbagai permasalahan atau sengketa. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia juga tak luput dari permasalahan ini. Hal itu
1
dibuktikan dengan telah beberapa kalinya Indonesia masuk dalam kategori negara yang perlu diawasi dalam masalah pelanggaran HAKI. Sengketa yang sering timbul dapat berupa penggunaan merek secara tanpa hak dan pelanggaran Hak Cipta. Merek merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran atau perilaku menyimpang dibidang merek akan selalu terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan (competitive) dan berorientasi keuntungan (profit oriented), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Ketatnya persaingan di dunia bisnis membuat sering terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Salah satu kasus sengketa merek adalah kasus sengketa antara merek Marlboro Sense dengan merek Sense yang akhirnya dimenangkan oleh merek Sense, hal tersebut membuat Philip Morris mengajukan banding pada Komisi Banding Kementrian Hukum dan HAM RI atas terjadinya kekalahan dalam sengketa merek saat sidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang telah menolak gugatan Philip Morris terhadap Komisi Banding Merek karena produsen rokok yang berkedudukan Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland ini tidak terima dengan penolakan pendaftaran merek Marlboro Sense lantaran adanya merek Sense milik pengusaha lokal Djoemaidi yang sudah terdaftar.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian antara lain: 1. Bagaimana putusan pengadilan terhadap kasus sengketa merek antara Philip Morris dengan SENSE ? 2. Bagaimana proses penyelesaian gugatan banding dari Philip Morris Products Swiss Afiliate terhadap Kementrian Hukum dan HAM RI casu quo Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual casu quo Komisi Banding Merek?
2
C. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui putusan pengadilan terhadap kasus sengketa merek antara Philip Morris dengan SENSE 2. Mengetahui proses penyelesaian gugatan banding dari Philip Morris terhadap Kementrian Hukum dan HAM RI casu quo Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual casu quo Komisi Banding Merek.
D. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder 2. Sifat Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang menjelaskan tentang penyelesaian gugatan banding dari Philip Morris terhadap Kementrian Hukum dan HAM RI casu quo Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual casu quo Komisi Banding Merek. 3. Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian
ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 4) Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor : 41/PDT.SUSMEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
3
5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81K/Pdt.SusHKI/2014. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, artikel, karya ilmiah, majalah, makalah, koran dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus, dan bahan-bahan dari internet. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan melakukan identifikasi literatur-literatur berupa buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 5. Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada vertifikasi dan penelitian kembali dengan mengumpulkan data di lapangan.
E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Putusan Pengadilan terhadap Kasus Sengketa Merek antara Philip Morris dengan SENSE a. Kasus Posisi Bahwa untuk melindungi mereknya di Indonesia Philip Morris Product,S.A di Indonesia pada tanggal 4 Juni 2008 dengan klaim prioritas di Negara Swiss tertanggal 9 Mei 2008 telah mengajukan permintaan pendaftaran atas Merek MARLBORO SENSE pada Pemerintah Republik
4
Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek (selanjutnya disebut Direktorat Merek dengan Agenda No.D00 2008 020220, untuk melindungi barang-barang sebagaimana disebutkan dalam butir 4 di atas, yang termasuk barang- barang dalam kelas 34. b. Putusan Direktorat Merek Setelah melalui proses pemeriksaan substantif maupun prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Merek, Direktorat Merek kemudian mengeluarkan Surat Penolakan tertanggal 11 April 2012 dengan Nomor: HKI.4-HI.06.02-T.033/2012 yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 April 2012 untuk menolak permintaan pendaftaran Merek MARLBORO SENSE yang diajukan atas nama Penggugat dengan mempertimbangkan bahwa permintaan pendaftaran Merek MALRBORO SENSE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak
lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Pendaftaran
Nomor 561026 untuk barang sejenis di kelas 34. Dasar pertimbangan yang disebutkan adalah ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan permohonan banding kepada Tergugat terhadap penolakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek di atas pada tanggal 12 Juli 2012 di mana, terhadap permohonan banding tersebut, tergugat pada akhirnya mengeluarkan Putusan Komisi Banding Merek No.320/KBM/HKI/2012 yang pada amar putusannya menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat. c. Analisis Philip Morris merupakan salah satu produsen rokok yang berkedudukan Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland mengajukan pendaftaran merek Marlboro Sense sejak tanggal 4 Juni 2008. Merek ini didaftarkan di Direktorat Merek Ditjen HKI dengan agenda nomor D002008020220 untuk melindungi barang di kelas 34, diantaranya jenis barang tembakau mentah dan yang sudah diolah, produk-produk tembakau, cerutu, dan rokok. Terkait pendaftaran ini, Direktorat Merek mengeluarkan surat
5
penolakan tertanggal 11 April 2012 dengan nomor HKI.4-HI.06.02T.033/2012. Alasannya, merek Marlboro Sense mempunyai persamaan dengan merek Sense yang sudah terdaftar dengan nomor pendaftaran 561026 dan berlaku dari 27 Februari 2003 hingga 27 Februari 2013, Berdasarkan putusan tersebut penulis setuju dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebutkan bahwa
Tergugat I tidak menggunakan
merek Karisma sesuai dengan yang terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan HAM, karena pendaftaran Merek MARLBORO SENSE yang diajukan atas nama Penggugat dengan mempertimbangkan bahwa permintaan pendaftaran Merek MALRBORO SENSE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak
lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Pendaftaran
Nomor 561026 untuk barang sejenis di kelas 34. Dasar pertimbangan yang disebutkan adalah ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek yaitu bahwa jika mereknya terkenal, maka pihak lain tidak bisa mendaftarkan, menjual, memakai atau memproduksi dalam kelas barang apapun (Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek). Menurut penulis dalam pertimbangannya majelis hakim yang menyatakan pendaftaran merek Marlboro SENSE tidak berdasarkan iktikad baik, karena merek Marlboro SENSE dapat mengecoh konsumen walaupun produknya berbeda sehingga Majelis hakim tetap menolak pendaftaran merek Marlboro Sense oleh Philip Morris karena memiliki persamaan dengan merek Sense yang sudah terdaftar. Kedua merek ini juga berada di kelas yang sama yaitu kelas 34 sehingga dikhawatirkan akan membuat bingung masyarakat untuk membedakan kedua jenis produk tersebut. 2. Proses Penyelesaian Gugatan Banding dari Philip Morris terhadap Kementrian Hukum dan HAM RI casu quo Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual casu quo Komisi Banding Merek a. Pihak yang Bersengketa 1) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, berkedudukan di Quai Jeanrenaud 32000 Neuchatel, Switzerland, dalam hal ini memberi kuasa kepada
6
Purnomo Suryomurcito, S.H., dan kawan Para Advokat, beralamat di Level 15, One Pacific Place Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat 2) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Komisi Banding Merek berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat b. Pokok Perkara 1) Bahwa untuk melindungi mereknya di Indonesia, Penggugat pada tanggal 4 Juni 2008 dengan klaim prioritas di Negara Swiss tertanggal 9 Mei 2008
telah
mengajukan
permintaan
pendaftaran
atas
Merek
MARLBORO SENSE pada Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek selanjutnya disebut “Direktorat Merek”, dengan Agenda Nomor D00 2008 020220, untuk melindungi barang-barang sebagaimana disebutkan dalam butir 4 di atas, yang termasuk barang-barang dalam kelas 34. Setelah melalui proses pemeriksaan substantif maupun prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Merek Direktorat Merek kemudian mengeluarkan Surat Penolakan tertanggal 11 April 2012 dengan Nomor HKI.4-HI.06.02-T.033/2012 yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 April 2012 untuk menolak permintaan pendaftaran Merek MARLBORO SENSE yang diajukan atas nama
Penggugat
dengan
mempertimbangkan
bahwa
permintaan
pendaftaran Merek MALRBORO SENSE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Pendaftaran Nomor 561026 untuk barang sejenis di kelas 34. Dasar pertimbangan yang disebutkan adalah ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a) Undang-Undang Merek
7
2) Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan permohonan banding kepada Tergugat terhadap penolakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek di atas pada tanggal 12 Juli 2012. Di mana, terhadap permohonan banding tersebut, Tergugat pada akhirnya mengeluarkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 320/KBM/HKI/2012 yang pada amar putusannya menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat 3) Bahwa Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Komisi Banding Merek Nomor 320/KBM/HKI/2012, amar putusan Tergugat tersebut serta pertimbangan-pertimbangan Hukum sebagaimana disebut diantaranya dalam halaman 3 sampai dengan 5 Putusan Komisi Banding Merek Nomor 320/KBM/HKI/2012 c. Tuntutan Penggugat 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2) Menyatakan Merek MARLBORO SENSE atas nama Penggugat Nomor Agenda D00 2008 020220 dengan seluruh jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya sebagai berikut: tembakau, mentah atau yang sudah diolah; produk-produk tembakau, termasuk cerutu, rokok sigarilo, tembakau untuk membuat rokok buatan sendiri, tembakau pipa, tembakau kunyah, tembakau isap, kretek; produk pengganti tembakau bukan untuk tujuan medis; barang-barang keperluan perokok, termasuk kertas dan tabung rokok, filter rokok, wadah tembakau, kotak rokok dan tempat abu rokok, pipa rokok, peralatan kantong untuk menggulung rokok pemantik; korek api tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek SENSE &Lukisan yang pernah terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 561026 3) Menyatakan Putusan Tergugat Nomor 320/KBM/HKI/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 tidak beralasan menurut hukum 4) Menyatakan batal Putusan Tergugat Nomor 320/KBM/HKI/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 dengan segala akibat hukumnya 5) Menyatakan mengabulkan permintaan pendaftaran Merek MARLBORO SENSE atas nama Penggugat, Nomor Agenda D00 2008 020220 untuk melindungi seluruh jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya:
8
tembakau, mentah atau yang sudah diolah; produk-produk tembakau, termasuk cerutu, rokok, sigarilo tembakau untuk membuat rokok buatan sendiri, tembakau pipa, tembakau kunyah, tembakau isap, kretek; produk pengganti tembakau bukan untuk tujuan medis; barang-barang keperluan perokok, termasuk kertas dan tabung rokok, filter rokok, wadah tembakau, kotak rokok dan tempat abu rokok, pipa rokok, peralatan kantong untuk menggulung rokok, pemantik; korek api 6) Memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, untuk segera mengumumkan permintaan pendaftaran Merek MARLBORO SENSE seluruh jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya: tembakau mentah atau yang sudah diolah; produk-produk tembakau, termasuk cerutu, rokok, sigarilo, tembakau untuk membuat rokok buatan
sendiri, tembakau pipa,
tembakau kunyah, tembakau isap, kretek produk pengganti tembakau bukan untuk tujuan medis; barang barang keperluan perokok, termasuk kertas dan tabung rokok, filter rokok, wadah tembakau, kotak rokok dan tempat abu rokok, pipa rokok, peralatan kantong untuk menggulung rokok, pemantik; korek api 7) Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Atau, jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili (perkara aquo berpendapat (lain, (kami (mohon (agar (berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Bahwa, (terhadap (gugatan (tersebut Pengadilan (Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor (41/Pdt.Sus-Merek/2013 PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
9
d. Pertimbangan Mahkamah Agung Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimnya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Pasal 4 ayat (2) (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya (perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi e. Putusan Mahkamah Agung Memperhatikan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan : 1) Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A tersebut tidak dapat diterima 2) Menghukum (Pemohon (Kasasi (untuk (membayar (biaya (perkara (dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah f. Analisis Menurut penulis putusan Mahkamah Agung juga sudah tepat untuk menolak banding dari Philip Morris, SA karena kedua merek dipandang memiliki persamaan, baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan,
10
kombinasi antar unsur dan persamaan bunyi. Selain itu menurut penulis Indonesia adalah negara anggota World Intellectual Property Organization (WIPO), sehingga harus menghormati prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hal persamaan pada pokoknya Hasil penelitian juga diketahui bahwa memori kasasi yang diajukan oleh Philip Morris, SA telah lewat waktu atau kadaluarsa, hal ini karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 20 November 2013 sedangkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat tanggal 30 Oktober 2013, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
F. Kesimpulan 1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa merek antara Philip Morris dengan SENSE, dan Majelis Hakim telah memenangkan SENSE dan menolak permintaan pendaftaran Merek MARLBORO SENSE dengan mempertimbangkan bahwa Merek MALRBORO SENSE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yaitu merek SENSE dan kedua merek tersebut berada di kelas yang sama yaitu kelas 34 sehingga dikhawatirkan akan membuat bingung masyarakat untuk membedakan kedua jenis produk tersebut. 2. Proses penyelesaian gugatan banding dari Philip Morris terhadap Kementrian Hukum dan HAM RI casu quo Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual casu quo Komisi Banding Merek diputuskan oleh Mahkamah Agung yaitu menolak banding dari Philip Morris, SA karena kedua merek dipandang memiliki persamaan, baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur dan persamaan bunyi. Selain itu penolakan yang dilakukan oleh
11
Mahkamah Agung terhadap banding yang diajukan oleh Philip Morris, SA sudah melewati tenggang waktu 14 hari sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan sesuai dalam Pasal 248 (4) KUHAP Undang-Undang No 8 Tahun 1981 yang menyebutkan “Apabila dalam tenggang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon terlambat menyreahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur”.
G. Daftar Pustaka Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : Citra Aditya Bakti Adrian Sutedi. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika : Jakarta Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, Jakarta : Raja Grafindo Persada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2011, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tangerang Djoko Prakoso, 1987, Penyelesaian Hak Atas Merek di Indonesia, Yogyakarta: Liberty M. Yahya Harahap, 1996, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Bandung : PT. Citra Aditya Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti O.K. Saidin, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung: Alumni Soedargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1995, Hukum Merek Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti Sutiman Wijaya, 2008, 10 Merek Paling Terkenal di Dunia, Jakarta Pustaka Bangsa Press Sutopo, HB.. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bagian II. Surakarta : UNS Pres.
12
