Penyelesaiall Sellgkela Kepemilikall Pulau Siapadall dan Ligiwll
III
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN DAN LIGITAN*) Hikmabanto Juwana'*)
Pellgalltar Tanggal 3 hingga 12 Juni 2002 Mahkamah Internasional (MIl atau Imernaliollai COllrt of Justice' telah mendengarkan argumentasi lisan (oral hearings) dari Indonesia dan Malaysia sehubungan dengan sengketa wilayah (territorial dispute) Pulau Sipadan dan Ligitan .' Dua pulau yang berada di de kat pulau besar Kalimantan (Borneo) ll1i sebenarnya merupakan dua pulau kecil yang tidak berpenghuni. Pentingnya dua pulau ini sehingga dipersengketakan adalah dua pulau ini bisa dijadikan titik untuk ll1enentukan lebar laut wilayah, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Kepentingan ekonomi karenanya sang at dominan dalall1 perebutan pulau ini disalllping mempertahankan keutuhan wilayah. Dengan berakhirnya argumentasi lisan, usai sudah keselllpatan bagi kedlla belah pihak untuk mengajukan dalil-dalil Illereka. Kini giliran Illajelis hakill1 MI yang berjumlah 15 orang untuk ll1elllpelajari dan akhirnya Illelllutus siapa yang berhak atas dua kepulauan tersebllt. Kelima belas hakim tersebut adalah Gilbert Guillaume berkewarganegaraan
*
Tulistln ini dimual sehelum adanya PUlusan Mahkamah lmernasional dan telah dimuilt
da lam JUrll
~ * Guru Bt:sar Hukum Illlcrnasional FH UI.
) MI adalah sehuah lelllhaga peradilan yang dibentuk berdasarkan se buah perjanjian internasional yang disehut st.Huta (staIlIle) MI yang lIitandatangani oleh negara-negara hersaamaan dengan piagalll Perserikatan Bangsa-Bangsa (Chaner of the United Nation.'I). MJ mempunY
'!
iinmafmme.hl1l1&e =747> .
NOlllor I Tahun XXXlll
112
HukulIl dall PelllballglllulIl
Prancis selaku Ketua, Jiuyong Shi berkewarganegaraan Cina selaku Wakil Ketua, Shigeru Oda berkewarganegaraan Jepang, Raymond Ranjeva berkewarganegaraan Madagaskar, Geza Herczegh berkewarganegaan Hungaria, Carl-August Fleischhauer berkewarganegaraan Jerman, Abdul G, Koroma berkewarganegaraan Sierra Leone. Vladlen S, Vereshchetin berkewarganegaraan Russia, Rosalyn Higgins berkewarganegaraan Inggris. Gonzalo Parra-Aranguren berkewarganegaraan Venezuela, Pieter H. Kooijmans berkewarganegaraan_ Belanda, Francisco Rezek Shawkat AI-Khasanwneh berkewarganegaraan Brazil , Awn berkewarganegaraan Yordania. Thomas Buergenthal berkewarganegaraan Al11erika Serikat, Nabil Elaraby berkewarganegaraan Mesir yang kesel11uanya adalah sebagai hakim anggota. Dis
Pemicu Sengketa Pel11icu sengkela wilayah ini terjadi pada tahun 1969 sewaktu kedua negara l11engadakan perund ingan untuk menetapkan batas landas kontinen . Pada saat itu terjadi perdebatan sehubungan dengan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligilan . Untuk selanjulllya sengketa ini dicoba UIltuk diselesaikan ditingkat pemerintahan kedua negara selama bertahun-tahun. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1997 kedua pemerintahan akhirnya sepakat untuk menyerahkan penentuan kedua wilayah kepada MI." Secara prosedural penyelesaian melalui MI hams didahului dengan kesepatakan negara yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (I) Statuta MI.' Untuk ini Indonesia dan Malaysia telah membuat sebuah perjanjian yang diberi nama Special Agreemelll for Submission to 3 D.tlam hukum imernasiOlml ll1a~lah ini lIibicarakan dalam topik pcrolchan wil.tyah (rerrirm";oi acqllixilioll.':) . .f Kepuwsan im ui'lIllhil oleh kedua pemerimahan setelah mcrcka hcrpcndapal flCnyciesaian ;lIItar para pihak laupa mclihalkan pihak ketiga mengalami j.illan bumu.
~ Pasal 36 ayat I Statuta MI st:Cara Icngkap berbunyi sehagai herikut. -TIre juri.fdiclioll of ,lie COUff comprises all CO."ie.'ii whicIl Ihe 1)(lrties refer to il (Il1d {Ill lIuUlen JIJedal/y prm'ided f(Jr ill tile CIlarler (~f'tlte Uniled Natioll or ill {reallex find Cfmvelllions ill.foru"
lalll/ari - Maret 2003
Penyelesaiall Sellgkew Kepemilikall Pulau Siapadan (lan Ligitall
113
lhe IlIlernarional Caliri of Jllslice of llle Dispure belween Indonesia and Malaysia conceming Sovereigllty over Plllall Ligilan a/l(i Pulall Sipada/l (Special Agreemelll).' Dalam Pasal 2 Special Agreemem disebutkan bahwa M I dimima umuk menemukan siapakah yang mempunyai kedaularan atas Pulau Ligitan dan Sipadan -' Pada bulan November 1998 sengketa atas dua pulau ini mulai diperiksa oleh Ml. Pad a saal diperiksa , Filipina sempat melakukan inrervensi mengingal negara tersebul l11empunyai klail11 terhadar Sabah sehagai wilayahnya . Dalal11 sengketa Sipadan dan Ligitan, Sabah digunakan oleh Malaysia sebagai sanda/·an wilayah dalam l11engklaim kedua pulau yang disengkelakan.' Hanya saja intervensi Filipina ditolak oleh MI dalam putusannya pada tanggal 23 Oktoher 2001 9 Intervensi Filipina herakihat pada terhamball1ya proses persidangan. Proses Persidangan Dalam persidangan pel11erintah kedua negara telah menyiapkan sejllmlah pengacara berkaliber inrernasional. disamping para pejabat kedua pemerimahan. Pengacara yang ditunjllk oleh Indones ia adalah Alain Pellet seorang guru hesar dari Universitas Parix X-Naillerre. Alfred H.A. Soons seorang guru besar hukul11 internasional publik dari Universitas Utrecht. Anhur \Vans seorang pengacara dari Inggris. Rodman R. BUlldy seo rang pengacara Prancis dan Loretta Malintoppi yang juga seorang pengacara clari Prancis. Sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengikutsenakan pengacara dar i Indonesia paling tidak lIntuk memberi kesempatan emas hagi proses pemhelajaran di MI. Pengacara dari pihak Malaysia adalah II Pt:I]:mjl<111 llli dapat diakSt::- di < hnp:!lwww.ici::£ij.(ll.l!/icjwwwlidlx:kt:t/iilllll:tiiinmaframc.llIlll. > Illllollcsia Illera!ifikasl Sp(!n(// Agreclllcl/f raJa tanggal 4 Mei 1998. st:1llent;lra Malay."i;1 Illt!ratifikasi palla 1:lllggal 2-l April 1998. Peljanjian ini kCllIudian JiS;\lllP:lik;\ll nkh "cdua Ilt:f!ar" kc M I r.1da tanggal 2 NOflClllher 1998 i
BUllyi lengkap dari Pasal 2 ada la h seh:lgai herikut. .. Tile COUl'l is ref!IWSft'tI 10 tlnerlJ1l1U' (1/ fIll' (reaties. fI'.! reel1ll'l/fS fIIlt/ till" ollieI' l'I"it/('II("l' IIII'll/sited by IIw Pa rlil's.
011 rhl' !}fIJis
WIIl'II,(,/, sOI·t'rt'lglll.\' 01"('1' 1>111(111 Lig/l(lJ/ (II/{I PlIfulI Srpa(/ul/ !H'lol/g.\· to file /?cplI/Jlic II/
Illt/ollesio
II/" {II
MalaYsi(l ...
.~ 1\ q;1I1llt:IlI
< hnp: il www .IL"jl.:ij.ol"!..!lil.:jwww/idtx.:kcl/iilllll:l/iilllllaortit:r/iilllll;t ial1plic.:alioll 200 10313 11Ilcrvellti(1Il. PDF > Pulu:->an lIarat diaksl..:~ pild:t < hllp: llwww.ic.:j-cij .l)r!..! /il.:jwww/itiocketfiilllHal iilUlliljuJ!llllent IINMA ijutl!!lllcnt 20011013.PDF>
'I
NOli/or 1 TollIlII XXXlll
114
Hukll1l1 dan PemballgllllGIl
Elihu Lauterpacht seorang guru besar hukulll internasional dari Universitas Cambridge, Jean-Pierre Cot seorang guru besar emiritus dari Universitas Paris-I, James Crawford seorang guru besar hukum internasional dari Universitas Cambridge dan Nico Schrijver seoarang guru besar hukum interenasional dari Universitas Vrije. Proses persidangan yang dilakukan dihadapan MI oleh Indonesia dan Malaysia terbagi menjadi dua bag ian utama. yaitu sesi Argumentasi Tertulis (Writren Pleadings) dan Argumentasi Lisan (Oral Pleadings). Dalam Argumentasi Tertulis dibagi menjadi tiga tahapan. yaitu penyampaian dasar dari klaim yang disebut sebagai Memorial. Atas Memorial yang disampaikan, masing-masing negara diberi kesempatan untuk menjawab dalam bentuk Councer Memorial. Coulller Memorial yang disampaikan oleh masing-masing negara kemud ian dijawab kembali dalam bentuk Reply. Indonesia dan Malaysia menyampaikan Melllorial mereka pada bulan Nopember 1999. Selanjutnya kedua negara menyampaikan COl/iller Melllorial pad a bulan Agustus 2000. Atas COl/iller Memorial yang relah disampaikan oleh masing-masing negara. masing-masing menanggapinya dalam Reply yang disampaikan ke MI pada bulan Maret 200 l. '" Pada bulan Juni 2002, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan Argumentasi Lisan mereka. Dari pihak Indonesia hadir dan mengawali Argumentasi Lisan adalah Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Sementara dari pihak Malaysia diketuai oleh Tan Sri Abdul Kadir Mohal11ad yang l11erupakan Duta Besar Keliling (Ambassador ar Large), Kel11enterian Luar Negeri. Argumentasi Indonesia dan Malaysia A. Dasar Argumentasi Indonesia Indonesia mengklaim kedaulatan kedua pulau berdasarkan perjanjian yang pernah dibuat antara Inggris dan Belanda pad a tahun 1891 (Perjanjian 1891) ." Dalal11 PasallV Perjanjian 1891 ditentukan bahwa.
If' Lilmt: Oukulllcn Written Pleadings (Itch kedua negara pmJa c ij .orglic.:jwww/idocke[ /iil1lnaliinmaframe.lu l11 >
< IHlp:1!www. iq-
II COllvention of 20 June 189l hetween Great Britain
lalll/ari - Marel 2003
Pellyelesaiall Sellgkera Kepemilikall Pulau Siapadall dall Ligilall
115
"From 4 ° 10' IlOrth latitude all the east coast the boundary fine shall be cOlllinued eastward along that parallel. across the Island of Sebittik: that portion of the island silUated 10 the non/) of that parallel shall belong unreservedly 10 the British North Borneo Company. and the portion south of that parallel to the Netherlallds ... /2 Berdasarkan ketentuan ini Indonesia berpendirian bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah Belanda. pad a wakru itu . dan Indonesia kemudian mewarisinya. Dasar ini diuraikan secara ekstensif dalam Memorial Indonesia. " Memorial yang disusun oleh Indonesia terdiri dari 9 bab. Bab I merupakan pendahuluan. bab II mengulas tentang gambaran dari dua pulau yang disengketakan. sementara bab III mengemukakan tentang hubungan antar negara di wilayah yang disengketakan antara tahun 1824 hingga 1969. Dalam bab IV diuraikan tentang situasi sebelum tahun 1891. kemudian bab V membahas Perjanjian 1891. dan bab VI menya1l1paikan dalil-dalil dimana Perjanjian 1891 dihor1l1ati oleh kedua negara. Pada bab VII diuraikan hubungan antara Inggris. Spanyol dan Amerika Serikat, bab VIII memfokuskan pembahasan pad a munculnya sengketa pad a tahun 1969 dan terkahir bab XI 1l1enguraikan ringkasan sengketa dari perspektif Indonesia. Argu1l1entasi Indonesia dibangun dengan 1l1enggambarkan hubungan antar negara pada tahun 1824 hingga 1969." Bahkan secara khusus Memorial Indonesia 1l1cmbahas tentang situasi sebelum dibuatnya Perjanjian 1891. 15 Selanjutnya dala1l1 Memorial Indonesia dibahas secara rinei seputar terjadinya Perjanjian 1891 berikut pembahasan terhadap perjanjian tersebul. 10 Hal lain yang didalilkan oleh pihak Indonesia adalah kenyataan bahwa Belanda kemudian Indonesia dan Inggris kemudian Malaysia sebelum munculnya sengketa telah saling 1l1enghormati Perjanjian 1891. " Misalnya pada lahun 1921 Belanda melakukan pengamanan terhadap bajak laut di sekilar perairan kedua kepulauan. Demikian pula Angkatan Laut Indonesia juga mengunjungi perairan I:! Pa~al IV COllvcmion of 20 June 189 1 hetween Great Britain
Argumcmasi fcrtuiis rcrdiri dari MemoriaL dan CO/llJler Melllorial.
14
Lihat: hilb 3 Memorial Indonesia.
1.5
Lihat: bah 4 Memorial Indonesia.
16
Lihat: bab 5 Memorial Indonesia. Lihat: hah 6 Memorial Indonesia.
17
NomoI' J Tahul1 XXXl1l
116
HukulJI dan PembangullGn
Sipadan antara lahun 1965 dan 1968. Bahkan Indonesia memberikan konsesi pada perusahaan minyak Jepang, Japan Petroleum Exploralion Co .. Ltd. (JAPEX). Unluk lebih meyakinkan majelis hakim. Indonesia memaparkan interaksi antara lnggris, Spanyol dan Amerika Serikat yang Illenegaskan bahwa Sipadan dan Ligilan adalah milik Belanda yang kemudian diwarisi oleh Indonesia." Indonesia juga memaparkan mengapa sengkela kepemilikan Sipadan dan Ligilan terjadi padahal sengketa ini lidak muncul pad a masa kolonial Belanda dan Inggris. '" B. Dasar Argumentasi Malaysia Selllentara Malaysia mendasarkan klaim alas dua kepulauan berdasarkan tiga hal.'" Pertama hak atas kedua pulau tersebut didasarkan pad a beberapa transaksi (series of rranscations) dari Sultan Sulu hingga Inggri; Jan terakhir Malaysia." Kedua. Malaysia Illengklailll bahwa Inggris kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan dama i secara berkesinambungan (cominl/ol/s peaceJili possession) sejak tahun 1878.!l Bahkan. Belanda kemudian Indonesia Lelah lama menterlantarkan (inacriviry) kedua pulau lersebut. " Dalam hukum internasional memang hak atas wilayah dapat diperoleh oleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik asli nya. Perolehan wilayah semacam ini disebut daluwarsa atau prescription.!4 Selanjutnya dalam Memorialnya Malaysia mengargumentasikan bahwa Pe.janjian 1891 tidak mendukung klaim Indonesia alas pulau Sipadan dan Ligitan -" Hal ini karena Perjanjian 1891 mengatur batas I~ Lihue hah 7 Memorial Indonesia. III
Lihat: han 8 Memorial [nuonesia.
l(1A rgumentasi lis
< hup: I / www.jd-cii.tIH! / icjwww/ idockcr/ iinlllalii nmafnllllt:. hun . > !I
Lihat: hah 5 Memorial M.tlay~ia .
.!:'
Lihat: hah 6 Memorial Malay~ia.
!J Lihat: hah 7 Melllnrial Malaysia . .!J Okh Srark<: dis<:hutkall hahwa .. Tille hy prescripfioll i." tile /"i',mlt o( tile pe(lceahle exercise of de faero sOI'ereiXflfy (or a "ery /Oll~ period (JI'(!r ,err/tory sll/~ieci to rill' sOl'erei~fIfJ '?l allof/ler. (Il1d llii.l' lIIay he (1.1' the COl/seC/lienee of' '"l' illlll/ell/orial exercise (!I ,mell sOl'ereignl\' or (IX lite result t?llell!:tlly adverse posses.\';oll ollly.·· Lihat : I.A. Shearer. Slarke'~ llllernational Law. (Lundon: ButterWOrih & Co, L1t1 .. 1994). 153 .
'1~ Lihat: hah 8 Memorial Malaysia.
lanuari - Maret 2003
Pel1l'elesaiall Sellgkela Kepemilikan Pulau Siapadan dall Ligilall
117
daratan di wilayah Borneo, tidak termasuk kepulauan yang lepas dari pulau Borneo. Menurut Malaysia, justru Perjanjian 1891. dan berikutnya Perjanjian Demarkasi 1915,26 menegaskan kepemilikan Malaysia atas kedua pulau 27 Bahkan Malaysia mengargumentasikan bahwa bukti berupa peta justru mendukung kedaulatan Malaysia atas kedua pulau."
C. Jawaban Indonesia terhadap Argumentasi Malaysia Indonesia melakukan banta han terhadap argumentasi tertulis Malaysia dalam dua bentuk. yaitu COllmer Memorial dan Reply dalam acara argumentasi tertulis. 29 Selanjutnya perpektif Indonesia ditegaskan kembali dalam acara Argumentasi Usan 3l1 Dalam COUiller Memorial yang disampaikan. Indonesia Illematahkan argumentasi Malaysia dengan sejumlah dalil. Pertama. ketidakbenaran klaim Malaysia atas dua pulau yang didasarkan pada aka r kepemilikan (roOIS '4lille) dari kedua pUlau. 31 Menurut Indonesia Sultan Sulu tidak pernah memiliki kedua pulau . Pemilik dari kedua pulau adalah Sultan Bulungan. Kedua. Indonesia mendalilkan bahwa hak atas kepemilikan dari British North Borneo Company (BNBC) sebenarnya tidak pernah ada--" Indonesia bersikukuh bahwa berdasarkan Perjanjian 1891 kepemilikan atas kedua pulau berada pada Belanda 33 Bahkan, Spanyol dan Amerika Serikat tidak memiJiki hak atas kedua pulau." Terakhir. Indonesia berpendirian
26 Pt:rjanjian ini lllerupakan pCljanjian yang ditanuiltallgani oleh Belanda dan Inggris raJa langgal 28 Sep[cmhcr 1915. Dalam lam pi ran perjanjian tersehut terdapat peta yang menginliikasikan gar-is perhatasan herhenti pada sehelah timur pantai Sehatik. ~7 Lihat: hah 9 Memorial M.daysia. :!i<
Lih~lt: hah 10 Memorial Malaysia.
Coumer Memorial Jilakukan oleh Indonesia dalalll argumentasi tertulis p
2()
.
31 Lihat: b,lb III Counter Memorial Indonesia. 32 Lihat: hah IV Counter Memorial Indonesia. JJ Lihat: hah V Counter Memorial Indonesia. J4
Lihat: hah VI Counter Memorial Indonesia.
Nomor 1 Tahllll XXXIII
118
Hukwll dan PembangullQlz
bahwa penguasaan dan pelaksanaan administrasi (possessioll alld adlilillistratioll) oleh Malaysia setelah tahun 1891 tidak membe ri hak kepada Malaysia umuk memilikinya. 15 Selanjutnya dalam argumentasi lisan Indonesia, tindakan sepihak Malaysia untuk menguasai secara nyata kedua pulau tersebut dianggap sebaga i tidak Illenghormati kewajiban untuk bertindak dengan ilikad baik (a dUly to act ill good /airh) karena melanggar kesepakatan yang pernah dibual. Kesepaka tan ini adalah sebelum adanya penentuan final tentang Slapa ya ng berhak alas kedua pulau tersebut Illaka diberlakukan statllS qllo.
O. Jawaban Malaysia terhadap Argumentasi Indonesia Ma laysia Ille lakukan bantahan te rhadap klailll Indonesia ala s pulau Sipadan dan Ligitan dengan ll1engungkap sejull1lah dalil. Oalalll Cuwller Melilorial yang disalllpaikan olell Malaysia diargumemas ikan bahwa pcnggunaan Peljanjian 1891 sebagai dasar argulllentasi Indo nesia tidak hcrdasar. ". Selanjutnya Malaysia mengargumeillasi kan apa yang sehenarnya tcrjadi cia lam versi Malaysia sehubungan dengan kedua pulau Icrsebut herikut pihak yang Illenguasainya n Bahkan Malaysia ll1ell1alahkan konslr uksi sejarah yang dilakukan oleh Indonesia]' Terkahir dalam COlllller Melilorial Malaysia diargull1entasikan bahwa peta ya ng disalllpaikan oleh Indonesia bukanlah peta yang sah karena masih terdapal peta·pela la innya yang justru mendukung klaim kedaulatan Ma lays ia . ' "
Pertanyaan yang Harus OijawaiJ oleh ICJ Bagi le J dalam memutus sengketa illl perlu lImuk mClljawab sera ngkaian r~nanyaan sebelum sampai pad a jawaban atas pertanyaan siapakah yang berhak mas kedua pulau . Pertanyaan yang paling penting dan mama adalah . berdasarkan bukti·bukti ya ng ada s iapakah pelllilik
15
Liha.: hall "If Clltllllcr Mt:1I1t1rial Ind{1l1cst;!.
'I' Lib,lt : hah 2: Cuumer Mt!t1Iurial Mal;tysla . Y· Uhat: h
Jalllwri - Marel ZOO3
Pellyelesaiall Sellgkera Kepemilikall Pulau Siapadall dall Ligirall
119
awal dari dua pulau ini? Apakah Sultan Sulu atau Sultan Bulungan? Kuat dugaan jawaban yang diberikan oleh ICJ adalah Sultan Sulu l1lengingat bukti yang disampaikan oleh Indonesia untuk l1lengargul1lentasikan kepemilikan berada ditangan Sultan Bulungan kurang memadai. Apabila memang demikian, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab "dalah apakah Perjanjian dapat dijadikan dasar untuk l1lenentukan kedaulatan alaS kedua pulau? Apakah peta-peta kuno yang disampaikan oleh Indonesia dapat dianggap sebagai terjemahan yang mengikat atas Perjanjian 1891? Apakah Perjanjian 1891 hanya mengatur perbatasan amara Belanda dan Inggris di daratan pulau besar Borneo? Ataukah perjanjian tersebut juga dimaksudkan umuk diberlakukan pada pulau-pulau yang terpisah dari plilau besar Borneo? Lebih lanjut IC.! harus menjawab apakah penguasaan damai secara berkes inambungan yang diklaim oleh Malaysia adalah tindakan yang dapat dibenarkan'/ Apakah Belanda kemudian Indonesia telah menelantarkan kedua pulau yang dipersengketakan? Apakah Belanda kemudian Indonesia juga melakukan penguasaan nyata. baik sebelum maupun sesudah sengketa muncul pada tahun 1969'1 Dengan memberi jawaban 'ya' atau 'tidak ' atas rangkaian pertanyaan tersebur akan dapat direntukan siapa sebenarnya yang paling berhak atas Plilau Sipadan dan Ligitan. Hanya saja untuk sampai pada jawaban ya atau tidak, majelis hakim Ilarus mendasarkan diri pada buktihukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak . Bukti yang disampaikan pun harus dipilah-pilah mana yang dapat dan ridak dapat digunakan. Disamping itu. para hakim harus memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang dikenal dalam hukum inrernasional. Pada akhirnya keyakinan dan Ilurani par" hakim akan sangat menentukan dalam mengambil putusan. Secara teknis pengambilan purusan uleh majelis hakim akan didahului deng-an pL:r!emuan awal para hakim ...II Pad a sa at itll K~[lla majelis akan menyampaikan garis besar masalah yang perlu untuk dibahas dan diputus uleh MI. Selanjurnya seriap hakim akan membuat catatan tentang pandangan mereka masing-masing. Catalan [ersebut akan dibagikan ke para hakilll lainnya . Setelah proses ini dilalllpaui pertellluan paripurna dilakukan dan panita (colllllli((ee) perancang plltusan dipilih. Paniria akan terdiri dari dua orang hakilll yang memiliki pandangan yang
1(' Urali.lll dis1I1i llinllg~a ~ d,u'j Prt'.\'S Releo.'it' ImemarioflaJ Court (~r JII,'illCe 2001 116 tt:rtanggal 12 Jun, 2002 lIiakses di < hup: /Iwww .iqQ.U.r~ / idww\V / id')Ckct / iillnlil / iiIIlH;tfral11c.hlln > palla ranggal 29 JUlli 2002.
NO/llOr I Talu/ll XXXIII
120
Hllkum dan Pemballgllllan
sarna dengan mayoritas hakim, dan Ketua majelis bisa ikut dalam tim tersebu!. Langkah berikut adalah panitia akan mempersiapkan rancangan teks putusan. Rancangan tersebut yang akan di-voting oleh mayoritas bakim untuk diadopsi mejadi putusan MI untuk kasus Sipadan dan Ligitan. Bagi hakim yang tidak berpandangan sama dengan mayoritas majelis hakim mereka dapat memberikan dissenting opinion.
Beberapa Kemungkinan Putusan Dari argumentasi yang disampaikan dan pematahan dal il-c1alil. kelihatannya kemenangan amara Indonesia dan Malaysia akan sangat bergantung pad a dua hal. Pertama kepiawaiaan para pihak, melalui pengacaranya, untuk meyakinkan para majelis hakim MI. Hal kedua yang akan menentukan kemenangan adalah penyampaian bukti-bukti pendukung dan seberapa kuat bukti-bukti tersebut di mata majelis hakim c1alam memberi keyakinan pad a mereka untuk memutus. Prediksi putusan yang akan diambil oleh majelis hakim ada tiga. Kemungkinan pertama adalah Indonesia dimenangkan dan karenanya kedua kepulauan berada dibawah kedaulatan Indonesia. Kemungkinan kedua adalah kebalikan dari kemungkinan pertama dimana Malaysia dinyatakan sebagai pihak yang paling berhak atas kedua kepulauan. Kemungkinan ketiga adalah majelis yang memeriksa sengketa membagi kedua pulau untuk masing-masing dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia. Apabila putusan ini yang diambil, majelis mempunyai satu pekerjaan lagi. yailU menentukan manakah pulau yang diberikan ke Indonesia dan mana yang diberikan ke Malaysia. Pad a kemungkinan ketiga ini, sebenarnya majelis tidak terikat secara ketat terhadap permintaan kedua belah pihak dalam Special Agreemelll untuk menentukan siapakah yang paling berhak atas kedua pulau. Majelis hakim apabi la mengambil putusan untuk membagi dua pulau yang disengketakan lebih mengedepankan fairness daripada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Apapun putusan yang akan diambil oleh Ie], kedua negara telah sepakat untuk tunduk dan meniadakan upaya hukum lain (final and binding).'1 Kesepakatan ini didasarkan pada Pasal 5 Special Agreemem yang menyehutkan hahwa . .. The Parties agree {() (l{;Cepl the Judgmem oj the Court given purslI(lfl{ to 'his Speda/ A~reement usjillal and bindi,,!? upofllhem. " 41
Jallllari - Marel 2003
Pellyelesaiall Sellgkela Kepemilikall Pulau Siapadal/ dall Ligitall
121
Penutup Bagi Illasyarakat kedua bangsa, penyelesaian sengketa dua pulau Illudah-Illudahan tidak sekedar dilihat sebagai upaya untuk Illenentukan siapa yang Illenang dan s iapa yang kalah. Sehingga kalau kalah harus diperjuangkan salllpai 1l1enang. Nilai penting dari penyelesaian dengan cara ini adalah sebagai upaya untuk Illenghindari terjadinya perang." Bahkan penyelesaian Illelalui Ie) harus dianggap sebagai upaya mengisolasi (isolate) sengketa antar dua negara yang bersahabat sehingga tidak berdalllpak negatif pad a hubungan Illereka secara keseluruhan. Politisi kedua negara harus Illampu lllengko1l1unikasikan ini kepada Illasyarakat mereka mas ing-Illasing. Para politisi tidak seharusnya terjebak dan memainkan sem imen nasionalisllle sempit untuk tujuan-tujuan tertentu. Kalaupun Indonesia diputus kalah oleh Ie) , tidak ada yang perlu disalahkan dalalll pengambilan kebijakan penyelesaian se ngketa melalui Ie). Tidak menteri luar negeri yang sekarang ataupun sebelumnya, bahkan tidak pula pemerintahan yang sekarang ataupun sebe lumnya. Sudah sepatumya penyelesaian sengketa antar Indonesia dan Malaysia dilakukan secara damai mengingat hubungan mereka dalam organisasi Associations of Southeast Asian Nations (ASEAN)41 Bahkan penyelesaian 1111
J1 Dalam scjarah uunia. sc ngkct
hanluan dan m
.J.I Scmangar ini Llis
Record Puhlic
Sittill~
of the International Court of Justice palla 1:lllggal 3 JUlli 2002
NOlllor I Tall/Ill XXXlll
122
Hukum dan Pembangunall
damai dapat menentukan tingkat peradaban suatu masyarakat. Penyelesaian sengketa secara damai mempunyai nilai peradaban yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian dengan menggunakan kekerasan.
diakses di < Imp:l/www.icj -c ij .org/icjwww/idocket/ iinma/iinmaframe. htIn > pada tanggal 29 Jun; 2002.
Jalluari - Marer 2003
