PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KURIKULUM SEKOLAHMENENGAHATAS BERBASISSEKOLAH TAHUN 2016

PENYEL ENGGARAAN PEL ATI HAN DAN PENDAMPI NGAN KURI KUL UM SEKOL AH MENENGAH AT AS BERBASI SSEKOL AH T AHUN 2016

Di r ekt or atPembi naanS ekol ahMenengahAt as Di r ekt or atJ ender al Pendi di kanDas ardanMenengah Kement er i anPendi di kandanKebudayaan

Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum SMA Berbasis Sekolah

KATA PENGANTAR Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 telah mengeluarkan kebijakan penataan implementasi Kurikulum 2013 melalui Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Berdasarkan kebijakan tersebut implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2014/2015 semester 2 sampai dengan tahun pelajaran 2018/2019. Pada tahun pelajaran 2015/2016 jumlah SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebanyak 2.151 SMA yang tersebar di 34 provinsi dan 312 kabupaten/kota. Selanjutnya untuk tahun pelajaran 2016/2017, implementasi Kurikulum 2013 diperluas di seluruh kabupaten/kota menjadi 3.212 SMA atau sekitar 25%. Penambahan jumlah SMA pelaksana Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 2.049 SMA. Terhadap 2.049 SMA tersebut, pada tahun 2016 diberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bagi guru SMA dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Pelatihan Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap yaitu Pelatihan Instruktur Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pelatihan Guru Sasaran. Berkaitan dengan hal tersebut telah disiapkan perangkat pendukung pelatihan Kurikulum 2013 dalam bentuk modul pelatihan implementasi Kurikulum 2013 tahun 2016 SMA untuk 31 mata pelajaran dan panduan teknis pengelolaan pelatihan Kurikulum 2013. Seluruh perangkat tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman secara teknis tentang kebijakan dan substansi Kurikulum 2013, meningkatkan kompetensi pelaksana Kurikulum 2013, dan meningkatkan kompetensi guru mata pelajaran dalam melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian di sekolah. Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan naskah modul pelatihan implementasi Kurikulum 2013. Disadari bahwa naskah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk penyempurnaan naskah pendukung pembelajaran Kurikulum 2013. Besar harapan kami semoga naskah ini dapat berguna dan membantu guru mata pelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui Kurikulum 2013.

Jakarta, Maret 2016 Direktur Pembinaan SMA,

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si NIP. 19610404 198503 1 003

©2016 (Revisi-01,010416), Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Tujuan D. Sasaran

i ii iii 1 1 2 3 3

BAB II PELATIHAN KURKULUM SMA A. Konsep Dasar Pelatihan 1. Pengertian 2. Tujuan Pelatihan 3. Prinsip Pelatihan B. Pelaksanaan Pelatihan 1. Persiapan Pelatihan 2. Pelaksanaan Pelatihan a. Pelatihan Instruktur Nasional Kurikulum SMA b. Pelatihan Instruktur Provinsi Kurikulum SMA c. Pelatihan Instruktur Kabupaten/Kota Kurikulum SMA d. Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA 3. Materi dan Alokasi Waktu Pelatihan 4. Penilaian Peserta 5. Sertifikasi C. Pengorganisasian, Peran dan Tanggung Jawab 1. Pengorgansasian 2. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Terkait D. Monitoring dan Evaluasi E. Pelaporan F. Layanan Informasi G. Pembiayaan Pelatihan

4 4 4 4 4 5 5 14 14 16 17 19 21 22 22 23 23 23 24 25 26 26

BAB III

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM SMA A. Konsep Dasar 1. Pengertian 2. Tujuan 3. Prinsip Pendampingan B. Pelaksanaan Pendampingan 1. Persiapan Pendampingan 2. Tahapan Pendampingan C. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Layanan Pengaduan 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Pelaporan 3. Layanan Informasi D. Pengorganisasia, Peran dan Tanggung Jawab Pendampingan 1. Pengorganisasian 2. Peran dan Tanggung Jawab Pendampingan E. Pembiayaan Pendampingan

27 27 27 27 37 28 28 30 38 38 38 39 40 40 40 41

BAB IV

PENUTUP

42


ii


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

: Rekap Data SMA Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2016 di 34 Provinsi

43

Lampiran 2

: Format Biodata Peserta Pelatihan Instruktur Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota/Guru Sasaran Kurikulum SMA Tahun 2016

53

Lampiran 3

: Format Daftar Hadir Peserta Pelatihan Instruktur Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota/Guru Sasaran Kurikulum SMA Tahun 2016

55

Lampiran 4

: Format Jurnal Kegiatan Pelatihan Instruktur Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota/Guru Sasaran Kurikulum SMA Tahun 2016

56

: Format Evaluasi Peserta Terhadap Instruktur Pelatihan Instruktur Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota/Guru Sasaran Kurikulum SMA Tahun 2016

57

: Kerangka Laporan Pelatihan Instruktur Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota/Guru Sasaran Kurikulum SMA Tahun 2016

58

: Format Agenda kegiatan On (selama 2 hari berdasarkan kesepakatan dengan pihak sekolah)

59

Lampiran 8

: Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Hasil Perbaikan Permasalahan Implementasi Kurikulum SMA Tahun 2016

60

Lampiran 9

: Format Jurnal Kegiatan Tim Pendamping Implementasi Kurikulum SMA Tahun 2016

61

Lampiran 10

: Hasil Pengamatan Tim Pendamping Implementasi Kurikulum SMA Tahun 2016

62

: Kerangka Laporan Pendampingan Kurikulum SMA tahun 2016

65

Lampiran 5

Lampiran 6 Lampiran 7

Lampiran 11


iii


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun pelajaran 2013/2014 telah menetapkan kebijakan pelaksanaan Kurikulum 2013 secara terbatas di 1.270 SMA sasaran dan sejumlah SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013 secara mandiri. Selanjutnya pada tahun pelajaran 2014/2015, Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh SMA untuk kelas X dan XI. Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA dalam prakteknya ditemukan banyak kendala diantaranya kesiapan guru, ketersediaan buku, dan belum lengkapnya konsep Kurikulum 2013. Mempertimbangkan pentingnya Kurikulum 2013 dan masih ditemukannya beberapa kendala teknis tersebut, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, melakukan penataan kembali implementasi Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk SMA. Penataan implementasi Kurikulum 2013 diantaranya adalah penyempurnaan konsep dan tahapan implementasi Kurikulum 2013 di satuan pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Sedangkan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013 dan merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013. Menindaklanjuti kebijakan tersebut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Nomor 022/H/KR/2015 tanggal 2 April 2015 telah menetapkan 2.156 SMA (17%) sebagai sekolah rintisan implementasi Kurikulum 2013 yang tersebar di 34 provinsi dan 312 kabupaten/kota. SMA rintisan tersebut terdiri atas tiga kategori yaitu sasaran (1.163 SMA), mandiri (972 SMA), pelaksana Kurikulum 2013 satu semester yang telah diverifikasi oleh BAN S/M dan disetujui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (21 SMA). Setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Balitbang tersebut, dalam perkembangannya masih terdapat SMA yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 tiga semester tetapi tidak masuk dalam daftar keputusan tersebut, dan terdapat beberapa SMA yang masuk dalam keputusan tersebut tetapi kembali ke Kurikulum 2006. Berdasarkan tahapan implementasi yang sudah direncanakan, pada tahun pelajaran 2016/2017, jumlah SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013 akan diperbanyak menjadi 25,00% dan diperluas ke seluruh kabupaten/kota. Terkait dengan hal tersebut jumlah SMA pelaksana Kurikulum 2013 akan ditambah sebanyak 2.049 SMA yang berada di 488 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Sehingga jumlah SMA pelaksana Kurikulum 2013 menjadi 4.300 SMA (33,47%). Terhadap 2.049 SMA pelaksana Kurikulum 2013 tersebut, pada tahun anggaran 2016 diberikan pembinaan dalam bentuk Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum 2013. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan bagi guru SMA dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.


1 - 65


Agar pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum 2013 dapat terlaksana dengan baik dan berhasil, maka disusun Panduan Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum SMA Tahun 2016 sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melaksanakan pelatihan dan pendampingan. B.

Landasan Hukum 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;


2 - 65


22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 159 tahun2014 tentang Evaluasi Kurikulum. 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013; 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 27. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/H/KR/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013. C.

Tujuan Panduan Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum SMA merupakan pedoman bagi para pihak untuk mengorganisasikan dan melaksanakan pelatihan dan pendampingan implementasi Kurikulum SMA tahun 2016.

D. Sasaran Sasaran panduan ini adalah pelaksana kegiatan pelatihan dan pendampingan yaitu Direktorat Pembinaan SMA, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, SMA Induk Klaster, SMA pelaksana Kurikulum SMA, dan instruktur.


3 - 65


BAB II PELATIHAN KURIKULUM SMA A.

Konsep Dasar Pelatihan 1. Pengertian a. Pelatihan Pelatihan adalah proses pemberian bantuan penguatan pemahaman dan pelaksanaan Kurikulum SMA yang dilakukan oleh instruktur kepada peserta pelatihan agar tahu, mau dan mampu menerapkan pembelajaran di sekolah. b. Instruktur Instruktur adalah personil yang membimbing/melatih peserta dalam kegiatan pelatihan Kurikulum SMA. c. Peserta Peserta adalah personil dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas, staf Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kriteria yang telah ditetapkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas untuk mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum SMA. 2. Tujuan a. Tujuan Umum Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, tujuan umum pelatihan dan pendampingan kurikulum adalah meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan Kurikulum SMA. b. Tujuan Khusus Tujuan khusus pelatihan ini adalah meningkatkan kompetensi peserta dalam: 1) Menganalisis kompetensi, materi, pembelajaran dan penilaian meliputi:  Dokumen: SKL, KI-KD dan pedoman mata pelajaran  Materi dalam buku pelajaran  Penerapan model pembelajaran  Penilaian hasil belajar 2) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 3) Mempraktikkan pembelajaran dan penilaian serta mereviu hasil praktik 4) Mempraktikkan pengolahan dan pelaporan penilaian hasil belajar 3. Prinsip Pelatihan a. Taat Azas Pelatihan Kurikulum SMA dilaksanakan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Berbasis Kompetensi Pelatihan Kurikulum SMA merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, oleh karena itu Pelatihan ini menitikberatkan penguasaan peserta terhadap kompetensi materi yang dilatihkan.


4 - 65


c. Profesional Pelatihan Kurikulum SMA dilakukan secara profesional mulai dari pemilihan peserta, penentuan tempat pelatihan, narasumber dan instruktur yang kompeten, fasilitas serta target waktu yang ditentukan sesuai dengan panduan. d. Transparan Proses perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelatihan dilakukan terbuka dan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. e. Berkeadilan Semua Guru Kelas X mendapatkan kesempatan untuk menjadi peserta dan diberikan pelayanan yang sama dalam Pelatihan Guru Sasaran Implementasi Kurikulum SMA. B.

Pelaksanaan Pelatihan Kegiatan Pelatihan Kurikulum SMA tahun 2016 dilakukan dengan strategi sebagai berikut: Persiapan Pelatihan • Penetapan SMA Pelaksana Kurikulum tahun 2016 • Penyusunan Silabus Pelatihan • Penyusunan Materi Pelatihan • Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan dengan LPMP • Pelatihan Narasumber Nasional Kurikulum SMA

1.

Pelaksanaan Pelatihan • Pelatihan Instruktur Nasional Kurikulum SMA • Pelatihan Instruktur Provinsi Kurikulum SMA • Pelatihan Instruktur Kab/ Kota Kurikulum SMA • Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA bersama dengan LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota

Persiapan Pelatihan a. Penetapan SMA Pelaksana Kurikulum tahun 2016 Direktorat Pembinaan SMA menetapkan kuota SMA pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2016 sebesar 16% dari 12.849 SMA yaitu 2.049 SMA yang tersebar di 34 provinsi dan 488 kabupaten/kota. Sasaran SMA Pelaksana Kurikulum tahun 2015 sebanyak 1.163 SMA (9%), berdasarkan sesuai dengan SK Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor : 022/H/KR/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013. Kuota tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk didistribusikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan kriteria umum sebagai berikut: 1) Pembagian kuota ke kabupaten/kota ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan mempertimbangkan kemudahan akses perjalanan dan komunikasi; 2) Jumlah SMA yang berakreditasi A; 3) Dukungan dan komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Kurikulum SMA.


5 - 65


Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan nama SMA berdasarkan kuota yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMA dengan kriteria sebagai berikut: 1. Akreditasi A atau B khusus pada kabupaten/kota yang belum memiliki SMA berakreditasi A; 2. Tersedia guru untuk semua mata pelajaran; 3. Jumlah ruang kelas sesuai rombongan belajar; 4. Memiliki sarana laboratorium dan perpustakaan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran; 5. Diutamakan yang memiliki akses internet memadai, kecuali untuk daerah tertentu yang belum terjangkau akses internet; 6. Mendapat dukungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi setempat dalam pembinaan dan pendanaan implementasi Kurikulum SMA; 7. Mendapat dukungan dari Komite Sekolah untuk melaksanakan Kurikulum SMA; 8. Kesiapan sekolah untuk melaksanakan dan mensukseskan Kurikulum SMA. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirim SMA terpilih ke Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan ke Direktorat Pembinaan SMA untuk ditetapkan sebagai SMA pelaksana Kurikulum tahun pelajaran 2016/2017. Direktorat Pembinaan SMA bersama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan menggunakan hasil penetapan tersebut sebagai dasar pembinaan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. b. Penyusunan Silabus Silabus merupakan rancangan materi dan penyajian materi pelatihan. Silabus pelatihan Kurikulum SMA bagi instruktur dan guru sasaran memuat kompetensi, uraian materi dan metode pelatihan sebagai berikut. No.

Kompetensi

MATERI UMUM 1.1 Melaksanakan Pembelajaran Aktif a. Mendeskripsikan konsep pembelajaran aktif b. Menjelaskan model pembelajaran aktif

Uraian Materi

Pembelajaran aktif a. Konsep pembelajaran aktif b. Model pembeljaran aktif

Kegiatan Pelatihan, Teknik Penyajian dan Penilaian

Kegiatan: a. Penjelasan substan si pembelajaran aktif b. Diskusi dan tanya jawab c. Kesimpulan Penilaian: a. Tes awal b. Penilaian proses c. Tes akhir


6 - 65


No.

Kompetensi

Uraian Materi

1.2

Mendeskripsikan konsep dan strategi implementasi gerakan penumbuhan budi pekerti dan sekolah aman a. Memahami arah kebija kan Gerakan Penum buhan Budi Pekerti b. Menjelaskan kebijakan dan substansi penum buhan budi pekerti c. Menggambarkan strategi implemen tasi penumbuhan budi pekerti d. Menjelaskan kebijakan dan substansi sekolah aman e. Menggambarkan strategi implementasi sekolah aman Mendeskripsikan implementasi kebijakan dan dinamika perkembangan kurikulum a. Menguraikan arah kebi jakan Kurikulum SMA b. Mendeskripsikan substansi pengembang an Kurikulum SMA c. Mendeskripsikan strategi implementasi Kurikulum SMA Mendeskripsikan dan menerapkan literasi dalam pembelajaran a. Memahami kebijakan dan konsep literasi sekolah b. Menjelaskan strategi implementasi gerakan literasi sekolah c. Menerapkan litersi dalam pembelajaran

Gerakan penumbuhan budi pekerti dan sekolah aman a. Kebijakan dan konsep penumbuhan budi pekerti b. Nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam jenis kegiatan gerakan penumbuhan budi pekerti. c. Implementasi penumbuhan budi pekerti di sekolah d. Kebijakan dan konsep sekolah aman e. Implementasi sekolah aman

Mendeskripsikan kompetensi, materi, pembelajaran dan penilaian a. Menguraikan kompetensi siswa (SKL dan KI/KD) b. Menguraikan pengembangan materi untuk mencapai kompetensi c. Menguraikan model-

Kompetensi, Materi, Pembelajaran dan Penilaian a. Standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar b. Pengembangan materi pembelajaran c. Model-model pembelajaran d. Sistem penilaian

1.3

1.4

1.5

Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum a. Arah kebijakan Kurikulum SMA b. Perangkat Kurikulum SMA Perbaikan c. Strategi implementasi Kurikulum SMA

Penguatan Literasi Dalam Pembelajaran a. Kebijakan dan konsep gerakan literasi sekolah b. Strategi implementasi gerakan literasi sekolah c. Literasi dalam pembelajaran

Kegiatan Pelatihan, Teknik Penyajian dan Penilaian Kegiatan: a. Penjelasan substansi gerakan penumbuhan budi pekerti b. Diskusi dan tanya jawab c. Kesimpulan Penilaian: a. Tes awal b. Penilaian proses c. Tes akhir

Kegiatan: a. Penjelasan subs tansi kebijakan dan dinamika perkem bangan kurikulum b. Diskusi dan tanya jawab c. Kesimpulan Penilaian: a. Tes awal b. Penilaian proses c. Tes akhir Kegiatan: a. Penjelasan subs tansi Penguatan Literasi Dalam Pembelajaran b. Diskusi dan tanya jawab c. Kesimpulan Penilaian: a. Tes awal b. Penilaian proses c. Tes akhir Kegiatan: a. Penjelasan substansi kompetensi, materi, pembelajaran dan penilaian b. Diskusi dan tanya jawab c. Kesimpulan Penilaian: a. Tes awal b. Penilaian proses


7 - 65


No.

Kompetensi

Uraian Materi

1.2

Mendeskripsikan konsep dan strategi implementasi gerakan penumbuhan budi pekerti dan sekolah aman a. Memahami arah kebija kan Gerakan Penum buhan Budi Pekerti b. Menjelaskan kebijakan dan substansi penum buhan budi pekerti c. Menggambarkan strategi implemen tasi penumbuhan budi pekerti d. Menjelaskan kebijakan dan substansi sekolah aman e. Menggambarkan strategi implementasi sekolah aman model pembelajaran d. Menguraikan sistem penilaian peserta didik Mendeskripsikan peran keluarga dalam pembelajaran siswa

Gerakan penumbuhan budi pekerti dan sekolah aman a. Kebijakan dan konsep penumbuhan budi pekerti b. Nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam jenis kegiatan gerakan penumbuhan budi pekerti. c. Implementasi penumbuhan budi pekerti di sekolah d. Kebijakan dan konsep sekolah aman e. Implementasi sekolah aman

Melaksanakan pelatihan dan pendampingan berbasis sekolah a. Menjelaskan tahapan, materi dan strategi pelatihan Kurikulum 2013 b. Menjelaskan tahapan, materi dan strategi pendampingan implementasi Kurikulum 2013

Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendampingan Berbasis Sekolah. a. Pelatihan Kurikulum 2013 b. Pendampingan Kurikulum 2013

1.6

1.7

peserta didik Peran keluarga dalam pembelajaran siswa

Kegiatan Pelatihan, Teknik Penyajian dan Penilaian Kegiatan: a. Penjelasan substansi gerakan penumbuhan budi pekerti b. Diskusi dan tanya jawab c. Kesimpulan Penilaian: a. Tes awal b. Penilaian proses c. Tes akhir

c. Tes akhir Kegiatan: a. Penjelasan substansi peran keluarga dalam pembelajaran siswa b. Diskusi dan tanya jawab c. Kesimpulan Penilaian: a. Tes awal b. Penilaian proses c. Tes akhir Kegiatan: a. Penjelasan substansi penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan berbasis sekolah b. Diskusi dan tanya jawab c. Kesimpulan Penilaian: a. Tes awal b. Penilaian proses c. Tes akhir


8 - 65


No.

Kompetensi

MATERI POKOK 2.1 a. Menganalisis Dokumen SKL, KI-KD, dan Silabus  Menyusun keterkaitan antara domain Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan  Mengembangkan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

b. Mengembangkan Materi Pembelajaran  Menentukan alat belajar yang sesuai dengan sumber belajar dan materi pembelajaran  Mengembangkan materi yang mendorong siswa untuk berpikir HOTS  Mengembangkan materi muatan lokal yang terintegrasi dalam materi pembelajaran  Menganalisis kompetensi mata pelajaran dalam kegiatan kepramukaan c. Menganalisis materi dalam buku teks pelajaran  Menentukan materi esensial  Menentukan materi remedial  Menentukan materi pengayaan  Mengembangkan materi pembelajar an yang serupa dengan yang ter tuang dalam buku

Uraian Materi

a.

Analisis Dokumen SKL, KI-KD, dan Silabus  Keterkaitan antara SKL, KI-KD, dan Silabus  Pengembangan Indikator Pencapaian Kompetensi

b.

Pengembangan Materi Pembelajaran  Keterkaitan antara aspek sumbersumber belajar dan alat-alat yang dipergunakan.  Penekanan pada high order thinking skills.  Integrasi materi muatan lokal dalam materi pembelajaran  Aktualisasi kompetensi mata pelajaran dalam kegiatan kepramukaan

c.

Analisis materi dalam buku teks pelajaran (dan buku sumber lain yang relevan)  Materi esensial  Materi remedial  Materi pengayaan  Pengembangan materi pembelajaran yang serupa dengan yang tertuang dalam buku

Kegiatan Pelatihan, Teknik Penyajian dan Penilaian

Kegiatan:  Mengkaji dokumen SKL, KI-KD, dan Silabus  Diskusi kelas dengan menggunakan bahan tayang (ppt)  Diskusi kelompok untuk mengerjakan tugas Tehnik Penilaian: Penilaian Produk; Hasil analisis KI-KD dan silabus sesuai tahapan penyajian indikator. Kegiatan:  Mengkaji buku teks  Mengkaji materi dalam modul dan sumber lain sesuai bahan bacaan yang dianjurkan  Mengembangkan materi pembelajaran dalam diskusi kelompok Tehnik penilaian: Penilaian produk tentang pengembangan materi pembelajaran sesuai IPK yang dikembangkangkan, materi dalam silabus, dan materi yang serupa dengan materi dalam buku teks


9 - 65


No.

2.2

Kompetensi

Uraian Materi

d. Mengalisis penerapan model pembelajaran  Menganalisis prinsip dan karakteristik pembelajaran  Menentukan model pembelajaran yang tepat  Menerapkan modelmodel pembelajaran

d.

Analisis penerapan model pembelajaran:  Karakteristik Pembelajaran  Model-model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik  Pemilihan model pembelajaran yang tepat

e. Mengalisis Penilaian Hasil Belajar  Menyusun instrumen penilaian sesuai IPK yang dikembangkan  Menganalisis penilaian hasil belajar  Memanfaatkan hasil analisis penilaian hasil belajar

e.

Analisis Penilaian Hasil Belajar  Penilaian oleh guru  Penilaian antar peserta didik  Analisis Penilaian: - Langkah-langkah analisis - Contoh hasil anlisis  Pemanfaatan hasil analisis: - Remedial dan pengayaan

Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran a. Mendeskripsikan prinsip penyusunan RPP b. Mengidentifikasi sistimatika RPP c. Merumuskan indikator pencapaian KD d. Menentukan materi ajar e. Menentukan langkah /kegiatan pembelajaran f. Menyiapkan media pembelajaran g. Merancang bentuk dan strategi penilaian h. Menyusun RPP i. Menelaah RPP

Rancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran a. Permendikbud No 103 Tahun 2014 b. Prinsip penyusunan RPP c. Sistimatika RPP d. RPP e. Telaah RPP

Kegiatan Pelatihan, Teknik Penyajian dan Penilaian Kegiatan:  Mengkaji materi dalam modul dan sumber lain yang dianjurkan  Diskusi kelas menggunakan ppt  Diskusi secara berkelompok untuk mengerjakan tugas yang diberikan  Mempresentasikan hasil diskusi Tehnik Penilaian: Penilaian Produk tentang penerapan salah satu model pembelajaran Kegiatan:  Mengakaji materi dalam modul dan Panduan Penilaian  Melaksanakan praktik menganalisis hasil belajar dengan menggunakan data yang tersedia di modul masingmasing mata pelajaran Tehnik Penilaian: Penilaian produk menyusun program remedial dan pengayaan Kegiatan: a. Mengkaji Sistimatika RPP sesuai Permendikbud No 103 Tahun 2014 b. Menerapkan hasil latihan modul 1 (analisis kompetensi, materi, pembelajaran dan penilaian) dalam menyusun RPP c. Menyusun RPP d. Melakukan telaah RPP yang sudah disusun


10 - 65


No.

Kompetensi

1.3. Melaksanakan Praktik Pembelajaran dan Penilaian a. Melaksanakan Pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, kreatif, dan inovatif. b. Melaksanakan Penilaian proses dan hasil pembelajaran secara autentik c. Menelaah hasil praktik pembelajaran dan penilaian

Uraian Materi

Praktik Pembelajaran dan Penilaian a. Model Pembelajaran b. Praktik Penilaian c. Teknik Penilaian d. Review hasil praktik

Kegiatan Pelatihan, Teknik Penyajian dan Penilaian Tehnik Penilaian: Penilaian Produk; a. Menyusun RPP sesuai mata pelajaran yang diampu (1 KD) b. Menelaah RPP c. Penilaian unjuk kerja d. Menyajikan RPP dan hasil telaah RPP Kegiatan: a. Mengamati Video Pembelajaran b. Secara berkelompok membahas Praktik pembelajaran dan penilaian dalam video dengan menggunakan tabel analisis yang disiapkan c. Meriview Rancangan Persiapan Pembelajaran (RPP) oleh masing-masing peserta sesuai mata pelajaran yang diampunya berdasarkan Kurikulum 2013 untuk bahan praktik d. Melakukan simulasi praktik pembelajaran dan penilaian dalam micro teaching sesuai waktu yang ditetapkan e. Secara berkelompok mereview praktik pembelajaran dan penilaian yang dilaksanakan f. Melakukan refleksi atas aktivitas praktik pembelajaran Tehnik Penilaian: Praktik/unjuk kerja


11 - 65


No.

Kompetensi

1.4. Melaksanakan simulasi Pengolahan dan Pelaporan Hasil Belajar a. Melaksanakan pengolahan hasil belajar b. Melaksanakan pelaporan hasil belajar c. Menelaah hasil praktik pengolahan dan pelaporan

MATERI PENUNJANG 3.1 Mampu mengikuti test awal 3.2 Mampu meningkatkan nilai hasil test dari test awal ke test akhir 3.3 Memahami kebijakan peningkatan mutu pendidikan 3.4 Memahami dan mampu mereview dan evaluasi pelatihan dan pendampingan

Uraian Materi a. Simulasi Pengolahan nilai pada aspek: - Pengetahuan - Keterampilan - Sikap b. Simulasi mengolah nilai raport dan menuliskan deskripsi (leger) c. Simulasi Penyusunan dan membuat laporan Hasil Belajar (LHBPD)

Kegiatan Pelatihan, Teknik Penyajian dan Penilaian Kegiatan: a. Membaca modul panduan pengelolaan dan pelaporan hasil belajar b. Mendiskusikan pengelolaan dan pelaporan hasil belajar c. Mengamati contoh pengolahan dan pelaporan hasil belajar yang dise diakan dalam modul dengan mengguna kan tabel analisis d. Berlatih mengolah dan melaporkan hasil belajar dengan menggunakan data praktik mengajar Tehnik Penilaian: Praktik/unjuk kerja

Test Awal

Pilihan Ganda

Test Akhir

Pilihan Ganda

Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan (Pembukaan) Review dan Evaluasi Pelatihan dan Pendampingan (Penutup)

Ceramah Ceramah

b. Penyiapan Materi Pelatihan Agar pelatihan terselenggara secara terstandar dan meminimalisir distorsi kualitas, maka diperlukan modul yang terstandar. Modul dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Secara substansial memuat berbagai informasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran. 2) Disusun menggunakan format modul yang sistematis. 3) Disusun menggunakan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami. 4) Dilengkapi dengan ilustrasi dan contoh praktis untuk membantu dalam memahami substansi dengan lebih mudah. c. Pelatihan Narasumber Nasional Kurikulum SMA 1) Pelatihan Narasumber Nasional Kurikulum SMA adalah kegiatan penyiapan Narasumber Nasional yang akan ditugaskan pada Pelatihan Instruktur Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Guru Sasaran. ©2016 (Revisi-01,010416), Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

12 - 65


2) Pelatihan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 3) Pelaksanaan : 10 s.d 13 Maret 2016 4) Tempat pelaksanaan : Bumi Tapos Resort Bogor, Jalan Veteran III No. 16 Cibedug Bogor, Jawa Barat. 5) Materi dan alokasi waktu pelatihan sebagai berikut: No. 1 2

1 2 3 4 5 1 2

Materi A. Materi Umum Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum a. Perkenalam Tim Fasilitator b. Ice-Breaker c. Penyepakatan B. Materi Pokok Memahami "Belajar" Memahami Otak Sebagai "Mesin" Belajar Fasilitasi Sebagai Faktor Krusial Dalam Membangun Pemahaman a. Ranah Aplikasi b. Praktik Merancang Kegiatan Belajar Ramah Otak Penguasaan Substansi Pelatihan C. Materi Penunjang Pembukaan Penutupan Jumlah

Jam @ 45’ 4 2

Narasumber/ Instruktur Kepala Balitbang

2

Tim ToT Paska

30 3 9 3

Tim ToT Paska Tim ToT Paska Tim ToT Paska

6

Tim ToT Paska

9 4 2 2 38

Tim Pengembang SMA Dirjen Dikdasmen Direktur PSMA

6) Narasumber/Instruktur Narasumber/Instruktur yang terlibat dalam kegiatan pelatihan ini berasal dari unsur Perguruan Tinggi, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) dan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Direktorat Pembinaan SMA dan Tim Pengembang Kurikulum SMA. 7) Peserta Peserta terdiri atas unsur: a) Direktorat Pembinaan SMA, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), dan yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan Kurikulum SMA. b) Lembaga Keagamaan yang terlibat dalam pengembangan modul pelatihan Kurikulum SMA. c) Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, dan unsur Perguruan Tinggi, lembaga keagamaan yang berperan dalam pengembangan modul pelatihan Kurikulum SMA bersama TPK (Tim Pengembang Kurikulum) Direktorat Pembinaan SMA, dengan kriteria sebagai berikut:  Pendidikan minimal S1 dengan pengalaman mengajar minimal 5 tahun.  Pernah mengikuti Pelatihan Kurikulum SMA.  Kreatif dan inovatif dalam pengembangan pembelajajaran.  Memiliki kemampuan menjelaskan substansi dan permasalahan implementasi Kurikulum SMA.  Mampu mengoperasikan program office (word, excel, power point) dan internet.  Pengembang modul pelatihan Kurikulum SMA SMA tahun 2016 ©2016 (Revisi-01,010416), Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

13 - 65


 Bersedia melaksanakan tugas sebagai Instruktur Nasional, Instruktur Provinsi, Instruktur Kabupaten/Kota dan Instruktur Guru Sasaran pada pelatihan Kurikulum SMA tahun 2016. 8) Hasil Kegiatan Kegiatan ini menghasilkan Narasumber Nasional yang siap ditugaskan sebagai instruktur pada Pelatihan Instruktur Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Guru Sasaran Kurikulum SMA. 2. Pelaksanaan Pelatihan Pelatihan Kurikulum SMA dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sebagaimana alur berikut: Pelatihan Instruktur Nasional Kurikulum SMA

Pelatihan Instruktur Provinsi Kurikulum SMA

Pelatihan Instruktur Kab./Kota Kurikulum SMA

Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA

1. Peserta : 224 orang terdiri atas unsur 31 guru mapel 2. Pelatih : Instruktur Inti 3. Unsur: Pengembang, Praktisi, Akademisi, Manajemen 4. Ditugaskan melatih Instruktur Provinsi s.d Guru Sasaran dan pendampingan 5. Pelaksana: Dit. PSMA 6. Tanggal: 20-24 Maret 2016

1. Peserta : 1.156 orang terdiri atas 31 guru mapel dari 34 provinsi 2. Pelatih : Instruktur Nasional dan Narasumber nasional 3. Unsur per provinsi: 31 guru mapel Kls X diutamakan, Kasikur Dinas Pendidikan Provinsi, WI LPMP 4. Ditugaskan melatih Tingkat Kab/Kota s.d Guru Sasaran dan pendampingan 5. Pelaksana: Dit. PSMA (7 region) 6. Tanggal: 28 Maret-22 April 2016

1. Peserta: 10.945 orang 2. Pelatih: Instruktur Provinsi 3. Unsur per klaster: 18 guru mapel Kls X, 1 org pengawas kab./kota, 1 org kasek induk klaster 4. Ditugaskan melatih Guru Sasaran dan Pendampingan 5. Pelaksana: 33 LPMP 6. Tanggal: 11 April-14 Mei 2016

1. Peserta: 49.580 orangberasal dari 2.049 SMA (2016) dan 2.251 SMA (2015) 2. Unsur 2.049 SMA: 22 guru maple Kls X 3. Unsur 2,251 SMA: 2 org (kasek dan wakakur) 4. Pelatih: Instruktur Kab./Kota, Provinsi, Nasional, Narasumber Nasional 5. Ditugaskan melakukan IHT di sekolahnya 6. Pelaksana: LPMP dan Induk Klaster 7. Tanggal: 25 April-28 Mei 2016

a.

Pelatihan Instruktur Nasional Kurikulum SMA Pelatihan ini untuk melatih calon Instruktur Nasional (IN) Kurikulum SMA yang akan ditugaskan sebagai instruktur pada Pelatihan Instruktur Provinsi/ Kabupaten-Kota/Guru Sasaran Kurikulum SMA dan sebagai pendamping. Pelatihan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan strategi sebagai berikut: 1) Tujuan Meningkatkan kemampuan teknis dan kemampuan menyajikan materi pelatihan dan pendampingan implementasi Kurikulum 2013. 2) Waktu dan Tempat Pelatihan dilaksanakan pada minggu ke-3 Maret 2016 selama 5 hari atau setara dengan 52 jam @ 45 menit, di Jakarta. 3) Narasumber/Fasilitator Narasumber berasal dari unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Balitbang Kemendikbud, Pengawas, Kepala Sekolah, Guru, dan Dosen serta Perancang Pelatihan. 4) Peserta Peserta sebanyak 224 orang mewakili 31 mata pelajaran. a) Unsur : Pengawas/Kepala Sekolah/Guru/Penulis Buku/Penulis KI dan KD/Penulis Silabus/Penulis Pedoman Mapel/dosen PT/WI LPMP dari 31 mapel SMA (diutamakan yang mengajar Kelas X) dan Dit. PSMA/Yayasan Pendidikan.


14 - 65


b) Pernah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 tingkat pusat/ provinsi kabupaten/kota/sekolah. c) Berpengalaman mensosialisasikan dan/atau menerapkan Kurikulum 2013. d) Mampu mengoperasikan program Office (word, excel, power point) dan internet. e) Memiliki rekam jejak yang baik. f) Memiliki kemampuan komunikasi dan menjelaskan yang baik. g) Bersedia dan siap ditugaskan sebagai instruktur pada Pelatihan Tim Pengembang Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan Guru Sasaran. Peserta dipilih dan ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Peserta merupakan representasi dari 31 mata pelajaran, Direktorat Pembinaan SMA/Yayasan Pendidikan.

Peserta berdasarkan mata pelajaran: Mata Pelajaran

Bahasa dan Budaya

IPS

MIPA

Umum B

Umum A

1 Pendidikan Agaman Islam dan Budi Pekerti 2 Pendidikan Agaman Kristen dan Budi Pekerti 3 Pendidikan Agaman Katolik dan Budi Pekerti 4 Pendidikan Agaman Hindu dan Budi Pekerti 5 Pendidikan Agaman Budha dan Budi Pekerti 6 Pendidikan Agaman Khonghucu dan Budi Pekerti 7 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 8 Bahasa Indonesia 9 Sejarah Indonesia 10 Matematika 11 Bahasa Inggris 12 Seni Budaya 13 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 14 Prakarya dan Kewirausahaan 15 Matematika 16 Biologi 17 Fisika 18 Kimia 19 Geografi 20 Sejarah 21 Ekonomi 22 Sosiologi 23 Bahasa dan Sastra Indonesia 24 Bahasa dan Sastra Inggris 25 Antropologi 26 Bahasa dan Sastra Arab 27 Bahasa dan Sastra Perancis 28 Bahasa dan Sastra Jerman 29 Bahasa dan Sastra Jepang 30 Bahasa dan Sastra Mandarin 31 Bahasa dan Sastra Korea Jumlah Unsur Dit. PSMA/LPMP/Yayasan Pendidikan Total


Jumlah Peserta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 186 38 224

15 - 65


b.

Pelatihan Instruktur Provinsi Kurikulum SMA Pelatihan ini untuk melatih calon Instruktur Provinsi (IP) Kurikulum SMA yang akan ditugaskan sebagai Instruktur pada Pelatihan Instruktur Kabupaten/Kota Kurikulum SMA. Pelatihan Instruktur Provinsi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan strategi sebagai berikut : 1) Tujuan Meningkatkan kemampuan teknis dan kemampuan menyajikan materi pelatihan dan pendampingan implementasi Kurikulum 2013. 2) Waktu dan Tempat Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari atau setara dengan 52 jam @ 45 menit dalam 7 angkatan dengan waktu dan tempat sebagai berikut: Region

Tanggal

Tempat

1 2

11-15 April 2016 12-16 April 2016

Medan Surabaya

3

18-22 April 2016

Jakarta

4

19-23 April 2016

Yogyakarta

5

25-29 April 2016

Makassar

6

26-30 April 2016

Jakarta

7

26-30 April 2016

Jakarta

Provinsi Sumut, Aceh, Babel, Kepri, dan Riau Jatim, NTT, Bali, NTB, dan Papua Barat Jabar, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Sumbar DI Yogyakarta, Jateng, Kalbar, Kaltim, dan Kaltara Sulsel, Gorontalo, Sulut, Sulbar, dan Sulteng DKI Jakarta, Kalsel, Papua, dan Sultra Banten, Kalteng, Maluku, Malut dan Sumsel

3) Narasumber/Instruktur Unsur narasumber/instruktur pelatihan berasal dari : a) Direktorat Pembinaan SMA; b) Pusat Kurikulum dan Perbukuan; c) Pusat Penilaian Pendidikan; d) Instruktur Nasional/Narasumber Nasional. 4) Peserta Jumlah peserta 1.154 orang dari 34 provinsi dan 33 LPMP a) Unsur : Kasikur Dinas Pendidikan Provinsi; Pengawas/Kepala Sekolah/ Guru dari 31 mapel (diutamakan yang mengajar Kelas X); dan Widyaiswara/Staf LPMP. b) Pernah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 tingkat pusat atau tingat provinsi atau tingkat kabupaten/kota atau sekolah. c) Berpengalaman mensosialisasikan dan/atau menerapkan Kurikulum SMA. d) Mampu mengoperasikan program Office (word, excel, power point) dan internet. e) Memiliki rekam jejak yang baik. f) Memiliki kemampuan komunikasi dan menjelaskan materi yang baik. g) Bersedia dan siap ditugaskan sebagai instruktur pada pelatihan Tim Pengembang Tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Pelatihan Guru Sasaran.


16 - 65


Peserta per provinsi, sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

c.

Provinsi Aceh Bali Bangka Belitung Banten Bengkulu DI Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Riau

Jml Peserta 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 32 34

No. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Papua Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Jumlah

Jml Peserta 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1.154

Pelatihan Instruktur Kabupaten/Kota Kurikulum SMA Pelatihan ini untuk melatih calon Instruktur Kabupaten/Kota (IK) yang ditugaskan sebagai Instruktur pada Pelatihan Guru Sasaran dan sekaligus sebagai Pendamping Kurikulum di SMA Sasaran. Pelatihan dilaksanakan oleh LPMP dengan strategi sebagai berikut: 1) Tujuan a) Meningkatkan kemampuan teknis implementasi Kurikulum SMA dan strategi pendampingan Kurikulum SMA. b) Asistensi pelaksanaan pendampingan dan penandatanganan naskah kerjasama Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi Kurikulum SMA bagi Kepala SMA Induk Klaster. 2) Waktu dan Tempat Pelatihan dilaksanakan di LPMP selama 5 hari setara dengan 52 jam @ 45 menit, rentang waktu tanggal 11 April s.d. 14 Mei 2016. 3) Narasumber Narasumber adalah Instruktur Provinsi atau Instruktur Nasional dan/atau Narasumber Nasional Kurikulum SMA. 4) Peserta Jumlah peserta 10.945 orang dari 549 Induk Klaster. a) Unsur : 18 guru mapel kelas X terbaik dari SMA dari satu klaster, 1 Kepala SMA Induk Klaster, dan 1 pengawas kabupaten/kota b) Diutamakan pernah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota/sekolah c) Mampu mengoperasikan program Office (word, excel, power point) dan internet d) Memiliki rekam jejak yang baik e) Memiliki kemampuan komunikasi dan menjelaskan materi dengan baik


17 - 65


f) g)

Siap ditugaskan sebagai fasilitator pada Pelatihan Guru Sasaran di Induk Klaster yang bersangkutan Siap ditugaskan sebagai Petugas Pendamping di SMA dalam klaster yang bersangkutan

Peserta per klaster mewakili 18 mapel berasal dari SMA anggota klaster yang diseleksi dan diusulkan oleh SMA Induk Klaster ke LPMP. Dipilih guru terbaik dari klaster yang bersangkutan karena akan ditugaskan sebagai fasilitator pada Pelatihan Guru Sasaran dan sebagai Petugas Pendamping pada kegiatan Pendampingan. Jika sekolah pada Klaster tidak ada Peminatan Bahasa dan Budaya maka kuota dua mata pelajaran dapat diganti dari peminatan lain.

Peserta dari Kalimantan Utara dilatih di LPMP Kalimantan Timur Peserta per provinsi

No.

Provinsi

Jml Kab/ Kota

SMA Sasaran 2016

Klaster 2016

Penga was

Unsur Peserta Guru : Kasek 18*) Induk Mapel/ Klaster Klaster 22 396

Jml Peserta

1

Aceh

23

74

22

23

2

Bali

9

21

5

9

5

90

3

Bangka Belitung

7

9

3

7

3

54

64

4

Banten

8

86

16

8

16

288

312

5

Bengkulu

10

21

4

10

4

72

86

6

DI Yogyakarta

5

25

5

5

5

90

100

7

DKI Jakarta

6

32

6

6

6

108

120

8

Gorontalo

6

8

2

6

2

36

44

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timr Kalimantan Utara Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara JUMLAH

11 27 35 38 14 13 14 10 5 7 15 11 10 10 22 29 13 12 6 24 13 17 15 19 17 33 514

36 213 117 215 70 32 44 28 9 17 82 47 33 44 91 38 21 70 13 101 36 51 39 48 97 181 2,049

7 50 30 52 17 9 13 11 4 5 22 14 11 12 25 29 13 17 3 27 11 16 12 12 22 42 549

11 27 35 38 14 13 14 10 5 7 15 11 10 10 22 29 13 12 6 24 13 17 15 19 17 33 514

7 50 30 52 17 9 13 11 4 5 22 14 11 12 25 29 13 17 3 27 11 16 12 12 22 42 549

126 900 540 936 306 162 234 198 72 90 396 252 198 216 450 522 234 306 54 486 198 288 216 216 396 756 9,882

144 977 605 1,026 337 184 261 219 81 102 433 277 219 238 497 580 260 335 63 537 222 321 243 247 435 831 10,945


441 104

18 - 65


Rincian 18 guru mata pelajaran Kelas X

Bhs dan Budaya

IPS

MIPA

Umum B

Umum A

Mata Pelajaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Pendidikan Agama Lainnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Sejarah Indonesia Matematika Bahasa Inggris Seni Budaya Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan Prakrya dan Kewirausahaan Matematika*) Biologi Fisika Kimia Geografi Sejarah*) Ekonomi Sosiologi Bahasa dan Sastra Indonesia*) Bahasa dan Sastra Inggris*) Antropologi Bahasa dan Sastra Lainnya Jumlah

Jumlah Peserta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

*) Diwakili oleh mata pelajaran Kelompok A : Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris (atau sebaliknya, atau campuran)

5) Penyelenggaraan Di LPMP a) Peserta dikelompokkan berdasarkan matapelajaran; b) Peserta dari unsur Kepala SMA Induk Klaster dan Pengawas disesuaikan dengan latar belakang mata pelajaran yang pernah diampu; c) Jumlah peserta per kelas tidak lebih dari 40 orang; d) Peserta dari unsur Kepala SMA Induk Klaster pada saat materi praktik Pembelajaran dan Pengolahan Nilai mengikuti sesi tersendiri tentang "Asistensi Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum SMA dan penandatanganan naskah kerjasama pelaksanaan Bantuan Pemerintah"; e) Dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan jumlah dan letak geografis SMA Induk Klaster, LPMP dapat melaksanakan Pelatihan Tim Pengembang Tingkat Kabupaten/Kota sekaligus Pelatihan Guru Sasaran yang bertempat di LPMP; f) Jumlah peserta per angkatan diatur oleh LPMP sesuai dengan kapasitas LPMP dalam menampung peserta. d.

Pelatihan Guru Sasaran Pelatihan ini untuk melatih Guru Kelas X dari 2.049 SMA Sasaran tahun 2016/2017 dan SMA Sasaran tahun 2015/2016. Pelatihan diselenggarakan oleh LPMP dengan strategi sebagai berikut:


19 - 65


1) Tujuan Meningkatkan kemampuan teknis dan kemampuan menyajikan materi pelatihan dan pendampingan implementasi Kurikulum 2013. 2) Waktu dan Tempat Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari atau setara dengan 52 jam @ 45 menit mulai 25 April sampai dengan 4 Juni 2016, bertempat di SMA Induk Klaster dan/atau LPMP, sesuai kondisi dan jumlah SMA Sasaran. 3) Narasumber/Instruktur Narasumber/Instruktur adalah Instruktur Kabupaten/Kota atau Instruktur Provinsi atau Instruktur Nasional dan/atau Narasumber Nasional. 4) Peserta Jumlah peserta sebanyak 49.580 orang a) Unsur : 22 guru mapel Kelas X dari 2.049 SMA tahun 2016 dan 2 orang dari 2.251 SMA tahun 2015. b) Diutamakan pernah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota/sekolah. c) Mampu mengoperasikan program Office (word, excel, power point) dan internet. d) Memiliki rekam jejak yang baik. e) Memiliki kemampuan komunikasi dan menjelaskan materi dengan baik. f) Siap ditugaskan sebagai instruktur pada kegiatan IHT di sekolah masing-masing. Peserta pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA Sasaran 2016

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi Aceh Bali Bangka Belitung Banten Bengkulu Di Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara JUMLAH

Jml Kab/ Kota 23 9 7 8 10 5 6 6 11 27 35 38 14 13 14 10 5 7 15 11 10 10 22 29 13 12 6 24 13 17 15 19 17 33 514

SMA 2015 105 50 19 58 22 29 306 13 25 364 251 352 21 19 6 66 9 25 42 6 8 71 10 13 6 52 10 35 7 8 15 58 70 100 2,251

Kab/ Kota 18 8 6 8 10 5 5 6 11 27 30 33 14 13 14 8 5 6 15 11 10 8 22 29 13 12 5 24 13 17 15 18 17 32 488

SMA 74 21 9 86 21 25 32 8 36 213 117 215 70 32 44 28 9 17 82 47 33 44 91 38 21 70 13 101 36 51 39 48 97 181 2,049

Klas ter 22 5 3 16 4 5 6 2 7 50 30 52 17 9 13 11 4 5 22 14 11 12 25 29 13 17 3 27 11 16 12 12 22 42 549

Peserta Pelatihan Guru Sasaran (22 (2 Org/ Mapel/ SMA Jml SMA 2015) 2016) 1,628 210 1,838 462 100 562 198 38 236 1,892 116 2,008 462 44 506 550 58 608 704 612 1,316 176 26 202 792 50 842 4,686 728 5,414 2,574 502 3,076 4,730 704 5,434 1,540 42 1,582 704 38 742 968 12 980 616 132 748 198 18 216 374 50 424 1,804 84 1,888 1,034 12 1,046 726 16 742 968 142 1,110 2,002 20 2,022 836 26 862 462 12 474 1,540 104 1,644 286 20 306 2,222 70 2,292 792 14 806 1,122 16 1,138 858 30 888 1,056 116 1,172 2,134 140 2,274 3,982 200 4,182 45,078 4,502 49,580


20 - 65


1. Peserta dari unsur 2.049 SMA (TP 2016/2017) per sekolah mewakili 22 mata pelajaran yang diusulkanoleh Kepala SMA ke LPMP. 2. Peserta dari unsur 2.251 SMA (TP 2015/2016) adalah Kasek dan Wakakur diusulkan Kepala SMA ke LPMP. Jika sekolah sasaran tidak ada peminatan Bahasa dan Budaya maka kuota empat mata pelajaran dapat diganti dari peminatan lain atau mata pelajaran kelompok Umum A/B sesuai kebutuhan.

6) Penyelenggaraan Di SMA Induk Klaster/LPMP a) Peserta dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran; b) Peserta dari unsur Kepala dan Wakil Kepala SMA pelaksana Kurikulum SMA tahun 2015/2016 disesuaikan dengan latar belakang mata pelajaran yang pernah diampu; c) Jumlah peserta per kelas tidak lebih dari 40 orang; 3.

Materi dan Alokasi Waktu Pelatihan Struktur Program Pelatihan Instruktur Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Guru Sasaran Kurikulum SMA sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 1 2

3 4

5

Materi A. Materi Umum Pembelajaran Aktif Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti dan Sekolah Aman Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum Penguatan Literasi Dalam Pembelajaran Peran Keluarga Dalam Pembelajaran Siswa Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendampingan Berbasis Sekolah B. Materi Pokok Kompetensi, Materi, Pembelajaran dan Penilaian Analisis Kompetensi, Materi, Pembelajaran dan Penilaian a. Analisis Dokumen: SKL, KIKD dan Pedoman Mata Pelajaran b. Analisis Materi dalam Buku Pelajaran c. Analisis Penerapan Model Pembelajaran d. Analisis Penilaian Hasil Belajar Perancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Praktik Pembelajaran dan Penilaian a. Praktik Pembelajaran dan Penilaian b. Review Hasil Praktik Praktik Pengolah dan Pelaporan Penilaian Hasil Belajar

Jam @ 45' 13 2 3

Penyaji IN

Penyaji IP

Penyaji IK

Tim Paska Tim PBP

Tim Pasca Tim PBP

LPMP/IP/NN LPMP/IP/NN

LPMP/IK/IP/IN/NN LPMP/IK/IP/IN/NN

2

Puskurbuk

Puskurbuk

LPMP/IP/NN

LPMP/IK/IP/IN/NN

2

Tim Literasi

Tim Literasi

LPMP/IP/NN

LPMP/IK/IP/IN/NN

Tim PAUD

Tim PAUD

LPMP/IP/NN

LPMP/IK/IP/IN/NN

Dit. PSMA

Dit. PSMA

LPMP

LPMP

Puskurbuk +Puspendik

Puskurbuk +Puspendik

LPMP/IP/NN

LPMP/IK/IP/IN/NN

3

Puskurbuk +NN

Puskurbuk + IN/NN

IP/IN/NN

IK/IP/IN/NN

3

Puskurbuk +NN

Puskurbuk + IN/NN

IP/IN/NN

IK/IP/IN/NN

3

Puskurbuk +NN

Puskurbuk + IN/NN

IP/IN/NN

IK/IP/IN/NN

3

Puskurbuk +NN

Puskurbuk + IN/NN

IP/IN/NN

IK/IP/IN/NN

6

NN

IN/NN

IP/IN/NN

IK/IP/IN/NN

8

NN

IN/NN

IP/IN/NN

IK/IP/IN/NN

2 4

NN NN

IN/NN IN/NN

IP/IN/NN IP/IN/NN

IK/IP/IN/NN IK/IP/IN/NN

2 35 3


Penyaji GS

21 - 65


No 1 2 3 4

Materi C. Materi Penujang Test Awal Pembukaan: Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Test Akhir Penutupan: Review dan Evaluasi Pelatihan dan Pendampingan Jumlah

Jam @ 45' 4 1 1 1 1

Penyaji IN NN Menteri NN Kasubdit Kurikulum

Penyaji IP IN/NN Dirjen/ Kadis Prov /Direktur IN/NN Kasubdit Kurikulum

Penyaji IK

Penyaji GS

IP/IN/NN Kadis Prov/ Ka. LPMP

IK/IP/IN/NN Kadis Kab/Kota/ Ka. LPMP

IP/IN/NN Ka. LPMP

IK/IP/IN/NN Kabid/Kasi LPMP

52

Keterangan : NN (Narasumber Nasional); IN (Instruktur Nasional); IP (Instruktur Provinsi); IK (Instruktur Kabupaten/Kota; GS (Guru Sasaran), PBP (Penumbuhan Budi Pekerti), PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

4. Penilaian Peserta a. Aspek Penilaian Selama proses pelaksanaan pelatihan akan dilakukan penilaian terhadap peserta untuk aspek penilaian sebagai berikut : 1) Paradigma dan pemahaman Kurikulum SMA : pemahaman isi (tes akhir) dan pandangan terhadap Kurikulum SMA; 2) Teknis fasilitasi : kemampuan bekerja sama dalam kelompok serta mendorong anggota kelompok lainnya untuk berpartisipasi aktif; 3) Komunikasi efektif : kemampuan mendengarkan orang lain dan menyampaikan gagasan secara efektif  4) Kreatifitas : kemampuan memaparkan materi/tugas dengan metode yang tepat 5) Keterbukaan pikiran : memberikan peluang menerima masuknya informasi, pengetahuan, dan cara baru 6) Pembelajar : sikap yang dimiliki untuk mengikuti pembelajaran dan mempelajari hal-hal baru  7) Ketangguhan diri : sikap yang menunjukkan kemampuan menghadapi berbagai tantangan 8) Kedisiplinan : ketatan pada peraturan, tata tertib, dan norma. b. Metode Penilaian Penilaian peserta menggunakan metode sebagai berikut : 1) Pemahaman isi Kurikulum SMA dilakukan melalui tes akhir; 2) Fasilitasi, komunikasi efektif, kreatifitas, keterbukaan pikiran, pembelajar, ketangguhan diri, dan kedisiplinan dilakukan melalui pengamatan aktivitas peserta pada setiap sesi pelatihan. c. Kelulusan Skala penilaian menggunakan rentang nilai 1-4 dengan kriteria sebagai berikut : 1) Lulus : > 3.0 2) Dipertimbangkan : 2.5 - 3.0 3) Tidak Lulus : < 2.5 5. Sertifikat Semua peserta yang telah mengikuti pelatihan Kurikulum SMA untuk semua jenjang pelatihan mendapatkan sertifikat sesuai dengan predikat dan kualifikasinya. Mekanisme penyerahan dan bentuk sertifikat akan diatur kemudian sesuai dengan jenjang pelatihan.


22 - 65


C.

Pengorganisasian, Peran dan Tanggung Jawab 1.

2.

Pengorganisasian a.

Pengarah

b. c.

Penanggungjawab Koordinator Pelaksana

d.

Pelaksana Teknis

e. f.

Pendataan dan Pelaporan Unit Pelayanan Masyarakat

:

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah : Direktur Pembinaan SMA dan Kepala LPMP : Kasubdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan SMA : Kepala Seksi Pembelajaran, Direktorat Pembinaan SMA dan Kepala Seksi LPMP : Staf Subdit Kurikulum dan Staf LPMP : Staf Subdit Kurikulum dan Staf LPMP

Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Terkait a.

Direktorat Pembinaan SMA 1) Menetapkan kuota SMA pelaksana Kurikulum SMA tahun 2016 untuk 34 provinsi; 2) Menyiapkan panduan, materi, tes awal dan tes akhir pelaksanaan pelatihan Kurikulum SMA; 3) Menetapkan peserta pelatihan dan melaksanakan Pelatihan Narasumber Nasional, Pelatihan Instruktur Nasional, dan Instruktur Provinsi; 4) Melakukan pemantauan pelaksanaan Pelatihan Instruktur Kabupaten /Kota dan Guru Sasaran Kurikulum SMA; 5) Melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan dengan LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota; 6) Menyusun laporan pelaksanaan pelatihan Kurikulum SMA secara nasional.

b.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 1) Melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan Kurikulum SMA dengan Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 2) Melaksanakan Pelatihan Instruktur Kabupaten/Kota dan Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA; 3) Menyalurkan dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum ke SMA Induk Klaster; 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan pendampingan; 5) Menyusun laporan Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum SMA; 6) Melakukan pendataan persiapan dan hasil pelaksanaan pelatihan dan pendampingan; 7) Menyusun laporan hasil pendampingan Kurikulum 2013.

c.

Dinas Pendidikan Provinsi 1) Melakukan koordinasi pendataan SMA pelaksana Kurikulum SMA dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan LPMP sesuai kuota yang ditetapkan Direktorat Pembinaan SMA; 2) Melakukan verifikasi data klaster SMA; 3) Melakukan sosialisasi kegiatan pelatihan Kurikulum SMA; 4) Menetapkan calon peserta Pelatihan Instruktur Provinsi Kurikulum SMA; 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Kurikulum SMA.


23 - 65


d.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 1) Menetapkan SMA pelaksana Kurikulum SMA tahun 2016; 2) Mengirim data SMA ke Dinas Pendidikan Provinsi sesuai kuota yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi; 3) Melakukan koordinasi pendataan SMA pelaksana Kurikulum dngan Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP sesuai kuota yang ditetapkan Direktorat Pembinaan SMA; 4) Memfasilitasi sekolah lain dari kabupaten/kota terdekat yang ingin bergabung dalam pelatihan Kurikulum SMA (terutama di daerah perbatasan); 5) Memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA oleh SMA Induk Klaster. 6) Menetapkan calon peserta Pelatihan Instruktur Kabupaten/Kota per klaster; 7) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Kurikulum SMA.

e.

SMA Induk Klaster 1) Melaksanakan pendataan peserta Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA; 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dengan LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 3) Menyelenggarakan Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA untuk semua SMA dalam klasternya; 4) Membuat dan mengirim Laporan hasil pelaksanaan pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA ke LPMP dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 5) Menyusun laporan penggunaan dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum SMA; 6) Menyusun laporan hasil pendampingan Kurikulum SMA.

D. Monitoring dan Evaluasi Penjaminan dan pengendalian mutu proses dan kualitas penyelenggaraan pelatihan pada setiap jenjang pelatihan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut. 1. Direktorat Pembinaan SMA membentuk Tim Quality Control (QC) untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelatihan Narasumber Nasional Kurikulum SMA, Pelatihan Instruktur Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA. 2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan membentuk Tim Quality Control (QC) untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelatihan Instruktur Kabupaten/ Kota, dan Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi menggunakan metode pengamatan proses dan kuesioner. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi persiapan dan pelaksanaan (sarana, administrasi, sumberdaya manusia, bahan/materi, jadwal, penyajian materi, peserta, instruktur, panitia, pelayanan, kepuasan peserta).


24 - 65


E.

Pelaporan 1.

Jenis Laporan Laporan pelaksanaan pelatihan terdiri atas 2 bagian yaitu : a. Laporan Nasional Laporan disusun oleh Direktorat Pembinaan SMA memuat informasi proses dan hasil pelaksanaan pelatihan secara nasional mencakup seluruh tahapan pelatihan Kurikulum SMA yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA dan LPMP. Laporan Nasional merupakan ringkasan dari Laporan Per Kegiatan yang disusun oleh lembaga pelaksana pelatihan. b. Laporan Per Kegiatan Laporan per kegiatan merupakan laporan setiap jenjang pelatihan yang disusun oleh lembaga pelaksana pelatihan sebagai berikut : 1) Direktorat Pembinaan SMA a) Laporan Pelatihan Narasumber Nasional Kurikulum SMA b) Laporan Pelatihan Instruktur Nasional Kurikulum SMA c) Laporan Pelatihan Instruktur Provinsi Kurikulum SMA 2) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan a) Laporan Pelatihan Instruktur Kabupaten/Kota Kurikulum SMA b) Laporan Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA

2.

Isi Laporan Laporan pelaksanaan Pelatihan Kurikulum SMA secara nasional dan per kegiatan memuat informasi sebagai berikut. a. Rasional, tujuan, dan sasaran b. Pelaksanaan pelatihan : 1) Pengorganisasian 2) Waktu dan tempat 3) Narasumber dan peserta 4) Proses pelaksanaan pelatihan (pembukaan sampai penutupan) 5) Hasil pelatihan (hasil latihan dan praktik, penilaian peserta, evaluasi instruktur, evaluasi penyelenggaraan) 6) Keberhasilan dan permasalahan c. Kesimpulan dan saran d. Lampiran : panduan, foto/video kegiatan, hasil latihan dan praktik, nilai peserta, copy sertifikat

3.

Penyerahan Laporan a.

Laporan Per Kegiatan pelatihan oleh LPMP disusun dalam bentuk cetak dan file dikirim paling lambat 1 minggu setelah kegiatan per jenjang pelatihan selesai. Laporan dalam bentuk file dikirim melalui email ke : [email protected] dan [email protected]. Sedangkan laporan dalam bentuk cetak dan CD dikirim ke : Direktur Pembinaan SMA u.p. Kasubdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan SMA Kompleks Kemendikbud, Gedung A Lantai 3 Jl. R.S. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan.


25 - 65


b.

F.

Laporan Nasional Laporan Nasional pelaksanaan pelatihan disusun oleh Direktorat Pembinaan SMA selambat-lambatnya 1 bulan setelah selesainya pelatihan guru sasaran untuk diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Layanan Informasi Dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan sebelum, selama dan sesudah pelatihan, maka Direktorat Pembinaan SMA dan LPMP memfasilitasi layanan informasi dengan membuat fasilitas komunikasi melalui group peserta pelatihan dan pendampingan dengan menggunakan email, WhatsApp, atau media sosial lainnya. Sedangkan layanan untuk pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan pelatihan Kurikulum SMA, Direktorat Pembinaan SMA dan LPMP membentuk Unit Pelayanan Masyarakat (UPM). Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi pengelola program dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat sebagai komponen yang turut serta mengawasi pelaksanaan program. Selain itu UPM berfungsi sebagai: 1. Mediator antara masyarakat dan pengelola program pelatihan dan pendampingan pelaksanaan Kurikulum SMA; 2. Pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal); 3. Pusat informasi umum pelaksanaan Kurikulum SMA. Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui: 1. Hotline pelatihan Kurikulum 2013: 081318703136 (Hanny Khatijah) 2. Tertulis dengan alamat: Direktur Pembinaan SMA u.p Kasubdit Kurikulum Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kompleks Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Gedung A Lantai 3 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12011 Telepon dan faximile (021) 7669205 Email ke alamat : [email protected], dan [email protected]

G.

Pembiayaan Pelatihan Pembiayaan kegiatan pelatihan Kurikulum SMA tahun 2016 sebagai berikut: 1. Pelatihan Narasumber Nasional Kurikulum 2013, Pelatihan Instruktur Nasional, dan Pelatihan Tim Instruktur Provinsi dibiayai oleh Direktorat Pembinaan SMA melalui DIPA Pembinaan Sekolah Menengah Atas tahun 2016. 2. Pelatihan Tim Instruktur Kabupaten/Kota dan Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum SMA dibiayai oleh LPMP melalui DIPA LPMP tahun 2016.


26 - 65


BAB III PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM SMA A.

Konsep Dasar 1.

2.

3.

Pengertian a.

Pendampingan Pendampingan adalah pemberian bimbingan teknis penguatan implementasi Kurikulum SMA oleh Instruktur Kabupaten/Kota sebagai petugas pendamping kepada Guru Sasaran dari SMA Sasaran Kurikulum SMA pada saat melaksanakan pembelajaran di sekolah.

b.

Pendamping Pendamping adalah Instruktur Kabupaten/Kota, Instruktur Provinsi, Instruktur Nasional, dan Narasumber Nasional pelatihan Kurikulum SMA tahun 2016 yang memenuhi persyaratan sebagai petugas pendamping implementasi Kurikulum SMA.

c.

Guru Sasaran Guru Sasaran adalah guru mata pelajaran kelas X yang mendapat pendampingan dalam mengimplementasikan Kurikulum di sekolah.

d.

SMA Induk Klaster SMA Induk Klaster adalah SMA yang mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan implementasi Kurikulum dalam satu klaster.

e.

SMA Anggota Klaster SMA Anggota Klaster adalah SMA yang mulai melaksanakan Kurikulum mulai tahun pelajaran 2016/2017 yang dikelompokkan dalam satu klaster.

Tujuan a.

Tujuan Umum Secara umum pendampingan pelaksanaan Kurikulum SMA bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran di SMA Sasaran Kurikulum.

b.

Tujuan khusus Secara khusus pendampingan memiliki tujuan sebagai berikut. 1) Memperluas sasaran dan meningkatkan pemahaman substansi Kurikulum SMA untuk warga sekolah; 2) Meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan Kurikulum di sekolah; 3) Menggerakan ekosistem sekolah dalam melaksanakan Kurikulum SMA; 4) Memantapkan guru mata pelajaran Kelas X dalam melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian di sekolah.

Prinsip Pendampingan Pendampingan dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut. a. Profesional yaitu bahwa hubungan yang terjadi antara Pendamping dan Guru Sasaran dalam upaya peningkatan kemampuan profesional dan bukan atas dasar hubungan, personal serta dilakukan dengan kriteria dan prosedur keahlian.


27 - 65


b. c.

d.

B.

Kolegial yaitu hubungan kesejawatan antara Pendamping dan Guru Sasaran yang memiliki kedudukan setara. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan dan iklim kesejawatan antara Pendamping dan Guru Sasaran. Sikap Saling Percaya yaitu Guru Sasaran percaya kepada Pendamping bahwa informasi, saran, dan contoh yang diberikan sesuai yang dikehendaki Kurikulum SMA. Selain itu Pendamping percaya bahwa Guru Sasaran akan melaksanakan informasi, saran terkait dengan implementasi Kurikulum SMA. Kegiatan dilakukan dengan saling menghormati dan bertanggungjawab. Berkelanjutan yaitu hubungan profesional yang terjadi antara Pendamping dan Guru Sasaran berkelanjutan setelah Pendamping secara fisik berada di sekolah, dilanjutkan melalui e-mail, sms, atau sarana komunikasi lain yang tersedia. Kegiatan dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan semakin meningkat.

Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan pendampingan Kurikulum SMA tahun 2016 dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

Persiapan Pendampingan

• Penetapan Induk Kalster • Asisntensi Bantuan Pemerintah Pendampingan bagi Kepala SMA Induk Klaster • Penyaluran Bantuan Pemerintah Pendampingan oleh LPMP • Penyiapan Petugas Pendamping melalui workshop Instruktur Kabupaten/Kota

1.

Pelaksanaan Pendampingan

• IHT Kurikulum SMA di Sekolah • Kegiatan On di Sekolah • Kegiatan In di Induk Klaster

Pelaporan

• Pelaporan IHT • Pelaporan Kegiatan On • Pelaporan Kegiatan In

Persiapan Pendampingan a.

Penetapan Induk Klaster Kegiatan pendampingan dilaksanakan di 2.049 SMA sasaran Kurikulum tahun 2016 yang tersebar di 488 kabupaten/kota di 34 provinsi. Mempertimbangkan jumlah dan sebaran SMA sasaran maka pelaksanaan pendampingan dibagi dalam 549 klaster. Pengelompokan klaster mempertimbangkan letak geografi, kedekatan antar sekolah dan transportasi. Jumlah anggota klaster bervariasi antara 1-10 SMA per klaster. Klaster dapat berada dalam kabupaten/kota atau beberapa kabupaten/kota. Pada setiap klaster ditetapkan satu SMA Induk Klaster yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan menerima dana Bantuan Pemerintah pendampingan. Direktorat Pembinaan SMA menetapkan SMA Induk Klaster berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut. 1) Lokasi strategis/mudah dijangkau anggota klaster; 2) Berpengalaman mengelola bantuan sosial/bantuan pemerintah dan tepat waktu dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial/bantuan pemerintah;


28 - 65


3) Berpotensi sebagai sekolah rujukan implementasi Kurikulum 2013; 4) Akreditasi A. Kuota SMA Induk Klaster Kurikulum SMA Tahun 2016 pada Lampiran 1. b.

Asistensi Bantuan Pemerintah Pendampingan Asistensi Bantuan Pemerintah Pendampingan meliputi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Penyusunan Rencana Kerja (Action Plan) Pendampingan, dan penandatanganan Surat Perjanjian Bantuan Pemerintah. Penandatanganan Surat Perjanjian Bantuan Pemerintah antara LPMP dan SMA Induk Klaster dilakukan pada Pelatihan Instruktur Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh LPMP.

c.

Penyaluran Bantuan Pemerintah Pendampingan Kegiatan pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 di 2.049 SMA didukung dana Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui 549 SMA Induk Klaster. Ketentuan dan mekanisme penyaluran dana Bantuan Pemerintah tersebut diatur sebagai berikut: 1) Jumlah dana Bantah yang diberikan kepada 549 SMA Induk Klaster ditetapkan berdasarkan lokasi dan jumlah SMA dalam satu klaster. 2) Bantuan Pemerintah bersumber dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016. 3) Jangka waktu penggunaan dana Bantuan Pemerintah mulai dari diterimanya dana sampai dengan 31 Desember 2016. Oleh karena itu sekolah harus menyusun jadwal penggunaan dana dan rencana kerja dengan mempertimbangkan batas waktu penggunaan dana. 4) Penyaluran dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui KPPN Provinsi setempat, dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan) melalui lembaga perbankan yang terpilih. 5) Penyaluran dana Bantuan Pemerintah diberikan dalam satu tahap sebesar 100% dari jumlah dana Bantuan Pemerintah, setelah sekolah penerima dan pemberi Bantuan Pemerintah menandatangani Surat Perjanjian dan kuitansi penerimaan bantuan serta melengkapi seluruh persyaratan administrasi. 6) Kelengkapan administrasi penyaluran dana Bantuan Pemerintah yang disiapkan oleh LPMP dan SMA penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan Panduan Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 tahun 2016 yang telah diterbitkan oleh LPMP. 7) Rencana Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah dapat dilihat dalam Panduan Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013.

d. Petugas Pendamping Petugas Pendamping Kurikulum SMA adalah Instruktur Kabupaten/Kota, Instruktur Provinsi, Instruktur Nasional, dan Narasumber Nasional pelatihan Kurikulum SMA tahun 2016 yang memenuhi persyaratan sebagai petugas pendamping implementasi Kurikulum SMA. Tugas Pendamping antara lain : 1) Membangun empati dan hubungan baik dengan komunitas sekolah. Tugas ini dimaksudkan untuk membangun komunikasi awal sebelum proses pendampingan dilakukan dengan maksud agar tidak timbul resistensi pada guru yang akan didampingi. Memberikan penjelasan bahwa tugas ©2016 (Revisi-01,010416), Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

29 - 65


pendampingan bukan untuk mengevaluasi proses, melainkan untuk memperkuat pemahaman guru terhadap konsep dan pelaksanaan Kurikulum SMA. Penjelasan ini perlu diberikan agar proses pendampingan tidak menimbulkan masalah baru (ketegangan). 2) Mengamati proses pembelajaran berdasarkan konsep dan semangat Kurikulum SMA untuk dapat mengetahui problematika yang muncul dan membutuhkan penguatan serta menginventarisasi keunggulan proses pembelajaran. 3) Mendiskusikan hasil pengamatan proses pembelajaran, memberikan bimbingan, dan memberikan solusi atau menunjukkan contoh-contoh baik pada kegiatan pembelajaran tersebut. Diskusi bukan untuk mencari kelemahan dalam proses pembelajaran dan penilaian, tetapi untuk membangun persamaan persepsi tentang konsep dan pelaksanaan sekaligus penguatan proses pembelajaran dan penilaian sesuai Kurikulum SMA. Model diskusi dipilih karena tidak mengesankan menggurui atau adanya superioritas dan inferioritas. 4) Pendamping dan guru sasaran melakukan refleksi atas proses pembelajaran dan penilaian telah dilakukan. Refleksi diperlukan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan Kurikulum SMA dan upaya pemecahannya. Pendamping tidak memperlemah semangat pendidik yang didampingi tetapi memperkuat dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep Kurikulum SMA. 2.

Tahapan Pendampingan Pelaksanaan pendampingan Guru Kelas X di SMA sasaran Kurikulum SMA tahun 2016 dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

a.

Rapat Koordinasi Pendampingan

In-House Training (IHT) di Sekolah

On-1 Kunjungan Tim Pendamping ke Sekolah

On-2 Kunjungan Tim Pendamping ke Sekolah

Implementasi Kurikulum 2013 oleh Sekolah

On-1 Pertemuan Anggota Klaster

In-2 Pertemuan dengan Anggota Klaster

Pelaksanaan Pembelajaran Mandiri

Rapat Koordinasi Pendampingan Tahap pertama, sebelum rangkaian kegiatan pendampingan dilaksanakan dilakukan rapat koordinasi persiapan pendampingan antara Kepala SMA Induk Klaster selaku koordinator pendampingan bersama SMA anggota klaster (masing-masing 2 orang terdiri atas Kepala SMA dan Wakasek Bidang Kurikulum) yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. Pada kegiatan persiapan ini membahas rencana pelaksanaan kegiatan pendampingan meliputi: 1) Menentukan jadwal IHT, On, dan In per sekolah; 2) Menentukan petugas pendamping per sekolah; 3) Sistem pembiayaan dan pelaporan pendampingan.


30 - 65


Hasil dari kegiatan ini adalah rancangan action plan kegiatan pendampingan dalam klaster. Jika klaster hanya satu sekolah maka kegiatan koordinasi disatukan dengan kegiatan IHT (In House Training) b.

In-House Training (IHT) Implementasi Kurikulum di sekolah disamping berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran juga berkaitan dengan pendukung sukses implementasinya disekolah antara lain dukungan administrasi, sarana, lingkungan, pelayanan, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu semua unsur sekolah (whole school) harus tahu, mau dan mampu melaksanakan Kurikulum sesuai dengan peran dan fungsinya di sekolah. Oleh karena itu semua unsur sekolah seperti tenaga administrasi sekolah, laboran, pustakawan, teknisi, orangtua siswa, keamanan sekolah, dan lain-lain perlu mendapatkan informasi Kurikulum SMA. Agar implementasi Kurikulum didukung oleh semua unsur sekolah, maka pada tahap awal kegiatan pendampingan dilakukan sosialisasi umum Kurikulum SMA kepada semua unsur sekolah melalui kegiatan pelatihan di sekolah (In House Training). 1) Tujuan Meningkatkan pemahaman substansi Kurikulum SMA dan memperjelas peran serta semua unsur sekolah sesuai dengan tugas dan fungsinya agar tahu, mau dan mampu melaksanakan Kurikulum 2013. 2) Waktu dan Tempat In House Training dilaksanakan selama 5 (lima) hari atau setara dengan 52 jam @ 45 menit di semua SMA sasaran Kurikulum SMA tahun 2016 (2.049 SMA) baik di induk klaster maupun anggota klaster. 3) Pengarah dan Narasumber Pengarah IHT adalah Kepala Dinas/Kabid/Kasi dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah. Narasumber IHT adalah Guru Sasaran SMA bersangkutan atau Instruktur Kabupaten/Kota atau Instruktur Provinsi atau Instruktur Nasional atau Narasumber Nasional yang berada pada sekolah atau kabupaten/kota setempat. 4) Peserta Peserta IHT yang didanai melalui Bantuan Pemerintah sebanyak 50 orang terdiri atas unsur pengawas SMA yang bersangkutan dan seluruh unsur sekolah meliputi kepala sekolah, guru mata pelajaran, tenaga administrasi sekolah, laboran, pustakawan, teknisi, komite sekolah, OSIS, penjaga/keamanan sekolah, dan unsur lain yang ada disekolah. Sekolah dapat menambah peserta IHT sesuai kebutuhan dengan menggunakan sumber dana lain. 5) Materi Materi In House Training sebagai berikut.


31 - 65


No

Materi

1.

Materi Umum 1.1 Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum 1.2 Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti dan Sekolah Aman 1.3 Peran Keluarga dalam Pembelajaran Siswa 1.4 Penguatan Literasi dalam Pembelajaran 1.5 Pembelajaran Aktif 1.6 Pendampingan Berbasis Sekolah Materi Pokok 2.1 Kompetensi, Materi, Pembelajaran dan Penilaian 2.2 Analisis Kompetensi, Pembelajaran dan Penilaian a. Analisis Dokumen: SKL, KI-KD, Silabus dan Pedoman Mata Pelajaran b. Analisis Materi dalam Buku Teks Pelajaran c. Analisis Penerapan Model Pembelajaran d. Analisis Penilaian Hasil Belajar 2.3 Perancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 2.4 Praktik Pembelajaran dan Penilaian a. Praktik Pembelajaran dan Penilaian b. Review Hasil Praktik 2.5 Praktik Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil Belajar Materi Penujang 3.1 Tes Awal 3.2 Pembukaan: Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan 3.3 Tes Akhir 3.4 Penutupan: Review dan Evaluasi In House Training Jumlah

2.

3.

Waktu @ 45'

Penyaji

Peserta

13 2

GS/IN/IP/IK/NS

3

GS/IN/IP/IK/NS

2

GS/IN/IP/IK/NS

2

GS/IN/IP/IK/NS

2 2

GS/IN/IP/IK/NN GS/IN/IP/IK/NN

Seluruh Unsur Sekolah Seluruh Unsur Sekolah Seluruh Unsur Sekolah Seluruh Unsur Sekolah Guru Mapel Guru Mapel

35 3

GS/IN/IP/IK/NN

Guru Mapel

3

GS/IN/IP/IK/NN

Guru Mapel

3

GS/IN/IP/IK/NN

Guru Mapel

3

GS/IN/IP/IK/NN

Guru Mapel

3

GS/IN/IP/IK/NN

Guru Mapel

6

GS/IN/IP/IK/NN

Guru Mapel

8

GS/IN/IP/IK/NN

Guru Mapel

2 4

GS/IN/IP/IK/NN GS/IN/IP/IK/NN

Guru Mapel Guru Mapel

Panitia Kadisdik Kabupaten/Kota

Guru Mapel Warga Sekolah

Panitia Koordinator Instruktur

Guru Mapel Guru Mapel

4 1 1 1 1 52

Keterangan : GS (Guru Sasaran); IN (Instruktur Nasional); IP (Instruktur Provinsi); IK (Instruktur Kabupaten/Kota); NN (Narasumber Nasional)


32 - 65


6) Strategi Pelaksanaan IHT a) Seluruh unsur sekolah mengikuti materi umum 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 selama satu hari. Materi lainnya diberikan untuk seluruh guru di sekolah (Kelas X, XI, dan XII). b) Praktik pembelajaran dan penilaian dilaksanakan di kelas masingmasing (real teaching) sesuai jadwal mengajar yang bersangkutan. c) Penyajian materi "Praktik Pembelajaran dan Penilaian" menyesuaikan jadwal pelajaran masing-masing di sekolah secara bergantian. Praktik mengajar dilakukan oleh peserta (guru mata pelajaran), diamati oleh guru yang lain dan dilakukan diskusi antara seluruh guru mata pelajaran. d) Kegiatan IHT dilaksanakan dengan pola 52 jam @ 45 menit, dirancang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar dengan alternatif kegiatan sebagai berikut: (1) Dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut; (2) Dilaksanakan sesudah jam pelajaran berakhir; (3) Menggunakan hari Sabtu dan Minggu (4) Cara lain yang ditetapkan sekolah. c.

On-1 (Kunjungan Tim Pendamping ke Sekolah) Kegiatan On-1 merupakan kunjungan tim pendamping (sesuai mata pelajaran kelas X) ke sekolah selama 2 hari untuk memberikan bimbingan teknis kepada guru Kelas X dalam pembelajaran Kurikulum di sekolah. Alur kegiatan pendamping On-1 sebagai berikut :

Temu Awal

• Menyusun agenda kegiatan • Menyepakati skala prioritas • Mengacu action plan hasil IHT

Diskusi dan Pengamatan Dokumen/Proses Pembelajaran • Hasil analisis dokumen, materi, model pembelaj, penilaian • RPP • Proses Pembelajaran • Instrumen Penilaian dan Praktik • Pengolahan dan pelaporan

4. Pe Perbaikan

Diskusi Dan Pengamatan • Inventarisasi keberhasilan dan permasalahan • Kesepahaman langkah perbaikan

• Pelaksanaan kesepahaman perbaikan • Pengamatan proses dan hasil perbaikan • Perbaikan berkelanjutan

penilaian

Langkah kegiatan yang dilakukan tim pendamping pada pendampingan On-1 meliputi: 1) Temu awal Temu awal dilakukan antara Tim Pendamping dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun empati dengan komunitas sekolah. Pada kesempatan ini tim pendamping memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat tugas, dan menjelaskan tujuan, mekanisme, prosedur, dan jadwal pendampingan. Perlu dijelaskan bahwa pendampingan bukan untuk mengevaluasi proses, melainkan untuk memperkuat pelaksanaan pembelajaran. Penjelasan ini disampaikan agar proses pendampingan tidak menimbulkan masalah baru (ketegangan).


33 - 65


2) Observasi pembelajaran Tim Pendamping bersama guru sasaran melakukan pengamatan/ observasi dokumen dan aktivitas guru sasaran sebelum, selama dan setelah pembelajaran berlangsung. Pada observasi pembelajaran setiap guru pendamping minimal melakukan 1 (satu) kali observasi pembelajaran per hari terhadap guru mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya menganalisis hasil pengamatan berdasarkan konsep pembelajaran pada Kurikulum 2013. Langkah observasi pembelajaran ini sebagai berikut: a) Pra-observasi yaitu pertemuan awal pendamping dengan guru yang didampingi untuk mencermati hasil analisis, RPP, media pembelajaran, buku, nilai dan perangkat pembelajaran lainnya. b) Pelaksanaan observasi pembelajaran: (1) mengambil posisi yang tidak menghalangi proses pembelajaran; (2) mengamati pengelolaan kelas, proses pembelajaran secara utuh sambil mencocokkan dengan RPP, pendayagunaan bahan ajar berbasis TIK dan non TIK; (3) tidak mengganggu proses pembelajaran dan tidak melakukan interupsi selama proses pembelajaran berlangsung; (4) mencatat hal-hal penting yang terkait dengan proses pembelajaran; c) Refleksi hasil observasi yaitu diskusi pendamping dengan guru sasaran tentang pelaksanaan pembelajaran. Bila ada pemahaman yang kurang jelas terhadap konsep Kurikulum 2013, misalnya tentang model pembelajaran dengan pengelolaan kelas, pembuatan RPP, dan model penilaian dapat diperjelas dalam diskusi tersebut. Diskusi bukan untuk mencari kelemahan dalam proses pembelajaran dan penilaian, tetapi untuk membangun persamaan persepsi tentang konsep dan implementasi Kurikulum 2013 sekaligus penguatan proses pembelajaran dan penilaian sesuai Kurikulum 2013. Model diskusi dipilih agar tidak terkesan menggurui atau adanya superioritas dan inferioritas. Kegiatan yang dilakukan pendamping: (1) memberi kesempatan guru sasaran untuk merefleksi pembelajaran yang baru dilakukan; (2) menyampaikan hal-hal positif yang menjadi kelebihan pembelajaran yang dilakukan guru dan memberi apresiasi kepada guru; (3) menggali ide guru terkait pelaksanaan pembelajaran melalui pertanyaan yang memotivasi dengan tidak menggunakan bahasa yang menyudutkan guru; (4) memberi kesempatan kepada guru untuk memberikan klarifikasi/jawaban/respon tanpa merasa tertekan; (5) tidak memberi penilaian baik atau buruk terhadap kinerja guru; (6) mencatat kesepakatan tindak lanjut perbaikan; (7) menarik kesimpulan hasil observasi. Catatan : Disamping fokus pada pelaksanaan pembelajaran, pendamping juga melakukan pengamatan dan diskusi tentang materi pokok: Analisis Dokumen SKL, KI-KD dan Pedoman Mata Pelajaran, Analisis Materi dalam Buku Pelajaran, Analisis Penerapan Model Pembelajaran, Analisis Penilaian Hasil Belajar, RPP, Praktik Pembelajaran dan Penilaian, Review Hasil Praktek dan Praktek Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil belajar. Tim pendamping dapat membagi diri atau menjadwal untuk melakukan pendampingan substansi tersebut.


34 - 65


3) Temu akhir Temu akhir dilakukan tim pendamping dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru sasaran. Pada kesempatan ini tim pendamping: a) menginformasikan hasil pendampingan, kelebihan dan kekurangan/ kendala dalam mengimplementasikan Kurikulum SMA; b) mengajukan saran/usulan solusi peningkatan kualitas implementasi Kurikulum SMA dari berbagai aspek; c) menginformasikan rencana tindak lanjut. Tugas Pendamping pada On-1 sebagai berikut : 1) Menyusun agenda kegiatan selama 2 hari berdasarkan kesepakatan dengan pihak sekolah. 2) Mengisi biodata tim pendamping. 3) Mengisi daftar hadir. 4) Mengisi jurnal kegiatan On-1. 5) Melakukan pengamatan proses/kondisi dan memberikan umpan balik terhadap hasil pengamatan materi pokok: Analisis Dokumen SKL, KI-KD dan Pedoman Mata Pelajaran, Analisis Materi dalam Buku Pelajaran, Analisis Penerapan Model Pembelajaran, Analisis Penilaian Hasil Belajar, RPP, Praktik Pembelajaran dan Penilaian, Review Hasil Praktek dan Praktek Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil belajar 6) Melakukan pengamatan proses/kondisi hasil perbaikan. 7) Identifikasi keberhasilan dan permasalahan guru dalam mengimplementasi kan Kurikulum SMA yang terjadi selama On-1 8) Mengidentifikasi permasalahan petugas dalam melaksanakan pendamping an On-1 Kegiatan On-1 dibiayai melalui dana Bantuan Pemerintah Pendampingan tahun 2016 yang diterima oleh SMA Induk Klaster. d.

In-1 (Pertemuan SMA Sasaran Satu Klaster) Kegiatan In-1 merupakan pertemuan unsur sekolah dalam satu klaster dan Tim Pendamping untuk membahas proses dan hasil On-1 disetiap sekolah. Pelaksanaan kegiatan In-1 dikoordinasikan oleh SMA Induk Klaster yang dibiayai dari dana Bantuan Pemerintah yang diterima SMA Induk Klaster. Pelaksanaan In-1 sebagai berikut: 1) Tujuan a) Mengidentifikasi praktik-praktik baik yang dilakukan setiap sekolah dalam satu klaster yang dapat diadopsi sekolah lain; b) Mengidentifikasi permasalahan yang masih terjadi di setiap sekolah dalam satu klaster untuk dicari solusi bersama; c). Menyepakati tindak lanjut hasil On-1 dan In-1 untuk dilaksanakan pada On-2. 2) Waktu dan Tempat In-1 dilaksanakan selama 1 hari bertempat di SMA Induk Klaster atau SMA lain yang ditetapkan bersama. 3) Pengarah, Narasumber dan Moderator a) Pengarah: 1 (satu) orang berasal dari unsur Kepala Dinas/Kabid/ Kasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Dinas Pendidikan Provinsi. b) Narasumber c) Narasumber In-1 adalah Kepala Sekolah Induk Klaster dan Tim Pendamping. d) Moderator: Kepala SMA Induk Klaster


35 - 65


4) Peserta Peserta In-1 adalah Pengawas SMA klaster yang bersangkutan, perwakilan anggota klaster, kasek, wakasek bidang kurikulum, dan tim pendamping 5) Agenda Kegiatan a) Pembukaan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat b) Laporan proses dan hasil On-1 oleh tim pendamping c) Diskusi hasil laporan tim pendamping d) Kesepakatan tindaklanjut e) Penutupan (Kepala Sekolah Induk Klaster) e.

Implementasi Mengacu pada hasil On-1 dan In-1 sekolah melaksanakan Kurikulum SMA untuk kurun waktu 2-3 bulan sesuai hasil kesepakatan On-1 dan In-1. Selama masa implementasi pihak sekolah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi permasalahan implementasi Kurikulum SMA dengan Tim Tendamping melalui telepon, SMS, e-mail atau cara lain sesuai kebutuhan sekolah (disarankan untuk membuat sarana komunikasi dengan mengaktifkan group melalui email, whatsapp, twitter, line) dan lain sebagainya.

f.

On-2 Kegiatan On-2 merupakan kunjungan kedua tim pendamping ke sekolah setelah sekolah mengimplementasikan Kurikulum SMA sebagai tindaklanjut hasil In-1. Kegiatan On-2 pada dasarnya sama dengan kegiatan On-1 dengan menitikberatkan pada progres hasil On-1 dan kesepakatan hasil In-1. Alur kegiatan pendamping On-2 sebagai berikut: Temu Awal • Mengacu Hasil On-1 dan In-1

Pengamatan Proses Pembelajaran atau • Analisis Dokumen SKL, Kondisi

KI-KD dan Pedoman Mata Pelajaran • Analisis Materi dalam Buku Pelajaran • Analisis Penerapan Model Pembelajaran • Analisis Penilaian Hasil Belajar, RPP, Praktik Pembelajaran dan Penilaian, Review Hasil Praktek dan Praktek Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil belajar

Umpan Balik dan Perbaikan • Diskusi hasil pengamatan • Identifikasi keberhasilan dan permasalahan • Kesepahaman langkah perbaikan • Proses perbaikan

Temu Akhir • Melaporkan proses dan hasil On-2 kepada Kepala Sekolah • Menyepakati program tindaklanjut

Berkaitan dengan alur kegiatan di atas, maka tugas dan fungsi tim pendamping pada On-2 pada dasarnya sama dengan On-1 sebagai berikut: 1) Menyusun agenda kegiatan selama 2 hari sesuai kesepakatan sekolah. 2) Mengisi daftar hadir 3) Mengisi jurnal kegiatan On-2. 4) Melakukan pengamatan progres hasil tindaklanjut On-1 dan In-1 dan memberikan umpan balik terhadap hasil pengamatan implementasi materi pokok: Analisis Dokumen SKL, KI-KD dan Pedoman Mata Pelajaran, Analisis Materi dalam Buku Pelajaran, Analisis Penerapan Model Pembelajaran, Analisis Penilaian Hasil Belajar, RPP, Praktik Pembelajaran dan Penilaian, Review Hasil Praktek dan Praktek Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil belajar. ©2016 (Revisi-01,010416), Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

36 - 65


5) Melakukan pengamatan proses/kondisi hasil perbaikan 6) Identifikasi keberhasilan dan permasalahan Guru Sasaran dalam mengimplementasikan Kurikulum SMA yang terjadi selama On-2. 7) Mengidentifikasi permasalahan tim pendamping dalam melaksanakan tugas pendampingan On-2. Kegiatan On-2 dibiayai melalui dana Bantuan Pemerintah pendampingan tahun 2016 yang diterima oleh SMA Induk Klaster. Prosedur pelaksanaan On-2 mulai dari temu awal sampai dengan temu akhir sama dengan kegiatan On-1. Catatan : Disamping fokus pada pelaksanaan pembelajaran, pendamping juga melakukan pengamatan dan diskusi tentang Analisis Dokumen SKL, KI-KD dan Pedoman Mata Pelajaran, Analisis Materi dalam Buku Pelajaran, Analisis Penerapan Model Pembelajaran, Analisis Penilaian Hasil Belajar, RPP, Praktik Pembelajaran dan Penilaian, Review Hasil Praktek dan Praktek Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil belajar.Tim pendamping dapat membagi diri atau menjadwal untuk melakukan pendampingan substansi tersebut.

g.

In-2 Pada dasarnya kegiatan In-2 sama dengan In-1 yaitu pertemuan seluruh SMA dalam satu klaster untuk membahas hasil On-2. Pelaksanaan kegiatan In-2 dikoordinasikan oleh SMA Induk Klaster yang dibiayai dari dana Bantuan Pemerintah yang diterima SMA Induk Klaster. Pelaksanaan In-2 sebagai berikut: 1) Tujuan a) Mengidentifikasi praktik-praktik baik hasil tindaklanjut pendampingan On-1 dan In-1; b) Mengidentifikasi permasalahan yang masih terjadi di setiap sekolah dalam satu klaster untuk dicari solusi bersama pemecahannya; c) Menyepakati tindak lanjut hasil On-2 dan In-1 untuk dilaksanakan pada implementasi berikutnya (tahap mandiri tanpa pendampingan). 2) Waktu dan tempat In-2 dilaksanakan selama 1 hari bertempat di SMA Induk Klaster atau sekolah lain yang ditetapkan bersama. 3) Narasumber Narasumber In-2 adalah Kepala Sekolah Induk Klaster dan tim pendamping. 4) Peserta Peserta In-2 adalah pengawas SMA klaster yang bersangkutan, perwakilan anggota klaster (kepala sekolah dan wakil bidang kurikulum), dan tim pendamping. 5) Agenda kegiatan a) Pembukaan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat b) Laporan proses dan hasil On-2 oleh tim pendamping c) Diskusi hasil laporan tim pendamping d) Kesepakatan tindaklanjut e) Penutupan (Kepala SMA Induk Klaster) Catatan : 1. Kegiatan pendampingan dalam bentuk On dan In dilaksanakan 2 kali yang dibiayai melalui dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 tahun 2016 dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 2. Sekolah dapat melanjutkan pendampingan dengan biaya mandiri atau Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat 3. Proses pendampingan selanjutnya dapat dilakukan melalui media sosial (Whatsapp, Twitter, Line, Facebook) atau sarana komunikasi lain telepon, SMS, e-mail, dan lain-lain sesuai kebutuhan sekolah.


37 - 65


C.

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Layanan Informasi 1. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi pendampingan dilakukan oleh LPMP dan Direktorat Pembinaan SMA dalam rangka untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan pendampingan di sekolah, kinerja tim pendamping, implementasi Kurikulum SMA dan keterlaksanaan bantuan pemerintah pendampingan. Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan minimal setelah IHT dan On-1/In-1 terlaksana, yaitu sekitar bulan November dan Desember 2016. Catatan : Sekolah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tim pendamping selama proses pendampingan di sekolah guna memperoleh masukan untuk perbaikan pelaksanaan pendampingan berikutnya (format monitoring dan evaluasi terlampir).

2. Pelaporan Pelaporan pelaksanaan pendampingan oleh SMA sasaran, tim pendamping dan SMA Induk Klaster dan LPMP diatur sebagai berikut : a.

Tim Pendamping 1) Laporan kegiatan On-1 dan On-2 memuat hal-hal sebagai berikut : a) Agenda kegiatan On ; b) Daftar hadir; c) Jurnal kegiatan; d) Hasil pengamatan, keberhasilan dan permasalahan implementasi Kurikulum SMA; e) Foto-foto kegiatan dari temu awal sampai temu akhir. 2) Laporan diserahkan kepada SMA Induk Klaster dan SMA sasaran yang bersangkutan dalam bentuk cetak dan file/soft copy selambat-lambatnya 7 hari setelah kegiatan berakhir.

b.

SMA Sasaran 1) Laporan In-House Training memuat hal-hal sebagai berikut: a) Panduan In-House Training; b) Daftar hadir pengarah, narasumber/fasilitator dan peserta; c) Jurnal kegiatan; d) Proses dan hasil pelaksanaan IHT meliputi penyajian narasumber/ instruktur, hasil tanya jawab, dan produk penugasan; e) Action plan implementasi Kurikulum sekolah; f) Kesimpulan dan tindak lanjut; g) Foto-foto kegiatan IHT dari pembukaan sampai penutupan; h) Biodata tim pendamping. 2) Laporan diserahkan kepada SMA Induk Klaster selambat-lambatnya 7 hari setelah kegiatan IHT berakhir dalam bentuk cetak dan file/soft copy.

c.

SMA Induk Klaster 1) Laporan koordinasi pendampingan Laporan memuat antara lain : a) Daftar hadir peserta; b) Action plan implementasi Kurikulum sekolah; c) Kesimpulan dan tindak lanjut koordinasi; d) Foto-foto kegiatan rapat koordinasi; e) Nama dan biodata tim pendamping; f) Pembagian tugas tim pendamping.


38 - 65


2) Laporan kegiatan In Laporan memuat antara lain : a) Daftar hadir peserta dan tim pendamping; b) Proses dan materi diskusi (laporan tim pendamping dan hasil diskusi); c) Foto-foto kegiatan dari pembukaan sampai penutupan; d) Kesimpulan dan tindaklanjut hasil In. 3) Laporan Bantuan Pemerintah Pendampingan SMA Induk Klaster melaporkan keseluruhan kegiatan pendampingan selama satu tahun meliputi: 1) Laporan proses dan hasil pendampingan a) Rapat koordinasi; b) IHT di semua SMA anggota klaster (rekapitulasi dari laporan SMA sasaran); c) Pelaksanaan On dan In (rekapitulasi dari laporan tim pendamping). 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Pemerintah pendampingan. SMA Induk Klaster wajib menyampaikan laporan hasil keseluruhan pendampingan berupa cetak dan file/soft copy kepada LPMP paling lambat 7 Januari 2017. d.

LPMP LPMP menyampaikan laporan hasil pendampingan ke Direktorat Pembinaan SMA meliputi realisasi pelaksanaan Bantuan Pemerintah ke SMA Induk Klaster, dan hasil pelaksanaan pendampingan di seluruh SMA Sasaran. Laporan dalam bentuk file dikirim melalui email ke : [email protected] dan [email protected]. Sedangkan laporan dalam bentuk cetak dan CD paling lambat 14 Januari 2017 dikirim ke : Direktur Pembinaan SMA u.p. Kasubdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan SMA Kompleks Kemendikbud, Gedung A Lantai 3 Jl. R.S. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan.

3. Layanan Informasi Dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan sebelum, selama dan sesudah kegiatan pendampingan Kurikulum SMA, maka LPMP memfasilitasi layanan informasi dengan membuat fasilitas komunikasi melalui group pendampingan dengan menggunakan email, whatsapp, twitter atau media sosial lainnya. Sedangkan layanan untuk pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan pendampingan Kurikulum SMA, LPMP membentuk Unit Pelayanan Masyarakat (UPM). Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi pengelola program dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat sebagai komponen yang turut serta mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan prinsip pengelolaan bantuan pemerintah. Selain itu UPM berfungsi sebagai: a. Mediator antara masyarakat dan pengelolan dana pendampingan pelaksanaan Kurikulum SMA; b. Pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal), dan

bantuan


pemerintah

39 - 65


c. Pusat informasi umum pemberian bantuan pemerintah pendampingan pelaksanaan Kurikulum SMA. Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui: 1) Hotline pelatihan Kurikulum SMA: Nomor Kontak LPMP Setempat 2) Tertulis dengan alamat: Kepala LPMP Provinsi *_____________ Jalan *_________________________________ _______________________________________ * diisi Nama LPMP Provinsi berikut alamatnya 3) Email ke alamat : Alamat email LPMP setempat D. Pengorganisasian, Peran dan Tanggung Jawab 1.

2.

Pengorganisasian a.

Pengarah

b. c.

Penanggungjawab Koordinator Pelaksana

d.

Pelaksana Teknis

e. f.

Pendataan dan Pelaporan Unit Pelayanan Masyarakat

:

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah : Direktur Pembinaan SMA dan Kepala LPMP : Kasubdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan SMA : Kepala Seksi Pembelajaran, Direktorat Pembinaan SMA dan Kepala Seksi LPMP : Staf Subdit Kurikulum dan Staf LPMP : Staf Subdit Kurikulum dan Staf LPMP

Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Terkait a.

Direktorat Pembinaan SMA 1) Melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan pendampingan Kurikulum SMA di tingkat klaster; 2) Menyiapkan panduan dan materi pelaksanaan pendampingan Kurikulum SMA; 3) Memantau pelaksanaan pendampingan.

b.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 1) Menyiapkan Petugas Pendamping melalui Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum SMA Tingkat Kabupaten/Kota; 2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 3) Melenyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum SMA Tahun 2016 dengan SMA Induk KLaster pada Pelatihan Instruktur Kabupaten/Kota; 4) Menyalurkan bantuan Pendampingan Kurikulum SMA kepada SMA Induk Klaster melalui Bank Penyalur; 5) Melakukan pemantauan pelaksanaan pendampingan Kurikulum SMA; 6) Mengumpulkan dan merekap laporan pelaksanaan pendampingan Kurikulum SMA dari Induk Klaster; 7) Membuat laporan hasil pelaksanaan pendampingan Kurikulum SMA di provinsi masing-masing (Lampiran 13); 8) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendampingan Kurikulum SMA ke Direktorat PSMA secara online dan cetak.


40 - 65


E.

c.

Dinas Pendidikan Provinsi 1) Melakukan koordinasi dengan LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 2) Melakukan pemantauan pelaksanaan pendampingan Kurikulum SMA.

d.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 1) Melakukan koordinasi pendataan SMA Induk Klaster dengan LPMP; 2) Memfasilitasi sekolah lain dari kabupaten/kota terdekat yang ingin bergabung dalam pendampingan Kurikulum (terutama di daerah perbatasan); 3) Mengkoordinir pelaksanaan pendampingan Kurikulum SMA oleh SMA Induk Klaster di wilayah kabupaten/kota. 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan Kurikulum SMA; 5) Menerbitkan surat tugas Tim Pendamping.

e.

SMA Induk Klaster 1) Melakukan koordinasi dengan LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 2) Menyelenggarakan pendampingan Kurikulum SMA melalui IHT, kegiatan On dan In; 3) Membuat Laporan hasil pelaksanaan pendampingan Kurikulum SMA meliputi IHT, On (1-2), In (1-2) kepada LPMP dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pembiayaan Pendampingan Pembiayaan kegiatan pendampingan kurikulum di SMA sasaran diberikan melalui Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum SMA yang disalurkan oleh LPMP ke SMA Induk Klaster.


41 - 65


BAB VI PENUTUP Pelatihan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum SMA merupakan langkah strategis sebagai media untuk menginformasikan isi Kurikulum SMA kepada guru, kepala sekolah, dan para pihak terkait lainnya. Pelatihan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum SMA juga merupakan wahana untuk merubah pola pikir (mindset) dari guru aktif mengajar menjadi peserta didik aktif belajar, dari teacher oriented menjadi student oriented. Keberhasilan Pelatihan dan Pendampingan implementasi Kurikulum SMA tahun 2016 sangat dipengaruhi oleh kualitas keseluruhan proses pengelolaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Oleh karena itu, agar program Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum SMA tahun 2016 dapat terlaksana sesuai tujuan diperlukan adanya komitmen dari seluruh pihak yang terkait baik unsur pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekolah, maupun narasumber dan dan instruktur untuk bersama-sama mengupayakan keberhasilan keseluruhan proses Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum SMA, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Melalui panduan penyelenggaraan ini diharapkan semua pihak yang terkait dengan kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum SMA dapat melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Pendampingan dengan standar yang sama.


42 - 65


Lampiran 1: Rekap Data SMA Pelaksana Kurikulum Tahun 2016 Di 34 Provinsi REKAP DATA SMA PELAKSANA KURIKULUM SMA TAHUN 2016 DI 34 PROVINSI No. 1

Provinsi Aceh Kuota 2016/2017 = 74

2

Total Aceh Bali Kuota 2016/2017 = 21

3

Total Bali Bangka Belitung Kuota 2016/2018 = 9

4

Total Bangka Belitung Banten Kuota 2016/2017 = 86

Total Banten

Kabupaten/Kota Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bener Meriah Kab. Bireuen Kab. Gayo Lues Kab. Nagan Raya Kab. Pidie Kab. Pidie Jaya Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sabang Kota Subulussalam Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karang Asem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Kab. Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan

SMA Negeri 3 3 8 2 7 2 5 4 6 4 6 3 0 4 0 3 0 6 0 2 0 0 2 70 5 1 5 2 2 3 1 2 0 21 2 1 1 0 1 1 1 7 4 5 14 21 2 5 1 4 56

Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 5 4 1 11 8 30


Jumlah 3 3 8 2 7 2 5 4 6 5 6 3 0 4 0 3 0 6 3 2 0 0 2 74 5 1 5 2 2 3 1 2 0 21 3 1 2 0 1 1 1 9 5 5 14 26 6 6 12 12 86

43 - 65


No. 5

Provinsi Bengkulu Kuota 2016/2017 = 21

6

Total Bengkulu D.I. Yogyakarta Kuota 2016/2017 = 25

7

Total D.I. Yogyakarta D.K.I. Jakarta Kuota 2016/2017 = 32

8

Total D.K.I. Jakarta Gorontalo Kuota 2016/2017 = 8

9

Total Gorontalo Jambi Kuota 2016/2017 = 36

10

Total Jambi Jawa Barat Kuota 2016/2017 = 213

Kabupaten/Kota Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Tengah Kab. Bengkulu Utara Kab. Kaur Kab. Kepahiang Kab. Lebong Kab. Muko-muko Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kota Bengkulu Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Kab. Kepulauan Seribu Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Utara Kab. Boalemo Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Kab. Pohuwato Kota Gorontalo Kab. Batang Hari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kab. Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka KAB. PANGANDARAN Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya

SMA Negeri 2 1 2 1 1 1 4 3 1 3 19 6 3 2 7 7 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 8 2 3 5 4 0 3 4 3 5 3 0 32 6 7 17 17 4 10 7 14 8 4 4 3 4 4 5 1 4 7

Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 13 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 11 2 0 9 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 2


Jumlah 2 1 2 1 1 1 4 3 1 5 21 6 3 2 7 7 25 0 3 6 9 13 1 32 1 1 2 2 1 1 8 2 3 5 4 0 3 5 3 5 6 0 36 17 9 17 26 4 13 7 17 8 7 4 3 4 4 5 6 4 9

44 - 65


No.

Provinsi

Kabupaten/Kota Kota Bandung Kota Banjar Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya

11

Total Jawa Barat Prov. Jawa Tengah Kuota 2016/2017 = 117

12

Total Jawa Tengah Jawa Timur Kuota 2016/2017 = 215

Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto

SMA Negeri 0 2 6 4 3 3 4 3 2 153 2 6 3 0 5 0 7 1 6 3 2 3 5 4 3 5 3 3 0 3 4 2 3 3 4 4 3 3 0 2 1 1 6 0 0 100 3 7 4 8 5 2 9 5 4 4 5 2 2 0 5

Swasta 2 0 6 6 0 2 3 1 2 60 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 17 10 1 0 0 0 6 0 1 0 7 0 0 0 9 1


Jumlah 2 2 12 10 3 5 7 4 4 213 2 6 3 0 5 0 7 5 6 3 2 3 5 4 3 6 4 3 0 3 4 2 4 4 4 4 3 3 0 2 1 1 12 3 0 117 13 8 4 8 5 8 9 6 4 11 5 2 2 9 6

45 - 65


No.

Provinsi

Kabupaten/Kota Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya

13

Total Jawa Timur Kalimantan Barat Kuota 2016/2017 = 70

14

Total Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kuota 2016/2017 = 32

15

Total Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kuota 2016/2017 = 44

Kab. Bengkayang Kab. Kapuas Hulu Kab. Kayong Utara Kab. Ketapang Kab. Kuburaya Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Mempawah Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sekadau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Balangan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Barito Selatan Kab. Barito Timur Kab. Barito Utara Kab. Gunung Mas Kab. Kapuas Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur

SMA Negeri Swasta 5 0 3 0 2 0 2 12 0 6 4 0 9 2 6 7 0 0 0 0 5 7 3 0 6 0 4 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 21 121 94 4 1 4 2 3 0 5 1 6 2 6 2 2 2 3 0 5 1 4 1 2 1 6 1 2 1 2 1 54 16 3 0 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 5 1 1 0 3 0 4 0 1 0 2 1 4 0 30 2 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 1 4 0 4 0


Jumlah 5 3 2 14 6 4 11 13 0 0 12 3 6 4 2 0 3 2 0 2 0 2 21 215 5 6 3 6 8 8 4 3 6 5 3 7 3 3 70 3 3 0 1 2 1 6 1 3 4 1 3 4 32 2 2 3 3 4 4 4 4

46 - 65


No.

Provinsi

Kabupaten/Kota Kab. Lamandau Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kota Palangka Raya

16

Total Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kuota 2016/2017 = 28

17

Total Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kuota 2016/2017 = 9

18

Total Kalimantan Utara Kepulauan Riau Kuota 2016/2017 = 17

19

Total Kepulauan Riau Lampung Kuota 2016/2017 = 82

20

Total Lampung Prov. Maluku Kuota 2016/2017 = 47

Total Maluku

Kab. Berau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Timur KAB. MAHAKAM ULU Kab. Paser Kab. Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kab. Bulongan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan Kab. Bintan Kab. Karimun Kab. Kepulauan Anambas Kab. Lingga Kab. Natuna Kota Batam Kota Tanjungpinang Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Timur Kab. Lampung Utara Kab. Mesuji Kab. Pesawaran Kab. Pesisir Barat Kab. Pringsewu Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Buru Kab. Buru Selatan Kab. Kepulauan Aru Kab. Maluku Barat Daya Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kota Ambon Kota Tual

SMA Negeri 2 3 3 2 2 3 40 5 3 4 0 1 3 0 2 2 5 25 1 3 3 1 1 9 2 3 1 1 1 0 3 11 3 6 12 7 5 3 3 2 1 2 6 3 6 8 2 69 1 1 1 1 7 3 3 13 1 10 1 42

Swasta 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 3 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 3 1 13 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 5


Jumlah 2 3 3 2 2 6 44 5 3 5 0 1 3 0 3 2 6 28 1 3 3 1 1 9 2 3 1 1 1 6 3 17 3 9 12 7 7 3 3 2 2 5 6 3 6 11 3 82 1 1 2 1 7 4 3 14 1 12 1 47

47 - 65


No. 21

Provinsi Maluku Utara Kuota 2016/2017 = 33

22

Total Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Kuota 2016/2017 = 44

23

Total Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kuota 2016/2017 = 91

24

Total Nusa Tenggara Timur Papua Kuota 2016/2017 = 38

Kabupaten/Kota Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Morotai Kab. Kepulauan Sula KAB. PULAU TALIABU Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Utara Kab. Sumbawa Kab. Sumbawa Barat Kota Bima Kota Mataram Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata KAB. MALAKA Kab. Manggarai Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Nagakeo Kab. Ngada Kab. Rote-Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Asmat Kab. Biak Numfor Kab. Boven Digoel Kab. Deiyai Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Jaya Wijaya Kab. Jayapura Kab. Keerom Kab. Kepulauan Yapen Kab. Lanny Jaya Kab. Mappi Kab. Memberamo Raya Kab. Membramo Tengah Kab. Merauke Kab. Mimika

SMA Negeri 3 9 2 2 3 2 2 1 3 4 31 13 4 5 9 0 2 6 1 0 3 43 3 2 2 1 8 2 3 3 1 6 1 3 2 2 1 1 2 1 2 4 4 8 62 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2

Swasta 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 0 0 1 2 3 2 1 2 0 0 3 1 1 1 0 1 1 2 29 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0


Jumlah 3 10 2 2 3 2 2 1 4 4 33 13 4 5 9 0 2 6 1 0 4 44 5 4 4 3 8 2 4 5 4 8 2 5 2 2 4 2 3 2 2 5 5 10 91 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2

48 - 65


No.

Provinsi

Kabupaten/Kota Kab. Nabire Kab. Nduga Kab. Paniai Kab. Pegunungan Bintang kab. Puncak Kab. Puncak Jaya Kab. Sarmi Kab. Supiori Kab. Tolikara Kab. Waropen Kab. Yahukimo Kab. Yalimo Kota Jayapura

25

Total Papua Papua Barat Kuota 2016/2017 = 21

26

Total Papua Barat Riau Kuota 2016/2017 = 70

27

Total Riau Sulawesi Barat Kuota 2016/2017 = 13

28

Total Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Kuota 2016/2017 = 101

Kab. Fak-Fak Kab. Kaimana Kab. Manokwari Kab. Manokwari Selatan Kab. Maybrat Kab. Pegunungan Arfak Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Tambrauw Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kota Sorong Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kepulauan Meranti Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Majene Kab. Mamasa Kab. Mamuju Kab. Mamuju Tengah Kab. Mamuju Utara Kab. Polewali Mandar Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Kepulauan Selayar Kab. Luwu Kab. Luwu Timur Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan

SMA Negeri 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 33 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 17 7 4 7 4 5 5 5 5 5 5 2 7 61 0 3 4 2 2 2 13 1 1 6 4 2 7 4 2 5 3 4 6 5

Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0


Jumlah 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 38 2 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 21 7 5 7 5 6 5 5 5 5 5 6 9 70 0 3 4 2 2 2 13 1 1 6 4 3 7 4 2 5 3 4 6 5

49 - 65


No.

Provinsi

Kabupaten/Kota Kab. Pinrang Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Toraja Utara Kab. Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Pare-Pare

29

Total Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Kuota 2016/2017 = 36

30

Total Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Kuota 2016/2017 = 51

31

Total Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Kuota 2016/2017 = 39

Total Sulawesi Utara

Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Banggai Laut Kab. Buol Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Morowali Utara Kab. Parigi Moutong Kab. Poso Kab. Sigi Kab. Tojo Una-Una Kab. Tolitoli Kota Palu Kab. Bombana Kab. Buton Kab. Buton Selatan Kab. Buton Tengah Kab. Buton Utara Kab. Kolaka Kab. Kolaka Timur Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Kab. Konawe Kepulauan Kab. Konawe Selatan Kab. Konawe Utara Kab. Muna Kab. Muna Barat Kab. Wakatobi Kota Baubau Kota Kendari Kab. Bolaang Mongondaw Kab. Bolaang Mongondaw Seltn Kab. Bolaang Mongondaw Timr Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kep. Sangihe Kab. Kepulauan Sitaro Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Tenggara Kab. Minahasa Utara Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon

SMA Negeri 3 3 3 2 4 3 2 3 19 2 2 96 5 3 5 2 1 3 2 3 3 0 2 2 4 35 4 4 2 3 2 2 3 1 5 1 5 2 6 2 3 2 4 51 3 2 1 1 3 1 3 7 4 3 0 1 1 2 0 32

Swasta 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 7


Jumlah 3 3 3 2 4 3 3 3 22 2 2 101 5 3 5 2 1 3 2 3 4 0 2 2 4 36 4 4 2 3 2 2 3 1 5 1 5 2 6 2 3 2 4 51 4 2 1 1 3 1 3 7 4 3 0 2 1 6 1 39

50 - 65


No. 32

33

Provinsi Sumatera Barat Kuota 2016/2017 = 48

Total Sumatera Barat Sumatera Selatan Kuota 2016/2017 = 97

Kabupaten/Kota Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Lima Puluh Koto Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawah Lunto Kota Solok Kab. Banyuasin Kab. Empat Lawang Kab. Lahat Kab. Muara Enim Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Musi Rawas Utara Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Kota Lubuk Linggau Kota Pagar Alam Kota Palembang Kota Prabumulih 34

Total Sumatera Selatan Sumatera Utara Kuota 2016/2017 = 181

Kab. Asahan Kab. Batubara Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Humbang Hasudutan Kab. Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Nias Barat Kab. Nias Selatan Kab. Nias Utara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas utara Kab. Pak pak Bharat Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan

Negeri 2 3 3 2 4 3 4 4 2 1 1 3 2 8 1 1 2 1 0 47 7 3 7 4 8 5 2 6 8 6 5 4 4 4 2 10 3 88 8 0 3 10 3 2 6 2 3 8 4 2 2 9 2 2 2 1 3 7 9 3

SMA Swasta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 9 0 0 1 12 0 2 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0


Jumlah 3 3 3 2 4 3 4 4 2 1 1 3 2 8 1 1 2 1 0 48 7 3 7 5 8 5 2 6 8 6 5 5 4 5 2 16 3 97 8 0 4 22 3 4 6 3 3 12 4 2 2 11 2 2 2 1 3 7 9 3

51 - 65


No.

Provinsi

Kabupaten/Kota Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Gunungsitoli Kota Medan Kota Padang Sidimpuan Kota Pematangsiantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi

Total Sumatera Utara

Negeri 4 5 3 4 1 11 2 4 0 2 1 128

SMA Swasta 0 0 0 1 1 25 1 1 1 0 1 53


Jumlah 4 5 3 5 2 36 3 5 1 2 2 181

52 - 65


Lampiran 2 :

Format Biodata Peserta Pelatihan Instruktur Nasional/Provinsi/KabupatenKota/Guru Sasaran Kurikulum SMA Tahun 2016 BIODATA PESERTA PELATIHAN INSTRUKTUR NASIONAL/PROVINSI/ KABUPATEN-KOTA/GURU SASARAN *) TAHUN 2016

A.

B.

C.

IDENTITAS DIRI 1.

Nama

: ........................................................

2.

Tempat, Tanggal Lahir

: ........................................................

3.

Jenis Kelamin

: ........................................................

4.

Pendidikan

: ........................................................

5.

Alamat Rumah

: ........................................................

6.

No. HP

: ........................................................

7.

email

: ........................................................

IDENTITAS SEKOLAH TEMPAT MENGAJAR 1.

Nama SMA

: ........................................................

2.

Alamat SMA

: ........................................................

3.

Telpon

: ........................................................

4.

Faximili

: ........................................................

5.

email

: ........................................................

PENGALAMAN MENGAJAR 1.

Mata pelajaran Diampu

: ........................................................

2.

Kelas

: ........................................................

3.

Lama Mengajar Mapel Diampu

: ........................................................

4.

Buku yang pernah disusun

: ........................................................ ........................................................ ........................................................

5.

Media pembelajaran yang pernah disusun

: ........................................................

6.

Penghargaan yang pernah diterima

: ........................................................ ........................................................ ........................................................


53 - 65


D. PENGALAMAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN/PELATIHAN/BIMTEK 1.

Pelatihan dan Pendampingan/Workshop/Bimtek Kurikulum 3 tahun terakhir ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

2.

Pelatihan dan Pendampingan/Workshop/Bimtek lainnya 3 tahun terakhir ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

Demikian informasi yang termuat dalam biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ..............................., ....................... 2016 Peserta

........................................................ NIP. .............................................. *) coret yang tidak perlu


54 - 65


Lampiran 3 :

Format Daftar Hadir Peserta Pelatihan Instruktur Nasional/Provinsi/ Kabupaten-Kota/Guru Sasaran Kurikulum SMA Tahun 2016 DAFTAR HADIR PESERTA PELATIHAN INSTRUKTUR NASIONAL/ PROVINSI/KABUPATEN-KOTA/GURU SASARAN *) TAHUN 2016

Nama Kegiatan : .............................. Hari/Tanggal No.

: ..............................

Nama Peserta

Jabatan/Mapel yang Diampu

Tandatangan

1. 2. 3.

*) Coret yang tidak perlu ..................................., ........................... 2016 Kepala ……...................................... NIP. ...................................


55 - 65


Lampiran 4.

Format Jurnal Kegiatan Pelatihan Instruktur Nasional/Provinsi/KabupatenKota/Guru Sasaran Kurikulum SMA Tahun 2016

JURNAL KEGIATAN PELATIHAN INSTRUKTUR NASIONAL/ PROVINSI/KABUPATEN-KOTA/GURU SASARAN *) KURIKULUM SMA TAHUN 2016 Judul Kegiatan

:

Tempat

: ...................................................................

No

Hari, Tanggal

Jam

Uraian Materi

Nara Sumber/Fasilitator Nama Ttd

Wakil Peserta Nama Ttd

Penanggungjawab Kegiatan

.............................. NIP.


56 - 65


Lampiran 5 :

Format Evaluasi Peserta terhadap Narasumber/Instruktur Pelatihan Instruktur Nasional/Provinsi/Kabupaten-Kota/Guru Sasaran Kurikulum SMA Tahun 2016

EVALUASI PESERTA TERHADAP NARASUMBER/INSTRUKTUR PELATIHAN INSTRUKTUR NASIONAL/PROVINSI/ KABUPATEN-KOTA/ GURU SASARAN KURIKULUM SMA TAHUN 2016

Nama Nama Kegiatan Materi Hari, Tanggal, Waktu

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

: : : :

Butir Penilaian

Skor 1

2

3

Penguasaan materi Kejelasan penyajian substansi Metode penyajian Penggunaan media pendidikan dan sarana lainnya Penggunaan Bahasa Nada dan suara Cara menjawab pertanyaan peserta Gaya/sikap dan perilaku Pemberian motivasi kepada peserta Kerapian berpakaian Disiplin kehadiran Pengelolaan waktu Kerjasama antar narasumber

Keterangan : Kriteria penskoran 1 : tidak menguasai atau kurang jelas atau kurang 2 : menguasai atau jelas atau sedang 3 : sangat menguasai atau sangat jelas atau baik

………………………………………………………2016 Peserta Tanpa nama, hanya tanda tangan peserta

(___________________________________________)


57 - 65


Lampiran 6 :

Kerangka Laporan Pelatihan Instruktur Nasional/Provinsi/ KabupatenKota/Guru Sasaran Kurikulum SMA Tahun 2016

KERANGKA LAPORAN PELATIHAN INSTRUKTUR NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN-KOTA/ GURU SASARAN KURIKULUM SMA TAHUN 2016 Cover Kata pengantar Daftar Isi BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Tujuan

C.

Hasil Diharapkan

HASIL PELAKSANAAN A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan B. Pengarah, Narasumber, Peserta/calon IK C. Struktur Program D. Alur Kegiatan E. Hasil Kegiatan

BAB III

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT A. Kesimpulan B. Tindak Lanjut

Lampiran, antara lain memuat : 1.

Rekap Daftar hadir

2.

Rekap Biodata Peserta

3.

Kesanggupan menjadi Tim Pendamping

4.

Foto-foto kegiatan


58 - 65


Lampiran 7 :

Format Agenda kegiatan On (selama 2 hari berdasarkan kesepakatan dengan pihak sekolah) AGENDA KEGIATAN ON -1/ON-2 *)

No

Hari/Tanggal

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu


59 - 65


Lampiran 8 : Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Perbaikan Permasalahan Implementasi Kurikulum SMA Tahun 2016 RENCANA TINDAK LANJUT DAN HASIL PERBAIKAN PERMASALAHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM SMA TAHUN 2016 Nama SMA Alamat Kegiatan

: .............................. : .............................. : On-1/On-2 *)

No.

Materi

1.

Analisis SKL, KI-KD, Silabus dan Pedoman Mata Pelajaran Pembelajaran/PMP Analisis Materi dalam Buku Teks Pelajaran Analisis Penerapan Model Pembelajaran Analisis Penilaian Hasil Belajar RPP Pengolahan hasil penilaian

2. 3. 4. 5. 6.

Permasalahan

Saran Tindak Lanjut

RTL

Hasil RTL (Perbaikan)

*) Coret yang tidak sesuai kegiatan Mengetahui Kepala SMA ...................................... ............................................. NIP. ...................................

..................................., ........................... 2016 Koordinator Tim Pendamping, ............................................. NIP. ...................................


60 - 65


Lampiran 9 : Format Jurnal Kegiatan Tim Pendamping Implementasi Kurikulum SMA Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2016 JURNAL KEGIATAN TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI KURIKULUM SMA TAHUN 2016 Nama SMA Alamat No

: .............................. : ..............................

Tanggal

Jam

Nama Pendamping

Kegiatan

Tandatangan Guru Sasaran

Tandatangan

1.

................................., ........................... 2016 Kepala SMA ...................................... ............................................. NIP. ..................................


61 - 65


Lampiran 10 :

Hasil Pengamatan Tim Pendamping Implementasi Kurikulum SMA Tahun 2016 HASIL PENGAMATAN TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI KURIKULUM SMA TAHUN 2016

Nama SMA

: ..............................

Alamat

: ..............................

Kegiatan

: On-1/On-2 *)

No.

Materi

Indikator yang diamati

1.

Analisis SKL, KIKD, dan Pedoman Mata Pelajaran Pembelajaran

1. Kesesuaian IPK dengan KD, KI, SKL dan PMP 2. …

2.

Analisis Materi dalam Buku Pelajaran

3.

Analisis Penerapan Model Pembelajaran

1. pemahaman terhadap isi materi buku yang memuat materi kekinian, interdisipliner, intradisipliner, mulok dan kepramukaan 2. Adanya materi pengayaan pendukung HOTS 3. … 1. menentukan model pembelajaran mengacu pendekatan saintifik sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran 2. Implementasi model pembelajaran di kelas. 3. kesesuaian metode dengan pembelajaran yang telah ditentukan. 4. ….

Keberhasilan/ Keunggulan/ Praktek Baik

Permasalahan


Saran/Solusi/ Tindak Lanjut

62 - 65


No.

Materi


4.

Analisis Penilaian Hasil Belajar

1. memiliki perangkat penilaian: kisikisi soal yang mengukur aspek pengetahuan, sikap dan keterapilan. 2. memiliki soal yang dilengkapi pedoman penskoran 3. Melakukan analisis hasil ulangan 4. Memiliki program pengayaan dan remedial 5. ….

5.

RPP

1. Memiliki RPP yang memuat komponen sesuai dengan validasi RPP*. 2 RPP dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas 3. RPP dilengkapi dengan lampiran antara lain; rincian materi pembelajaran, instrumen penilaian, rubrik dilengkapi dengan pedoman penskoran 4.RPP telah diketahui oleh Kepala Sekolah. 5. …

6.

Pengolahan penilaian

1. Memiliki buku nilai yang memuat hasil penilaian aspek: sikap, pengetahuan dan keterampilan


Permasalahan



63 - 65


No.

Materi



Permasalahan


2. Pemahaman terhadap pengolahan hasil penilaian di raport 3. …

*) Coret yang tidak sesuai kegiatan Mengetahui

..................................., ........................... 2016

Kepala SMA ......................................

Koordinator Tim Pendamping,

.............................................

.............................................

NIP. ...................................

NIP. ...................................


64 - 65


Lampiran 11:

Kerangka Laporan Penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Kurikulum SMA Tahun 2016 KERANGKA LAPORAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM SMA TAHUN 2016

Cover Kata pengantar Daftar Isi Profil Sekolah BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan Kegiatan C. Hasil Yang Diharapkan

BAB II

HASIL PELAKSANAAN A. IHT 1. Waktu dan Tempat 2. Pengarah, Narasumber/Fasilitator, Peserta 3. Materi Pendampingan 4. Alur Kegiatan (Diagram alur/Flow Chart) 5. Hasil Kegiatan IHT B. ON-1 1. Waktu dan Tempat 2. Tim Pendamping 3. Guru Sasaran 4. Materi Pendampingan 5. Alur Kegiatan (Diagram alur/Flow Chart) 6. Hasil Kegiatan Pendampingan/On-1 C. IN-1 1. Waktu dan Tempat 2. Pengarah, Narasumber/Fasilitator, Peserta 3. Materi Kegiatan In 4. Alur Kegiatan (Diagram alur/Flow Chart) 5. Hasil Kegiatan In-1 D. ON-2 1. Waktu dan Tempat 2. Tim Pendamping 3. Guru Sasaran 4. Materi Pendampingan 5. Alur Kegiatan (Diagram alur/Flow Chart) 6. Hasil Kegiatan Pendampingan/On-2 E. IN-2 1. Waktu dan Tempat 2. Pengarah, Narasumber/Fasilitator, Peserta 3. Materi Kegiatan In 4. Alur Kegiatan (Diagram alur/Flow Chart) 5. Hasil Kegiatan In-2

BAB III

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT A. Kesimpulan B. Tindak Lanjut


65 - 65

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KURIKULUM SEKOLAHMENENGAHATAS BERBASISSEKOLAH TAHUN 2016

Recommend Documents