PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI MENUJU ISTITHAAH MUCHTARUDDIN MANSYUR Kepala Pusat Kesehatan Haji
Kementerian Kesehatan Rakerkesnas, Jakarta 27 Februari 2017
Pendahuluan 1.
2.
3.
Indonesia merupakan negara terbesar yang mengirimkan Jemaah Haji jika dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Pada 2017, telah ditetapkan kuota haji Indonesia berjumlah 221,000 Jemaah. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam penyediaan akomodasi, transportasi , konsumsi dan pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penyelenggaraan kesehatan haji terdiri dari (Permenkes Nomor 62 Tahun 2016): a. b. c.
Penyelenggaraan pada tahap persiapan di Indonesia. Pelaksanaan di Arab Saudi. Pasca operasional.
Tujuan Penyelenggaraan Kesehatan Haji Mencegah Vulnerabilitas Jemaah Haji melalui: 1. Penyiapan Jemaah Haji menuju Istithaah. 2. Pengendalian faktor risiko kesehatan haji. 3. Menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan Jemaah haji di Indonesia, selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi. 4. Menjaga terjadinya penularan penyakit yang berpotensi wabah yang kemungkinan dapat terbawa oleh Jemaah haji. 5. Penguatan pemberdayaan masyarakat.
“ISTITHA’AH KESEHATAN” : a. Merupakan bagian dari Istithaah secara umum. b. Istitha’ah merupakan informasi kesehatan Jemaah haji yang dikaitkan dengan kemampuan Jemaah haji dalam menjalankan prosesi ibadah haji.
MABRUR
ISTITHA’AH ‘
REGULASI: UU Nomor 13 Tahun 2008. UU No.36 Tahun 2009. Permenkes No.15 Tahun 2016. Permenkes No.62 Tahun 2016. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 450/1861/SJ. Nota Diplomatik Kerajaan Arab Saudi No. 8/8/281683.
Kemampuan Fisik, Mental, Keagamaan dan Ekonomi. Istithaah Kesehatan: Sehat, Bugar and Bebas Cedera. Faktor determinan: Usila, Penyakit Kronis (Cardiologi, Metabolik, Muskuloskeletal, Neurologis, Respiratori), Penyakit menular, Psikososial (Akut dan Kronik), Gizi, Kesehatan reproduksi, Kecelakaan, Lingkungan (Air, Sanitasi, Cuaca/Iklim), and Pengetahuan Kesehatan.
5-LEVEL PREVENTION in: Masa Tunggu, Masa Keberangkatan, Dalam Perjalanan, Masa Operasional (Jeddah, Mekkah dan Madinah), Masa Pasca Operasional
PERIODE PERSIAPAN (Indonesia)
Risiko Kesehatan: 1. Risti. 2. Non Riski.
Pemeriksaan Kesehatan III
Penentuan Istitha’ah: 1. Memenuhi Syarat. Status Laik Terbang: 2. Memenuhi Syarat dengan 1. Laik Terbang Pendampingan 2. Tidak Lain Terbang 3. Tidak Memenuhi Syarat untuk Sementara 4. Unqualified. SISKOHAT KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
JKN
SURVEILANCES
Pemeriksaan Kesehatan II
MASA KEPULANAG
Pemeriksaan Kesehatan I
Pembinaan Masa Tunggu
Pembinaan Masa Keberangkatan
PPIH Bidang Kesehatan Embarkasi
SAUDI ARABIA
REGISTRASI
Nomor Porsi
PPIH BIDANG KESEHATAN ARAB SAUDI (TPP, TGC, KURATIF)
SELAMA PERJALANAN
Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kab/Kota
Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kab/Kota
PERIODE PELAKSANAAN (Arab Saudi)
Peran Daerah • Advokasi Kepala Daerah, Kanwil Kemenag dan sektor lain untuk implementasi Permenkes No.15 tahun 2016 tentang Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji dan petunjuk teknisnya. • Penyiapan SK Penetapan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bidang Kesehatan tingkat Kabupaten. • Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji menuju Istitha’ah Kesehatan termasuk bekerja sama dengan akademisi, profesi (AKHI, PERDOKHI, Organisasi Profesi lainnya), KBIH dan Masarakat lainnya. • Penggunaan Siskohatkes secara maksimal sebagai bagian pembinaan kesehatan Jemaah Haji untuk ketersediaan data kesehatan terkini dan penerbitan BKJH ( khusus pulau Jawa ). • Penetapan Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji pada 3 (tiga) bulan sebelum keberangkatan oleh PPIH Kabupaten.
Kesimpulan 1. Tujuan utama penyelenggaraan kesehatan haji adalah meningkatkan kapasitas kesehatan Jemaah haji melalui implementasi Permenkes Nomor 15 Tahun 2016. 2. Indonesia melakukan prioritas pendekatan promosi/preventif dalam penyelenggaraan kesehatan haji. 3. Dalam menjaga kondisi istitha’ah kesehatan, dilakukan kegiatan five-level prevention dalam tiap tahapan kegiatan ibadah haji. 4. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berperan dalam pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota. 5. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten berperan penting dalam implementasi Permenkes No.15 Tahun 2016 tentang Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji. 6. Penguatan penggunaaan data informasi kesehatan (Siskohatkes) digunakan dalam rangka ketersediaan data mutakhir kesehatan Jemaah Haji, BKJH dan evaluasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan haji. 7. Calon petugas kesehatan haji (TKHI dan PPIH) agar berperan aktif dalam proses pembinaan kesehatan haji.
Terimakasih
