PENYEGARAN
PERATURAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN BANDING
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta Cengkareng, 29 Januari 2012
Landasan Hukum Pasal 93, 93A, 94 dan 95 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 217/PMK.04/2010 Tanggal : 3 Desember 2010 Mulai berlaku : 2 Januari 2011 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan
Pemohon Obyek Keberatan Secara tertulis sesuai format yang telah ditentukan Keberatan di bidang Kepabeanan
Diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean (KPU/KPPBC)
Batas Waktu Pengajuan Keberatan Satu surat keberatan untuk satu penetapan dan hanya dilakukan 1x pengajuan
Menyerahkan jaminan (jenis sesuai ketentuan PMK-259/PMK.04/2010 dengan persyaratan tertentu) Melampirkan dokumen (bukti/data) terkait
PEMOHON KEBERATAN
Importir
Eksportir
Pengusaha TPS
Pengusaha TPB
PPJK
Pengusaha Pengangkutan (airline operator)
Orang yang namanya tercantum di dalam API
Orang yang diberi kuasa
OBYEK KEBERATAN Penetapan Pejabat Bea dan Cukai, berupa : Tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; Selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; Pengenaan sanksi administrasi berupa denda
SPTNP
SPP
SPSA
SPKTNP
SURAT PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI
Batas Waktu Pengajuan Keberatan
60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan Pejabat Bea dan Cukai (SPTNP / SPP / SPSA / SPKTNP) Jika dilampaui Hak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan pejabat Bea dan Cukai dianggap diterima
Jenis Jaminan untuk Keberatan
Jaminan Tunai
Jaminan dari Perusahaan Asuransi
Jaminan Bank
Jaminan Lainnya
Format sesuai ketentuan dan memenuhi persyaratan dan kriteria yang ada
Sesuai daftar yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Jangka Waktu Jaminan
Paling lama diputuskannya keberatan dan dapat dimintakan perpanjangan
Barang Impor (syarat dan ketentuan berlaku)
Bank Devisa Persepsi
Pengisian : Kegiatan Kepabeanan : Keberatan atas Tarif dan/atau Nilai Pabean Dokumen sumber : No. & tgl Surat Penetapan (SPTNP/SPP/SPSA/SKTNP)
Format Jaminan Bank
Barang Impor sebagai Jaminan Keberatan
1. Barang impor masih berada di kawasan pabean; 2. Belum diterbitkan SPPB; 3. Hanya digunakan untuk pengajuan keberatan atas penetapan Pejabat BC terhadap importasi tersebut; dan 4. Bukan merupakan barang yang bersifat peka waktu, tidak tahan lama, merusak dan/atau berbahaya.
Ditambah
Surat Pernyataan dari Importir (sesuai format)
Memuat : - Barang belum dikeluarkan dari kawasan pabean dan belum diterbitkan SPPB; - Barang impor berkaitan dengan keberatan yang diajukan; dan - Importir menanggung seluruh resiko dan biaya yang timbul selama penyimpnanan
Format Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)
Bukti Pendukung yang dilampirkan dalam Permohonan Keberatan
Bukti Pendukung Permohonan Keberatan
Bentuk Tanda Terima Permohonan Keberatan
Mekanisme Pengajuan Permohonan Keberatan di Bidang Kepabeanan
1 Penyerahan Jaminan (tunai, bank, customs bond, jaminan lainnya) Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)
2
Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Surat permohonan keberatan wajib dilampiri: Copy BPJ / Bukti Pelunasan (SSPCP) Copy SPTNP/SPP/SPSA/Penetapan Pabean lainnya Dapat dilampiri: Data Pendukung Max 60 hari (hari ke-60 libur -> hr kerja berikutnya) Tanda terima pengajuan (tanggal dan waktu terima)
Perbendaharaan
Penerimaan Surat Masuk (TU)
PENERUSAN KEBERATAN Penerbit Surat Penetapan
Diajukan Kepada Dirjen u.p.
Diajukan Melalui
KPPBC
Ka KWBC
Ka KPPBC
KPUBC
Ka KPUBC
-
KWBC
Dir PPKC
Ka KPUBC, dlm hal importasi melalui KPU; atau Ka KPPBC, dlm hal importasi melalui KPPBC
Kantor Pusat
Dir PPKC
Ka KPUBC , dlm hal importasi melalui KPU; atau Ka KPPBC , dlm hal importasi melalui KPPBC
Diteruskan dengan surat penerusan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima pengajuan
Dilampiri: Copy dokumen Pemberitahuan Pabean Risalah Penetapan *) Data Pendukung
Penerimaan atau Permintaan Penjelasan, Data dan/atau Bukti Tambahan paling lama 40 hari sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan dan keberatan belum diputuskan Penjelasan, data ,bukti tambahan
1
Meminta penjelasan, data, bukti tambahan sesuai format surat
PEMOHON 2
menyampaikan penjelasan, data, bukti tambahan (paling lama 10 hari sejak tanggal pengiriman surat permintaan)
PEJABAT BEA DAN CUKAI
ALUR KERJA PELAYANAN KEBERATAN ATAS BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI KPPBC
KANWIL
Seksi Perbend Berkas Permohonan Keberatan 1
PEMOHON 2
Tanggal mulai penelitian
Surat Keputusan Keberatan
- Tunai/Asli Jaminan - Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Penerimaan surat Masuk - Surat Permohonan - Copy BPJ/ SSPCP - SPTNP, SPP, SPSA, SKTNP - Data pendukung
Permintaan Data/Audit
Permintaan Risalah/Dok Pab
Penerusan Keberatan Konfirmasi BPJ / Cek SSPCP
Surat Keputusan Keberatan
Penelitian Keberatan Berkas Keberatan
TIDAK DIPUNGUT BIAYA
Surat Keputusan Keberatan
TATA URUTAN MEKANISME KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN 1. Pemohon menyerahkan jaminan di loket penerimaan jaminan pada Seksi Perbendaharaan.
2. Pemohon menerima Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) rangkap 2 (dua), lembar ke-1 dan ke-2 dari petugas Seksi Perbendaharaan. Lembar ke-1 disimpan oleh pemohon untuk penarikan kembali jaminan, lembar ke-2 disematkan pada dokumen untuk pengeluaran barang. 3. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Keberatan yang telah dilampiri oleh copy BPJ dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan kepada Petugas Penerimaan Surat Masuk. 4. Pemohon menerima lembar ke-2 Tanda Terima Permohonan Keberatan dari Petugas Penerimaan Surat Masuk.
5. Pemohon dapat menyampaikan penjelasan, data atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 40 hari sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan, atau menjawab permintaan penjelasan paling lama 10 hari sejak tanggal pengiriman surat permintaan penjelasan. 6. Pemohon menerima surat keputusan keberatan dari Kepala KPUBC/Kakanwil BC.
TATA URUTAN MEKANISME KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN 7. Pemohon mengajukan permohonan penarikan jaminan secara tertulis dalam hal keberatannya diterima (dalam hal mempertaruhkan jaminan).. 8. Pemohon mengajukan permohonan pengembalian bea masuk dan sanksi administrasi berupa denda, dalam hal keberatan diterima dan telah melunasi tagihan. 9. Pemohon melunasi tagihan bea masuk, PDRI dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal keberatan ditolak seluruhnya dan jaminan yang dipertaruhkan berupa barang impor yang masih berada di kawasan pabean.
10. Pemohon dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam hal keberatan terhadap surat keputusan keberatan yang ditolak, setelah seluruh tagihan dilunasi.
KEPUTUSAN KEBERATAN Keputusan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan Mengabulkan; Menolak: seluruhnya, sebagian, menetapkan lain.
Digunakan sebagai dasar: a. Pengembalian jaminan &/ pengembalian pembayaran; b. Pencairan jaminan; c. Pelunasan d. Pelaksanaan penetapan
Dikirimkan paling lama pada hari kerja berikutnya (jika diputus pada hari ke-60 dikirim pada hari itu juga)
Apabila Direktur Jenderal u.b. Kepala KPUBC / Kakanwil BC tidak memutuskan dalam jangka waktu 60 hari keberatan dianggap dikabulkan
FUNGSI KEPUTUSAN KEBERATAN Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pengembalian Jaminan Pencairan Jaminan Pelunasan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal keputusan Pelaksanaan atau Pembatalan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Proses pengeluaran barang dari kawasan pabean
TINDAK LANJUT KEPUTUSAN KEBERATAN Dikabulkan
Mengembalikan Jaminan Memberitahukan untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Menerbitkan SPPB, bila barang impor masih berada di kawaasan pabean
Ditolak seluruhnya
Mencairkan Jaminan sebagai penerimaan negara Memberitahukan pemohon untuk segera melunasi tagihan, dalam hal barang impor masih berada di kawasan pabean
Ditolak sebagian
Mencairkan sebagian jaminan sebagai penerimaan negara, dan mengembalikan kelebihan jaminan Memberitahukan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda Memberitahukan pemohon untuk segera melunasi tagihan, dalam hal barang impor masih berada di kawasan pabean
Ditolak dan ditetapkan lain dan mengakibatkan tagihan
Mencairkan jaminan menjadi penerimaan negara dan memberitahukan pemohon untuk segera melunasi tagihan (dalam hal Pemohon mempertaruhkan jaminan) Mencairkan jaminan menjadi penerimaan negara dan memberitahukan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dalam hal Pemohon mempertaruhkan jaminan) Memberitahukan pemohon untuk segera melunasi kekurangan tagihan, dalam hal pemohon telah melunasi tagihan atau barang impor masih berada di kawasan pabean
Ditolak dan ditetapkan lain serta mengakibatkan kelebihan pembayaran BM, Cukai dan/atau PDRI serta sanksi administrasi berupa denda
Ditolak dan ditetapkan lain serta tidak mengakibatkan kelebihan atau kekurangan pembayaran BM, Cukai dan/atau PDRI serta sanksi administrasi berupa denda
Mengembalikan jaminan dan memberitahukan pemohon untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dalam hal Pemohon mempertaruhkan jaminan) Memberitahukan Pemohon untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dalam hal Pemohon telah melunasi tagihan) Menerbitkan SPPB dan memberitahukan Pemohon untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dalam hal barang impor masih berada di kawasan pabean) Mengembalikan jaminan (dalam hal Pemohon mempertaruhkan jaminan) Memberitahukan Pemohon untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dalam hal Pemohon telah melunasi tagihan) Menerbitkan SPPB (dalam hal barang impor masih berada di kawasan pabean)
Orang yang mengajukan keberatan dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis, apabila Keputusan keberatan Direktur Jenderal belum diterima, dalam jangka waktu 70 hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan
Direktur Jenderal u.b. Kepala KPUBC / Kakanwil BC menyampaikan jawaban secara tertulis atas penyelesaian keberatan tersebut
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal (SKTNP) atau keputusan Direktur Jenderal (keputusan keberatan), dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi
NO TIPPING
PLEASE
• Mengambil tindakan tegas dan langsung terhadap pengguna jasa yang memberikan uang tip / barang / gratifikasi dan upaya penyuapan terkait pelayanan kepabeanan dan cukai • melakukan peninjauan ulang terhadap tingkat layanan dan pengawasan yang diberikan kepada pengguna jasa yang bersangkutan.
KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta Telp : 021-5502056 Fax : 021-5502105 Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Telp : 021-5501309, 021-33065906 Email :
[email protected] [email protected] Seksi Kepatuhan Internal Telp : 021-5501308, 085286611900 Email :
[email protected],
[email protected]
27
