PERATURAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN

Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI

MODUL 4

PERATURAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN

Reviewer: Hania Aminah, M.M.

MATERI UJIAN DINAS TK. I DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPKP) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BADAN POM RI 2015

Peraturan di Bidang Kepegawaian

4. 0


Modul 4

PERATURAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN A. Pendahuluan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan Nasional. PNS merupakan sumber daya manusia yang harus memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, dan memiliki tanggung jawab serta profesionalisme. Selain itu, PNS pun diharapakan mampu memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mengatur kegiatan dan posisi PNS dalam melakukan tugasnya sebagai abdi negara, pemerintah telah menyusun aturan perundang-undangan yang perlu dipahami oleh semua PNS. Aturan tersebut harus dipahami soleh setiap PNS agar mereka memiliki kejelasan hak dan kewajibannya dalam bekerja. Atas dasar itulah, modul ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan peraturan di bidang kepegawaian. B. Deskripsi Singkat Mata pelajaran ini membahas Konsep-konsep dan istilah-istilah Kepegawaian, Kedudukan, Kewajiban dan Hak PNS, perencanaan dan pengadaan PNS, pembinaan dan kesejahteraan PNS, pengembangan karier PNS, serta pemberhentian dan pensiun PNS. C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan maksud dari peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, seperti kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan PNS. D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu: 1) Menyebutkan dan mendefinisikan pengertian dan istilah-istilah kepegawaian 2) Menjelaskan tentang formasi PNS 3) Menjelaskan tentang pengadaan PNS 4) Menjelaskan tentang pengangkatan sebagai calon PNS 5) Menjelaskan pembinaan PNS 6) Menyebutkan sistem penggajian PNS


4. 1


7) Menjelaskan tentang cuti PNS 8) Menyebutkan jenis kenaikan pangkat PNS 9) Menjelaskan tentang DP3 10) Menjelaskan tentang pemberhentian PNS 11) Menjelaskan tentang pensiun PNS E. Materi Bahasan Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan belajar: 1) Konsep-konsep dan istilah-istilah Kepegawaian, Kedudukan, Kewajiban dan Hak PNS; 2) Pengadaan PNS; 3) Pembinaan dan Kesejahteraan PNS; 4) Pengembangan Karier PNS; 5) Pemberhentian dan Pensiun PNS. F. Uraian Materi Kegaitan Belajar 1: KONSEP-KONSEP DAN ISTILAH-ISTILAH KEPEGAWAIAN, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK PNS 1. Latar Belakang Dalam rangka mendukung terciptanya pelaksananan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Pemerintahan,

diperlukan

Pegawai

Negeri

yang

berkemampuan

melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisrne. Sehingga untuk membentuk sosok Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut, diperlukan upaya meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara. 2. Konsep dan Istilah Ada beberapa

konsep dan

istilah

yang berkaitan

dengan peraturan

kepegawaian yang harus dipahami oleh setiap PNS. Konsep dan istilah tersebut adalah: a) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah


4. 2


b) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. c) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. d) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. e) Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme f) Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi g) Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. h) Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi i)

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik

serta administrasi

pemerintahan dan

pembangunan. j)

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah .

k)

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

l)

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

m) Pejabat

yang Berwenang

adalah

pejabat yang

mempunyai

kewenangan

pelaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


4. 3


n) Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan o) Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 3. Jenis, Kewajiban, dan Hak ASN a. Jenis Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). b. Kewajiban Pegawai ASN Dalam menjalankan tugas dan perannya, setiap pegawai ASN memiliki kewajiban sebagai berikut: 1) setia dan taat pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan pemerintah yang sah; 2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 3) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; 4) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; 6) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 7) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. c. Hak Pegawai Negeri Sipil Selain kewajiban yang harus dipenuhi, setiap PNS juga memiliki beberapa hak sebagai berikut: 1)

gaji, tunjangan, dan fasilitas;

2) cuti;


4. 4


3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4) perlindungan; dan 5) pengembangan kompetensi. Selain PNS, PPPK juga memiliki beberapa hak, antara lain: 1) gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2) cuti;; 3) perlindungan; dan 4) pengembangan . Kegiatan Belajar 2: PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong,

mulai

dari

perencanaan,

pengumuman,

pelamaran,

penyaringan,

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran dengan mencantumkan: a) jumlah dan jenis jabatan yang lowong; b) syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; c) alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan d) batas waktu pengajuan lamaran Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat – syarat: a) warga negara Indonesia; b) berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; c) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; d) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;


4. 5


e) tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri; f) sehat jasmani dan rohani; g) mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan; h) berkelakuan baik; i)

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan

j)

syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi

mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan. Pelamar yang dinyatakan lulus, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai (NIP). Dalam menyampaikan daftar pelamar dilengkapi data perorangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan NIP diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah: a) Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat; b) Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat; c) Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;


4. 6


d) Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II; e) Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III; f) Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV; g) Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara; h) Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3); 3. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila: a) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik b) telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; dan c) telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat di atas tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat: a) Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a; b) Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c; c) Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a; d) Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b;


4. 7


e) Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c; f) Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a; g) Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b; h) Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila: a) mengajukan permohonan berhenti; b) tidak memenuhi syarat kesehatan; c) tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan; d) tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; e) menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan; f) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g) pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; h) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan/tugasnya; i)

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

j)

1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan; Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a), b), c), d), e), dan j), diberhentikan dengan hormat sedangkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana


4. 8


dimaksud dalam huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan hormat. Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan i, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat Kegiatan Belajar 3: PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Bidang Pembinaan PNS dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Untuk

melaksanakan tugas

pokok

tersebut, Bidang

Pembinaan

PNS

mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Perencanaan program kerja. b) Pengkoordinasian pelaksananan tugas. c) Perumusan Petunjuk Pelaksana. d) Penyiapan bahan-bahan penyusunan rancangan rencana. e) Pengkoordinasian rumusan kebijakan teknis perencanaan. f) Penyusunan laporan Bidang. g) Pengkoordinasian penyiapan bahan rencana pengembangan pembangunan Bidang Pembinaan PNS. h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pembinaan PNS mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan bidang tugas.


4. 9


b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya. c) Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. d) Mengkoordinasikan

bawahan

dalam

melaksanakan

tugas

agar

terjalin

kerjasama yang baik. e) Menyeleksi pelaksanaan tugas bawahan agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. f) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan dan pengembangan karir. g) Menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan bidang tugas. h) Menyusun perencanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembinaan PNS. i)

Memberikan bimbingan dan saran teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

j)

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan PNS.

k) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan PNS. l)

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembinaan PNS.

m) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan kedudukan Hukum Pegawai. n) Melaksanakan bimbingan dan pemberian saran teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. o) Merumuskan saran–saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. p) Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam lingkungan Badan. q) Melaksanakan pengendalian pengarahan, bimbingan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas. r) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang berisikan Pokok-pokok Kepegawaian

ditentukan

bahwa


untuk

mewujudkan

penyelenggaraan

tugas

4. 10


pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja organisasi, yang dilakukan berdasarkan prinsip (a) objektif; (b) terukur; (c) akuntabel; (d) partisipatif; (e) transparan. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dengan bobot nilai 60% dan perilaku kerja dengan bobot nilai 40%. Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam struktur dan tata kerja organisasi. SKP yang telah disusun merupakan hasil kesepakatan atasan dan bawahan yang ditetapkan pejabat penilai setiap tahun. Dalam rangka penyusunan SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Jelas, kegiatan harus dapat diuraikan secara jelas. b) Dapat diukur, kegiatan dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka (jumlah satuan) maupun kualitas (hasil kerja tidak ada kesalahan). c) Relevan, kegiatan harus berdasar lingkup tugas jabatan masing-masing. d) Dapat dicapai, kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS. e) Memiliki target waktu, kegiatan dapat ditentukan waktunya. Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan 100. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan pengamatan sesuai kriteria. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan menggabungkan penilaian SKP (60%) dan penilaian perilaku kerja (40%). Nilai capaian prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka. a) 91 keatas

: sangat baik

b) 76 – 90

: baik

c) 61 – 75

: cukup

d) 50 – 60

: kurang

e) 50 kebawah

: buruk


4. 11


Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur: a) SKP (Sasaran Kerja Pegawai); dan b) Perilaku kerja Sasaran Perilaku Kerja (SKP) wajib diisi oleh PNS sesuai dengan rencana kerja tahunan instansi yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur yang ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari oleh pejabat penilai. Penilaian SKP meliputi empat aspek, yaitu: a) Kuantitas b) Kualitas c) Waktu; dan d) Biaya Penilaian kerja meliputi enam aspek, yaitu: a) Orientasi pelayanan b) Integritas c) Komitmen d) Disiplin e) Kerja sama; dan f) Kepemimpinan (hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural) g) Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus) 2. Cuti Pegawai Negeri Sipil Cuti PNS, selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti terdiri dari Cuti tahunan; Cuti besar; Cuti sakit; Cuti bersalin; Cuti karena alasan penting; dan Cuti diluar tanggungan Negara. a. Cuti Tahunan CPNS/PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan yang lamanya adalah 12 (dua belas) hari kerja. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Untuk mendapatkan cuti tahunan PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti


4. 12


tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan. b. Cuti Besar PNS yang telah bekerja sekurang-kurangya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan. PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. Untuk mendapatkan cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama. Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila ada kepentingan dinas mendesak. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. c. Cuti Sakit PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya. PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Surat keterangan dokter tersebut menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.


4. 13


Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jangka waktu cuti sakit tersebut dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu tersebut, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. Untuk mendapatkan cuti sakit, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya. Selama menjalankan cuti sakit tersebut, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. Cuti sakit lebih dari 2 (dua) hari, diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. d. Cuti Bersalin Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, ketiga, PNSl wanita berhak atas cuti bersalin. Untuk persalinan ke anak empat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara. Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. e. Cuti Karena Alasan Penting Cuti karena alasan penting adalah hak seorang PNS untuk tidak melakukan pekerjaan dengan alasan: 1) ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia 2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang


4. 14


bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu 3) melangsungkan perkawinan yang pertama 4) alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. f.

Cuti di Luar Tanggungan Negara Kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangya 5 (lima) tahun secara terus

menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara. Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan penting untuk memperpanjangnya. Cuti diluar tanggungan Negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan anak kempat dan seterusmya. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti diluar tanggungan Negara dengan segera dapat diisi. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan-alasannya. Cuti diluar tanggungan Negara, hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, maka: 1) apabila ada lowongan ditempatkan kembali 2) apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain


4. 15


3) apabila penempatan dimaksud tidak mungkin, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Jangka waktu cuti yang belum dijalankan itu tetap menjadi hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Dalam hal Pemerintah menganggap perlu, segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil dapat ditangguhkan. 3. Kesejahteraan PNS Kesejahteraan PNS dipayungi oleh peraturan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun. Usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil meliputi program: a) Pensiun dan hari tua, b) Asuransi kesehatan, c) Tabungan perumahan, dan d) Asuransi pendidikan putra putri Pegawai Negeri Sipil. Setiap Pegawai Negeri Sipil dipungut iuran 10% dari penghasilannya untuk membiayai usaha dalam bidang kesejahteraan, dengan perincian sebagai berikut: a)

4 ¾% untuk iuran dana pensiun

b)

2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan

c)

3 ¼% untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan.

Kegiatan Belajar 4: PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Pendidikan Dan Pelatihan PNS Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.


4. 16


Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan bagi PNS dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan PNS. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan

dan

pelatihan

jabatan

meliputi

kegiatan

perencanaan,

termasuk

perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian akreditasi, penilaian, dan pengawasan. Tujuan pendidikan dan pelatihan jabatan antara lain adalah: a) meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan ketrampilan; b) menciptakan adanya pola berpikir yang sama; c) menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; dan d) membina karier PNS 2. Kenaikan Pangkat Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian.

karena

kenaikan

pangkat

merupakan

penghargaan

dan

setiap

penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orang dan tepat pada waktunya. Berhubung dengan itu, maka setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan kenaikan pangkat bawahannya untuk dapat diberikan tepat pada waktunya. Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang: a) tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; b) melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan c) dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. d) kenaikan pangkat dapat diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya


4. 17


Kenaikan pangkat reguler, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila: a) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan b) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (tahun) terakhir Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan: a) Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar; b) Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; c) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama; d) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II; e) Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat; f) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV; g) Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara; h) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3). Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang: a) menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; b) menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden; c) menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya; d) menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara; e) diangkat menjadi pejabat negara; f) memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah; g) melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;


4. 18


h) telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan i)

dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

struktural, jabatan fungsional tertentu atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Jenjang pangkat untuk pejabat struktural adalah sebagai berikut:

No

Eselon

1

I.a

2

II.a

3

II.b

4 5

III.a IV.a

Jenjang Pangkat, Golongan Ruang Terendah Tertinggi Pangkat Golongan Pangkat Golongan Pembina Utama IV/d Pembina Utama IV/e Madya Pembina Utama Pembina Utama IV/c IV/d Muda Madya Pembina Utama Pembina Tk. I IV/b IV/c Muda Pembina IV/a Pembina Tk. I IV/b Penata III/c Penata Tk. I III/d

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila: a) telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya b) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan c) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila: a) sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir b) telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan c) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir


4. 19


Pegawai Negeri yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah: a) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c b) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a c) Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b d) Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c e) Sarjana (S1), atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a f) Dokter, Apoteker dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b g) Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c Kenaikan pangkat karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, dapat diberikan apabila: a) diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh. b) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir. c) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir d) memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan e) lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja


4. 20


sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kenaikan pangkat, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil, diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi sesuai dengan kenaikan pangkat pilihan menduduki jabatan fungsinal tertentu. Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat anumerta, berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Yang dimaksud dengan tewas adalah: a) meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; b) meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; c) meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau d) meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama: a) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir b) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau


4. 21


c) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan d) sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir e) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir f) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir. Kenaikan pangkat pengabdian mulai berlaku tanggal 1 (satu) sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan 1 (satu) bulan sebelum PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Yang cacat karena dinas adalah: a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi: 1) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; 2) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan 3) itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan 4) tugas kewajibannya; atau 5) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. b. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas. Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ujian dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu:


4. 22


a) Ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; b) Ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a. Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari ujian dinas, bagi: a) akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya; b) akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; c) diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena: (1) mencapai batas usia pensiun; (2) dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan. d) telah memperoleh: (1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I; (2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2), dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas Tingkat II."

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural dapat diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi berdasarkan jenjang pangkat sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. 3. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, wajib dilantik dan


4. 23


mengucapkan sumpah jabatan. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah: a) berstatus Pegawai Negeri Sipil; b) serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan; c) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e) memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan f) sehat jasmani dan rohani. Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurangkurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena: a) mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; b) mencapai batas usia pensiun; c) diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; d) diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; e) cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan; f) tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; g) adanya perampingan organisasi pemerintah; h) tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau i)

hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian,

kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


4. 24


Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah Kegiatan Belajar 5: PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. 1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Pada prinsipnya Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penundaan atas permintaan berhenti dari seorang Pegawai Negeri Sipil, hanyalah didasarkan semata-mata untuk kepentingan dinas yang mendesak, umpamanya dengan berhentinya

Pegawai

Negeri

Sipil

yang

bersangkutan akan

sangat

mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Permintaan berhenti yang dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun antara lain adalah permintaan berhenti dari Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas yang penting. Penundaan ini dilakukan untuk paling lama 1 (satu) tahun, sehingga dengan demikian pimpinan instansi yang bersangkutan dapat mempersiapkan penggantinya. Permintaan berhenti yang dapat ditolak, antara lain adalah permintaan berhenti dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan ikatan dinas, wajib militer, dan lain-lain yang serupa dengan itu. 2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai

Negeri

Sipil

harus

diberhentikan

sebagai

Pegawai

Negeri

Sipil.

Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu)


4. 25


tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis oleh pimpinan instansi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk semua golongan. Jangka waktu 1 (satu) tahun itu dipandang cukup bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya. Dalam waktu 1 (satu) tahun itu, pimpinan instansi yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut tata usaha kepegawaian, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat menerima hak-haknya tepat pada waktunya. Adapun batas usia pensiun adalah sebagai berikut: a. Usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pratama serta Pejabat Fungsional Keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya; 2) Jabatan Fungsional Apoteker; 3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama; 6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner; 7) Jabatan Fungsional Penilik; 8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; 9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau 10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden. b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1) Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; 2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya; 3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama; 4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama; 5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama; 6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama; 7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau 8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden. 3. Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi Organisasi adalah alat dalam melaksanakan tugas pokok, oleh sebab itu susunan suatu satuan organisasi harus disesuaikan dengan perkembangan tugas


4. 26


pokok, sehingga dengan demikian dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Perubahan satuan organisasi Negara ada kalanya mengakibatkan kelebihan Pegawai Negeri Sipil. Apabila terjadi hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang lebih itu disalurkan pada satuan organisasi Negara yang lainnya. Apabila penyaluran tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundag-undangan yang berlaku. 4. Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak Penyelewengan Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena: a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat, karena: 1) melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau 2) melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu tindak pidana kejahatan yang berat, karena tindak pidana kejahatan itu, adalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan yang melanggar martabat Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap Negara dan Kepala Negara/Wakil Kepala Negara sahabat, kejahatan mengenai perlakuan kewajiban Negara, hak-hak Negara, dan kejahatan terhadap ketertiban umum. 3) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang hanya dijatuhi pidana percobaan.


4. 27


5. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan a) tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau b) menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau c) setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali. 6. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang. Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Pernyataan hilang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib. Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diketemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya. 7. Pemberhentian Karena Hal-Hal Lain Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


4. 28


8. Hak-Hak Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena adanya penyederhanaan organisasi, atau menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali, atau tidak adanya lowongan setelah menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara, maka: a) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; b) diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja. Pegawai Negeri Sipil tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun: a) tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan; b) jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun. Pemberian uang tunggu tidak boleh lebih lama dari 5 (lima) tahun. Besarnya uang tunggu adalah: a) 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama; b) 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya.


4. 29


Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun. Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, Pegawai Negeri Sipil tersebut telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, tetapi belum mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian pensiunnya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50(lima puluh) tahun. Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, Pegawai Negeri Sipil tersebut belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu diwajibkan: a) melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, setiap kali selambat lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu; b) senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri. c) meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila mau pindah alamat di luar wilayah pembayaran. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri apabila ada lowongan. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.


4. 30


Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut uang tunggu, adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai usia, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghasilan yang dimaksud adalah semua penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali tunjangan jabatan. Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, pada saat ia mencapai batas usia pensiun, diberhentikan pembayaran gajinya. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ternyata tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pindana, apabila diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya, pada saat ia mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan mendapat hakhak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang hilang selama 12 (dua belas) bulan, dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih tetap bekerja, oleh sebab itu gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterimanya diterimakan kepada keluarganya. Yaitu istri, suami, atau anak yang sah. Apabila setelah jangka waktu masa 12 (dua belas) bulan Pegawai Negeri Sipil yang hilang itu belum juga diketemukan, maka ia dianggap


4. 31


telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas dan kepada keluarganya diberikan uang duka wafat atau uang duka tewas dan hak-hak kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


4. 32

PERATURAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN

Recommend Documents