SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 458 / KMK.05/1997 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
Menimbang
:
bahwa dengan berlakunya Undang- undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dipandang perlu mengatur lebih lanjut Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau Nilai Pabean serta penutupan Buku Barang Kena Cukai (BKC) yang mengakibatkan kurang bayar Bea Masuk, Cukai dan/atau Pengutan Pajak dalam rangka Impor dan pengenaan Sanksi Administrasi dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat
:
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613); 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 234/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak dalam rangka Impor; 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 324/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai; 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 423/KMK.05/1996 tentang Pencacahan Etil Alkohol dan Minuman mengandung Etil Alkohol; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
Pasal 1 Importir /Pengangkut/Pengusaha TPS/Pengusaha TPB/Pengusaha Pelayanan Jasa Kepabeanan/Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai/Pengusaha Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai/Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena CukaiTertentu/Importir Barang Kena Cukai. Yang Pelunasan Cukainya Dengan Pelekatan Pita Cukai dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai tentang : a. Tarif dan Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk yang mengakibatkan pungutan Bea Masuk dan atau pajak dalam rangka impor kurang dibayar; b. Penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai yang mengakibatkan Cukai kurang bayar; c. Pengenaan sanksi administrasi di bidang Kepabeanan dan Cukai.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan yang dengan menggunakan formulir sebgaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini. Pasal 2 Pejabat Bea dan Cukai yang membuat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, apabila diminta oleh pihakayang akan menga jukan keberatan, wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal- hal yang menjadi dasar dikeluarkannya penetapan tersebut. Permintaan penjelasan dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya penetapan. Pasal 3 Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atau cukai yang bersangkutan. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penetapan Pejabat Bea dan Cukai dengan menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, Denda Adimnistrasi, dan/atau Pajak dalam rangka impor yang harus dibayar. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilewati, hak yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dianggap disetujui. Pasal 4 Kepala Kantor Pabean yang menerima keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) wajib meneliti kelengkapan dokumen pengajuan keberatan dan kebenaran besarnya jaminan yang diserahkan. Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan lengkap dan benar, Kepala Kantor Pabean meneruskan permohonan keberatan tersebut kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada kesempatan pertama dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan ini. Pasal 5 Direktur Jenderal Bea dan Cukai harus memberikan keputusannya dalam jangka waktu selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima secara lengkap dari Kepala Kantor Pabean. Sebelum keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, pihak yang mengajukan keberatan dapat menyampaikan alasan atau penjelasan tambahan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah Bea Masuk, Cukai dan atau Sanksi Administrasi yang harus dibayar. Apabila sampai batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak menerbitkan keputusan, keberatan dianggap diterima secara keseluruhan dan jaminan dikembalikan. Pasal 6 Orang yang berkeberatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan banding hanya kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan , sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 7 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 September 1997
SALINAN Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum
Menteri Keuangan
ttd
Drs. Djoko Widodo NIP 060015174
Mar'ie Muhammad
Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 458/KMK.01/1999 Tanggal : 8 September 1999
Nomor Lampiran Hal
:……………………………… :……………………………… : Keberatan atas surat……….. ……………………………... ……………………………...
…………,tgl…………
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Melalui Kepala Kantor Pabean……………... di…………………………………………….. Kami Yang bertandatangan dibawah ini : Nama :……………………………………………………. Jabatan :……………………………………………………. Nama Perusahaan :……………………………………………………. Alamat :……………………………………………………. NPWP :……………………………………………………. Dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan Kepala Kantor Pabean…………..……… seperti dimaksud pada : Surat Nomor :…………………………………….tanggal…………………….….……….. Tentang :………………………………………………………………….…….……... Yang mewajibkan saya untuk membayar BM/Cukai/DA/Bunga/Pajak dalam rangka Impor (sejumlah*) : Rp …………………………(………………………………….………… ………………………………………………………………………….…..) Adapun alasan mengajukan keberatan tersebut diatas adalah sebagai berikut **)…………... ……………………………………………………………………………………………...… ………………………………………………………………………………………………... sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : Copy SPKPBM Copy PIB Copy Bukti Penyerahan Jaminan ……………. ……………. Demikian kami sampaikan untuk mendapat keputusan. Hormat kami, Materai
………………………………... Tembusan : 1. Direktur Perencanaan Penerimaan DJBC di Jakarta 2. Kepala Kantor Wilayah DJBC…………di………..
*Coret yang tidak perlu bila tempat tidak mencukupu dapat dipergunakan lembar lain
SALINAN Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum
Menteri Keuangan
ttd
Drs. Djoko Widodo NIP 060015174
Mar'ie Muhammad
Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 458/KMK.01/1999 Tanggal : 8 September 1999
Nomor Lampiran Hal
:…………………………… :…………………………… : Pengajuan keberatan
…………..,tgl …………199…
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Bersama ini dengan hormat diteruskan surat pengajuan keberatan yang diajukan oleh…………………………….sehubungan dengan adanya penetapan Kepala Kantor Pabean………………………………..tanggal……………….No.:…………………………. tentang…………………………….yang mewajibkan importir/pengusaha………………….. Untuk membayar BM/Cukai/DA/Bunga/Pajak dalam rangka Impor sebesar Rp. ………….. (……………………………………………………………….) Dari hasil penelitian dapat dilaporkan bahwa segala persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan keberatan sudah dilengkapi. Demikian kami sampaikan untuk tindak lanjutnya.
Kepala Kantor Pabean
……………………….. NIP …………………..
Tembusan : 1. Direktur Perencanaan Penerimaan DJBC di Jakarta 2. Kepala Kantor Wilayah DJBC……….di………….
SALINAN Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum
Menteri Keuangan
ttd
Drs. Djoko Widodo NIP 060015174
Mar'ie Muhammad
